Mungkin BGN perlu memperhatikan sensitivitas kebijakan-kebijakan yang mereka buat.

#pinterpolitik #bgn #jaganegeri #mbg #motor

PinterPolitik.com

Jakarta, dikenal dengan hiruk pikuknya sehari-hari. Namun, di balik kesibukan yang terjadi setiap hari, ada satu budaya yang mulai digandrungi banyak warganya, yaitu Sunday Morning Ride atau lebih dikenal dengan Sunmori atau juga SMR.

Fenomena ini bukan hanya melibatkan para pengendara motor, tetapi juga mereka yang mengendarai mobil. Apa yang membuat Sunday Morning Ride ini begitu menarik bagi warga Jakarta?

Pada dasarnya, Sunmori merupakan kegiatan berkendara di pagi hari, biasanya dimulai sejak matahari terbit hingga jam 9 atau 10 pagi. Ini adalah saat dimana jalanan Jakarta yang biasanya macet dan penuh sesak, menjadi lebih longgar dan memungkinkan para pengendara untuk menikmati kota dengan cara yang berbeda. Berkendara di saat udara masih sejuk dengan jalan yang relatif lengang, memberikan sensasi tersendiri.

Ada beberapa alasan mengapa budaya ini kian digandrungi

Eksplorasi Kota

Meskipun tinggal di Jakarta, tidak sedikit warganya yang jarang mendapat kesempatan untuk menjelajahi kota mereka sendiri. SMR memberikan kesempatan ini. Dari sudut-sudut kota yang jarang dilihat, hingga landmark ikonik, semuanya bisa dinikmati dengan lebih leluasa.

Komunitas

Banyak komunitas pengendara motor dan mobil yang sengaja dibentuk untuk kegiatan ini. Melalui SMR, anggota komunitas bisa saling mengenal, berbagi pengalaman, dan tentunya menjalin persahabatan. Kegiatan ini menjadi titik temu bagi mereka yang memiliki minat yang sama.

Kesehatan dan Kebahagiaan

Berkendara di pagi hari dengan udara yang masih segar, tanpa polusi dan kebisingan, memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Ini menjadi salah satu cara untuk melepaskan stres setelah seminggu penuh beraktivitas.

Tantangan

Bagi beberapa pengendara, terutama yang memiliki kendaraan dengan performa tinggi, SMR adalah saat yang tepat untuk mengetes kemampuan berkendara mereka dalam kecepatan yang aman dan kontroli.

Namun, di balik popularitasnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Keamanan tetap menjadi prioritas utama. Penting bagi para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keamanan, dan tentu saja, menghargai pengendara lain.

Sunmori telah menjadi bagian dari budaya urban Jakarta. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan sisi lain dari kota yang selalu sibuk, tetapi juga membawa warganya bersatu dalam satu minat dan kegembiraan yang sama. Selama dijalankan dengan bijak dan aman, Sunmori akan terus menjadi ritual Minggu pagi yang dinanti-nanti oleh warga Jakarta. (J61)

PinterPolitik.com

Polusi udara kota yang meningkat dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pengendara sepeda motor. Sebagai pengendara, penting untuk mengetahui cara melindungi diri dari bahaya polusi saat berkendara. Berikut ini beberapa tips berkendara sepeda motor di tengah polusi udara kota:

1. Menggunakan Masker

Salah satu cara efektif untuk mengurangi paparan partikel polutan adalah dengan menggunakan masker saat berkendara. Masker dengan filter N95 atau setara mampu menyaring sebagian besar partikel berbahaya dan mencegahnya masuk ke sistem pernapasan Anda.

2. Memilih Rute yang Kurang Padat
Jalan-jalan yang padat dan macet cenderung memiliki kualitas udara yang lebih buruk. Cobalah untuk memilih rute alternatif yang lebih sepi, meskipun mungkin lebih panjang, untuk menghindari paparan polusi yang tinggi.

3. Berkendara Pada Waktu yang Tepat

Polusi udara biasanya lebih tinggi pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Jika memungkinkan, hindari berkendara pada jam-jam tersebut.

4. Pemeliharaan Sepeda Motor
Pastikan sepeda motor Anda selalu dalam kondisi baik. Mesin yang tidak terawat dengan baik dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Gantilah oli dan filter udara secara rutin, serta pastikan sistem pembuangan bekerja dengan baik.

5. Ventilasi
Jangan lupa untuk membuka ventilasi helm Anda. Meskipun Anda ingin terlindung dari polusi, perlu juga mendapatkan sirkulasi udara yang baik agar tidak merasa sesak.

6. Gunakan Kacamata Pelindung
Selain melindungi mata dari debu dan partikel lainnya, kacamata pelindung juga dapat membantu mengurangi iritasi mata akibat polusi udara.

7. Tingkatkan Kekebalan Tubuh
Makan makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan cukup istirahat. Tubuh yang sehat lebih mampu melawan efek negatif dari polusi udara.

8. Hindari Dekat dengan Kendaraan Besar
Bus dan truk besar seringkali mengeluarkan emisi yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Jika Anda terjebak di belakang salah satu dari mereka, cobalah untuk menjaga jarak.

9. Memperhatikan Kualitas Udara
Sebelum berangkat, cek indeks kualitas udara di kota Anda. Jika polusi berada pada tingkat yang berbahaya, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau menggunakan moda transportasi alternatif.

10. Beristirahat Secara Rutin
Jika Anda harus berkendara dalam jarak yang jauh di tengah polusi kota, pastikan untuk beristirahat secara rutin. Berhentilah di area dengan udara yang lebih bersih, misalnya di taman atau area hijau lainnya, untuk memberi kesempatan sistem pernapasan Anda untuk pulih.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat melindungi diri dari dampak negatif polusi udara saat berkendara dengan sepeda motor. Tetaplah waspada dan utamakan kesehatan Anda di atas segalanya. (J61)

PinterPolitik.com

Indonesia sebagai salah satu pasar otomotif terbesar di dunia, telah menyaksikan perjalanan menarik dari berbagai motor yang meraih popularitas tinggi sepanjang waktu.

Berikut ini adalah daftar beberapa motor terlaris yang telah mengukir sejarah di Indonesia dari masa ke masa:

1. Honda Supercub (1966)

Sebagai motor pertama yang berhasil meraih popularitas besar di Indonesia, Honda Supercub diperkenalkan pada tahun 1966. Motor ini dikenal dengan desain khasnya yang simpel dan hemat bahan bakar, menjadikannya favorit di kalangan masyarakat Indonesia yang mengutamakan efisiensi.

2. Yamaha Vega R (2003)

Pada awal abad ke-21, Yamaha Vega R menjadi salah satu motor terlaris di Indonesia. Dengan desain sporty dan performa yang handal, motor ini menarik perhatian para pecinta kecepatan dan gaya. Vega R menjadi simbol dari motor sport kompak yang populer pada masanya.

3. Honda Revo (2005)

Honda Revo adalah salah satu motor yang sukses besar di kategori skutik pada tahun 2000-an. Dengan desain simpel, harga terjangkau, dan keandalan tinggi, Revo menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia yang mencari kendaraan sehari-hari yang nyaman dan efisien.

4. Yamaha Mio (2007)

Yamaha Mio menjadi tonggak penting dalam dunia skutik di Indonesia. Dengan desain yang stylish dan inovasi teknologi yang dibawanya, Mio mengubah pandangan masyarakat tentang skutik. Fitur-fitur modern seperti electric starter dan desain yang ergonomis menjadikannya pilihan yang diminati.

5. Honda Beat (2010)

Pada awal tahun 2010-an, Honda Beat menggebrak pasar skutik dengan gaya yang lebih muda dan fitur-fitur canggih seperti fitur idling stop. Motor ini menarik perhatian kaum muda yang menginginkan gaya dan teknologi dalam satu paket.

6. Yamaha NMAX (2015)

Yamaha NMAX menjadi perwakilan skutik premium dengan desain yang elegan dan performa yang unggul. Dengan fitur-fitur canggih seperti ABS dan mesin bertenaga, NMAX berhasil menarik perhatian para pecinta motor dengan selera lebih tinggi.

7. Honda PCX (2018)

Honda PCX mewakili skutik kelas premium yang merajai pasar pada tahun terakhir. Dengan desain yang mewah, fitur-fitur tingkat tinggi, dan kinerja mesin yang bertenaga, PCX menjadi favorit di kalangan mereka yang menginginkan kenyamanan dan gaya dalam berkendara.

Seiring perkembangan teknologi dan tren di industri otomotif, daftar motor terlaris di Indonesia terus berubah dari masa ke masa. Namun, kesamaan yang terus ada adalah bahwa motor-motor tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat Indonesia, dari efisiensi hingga gaya, dari yang sederhana hingga yang canggih. (J61)

PinterPolitik.com

Singapura dan Brunei Darussalam adalah dua negara kecil namun memiliki tingkat kemajuan paling dominan di Asia Tenggara. Kedua negara juga memiliki karakteristik unik dalam hal transportasi, termasuk penggunaan sepeda motor.

Meskipun sepeda motor menjadi moda mobilitas yang umum di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, keduanya memiliki keterbatasan dalam penggunaan sepeda motor. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sepeda motor jarang ditemui di Singapura dan Brunei Darussalam.

1. Infrastruktur Transportasi yang Canggih

Singapura dan Brunei Darussalam telah mengembangkan infrastruktur transportasi yang sangat efisien. Transportasi umum seperti MRT (Mass Rapid Transit) di Singapura dan bus berkecepatan tinggi di Brunei telah menyediakan alternatif mobilitas yang efisien dan nyaman. Dengan koneksi yang baik dan jaringan transportasi yang luas, masyarakat di kedua negara itu agaknya kurang merasa perlu menggunakan sepeda motor.

2. Keterbatasan Ruang

Kedua negara ini memiliki luas wilayah yang terbatas. Singapura, sebagai kota-negara, memiliki ruang yang sangat terbatas untuk parkir dan bergerak. Sementara itu, Brunei Darussalam juga memiliki populasi yang relatif kecil dan wilayah yang terbatas. Keterbatasan ruang ini membuat mobil dan transportasi umum lebih praktis daripada sepeda motor, yang memerlukan lebih banyak tempat parkir.

3. Peraturan Ketat dan Biaya Tinggi

Singapura dan Brunei Darussalam menerapkan peraturan ketat terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Biaya perolehan dan pendaftaran kendaraan bermotor juga relatif tinggi. Hal ini mendorong masyarakat untuk memilih alternatif mobilitas yang lebih ekonomis dan sesuai dengan peraturan.

4. Keselamatan dan Kesadaran Lingkungan

Singapura dan Brunei Darussalam memiliki fokus yang tinggi pada keselamatan di jalan raya dan aspek lingkungan. Kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, memiliki risiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi umum. Masyarakat juga semakin sadar akan dampak lingkungan dari kendaraan bermotor dan cenderung memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan.

5. Kebijakan Pemerintah

Kedua negara ini telah mengadopsi kebijakan transportasi yang mengutamakan efisiensi dan pengurangan kemacetan. Ini termasuk peningkatan transportasi umum, promosi berjalan kaki, dan sepeda. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak pada preferensi masyarakat terhadap moda mobilitas yang lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sejumlah faktor termasuk infrastruktur, peraturan, iklim, dan kebijakan pemerintah telah menyebabkan sepeda motor menjadi pilihan yang jarang ditemui di Singapura dan Brunei Darussalam.

Meskipun demikian, pilihan transportasi yang ada di kedua negara ini tetap berfokus pada efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. (J61)

PinterPolitik.com

“Kita ini sudah bayar pajak belasan juta ke pemerintah setahun, masa kita (nggak) kasih prioritas…” – Irianto Ibrahim, Ketua Motor Besar Club Indonesia (MBCI)

Isu mengenai motor masuk tol kembali mencuat. Hal ini dipicu oleh permintaan Irianto Ibrahim, Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI), kepada pemerintah untuk mengizinkan motor gede (moge) berkendara di jalan tol. Irianto mengaku sudah sepuluh tahun memperjuangkan hal ini.

Permintaan Irianto tidaklah tanpa alasan. Ia menyebutkan setidaknya lima alasan pengendara moge berhak menggunakan jalan tol. 

Pertama adalah untuk menghindari gesekan dengan masyarakat. Sebab, saat touring, moge cenderung berisik dan menyebabkan kemacetan. Kedua adalah menambah devisa negara dari pembayaran penggunaan jalan tol. Ketiga adalah membuka peluang wisata touring moge di Indonesia. 

Keempat adalah karena Indonesia tertinggal dari negara lain – misalnya negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sudah mengizinkan motor di atas 50 cubicle centimeter (cc) berkendara di tol. Kelima adalah fakta bahwa pemilik moge harus membayar pajak tahunan yang lebih mahal.

Kira-kira, masuk akal nggak ya alasan-alasan di atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lebih dulu memahami pajak.

Pajak adalah pungutan wajib oleh pemerintah terhadap warganya ataupun entitas bisnis yang beroperasi di wilayah kekuasaan negara tersebut. Pajak kemudian digunakan oleh negara untuk menyediakan public goods bagi masyarakat.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Dalam konteks pemilik moge, mereka berhak untuk memiliki motor besar ber-cc tinggi. 

Namun, sebagai konsekuensinya, mereka harus membayar pajak yang lebih mahal. Bekaca dari sini, alasan ‘membayar pajak lebih’ rasanya kurang tepat digunakan sebagai justifikasi.

Selain pajak, terdapat pula permasalahan kedisiplinan masyarakat atas aturan lalu lintas. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpendapat bahwa kurangnya kedisiplinan ini menjadi tantangan dalam wacana moge masuk tol.

Di sisi lain, Ahmad Sahroni yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Harley-Davidson Club Indonesia dan anggota DPR-RI dari Partai NasDem menyoroti aspek diskriminatif dari usulan Irianto. Menurut Sahroni, jika hanya salah satu jenis motor yang diberi privilese, justru akan mengundang amarah dan kekecewaan publik. Diskriminasi antar-pengguna roda dua tidak boleh sampai terjadi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memiliki pandangan serupa. Menurut Bamsoet, isu ini bukan persoalan moge saja, melainkan juga persoalan aksesibilitas pengguna roda dua terhadap fasilitas jalan tol. Idealnya, semua roda diizinkan masuk tol.

Kalau kata orang hukum sih, “Aequalitas ante legem.” Artinya, semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Mau itu emak-emak pengendara motor vario, kek, ngab-ngab pengendara vespa, kek, atau om-om gaul pengendara Harley-Davidson sekalipun sama-sama harus bayar pajak. 

Rasa berhak atas privilese penggunaan jalan tol dengan alasan bayar pajak lebih adalah pemikiran yang sempit dan satu arah. Sepertinya, Irianto dan teman-temannya harus menepi sejenak dari jalan satu arah mereka agar tidak terjebak dalam konvoi one-way street tanpa ujung. 

Justru, Irianto dan MBCI seharusnya mengajak seluruh pengguna roda dua dalam memperjuangkan wacana motor masuk tol dengan narasi aksesibilitas fasilitas publik. Eh, tapi, kira-kira para pemilik moge sudah siap belum, ya, beradu mekanik dengan para emak-emak kalau misalnya nanti semua motor diperbolehkan di jalan tol? (A89)

PinterPolitik.com

Bisa dibilang “kuda besi” di zaman sekarang merupakan salah satu barang yang wajib dimiliki – apalagi bila kita tinggal di Kota Jayakarta di alternate universe Bumi-45 yang sudah pasti jalanannya akan sangat sibuk pada jam-jam tertentu. Sepeda motor yang berukuran kecil dan lincah bakal selalu menjadi jawaban yang paling cepat.

Namun, tidak semua sepeda motor hanya digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari. Ada juga dari kita yang menjadikan kendaraan roda dua ini menjadi salah satu wadah hobi.

Inilah mengapa Ganjar, Sandi, Joko, dan Emil suka mengendarai sepeda motor mereka di waktu tertentu. Dengan kesamaan hobi ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah kegiatan kopi darat (kopdar).

Mereka juga mengundang sejumlah teman mereka. Beberapa di antaranya adalah Risma, Susi, dan Basuki. Mungkin, ini bisa jadi hari yang menyenangkan di Bumi-45 bagi mereka.

Joko: Bagaimana kabarnya, bapak dan ibu sekalian? Semoga di hari yang menyenangkan ini kita bisa berbagi kebahagiaan bersama. Bolehlah kita berbagi cerita masing-masing soal hobi bersepeda motor ini? Ayo, siapa yang mau duluan?

Risma: Saya, saya, Pak Joko.

Joko: Monggo. Silahkan, Bu.

Risma: Saya pernah sekali naik motor yang gesit puol. Terus ya, habis gitu, motornya kayak nggak ada suaranya. Ternyata, yang saya naikin itu motor listrik. Pas itu, seingat saya, saya baru saja diangkat jadi menteri.

Joko: Hooh, bagus. Bagus. Yang lain, monggo. Mungkin, bisa dilanjutkan ke Pak Sandi.

Baca Juga: Mengikuti ‘Evolusi’ Kak Ganjar

Sandi: Terima kasih, Pak Joko. Kalau saya sebenarnya lumayan sering naik motor. Kemarin, saya malah naik motor waktu ke Bogor, Pak. Ya, mau gimana lagi? Orang, jalannya masih macet. 

Ridwan: Kalau saya, abdi mah suka banget naik motor, apalagi moge. Kalau nggak percaya, tanya aja atuh ke Kang Agus.

Ganjar: Lah, kumaha kok tanya Kang Agus? Wong, Mas Agus kemarin makan kepala ikan manyung sama saya. Kalau soal moge, saya juga suka lho. Ya, sewelas rolas lah sama Pak Joko.

Seiring acara ramah-tamah berjalan, sejumlah orang saling berbincang-bincang santai. Beberapa di antaranya adalah Ganjar, Ridwan, dan Sandi. Ternyata, oh, ternyata, mereka berencana untuk membentuk klub moge yang bakal diberi nama “The Prediksi”.

Sandi: Bro, bro. Gimana kalau kita bikin klub moge sendiri? Lumayan kan bisa sharing-sharing juga pas kopdar? Juga bagus buat mempromosikan pariwisata Indonesia dan daerah masing-masing.

Ridwan: Iya atuh. Kayaknya lebih asyik euy.

Ganjar: Iya bener itu. Aku juga setuju. Piye kalau namanya The Prediksi?

Sandi: Hmm. Boleh, boleh. Mungkin nih, jargonnya bisa…

Ganjar, Ridwan, & Sandi: …Prediksi 2024, saya saya saya!

(A43)

Baca Juga: Mencari Strategi ‘Indonesian Wave’ Sandiaga

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]”T[/dropcap]ujuannya untuk mendorong mereka (pengendara) naik kendaraan umum. Kedua, untuk mengurangi kemacetan ketika pembangunan besar-besaran.” Itulah alasan yang dikemukakan Djarot kala ditodong penjelasan tentang kebijakan pembatasan sepeda motor di ibu kota.

Hingga detik ini, kebijakan bersifat ‘diskriminasi’ itu belum resmi diberlakukan. Kabarnya, selain masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, uji coba diberlakukan terlebih dulu pada 11 September -13 Oktober 2017 mendatang di beberapa ruas jalan Jakarta. Semua dilakukan untuk melihat keberhasilan kebijakan ini.

Sepertinya Djarot sama sekali tak mengetahui jika wacana pembatasan sepeda motor ini sudah berulang kali dikeluarkan oleh beberapa Gubernur Jakarta terdahulu. Mulai dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sutiyoso, hingga Soerjadi Soedirja, semua berakhir dengan kegagalan. Kebijakan serupa ‘dicopot’ karena mengundang protes besar dari sebagian besar pengguna motor dan tak efektif melenyapkan macet. Lalu mengapa Djarot masih terus mempertahankan kebijakan ini di masa akhir jabatannya?

Sudah Gagal, Mengapa Terus Dipaksakan?

Kebijakan yang terasa sangat dipaksakan ini jelas tak memperkirakan dan menghitung faktor hilangnya akses dan pendapatan ojek, jasa kurir, dan kesulitan para pekerja yang bekerja di daerah di mana motor dilarang melintas di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mengganggap pemberlakukan ini merupakan solusi atas masalah yang sebenarnya diciptakannya sendiri, padahal kebijakan ini hanya melahirkan masalah baru.

Kemacetan dan kesemrawutan jalan di Jakarta, tak dibarengi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai. Bahkan hingga kini wacana penambahan armada Transjakarta masih dalam tahap ‘pertimbangan’ alih-alih dipastikan. Bila tujuan pemerintah ingin mengurangi volume kendaraan dan mengganti dengan angkutan umum bukankah jauh lebih efektif jika melarang mobil dan berganti bus?

Namun, Djarot seakan tak melihat kemungkinan tersebut. Usahanya hanya terfokus pada pelarangan motor untuk melintas tanpa menggantinya dengan transportasi publik. Djarot bahkan bersikeras mempertahankan kebijakan ini dengan menyerahkan draf peraturan tentang larangan sepeda motor kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih selanjutnya, Anies Baswedan. Pria berkumis ini menambahkan jika gubernur selanjutnya akan mengatur arus pertambahan dan pengurangan motor dan mobil yang terus menerus terjadi.

Ironisnya, pembatasan sepeda motor yang dikeluarkan Djarot juga beriringan dengan pernyataannya melarang mobil ‘pedesaan’ melintas di Jakarta. Ia menilai mobil pedesaan tidak akan cocok berada di Jakarta, “Kita kan tidak ada desa. Kalau itu bisa dikaji, tapi sepertinya tidak cocok,” ungkapnya.

Yang dimaksud dengan mobil pedesaan adalah mobil dengan mesin ber-cc kecil. Mobil yang kerap dibanderol harga murah ini memang didesain untuk melintas di jalan yang terjal, dan menurut Djarot, mobil jenis itu tak efisien dengan kondisi jalanan di Jakarta.

Sebagai gantinya, Djarot memberi lampu hijau secara halus kepada mobil-mobil ber-cc tinggi yang memiliki harga minimal Rp. 100 juta ke atas, untuk diperbolehkan memasuki Jakarta. Salah satu mobil yang memasuki kualifikasi tersebut adalah mobil Wuling asal Tiongkok, yang pabriknya baru saja diresmikan di Cikarang, Jawa Barat bulan Juli lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Juli lalu bahkan datang langsung ke Cikarang untuk membuka peresmiannya. Mobil Wuling ini memang seakan disiapkan untuk memerangi dominasi mobil buatan Jepang di jalanan ibu kota. Apakah Djarot menerima ‘pesanan’ ini hingga kebijakan ‘diskriminasi’ terhadap motor dirancang?

Dulang Untung Di Waktu ‘Nanggung’?

Mobil Wuling menempati cc yang tinggi, yakni sekitar 1800 cc. Ia kerap digadang sebagai mobil ber-cc tinggi yang terjangkau. Pada kenyataannya, mobil ini tak memiliki perbedaan harga yang signifikan atau lebih murah dengan jenis mobil ber-cc tinggi yang dikeluarkan Jepang, Wuling dibanderol dengan harga mulai dari Rp. 120 juta hingga Rp. 160 juta, sementara mobil keluaran Jepang berkisar di angka Rp. 170 juta hingga Rp. 300 juta.

Kebijakan pembatasan motor ini bisa saja dalih untuk membuka akses pembelian mobil Wuling yang baru ‘disambut’ oleh Aher dan Jusuf Kalla. Kehadiran mobil ini memang akan memberi nuansa tersendiri bagi pasar otomotif Indonesia yang saat ini masih dikuasai Jepang.

Di sisi yang lain, Farhan, modeler Studi Pembatasan Kendaraan Motor mengungkapkan perhitungannya jika kebijakan pembatasan sepeda motor diberlakukan. Ia menilai pemerintah akan berhemat sekitar Rp. 1,944 miliar perhari atau Rp. 600 miliar pertahun. “Diperkirakan pada tahun 2035 (pemerintah) bisa untung mencapai Rp. 7,7 triliun,” jelasnya.

Keuntungan tersebut diperoleh dari Biaya Operasi Kendaraan (BOK) yang dihemat jika kebijakan pembatasan motor dilaksanakan. BOK adalah seluruh biaya yang dikeluarkan kendaraan per satuan panjang jalan, menurut Farhan, komponen biaya BOK mencakup konsumsi BBM, biaya perawatan, serta depresiasi kendaraan.

Namun Budi Hartanto Suseno selaku konsultan yang ditunjuk Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek mengatakan, kebijakan pembatasan motor hanya akan menghasilkan keuntungan yang tinggi jika tak hanya diberlakukan di Jakarta, tetapi juga kawasan Jabodetabek. Katanya, jika pemberlakuan pembatasan motor terjadi juga di banyak ruas jalan di Jabodetabek, efeknya memang akan menimbulkan macro economic  yang luar biasa.

“Seperti yang sudah kami sampaikan, pemberlakuan pembatasan motor akan menimbulkan keuntungan terhadap waktu, kecepatan, dan biaya perjalanan. Bila semua dituangkan dalam biaya dan secara makro, memang kebijakan pembatasan motor itu menguntungkan,” jelasnya. Di sisi lain, kebijakan ini juga tidak akan memberikan keuntungan yang berarti apabila hanya diberlakukan di jalan raya Sudirman dan Rasuna Said saja.

Bukan hal yang salah jika pemerintah hendak mencari untung dari pemberlakuan pembatasan motor di ruas jalanan Jakarta, namun bila tidak dilakukan secara menyeluruh di wilayah Jabodetabek maka usaha tersebut akan sia-sia belaka. Keuntungannya pun ternyata baru bisa dirasakan setelah kebijakan berjalan dua dekade, lagi pula apa pemerintah sanggup dan mampu melakukan pelarangan di seluruh jalan Jabodetabek?

Jika bukan keuntungan dan proyek ‘pesanan atasan’, maka untuk apa kebijakan pembatasan motor ini diberlakukan? Untuk siapa? Tentu saja jawabannya bukan untuk masyarakat kecil dan tak mampu bukan? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/ A27)