PinterPolitik.com

“Kita harus berhenti bersikap individualis dan mulai berpikir mengenai apa yang terbaik bagi masyarakat.” ~ Hillary Clinton

[dropcap]A[/dropcap]pa yang dikatakan oleh mantan ibu negara Amerika Serikat di atas, sejatinya masih relevan untuk terus didengungkan hingga sekarang. Terutama memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang berlangsung di 171 wilayah di Indonesia pada Rabu, 27 Juni.

Petuah untuk memikirkan kebaikan bagi masyarakat, juga sebenarnya yang ingin disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Namun anjuran itu, ia iringi dengan ancaman bagi oknum-oknum yang ingin meraih kemenangan dengan cara kurang baik, misalnya dengan memainkan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA).

Permainan isu SARA, sebenarnya sudah sering sekali digunakan disetiap momen kontestasi politik, baik di Pilkada maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Namun isu itu baru benar-benar terlihat “taringnya” saat Pilkada Serentak 2017 berlangsung, khususnya pada Pilkada di DKI Jakarta.

Saya mengingatkan kepada para pasangan calon maupun tim pemenangannya agar tidak mengangkat isu berbau Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA) dalam ajang Pilkada Serentak 2018.#Moeldoko pic.twitter.com/tEGZO9xzxO

— Dr.H.Moeldoko (@Dr_Moeldoko) June 26, 2018

Walau ada banyak faktor yang menyebabkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tersungkur dari kursi orang nomor satu Jakarta. Namun yang paling diingat warga Jakarta, adalah betapa isu SARA mampu mempolarisasi masyarakat dan bahkan menimbulkan tindakan kekerasan, yaitu persekusi.

Sehingga sangat wajar apabila Pemerintah masih terlihat sedikit trauma dengan kemungkinan munculnya kericuhan yang sama, akibat pihak-pihak tertentu yang berupaya mendapatkan kemenangan dengan cara-cara licik tersebut. Apalagi upaya ke arah itu, sempat terlihat di beberapa wilayah.

Meski begitu, ketakutan Moeldoko akan permainan isu SARA yang dapat mengganggu stabilitas negara, dibantah oleh mantan Ketua PP Muhammadyah Buya Syafii Maarif. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, yakin kalau isu SARA sudah tidak akan mampu mengusik Pilkada tahun ini. Apa yang membuat salah satu “Pendekar Chicago” ini begitu yakin?

Beda Wilayah, Beda Karakteristik

“Masyarakat bukan semata penjumlahan individu, tapi sistem yang dibentuk oleh hubungan antar-mereka yang mewakili realitas spesifik dengan karakteristik tersendiri.” ~ Emile Durkheim

Bagi Sosiolog Prancis yang juga merupakan salah satu pencetus cabang ilmu Sosiologi Modern, David Émile Durkheim, masyarakat yang telah hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, umumnya memiliki kebudayaan bersama di mana setiap anggotanya – secara tak sadar – memiliki rasa keterikatan satu sama lain.

Dalam bukunya, The Elementary Forms of Religion Life, Durkheim menjelaskan kalau kebudayaan itulah yang membuat setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Ada yang membentuk solidaritas mekanik (mechanical solidarity) melalui keterikatan agama, ada pula masyarakat solidaritas organik (organic solidarity) dengan rasio sekularitas tinggi.

Adanya perbedaan karakteristik, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, juga membuat setiap daerah punya potensi kerawanan berbeda dan tidak hanya dipicu melalui isu SARA semata. Ini bisa dilihat dari lima daerah rawan konflik, di mana tak seluruhnya konflik yang terjadi dipicu isu SARA.

Diantara Papua, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Sumatera Utara (Sumut), hanya Kalbar dan Sumut saja yang memiliki kerawanan tinggi terhadap isu SARA, terutama konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas yang sebelumnya mencari pemicu konflik di Pilkada DKI Jakarta lalu.

Meski begitu, awalnya, banyak pula yang memprediksi permainan isu SARA juga akan terjadi di Jatim dan juga Jawa Barat (Jabar), mengingat masyarakat di kedua wilayah tersebut mayoritasnya sangat agamis. Upaya ini sendiri, terbukti sempat digulirkan oleh politikus dari partai tertentu yang ingin meraup kemenangan instan.

Namun seperti yang diyakini Durkheim, masyarakat dengan kebudayaan tradisional yang terikat dengan agama yang kuat, umumnya akan lebih sulit digoyangkan dengan isu SARA. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang karakteristik penduduknya lebih heterogen, sekularis, dan individualis, sehingga mudah “diancam” dengan isu-isu SARA.

Ketika Isu SARA Tak Lagi Bertaring

“Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam.” ~ KH. Ahmad Dahlan

Sebagai agama mayoritas di tanah air, sudah sepantasnya lah kasih sayang dan toleransi menjadi pegangan bagi kaum Muslimin. Indonesia sendiri, di mata dunia telah dikenal dengan negara yang mampu menciptakan keharmonisan meski memiliki 714 suku dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Fakta ini pernah disampaikan sendiri oleh Prof. Greg Barton, Guru Besar Bidang Islam, Politik, dan Modernitas dari Monash University, Australia. Menurutnya, masyarakat Indonesia sebenarnya tidak mendukung kekerasan dan cenderung lebih mendukung gagasan-gagasan yang lebih moderat.

Hanya saja, belakangan memang ada kelompok-kelompok Islam ekstrim yang muncul akibat cara pandang kurang tepat dalam penerapan demokrasi. Kelompok yang kerap menggunakan agama sebagai pembenaran tindakannya ini, pada akhirnya menjadi kelompok yang ikut dimanfaatkan oleh para politikus dalam meraih kekuasaan.

Melalui kelompok ini, isu SARA dimainkan guna membentuk opini dan dukungan publik. Kondisi ini, menurut Masdar Hilmy dalam bukunya Mengelola Politik Identitas, para aktor politik sengaja mengeksploitasi dan mengonversikannya menjadi suara elektoral (electoral vote), dengan membenturkan kelompok mayoritas dan minoritas.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran, mengakui kalau identitas sosial sangat mudah dimanfaatkan dalam politik. Ia yakin, SARA digunakan karena rasionalitas seseorang memiliki keterbatasan, sehingga ketika persoalan agama dipermasalahkan, maka cenderung akan cepat dipercaya.

Strategi politik yang menggunakan identitas ini, lanjut Fadil, tidak hanya terjadi di tanah air tapi juga di negara Eropa, Amerika, dan Asia lainnya. Isu ini memang akan selalu dihembuskan ketika mendekati kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres. Begitu juga di Jakarta, isu SARA bahkan telah dimainkan sejak era Sutiyoso dan Fauzi Bowo.

Hanya saja apa yang terjadi di Pilkada DKI lalu, dipicu oleh keresahan masyarakat yang telah ada sebelum isu SARA digulirkan. Masalah ekonomi, penggusuran, dan etika Ahok, membuat isu SARA menjadi alasan untuk meneriakkan protes. Padahal sebelumnya, elektabilitas dan kepuasan kinerja Ahok sangat tinggi di mata warga Jakarta.

Salah satu tantangan kita saat ini adalah penggunaan Isu SARA, sangat tidak bijak menggunakan isu SARA dalam kontestasi politik. Namun tingkat kematangan demokrasi kita sudah semakin membaik, sehingga masyarakat sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang menyesatkan. pic.twitter.com/kqUBR4m6Bs

— Moeldoko (@GeneralMoeldoko) April 24, 2018

Berkaca dari kenyataan tersebut di atas, maka sebenarnya ada tidaknya isu SARA di Pilkada Serentak tahun ini, tidak akan mampu memicu kericuhan yang sama besarnya dengan Pilkada DKI lalu. Kecuali bila ada faktor-faktor pemicu dari pribadi kandidat itu sendiri, seperti berbagai permasalahan yang membelit Ahok.

Kenyataan ini terbukti dari bagaimana masyarakat tidak terlalu bereaksi, ketika ada isu calon yang ‘main’ dukun di Jabar maupun fatwa Fardhu Ain di Jatim. Sehingga apa yang dikatakan oleh Buya Syafii sebelumnya, kalau isu SARA tidak akan lagi mampu mengusik masyarakat di Pilkada tahun ini, secara logika dapat dibuktikan kebenarannya.

Walau begitu, bukan berarti kekhawatiran Moeldoko menjadi tidak berarti. Sebab bagaimana pun juga, kewaspadaan sangat diperlukan. Belajar dari pengalaman di Pilkada DKI lalu, sikap kehati-hatian baik dari para calon yang akan bertarung maupun masyarakat sendiri, sangat diperlukan dalam menghadapi pesta demokrasi yang telah dinanti-nantikan ini. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emerintah Indonesia akhirnya secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pembubaran enam organisasi massa (ormas) Islam yang terindikasi radikal. Perppu ini kabarnya telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa (11/7), karena bila mengacu pada UU Ormas, pemerintah akan mengalami jalan panjang dan berliku. Namun bila tidak segera dibubarkan, kelompok ini akan terus membuat resah masyarakat dan ormas Islam lain.

Awalnya, pemerintah lebih dulu mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena berniat mengganti ideologi negara dengan sistem kekhalifahan. Namun dalam perkembangannya, ternyata pemerintah tak ingin tanggung-tanggung, sebab ada lima ormas lainnya yang juga ikut dibubarkan, yaitu Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI).

Ormas-ormas Islam ini, menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto, nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ia juga menuding adanya ajaran lain yang diarahkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945, serta mengganti eksistensi NKRI. Namun ia juga menegaskan kalau Perppu ini tidak bermaksud mendiskreditkan ormas Islam maupun mencederai keberadaan ormas Islam.

Seiring dengan semakin terbukanya informasi dan kebebasan berpendapat, belakangan ini ormas-ormas Islam secara perlahan mulai marak bermunculan dan tak jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ‘melukai’ kebebasan itu sendiri. Tindakan, kegiatan, dan pernyataan yang cenderung radikal menjadi hal yang biasa melekat pada ormas-ormas tersebut.

Namun anehnya, pengikut mereka juga tidak sedikit jumlahnya. Bahkan bila kita lihat dari para simpatisan HTI maupun FPI, anggotanya begitu loyal dan cenderung posesif dalam membela pimpinan-pimpinannya. Bahkan, para kyai serta ulama yang lebih senior dan berilmu dibanding ulama junjungan mereka, misalnya dari Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadyah, malah dianggap sesat dan tak jarang dikafir-kafirkan. Ada apa dengan masyarakat Indonesia – terutama kaum Muslimin Indonesia saat ini?

Kejenuhan Kapitalisme

“Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu, masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat moderen. Asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme.” ~ Ir. Soekarno

Kapitalisme, kata ini kerap menjadi momok bagi para idealis yang mengharapkan kehidupan yang adil, makmur, serta merata. Kapitalisme selalu dipersalahkan ketika ada kelompok yang tersingkirkan atau dikorbankan demi pembangunan maupun modernisasi. Bahkan Presiden Soekarno menuding kapitalisme hanya akan menyisakan kesengsaraan, pengangguran, dan kelaparan yang berujung pada kematian.

Pengaruh globalisasi dan modernisasi yang telah tumbuh subur di Indonesia, secara tidak langsung mempengaruhi sistem demokrasi Indonesia. Perdagangan dunia dan pasar bebas, lambat laun memperkuat masuknya kapitalisme, termasuk meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Kondisi ini menciptakan kelas sosial baru yang menempatkan kekayaan dan kekuasaan di atas segalanya. Masyarakat pun menjadi terkotak-kotak.

Efeknya, tindakan korupsi semakin meningkat dan perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara pun merajalela. Kemajuan teknologi yang semakin canggih, juga menjadikan manusia hanya sebagai elemen pasar. Dalam dunia industri kapitalistik, masyarakat hanya dinilai berdasarkan kualitas kerja dan kualitas kemanusiaan itu sendiri. Masuknya mesin-mesin canggih juga berefek pada minimnya ketersediaan lapangan kerja, serta persaingan bisnis yang semakin sengit.

Semua itu menciptakan beban hidup yang semakin berat dan meningkatnya kebutuhan sehari-hari. kondisi yang terus menekan masyarakat awam ini, akhirnya menciptakan sentimen tinggi pada pemerintah. Sedang bagi mereka yang bergelimang uang, sistem ini menciptakan kejenuhan akibat segala kemudahan dan kenikmatan yang ditawarkan. Pada akhirnya, kedua kelas masyarakat ini merindukan Tuhan. Baik sebagai penolong dari segala kesulitan, maupun sebagai pengisi kekosongan jiwa dari harta yang berlimpahan.

Benturan Kapitalisme dan Religi

“Benturan yang paling berbahaya di masa datang, diperkirakan akibat meningkatnya arogansi Barat, meningkatnya intoleransi Islam, dan arogansi Tiongkok.” ~ Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and Remaking 0f World Order

Kapitalisme selalu diidentikkan dengan Barat, sehingga berjayanya kapitalisme juga selalu dikait-kaitkan dengan munculnya paham sekularisme yang dianggap sebagai ancaman bagi kaum religius. Mengapa menjadi ancaman? Karena menurut Harvey Gallagher Cox – seorang teolog Amerika, sekularisme adalah nama ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

Sementara bagi kelompok religius, negara dan agama tak bisa begitu saja dipisahkan. Sehingga kelompok ini berasumsi, semakin modern Indonesia maka paham kapitalisme pun semakin berkuasa. Pada akhirnya, sekularisme juga akan menyingkirkan masyarakat dari kepercayaan mereka pada Tuhan, akibat terlalu sibuk dengan duniawi. Dan siapa lagi yang wajib dipersalahkan dengan kondisi ini? Tentu saja pemerintah.

Dari latar belakang pemikiran ini, muncul ormas-ormas Islam baru dan vokal, bahkan cenderung radikal. Rajinnya kelompok FPI melakukan sweeping juga selalu berdalih membantu aparat keamanan “membersihkan” kegiatan yang mereka definisikan sebagai “haram”, walau belum tentu bagi pihak keamanan. Kini aparat keamanan didaulat sebagai thogut oleh para teroris dan dianggap halal untuk dilenyapkan, karena dianggap sebagai ‘alat’ kekuasaan untuk mengamankan kapitalisme.

Begitu juga dengan HTI, kelompok ini memanfaatkan kelompok masyarakat yang tersingkir, orang-orang kaya yang ingin ‘membeli’ kenyamanan tak hanya di dunia tapi juga di akhirat, serta anak-anak muda idealis yang memimpikan dunia sempurna di bawah kekhilafahan. Walau tidak sejalan satu sama lain, namun ormas-ormas ini selalu satu suara dalam hal meruntuhkan kekuasaan dan pemerintahan yang dianggap korup.

Lalu bagaimana dengan ormas Islam tertua dan telah lebih dulu mapan, seperti NU dan Muhammadyah? Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, keduanya seolah kewalahan dengan ulah ormas-ormas baru yang kerap melampaui batas. Tak jarang, nasihat yang dilontarkan oleh para ulama dari kedua ormas ini, tak dianggap sama sekali. Lebih parah lagi, malah diolok-olok dan dianggap sesat. Persatuan Indonesia pun pada akhirnya mengalami masa kritis, akibat semakin meningkatnya intoleransi dalam masyarakat.

Siapa Yang Akan Menang?

“Yang kita saksikan sekarang bukan saja akhir dari Perang Dingin atau berlalunya masa-masa sejarah pasca-perang, melainkan akhir dari sejarah itu sendiri, yaitu akhir dari evolusi ideologi manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk pemerintahan manusia paling akhir.” ~ Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man Standing

Sikap radikal ormas-ormas Islam yang tak lagi hanya berbenturan dengan pemerintah, tapi juga dengan masyarakat dan sesama umat Muslim, tentu lambat laun akan dilihat sebagai sebuah ancaman bagi stabilitas negara. Maraknya penolakan masyarakat mengenai ormas radikal, kemudian menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang dapat melumpuhkan ormas-ormas tersebut secara kilat.

Menko Polhukam Wiranto sendiri mengaku, keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas ini merupakan upaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman ideologis. Tapi tentu saja, ia juga menegaskan kalau keluarnya Perppu ini bukan berarti pemerintah anti ormas Islam, apalagi karena sebelumnya 14 ormas Islam lain telah meminta pemerintah segera membubarkan ormas-ormas yang menimbulkan keresahan tersebut.

Bukan hal yang aneh pula, bila kemudian ada penolakan dari ormas-ormas tersebut, juga dari masyarakat yang menganggap keluarnya Perppu Pembubaran Ormas akan menjadi alat pasung bagi ormas lainnya. Sementara para penganut logika sinistik akan mencibir bahwa pada akhirnya teori Fukuyama yang mengatakan demokrasi liberal Barat akan menjadi pemenang di akhir zaman telah menjadi kenyataan, setidaknya di Indonesia.

Di titik ini, pemerintah kembali menjadi pihak bersalah, karena berupaya menghilangkan benturan religi melalui kekuatan kapitalistik yang pada akhirnya, juga menimbulkan benturan baru. Terutama karena dengan upaya ini, pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh seakan mendapatkan ‘kolam’ baru untuk mengaduk-aduk keputusan pemerintah. Lihat saja HTI yang langsung berniat mengajukan judicial review Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu siapa yang akan menang pada akhirnya? Mantan sekertaris negara Amerika Serikat Madeline Albright pernah mengatakan, ia tidak sepenuhnya percaya akan adanya benturan peradaban di dunia. Baik itu antara Barat dengan Timur, maupun antar religi. Tapi ia yakin, bahwa di dunia ini akan selalu ada benturan antara orang-orang yang beradab dengan yang tidak beradab. Sekarang tinggal kita yang harus menelaah dan menyimpulkan sendiri, pihak mana yang dianggap beradab dan yang tidak beradab. Berikan pendapatmu. (R24)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Ribuan orang yang mengikuti Aksi 112 telah memadati Masjid Istiqlal sejak Jumat (10/2) malam, banyak diantaranya yang datang dari luar Jakarta, seperti Aceh, Medan, Jawa Tengah serta sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti Ciamis, Depok, Tangerang, Cikampek, dan Bogor.

Para peserta ini memadati kawasan Masjid Istiqlal hingga ke jalan-jalan sekitarnya, sehingga sempat membuat kemacetan. Meski begitu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mengucapkan terima kasih kepada peserta Aksi 112 karena berjalan aman lancar, tertib, dan kondusif.

Ia mengingatkan kalau mulai Minggu (12/2), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 sudah memasuki masa tenang hingga 14 Februari. “Sehingga kami berharap tak ada lagi kegiatan pengumpulan massa,”  kata Iriawan di Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2).

Sementara itu, setelah sukses menggelar Aksi 112, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menyatakan kepastiannya untuk menghadiri panggilan Polda Jawa Barat (Jabar) terkait statusnya yang menjadi tersangka atas kasus penodaan Pancasila.

“Saya diminta baik-baik untuk ke Polda Jabar juga pasti datang. Diminta besok pagi juga saya datang. Enggak usah khawatir kalau saya harus ke Polda Jabar, usai acara ini saya akan datang kalau diperlukan,” katanya saat memberi sambutan di acara tersebut, dan memastikan kalau ia tak akan melarikan diri dan siap diproses secara hukum.

Beberapa tokoh Islam yang terlihat ikut menghadiri kegiatan ini, yaitu Ustad Arifin Ilham, Hidayat Nurwahid, M. Nuh, Hatta Radjasa, serta dua pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies-Sandi dan Agus-Sylvi. Karena dianggap sangat berbau politis, tidak ada satupun tokoh Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadyah yang mengikuti aksi ini.

Melakukan kegiatan pengerahan massa memang sangat rawan akan kericuhan, sehingga patut disyukuri kalau Aksi 112 ini mampu dilaksanakan dengan damai. Memasuki masa tenang ini, semoga semua pihak mulai “mendinginkan situasi” agar pelaksanaan Pilkada Serentak yang tinggal beberapa hari lagi, juga terlaksana dengan lancar dan damai. (Berbagai sumber/A15)