Di tengah hiruk-pikuk politik dan budaya digital, banyak yang menoleh ke masa SBY. Apa yang sebenarnya kita rindukan dari era itu?

PinterPolitik.com

“Enak jamanku toh?”

Cupin, seorang pemilik warung kopi kecil di Semarang, masih setia menyetel lagu-lagu dari Ungu, Letto, atau D’Masiv setiap sore. Ia bilang, suasana warungnya terasa lebih akrab kalau lagunya dari zaman SBY.

“Dulu itu, jam tujuh malam semua orang tahu mau nonton apa,” katanya sambil menyodorkan kopi sachet ke pelanggan langganannya. “Sekarang, semua sibuk dengan HP masing-masing. Ada yang nonton video lucu, ada yang debat politik, ada yang nyasar ke drama Korea.”

Anekdot Cupin terasa sederhana, tetapi menyimpan kerinduan kolektif yang lebih dalam. Banyak orang Indonesia memang mulai menoleh ke masa 2004 hingga 2014, periode dua kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai era yang lebih tenang dan stabil.

Secara ekonomi, masa itu menyaksikan pertumbuhan rata-rata di atas lima persen, inflasi yang relatif terkendali, dan keberhasilan Indonesia melewati krisis finansial global tahun 2008 tanpa luka besar. Hal ini banyak dibahas dalam buku Hal Hill yang berjudul The Indonesian Economy, di mana ia memuji ketahanan struktural ekonomi Indonesia pada masa tersebut.

Dari sisi politik, demokrasi elektoral berjalan dengan lancar. Reformasi pasca-Orde Baru masuk tahap konsolidasi, dan kebebasan pers mulai tumbuh tanpa banyak konflik terbuka.

Tapi tentu saja, kerinduan terhadap era SBY bukan hanya soal ekonomi dan politik. Ada sesuatu yang lebih sosial, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apakah itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Monokultur dan Rasa Bersama

Salah satu hal yang paling dirindukan dari masa SBY adalah rasa kebersamaan yang muncul lewat budaya populer. Pada masa itu, masyarakat Indonesia memiliki pengalaman budaya yang seragam. Orang tua, remaja, sampai anak-anak menonton tayangan yang sama, mendengarkan lagu-lagu yang sama, dan membicarakan hal-hal yang sama di meja makan.

Inilah yang dalam kajian budaya disebut sebagai “monokultur.” Budayawan Grant McCracken dalam bukunya Culture and Consumption menggambarkan monokultur sebagai pengalaman budaya yang seragam dan menyeluruh, yang dialami hampir serentak oleh masyarakat.

Di Indonesia, pengalaman ini terbentuk melalui dominasi televisi nasional, radio konvensional, dan media cetak besar. Orang dari Medan sampai Merauke mengenal acara seperti Extravaganza, Indonesian Idol, dan sinetron seperti Cinta Fitri. Lagu-lagu dari Nidji atau RAN bisa terdengar di mana-mana, dari warung sampai pusat perbelanjaan.

Sebuah penelitian dari Universitas Islam Negeri Malang mencatat bagaimana televisi dan radio pada masa itu memainkan peran besar dalam menyebarkan nilai-nilai budaya populer secara seragam. Media menjadi perantara utama yang memperkuat kohesi sosial melalui konten hiburan.

Cupin mengenangnya sebagai masa ketika semua orang bisa tertawa pada hal yang sama. Tidak ada kekhawatiran bahwa sebuah lawakan akan menyinggung pihak tertentu, atau bahwa tayangan televisi akan memecah belah.

Namun semua itu perlahan berubah. Dalam sepuluh tahun terakhir, hadirnya internet, media sosial, dan platform video membuat budaya populer menjadi semakin beragam dan terfragmentasi. Kini, orang bisa memilih sendiri apa yang mereka konsumsi, sesuai dengan selera dan identitas masing-masing.

Dari satu sisi, ini memperkaya ekspresi dan memberikan ruang bagi keberagaman. Namun dari sisi lain, pengalaman bersama menjadi semakin langka. Orang tak lagi saling memahami selera hiburan satu sama lain. Kebersamaan yang dulu terasa alami kini tergantikan oleh gelembung-gelembung digital yang saling terpisah.

Apakah mungkin kerinduan terhadap masa SBY sebenarnya adalah kerinduan terhadap rasa bersama itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rindu, Tapi Bukan Kembali Lagi?

Cupin tertawa kecil ketika ditanya soal gaya kepemimpinan SBY. “Pelan tapi adem,” ujarnya. “Sekarang mah kayak semua orang marah di televisi.”

SBY memang dikenal berhati-hati, penuh kalkulasi, dan sering dianggap lamban. Tapi bagi sebagian orang, gaya seperti itu kini terasa lebih menenangkan dibanding iklim politik yang gaduh, cepat berubah, dan penuh drama seperti sekarang.

Dalam bukunya yang berjudul Media and the Politics of Culture in Indonesia, Krishna Sen dan David Hill menjelaskan bahwa budaya populer tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu mencerminkan kondisi politik dan sosial yang melingkupinya. Ketika media tenang dan tidak partisan, masyarakat cenderung merasa lebih damai.

Kini, dengan media sosial yang setiap hari menampilkan pertengkaran, kabar bohong, dan opini yang saling berbenturan, banyak orang merasa lelah. Nostalgia terhadap masa ketika presiden bernyanyi di televisi dan tidak terlibat dalam adu wacana digital menjadi semakin kuat.

Tentu saja, masa SBY bukan tanpa cacat. Banyak kebijakan stagnan, korupsi di DPR tetap tinggi, dan beberapa proyek strategis mangkrak. Tetapi kekurangan itu terasa lebih “manusiawi” ketika dibandingkan dengan kekacauan komunikasi politik hari ini.

Sebagaimana disebut dalam tulisan “Transformasi Budaya Lokal dan Global” oleh Dedy S. Priatna, modernitas sering menciptakan kelelahan kolektif karena perubahan yang terlalu cepat dan tidak merata. Maka tak heran, jika sebagian masyarakat menoleh ke belakang, mencari kembali irama kehidupan yang lebih lambat dan mudah dipahami.

Jadi, mungkinkah nostalgia ini menjadi pelajaran? Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk memahami apa yang benar-benar kita rindukan dari masa itu.

Tentu kita tidak bisa kembali ke 2009. Tetapi kita bisa belajar dari rasa rindu itu bahwa dalam dunia digital yang semakin ribut, masyarakat tetap butuh ruang tenang untuk merasa satu. (A43)