PinterPolitik.com

Gengs, mimin ceritain dulu kisah menarik tentang klan Targaryen dalam serial Game of Thrones yang nanti nyambung dengan bahasan tulisan. Targaryen ini sangat berkuasa di antara para klan lainnya – sampai turun-temurun mampu menguasai takhta Westeros.

Hingga suatu ketika, sampailah estafet kerajaan dipegang oleh turunan Targaryen bernama Aerys ‘Si Raja Gila’.

Disebut si raja gila karena memang hobinya benar-benar gila, yakni tega membakar hidup-hidup siapa saja yang berani menentangnya.

Tentu saja ini membuat klan-klan lain marah. Toh, apalagi, ada kejadian saat salah satu keluarga kerajaan dianggap membawa kabur adik pemuka klan yang berasal dari Utara.

Tidak berselang lama, terjadilah pemberontakan dan kudeta yang dilakukan oleh tiga klan, yakni Stark, Baratheon, dan Lannister terhadap kegilaan ‘Si Raja Gila’. Aerys pun digorok, dan praksis, klan Targaryen terdepak dari kursi empuk kekuasaan.

Apakah ceritanya selesai? Belum, cuy, karena kegilaan juga bakal ditunjukkan oleh salah satu keturunan Aerys bernama Daenerys Targaryen. Karena Daenerys ini membawa misi dan ambisi klan yang merasa berhak menduduki kembali kerajaan Westeros, maka ia pun tidak segan-segan melakukan apa saja, bahkan membakar musuh-musuhnya.

Sampai suatu saat, ketika Daenerys merasa jaya, dan hampir memenangkan semuanya, dia dibunuh oleh orang yang sangat ia kasihi, yakni Jon Snow. Sedihnya lagi, ternyata Jon Snow ini merupakan keluarga dari Daenerys, cuy, yang memiliki nama asli Aegon Targaryen. Dengan berlinang air mata Jon Snow mengaku terpaksa membunuh Daenerys sebab tidak ingin kegilaan demi kegilaan muncul.

View this post on Instagram

Reklamasi Ancol untuk melindungi warga Jakarta dari banjir, katanya~ #posterpinterpolitik #posterpinpol #poster #reklamasi #reklamasiancol #aniesbaswedan #gubernirdki #banjirjakarta #inception #perception #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 13, 2020 at 8:42pm PDT

Ya, wajar saja sih Jon Snow berpikir begitu. Secara, dia pernah dirawat oleh Stark – salah satu klan yang mendukung kudeta Targaryen – yang memberikan banyak pelajaran betapa ambisi menguasai yang tidak ditopang kemanusiaan tidaklah dibenarkan, siapa pun penguasanya. Begitulah sekelumit ceritanya, gengs.

Nah, sekarang, apa korelasinya dengan Partai Berkarya? Jawabnya yakni pada dua aspek, kejayaan masa lalu dan kudeta dari dalam.

Benar kan, cuy? Secara, Partai Berkarya ini sengaja didirikan oleh Tommy Soeharto untuk kembali menghidupkan warisan bapaknya, yakni Soeharto – presiden yang sering terpampang di belakang truk sambil dituliskan kalimat,“Penak Jamanku, toh?”

Ya, wajar saja sih kalau seorang anak ingin mengulang kejayaan si bapak. Itu mirip seperti Daenerys yang menghendaki kembalinya kekuasaan Targaryen.

Sayangnya, nasib keduanya lha kok sepertinya mirip-mirip juga, cuy. Baik Daenerys maupun Tommy sama-sama disingkirkan oleh keluarga sendiri. Adalah teman sesama partai bernama Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR) orang yang berhasil menggeser posisi Tommy pada acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar oleh Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B).

Serunya nih, kayak cerita-cerita kolosal, sempat di Munaslub ada serangan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan pengawal Tommy. Tapi, ya, segarang apa pun kelompok yang mengaku mendukung Tommy itu, kalau palu sudah diketok, dan hadirin menyetujui, doi bisa apa selain meratapi nasib? Upps.

Mimin jadi miris melihat nasib Tommy sekarang. Sudah berusaha mengumpulkan pecahan-pecahan yang hilang di era Orde Baru, eh, malah terpinggirkan dari panggung politik. Tidak hanya posisi, tapi juga ide besarnya pun ikut terpinggirkan, cuy.

Lhawong keinginan agar Partai Berkarya tetap pada jalur oposisi saja diabaikan kok oleh Muchdi yang memilih untuk berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wah, apakah ini akhir karier pemilik nama asli Hutomo Mandala Putra itu? Kita tunggu langkah politik Mas Tomy saja ya, cuy. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Somebody should have warned the Trojans. Beware of gifts bearing Greeks.” 
― David Gerrold

[dropcap]B[/dropcap]icara kuda Troya, tentu ingatan kita langsung tertuju pada film Troy yang dibintangi oleh aktor kenamaan Brad Pitt. Film nominasi Oscar yang tayang pada Mei 2004 ini mengisahkan tentang perang Troya, salah satu peristiwa terpenting dalam mitologi Yunani dan terdapat banyak cerita dalam karya sastra Yunani.

Namun dalam konteks politik Indonesia, istilah kuda Troya muncul kembali bukan karena ketenaran film Troy, melainkan  istilah yang digunakan oleh juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra, dalam menanggapi langkah bergabungnya mantan perwira tinggi TNI dan pejabat intelijen, Muchdi Purwoprandjono atau yang lebih dikenal sebagai Muchdi Pr.

Jangan-jangan PSI yang jadi kuda Troya?
Share on X

Dalam sebuah kesempatan, Surya Tjandra, meragukan itikad dukungan sang mantan perwira tinggi kepada capres petahana, Joko Widodo (Jokowi) yang menduga Muchdi akan menjadi ‘kuda Troya’ dan akan merusak kubu ini dari dalam.

Latar belakang Muchdi-lah yang menjadi alasan PSI berburuk sangka. Memang, selain dikenal sebagai mantan perwira dan intelijen, Muchdi juga merupakan sosok yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM yang menewaskan aktivis HAM, Munir.

Ia juga merupakan salah satu petinggi Partai Berkarya,  partai yang dipimpin oleh anak mantan presiden Suharto, Tommy Suharto. Hal ini membuat label orde baru nampak cukup lekat dengan sosoknya.

Oleh karenanya, menurut PSI, dukungan Muchdi dianggap berpotensi menjadi bumerang bagi Jokowi menjelang Pilpres 2019 ini.

Namun tanggapan dingin perihal cibiran PSI tersebut justru muncul dari kubu TKN sendiri. Adalah Arsul Sani, wakil ketua TKN, yang menyuruh PSI sebaiknya tak perlu banyak suuzan terhadap dukungan Muchdi ke kubu Jokowi.

Lantas bagaimana sesungguhnya mengartikan kritikan PSI tentang kuda Troya tersebut? Mungkinkah ada maksud lain dibalik cibiran TKN pada partai pimpinan Grace Natalie tersebut?

Mitologi Kuda Troya

Kuda Troya adalah metafor penting tentang bagaimana sebuah pengkhianatan dapat berwujud hal-hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Munculnya kuda pengecoh ini bermula dari mitologi perang Troya yang terjadi di kota Troya dalam cerita kepahlawanan Yunani.

Kuda Troya adalah salah satu kisah di dalamnya yang menceritakan bagaimana tipu daya berhasil membuat pasukan Odysseus menguasai kota Troya dalam semalam.

https://t.co/u0doKMmsd6

Ya suudzon lah bos. Ada 41 kali telpon antara beliau dan Pollycarpus #MenolakLupa cc @surtjan

— Jaktim #1 | Rian Ernest (@rianernesto) February 13, 2019

Sebelum kuda Troya digunakan untuk mengelabui lawan, peperangan yang terjadi akibat perselisihan antara seorang pangeran bernama Paris dengan Raja Menelaus yang memperebutkan seorang perempuan bernama Helen ini tidak membuahkan hasil selama 10 tahun lamanya.

Dalam mitologi Yunani kuno, Raja Menelaus yang mendapati kabar bahwa Helen kabur bersama Paris menuju Troya langsung menggerkakan pasukannya untuk menyerbu kota Troya.

Dengan kekuasaannya, Raja Menelaus berhasil menggabungkan beberapa kekuatan pasukan dari sekutu-sekutunya di wilayah Yunani.

Pasukan Raja Menelaus pun membangun sebuah kuda kayu raksasa yang digunakan untuk menyembunyikan beberapa pasukan di dalamnya guna menyelinap ke wilayah Troya.

Dengan intrik licik, pasukan sang Raja pun berpura-pura berlayar pergi sebagai tanda kekalahan pasukan Yunani dengan pengharapan bahwa orang-orang Troya menarik kuda kayu ini untuk masuk ke kota sebagai lambang kemenangan.

Syahdan, sialnya orang-orang Troya akhirnya terjerumus dalam tipu muslihat ini. Ketika kuda sudah berada di dalam kota, pada malam tiba, pasukan Yunani yang bersembunyi keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang utama kota Troya.

Dengan memanfaatkan persembunyian malam, akhirnya kota Troya pun digempur habis-habisan oleh kekuatan pahlawan-pahlawan besar negeri itu, seperti Raja Nestor dari Pylos, Achilles, dan Odysseus. Troya benar-benar tidak dapat berkutik akibat dari gempuran pasukan Yunani tersebut.

Oleh karenanya, istilah kuda Troya selalu diidentikkan dengan upaya tipu daya yang menempatkan musuh secara intrinsik ke wilayah yang seharusnya terlindungi.

Dengan kata lain, kuda Troya adalah metafora adanya musuh dalam selimut yang berhasil mengelabui musuhnya dan berpotensi menyebabkan kerugian yang cukup besar.

Dalam konteks politik Indonesia, gambaran perang Troya diatas yang nampaknya menjadi ketakutan PSI atas dukungan Muchdi Pr untuk Jokowi. Namun benarkah ketakutan PSI tersebut?

PSI, Si Kuda Troya Jokowi?

Konfrontasi yang dilakukan PSI terhadap Muchdi Pr bisa dibilang cukup berani, tetapi apakah dapat dikatakan sepenuhnya benar?

Jika menggunakan metafora kuda Troya yang telah dijelaskan sebelumnya, sayangnya Muchdi Pr sebenarnya boleh jadi tak mencerminkan sosok kuda Troya itu sendiri.

Secara track record, sosok sang jenderal terkenal sebagai politisi kutu loncat. Dalam karier politiknya, Muchdi tercatat ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo di tahun 2008 dengan jabatan sebagai wakil ketua umum.

Muchdi PR Dukung Jokowi, PSI Enggak Happy
https://t.co/ZNHW2vXL2I

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 12, 2019

Selain itu, ia juga pernah mencicipi jabatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 2011. Ia juga menjadi sosok penting bagi lahirnya Partai Berkarya yang kini dipimpin oleh Tommy Soeharto.

Namun sesungguhnya, sulit untuk mengatakan bahwa ia memiliki peran elektoral yang signfikan. Dalam kadar tertentu, ia bahkan mungkin saja tak memberikan keuntungan elektoral spesifik bagi Jokowi. Ada atau tidaknya dukungannya terhadap Jokowi, Muchdi bisa saja bukanlah sosok yang patut dicurigai menjadi ancaman teramat besar.

Pada Pilpres 2014 saja, ia juga menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi. Padahal, kala itu ia merupakan bagian dari PPP yang merupakan partai koalisi pasangan Prabowo-Hatta. Kala itu, ia tampak tak terlalu banyak berperan dalam memenangkan mantan wali kota Solo tersebut.

Dalam konteks ini, PSI nampaknya terlalu reaksioner dalam menyikapi dukungan Muchdi Pr untuk Jokowi. Setidaknya begitulah pesan yang coba ingin disampaikan oleh Arsul Sani, Jubir TKN sekaligus politisi PPP.

Dalam kesempatan berbeda ia meminta Partai berlambang tangan menggenggam setangkai mawar ini untuk  tidak berburuk sangka agar tidak terjadi saling kecurigaan antara pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Sekilas, tanggapan dingin tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa selama ini PSI tak begitu diterima di kalangan TKN sendiri.

Ketidaksukaan Arsul Sani dengan tanggapan partai pimpinan Grace Natalie tersebut misalnya, telah menjadi penanda bahwa PSI sesungguhnya hanya menjadi political outsider dalam TKN.

Menurut Barbara Trish dalam tulisannya di The Washington Post,  political outsider memang sosok yang mengkonstruksi diri sebagai penantang status quo dalam sistem politik yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, sosok semacam ini sebenarnya memiliki agenda politik mereka sendiri.

Dengan melihat serangan PSI ke Muchdi tersebut, hal ini justru akan berpotensi untuk merugikan petahana. Hal ini disebabkan karena partai yang diramalkan tak lolos electoral threshold ini berpotensi mendegradasi kesolidan koalisi kubu 01 tersebut.

PSI bisa saja dianggap tak bisa menjadi partai yang bersinergi dengan partai-partai lain dalam Koalisi Indonesia Kerja. Sikap PSI ini kemudian rentan untuk memecah-belah internal koalisi.

Sebetulnya PSI itu. teman2 kita…mereka itu pasukan KUDA TROYA yg bertugas menghancurkan musuh dari dalam…dgn agresivitas dan berbagi kontroversinya udah terbukti sangat effectiv untuk menggerus elektabilitas klp. sebelah…tks PSI, lanjutkan, bahkan yg lebih dahsyat lagi…

— Fredy Salamun (@Fredy_Santana01) December 17, 2018

Hal ini sejalan dengan pendapat Gary W. Cox dan Frances Rosenbluth  dalam jurnalnya berjudul Anatomy of a Split yang menyebut bahwa sebuah koalisi akan menghadapi masalah ketika sudah tidak ada kesamaan visi atau tujuan yang berakhir dengan kecenderungan memaksakan kecocokan.

Upaya kompromi untuk mempertahankan koalisi  dengan kondisi polarisasi ideologi, dan partai yang memiliki kepentingan berseberangan akan sulit untuk menghasilkan sebuah konsensus politik.

Jika terus-terusan begini, baik PSI maupun koalisi pendukung Jokowi bisa saja tak mampu menjalin hubungan saling menguntungkan utamanya dalam Pilpres 2019 ini.

Pada akhirnya, alih-alih seharusnya menjaga harmonisasi koalisi, PSI justru berpotensi menjadi kuda Troya itu sendiri. PSI berpotensi menjadi pasukan Yunani yang tanpa ampun menghancurkan sistem pertahanan kota Troya dan bahkan membuat orang-orang di dalamnya dibantai. Lalu, mungkinkah PSI akhirnya yang akan menjadi kuda Troya tersebut? Ataukah ternyata PSI akhirnya benar bahwa Muchdi akan merusak tim Jokowi dari dalam? (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]imana ya kalau Achilles dan Hector yang ada dalam kisah Perang Troya hidup di zaman ini?

Bakal bingung dan kena culture shock alias kagok lah mereka melihat berbagai kemajuan yang ada. Apalagi kalau keduanya dikasih lihat video-videonya Young Lex sama Awkarin, pasti tambah shock. Kalau videonya Kimi Hime jangan deh, bisa salah fokus! Ups. Eh, yang penasaran jangan Googling!

Tapi, kagoknya mereka bakal berkurang kalau ngelihat aksi-aksi politisi jelang Pilpres 2019 ini. Soalnya istilah Kuda Troya yang identik dengan kisah Perang Troya bakal mereka jumpai juga di zaman ini.

Adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut dukungan Waketum Partai Berkarya, Muchdi PR sebagai Kuda Troya yang akan merusak soliditas KIK alias Koalisi Ini Kaya, eh Koalisi Indonesia Kerja.

Tapi beneran kaya juga kok, tuh beli sabun aja Rp 2 miliar cuy!

Sabun segitu buat nyuci piring sekelurahan kayaknya nggak habis. Kecuali kelurahannya itu di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT yang beberapa wilayahnya sering banget mengalami kekeringan. Jadi warganya bakal jual dulu 75 persen sabun-sabunnya itu. Terus duitnya bisa dipakai buat beli air. Baru deh bisa cuci piring. Hadeh.

Nah, tuduhan PSI ini malah dikomentari sendiri oleh partai-partai di Tim Kampanye Nasional (TKN) KIK. Katanya PSI tak boleh suuzan dan main asal tuduh.

PSI sendiri bisa juga jadi Kuda Troya. Belakangan ini sering banget membenturkan diri dengan kelompok-kelompok agamis. Padahal udah tahu KIK lagi menjaring dukungan kelompok itu.
Share on X

Sebenarnya PSI betul juga loh. Soalnya para aktivis HAM bisa jadi tambah keki sama KIK. Kan si bapak itu disebut-sebut terlibat dalam kasus HAM-nya Munir. Jadi bisa merusak dukungan dan membuat orang-orang jadi pada nggak mau milih calonnya KIK. Kayak Kuda Troya yang merusak dari dalam.

Tapi, siapa aja di KIK bisa loh jadi Kuda Troya. Lah itu si Opa yang jadi Ketua Dewan Pertimbangan aja pas Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dukung pasangan yang berbeda dari partnernya.

Bahkan, PSI sendiri bisa juga jadi Kuda Troya. Belakangan ini mereka sering banget membenturkan diri dengan kelompok-kelompok agamis. Padahal udah tahu banget bahwa KIK lagi menjaring dukungan kelompok itu.

Kuda Troya di KIK ini malah jadi mirip sama film terakhir di trilogi Batman-nya Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Soalnya orang-orang pada nggak tahu sampai di akhir film kalau ternyata musuhnya itu ya si Miranda Tate alias Talia al Ghul yang udah dekat sama jagoan kita, Bruce Wayne.

Jadi, siapa aja bisa jadi Kuda Troya di KIK. Ketua TKN-nya aja sohib lawan, terus Wakil Ketua TKN satu sekolah dan merintis usaha bersama lawan. Nah lo!

View this post on Instagram

Tiba-tiba aroma sabun begitu wangi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #sabun #2m #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 24, 2019 at 11:29pm PST

Artinya, tuduhan PSI soal Muchdi jadi kayak angin sepoi-sepoi saat hujan: sejuknya nggak dapet, dingin dan basahnya cuy yang ada.

Kecuali kalau kita lagi berteduh di kolong jalan tol yang dibuatnya pakai anggaran dari utang dan tarifnya sekarang mahal banget. Terus biar nggak rugi, pengendara motor pun diwacanakan bisa pakai jalan tol. Hadeh. Emang nggak bahaya tuh?

Ah, apa pun itu, yang penting harga nasi rames di warteg masih terjangkau. Jadi bisa nraktir Achilles dan Hector. Biar mereka tahu, kalau hidup di zaman ini nggak seindah cerita Milea dan Dilan.

Sudahlah, mari lanjut nonton Kimi Hime – eh, maksudnya Agung Hapsah! Ahsyiapp! (S13)

PinterPolitik.com 

[dropcap]D[/dropcap]alam setiap pesta demokrasi, selalu ada tokoh dari barisan para jenderal yang menarik untuk diperbincangkan.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini juga disebut menjadi battlefield bagi para pensiunan jenderal, hal yang tampak dari persoalan dukung-mendukung calon presiden beserta wakilnya.

Salah satu sosok yang menunjukkan dukungan terbuka adalah mantan Danjen Kopassus sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR.

Jenderal purnawirawan bintang dua tersebut menyebut dirinya mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bersama seribu purnawirawan TNI lainnya yang mendeklarasikan dukungannya sehari yang lalu. Acara tersebut diinisiasi oleh tim Cakra 19, salah satu tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang diketuai Andi Widjajanto dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembina.

Beberapa jenderal yang hadir memang dikenal sudah menjadi tim kampanye bayangan Jokowi, misalnya seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy. (Baca: Jokowi Takut, Tim Bravo 5 Bergerak)

Dukungan dari para jenderal tersebut memang sesuatu yang biasa saja. Namun, khusus untuk Muchdi, hal tersebut cukup menarik untuk diamati, terutama terkait dengan posisinya sebagai politisi Partai Berkarya yang secara partai tegas mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Muchdi bisa dikatakan sebagai salah satu petinggi dan orang penting di partai yang didirikan oleh Tommy Soeharto itu. Selain sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum), ia juga menjadi anggota Majelis Tinggi partai berlambang beringin tersebut. Muchdi disebut juga memiliki kedekatan secara pribadi dengan Tommy Soeharto.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dukungan Muchdi kepada Jokowi tersebut hanya menjadi pandangan pribadi – mengulang dukungannya pada saat Pilpres 2014, atau ada kepentingan tertentu baik dari sikap pribadi Muchdi, Partai Berkarya, atau bahkan Keluarga Cendana di belakangnya?

Sembunyi dari Kasus Munir?

Dukungan Muchdi saat ini seperti mengulang Pilpres 2014 silam dimana ia juga mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) melalui Relawan Matahari Indonesia. Meski begitu, Muchdi menyebut dirinya sebagai sahabat dekat Prabowo. Pada 1998, ia menjabat sebagai Danjen Kopassus, posisi yang ditinggalkan Prabowo setelah menjabat sebagai Pangkostrad. Persahabatan ini berlanjut hingga keduanya purna tugas.

Setelah selesai dari tentara, Muchdi mengikuti jejak purnawirawan pada umumnya, masuk ke kancah politik. Karir politik Muchdi bisa dikatakan seperti “kutu loncat”. Ia beberapa kali ganti baju parpol. Pada 2008, Muchdi ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo, jabatan terakhirnya adalah wakil ketua umum.

Tak sejalan dengan Gerindra, Muchdi mencoba peruntungan dengan masuk ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2011. Meski begitu, ada yang menyebut pindahnya Muchdi itu hanya sebatas strategi politik Gerindra untuk menggalang dukungan dari partai Islam, khususnya PPP untuk pencapresan Prabowo – hal yang tentu saja sulit diterima jika melihat posisi politiknya yang kemudian mendukung Jokowi di 2014.

Bergabung ke PPP tidak menjadi masalah karena Muchdi memiliki latar belakang organisasi keislaman – dia lahir dari keluarga Masyumi di Sleman, lalu aktif di Muhammadiyah, dan saat masih duduk di sekolah menengah juga aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).

Meski pada akhirnya PPP mendukung Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, dukungan partai berlambang Kabah itu tidak diikuti oleh sikap pribadi Muchdi. Ia malah lebih memilih mendukung Jokowi-JK.

Kurang lebih konteks yang sama terjadi pada Pilpres 2019. Muchdi adalah salah satu petinggi di Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto.

Bisa dikatakan bahwa Muchdi turut membidani lahirnya Partai Berkarya sebab ia sudah terlibat aktif dalam Partai Nasional Republik yang menjadi cikal bakal Partai Berkarya. Dalam konteks tersebut, tentu agak aneh melihat kini orang dekat Tommy itu memilih mendukung Jokowi.

Oleh karena itu, timbul sebuah pertanyaan mengapa Muchdi memilih mendukung Jokowi, dan terkesan berseberangan dengan partainya tersebut?

Berbicara tentang Muchdi maka sulit melepaskannya dari isu kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Munir Said Thalib.

Kendati dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, namun kasus Munir tetap menjadi misteri karena dalam penguakannya tidak ada “jalan terang”.

Atas dasar ini, berbagai pihak – termasuk kalangan pejuang HAM – menilai kasus Munir belum selesai.

Meski begitu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf membantah kaitan dukungan Muchdi dengan kasus Munir. Hal itu seperti yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) TNI Moeldoko yang menyebut dukungan Muchdi ke Jokowi karena alasan kinerja selama menjabat menjadi presiden, dan ia yakin Jokowi tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menimpa Muchdi.

Bagaimanapun juga, kasus Munir memiliki jejaring yang cukup rumit, bahkan aktor intelektual disebut mengarah hingga ke lingkaran kekuasaan. Oleh karena itu, “mengamankan” dukungan dari Muchdi bisa menjadi cara untuk membuat kasus tersebut dalam status quo.

Bagi Muchdi, hal ini sangat mungkin menjadi strategi politik kalau-kalau Jokowi menang lagi. Ia tak perlu cemas kasusnya akan diungkit-ungkit lagi. Tapi apa benar demikian? Hanya Muchdi dan Tuhan yang tahu.

Politik Dua Kaki Cendana? 

Pilihan Muchdi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf terbilang mengejutkan, meski ia pernah melakukannya di 2014. Sebab saat ini, ia ada di Partai Berkarya – partai yang disebut seratus persen mendukung Prabowo.

Selain itu, Muchdi adalah orang penting di dalam struktur Partai Berkarya. Ia juga disebut memiliki kedekatan dengan sang Ketua Umum, Tommy Soeharto. Selain itu, hampir semua anak-anak Keluarga Cendana kini telah ada dalam partai tersebut dan bulat mendukung Prabowo.

Jika demikian, apakah dukungan Muchdi ini hal biasa? Atau ada maksud lain dari Partai Berkarya – secara khusus Keluarga Cendana?

Faktanya, meski Soeharto beserta kekuasaannya sudah mangkat, namun bukan berarti pengaruhnya benar-benar hilang. Hal itu terbukti dengn secara ekonomi politik dan sosial Keluarga Cendana dan kroni Orde Baru yang masih mengakar kuat di Indonesia.

Berdasarkan hasil investigasi Time yang diterbitkan pada 1999, Soeharto telah membangun kerajaan bisnis dan menimbun miliaran dolar Amerika Serikat (AS) di dalam maupun di luar negeri. Tak hanya aset, miliaran dolar uang Soeharto juga disebut-sebut disimpan di bank Swiss.

Persoalannya, kini pemerintahan Jokowi sedang melakukan kebijakan menggandeng negara lain untuk kerjasama terkait pertukaran informasi keuangan. Salah satunya adalah Mutual Legal Assistant (MLA) dengan Swiss yang ditandatangi beberapa waktu lalu. Kebijakan ini memang dianggap baik oleh masyarakat banyak, namun tidak bagi para konglomerat yang memiliki dana di luar negeri.

Swiss memang menjadi salah satu negara tujuan penyimpanan kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI) karena alasan jaminan keamanannya. Konteks tresebut juga berhubungan dengan kerahasiaan informasi pemilik rekening, sumber keuangan dan lain sebagainya. Bahkan, karena kerahasiaan data yang ditawarkan, tidak sedikti dana yang disimpan di sana juga bersumber dari kejahatan keuangan atau dana-dana “haram” lainnya.

Perjanjian MLA tersebut dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Tentu pertanyannya siapa yang hendak disasar oleh pemerintahan Jokowi dengan perjanjian tersebut?

Jika melihat pada pola “penggembosan” Jokowi terhadap lawan politiknya melalui instrumen hukum itu, maka bisa dikatakan bahwa keluarga Cendana sangat mungkin akan dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Apalagi, sebuah laporan dirilis pada Juli 1998 tentang sejumlah besar uang milik “seseorang” di Indonesia dipindahkan secara besar-besaran dari sebuah bank di Swiss – negara yang terkenal sebagai surganya “hush-hush money” alias uang-uang haram.

Mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib bahkan secara terbuka menyatakan bahwa uang sejumlah US$ 9 miliar (Rp 129 triliun) tersebut adalah milik Soeharto, mengutip apa yang diberitakan oleh Majalah Time.

Perihal ini sudah ditunjukkan dengan misalnya perburuan aset warisan Orde Baru tersebut oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, ada kemungkinan jika aset keluarga Cendana itu akan turut diburu oleh pemerintah. Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) juga menyebut aset keluarga Soeharto masih ada di Swiss.

Oleh karena itu, boleh jadi strategi two legged atau politik dua kaki merupakan hal yang sedang terjadi pada kasus Muchdi ini. Mark Lubell dalam The Oxford Handbook of Political Network yang menyebut pada umumnya politikus yang tidak menjadi bagian “inti” dari pertarungan politik bisa menancapkan kepentingannya di beberapa kubu yang potensial.

Jika melihat kepentingan ekonomi politik Tommy dan Cendana, maka konteks politik dua kaki itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Tommy mungkin sadar bahwa Jokowi saat ini sangat powerful dengan instrumen aparatus hukumnya.

Ia sepertinya sadar bahwa Jokowi memiliki kans yang cukup besar memenangkan Pilpres kembali. Mungkin hal inilah yang membuatnya memperhitungkan semua kemungkinan dan menempatkan petinggi partainya ke kubu Jokowi.

Selain itu, jika Prabowo menang di 2019, Tommy juga tidak akan kesulitan untuk mendekati sang jenderal sebab masih ada legitimasi dukungan politik dari dirinya dan saudara-saudaranya.

Ada apa di balik dukungan Muchdi PR ke Jokowi?
Share on X

Pada titik ini, memang tidak ada yang tahu pasti apa alasan di balik dukungan Muchdi PR kepada Jokowi. Namun, yang jelas tidak ada alasan sederhana dari sebuah sikap politik dan pasti ada pertimbangan tertentu sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Bukan begitu? (A37)