Gestur khusus Mas Wapres: Masuk bawah tanah dengan gaya, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 😎

#gibran #jokowi #wapres #mrt #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Seorang warganet Twitter mendapati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah pulang kerja dengan naik transportasi umum Moda Raya Terpadu (MRT). Momen itu tertangkap kamera ketika Anies yang mengenakan setelan jas, tanpa pengawalan, tengah berada di Stasiun MRT Lebak Bulus.

Kejadian ini sedikit mengingatkan kita dengan momen kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) untuk pulang ke Istana Bogor setelah selesai berkegiatan di Jakarta pada 6 Maret 2019. Apakah kini “kereta” jadi moda transportasi favorit para pejabat dan politisi?

PinterPolitik.com

Mungkin, bagi banyak orang, kabar baik selalu mendatangkan rasa bahagia – entah kabar itu datang dari sendiri atau datang dari orang-orang lain di sekitar kita. Bagaimana pun, kabar baik bisa saja memunculkan energi positif.

Meski begitu, kabar baik terkadang tidak selalu menimbulkan rasa bahagia lho buat sebagian orang. Kutipan lirik penyanyi rap Drake di awal tulisan, misalnya, menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang justru bisa membawa kekecewaan lho buat diri kita.

Apa yang dirasakan oleh Drake ini bisa jadi juga tengah dialami lho oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, beberapa waktu lalu, ekspresi yang terkesan menyindir sempat diungkapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman melalui cuitan di akun Twitter-nya.

Cuitan itu kurang lebih nyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah wilayah ibu kota yang dipimpinnya dapat penghargaan kota terbaik dari Sustainable Transport Awards (STA) 2021. Kalau kata Pak Fadjroel, pembangunan transportasi di Jakarta banyak dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Jokowi, hingga Sutiyoso.

Hmm, memang sih pembangunan transportasi di Jakarta telah dicetuskan sejak lama. Namun, bukan berarti Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sekarang tidak melakukan apa-apa kan? Bukan begitu? Apalagi nih, integrasi antar-moda transportasi di Jakarta disebut-sebut menemui finalisasi di bawah kepemimpinan Anies dengan program Jak Lingko-nya.

Lagipula, sejumlah pengamat pembangunan Jakarta bilang kalau Jokowi maupun Ahok tidaklah benar-benar mencetuskan sistem transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT). Bahkan nih, ide itu dinilai sudah muncul sejak tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an.

Hmm, apa mungkin sekarang Anies punya oposisi ya sekarang? Soalnya nih, kalau kata politikus Gerindra Fadli Zon, pemerintahan Jokowi nih semacam ingin menjadi oposisi buat Pemprov DKI – mengingat sering kali “cuci tangan” ketika salah tetapi ikut klaim apabila mendapatkan penghargaan.

Wah, kalau yang dibilang Fadli ini benar, bisa jadi persaingan antara Jokowi dan Anies ini mirip lah ya dengan kisah rivalitas antara Daniel Larusso dan Johnny Lawrence. Kalau kita pernah nonton film Karate Kid (1984), persaingan antara keduanya ini berlangsung sangat ketat lho.

Meski begitu, Larusso pun keluar sebagai pemenang dalam sebuah turnamen karate di All Valley. Meski begitu, rivalitas ini pun berlanjut hingga era kontemporer di dalam seri Netflix yang berjudul Cobra Kai (2018-sekarang) – ketika Larusso dan Lawrence telah mencapai usia dewasa lho.

Namun, meski telah menang di masa lalu dan telah sukses di masa sekarang, Larusso pun merasa tetap panik setelah anak didikan Lawrence menjuarai turnamen yang sama. Mungkin, seperti Larusso, pemerintahan Jokowi yang telah masuk ke masa pemerintahan keduanya ini tetap merasa “cemas” dengan prestasi baru dari Anies.

Terlepas dari itu, hubungan kompleks Lawrence-Larusso ini juga terkadang diisi juga lho dengan pertemanan. Mirip “pertemanan” ala dua rival ini, Jokowi dan Anies pun sebelumnya dalam beberapa kali kesempatan terlihat sejalan lho – misalnya ketika sang gubernur menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Hmm, kira-kira, bagaimana ya kelanjutan hubungan teman-musuh antara Jokowi-Anies ini? Apakah mungkin tarung ini bakal jadi “tarung karate” ya – misal di tahun 2024 nanti? Hmm. (A43)

PinterPolitik.com

Saat pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto kemarin beneran terjadi, tiba-tiba langsung refleks teringat film Fast Five tahun 2011.

Kok random banget ya malah keinget sama film itu. Nah, mungkin karena sama-sama punya unsur adanya persaingan, adanya momen untuk baikan, dan adanya kendaraan mewah. Hehehe.

Kalau di Fast Five itu kendaraan yang dipakai adalah mobil-mobil balap nan mewah. Nah, kalau di rekonsiliasi kemarin, kendaraannya tuh Moda Raya Terpadu alias MRT, yang katanya Prabowo biayanya lebih besar dua kali lipat daripada MRT di negara-negara ASEAN lainnya. Upss. Yang ketahuan dulu ngritik MRT nih ye. Hehehe.

Tapi kok bisa ya Jokowi bikin Prabowo ikutan naik MRT? Selama ini kan citranya Prabowo itu high class, tegas, bergengsi, dan emang nggak suka blusukan kalau dibandingin Jokowi.

Apalagi di MRT kemarin ada kejadian kayak senjata makan tuan juga tuh. Soalnya Prabowo nggak cuma “merendahkan” dirinya aja untuk turun ke jalanan, tapi dia juga sampai memuji kalau naik MRT itu rasanya seperti di luar negeri. Padahal selama ini Prabowo selalu kritik dan menentang proyek infrastruktur Jokowi ini. Hehehe.

Nah, mungkin Jokowi sadar kali ya kalau kampanye blusukannya yang suka naik sepeda, Trans Jakarta, dan KRL dulu tuh nggak pernah mempan untuk bikin masyarakat mau naik kendaraan umum.

Biar kayak online shop yang suka endorse untuk kasih testimoni produk, mungkin Jokowi juga narik lawannya yang selama ini menentang MRT untuk bantu promosi agar moda transportasi ini makin hits di mata masyarakat. Jadi kan nggak cuma cebong aja yang rutin naik MRT. Upss.

Lagi pula, tahu sendiri lah ya, kalau kehidupan mayoritas orang Jakarta itu sangat mendewakan kenyamanan dan gengsi dari pada uang.

Di rumah aja mereka udah ada motor dan mobil pribadi. Udah ada juga Go-Jek dan Grab yang bisa anter jemput dari rumah. Ya ngapain lah ya repot-repot jalan kaki dan desek-desekan di kendaraan umum? Hehehe.

Kalau dipikir-pikir kan program-program Jokowi lima tahun ini fokusnya untuk meningkatkan infrastruktur. Transportasi kan bagian dari infrastruktur juga ya. Jadi kalau MRT nya nggak laku, gagal juga deh rencana Jokowi meningkatkan ekonomi lewat infrastruktur kan.

Kalau Hobbs di Fast Five bergabung sama Dominic untuk menangkap Hernan Reyes karena ada kepentingan balas dendam, nah kalau Prabowo bantuin Jokowi kira-kira ada kepentingan atau imbalan apa ya? Upss.

Pertemuan pertama udah di MRT, kita tunggu aja lah apakah mereka akan naik kuda di pertemuan selanjutnya. Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com             

[dropcap]P[/dropcap]akar ekonomi sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Era Jokowi, Rizal Ramli kembali berceloteh dan berhasil menjadi kontroversi.

Celoteh pedas yang Rizal layangkan ke Jokowi kali ini bukan persoalan kinerja buruk pemerintah ataupun persoalan sakit hati karena sempat dipecat dari jajaran kabinet kerja. Akan tetapi Rizal berceloteh soal klaim Jokowi yang mengatakan MRT adalah keputusan politiknya bersama Ahok.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sebagai orang yang paling berjasa dalam mengambil keputusan politik pembangunan MRT. Jokowi juga mengatakan negara sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang.

Sebab klaim itu lah yang membuat Rizal menulis di laman Twitternya, Jokowi adalah seorang pembohong yang membuat dirinya muak sampai ingin muntah. Walah dalah kok bisa ya Rizal bicara seperti ini, Jokowi presiden loh masa sih presiden dikatakan sebagai seorang pembohong.

Selain itu Rizal pun memaparkan bagaimana proses di awal-awal Jokowi menjadi Gubernur DKI, ia sempat datang ke kantornya, untuk meminta tolong renegosiasi proyek MRT dengan JICA, lembaga pembiayaan pemerintah Jepang. Seminggu kemudian di New York, pada pertemuan Advisory Council PBB, Rizal meminta agar Akihiko Tanaka, Chairman JICA untuk renegosiasi MRT.

Waduh, kalau yang dikatakan Rizal benar, ngeri juga ya Jokowi masa sudah dibantu Rizal negosiasi dan akhirnya MRT bisa terwujud, lalu Rizal dibuang begitu saja. Ckckck.

Andai kemarin saat peresmian Jokowi mencatut nama Rizal dan ngucapin terima kasih kepada Rizal karena sudah membantu negosiasi. Kalau seperti itu pasti saat ini Rizal jadi enggak marah-marah dan sampai ingin muntah segala.

Tapi sekarang mau gimana lagi bro nasi telah menjadi bubur. Rizal sudah terlanjur keras dan mengatakan Jokowi orang yang takabur. Huft sudah lah ya namanya juga politik, intinya sekarang kita positif saja dulu bro ke Jokowi, mungkin saja kemarin Jokowi lupa sebut nama Rizal karena terlalu sibuk sama berbagai urusan kenegaraan dan pemenangan Pilpres. Betul apa betul? (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]oda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT) resmi beroperasi di Indonesia pada 24 Maret lalu. Rute MRT dari pembangunan tahap pertama ini baru melayani dari Bundaran Hotel Indonesia sampai ke Lebak Bulus. Presiden RI Joko Widodo menganggap keberadaan MRT sebagai pertanda hadirnya peradaban dan budaya baru yang lebih maju bagi masyarakat karena baru pertama kali dioperasikan di Indonesia.

Pernyataan Jokowi tersebut mungkin memang tepat, mengingat Indonesia tersalip dari negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang lebih dulu memiliki moda transportasi tersebut.

Filipina adalah negara ASEAN pertama yang memiliki MRT, mulai dioperasikan pada 1984. Kemudian disusul Singapura pada 1987, Thailand pada 2004 dan Malaysia pada 2016.

Dengan beroperasinya MRT, Indonesia juga untuk pertama kalinya memiliki jalur kereta bawah tanah. Hal ini merupakan salah satu proyek perbaikan infrastruktur terbaru di Indonesia  yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk kemacetan Jakarta.

Bagi kebanyakan pihak, hal ini memang dapat dijadikan kebanggaan untuk Indonesia, khususnya Jakarta – hal yang bisa dilihat dari kata-kata Jokowi. Namun, dengan segudang masalah yang masih tersisa, apakah MRT cukup untuk menjadi landasan pembentukan peradaban dan budaya baru? Dan apa efek dari MRT terhadap kehidupan bernegara di Indonesia?

MRT Belum Cukup?

Peningkatan pendapatan di Indonesia telah menciptakan naiknya jumlah masyarakat kelas menengah dan membuat kepemilikan kendaraan melonjak. Dampak buruknya, hal itu menimbulkan naiknya polusi udara dan kemacetan Jakarta yang menimbulkan kerugian ekonomi tahunan yang angkanya mencapai US$ 6,2 miliar atau setara Rp 65 triliun.

Hendi Bowoputro, seorang ahli angkutan umum dari Universitas Brawijaya Malang, mengatakan bahwa MRT tidak akan segera meredakan kemacetan lalu lintas, dikarenakan budaya urban harus diubah terlebih dahulu dan hal tersebut tidak mudah.

Hadirnya berbagai transportasi umum di Jakarta seperti TransJakarta, KRL Communter Line, dan berbagai moda transportasi umum lain tampaknya belum cukup untuk mengurai kemacetan Jakarta. Penggunaan kendaraan pribadi di ibukota juga masih tinggi, menembus angka 18.668.056 unit pada 2015.

Berdasarkan riset tentang transportasi umum di Jabodetabek yang dilakukan pada 2017 lalu, faktor utama penyebab keengganan pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum adalah belum terintegrasinya feeder seperti angkot dan mikrolet ke halte TransJakarta ataupun stasiun kereta.

Maka dari itu, kehadiran MRT dianggap belum cukup untuk mengobati kemacetan Jakarta yang disebabkan oleh masih banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dan sedikitnya trotoar yang layak. Itu berarti, tata kota dan restrukturisasi angkutan umum juga dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan Jakarta.

Budaya Baru

Meskipun MRT tampaknya belum cukup untuk mengatasi masalah kemacetan di ibukota, tetapi setidaknya dapat memicu munculnya budaya dan peradaban baru dalam masyarakat Indonesia, sesuai dengan perkataan Jokowi.

Budaya baru yang dimaksudkan Jokowi terkhusus mengenai etiket mengantri dan disiplin waktu, mengingat MRT merupakan moda transportasi yang tepat waktu.

Jika masyarakat antusias dan memanfaatkan MRT dengan baik, maka budaya baru seperti budaya memanfaatkan transportasi umum, budaya tepat waktu, dan budaya mengantri dengan disiplin akan terbentuk secara niscaya meskipun perlahan.

Dampak jangka panjang lainnya yang bisa dirasakan adalah berkurangnya kemacetan dan polusi perkotaan karena menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Dalam konteks tersebutlah kecanggihan MRT yang merupakan produk teknologi transportasi modern dan dianggap maju di Indonesia, diprediksi dapat memicu perkembangan peradaban masyarakat.

Baru fase pertama 16 km, tapi MRT jalur Lebak Bulus-Bundaran HI yang saya resmikan pagi ini adalah peradaban baru bagi Indonesia. Bersamaan dengan itu, kita mulai pembangunan MRT fase kedua rute Bundaran HI-Kota.

Terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan ini terwujud. pic.twitter.com/8mEdLXjwCK

— Joko Widodo (@jokowi) March 24, 2019

Selain budaya memanfaatkan tranportasi umum, tepat waktu, dan disiplin mengantri, penggunaan MRT secara tidak langsung dapat mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya berbagai aturan, etiket, dan tata cara menggunakan MRT yang teratur.

Seperti misalnya berdiri di belakang platform screen door atau pintu tepi peron untuk mengantre ketika sedang menunggu kereta di peron, atau berdiri di garis kuning ketika hendak memasuki kereta, serta berdiri di sisi kiri ketika sedang menaiki eskalator di stasiun.

Dengan melakukan pembiasaan tersebut, kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ada menjadi bergeser. Fenomena ini berkaitan dengan pemikiran Don Ihde, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang mengkhususkan pemikiran filosofisnya pada teknologi dan sains.

Ihde menganggap bahwa dengan penggunaan teknologi, persepsi dan kesadaran manusia dapat berubah. Namun, ia menambahkan, sebagaimana dikutip oleh Francis Lim dalam buku Filsafat Teknologi: Don Ihde Tentang Dunia, Manusia, dan Alat, yang berubah tidak hanya pada persepsi, tetapi juga kegiatan praktisnya.

Cara manusia dalam menggunakan teknologi secara langsung dapat mengubah relasinya dengan kehidupan dibandingkan ketika tidak menggunakan teknologi. Hal tersebut memengaruhi makropersepsi manusia yang diperoleh melalui struktur, budaya dan kebiasaan yang ada.

MRT Sebagai Kebangsaan Bangsa

Kehadiran MRT dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Dengan berbagai permasalahan selama pembangunan yang memakan waktu selama bertahun-tahun dapat membuat masyarakat memiliki kepuasan tersendiri ketika menggunakan moda transportasi tersebut.

Meskipun secara hakikatnya proses pembangunan MRT mendapat bantuan dari luar negeri, namun hal itu tampaknya tidak akan memengaruhi kebanggaan masyarakat terhadap ke-Indonesia-an MRT.

Dengan sendirinya MRT dapat memicu rasa national pride atau kebanggaan bangsa. Kebanggaan bangsa adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat bahwa mereka bangga hidup di negara tempat mereka tinggal.

Fenomena ini serupa dengan fenomena yang terjadi Tiongkok dengan proyek ambisius mereka untuk melakukan eksplorasi luar angkasa.

MRT, Ilusi Kebanggaan Bangsa?
Share on X

Dalam tulisan yang berjudul The Stellar Status Symbol: True Motives for China’s Manned Space Program, Fiona Cunningham menyebutkan bahwa tujuan Tiongkok untuk melakukan penerbangan ke luar angkasa adalah manifestasi dari upaya untuk meningkatkan statusnya di mata internasional dan menguatkan national pride masyarakatnya.

Salah satu yang telah dilakukan Tiongkok untuk merealisasikan proyek ini adalah dengan mendaratkan rover Chang’e-4 di sisi terjauh Bulan pada Januari 2019 lalu. Bahkan mereka pun berencana untuk membangun stasiun luar angkasa baru, membangun pangkalan di Bulan, dan melakukan misi perjalanan ke Mars dalam beberapa dekade ke depan.

Hal itu dijadikan prasyarat agar Tiongkok dapat masuk ke dalam kelompok negara adidaya dan seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dapat melakukan apa yang belum Amerika Serikat lakukan.

Pada masa Perang Dingin, konsep hierarki internasional yang berfokus pada kesepakatan dan norma tentang penerbangan luar angkasa menjadi penanda status dan prestise. Konsep tersebut terlihat tetap digunakan Tiongkok untuk membesarkan nama negaranya.

Tiongkok pun menyatakan kebanggaan mereka terhadap negara mereka sendiri dengan mengatakan bahwa eksplorasi luar angkasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara kecil.

Dengan kata lain, eksplorasi luar angkasa yang dilakukan Tiongkok meningkatkan posisinya di panggung dunia dan menunjukkan kekuatan negaranya. Prof. Ouyang Ziyuan, salah satu ilmuwan Tiongkok bahkan menyatakan bahwa hal ini penting untuk meningkatkan prestise internasional Tiongkok dan meningkatkan kohesi rakyat Tiongkok.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa status merupakan suatu motivasi paling penting bagi Tiongkok untuk program luar angkasa di mata para elite pemimpin politik yang memikul tanggung jawab terbesar bagi kedudukan negara tersebut di mata dunia.

Jika dikaitkan dengan MRT di Indonesia, kebanggaan bangsa terhadap moda tersebut juga dapat dijadikan sebagai lonjakan status Indonesia di mata internasional, terkhusus di antara negara-negara ASEAN.

Indonesia menjadi terlihat tidak kalah dengan Filipina, Singapura, Thailand dan Malaysia dalam bidang Urban Rail Transit. Indonesia juga jadi terlihat lebih maju dibanding Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar yang belum memiliki MRT.

Berkaca pada Tiongkok yang mendapatkan identitas besar di mata dunia karena proyek luar angkasanya itu, Indonesia pun berpotensi mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Indonesia dengan identitas sebagai negara berkembang seolah ingin menunjukkan langkah awal untuk keluar dari status tersebut dan bergerak lebih maju.

Status tersebut juga akan terlihat dari konteks budaya baru seperti yang disinggung oleh Jokowi – jika hal tersebut bisa terwujud tentunya. Bagaimanapun juga, budaya keteraturan dan ketertiban akan menjadi penanda status suatu negara di mata dunia internasional.

Selain untuk pengakuan identitas di mata internasional, MRT juga dapat dijadikan kebanggaan masyarakat Indonesia. Menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu memiliki teknologi transportasi canggih dan modern.

Meskipun proyek MRT tidak sepenuhnya murni hasil karya masyarakat Indonesia, setidaknya moda transportasi ini dapat memotivasi generasi penerus bangsa untuk semakin maju dalam budaya dan teknologi. (D44)

PinterPolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]ambatnya pergantian posisi Wakil Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta ternyata tidak membuat Anies bermalas diri dan berpikir visioner. Sebab, baru-baru ini Anies sedang berusaha  mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai jumlahnya mencapai Rp571 triliun.

Angka tersebut dialokasikan untuk pembangunan Jakarta mulai dari pertambahan 120 km jalur Mass Rapid Transit (MRT) hingga pembenahan perlintasan sebidang ruas jalan di Ibu Kota.

Hmmm, proyek yang mau dibagun sama Anies ngalah-ngalahin proyek sebelumnya nih. Bahkan 100 kali lipat lebih besar loh skema perencanaannya. Bayangin deh bro kalau sampai program Anies itu benar terjadi, mungkin tidak usah menunggu 10 tahun kali ya Anies bisa dapat pengakuan dari masyarakat.

Selain memperpanjang proyek LRT dan MRT uang sebanyak itu juga direncanakan untuk membangun jalan di atas perlintasan sebidang kereta api. Hal ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi saat transportasi umum menunggu kereta api yang lewat. Asli sih progresif banget Anies, jadi sedikit bangga nih punya Gubernur Jakarta kayak gini. Eh, inget ya bro baru sedikit bangganya soalnya proyeknya kan belum tentu terlaksana. Ahahaha.

Oh iya selain ingin membenahi infrastruktur Jakarta Anies juga ingin memanfaatkan anggaran untuk membangun sistem air bersih. Menurut Anies saat ini masih banyak masyarakat di Jakarta yang sulit mendapatkan air bersih terutama warga yang berada di Jakarta Utara. Dengan adanya sistem air bersih yang segera dibangun memungkinkan Pemprov DKI nantinya bisa mengelola sendiri air bersih.

Intinya Anies mengatakan dari semua rencananya, sumber pembiayaan bakal diusahakan dari pinjaman dan APBD. Dia menyampaikan porsi pinjaman bakal lebih besar ketimbang dana dari APBN. Waduh, kira-kira pemerintah pusat mau enggak ya memberikan dana APBN untuk pencitraan Anies, eh maksudnya untuk program kerja Anies. Ehehehe.

Tidak sabar mau melihat kegesitan Anies?
Share on X

Wah, ternyata Anies bakalan jor-joran juga ya untuk pembangunan infrastrukturLumayan lah kalau proyek berjalan dengan lancar Anies bisa nabung pencitraan. Siapa tahu Anies punya niatan buat maju di Pilpres 2024. Tapi yang terpenting kalau mau pencitraannya juga berjalan lancar, Anies jangan sampai lupa nih untuk menjamin proyeknya selesai dan jangan sampai ada kejangalan apa lagi ada kabar penyelewengan anggaran. Betul apa betul? (G42)

PinterPolitik.com

Enaknya jadi petahana, punya banyak dagangan yang bisa dijual di Pemilihan Presiden 2019. Uluh-uluh, tapi laris manis nggak yah?

Presiden Joko Widodo kemarin baru saja menengok bahan dagangannya yang sebentar lagi siap jual. Apa tuh? MRT dong… Ups!

Iya, iya, kita memang butuh MRT. Iya, iya, kalau nggak jadi-jadi juga bisa jadi polemik. Cuma kan yang aku heran, kenapa Pakde ngotot ingin Mass Rapid Transportation (MRT) jadi sebelum Pilpres? Kenapaaaa? Kenapa bersikeras seperti itu kenapaaaa? Tolong jelaskan padaku, Rosalinda! Ehhh, kok jadi mendadak Telenovela begindang. Hoho.

Ya, pokoknya persetanlah dengan alasan Jokowi itu. Yang penting bentar lagi kita bakal punya MRT. Keren, bisa lebih cepat nyampe kantor. Masalah negara defisit mah bodo amat. Pemerintah ini yang pusing. Hiya, hiya, hiyaa…

Jadi gaes, Presiden Jokowi kemarin juga sempat mencoba langsung MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga Stasiun Lebak Bulus. didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar.

MRT bentar lagi jadi nih. Ada yang makin asyik tamasya politiknya dong? Eaaa
Share on X

Welehhh, gimana Pak? Bagus ya? Harus bagus dong? Kalau nggak gimana mau dijual saat Pilpres 2019. Ehhh…

Ngomong-ngomong Kalian tahu nggak berapa jarak tempuh dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Lebak bulu? Cuma 20-25 menit aja gaes. Cepat kan? Katanya tarifnya hanya Rp8-9 ribu loh. Mantap jiwa pokoknya.

Jokowi  mengatakan, trayek ini telah selesai 97 persen. Tahun 2018 sudah bisa mulai operasi uji coba. Terus juga pas dicoba dengan kecepatan 60 kilometer per jam, kata Jokowi, suaranya bisa dibilang tidak bising.

Ya, sebising-bisingnya kendaraan umum kayaknya nggak sebising komentar ngawur netizen di sosial media deh kayaknya. Apa lagi suara dari oposisi, uuwwhh, mungkin terdengar bising syekaleh ya di telinga kubu petahana . Hehehe.

Jokowi mengatakan uji coba akan terus dilakukan hingga 2019. Persiapan disebut tinggal tiga persen. Kemudian, Jokowi juga berharap nanti pada tahapan kedua HI-Ancol bisa dimulai awal tahun depan.

Wah, gaes. Proyek MRT ternyata akan berlanjut terus nih. Mantap pisan. Jualannya konsisten sekali ya. semoga nggak mendadak tutup warung ya kalau nanti terpilih. Uwuwuw… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]akarta adalah salah satu kota terbesar di Asia yang tidak memiliki Mass Rapid Transit (MRT). Sebagai salah satu jenis transportasi umum, MRT diyakini mampu mengurangi problem kemacetan di Jakarta selama ini. Jakarta memang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Terpusatnya modal di Jakarta, telah membuat banyak orang di Indonesia untuk datang mengadu nasib di kota yang dulu dikenal dengan nama Batavia ini.

Terpusatnya modal dan segala hal di Jakarta sekaligus telah memicu istilah Jakarta-sentris. Jakarta-sentris adalah peninggalan Hindia Belanda, dan hingga kini elite-elite politik di Indonesia masih saja menjadikan Jakarta sebagai Ibukota negara yang penuh dengan problematika, terutama masalah kemacetan.

Pembangunan MRT adalah bagian dari solusi negara untuk mengurangi problematika tersebut. Tapi, tak banyak orang yang berpikir bahwa proyek ini sekaligus menjadi agenda politik Jokowi.

Lantas, pernahkah masyarakat bertanya-tanya, apa yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap gencar dalam pembangunan proyek Mass Rapid Train (MRT)? Padahal merosotnya nilai rupiah terhadap dolar tentu membebani alokasi anggaran untuk proyek yang menelan sekitar 1,5 miliar dolar AS tersebut. Misalnya saja, impor bor dari Jepang yang dipasok oleh perusahaan Japan Tunnel System Corporation (JTSC).

Selain bor, pemerintah juga mengimpor batu alam andesit yang digunakan untuk jalur pedestrian di stasiun MRT koridor Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Ini belum ditambah dengan jumlah impor tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut.

MRT Jakarta tahap pertama (Lebak Bulus-HI), Insya Allah beroperasi bulan Maret 2019. Tapi, waktu Asian Games 2018, bagian atas rampung -Jkw pic.twitter.com/rPEbY8lpZe

— Joko Widodo (@jokowi) February 23, 2017

Secara keseluruhan, besarnya porsi impor Indonesia dapat dilihat dari kondisi neraca perdagangan per Januari-Mei 2018 yang tercatat mengalami defisit sebesar 2,83 miliar dolar. Alih-alih menunjukan langkah antisipatif, pemerintah malah tampak tidak mempermasalahkan gejolak tersebut.

Data menunjukkan, impor yang begitu masif ternyata tak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tercatat, serapan tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 7,72 juta jiwa atau sekitar 6,39 persen. Tahun 2016 sebesar 7,71 persen atau turun 0,01 jiwa, sementara pada 2017 sektor ini hanya menyerap 7,16 juta jiwa. Artinya dalam periode 2015-2017 tenaga kerja di sektor konstruksi menyusut 0,56 juta orang.

Lantas, apa yang membuat pemerintah tak begitu peduli terkait fenomena ekonomi saat ini?

Ada tiga kemungkinan, pertama karena sudut pandang yang terbentuk bahwa gejolak ekonomi saat ini merupakan akibat dari instabilitas ekonomi global sehingga pemerintah tak perlu ribut-ribut atau dengan kata lain meyerahkan saja situasi ini pada mekanisme pasar.

Kedua, bisa saja ada kesengajaan bahwa dolar dibiarkan saja terus menguat. Kalau begini siapa yang diuntungkan? Tentu adalah para pemodal-pemodal besar yang memiliki simpanan dalam bentuk dolar (valas). Semakin besar nilai dolar, profitabilitas yang didapat otomatis akan semakin fantastis.

Kemungkinan ketiga adalah pemerintah enggan membicarakan situasi ekonomi, karena tentu akan berpengaruh pada kredibilitas politik Jokowi jelang Pilpres 2019 sehingga wacana tentang kemerosotan ekonomi setidaknya perlu diredam terlebih dahulu.

Proyek Politik

Nah, soal kredilibilitas politik Jokowi tentu ada hubungan dengan pengerjaan proyek MRT. Proyek ini dipegang oleh seorang yang bernama William Sabandar sejak 2016. William diangkat menjadi Direktur Utama PT MRT menggantikan Dono Boestani yang telah menjabat sejak 2013.

William Sabandar diangkat oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), namun menurut Ahok pengangkatan William adalah permintaan Komisaris PT MRT. Belum diketahui seberapa dekat hubungan Ahok dengan William Sabandar.

Namun yang jelas, pengangkatan William tak terlepas dari prestasinya ketika memimpin proyek rekonstruksi di Nias, Aceh pasca bencana Tsunami. Proyek MRT memang sudah lama direncanakan bahkan sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta, namun dengan bantuan pendonor seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), Jokowi berhasil memulai proyek tersebut pada Mei 2013 silam.

Dalam teori ekonomi Big Push yang dicetuskan oleh Paul Rosenstein-Rodan, memang diperlukan sebuah “dorongan kuat” untuk mencegah hambatan pembangunan ekonomi. Dorongan kuat ini bisa berupa investasi dan atau program-program yang tepat sasaran.

Ide pembangunan MRT memang telah gencar dilakukan oleh Fauzi Bowo sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun jika ditelisik ke belakang ide transportasi massal ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Presiden RI, BJ. Habibie sejak 1986. Kala itu Habibie menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Beberapa studi yang pernah dilakukan Habibe terkait ide proyek transportasi massal ini adalah: Jakarta Urban Transport Program (1986-1987), Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service (1988-1989), Transport Network Planning and Regulation (1989-1992), dan Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992). Studi-studi ini kemudian dilanjutkan oleh Sutiyoso selama menjabat sebagai Gubernur hingga kemudian dieksekusi oleh Joko Widodo.

Bersama Presiden @jokowi melihat progres berikutnya, MRT. Peletakan batu pd okt 2013 saat ini sdh dlm progres 55%
Foto : Biro Pers Istana pic.twitter.com/2C3in9CzMW

— Ahok Basuki TPurnama (@basuki_btp) September 30, 2016

Dari sisi ini, MRT dapat dianggap sebagai big push yang diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, sulit untuk tidak melihat bahwa ada muatan politik di balik proyek ini.

Jokowi tampak betul-betul memanfaatkan proyek ini untuk mendulang suara politik pada Pilpres 2019, pasalnya sejauh ini Jokowi telah melakukan enam kali kunjungan sejak proyek ini dipimpin oleh William Sabandar. Menurut William, dalam setiap kunjungan Jokowi selalu melontarkan pertanyaan yang sama: apakah proyek ini akan selesai tepat waktu?

Berdasarkan jadwal, mega proyek ini akan rampung pada 31 Maret 2019 atau 27 hari sebelum pemilihan legislatif dan Presiden. Tentu, jika ditelaah lebih dalam, permintaan Jokowi untuk segera menyelesaikan proyek MRT tidak terlepas dari momen politik 2019 nanti.

Pada Maret 2018 silam, Jokowi juga pernah mengajak mitra politiknya, yakni ketua umum partai Nasdem untuk meninjau langsung perkembangan proyek ini. Hal ini mengisyaratkan bahwa Jokowi ingin melibatkan partai-partai pendukungnya sehingga kesan yang muncul adalah partai-partai politik pro pemerintah juga memiliki andil dalam proyek tersebut. Tentunya, ajakan Jokowi sekaligus akan meningkatkan elektabilitas Nasdem di mata publik sehingga menguntungkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Sebelum itu, Ahok juga pernah menggunakan proyek MRT sebagai bahan kampanye politik dalam Pilkada DKI. Dalam akun Instagram, Ahok pernah menulis: Rute Lebak Bulus-Bundaran HI tidak sampai 30 menit. Antar kereta lima menit. Anda jadi punya waktu lebih berada di rumah bersama keluarga”.

Dimensi politik dalam proyek ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Jokowi tentu akan mati-matian mempercepat pengerjaan proyek tersebut meskipun ongkos yang dibayar makin mahal. Proyek ini juga disebut-sebut telah membuat pedang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi proyek terpaksa harus mencari lokasi baru.

Semakin ditunda, proyek infrastruktur semakin mahal. Manfaat MRT akan segera kita rasakan -Jkw pic.twitter.com/Af3oeVYFQw

— Joko Widodo (@jokowi) September 21, 2015

Politik blusukan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini memang berhasil mendapatkan hati masyarakat. Rakyat telah terbius dengan retorika khas Jawa yang lemah lembut, pahadal faktanya banyak juga kebijakan Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat miskin.

Jika diperhatikan, pemerintah saat ini tidak lagi begitu intens untuk membicarakan masalah ekonomi. Tentu, ini karena problem ekonomi saat ini ditakutkan akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.

Oleh karena itu, dari sisi politik, sangat wajar jika Jokowi mendorong agar MRT selesai tepat waktu. Mantan Wali Kota Solo ini akan semakin kuat statusnya sebagai “Bapak Infrastruktur” melalui proyek tersebut. Dengan begitu, jalannya menuju periode kedua menjadi lebih lapang. (A34)