Audio di bawah dibuat dengan teknologi AI.

Belakangan sejumlah kader PKB mendapat sorotan negatif di kalangan warganet. Mungkinkah ini berpengaruh pada citra partai?

PinterPolitik.com

Sejumlah polemik yang melibatkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa bulan terakhir membuat publik kembali menoleh pada partai yang identik dengan warna hijau tersebut.

Sayangnya, perhatian itu bukan datang dari pencapaian atau gebrakan kebijakan, melainkan dari rangkaian kontroversi yang menempatkan PKB dalam posisi yang cukup rawan. Pendeknya, ada turbulensi reputasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Untuk partai sebesar PKB—yang pada pemilu terakhir meraih suara signifikan dan mengokohkan posisinya dalam lanskap politik nasional—isu semacam ini tentu membawa pertanyaan serius: apakah Cak Imin sebagai ketua umum mampu mengambil momentum ini untuk memperbaiki fondasi partai, atau justru terjebak dalam zona nyaman akibat keberhasilan elektoral sebelumnya?

Dalam politik, tidak ada posisi yang benar-benar aman. Citra partai, setenar apa pun, bisa runtuh jika tak dikelola dengan disiplin, konsistensi, dan kepemimpinan yang tegas.

Situasi inilah yang membuat polemik kader PKB bukan sekadar isu moralitas, tetapi menjadi cermin bagaimana sebuah partai menavigasi tantangan etika, ekspektasi publik, dan mekanisme internal.

Ketika sorotan publik meningkat, respons seorang ketua umum menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah badai mereda atau justru berubah menjadi krisis reputasi berkepanjangan.

Ketika Sorotan Datang Bertubi-tubi

Beberapa waktu terakhir, sejumlah nama kader PKB tampil bergantian dalam headline yang kurang menguntungkan. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjadi perbincangan luas setelah pernyataannya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap meremehkan peran ahli gizi. Bukan hanya substansinya yang dipersoalkan, tetapi juga cara merespons audiens yang dinilai tidak proporsional. Peristiwa ini langsung mendapat ekspos besar di media sosial, memperlihatkan betapa cepat dan sensitifnya isu publik hari ini.

Di sisi lain, dua kepala daerah dari PKB menghadapi situasi yang lebih berat. Abdul Wahid, Gubernur Riau, terseret kasus dugaan pemerasan dan suap yang melibatkan pejabat daerah. Kasus ini telah menempatkannya dalam proses investigasi yang berdampak langsung pada persepsi publik terhadap integritas kepemimpinan daerah.

Sorotan lainnya juga sempat jatuh keada sejumlah kader PKB yang belakangan menjadi tersangka dugaan kasus rasuah, seperti Reyna Usman dan Robi Vitergo.

Ketika tiga figur dari tingkat DPR hingga kepala daerah mengalami polemik secara hampir berbarengan, publik tentu akan menilai bukan hanya perorangan, tetapi konsistensi budaya internal partai. Pertanyaannya: apakah PKB telah memiliki sistem kontrol yang cukup matang dalam memastikan kualitas perilaku kadernya?

Penting untuk dicatat bahwa PKB memiliki positioning khusus dalam politik Indonesia. Sebagai partai yang berakar pada tradisi Islam moderat, PKB membawa identitas moral yang relatif kuat: religius, bersih, dan dekat dengan rakyat kecil. Identitas ini merupakan “modal sosial” penting dan menjadi pembeda mereka dari partai-partai nasionalis lainnya.

Oleh karena itu, setiap tindakan kader yang kontradiktif terhadap nilai tersebut otomatis memiliki efek reputasi yang lebih besar. Dalam studi komunikasi politik, hal ini dikenal dengan konsep “party branding liability”, yakni kerusakan citra yang muncul ketika perilaku anggota partai bertentangan dengan brand politik yang dibangun. Satu pelanggaran kecil bisa berdampak besar jika bertabrakan dengan citra moralitas yang selama ini diklaim.

Media sosial memperkuat efek ini. Reputasi kini tidak hanya dipertaruhkan di media massa, tetapi melalui viralitas digital yang lebih tidak terkontrol. Dalam konteks PKB, ekspos berulang terhadap kader bermasalah dapat membentuk narasi bahwa partai kurang solid dalam menjaga standar integritas di internal.

Cak Imin dan Tantangan Kepemimpinan

Dengan posisi PKB yang cukup kuat pascapemilu, wajar jika ada godaan untuk melihat situasi ini sebagai badai kecil yang dapat berlalu. Namun, kalkulasi semacam itu berbahaya. Sejarah politik Indonesia telah menunjukkan bahwa partai-partai besar sekalipun dapat merosot drastis ketika gagal menangani masalah internal—terutama masalah etika publik.

Sebagai ketua umum, Cak Imin memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa problem kader tidak berkembang menjadi problem institusional. Respons berupa teguran atau klarifikasi memang penting, tetapi tidak lagi memadai untuk situasi yang bersifat jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh pada tata kelola internal PKB, terutama dalam tiga aspek:

1. Rekrutmen kader yang lebih ketat, dengan penilaian integritas dan rekam jejak yang lebih serius.

2. Pendidikan politik internal, agar kader benar-benar memahami standar etik dan konsekuensi peran publik.

3. Sistem disiplin etika yang tegas, sehingga ada mekanisme sanksi yang konsisten dan transparan bagi pelanggaran.

Reformasi semacam ini bukan hanya merespons kasus, tetapi membangun struktur budaya politik yang mencegah kasus terjadi lagi. PKB memiliki basis massa yang besar dan loyal, terutama dari kalangan nahdliyin. Namun basis massa itu pun akan mempertanyakan arah partai jika masalah integritas terjadi berulang tanpa penanganan tegas.

Pada akhirnya, citra partai politik berada dalam tarik-menarik antara apa yang mereka janjikan dan apa yang ditampilkan para kadernya di hadapan publik. Dalam kasus PKB, rangkaian polemik terbaru menjadi pengingat bahwa reputasi partai dapat terancam bukan hanya oleh kebijakan yang salah, tetapi oleh tindakan individu yang menyimpang dari nilai dasar partai.

Meski PKB mencatat hasil elektoral yang kuat, Cak Imin tidak boleh terjebak zona nyaman. Politik adalah arena yang selalu bergerak, dan peluang downfall dapat muncul kapan saja bagi partai yang meremehkan ancaman atau mengabaikan persepsi publik.

Namun situasi ini bukan akhir. Jika momentum tekanan publik dimanfaatkan untuk melaksanakan reformasi kaderisasi, memperkuat disiplin internal, dan memperjelas arah etika partai, PKB masih dapat memperkuat posisinya sebagai partai yang relevan dan dipercaya.

Tantangan ini berat, tetapi justru inilah kesempatan bagi Cak Imin untuk membuktikan bahwa PKB mampu berdiri tegak di tengah ujian integritas—bukan sekadar karena suara yang besar, tetapi karena fondasi moral dan tata kelola yang kokoh. (D74)

Di balik citranya yang kerap diremehkan, Cak Imin justru berhasil membawa PKB jadi kekuatan besar. Apa rahasia jaringan politik dan ekonominya yang jarang tersorot publik?

PinterPolitik.com

Di tengah konstelasi politik Indonesia saat ini, terdapat satu fenomena menarik yang patut diamati. Ketika partai-partai politik berbasis Islam mengalami tren penurunan elektoral, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru menunjukkan arah yang berbeda. Pada Pemilu Legislatif 2024, PKB mencatatkan kejutan besar dengan menempati urutan keempat perolehan suara nasional—sebuah capaian yang jarang diperkirakan sebelumnya.

Sebagian analisis publik mengaitkan hal ini dengan efek ekor jas (coattail effect) dari keputusan PKB mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Logikanya sederhana: popularitas Anies dianggap memberikan limpahan suara kepada PKB. Namun, jika ditilik lebih dalam, narasi ini tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan konsistensi PKB dalam menjaga bahkan meningkatkan basis dukungan elektoralnya.

Pertanyaan pun mengemuka: apakah benar capaian PKB hanya sebatas efek temporer dari figur capres yang diusungnya? Atau, jangan-jangan PKB dan Muhaimin Iskandar—sosok yang akrab disapa Cak Imin—menyimpan “kekuatan tersembunyi” yang membuat partai ini lebih tangguh daripada perkiraan banyak pihak, serta mampu menjadikannya modal politik yang signifikan dalam menyongsong kontestasi berikutnya?

Diam-diam Powerful?

Muhaimin Iskandar sering muncul di ruang publik sebagai figur politisi yang tampak apa adanya, terkadang bahkan menyajikan guyonan dalam jagat media sosial. Akan tetapi, di balik kesan tersebut, ia justru bisa dikategorikan sebagai salah satu politisi paling lihai saat ini. Beberapa bukti historis memperlihatkan bagaimana PKB di bawah kepemimpinannya mampu bangkit dan bertahan, bahkan ketika partai lain dengan basis serupa mengalami kemunduran.

Ketika Pemilu 2014 mendekat, PKB sedang berada dalam posisi sulit. Fragmentasi internal dan basis dukungan yang tergerus membuat partai ini diprediksi akan terpuruk. Namun, hasilnya berbeda. PKB justru bangkit dan berhasil mencatat perolehan suara signifikan, menempatkannya sebagai salah satu partai Islam dengan raihan kursi terbesar.

Sejarawan politik Greg Fealy, dalam tulisannya Nahdlatul Ulama and the Politics Trap, menyinggung bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan ini adalah kemampuan Cak Imin merangkul Rusdi Kirana—pendiri Lion Air—ke dalam struktur partai. Kehadiran seorang pengusaha besar seperti Rusdi, kata Greg, dipandang memperkuat aspek logistik dan sumber daya kampanye di berbagai daerah.

Sepuluh tahun kemudian, pada Pemilu 2024, pola serupa kembali terlihat. Saat partai-partai Islam lain cenderung kehilangan suara, PKB justru melaju hingga ke posisi keempat secara nasional. Analisis sejumlah pengamat menggarisbawahi bahwa selain faktor politik elektoral murni, ada pula peran pengusaha yang semakin dekat dengan lingkaran Cak Imin. Salah satu nama yang mencolok adalah Leontinus Alpha Edison, co-founder Tokopedia, yang menjadi bagian dari tim pencapresan Anies-Muhaimin. Kehadiran figur dari sektor ekonomi digital memberi warna baru pada jaringan politik-ekonomi Cak Imin itu sendiri.

Tidak berhenti di tingkat nasional, pada level daerah PKB juga disebut menjalin relasi erat dengan sejumlah pengusaha lokal. Jaringan-jaringan seperti ini—yang tidak selalu tampak di permukaan—menjadi salah satu penopang utama kapasitas PKB dalam menggalang dukungan politik.

Fenomena kedekatan antara partai politik dan kalangan pengusaha sejatinya bukan hal baru. Teori dalam ilmu politik, seperti resource mobilization theory, menjelaskan bahwa kekuatan politik modern tidak hanya bertumpu pada basis ideologi atau massa, tetapi juga pada kemampuan mengakses sumber daya—baik finansial, logistik, maupun teknologi. Pengusaha dapat menjadi kanal penting dalam memperkuat kapasitas tersebut.

Di berbagai negara, dukungan logistik terbukti integral dalam mempermudah perjuangan politik partai. Misalnya, Partai Demokrat di Amerika Serikat kerap mendapat sokongan dari pengusaha teknologi Silicon Valley untuk mendorong isu progresif, sementara Partai Republik sering mendapat dukungan dari industri energi dan pertahanan.

Di Inggris, Partai Konservatif sejak lama dikenal dekat dengan kalangan bisnis dan perbankan di City of London, misalnya dukungan dari taipan media Rupert Murdoch atau donatur besar seperti Lord Bamford (industri konstruksi). Sementara itu, Partai Buruh kerap mendapat dukungan finansial dari serikat pekerja besar seperti Unite the Union yang membantu mengonsolidasikan basis politik mereka.

Dalam konteks PKB, kedekatan Cak Imin dengan berbagai aktor bisnis—baik yang berskala nasional maupun lokal—menjadi semacam “kekuatan tersembunyi”. Kekuatan ini tidak muncul dalam bentuk pencitraan publik yang bombastis, tetapi diasumsikan bekerja secara sistematis di balik layar untuk menopang keberlanjutan.

Menuju 2029?

Jika ditarik benang merah dari pengalaman Pemilu 2014 hingga 2024, terlihat bahwa Muhaimin Iskandar mampu memainkan peran strategis dalam menjaga posisi PKB tetap relevan, bahkan di tengah menurunnya pamor partai-partai Islam lain. Keberhasilan ini tampaknya bukan sekadar hasil coattail effect, melainkan buah dari konsistensi membangun jaringan sosial, kultural, dan ekonomi.

Pertanyaan berikutnya adalah: ke mana arah kekuatan tersembunyi ini akan membawa Cak Imin? Pada Pemilu 2024, ia maju sebagai calon wakil presiden. Meskipun pasangan yang diusung tidak berhasil menang, kiprah Cak Imin dalam menjaga PKB tetap solid menegaskan bahwa ia masih merupakan figur penting dalam lanskap politik Indonesia.

Dengan bekal jaringan yang semakin luas—dari ulama pesantren, basis NU, hingga pengusaha lokal dan nasional—tidak tertutup kemungkinan Cak Imin akan melangkah lebih jauh pada 2029. Apakah ia akan kembali memosisikan diri sebagai calon wakil presiden, ataukah berani mengambil risiko lebih besar?

Mungkin sulit memprediksi dengan tepat. Namun, jika ada satu pelajaran dari kiprahnya selama dua dekade terakhir, itu adalah bahwa Muhaimin Iskandar kerap mampu muncul sebagai pemain penting ketika banyak orang justru meremehkannya. Misteri kekuatan tersembunyinya mungkin justru terletak pada kemampuan membangun relasi lintas sektor yang membuatnya tetap relevan, kapan pun kontestasi politik digelar.

Pada akhirnya, pemilu berikutnya akan menjawab: apakah kekuatan tersembunyi ini akan mengantarkan Cak Imin naik satu level lebih tinggi, atau justru membuatnya tetap menjadi “kingmaker” yang menentukan arah politik Indonesia dari balik layar? (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Memiliki similaritas sebagai ketua umum partai politik dan menteri koordinator, namun dengan jalan takdir berbeda, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Zulkifli Hasan (Zulhas) agaknya menampilkan motivasi baru dalam dinamika politik Indonesia. Walau kiprah dan jabatan mereka dinilai “gabut”, manuver keduanya dinilai akan sangat memengaruhi pasang-surut pemerintahan saat ini, menuju kontestasi elektoral berikutnya.

PinterPolitik.com

Peta politik Indonesia pasca-Pilpres 2024 dan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menampakkan wajah baru, namun bukan tanpa benang merah dari masa lalu.

Dua sosok menarik dalam konfigurasi pemerintahan terkini adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Keduanya ditempatkan di posisi strategis sebagai menteri coordinator. Cak Imin di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Zulhas di bidang Pangan. Namun, perbincangan publik tidak hanya menyoal posisi mereka, melainkan efektivitas serta makna dan bagaimana jabatan tersebut menjadi bagian yang sukar dilepaskan dari manuver politik keduanya.

Banyak yang menganggap posisi tersebut ibarat “gaji buta”, atau dalam bahasa populernya, jabatan gabut, tupoksi dengan pekerjaan yang seolah sangat simbolis, bukan teknis.

Namun, dalam politik, jarang ada hal yang benar-benar tanpa tujuan. Sebuah jabatan public atau politik, “sekosong” atau “seaneh” apapun terlihat dari luar, agaknya selalu menyimpan potensi makna strategis dalam konteks politik.

Sebagai dua ketua umum partai politik yang diakomodasi Prabowo-Gibran, keduanya tampak berupaya memaksimalkan posisi mereka dan partainya saat ini menuju 2029

Ihwal yang jadi menarik dan memiliki benang merah masa lalu, keduanya memiliki kisah berbeda. Zulhas dan PAN memang sejak awal mendukung duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sementara itu, Cak Imin-PKB sempat pula mendukung Prabowo sebagai capres, tetapi kemudian berpaling saat Cak Imin didapuk sebagai cawapres Anies Baswedan.

Meski pada akhirnya, Cak Imin-PKB dirangkul kembali ke kubu Prabowo dan mendapat jatah di kabinet

Isu terkininya, kendati pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan enam bulan, saat PAN menyatakan siap mendukung kembali Prabowo di Pilpres 2029, Cak Imin tak demikian dan justru merespons dengan dingin.

Terlalu dini memang untuk berbicara 2029. Tetapi, PAN telah memiliki target tembus empat besar di Pileg 2029. Sementara, itu PKB dengan kekuatannya, dinilai cukup memiliki daya tawar untuk berada di kubu manapun di 2029.

Lantas, mengapa Cak Imin dan Zulhas seolah akan menjadi dua variabel menarik di politik-pemerintahan ke depan?

Terlihat Bertahan Namun Menyerang?

Untuk memahami posisi Cak Imin dan Zulhas dalam kabinet Prabowo-Gibran, konsep political survival kiranya relevan untuk menjadi pisau analisis.

Menurut Bruce Bueno de Mesquita dkk. dalam The Logic of Political Survival, pemimpin politik bertindak untuk menjaga koalisi kemenangan mereka (winning coalition) tetap solid.

Dalam sistem demokrasi patronase seperti Indonesia, jabatan kabinet sering kali bukan semata demi efektivitas birokrasi, melainkan alat distribusi sumber daya dan loyalitas.

Dari kerangka ini dan kiranya dapat dianalisis secara umum bahwa penempatan Cak Imin dan Zulhas di posisi menko bisa dibaca sebagai langkah Prabowo untuk menjaga dua segmen basis politik penting, yakni massa Islam tradisional dan moderat (melalui PKB) dan segmen pemilih perkotaan (melalui PAN dengan kekuatan kader artis mereka).

Bukan lagi rahasia kiranya, kendati jabatan mereka tampak tanpa portofolio kuat, keberadaan mereka di struktur kementerian memberi akses ke policy influence serta jaringan sumber daya negara yang bisa dikapitalisasi.

Zulhas, yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran, sukar tak dikatakan bahwa menerima jabatan tersebut sebagai bentuk reward politik. Ia dan PAN bahkan telah mendeklarasikan kesiapan mendukung Prabowo kembali di 2029 dan ini melampaui partai manapun, kecuali Partai Gerindra.

Hal ini sejalan dengan teori office-seeking yang dikemukakan oleh Kaare Strøm, bahwa partai-partai politik kerap memprioritaskan akses pada jabatan eksekutif karena dari sanalah mereka bisa memperkuat kelembagaan partai, mengisi struktur politik lokal, hingga menggalang kekuatan untuk keberlangsungan organisasi.

Sementara itu, Cak Imin justru menempuh jalan zig-zag. Sebagai sosok yang sempat membelot ke koalisi Anies Baswedan demi posisi cawapres, kembalinya ia ke kubu Prabowo adalah buah dari strategic repositioning.

Prabowo, yang dikenal memiliki naluri rekonsiliatif, merangkul kembali PKB memang tampak sebagai bentuk kooptasi kekuatan.

Namun, posisi Menko bagi Cak Imin agaknya bukan sekadar “hadiah”, melainkan juga “tali tambang”. Ia diberikan tempat, tetapi bukan peran utama. Ini membuatnya in the system but not at the center atau cukup dekat untuk dikontrol, tapi cukup jauh untuk dibatasi.

Dari kacamata ini, jabatan menko yang tampak “gabut” sejatinya adalah medium strategic containment dari pihak eksekutif terhadap elite partai yang memiliki potensi bargaining tinggi.

Menakar Daya Tawar PAN-PKB?

Secara otomatis, lanskap politik pasca-2024 menyimpan dinamika yang akan terus bergerak menuju 2029.

PAN, melalui Zulhas, tampak ingin mengonsolidasikan diri lebih awal. Target empat besar di Pemilu Legislatif 2029 adalah langkah yang berani, namun rasional jika dilihat dari sisi manuver institusional.

Posisi Menko Pangan bisa digunakan sebagai narasi keberpihakan pada sektor strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, harga bahan pokok, dan kesejahteraan petani.

Isu-isu ini bersifat mass-based dan cross-cutting, memungkinkan PAN memperluas basis elektoral.

Namun, kerja politik tidak cukup hanya dengan retorika. Jika Zulhas gagal menunjukkan pencapaian konkret atau inovasi kebijakan yang menyentuh masyarakat luas, maka jabatan menko bukan tidak mungkin hanya akan menjadi simbol kosong, termasuk kader PAN lain di jajaran kabinet.

Tantangan Zulhas dan PAN kiranya mentransformasikan access to office menjadi policy output dan electoral gains.

Berbeda dengan Zulhas, Cak Imin justru terlihat lebih berhati-hati namun tetap dengan gayanya. Respons yang dingin terhadap wacana 2029 bukanlah tanda ketidaksiapan, melainkan strategi wait and see yang khas dalam tradisi politik yang pernah dilakukan Cak Imin.

Eks Wakil Ketua DPR itu tampak memahami bahwa posisi PKB cukup fleksibel, mengingat bisa menjadi penentu krusial dalam koalisi manapun. Dengan basis massa NU yang cair dan tersebar, PKB tidak harus mengunci diri di satu poros. Inilah bentuk institutionalized flexibility.

Namun, fleksibilitas ini juga mengandung risiko, terutama over-calculation. Jika Cak Imin terlalu berfokus pada manuver dan kurang menunjukkan performa di jabatan Menko Pemberdayaan Masyarakat, ia bisa kehilangan legitimasi publik.

Dalam kerangka new institutionalism, jabatan publik bukan hanya instrumen kekuasaan, tapi juga arena performatif. Masyarakat menilai, media mencatat, dan elite lain mengamati. Dalam politik modern, persepsi kinerja tak kalah penting dari manuver politik.

Lebih lanjut, posisi keduanya juga bisa dibaca dalam kerangka co-optation versus autonomy. Zulhas tampak bersedia dikooptasi demi kesinambungan partai dan perlindungan institusional.

Sementara Cak Imin seolah masih mempertahankan otonomi manuver politik, tanpa berjarak dengan potensi perubahan narasi resmi pemerintahan.

Dua pendekatan ini mencerminkan watak partai dan kepemimpinan yang berbeda: PAN sebagai partai oportunistik yang pragmatis, PKB sebagai partai berbasis jaringan sosial-keagamaan yang lebih kompleks.

Pertanyaan mendasarnya, apakah jabatan “gabut” ini benar-benar akan menjadi “berhadiah”?

Jawabannya akan bergantung pada tiga hal. Pertama, tentu terkait apakah keduanya mampu mengartikulasikan peran menko secara konkret di mata publik.

Kedua, apakah partai mereka bisa menggunakan jabatan ini untuk memperkuat infrastruktur politik dan elektoral. Ketiga, apakah mereka mampu mengelola relasi internal dengan Prabowo dan partai koalisi lainnya menjelang 2029.

Jika semua syarat ini terpenuhi, maka jabatan yang semula dikritik sebagai “gabut” bisa menjadi investasi politis yang sangat strategis—bahkan “berhadiah.”

Dalam politik, tidak ada yang benar-benar kosong. Bahkan jabatan yang tampak gabut sekalipun bisa dimaknai sebagai bentuk konsolidasi, kooptasi, atau bahkan persiapan perang jangka panjang.

Dalam kasus Cak Imin dan Zulhas, kita melihat dua strategi berbeda dalam mengarungi politik-pemerintahan baru dan persiapan sejak dini menuju 2029.

Keduanya seakan sedang bertaruh, antara mengandalkan kedekatan dengan kekuasaan dan menjaga jarak untuk ruang manuver yang lebih besar. Siapa yang akan unggul atau paling tidak manuvernya membuahkan hasil lebih besar? Sejarah, elektabilitas, dan kecerdasan membaca angin tentu akan menjawabnya. (J61)

Ini berdasarkan hasil penelusuran di pemberitaan ya. Siapa lagi menteri yang menurut kalian sudah gercep dan yang masih loyo? Share di kolom komentar!

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat bersama PAN dan PKB. Kelihaian masing-masing untuk tetap eksis dan bahkan turut menjadi aktor berpengaruh tampak ditopang oleh rahasia tersendiri. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Hanya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang tampak cukup lihai menempatkan partainya masing-masing, PAN serta PKB, untuk tetap memiliki daya tawar dan berada di lingkar kekuasaan.

Bahkan, keduanya mendapat posisi Menteri Koordinator (Menko) dan jatah total empat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menariknya, hal itu terjadi di tengah kritik karena kontroversi masing-masing. Zulhas dengan kebijakan hingga perilaku politik personal serta “flexing” keluarganya, sementara Cak Imin dengan inkonsistensi politik hingga intriknya dengan beberapa elite Nahdlatul Ulama (NU) dan trah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sebagai ekstensi dari ceruk suara Muhammadiyah dan NU, PAN dan PKB – di luar PKS yang memiliki ceruk suara tersendiri – juga berhasil menjadi parpol dengan hakikatnya berakar Islam yang bertahan di DPR. Mengalahkan persaingan dengan PPP yang harus “terdegradasi”.

Cak Imin dan Zulhas pun di ambang menorehkan sejarah sebagai ketum terlama yang menjabat di partai masing-masing.

Ihwal tersebut kemudian memantik pertanyaan, yakni mengapa Cak Imin dan Zulhas memiliki daya tawar politik yang begitu kuat?

Imin The Phoenix?

Terdapat satu perspektif menarik untuk melakukan interpretasi atas eksistensi, kekuatan, dan kelihaian Cak Imin dan Zulhas di blantika politik Tanah Air, yakni gagasan filsuf Yunani Kuno, Aristoteles, yang paling dikenal luas: manusia pada hakikatnya adalah political animal atau makhluk politik atau “hewan” politik. 

Menganalogikan para aktor politik dengan makhluk lainnya, terutama dalam mitologi tertentu, kiranya dapat menggambarkan spirit animal dari masing-masing makhluk politik untuk menjelaskan karakter dan kekuatannya.

Sebelum Aristoteles, Plato menggunakan istilah political animal dalam Phaedo. Baru, pada bab kedua dari buku Πολιτικά atau Politiká karya Aristoteles ditemukan versi gagasan political animal yang terperinci.

Berkat meningkatnya minat kontemporer terhadap karya-karya “zoologi” Aristoteles, kini menjadi pengetahuan umum di antara para peneliti karya sang filsuf bahwa menjadi politis bukanlah hak istimewa manusia.

Dengan kata lain, manusia dikatakan bukanlah satu-satunya “hewan politis”, tetapi mereka lebih politis daripada hewan politis lainnya.

Para cendekiawan yang menelaah Politiká karya Aristoteles sampai pada konklusi bahwa manusia harus terlibat dalam bentuk-bentuk organisasi sosial dan politik yang kooperatif untuk memenuhi sifat mereka, dan bentuk-bentuk kerja sama ini memerlukan konsepsi tertentu yang inheren atau khas dari tiap-tiap individu.

Dari beberapa makhluk mitologi yang memiliki karakter khas, Phoenix atau burung Fenix kiranya tepat untuk menggambarkan seorang Cak Imin.

Phoenix melambangkan regenerasi, kelahiran kembali, dan ketahanan. Layaknya burung phoenix yang bisa bangkit dari abunya, Cak Imin tampak telah menemukan jati dirinya kembali setelah sempat mengalami kemunduran politik (Pilpres 2024), dan sering kali muncul lebih kuat.

Hal itu mencakup dalam menghadapi ketegangan internal partai maupun tekanan eksternal. Cak Imin kiranya telah menunjukkan kemampuan untuk mengubah citra dan memposisikan ulang PKB sebagai kekuatan yang signifikan dan memiliki daya tawar tak main-main sebagai partai The Big Five Pileg 2024.

Dalam siklus adaptif dalam ekologi politik, para pemimpin phoenix seperti Muhaimin mewujudkan model ini, sebagaimana turut disiratkan Niccolò Machiavelli dalam The Prince tentang kecerdikan dan kemampuan beradaptasi.

Pendekatan Cak Imin juga cenderung tampak lebih condong pada kelincahan dan kecerdasan, terutama dalam cara ia menavigasi sistem multikoalisi dan multipartai di Indonesia.

Dengan memahami dan memanfaatkan lanskap politik, Cak Imin telah memposisikan dirinya secara strategis, berpihak pada berbagai koalisi sambil mempertahankan identitas dan relevansi partainya sendiri untuk kembali ke lingkaran kekuasaan.

Hal itu teraktualisasi dari bagaiman Cak Imin mengimplementasikan relasi patron-klien di PKB, mengelola faksi-faksi yang ada sebagai kekuatan, memaksimalkan NU kultural, serta terus melakukan ekspansi pluralitas ke ceruk suara “unik” dan merangkul minoritas seperti di NTT, misalnya.

Lalu, bagaimana dengan Zulhas?

Zulhas The Griffin?

Di antara beberapa makhluk mitologi, Griffin kiranya relevan untuk menggambarkan karakter politik Zulhas.

Griffin adalah makhluk mitologi berbadan singa dan bersayap elang, melambangkan sifat ganda — kekuatan yang dipadukan dengan mata yang waspada dan tajam dalam melihat situasi.

Selama ini, kecenderungan Zulhas dalam politik adalah mengamati, menunggu, dan “menyerang” pada saat yang tepat. Pendekatannya yang hati-hati, terutama dalam iklim politik yang sering kali tidak stabil, menunjukkan strategi untuk menghindari keputusan yang tergesa-gesa dan berfokus pada keuntungan jangka panjang.

Pendekatan Zulkifli dalam politik agaknya memadukan sikap yang begitu memprioritaskan partainya dan posisi dengan visi strategis yang lebih luas, terlibat saat diperlukan tetapi “mundur” saat situasi membutuhkan kebijaksanaan.

Pada praktiknya, hal itu selaras dengan bagaimana Zulhas bermanuver selama mengampu jabatan politik, termasuk sebagai Ketum PAN.

Selain dari logistik yang memang mumpuni mengingat dirinya merupakan pengusaha, kekuatan Zulhas juga ditopang oleh konsolidasi internal yang apik, terutama melalui sosok seperti Hatta Rajasa, Sutrisno Bachir, Drajad Wibowo, hingga Bara Hasibuan.

Secara eksternal pun, PAN dapat dikatakan sangat loyal kepada Prabowo Subianto. Di tiga edisi pemilihan presiden terakhir, PAN selalu berada di koalisi parpol pengusung Prabowo, dua di antaranya saat Zulhas menjadi ketum.

Kendati demikian, dua kali pula Zulhas membawa PAN merapat ke pemenang Pilpres, yakni edisi 2014 dan 2019, dan tetap menjaga hubungan positif dengan Prabowo.

Terakhir, Zulhas juga konsisten dengan ideologi “tengah” dengan moderasi paradigma partai untuk terus fleksibel dan beradaptasi dengan tren politik dan relevansi ceruk suara, terutama dalam konteks menggalang artis menjadi kader sekaligus salah satu elemen kekuatan politik utama.

Namun, penjabaran di atas merupakan interpretasi yang mungkin memiliki derajat relevansi berbeda dalam dimensi yang berbeda pula. Yang jelas, Zulhas dan Cak Imin seolah menjadi anomali karena tetap menjadi aktor politik berpengaruh yang kuat meski diterpa berbagai kritik dan sentimen publik. (J61)

Ada hubungan menarik lain lagi gak nih ya di kabinet baru? 

#menteriprabowo #kabinetmerahputih #yusrilihzamahendra #ottohasibuan #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PKB pada akhirnya menentukan posisi untuk bersama dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Ini menyusul berbagai wacana untuk membangun koalisi lebih besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

PinterPolitik.com

“Given the circumstances, my lord, I believe extreme measures are warranted” – Lord Varys, Game of Thrones (2011-2019)

Situasi yang buruk biasanya memang membutuhkan cara-cara ekstrem juga untuk menyelesaikannya. Setidaknya, itulah yang diyakini oleh Varys, seorang kasim di serial Game of Thrones (2011-2019).

Penilaian ini diungkapkan Varys saat bertemu dengan Tyrion Lannister yang kala itu menjabat sebagai tangan kanan bagi sang raja Westeros, Joffrey Baratheon. Varys memuji penurunan kasus pencurian yang terjadi di King’s Landing.

Terkejut atas fakta ini, Tyrion-pun menanyakan persoalan ini kepada Bronn, bawahannya yang bertugas sebagai pemimpin satuan pengaman kota. Bronn-pun menyatakan bahwa dirinya menggunakan cara-cara ekstrem seperti mengepung para gerombolan pencuri.

Terlepas dari patut atau tidaknya cara-cara yang digunakan Bronn, King’s Landing-pun selamat dari ancaman kebangkrutan akibat kriminalitas yang tinggi. Rakyat juga bisa lebih aman dalam berdagang dan menjalankan aktivitas ekonomi.

Inilah mengapa terkadang cara ekstrem dinilai diperlukan di kondisi-kondisi sulit. Kebijaksanaan seperti inilah yang mungkin juga diyakini oleh Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Di tengah dinamika politik yang tidak menentu, PKB menghadapi sejumlah ancaman. Salah satu ancaman terbesar datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNU yang kini dipimpin oleh Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya disebut berencana untuk mengambil alih PKB dari kepengurusan saat ini. PKB kini dianggap telah tidak sejalan dengan tujuan Nahdlatul Ulama (NU).

Tidak hanya itu, muncul wacana bahwa PBNU akan menggelar Muktamar Luar Biasa PKB. Padahal, PKB yang dipimpin Cak Imin berencana untuk menggelar muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Di tengah ancaman dualisme PKB, Cak Imin bisa saja mengambil cara ekstrem untuk mempertahankan PKB-nya. Mengapa cara ini diperlukan? Kemudian, apa dinamika lanjutan yang dapat terjadi di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cak Imin Cari Teman?

Sebenarnya, dalam sejarahnya, dalam keadaan sulit dan terhimpit, sudah biasa manusia akan mencari bantuan. Lagipula, seperti yang sudah diajarkan sejak bangku sekolah, manusia adalah makhluk sosial.

Artinya, manusia akan membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan akan manusia lainnya ini akan menjadi semakin mendesak bila situasi terhimpit itu tiba.

Ketika membutuhkan uang, tidak jarang teman adalah yang didatangi pertama. Mulanya, merasa agak sungkan, permohonan untuk meminjam uangpun diajukan kepada teman yang baik hati.

Well, tidak hanya soal kebutuhan uang saja hal ini berlaku. Saat ancaman tiba, kebutuhan akan adanya sekutu juga muncul, seperti yang dialami oleh keluarga bangsawan Stark saat menghadapi keluarga Lannister yang begitu kuat di King’s Landing.

Untungnya, dalam kisah Game of Thrones, Stark ternyata memiliki sekutu yang menjanjikan, yakni dinasti Targaryen yang tiba-tiba muncul dan bangkit dari Essos.

Targaryen inipun sangat kuat. Daenerys kala itu memiliki tiga naga besar yang siap menghabisi lawannya dengan semburan apinya. Sementara, dinasti lainnya hanya memiliki senjata berupa pedang, tombak, tameng, panah, dan berbagai senjata sejenisnya.

Apa yang dilakukan oleh Stark dan Targaryen ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan konsep balancing dalam studi Hubungan Internasional (HI). Mengacu ke buku John J. Mearsheimer yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, entitas yang merasa lemah akan mencari cara untuk merasa aman, salah satunya dengan bersekutu sengan entitas yang lebih kuat.

Ini mengapa akhirnya Stark yang semakin terhimpit oleh strategi Lannister memutuskan untuk beraliansi dengan Targaryen, yang mana dalam posisi ini memiliki kekuatan politik yang lebih kuat karena memiliki naga.

Bukan tidak mungkin, dengan cara bandwagoning seperti yang dilakukan Stark-Targaryen, Cak Imin juga memiliki cara yang sama. Lantas, siapakah yang dianggap sebagai sekutu yang pas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan ‘Kim Jong-un’, Tapi KIM-Imin?

“Tidak ada KIM, tidak ada Jong-un, Jong-ul ndak ada, tidak ada kimchi, nggak ada,” begitu ujar Cak Imin pada Selasa, 6 Agustus 2024, silam. Pernyataan bernada humor ini menunjukkan bahwa Cak Imin ingin menjadi bagian dari KIM di Pilkada, khususnya Pilkada Jakarta. 

Well, keputusan Cak Imin untuk bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta ini bisa jadi penting. Pasalnya, Pilkada Jakarta sendiri kerap menjadi pintu masuk bagi dinamika politik di panggung nasional.

Dengan bergabung dengan KIM Plus, bukan tidak mungkin PKB akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini bisa menguntungkan bagi Cak Imin.

KIM sendiri bisa dibilang menjadi kekuatan terbesar saat ini. Selain menjadi bagian dari pemerintah, KIM juga memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR bila dijumlahkan.

Bukan tidak mungkin, KIM adalah entitas besar seperti yang disebutkan oleh Mearsheimer di atas. Ini menjadi upaya bandwagoning PKB, yakni dengan bergantung pada kekuatan yang lebih besar.

Bila Cak Imin mampu meyakinkan KIM bahwa dirinya adalah pemegang bidak PKB yang terbaik, bisa saja posisinya akan menjadi lebih aman. Katakanlah, Cak Imin bisa memiliki daya tawar yang lebih tinggi di PKB dan NU.

Apalagi, selama ini, Cak Imin memang menggunakan pola politik patron-klien untuk menjaga pengaruhnya di PKB dan NU. Seperti yang dituliskan oleh Greag Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlatul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala, Cak Imin memang menyalurkan sejumlah sumber untuk menjaga loyalitas para kiai NU.

Dengan menjadi bagian dari pemerintah, PKB secara tidak langsung memiliki akses terhadap sumber yang ada di pemerintahan. Dengan begitu, Cak Imin bisa menjalankan apa yang dijelaskan Fealy dalam tulisannya.

Bukan tidak mungkin, dengan menjaga loyalitas di kalangan NU, posisi Cak Imin akan menjadi lebih aman, mengingat kompetisi antara Cak Imin dan PBNU terletak di kalangan Nahdliyin sendiri. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Sekarang dua kakak-beradik dalam pusaran intrik PKB-PBNU

Intrik di antara PBNU dan PKB terus berlangsung. Menariknya, kali ini kakak dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin) yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), ikut buka suara dan menyebut akan mengembalikan urusan tersebut kepada pihak yang lebih dulu memulai perseteruan.

Meski tak menyebut siapa pihak yang dimaksud, Gus Halim menegaskan bahwa PKB tak akan berinisiatif untuk mengakhiri tensi yang sekarang eksis.

Sebelumnya, perseteruan PKB dan PBNU muncul setelah Cak Imin menginisiasi pansus haji di DPR karena menyoroti penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang dinilai buruk. PBNU kemudian seakan “membalas” dengan wacana pembentukan tim khusus untuk mengembalikan PKB ke PBNU karena partai besutan Cak Imin telah melenceng. Bahkan, tudingan kudeta Cak Imin yang mengambil alih PKB dari Gus Dur pun kembali muncul mewarnai konflik keduanya.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa!

#cakimin #gusyahya #gusyaqut #pbnu #pkb #nahdlatululama #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersiap untuk membentuk tim guna mengambil alih PKB. Mengapa ini jadi upaya PBNU untuk selamatkan PKB dari cengkeraman Muhaimin Iskandar alias Cak Imin?

PinterPolitik.com

“Sampai wafat, Bapak (Gus Dur) masih berwasiat Cak Imin harus diganti” – Yenny Wahid, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU (5/9/2023)

Saat itu, semua pihak bersiap untuk menerima sebuah amplop kertas. Orang-orang penting mulai berkumpul di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan niat yang sama, mereka menunggu untuk menerima giliran panggilan. Kala itu, KPU tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Tepat, pada tanggal 9 Juli 2008 itu, pihak KPU akhirnya memanggil PKB. Alih-alih satu orang yang mengambil amplop tersebut, muncullah dua pentolan PKB yang naik ke panggung.

Dua sosok itu adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengklaim bahwa dirinya adalah ketua umum (ketum) PKB dan Yenny Wahid yang mengklaim bahwa dirinya adalah sekretaris jenderal (sekjen) PKB.

Namun, mereka mengambil amplop nomor urut bukan dengan raut muka bersemangat, melainkan ada ekspresi ketidakikhlasan di antara satu sama lain. Bahkan, mereka sempat saling berebut untuk mendapatkan sebilah kertas tersebut.

Momen ini adalah momen puncak atas pertengkaran yang terjadi di internal PKB kala itu. Saat itu, PKB tengah mengalami dualisme, yakni antara kubu Cak Imin dan kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Konflik antara dua kubu inipun masih berlangsung hingga sekarang meskipun PKB kini sepenuhnya secara de facto berada di bawah kendali Cak Imin. Namun, tampaknya, kendali penuh ini mulai mendapat tantangan.

Bagaimana tidak? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membentuk tim khusus untuk mempertimbangkan pengambilalihan PKB. PBNU menilai PKB kini semakin melenceng dari sejarah.

Mungkinkah ini menjadi langkah untuk kembali merebut PKB dari Cak Imin? Lantas, mengapa PKB di bawah Cak Imin bisa disebut kehilangan arah dari apa yang disebut oleh PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perseteruan Antar-kiai di NU?

Pergulatan pemikiran di internal NU sebenarnya sudah berlangsung sejak dekade-dekade lalu. Bahkan, ini berakar sejak tahun 1926, di mana terdapat khittah bahwa NU hanyalah organisasi sosial-masyarakat (jamiyyah).

Keengganan NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis ini bermula sejak era Hindia Belanda. NU kala itu memang menjauhkan diri dari pemerintahan Belanda, meskipun memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam Volksraad.

Namun, usai kemerdekaan, NU memiliki semangat untuk terlibat aktif dalam politik. Sempat tergabung dalam Masyumi, NU akhirnya memisahkan diri pada tahun 1950-an dan mendominasi Departemen Agama kala itu.

Meski begitu, mengacu ke tulisan Greg Fealy dan Robin Bush yang berjudul “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia,” terdapat dorongan dari internal NU agar menarik diri dari politik. Pasalnya, ada anggapan bahwa NU mulai beralih pada kepentingan-kepentingan politik untuk beberapa orang saja.

Dorongan-dorongan ini terus hadir dalam perpolitikan Indonesia, hingga era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, NU dianggap mengalami “hukuman” karena sering beroposisi dengan pemerintah.

Alhasil, dorongan untuk menarik diri dari politik semakin besar. Puncaknya, terjadi pada tahun 1984, ketika NU akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi organisasi jamiyyah murni. Salah satu tokoh pendorongnya kala itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, pada tahun 1998, terdapat desakan agar suara NU bisa kembali terwakilkan di perpolitikan nasional. Menyusul runtuhnya Orde Baru, sejumlah kiai, termasuk Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan berdirinya PKB.

Lantas, apa kaitannya antara sejarah berdirinya PKB dengan dinamika terkini? Mengapa upaya untuk merebut kembali PKB menjadi penting bagi PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Melenceng di Bawah Cak Imin?

Bila diamati kembali sejarah PKB di atas, ada satu benang merah yang bisa didapatkan. Ada kekhawatiran bahwa NU akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi atau perorangan saja.

Pada tahun 2004 silam, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa PKB adalah alat politik NU. Presiden keempat RI tersebut juga berpesan bahwa PKB dalam berpolitik harus mengedepankan etika dan tidak berlomba hanya untuk memperoleh suara saja.

Marwah PKB inilah yang mungkin telah direnggut oleh Cak Imin. Pasalnya, di bawah Cak Imin, PKB bergerak dan bermanuver politik layaknya pendulum.

Dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul “Poros Islam PKB: Strategi ‘Pendulum’?,” dijelaskan bahwa Cak Imin dikenal sebagai politikus yang pandai bermanuver. Dalam berpolitik, PKB di bawah Cak Imin dinilai lebih pragmatis dalam menentukan arah politik.

Pendapat sejalan juga pernah dituliskan oleh Greg Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlaul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa Cak Imin telah melakukan PKB-isasi terhadap NU.

Demi meningkatkan suara PKB, Cak Imin melakukan sejumlah strategi politik. Salah satunya adalah dengan membangun pola kekuasaan patron-klien dengan pesantren-pesantren.

Guna memenuhi pendanaan dan pembiayaan berbagai pesantren, Cak Imin juga mencari dana dengan menggandeng sejumlah pebisnis dan pengusaha. Salah satu yang disebutkan adalah Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang akhirnya sempat bergabung dengan PKB.

Alhasil, alih-alih menjadi partai politik yang menjadi corong suara NU, PKB akhirnya hanya menjadi alat politik pribadi tertentu saja. Belum lagi, NU kala itu juga mengalami PKB-isasi, di mana akhirnya PKB lebih mengkontrol NU daripada sebaliknya.

Pada akhirnya, menjadi masuk akal apabila ada dorongan agar PKB bisa kembali pada alasan sebenarnya mengapa partai politik itu berdiri. Mungkin, salah satu jalannya adalah dengan mengembalikannya kepada para Nahdliyin sendiri. (A43)

Meski jadi yang terkaya, nasib Pak HT dan Perindo belum beruntung dalam politik. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!