Audio ini dibuat menggunakan AI.

Fenomena “Login Muhammadiyah” tampaknya menandai pergeseran cara beragama generasi muda: rasional, digital, dan praktis. Di balik tren ini, tersimpan implikasi besar—dari auto-komparasinya dengan Nahdlatul Ulama hingga potensi perubahan peta sosial-politik Indonesia menuju kontestasi elektoral 2029.

PinterPolitik.com

Fenomena “Login Muhammadiyah” yang belakangan viral di media sosial agaknya bukan sekadar tren sesaat, melainkan refleksi dari pergeseran mendasar dalam cara generasi muda memaknai agama dan organisasi keagamaan.

Apa yang bermula dari diskusi organik di Twitter, lalu menjelma menjadi gelombang pendaftaran anggota melalui aplikasi digital, menunjukkan adanya transformasi dalam relasi antara individu, iman, dan institusi.

Dalam kerangka teori modernisasi klasik—seperti yang dikemukakan oleh Max Weber tentang rasionalisasi—masyarakat modern cenderung bergerak menuju sistem yang lebih terukur, efisien, dan terinstitusionalisasi secara jelas.

Dalam konteks ini, Muhammadiyah tampil sebagai organisasi yang mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Dengan tata kelola yang relatif transparan, amal usaha yang konkret (pendidikan dan kesehatan), serta sistem administrasi berbasis digital melalui aplikasi MASA, Muhammadiyah menghadirkan wajah agama yang kompatibel dengan logika zaman.

“Login Muhammadiyah” bukan hanya soal administrasi keanggotaan, melainkan simbol dari kemudahan akses terhadap identitas keagamaan.

Proses yang ringkas—cukup mengunduh aplikasi, mengisi data, dan membayar biaya administrasi—menghapus kesan bahwa berafiliasi dengan organisasi keagamaan adalah sesuatu yang rumit.

Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini bisa dilihat sebagai transformasi modal simbolik: keanggotaan tidak lagi eksklusif atau berbasis jaringan tradisional, tetapi terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja dengan perangkat digital.

Lebih jauh, konsep “Islam Berkemajuan” yang diusung Muhammadiyah menemukan momentumnya di era digital. Ia tidak hanya menjadi slogan, tetapi dipraktikkan dalam bentuk ritual keagamaan yang menurut Gen-Z lebih mudah, kepastian kalender ibadah, dan minimnya perdebatan fiqhiyah yang berulang.

Dalam perspektif generasi milenial dan Gen-Z yang cenderung pragmatis, hal ini menawarkan stabilitas dan kepastian—dua hal yang sangat bernilai di tengah dunia yang serba cair.

Lantas, mengapa fenomena ini menjadi penting?

Refleksi Dua Model Otoritas Keagamaan

Jika Muhammadiyah merepresentasikan rasionalitas modern, maka Nahdlatul Ulama (NU) mencerminkan tradisionalitas yang adaptif.

Perbedaan keduanya bukan sekadar pada praktik ibadah—seperti qunut, tahlilan, atau jumlah rakaat tarawih—melainkan pada struktur epistemologis dan model otoritas yang mereka bangun.

NU berakar pada tradisi pesantren dan otoritas kiai, yang bersifat karismatik dan berbasis jaringan sosial lokal.

Dalam kerangka Weberian, ini adalah bentuk otoritas tradisional-karismatik. Sementara Muhammadiyah lebih dekat dengan otoritas rasional-legal, di mana legitimasi berasal dari sistem, aturan, dan institusi yang terdokumentasi dengan baik.

Di sinilah letak daya tarik baru Muhammadiyah bagi generasi muda. Mereka tidak harus menjadi bagian dari jaringan sosial tertentu atau memiliki afiliasi keluarga untuk masuk.

Cukup dengan perangkat digital, seseorang bisa “login” dan menjadi bagian dari Persyarikatan. Ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “demokratisasi afiliasi keagamaan”.

Sebaliknya, NU menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Kedekatannya dengan politik praktis—baik melalui sejarah maupun relasi kontemporer dengan kekuasaan—membuat sebagian generasi muda memandangnya kurang netral.

Meski NU memiliki kekuatan kultural yang sangat besar, terutama di akar rumput, persepsi publik di ruang digital sering kali dipengaruhi oleh isu-isu yang lebih politis.

Namun demikian, penting dicatat bahwa perbandingan ini tidak berarti superioritas satu atas yang lain. Terlebih, banyak juga Milenial dan Gen-Z yang bahkan tetap “gaul” di bawah dakwah NU.

Muhammadiyah unggul dalam efisiensi dan sistem, sementara NU memiliki kedalaman tradisi dan fleksibilitas budaya. Yang terjadi saat ini adalah pergeseran preferensi generasi muda yang lebih condong pada struktur yang jelas dan minim ambiguitas.

Dalam perspektif teori pilihan rasional (rational choice theory), individu akan memilih afiliasi yang memberikan manfaat paling besar dengan biaya paling rendah.

Kendati postulat berikut masih dianggap tabu dalam diskusi keagamaan, Muhammadiyah, dengan sistem digitalnya, menawarkan low cost, high clarity. Sementara NU, dengan kompleksitas tradisi dan relasi sosialnya, mungkin dianggap high context, high engagement—sesuatu yang tidak selalu sesuai dengan gaya hidup cepat generasi digital.

Modal, Jadi Rebutan?

Fenomena “Login Muhammadiyah” tidak bisa dilepaskan dari implikasi politik jangka panjang, terutama menjelang kontestasi elektoral 2029.

Dengan komposisi demografis Indonesia yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, perubahan preferensi keagamaan ini agaknya berpotensi memengaruhi peta kekuatan politik nasional.

Pertama, meningkatnya gelombang anggota Muhammadiyah dari kalangan muda dapat memperkuat posisi organisasi ini sebagai silent political force. Secara historis, Muhammadiyah memang tidak berpolitik praktis, tetapi kader-kadernya tersebar di berbagai partai dan institusi negara.

Dengan basis anggota yang semakin besar dan terkonsolidasi secara digital, potensi mobilisasi politik—baik langsung maupun tidak langsung—menjadi semakin signifikan.

Kedua, partai dan aktor politik akan mulai membaca tren ini sebagai peluang sekaligus tantangan.

Partai-partai berbasis Islam maupun nasionalis-religius kemungkinan akan berusaha mendekati Muhammadiyah dengan pendekatan yang lebih programatik dan rasional, bukan sekadar simbolik. Isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih akan menjadi pintu masuk utama.

Sebaliknya, partai yang selama ini memiliki kedekatan historis dengan NU mungkin akan melakukan rekalibrasi strategi. Mereka perlu memastikan bahwa basis tradisional tetap solid, sambil mencari cara untuk menarik generasi muda yang lebih rasional dan digital-minded.

Ini bisa berarti modernisasi komunikasi politik, transparansi program, dan pengurangan retorika yang terlalu normatif.

Ketiga, aktor politik individu—baik calon presiden, gubernur, maupun legislatif—akan semakin sadar bahwa afiliasi keagamaan tidak lagi cukup jika tidak diikuti dengan kredibilitas sistemik.

Generasi muda tidak hanya melihat siapa yang religius, tetapi bagaimana religiusitas itu diterjemahkan dalam kebijakan publik yang konkret.

Dalam kerangka teori politik identitas, kita sedang menyaksikan pergeseran dari identitas berbasis komunitas menuju identitas berbasis pilihan individu.

“Login Muhammadiyah” kiranya adalah manifestasi dari identitas yang dipilih secara sadar, bukan diwariskan. Ini menciptakan pemilih yang lebih otonom dan sulit diprediksi.

Akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa agama di Indonesia tidak mengalami sekularisasi dalam arti hilangnya peran, melainkan transformasi dalam bentuk dan medium.

Muhammadiyah, dengan pendekatan rasional dan digitalnya, berhasil menangkap momentum ini. Sementara NU, dengan kekayaan tradisinya, memiliki tantangan untuk beradaptasi tanpa kehilangan akar.

Menuju 2029, pertarungan politik tidak hanya soal ideologi atau figur, tetapi juga soal siapa yang paling mampu memahami dan mengakomodasi cara baru generasi muda dalam “beragama”—yang kini bisa dimulai hanya dengan satu langkah dan frasa sederhana namun sarat makna: login. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kursi menteri di Indonesia tampaknya bukan sekadar soal kompetensi. Di baliknya ada negosiasi panjang antara negara, partai, dan kekuatan sosial seperti PKB, Golkar, NU, hingga Muhammadiyah. Inilah rahasia “jatah kursi abadi” yang jarang dibicarakan publik.

PinterPolitik.com

Belakangan, sorotan tertuju pada Kementerian Ketenagakerjaan—pos strategis yang dalam beberapa periode pemerintahan kerap diasosiasikan dengan kader dari partai tertentu.

Muncul istilah samar “Partai K” yang dihembuskan oleh tersangka korupsi pemerasan K3 Kemenaker, yakni eks Wamenaker Emanuel Ebenezer, yang secara interpretatif jamak tertuju pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai besutan Muhaimin Iskandar itu sendiri seolah nyaman menempatkan kader mereka di pos Menaker sejak tahun 2005.

Isu ini menjadi semakin menarik karena berkelindan dengan dinamika politik pasca-Pilpres 2024. PKB, melalui figur sentralnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sempat keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan memilih bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Anies Baswedan.

Namun, politik Indonesia jarang mengenal garis lurus. PKB kembali masuk dalam orbit kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, dalam satu momen guyonan, Prabowo menyebut PKB sebagai partai yang “harus diawasi”—sebuah candaan yang dibaca banyak pihak sebagai sinyal simbolik, bukan sekadar humor kosong.

Di sinilah pertanyaan besar muncul: mengapa ada partai atau entitas tertentu yang seolah memiliki “hak historis” atas kursi kementerian tertentu?

Mengapa isu individual atau bahkan institusional jarang benar-benar menggoyahkan posisi politik mereka dalam struktur kabinet? Untuk menjawabnya, kita perlu melampaui logika moral hitam-putih dan masuk ke ranah struktur kekuasaan.

Kabinet Arena Negosiasi?

Dalam ilmu politik, kabinet bukan hanya instrumen administratif, melainkan arena negosiasi elite.

Antonio Gramsci menyebut kekuasaan yang stabil bukan bertumpu pada paksaan semata, tetapi pada hegemoni—yakni kemampuan penguasa membangun konsensus dengan kelompok sosial yang relevan. Dalam konteks Indonesia, kursi menteri sering kali menjadi medium konsensus tersebut.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ini adalah modal simbolik dan modal sosial yang nilainya jauh melampaui angka kursi di parlemen. Kursi menteri yang “langganan” bukan hadiah, melainkan hasil pertukaran modal: negara memberi akses kekuasaan, partai memberi stabilitas sosial dan legitimasi kultural.

Fenomena ini tidak unik pada PKB dan kursi Menaker. Partai Golkar lama dikenal sebagai partai “pemilik” pos-pos strategis ekonomi dan birokrasi, seperti kursi Menteri Perindustrian.

Sementara itu, Muhammadiyah kerap diasosiasikan dengan kementerian yang bersinggungan dengan pendidikan atau sosial. Sementara Nahdlatul Ulama eksis di pos Kementerian Agama.

Bahkan partai pemenang pemilu atau pengusung utama capres hampir selalu menuntut portofolio kementerian kunci sebagai jaminan keberlanjutan pengaruh. Kabinet Indonesia, dengan demikian, adalah mosaik kompromi antar-elite dan basis sosialnya.

Vilfredo Pareto menyebut fenomena ini sebagai sirkulasi elite: wajah boleh berganti, tetapi struktur kekuasaan relatif ajek.

Menteri bisa di-reshuffle, partai bisa “membelot” lalu kembali, namun pola pembagian pos tetap mengikuti peta kekuatan lama.

Inilah sebabnya mengapa zig-zag koalisi PKB tidak otomatis menyingkirkannya dari lingkaran kekuasaan. Dalam logika elite, yang terpenting bukan konsistensi ideologis, melainkan relevansi struktural.

Ekosistem Kursi Abadi

Jika kabinet dipahami sebagai arena negosiasi kekuasaan, maka partai dan organisasi tertentu menempati posisi bukan sekadar sebagai aktor politik, melainkan sebagai penopang ekosistem negara.

Di sinilah konsep “kursi abadi” menemukan logikanya. Ia bukan hasil konspirasi, tetapi produk sejarah panjang relasi antara negara dan kekuatan sosial yang dianggap terlalu strategis untuk dikeluarkan dari lingkar kekuasaan.

Kembali, PKB adalah contoh paling aktual. Sebagai representasi politik yang paling konsisten diasosiasikan dengan Nahdlatul Ulama, PKB membawa beban dan sekaligus privilese besar.

NU bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi civil society behemoth dengan jaringan pesantren, kiai, dan massa akar rumput yang merentang dari desa hingga kota.

Dalam perspektif Gramscian, NU adalah blok historis—kekuatan sosial yang menopang stabilitas hegemoni negara. Karena itu, memberi ruang politik kepada PKB melalui kursi menteri bukanlah kemurahan hati, melainkan mekanisme integrasi kekuasaan.

Sebelum periode Yassierli yang mematahkan dominasi PKB, Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki irisan langsung dengan basis sosial PKB: buruh, pekerja informal, dan masyarakat kelas menengah bawah.

Di titik ini, kursi menteri berfungsi sebagai jembatan kepentingan antara negara dan basis sosial.

Ketika terjadi isu korupsi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu atau partai, tetapi potensi retaknya hubungan negara dengan basis sosial besar. Maka, reaksi sistem cenderung berhati-hati dan struktural, bukan reaktif dan eksklusif.

Partai Golkar memainkan peran berbeda, tetapi sama pentingnya. Ia adalah pewaris tradisi kekuasaan Orde Baru—bukan dalam arti ideologis, melainkan institusional. Golkar membawa modal birokrasi dan modal teknokratik yang dalam istilah Bourdieu merupakan bentuk modal institusional.

Banyak kader Golkar tumbuh bersama negara, bukan di luar negara. Karena itu, pos-pos strategis seperti ekonomi, industri, atau koordinasi pemerintahan sering kali “alami” jatuh ke tangan Golkar. Bagi negara, Golkar mungkin adalah partai yang menjamin kontinuitas dan keterbacaan administrasi.

Sementara itu, Muhammadiyah hadir sebagai entitas yang lebih subtil namun tak kalah penting. Tidak selalu melalui satu partai politik tertentu, Muhammadiyah sering kali diwakili oleh figur-figur profesional yang dianggap “netral” atau teknokratik

Kursi menteri yang bersinggungan dengan pendidikan atau sosial kerap diisi oleh kader atau simpatisan Muhammadiyah. Ini adalah bentuk lain dari konsensus: negara membutuhkan legitimasi rasional dan moral dari kelompok modernis yang dikenal disiplin, profesional, dan relatif bersih dari konflik politik elektoral.

NU dan Muhammadiyah, dalam konteks ini, bukan pesaing, melainkan dua pilar legitimasi negara. NU menyediakan stabilitas kultural dan tradisional, Muhammadiyah menawarkan rasionalitas modern dan profesionalisme

PKB dan figur-figur terkait Muhammadiyah menjadi kanal politik dari dua kekuatan sosial tersebut. Maka, kursi menteri yang “abadi” sesungguhnya adalah refleksi dari kebutuhan negara untuk terus menyeimbangkan dua arus besar masyarakat Indonesia.

Dalam kerangka Pareto, kiranya terlihat bagaimana elite boleh berganti, tetapi struktur kekuasaan tetap berputar di orbit yang sama.

Nama menteri berubah, presiden berganti, bahkan koalisi bisa jungkir balik, namun entitas yang menguasai modal sosial besar hampir selalu menemukan jalan kembali ke pusat kekuasaan. Politik Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas lebih dihargai daripada eksperimentasi radikal.

Dengan demikian, memahami kursi abadi menteri berarti memahami bahwa negara Indonesia tidak berdiri di ruang hampa.

Ia hidup berdampingan dengan organisasi keagamaan, partai historis, dan jaringan sosial yang telah lama menopangnya. Selama entitas-entitas tersebut tetap relevan secara sosial dan simbolik, selama itu pula mereka akan terus hadir di meja kabinet—apa pun dinamika isu yang menyertainya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Head-to-head NU dan Muhammadiyah bukan sekadar soal siapa lebih besar, tetapi perbedaan dua ontologi: tradisi pesantren vs modernitas teknokratis. Di tengah dinamika politik, filantropi, dan reputasi global, keduanya seakan memiliki kontras relevansi abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangannya masing-masing.

PinterPolitik.com

Dalam lanskap Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua formasi sosial yang lahir dari fondasi epistemologis berbeda.

Keduanya sama-sama mengakar dalam tradisi keagamaan Indonesia, tetapi dibangun di atas ontologi organisasi yang tidak identik.

Muhammadiyah tumbuh dari semangat purifikasi, modernisasi, dan manajemen rasional yang diperkenalkan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Sejak awal ia menyerap logika organisasi modern: struktur hierarkis yang tertata, efisiensi administratif, serta orientasi pada pendidikan dan pelayanan sosial.

Meski beberapa elitenya memiliki hasrat dan ambisi politik, organisasi ini memutuskan sejak 1971 untuk berpegang teguh pada khittah non-partisan. Konsistensi itu menjadi salah satu fondasi stabilitasnya hingga kini.

Sementara itu, NU lahir dari tradisi pesantren yang bersifat organik dan relasional. Para kiai pendirinya merancang organisasi bukan sebagai mesin modern, melainkan sebagai perpanjangan dari jaringan ulama Nusantara yang telah lama eksis.

Pengetahuan diturunkan melalui sanad, otoritas moral berpusat pada kiai, dan keputusan organisasi kerap diambil melalui musyawarah yang menimbang maslahat komunitas.

Hal ini membuat NU pragmatis sekaligus fleksibel. Namun fleksibilitas itu juga berarti keterbukaan terhadap dinamika politik yang lebih besar, sehingga NU tidak pernah benar-benar steril dari tarik-menarik kekuasaan, baik di masa Masyumi, Orde Baru, maupun era reformasi melalui PKB.

Kontras ini menunjukkan bahwa pertanyaan bukan sekadar soal siapa lebih populer atau lebih relevan hari ini.

Yang dipertaruhkan adalah perbedaan ontologis yang memengaruhi cara masing-masing ormas memahami dunia, memproduksi pengetahuan, membangun institusi, dan menavigasi relasi antara agama, negara, dan masyarakat. Tak terkecuali, politik.

Terlebih dari segi dinamika di mana NU seolah sangat rentan dengan gejolak seperti isu pemakzulan K.H. Yahya Cholil Staquf, sementara Muhammadiyah cenderung stabil.

Lalu, mengapa dikotomi di antara keduanya menjadi krusial?

Peperangan Ontologis?

Perbedaan ontologi NU dan Muhammadiyah menciptakan dua logika organisasi yang berjalan paralel. NU seakan melihat dunia sosial sebagai jaringan relasional yang terikat oleh otoritas kiai, tradisi pesantren, dan budaya lokal.

Nuansa pragmatis selalu hadir, karena keputusan sering menyesuaikan kebutuhan komunitas dan dinamika politik tertentu.

Sementara itu, Muhammadiyah memahami dunia dengan kerangka rasionalitas modern: kejelasan prosedur, efisiensi, dan orientasi pada pendidikan serta pelayanan sosial sebagai basis dakwah.

Hal ini membuat Muhammadiyah lebih konsisten menjaga jarak dari politik praktis secara kelembagaan, meskipun individu-individu di dalamnya tetap aktif dalam dunia politik.

Peperangan ontologis ini memunculkan dua wajah perkembangan. NU bergerak dengan fleksibilitas tinggi namun dengan konsekuensi fragmentasi internal, terutama ketika aspirasi politik para elite atau kelompok tertentu tidak selalu selaras dengan arah organisasi.

Muhammadiyah, sebaliknya, menunjukkan stabilitas dan kejelasan arah jangka panjang yang membuatnya unggul dalam hal reputasi kelembagaan. Model adaptasi Muhammadiyah yang lebih teknokratis membuka jalan bagi profesionalisasi dalam pendidikan, kesehatan, dan filantropi.

Dari perbedaan ontologis itu muncul pula perbedaan dalam modal sosial. NU memiliki modal kultural sangat besar, terutama di akar rumput. Otoritas kiai, kultur pesantren, dan jaringan tradisi keagamaan Nusantara menjadi kekuatan moral yang sulit ditandingi.

Namun di ruang urban dan di antara kelas menengah terdidik, Muhammadiyah menawarkan modal simbolik yang berbeda: profesionalisme, modernitas, rasionalitas, dan reputasi cendekiawan.

Karena masyarakat Indonesia semakin urban, preferensi terhadap model organisasi rasional yang dapat memberikan layanan modern cenderung meningkat, dan Muhammadiyah mendapatkan keuntungan impresi dari perubahan ini.

Sebagai contoh, lanskap dana keumatan juga memperjelas perbedaan tersebut. Lazismu berkembang sebagai lembaga filantropi modern yang mengelola dana secara profesional, transparan, dan terukur.

Komitmen pada tata kelola ini membuat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan publik yang besar. Reputasinya sebagai salah satu ormas keagamaan terkaya di dunia (peringkat empat menurut Seasia Stats) tidak semata karena jumlah aset, tetapi karena kualitas dan keberlanjutan institusi pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan yang dibangun.

NU juga memiliki lembaga keuangan umat yang kuat melalui Lazisnu, tetapi struktur NU yang sangat desentralistik membuat standardisasi dan efisiensi manajemen menjadi tantangan tersendiri.

Pada tingkat internasional, Muhammadiyah memantapkan posisinya sebagai jaringan pendidikan dan kemanusiaan yang terhubung dengan banyak organisasi global.

Kerja sama dengan UNICEF, USAID, JICA, Qatar Charity, Turkish Red Crescent, atau lembaga pendanaan dan amal internasional lain memperlihatkan bahwa modernitas organisasi Muhammadiyah diterima secara luas.

Pada saat bersamaan, NU juga memiliki hubungan internasional yang kuat, terutama melalui gerakan moderasi dan diplomasi antaragama seperti Humanitarian Islam, dialog dengan Vatikan, keterlibatan dalam forum global, serta aktivitas PCINU di berbagai negara.

Namun, struktur NU yang organik membuat relasi global ini lebih bersifat kultural-diplomatik, bukan teknokratis seperti Muhammadiyah.

Dalam politik, perbedaan semakin terlihat. NU mengalami hubungan yang sering konfliktual dengan PKB sebagai partai yang mengklaim representasi kulturalnya.

Tarik-menarik antara kepentingan politik dan otoritas moral kiai membuat NU rentan terhadap ketegangan internal.

Muhammadiyah memiliki pengalaman lebih smooth dengan PAN; hubungan keduanya dapat berdekatan tetapi tidak pernah saling mengikat secara struktural, sehingga perpisahan pun tidak menimbulkan turbulensi besar. Stabilitas ini berkontribusi penting pada kemampuan Muhammadiyah menjaga reputasi jangka panjang.

MU Menang?

Pertanyaan apakah NU sedang fade sementara Muhammadiyah pride tidak dapat dijawab secara sederhana. Yang sedang berlangsung adalah pertarungan dua model organisasi Islam dalam mengelola kompleksitas modern.

NU tetap menjadi raksasa kultural dengan pengaruh moral yang dalam pada masyarakat Indonesia. Kehadiran PCINU di berbagai negara, diplomasi kultural, serta gagasan moderasi Islam menjadikannya pemain global yang disegani.

Namun, NU kiranya perlu mengatasi beban historisnya: inkonsistensi posisi politik, fragmentasi struktur, dan kecepatan modernisasi yang belum stabil.

Muhammadiyah, di sisi lain, berhasil menunjukkan bahwa reputasi jangka panjang tidak dibangun dari besar kecilnya basis massa, tetapi dari kemampuan memproduksi lembaga modern yang relevan sepanjang waktu.

Pendidikan, rumah sakit, jaringan kemanusiaan, serta filantropi profesional menjadikan Muhammadiyah simbol Islam berkemajuan. Hal ini diperkuat oleh karya-karya pendidikan unggulan seperti SMA Trensains Muhammadiyah Sragen yang memberikan capaian akademik bertaraf nasional.

Dua ormas ini sedang menapaki abad ke-21 dengan kekuatan dan tantangan masing-masing. Muhammadiyah unggul dalam konsistensi khittah, filantropi modern, dan reputasi intelektual.

NU unggul dalam modal kultural dan kemampuan membentuk wacana keislaman global. Namun untuk menjaga relevansi, NU perlu melakukan reformasi struktural dan memperkuat tata kelola institusional, sementara Muhammadiyah perlu memastikan bahwa modernitasnya tidak kehilangan sentuhan kultural yang membuatnya dekat dengan masyarakat luas.

Pada akhirnya, bukan soal siapa memudar atau siapa berjaya. Yang sedang kita saksikan adalah transformasi dua raksasa Islam Indonesia dalam menghadapi dunia yang kian urban, global, dan kompetitif. Termasuk korelasinya dengan politik.

Pertarungan ontologis yang dimulai seabad lalu kini memasuki fase baru, dan masa depan Islam Indonesia kemungkinan besar akan ditentukan oleh kemampuan kedua organisasi ini beradaptasi sekaligus tetap setia pada kekhasan identitasnya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet Gus Irfan dan Dahnil di Kementerian Haji dan Umrah tampak menandai babak baru politik Partai Gerindra, nasionalis sekaligus religius. Dari pesantren hingga kampus, dari sarung hingga dasi, Gerindra tampil sebagai partai integratif yang memadukan kekuatan kebangsaan, keumatan, dan profesionalisme birokrasi modern.

PinterPolitik.com

Dalam politik Indonesia pasca-Reformasi, wajah partai politik cenderung cair antara nasionalisme dan religiositas.

Polarisasi nasionalis dan Islamis yang dulu menandai kontestasi ideologis era Orde Lama dan Orde Baru kini melebur ke dalam format baru, saat partai-partai besar berlomba menjadi inklusif secara keagamaan tanpa kehilangan citra nasionalistiknya.

Dalam lanskap itulah, Partai Gerindra muncul bukan sekadar sebagai partai berideologi nasionalisme populis berbasis ketokohan militer, melainkan sebagai laboratorium baru sintesis nasionalis-religius.

Fenomena ini tampak nyata dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua figur kunci di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia — K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri — menjadi simbol konkret dari paduan “dua kutub besar Islam Indonesia”: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Kedua sosok ini bukan hanya merepresentasikan organisasi sosial keagamaan, tetapi juga menandai evolusi ideologis Partai Gerindra yang semakin matang dan multidimensional.

Partai Gerindra, yang kental dengan impresi sosok Prabowo dengan latar belakang kemiliterannya, kini tampak memiliki kematangan politik dengan ruang bagi cendekiawan Muslim.

Di sini, proyek politik Prabowo tidak lagi sekadar mempertahankan semangat “nasionalisme militeristik”, melainkan bertransformasi menjadi “nasionalisme religius-modern” yang menautkan pesan ketahanan negara dengan kesejahteraan umat.

Dialektika “Mesin” Nasionalis-Religius

Duet Gus Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak kiranya bukan kebetulan administratif, melainkan pernyataan politik. Keduanya merepresentasikan dua arus besar Islam Indonesia yang sering kali berjarak secara historis, tetapi kini disatukan dalam visi nasional yang sama di bawah bendera pemerintahan Presiden Prabowo, dan tentu saja Partai Gerindra.

Gus Irfan, cucu pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari, membawa garis keturunan religius yang kuat dan simbol legitimasi moral bagi kalangan pesantren.

Kiprahnya sebagai Wakil Ketua RMI PWNU Jatim (2014–2017) dan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), sayap keagamaan Partai Gerindra menegaskan perannya sebagai jembatan antara kultur pesantren dan politik modern. Gus Irfan menampilkan wajah “santri teknokrat” — religius, rasional, dan paham tata kelola ekonomi keumatan.

Sebaliknya, Dahnil Anzar, yang berlatar Muhammadiyah, aktivisme kampus, dan kepakaran ekonomi publik, mencerminkan sisi rasionalisme Islam modern. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2014–2018) dan Juru Bicara utama Prabowo sejak 2019 memperlihatkan disiplin komunikasi politik yang berpadu dengan moralitas sosial Islam modernis.

Secara konseptual, keduanya meneguhkan tesis Islamic syncretic nationalism, bentuk nasionalisme yang tumbuh dari sintesis dua tradisi Islam besar dengan orientasi kebangsaan yang sama.

Dalam konteks ini, Partai Gerindra mempraktikkan politik penyatuan identitas religius melalui simbolisme kepemimpinan.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang dipisahkan dari Kementerian Agama, merupakan ekspresi dari visi institusionalisasi nilai keagamaan secara efisien dan profesional.

Gus Irfan dan Dahnil, sebagai duet teknokrat religius, bukan hanya mewakili dua ormas Islam, tetapi juga menjadi miniatur harmoni politik kebangsaan dalam tubuh Partai Gerindra.

Lebih jauh, kinerja mereka memperlihatkan paradigma birokrasi baru yang dipantik dari upaya pemberantasan korupsi kuota haji, penataan kuota dan manajemen haji dengan transparansi berbasis digital, gagasan kampung haji Indonesia di Tanah Suci sebagai simbol diplomasi kultural, hingga mendorong skema umrah mandiri.

Di titik ini, baik secara langsung maupun tak langsung, Partai Gerindra seolah memperlihatkan bahwa politik religius tidak selalu berwajah sektarian, melainkan bisa menjadi mesin modernisasi keumatan.

Gerindra dan Rekonsiliasi Ideologis

Partai Gerindra agaknya kini berada pada fase yang bisa disebut sebagai pematangan ideologis, bukan hanya ekspansi elektoral.

Dari teori politik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep ideological hybridity, kemampuan partai politik untuk menyatukan keragaman ide, profesi, dan identitas sosial ke dalam satu narasi politik yang kohesif.

Sementara partai lain masih cenderung memiliki “basis ideologis tunggal” — PDIP dengan nasionalisme populisnya, PKS dengan Islamisme politik, atau NasDem dengan liberalisme modernnya, Partai Gerindra justru mengambil posisi sentral sebagai wadah berbagai latar belakang sosial: militer, aktivis, ekonom, teknokrat, kiai dan ulama, serta tokoh lintas agama lainnya.

Eksistensi Gus Irfan dan Dahnil tampaknya membuat Partai Gerindra memiliki impresi bukan lagi sekadar partai “perwira dan petarung”, melainkan partai integrator yang merangkul dinamika sipil, keumatan, dan profesionalisme birokrasi.

Di sinilah muncul letak keunikan Partai Gerindra sebagai partai “paten-tulen nasionalis-religius”, bukan karena simbol atau jargon, melainkan karena konsistensi komposisi kadernya.

Faktor kunci lain yang kiranya dapat menjelaskan kekuatan struktural Partai Gerindra adalah kapasitas reproduksi kader lintas sektor. Dari kader  berlatarbelakang militer dan nasionalis, ekonom, profesional muda, hingga tokoh keagamaan, Partai Gerindra menampilkan jejaring organik yang menembus sekat sosial politik Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi politik, hal ini mencerminkan struktur partai berlapis,  konsep multi-layered elite integration, di mana partai kuat ketika mampu menautkan elite ekonomi, militer, dan religius dalam satu garis kebijakan nasional.

Partai Gerindra, melalui pemerintahan Presiden Prabowo, menunjukkan kemampuannya mengintegrasikan nalar kebangsaan (nasionalisme militer), etika religius (Islam moderat), dan rasionalitas ekonomi (teknokrasi modern) ke dalam satu sistem pemerintahan.

Gus Irfan dan Dahnil kiranya menjadi wajah ganda dari kesatuan ideologis itu, religius tanpa eksklusivitas, nasionalis tanpa chauvinisme, modern tanpa sekularisme.

Di tengah stagnasi ideologis banyak partai, Partai Gerindra sejauh ini tampak berhasil mendifusikan nasionalisme sebagai “agama sipil” (civil religion), konsep yang menekankan nasionalisme sebagai moral publik bersama.

Melalui pendekatan ini, religiusitas tidak lagi menjadi pembeda ideologis, melainkan fondasi etis bagi kerja kenegaraan.

Maka, proyek besar Partai Gerindra agaknya bukan sekadar membenahi tata kelola haji dan umrah, tetapi membentuk arsitektur baru politik nasional yang menjembatani keumatan dan kebangsaan dalam satu nalar praksis. (J61)

Dua jagoan Partai Gerindra bidang keumatan 

#haji #dahnilanzar #gusirfan #nu #muhammadiyah #kementerianhaji #menterihaji #umroh #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Gerakan Indonesia Menanam (GERINA) menjadi instrumen yang kian membentuk impresi kedekatan Ustaz Adi Hidayat dengan elite politik-pemerintahan saat ini. Hubungan di antara para aktor tersebut kiranya cukup krusial dalam menjadi salah satu variabel pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam iklim politik transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul satu dinamika menarik yang menyentuh ranah keagamaan, ketahanan pangan, dan simbolisasi kekuasaan dalam konteks konstruktif.

Salah satu episentrum dari dinamika ini adalah sosok Ustaz Adi Hidayat atau UAH, seorang ulama populer yang dikenal luas karena dakwahnya yang lugas, bernas, dan tak jarang membawa telaah kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, publik menyaksikan transformasi pendekatan UAH dari seorang dai independen menjadi figur keagamaan yang terlihat akrab dengan elite-elite institusional negara.

UAH tampak dekat dengan elite politik-pemerintahan dan kelembagaan dalam beberapa kesempatan. Seperti tampak hangat dengan sejumlah pejabat, Panglima TNI, hingga Kapolri.

Lalu, salah satu katalisnya adalah peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (GERINA), sebuah gerakan yang dalam deklarasinya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) — salah satu program andalan Prabowo Subianto.

Bahkan sebelumnya, UAH sempat diisukan menjadi pengganti Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Walaupun tak terealisasi, wacana tersebut menandai bahwa UAH telah memasuki orbit perbincangan kekuasaan tingkat tinggi.

Pertanyaannya, apakah kedekatan ini bersifat pragmatis, ideologis, atau simbolik? Dan sejauh mana keterlibatan tokoh agama seperti UAH dalam skema besar politik negara menggambarkan relasi historis antara agama dan kekuasaan di Indonesia?

Selalu Punya Relevansi?

Sebagaimana yang diketahui, keterlibatan tokoh agama dalam politik atau kebijakan negara bukan hal baru dalam lanskap Indonesia.

Dalam sejarah politik Tanah Air, para pemimpin bangsa selalu merangkul atau dikelilingi oleh tokoh agama sebagai mitra strategis, penopang legitimasi, atau peredam konflik sosial.

Dalam banyak kasus di Indonesia, legitimasi karismatik dari tokoh agama menjadi pelengkap dari kekuasaan legal-rasional. Tak lain, mereka adalah ‘penyuplai otoritas moral”.

Pada era Presiden pertama RI, Soekarno, tokoh seperti K.H. Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh Masyumi dijadikan jembatan antara negara dan umat Islam.

Presiden ke-2 RI Soeharto, meskipun memulai rezimnya dengan jarak terhadap kelompok Islam, pada akhir 1980-an mulai merangkul ulama dan ormas Islam — termasuk mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Penafsiran atas pembentukan ICMI saat itu pun dinilai sebagai bentuk mengamankan basis dukungan menjelang pemilu-pemilu krusial setelahnya.

Reformasi 1998 menciptakan arus keterbukaan yang memperluas ruang politik bagi aktor agama, terlihat dari kuatnya posisi ormas keagamaan dalam wacana publik. Termasuk di era B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri.

Di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, pendekatan terhadap NU dan Muhammadiyah dilakukan secara sistematis, bahkan SBY sempat menganugerahi gelar kehormatan kepada tokoh-tokoh agama sebagai bagian dari legitimasi kultural.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan gayanya yang teknokratik, juga tidak bisa melepaskan diri dari pentingnya endorsement keagamaan, meskipun pendekatannya lebih pragmatis dan melalui kanal-kanal nonformal seperti relasi personal atau program sosial keumatan.

Puncaknya, langkah cukup besar diambil dengan merangkul K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dan memenangkan Pilpres 2019.

Kini di bawah komando Prabowo, tampaknya model interaksi ini dilanjutkan bahkan diperluas. Interaksi dengan gerakan seperti GERINA kiranya bukan hanya gerakan sosial-ekologis, tetapi juga menjadi media simbolik untuk menunjukkan aliansi antara negara dan agama.

Di sinilah UAH muncul, bukan sebagai oposisi keagamaan, tetapi sebagai “agen moral” yang bersinergi dengan negara demi kepentingan nasional.

Namun, telaah kritis tetap eksis di balik relasi di antara para aktor tersebut. Pertanyaan menarik berikutnya, apakah ada faktor bertendensi politis di baliknya?

Ada “Benang Biru”?

Terdapat probabilitas “benang biru” yang eksis secara politik, saat melacak relasi di antara UAH dengan aktor politik tertentu.

Terminologi “benang biru” pun tak lepas dari salah satu sampel yang cukup prominen, yakni Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sebagai catatan, UAH saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ormas keagamaan yang secara historis memiliki pertalian dengan PAN.

Korelasi di antara keduanya sendiri dapat dilacak, misalnya, pada tahun 2021 saat Zulhas mendukung gagasan UAH mengenai donasi Palestina.

Relasi sepertinya tetap terkelola dengan baik saat pada akhir tahun 2024 lalu, UAH menjadi sosok yang menikahkan Putri Zulhas dengan Zumi Zola.

Terlebih, atensi UAH dan pemerintahan Presiden Prabowo terjadi melalui GERANI, gerakan di bidang kedaulatan pangan keumatan

Selain itu, korelasi di antara para aktor tersebut bukan tidak mungkin mengindikasikan bahwa PAN tak sepenuhnya mengalami pergeseran ideologis menjadi “Partai Artis Nasional”, tetapi Zulhas juga tetap menjaga relasi dengan sejumlah elite dan tokoh berpengaruh Muhammadiyah

Dengan demikian, proksimitas UAH ke kekuasaan dapat dibaca sebagai koalisi simbolik dan substantif antara aktor moral dan aktor politik, yang bertemu pada satu titik, yaitu narasi pembangunan dan ketahanan nasional berbasis nilai keagamaan.

Dalam hal ini, UAH kiranya menjadi penghubung antara aspirasi umat dan agenda negara yang cukup krusial.

Bagaimanapun, berkaca pada interpretasi di atas, keterlibatan UAH dalam proyek kebangsaan seperti GERANI menunjukkan bahwa di antara keduanya saat ini tengah terbangun basis moralitas baru yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga spiritual.

Jika kedekatan itu bersifat substantif, dalam makna pembangunan kolektif, maka tokoh seperti UAH bisa menjadi jembatan harapan antara negara dan umat.

Dengan segala kedekatannya ke aktor seperti Zulhas, UAH tampaknya tidak sedang berubah arah, tetapi justru memainkan peran baru, bukan sekadar pemberi ceramah, tapi juga penanam benih simbolik untuk masa depan relasi negara dan masyarakat beriman.

Selain itu, korelasinya dengan Zulhas dan PAN secara politik tak menutup kemungkinan akan sangat menarik, meski hipotesis sementara mengindikasikan cukup sulit kiranya UAH, Zulhas, dan PAN terikat secara formal. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Top 4 world rank gak tuh 

#muhammadiyah #ormas #ormasislam #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Wih, Muhammadiyah belakangan keliatan makin sat set nih 

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #muhammadiyah #makanbergizi #politikindonesia

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat bersama PAN dan PKB. Kelihaian masing-masing untuk tetap eksis dan bahkan turut menjadi aktor berpengaruh tampak ditopang oleh rahasia tersendiri. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Hanya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang tampak cukup lihai menempatkan partainya masing-masing, PAN serta PKB, untuk tetap memiliki daya tawar dan berada di lingkar kekuasaan.

Bahkan, keduanya mendapat posisi Menteri Koordinator (Menko) dan jatah total empat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menariknya, hal itu terjadi di tengah kritik karena kontroversi masing-masing. Zulhas dengan kebijakan hingga perilaku politik personal serta “flexing” keluarganya, sementara Cak Imin dengan inkonsistensi politik hingga intriknya dengan beberapa elite Nahdlatul Ulama (NU) dan trah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sebagai ekstensi dari ceruk suara Muhammadiyah dan NU, PAN dan PKB – di luar PKS yang memiliki ceruk suara tersendiri – juga berhasil menjadi parpol dengan hakikatnya berakar Islam yang bertahan di DPR. Mengalahkan persaingan dengan PPP yang harus “terdegradasi”.

Cak Imin dan Zulhas pun di ambang menorehkan sejarah sebagai ketum terlama yang menjabat di partai masing-masing.

Ihwal tersebut kemudian memantik pertanyaan, yakni mengapa Cak Imin dan Zulhas memiliki daya tawar politik yang begitu kuat?

Imin The Phoenix?

Terdapat satu perspektif menarik untuk melakukan interpretasi atas eksistensi, kekuatan, dan kelihaian Cak Imin dan Zulhas di blantika politik Tanah Air, yakni gagasan filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, yang paling dikenal luas: manusia pada hakikatnya adalah political animal atau makhluk politik atau “hewan” politik. 

Menganalogikan para aktor politik dengan makhluk lainnya, terutama dalam mitologi tertentu, kiranya dapat menggambarkan spirit animal dari masing-masing makhluk politik untuk menjelaskan karakter dan kekuatannya.

Sebelum Aristoteles, Plato menggunakan istilah political animal dalam Phaedo. Baru, pada bab kedua dari buku Πολιτικά atau Politiká karya Aristoteles ditemukan versi gagasan political animal yang terperinci.

Berkat meningkatnya minat kontemporer terhadap karya-karya “zoologi” Aristoteles, kini menjadi pengetahuan umum di antara para peneliti karya sang filsuf bahwa menjadi politis bukanlah hak istimewa manusia.

Dengan kata lain, manusia dikatakan bukanlah satu-satunya “hewan politis”, tetapi mereka lebih politis daripada hewan politis lainnya.

Para cendekiawan yang menelaah Politiká karya Aristoteles sampai pada konklusi bahwa manusia harus terlibat dalam bentuk-bentuk organisasi sosial dan politik yang kooperatif untuk memenuhi sifat mereka, dan bentuk-bentuk kerja sama ini memerlukan konsepsi tertentu yang inheren atau khas dari tiap-tiap individu.

Dari beberapa makhluk mitologi yang memiliki karakter khas, Phoenix atau burung Fenix kiranya tepat untuk menggambarkan seorang Cak Imin.

Phoenix melambangkan regenerasi, kelahiran kembali, dan ketahanan. Layaknya burung phoenix yang bisa bangkit dari abunya, Cak Imin tampak telah menemukan jati dirinya kembali setelah sempat mengalami kemunduran politik (Pilpres 2024), dan sering kali muncul lebih kuat.

Hal itu mencakup dalam menghadapi ketegangan internal partai maupun tekanan eksternal. Cak Imin kiranya telah menunjukkan kemampuan untuk mengubah citra dan memposisikan ulang PKB sebagai kekuatan yang signifikan dan memiliki daya tawar tak main-main sebagai partai The Big Five Pileg 2024.

Dalam siklus adaptif dalam ekologi politik, para pemimpin phoenix seperti Muhaimin mewujudkan model ini, sebagaimana turut disiratkan Niccolò Machiavelli dalam The Prince tentang kecerdikan dan kemampuan beradaptasi.

Pendekatan Cak Imin juga cenderung tampak lebih condong pada kelincahan dan kecerdasan, terutama dalam cara ia menavigasi sistem multikoalisi dan multipartai di Indonesia.

Dengan memahami dan memanfaatkan lanskap politik, Cak Imin telah memposisikan dirinya secara strategis, berpihak pada berbagai koalisi sambil mempertahankan identitas dan relevansi partainya sendiri untuk kembali ke lingkaran kekuasaan.

Hal itu teraktualisasi dari bagaiman Cak Imin mengimplementasikan relasi patron-klien di PKB, mengelola faksi-faksi yang ada sebagai kekuatan, memaksimalkan NU kultural, serta terus melakukan ekspansi pluralitas ke ceruk suara “unik” dan merangkul minoritas seperti di NTT, misalnya.

Lalu, bagaimana dengan Zulhas?

Zulhas The Griffin?

Di antara beberapa makhluk mitologi, Griffin kiranya relevan untuk menggambarkan karakter politik Zulhas.

Griffin adalah makhluk mitologi berbadan singa dan bersayap elang, melambangkan sifat ganda — kekuatan yang dipadukan dengan mata yang waspada dan tajam dalam melihat situasi.

Selama ini, kecenderungan Zulhas dalam politik adalah mengamati, menunggu, dan “menyerang” pada saat yang tepat. Pendekatannya yang hati-hati, terutama dalam iklim politik yang sering kali tidak stabil, menunjukkan strategi untuk menghindari keputusan yang tergesa-gesa dan berfokus pada keuntungan jangka panjang.

Pendekatan Zulkifli dalam politik agaknya memadukan sikap yang begitu memprioritaskan partainya dan posisi dengan visi strategis yang lebih luas, terlibat saat diperlukan tetapi “mundur” saat situasi membutuhkan kebijaksanaan.

Pada praktiknya, hal itu selaras dengan bagaimana Zulhas bermanuver selama mengampu jabatan politik, termasuk sebagai Ketum PAN.

Selain dari logistik yang memang mumpuni mengingat dirinya merupakan pengusaha, kekuatan Zulhas juga ditopang oleh konsolidasi internal yang apik, terutama melalui sosok seperti Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Drajad Wibowo, hingga Bara Hasibuan.

Secara eksternal pun, PAN dapat dikatakan sangat loyal kepada Prabowo Subianto. Di tiga edisi pemilihan presiden terakhir, PAN selalu berada di koalisi parpol pengusung Prabowo, dua di antaranya saat Zulhas menjadi ketum.

Kendati demikian, dua kali pula Zulhas membawa PAN merapat ke pemenang Pilpres, yakni edisi 2014 dan 2019, dan tetap menjaga hubungan positif dengan Prabowo.

Terakhir, Zulhas juga konsisten dengan ideologi “tengah” dengan moderasi paradigma partai untuk terus fleksibel dan beradaptasi dengan tren politik dan relevansi ceruk suara, terutama dalam konteks menggalang artis menjadi kader sekaligus salah satu elemen kekuatan politik utama.

Namun, penjabaran di atas merupakan interpretasi yang mungkin memiliki derajat relevansi berbeda dalam dimensi yang berbeda pula. Yang jelas, Zulhas dan Cak Imin seolah menjadi anomali karena tetap menjadi aktor politik berpengaruh yang kuat meski diterpa berbagai kritik dan sentimen publik. (J61)

Di episode kali ini, PinterPolitik mendapatkan kesempatan untuk sharing mendengar perspektif dari Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rizal Calvary. Rizal menyiratkan bahwa polemik pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan tidak perlu. Sebab, ormas keagamaan memiliki kontribusi besar dalam perjuangan Kemerdekaan hingga menjadi keutuhan dan stabilitas negara. Saksikan video selengkapnya ya!