Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Sidang Umum PBB 2025 singgung teleprompter macet dan eskalator rusak. Mungkinkah sekadar insiden teknis atau cermin rapuhnya multilateralisme dunia?

PinterPolitik.com

“These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much” – Donald Trump, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (23/9/2025)

Cupin masih ingat betul bagaimana ia tergelak saat menonton siaran langsung Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Bukan karena lelucon politik yang cerdas, tapi karena pemandangan seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjebak di panggung dunia akibat teleprompter bandel dan eskalator macet.

Trump, dengan gaya khasnya yang selalu percaya diri, kali ini tampak agak kikuk. Teleprompter yang biasanya jadi tongkat penopang kata-kata indah tiba-tiba menolak bekerja sama, membuat Trump harus mengandalkan memori yang tak selalu rapi.

Di sela kekalutan, ia sempat menyindir bahwa teleprompter itu sama seperti lembaga internasional: ketinggalan zaman dan tak lagi bisa mengikuti arah dunia. Cupin yang mendengarnya hampir tersedak kopi, karena sindiran itu terdengar lebih jujur ketimbang bagian pidato resminya.

Trump juga melontarkan perbandingan yang tak kalah pedas, mengatakan eskalator rusak di ruang sidang seperti mekanisme PBB yang kini mulai tergelincir. Para diplomat terdiam, sebagian menahan senyum getir, sebagian lain menunduk pura-pura mencatat.

Momen canggung itu cepat menjadi simbol yang lebih besar. Gangguan kecil di panggung berubah jadi metafora politik global: betapa sistem multilateral mulai kehilangan daya magisnya, sama seperti teleprompter yang gagal menyalurkan kata-kata Trump.

Cupin berbisik pada dirinya sendiri: ini bukan sekadar pidato terganggu alat. Ini semacam panggung sandiwara yang membuka tabir kelemahan dunia internasional—bahwa institusi tua seperti PBB kini tampak ringkih di hadapan realitas baru.

Trump, yang selalu mengibarkan slogan “America First”, kembali menegaskan ketidakpercayaannya pada multilateralisme. Ia menyerukan negara besar sebaiknya berjalan sendiri, tanpa harus menunggu konsensus global yang baginya lebih sering jadi belenggu.

Pidato itu bukan hanya curahan frustrasi, tapi juga deklarasi keras: bahwa sistem lama sudah waktunya ditinggalkan, dan Amerika akan jadi pionir dalam jalan unilateral. Cupin mengangkat alis: apakah ini berarti panggung global sedang disiapkan untuk pergeseran radikal?

Jika teleprompter bisa gagal, bukankah mesin besar multilateralisme juga bisa mandek? Dan, mungkinkah insiden konyol di sidang itu hanyalah awal dari kisah runtuhnya kepercayaan dunia terhadap PBB?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Refleksi Teleprompter-Eskalator Trump

Cupin mencoba menyusuri sejarah untuk mencari jawaban. Multilateralisme lahir pasca-Perang Dunia II, saat dunia bersepakat membangun mekanisme bersama agar tragedi serupa tak terulang lagi.

Namun, tujuh dekade kemudian, mekanisme itu terlihat renta. PBB, sang payung besar, dianggap terlalu birokratis, lamban, dan sering gagal memberi solusi nyata untuk konflik atau krisis global.

Cupin teringat percakapan dengan seorang diplomat muda yang kecewa karena rapat-rapat panjang di New York sering hanya melahirkan resolusi tanpa gigi. “Kita seperti menunggu telepon berdering padahal kabelnya sudah dicabut,” katanya dengan getir.

Lihatlah WTO, organisasi yang dulu dianggap penjaga perdagangan bebas. Kini ia bagai kapal karam, dengan dewan banding lumpuh setelah Amerika menghentikan pengangkatan hakim-hakim baru di awal dekade 2020-an.

Akibatnya, sengketa perdagangan jadi liar. Negara-negara memilih jalur sepihak atau bilateral, membuat aturan main global kehilangan otoritasnya. Cupin mengingatkan diri: bukankah inilah tanda nyata bahwa multilateralisme sudah tidak lagi digdaya?

Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation for Itself menulis bahwa kita hidup di era pasca-multilateralisme. Negara kini bergerak pragmatis, lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang solidaritas global.

Di meja kopi, Cupin sering bercanda bahwa buku Bremmer itu semacam manual “survival kit” untuk para politisi modern. Tapi ketika melihat situasi WTO dan PBB, ia sadar betapa benar isinya: dunia semakin individualistis.

Sementara itu, negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok tampak lebih betah membentuk aliansi terbatas. Jalur bilateral atau trilateral terasa lebih menguntungkan daripada menunggu konsensus 190-an anggota PBB yang sulit tercapai.

Bagi Cupin, PBB kini bagai panggung megah dengan lampu sorot terang, tapi para aktornya sudah memilih pentas lain. Pertunjukan masih berlangsung, tapi kursi penonton makin kosong.

Jika panggung utama ditinggalkan, apakah masih ada alasan bagi penonton untuk bertahan? Dan jika multilateralisme kehilangan relevansi, adakah alternatif yang bisa menjaga dunia tetap utuh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Obsolitesme PBB?

Cupin lalu membuka tulisan John Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order.” Ia menemukan jawaban yang terdengar sederhana tapi pahit: sistem liberal berbasis multilateralisme tak akan bertahan jika sang hegemon memilih mundur.

Amerika, yang dulu motor utama, kini justru menarik diri. Trump hanyalah wajah paling blak-blakan dari tren panjang: kebijakan nasionalis yang mendahulukan urusan domestik di atas janji global.

Teori hegemonic stability mempertegasnya. Stabilitas sistem global butuh satu kekuatan besar yang rela menjaga aturan. Jika kekuatan itu menolak atau melemah, aturan otomatis kehilangan penegaknya.

Cupin merenung: bukankah teleprompter Trump yang tak berfungsi itu cermin sempurna? Alat besar hanya berguna jika ada daya dukung, tanpa itu ia sekadar layar kosong.

Fenomena ini makin jelas saat dunia beralih ke multipolaritas. Tiongkok menuntut panggung lebih luas, India menguat, dan blok-blok baru bermunculan. Dunia tak lagi seragam dalam satu irama, melainkan orkestra dengan konduktor berebut tongkat.

Konflik kepentingan pun makin rumit. Alih-alih mencari konsensus global, negara-negara lebih sering membentuk lingkaran kecil yang eksklusif, seperti klub malam yang menolak tamu tak diundang.

Cupin teringat perdebatan dengan kawannya yang sinis: “Kenapa berharap PBB bisa selesaikan semuanya, padahal rumah tangga kecil saja susah akur?” Kalimat itu terdengar kasar, tapi sulit disangkal.

Kini, tantangan dunia bukan sekadar mempertahankan PBB, tapi menciptakan model baru kerja sama. Dunia butuh sistem yang lebih luwes, yang bisa menghadapi fragmentasi tanpa kehilangan nilai-nilai universal.

Cupin menutup catatannya dengan rasa campur aduk. Ia melihat masa depan bisa jadi penuh inovasi kerja sama, tapi juga rawan terjebak dalam fragmentasi.

Pertanyaan paling besar menggantung di udara: apakah umat manusia masih punya energi untuk membangun semangat kolektif? Ataukah kita akan membiarkan panggung dunia kosong, hanya meninggalkan gema sidang-sidang tua yang tak lagi didengar? (A43)

PinterPolitik.com 

Kendati menjadi keharusan dalam menjamu tamu negara secara memadai, apa yang diberikan sekaligus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 kiranya cenderung overrated jika berkaca pada efektivitas organisasi multilateral tersebut. 

Presumsi itu muncul setelah para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bertemu dalam KTT ASEAN ke-42 pada 10-11 Mei 2023. 

Dikatakan overrated dikarenakan, di tengah berbagai krisis yang melanda di kawasan, ASEAN jamak dinilai belum memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan krisis tersebut. 

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi sebenarnya juga mempertanyakan posisi dan sikap ASEAN yang dipandangnya hanya sebagai penonton saja dalam krisis kawasan maupun global yang terjadi. 

Sejauh ini, peran ASEAN baik dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di kawasan maupun global belum terlihat signifikansinya. 

Beberapa masalah mendesak yang dihadapi ASEAN saat ini di antaranya konflik Myanmar akibat kudeta militer, perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut Tiongkok Selatan yang tak kunjung rampung, hingga kemunculan kekuatan eksternal seperti AUKUS dan Quad baru-baru ini di kawasan.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, ASEAN dapat mempunyai peran yang signifikan dalam politik global dan menyelesaikan krisis yang terjadi tersebut. Peran yang signifikan itu disebut bisa terjadi asalkan semua negara anggota ASEAN bersatu. 

Dengan persatuan itu, menurutnya ASEAN bisa menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dalam politik internasional. 

Namun, masih terkait dengan kesan overrated, mengapa peran ASEAN belum signifikan menghadapi krisis yang terjadi? Serta apakah Indonesia juga turut berperan atas tidak signifikannya peran ASEAN di kawasan maupun global? 

Jokowi Tinggalkan ASEAN? 

Kendati seakan menggambarkan “separuh realita”, pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi berbagai krisis dan memanfaatkan peluang di tengah krisis kiranya merupakan ajakan yang bersifat diplomatis dan formalitas semata. 

Felix Heiduk dalam jurnal yang berjudul Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity mengatakan pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia justru dipandang semakin berpaling dari ASEAN. 

Menurut Felix, hal itu terjadi karena kebijakan luar negeri Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas kebijakan luar negeri yang telah ada sebelumnya, terutama terkait konsep sentralitas ASEAN. 

Perubahan nyata itu, setidaknya yang eksis pada tingkat retoris, memicu ketakutan di dalam dan di luar kawasan terhadap Indonesia yang mengingkari ASEAN. 

Felix menambahkan, perlu diingat, banyak gagasan dibalik terbentuknya ASEAN Community yang dibuat oleh Indonesia sendiri pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. 

Emirza Adi Syailendra juga menyatakan hal serupa dalam analisisnya Consensual Leadership in ASEAN: Will It Endure Under Jokowi?, yang menjelaskan kebijakan luar negeri pada era Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara besar dengan fokus utama dimensi ekonomi domestik. 

Emirza menambahkan, seiring meningkatnya profil global Indonesia, pilihan mitra semakin meluas. Akan tetapi, keraguan juga muncul kembali tentang apakah ASEAN masih menjadi landasan kebijakan luar negerinya. 

Sebagai contoh kebijakan Presiden Jokowi tentang poros maritim dunia yang membuat Indonesia menjalin kerjasama bilateral  dengan negara-negara di Samudera Hindia dan Pasifik. 

Ihwal itu menggambarkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahannya tidak melihat multilateralisme sebagai agenda utama kebijakan luar negeri. 

Munculnya pendekatan yang lebih nasionalistik semakin jauh menggarisbawahi pergeseran ini. 

Emirza melihat bahwa Presiden Jokowi tidak akan mendukung program dan kesepakatan yang terjadi di ASEAN jika tidak menempatkan Indonesia dalam posisi yang menguntungkan. 

Hal itu agaknya merupakan sinyal bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak segan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan mengorbankan kepentingan ASEAN. 

Berkaca dari dua penjelasan tersebut, maka tak berlebihan kiranya jika kita memaknai pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN bersatu hanya sebagai formalitas dan bersifat diplomatis semata. 

Hal tersebut karena apa yang disampaikan dalam pidato, berbanding terbalik dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi terkait ASEAN selama masa pemerintahannya. 

Presiden Jokowi tampaknya memandang ASEAN hanya sebagai tempat bercengkrama bagi para pemimpin negara-negara Asia Tenggara karena kemungkinan tak memberi keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. 

Sejauh ini, memang tidak ada negara-negara ASEAN yang terlihat benar-benar peduli untuk memperjuangkan isu dan agendanya dalam setiap pertemuan, termasuk Indonesia sendiri. 

Maka, kebijaka luar negeri Indonesia boleh jadi0 juga menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya peran ASEAN dalam penanganan krisis di kawasan atau bahkan global. 

Padahal, sebagai negara besar di Asia Tenggara dan salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia seharusnya dapat berperan penting untuk merangkul negara-negara lain di ASEAN memperjuangkan setiap agenda dan isu yang diangkat dalam KTT. Terlebih, tahun ini Indonesia bertindak sebagai Ketua ASEAN. 

Lantas, melihat permasalahan yang terjadi di internal ASEAN tersebut, apakah lembaga multilateral seperti ASEAN masih cukup relevan menjadi jawaban atas krisis yang terjadi? 

Bukan Eranya Multilateral? 

Konsep kerja sama multilateralisme dipandang oleh beberapa pihak sudah tidak terlalu relevan di era sekarang ini. Berbagai macam kepentingan masing-masing negara dalam kerja sama multilateralisme yang akan menimbulkan perpecahan dan masalah dianggap sebagai salah satu faktor sudah tidak relevannya konsep multilateralisme.  

Multilateralisme dianggap hanya sebagai ajang berkumpul dan membahas permasalahan secara formalitas tanpa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. 

Anggapan minor tentang multilateralisme tersebut tercermin dari apa yang terjadi dalam tubuh ASEAN. Nicholas Khoo dalam tulisannya yang berjudul Deconstructing The ASEAN Security Community menjelaskan sulit menemukan norma positif dalam hubungan intra-ASEAN. 

Hal itu karena, negara-negara anggota ASEAN lebih memilih lembaga internasional untuk penyelesaian konflik dibandingkan dengan semangat memberi dan menerima. 

Nicholas menambahkan, minimal, jika norma benar-benar dianggap penting oleh negara-negara ASEAN, kita akan melihat norma itu bekerja saat terjadi perselisihan antar negara ASEAN. 

Melihat analisis itu, bisa dikatakan jika sebenarnya negara-negara ASEAN semakin terlihat “berjalan masing-masing” terutama dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kawasan. 

Hal tersebut jelas sangat membahayakan ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral yang mengedepankan kepentingan bersama, karena akan mempersulit tercapainya konsensus dan respons secara kolektif ketika ada permasalahan. 

Sinyal itu bisa dilihat dengan adanya perpecahan ketika negara-negara ASEAN merespons konflik yang terjadi di Myanmar belakangan ini. 

Negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menginginkan adanya pendekatan yang lebih vokal dan tegas terhadap Myanmar. 

Namun, disisi lain, Thailand dan Kamboja yang memang terkenal dekat dengan junta militer Myanmar tidak menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengisolasi Myanmar. 

Meskipun negara-negara ASEAN sudah menyepakati five point consensus terkait konflik di Myanmar pada 2021 lalu, masih ada negara anggota yang memandang hal itu hanya sekadar panduan, bukan sebuah perjanjian yang mengikat. 

Beberapa tahun belakangan, memang terlihat tidak adanya perhatian negara ASEAN terhadap perkembangan dan terobosan ASEAN itu sendiri. Hal ini membuat ASEAN kini kurang dianggap berarti dalam percaturan politik internasional. 

Negara-negara ASEAN kiranya harus lebih berani dalam memperjuangkan setiap isu yang dianggap penting bagi kawasan. Sehingga, ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral kembali mendapatkan posisi tawar yang baik dalam politik internasional dan dihadapan negara anggotanya sendiri. (S83)