Anies Baswedan resmi jadi penasihat kota Riyadh. Siapa lagi yang ada di “koleksi” MBS?

PinterPolitik.com

“Seduction is always more effective than coercion, and many values like democracy, human rights, and individual opportunities are deeply seductive.” – Joseph S. Nye Jr., “Soft Power: The Means to Success in World Politics” (2004)

Pada pertengahan Mei 2026, sebuah berita yang nyaris tak bergelombang di media mainstream Indonesia muncul dari Riyadh. Anies Baswedan resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh atau Royal Commission for Riyadh City (RCRC), sebuah badan yang diketuai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Bagi Cupin, berita itu awalnya terdengar seperti penghargaan biasa untuk mantan gubernur Jakarta. Ia membayangkan Anies duduk di ruang rapat mewah, membahas transportasi publik dan tata kota bersama urbanis dari seluruh dunia.

Tapi semakin Cupin menggali, semakin ia menyadari bahwa RCRC bukan dinas tata kota biasa. Badan ini mengendalikan proyek senilai ratusan miliar dolar, mulai dari Riyadh Metro hingga Green Riyadh, program reforestasi urban terbesar di dunia.

Ambisi MBS untuk Riyadh sendiri nyaris absurd: menggandakan populasi kota dari 7,5 juta menjadi 15 hingga 20 juta penduduk pada 2030. MBS pernah menyatakan bahwa “ekonomi dunia dibangun oleh kota, bukan negara.”

Cupin lalu membuka daftar nama lain yang pernah direkrut ke dalam berbagai badan penasihat Vision 2030. Ada Tony Blair, Matteo Renzi, Sam Altman, Marc Andreessen, Masayoshi Son, Neelie Kroes, dan sederet nama besar lainnya.

Daftar itu membuat Cupin terdiam sejenak. Ini bukan sekadar forum akademik tentang urban planning, melainkan jaringan yang menyatukan mantan kepala pemerintahan, raksasa teknologi, dan arsitek paling berpengaruh di dunia dalam satu orbit: orbit MBS.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: apakah ini murni soal kompetensi urban Anies? Atau adakah pola yang lebih besar di balik kebiasaan Riyadh merekrut mantan pemimpin dari berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Riyadh dan Pola Koleksi Pion Global

Cupin tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan bahwa pola ini sudah didokumentasikan secara akademis. Fred Halliday, profesor hubungan internasional di London School of Economics, dalam bukunya The Middle East in International Relations mengidentifikasi bahwa negara-negara Teluk mengembangkan “jaringan patronase eksternal” yang beroperasi melalui tiga kanal: pendanaan langsung, pemberian suaka bagi pemimpin tersingkir, dan penciptaan platform institusional seperti dewan penasihat dan forum bisnis.

Peter Mandaville dan Shadi Hamid dalam riset mereka untuk Brookings Institution menyebut strategi ini sebagai transnational patronage, yaitu transfer sumber daya lintas batas negara kepada aktor politik asing demi memperoleh pengaruh. Kanal ketiga yang disebut Halliday, penciptaan platform institusional, adalah yang paling relevan untuk memahami kasus Anies di RCRC.

Kasus paling paralel adalah Matteo Renzi, mantan Perdana Menteri Italia yang direkrut sebagai anggota Board of Trustees Future Investment Initiative (FII) Institute milik Saudi. Middle East Eye melaporkan bahwa Renzi menerima gaji tahunan sekitar 80 ribu dolar AS untuk posisi itu, dan ia bahkan mewawancarai MBS di atas panggung forum “Davos di Padang Pasir” sambil masih menjadi senator aktif di Parlemen Italia.

Jurnalis investigasi Italia, Jacopo Barigazzi, menulis bahwa pekerjaan Renzi sebagai pelobi untuk Saudi “seharusnya diperlakukan sebagai masalah keamanan nasional.” The Good Lobby, organisasi transparansi Eropa, secara eksplisit mempertanyakan apakah Renzi bertindak sebagai “parlemen atau pelobi terselubung.”

Tony Blair menawarkan varian lain. Mantan Perdana Menteri Inggris ini mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang menurut laporan Daily Telegraph menandatangani kesepakatan senilai 9 juta poundsterling dengan pemerintah Saudi untuk advisory Vision 2030.

Middle East Eye juga mencatat bahwa lembaga Blair terus bekerja untuk Saudi bahkan setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Blair membenarkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa “program perubahan di Saudi memiliki kepentingan positif yang sangat besar bagi kawasan dan dunia.”

Di level korporasi, Brookings Institution mendokumentasikan bahwa Vision 2030 terinspirasi langsung dari laporan McKinsey Global Institute. MBS sendiri mengakui kepada The Economist bahwa “McKinsey berpartisipasi bersama kami dalam banyak studi,” hingga para pengusaha Saudi menjuluki Kementerian Ekonomi sebagai “Kementerian McKinsey.”

Proyek NEOM, megacity senilai 500 miliar dolar, merekrut Sam Altman (OpenAI), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz), Masayoshi Son (SoftBank), dan Norman Foster (arsitek paling berpengaruh di dunia) ke dalam dewan penasihatnya. Daftar ini membentuk apa yang oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu disebut sebagai konversi modal simbolik, yaitu prestise yang diubah menjadi pengaruh.

Carnegie Endowment for International Peace dalam analisis mereka pada Desember 2024 mencatat bahwa Saudi sedang “mengganti Salafisme dalam jangkauan soft power-nya.” Instrumen pengaruh bergeser dari madrasah ke megaproject, dari ulama ke urbanis, dari kurikulum keagamaan ke konsultasi perkotaan.

Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam peta patronase global ini? Dan apa yang membedakan kasus Anies dari Blair atau Renzi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pion Riyadh di Jakarta?

Dalam seluruh “koleksi” MBS, dari Blair hingga Altman, dari Renzi hingga Foster, tidak ada satu pun tokoh dari Asia Tenggara sebelum Anies. Indonesia, melalui Anies, mengisi slot yang sebelumnya kosong: negara berpenduduk Muslim terbesar, ekonomi terbesar ASEAN, dan pemilik cadangan mineral kritis.

Konteks bilateral memperkuat analisis ini. Pada Juli 2025, Saudi dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 27 miliar dolar AS yang mencakup energi bersih, petrokimia, pertambangan, dan infrastruktur digital.

Kedua negara juga membentuk Supreme Coordination Council, sebuah mekanisme yang sebelumnya hanya dimiliki Saudi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembentukan mekanisme setingkat ini adalah pernyataan geopolitik yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh.

Penunjukan Anies di RCRC, jika dibaca bersama kesepakatan bilateral ini, menunjukkan strategi Saudi yang disebut CSIS sebagai hedging: membangun relasi tidak hanya dengan pemerintahan yang berkuasa, tetapi juga dengan tokoh yang memiliki potensi politik masa depan. Ini bukan hal baru bagi Saudi, mengingat Riyadh pernah secara simultan memelihara hubungan dengan militer Pakistan dan Nawaz Sharif yang diasingkan di Jeddah.

Fakta bahwa Anies adalah satu-satunya tokoh Asia Tenggara dalam seluruh jaringan penasihat MBS juga mengandung pesan tersendiri. Ia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Blair, Renzi, atau Altman: legitimasi dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, ada perbedaan penting dalam cara negara-negara merespons pola ini. Di Italia, kasus Renzi memicu investigasi jurnalistik mendalam dari Domani, Corriere della Sera, hingga Reuters, termasuk pertanyaan soal kompensasi dan konflik kepentingan.

Di Inggris, kasus Blair memicu laporan kritis dari Telegraph, Times, dan Middle East Eye. Di Indonesia, pemberitaan sejauh ini sebatas “Anies diangkat jadi penasihat Riyadh,” tanpa konteks komparatif global yang memadai.

Marcel Mauss, antropolog Prancis, dalam karyanya The Gift menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, pemberian tidak pernah benar-benar gratis. Setiap hadiah mengandung kewajiban: untuk menerima, untuk membalas, dan untuk terus berada dalam relasi pertukaran.

Posisi di RCRC adalah, dalam terminologi Mauss, sebuah gift yang tampak prestisius. Pertanyaannya bukan apakah Anies layak secara kompetensi, karena pengalaman Jakarta dengan MRT dan TransJakarta memang relevan bagi Riyadh yang baru meluncurkan sistem metro enam jalurnya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia, sebagai negara, memiliki kerangka transparansi yang memadai untuk memastikan bahwa keterlibatan warganya dalam badan yang dikendalikan langsung oleh kepala negara asing tidak menciptakan dinamika yang melampaui ranah profesional. Ini bukan soal kecurigaan terhadap individu tertentu, melainkan soal kedewasaan institusional sebuah negara yang posisi tawarnya, sesungguhnya, jauh lebih besar dari yang sering disadarinya sendiri. (A43)

Emang ya tensi geopolitik di Timur Tengah itu kayak gak ada abisnya 

PinterPolitik.com 

Efek berantai pertempuran antara Israel dan Palestina tampak semakin luas dan mengkhawatirkan. Selain berdampak pada meningkatnya tegangan politik antara negara-negara tetangga Israel, seperti Lebanon dan Yaman, kini negara pendukung terkuat Israel, yakni Amerika Serikat (AS) juga dikabarkan baru saja mengirim kapal induknya ke Laut Merah, tepatnya, ke Teluk Aden.  

Yap, menurut laporan dari Politico pada 16 Desember, Negeri Paman Sam telah menempatkan kapal induk Dwight D. Eisenhower di wilayah laut yang dekat dengan perbatasan Arab Saudi dan Yaman tersebut. Pernyataan resminya, AS melakukan itu karena mereka ingin mengamankan jalur perdagangan di Laut Merah dari kelompok Houthi Yaman yang disebutnya kerap melakukan serangan kepada kapal militer dan sipil di sana. 

Menariknya, beberapa pengamat berpandangan bahwa manuver AS itu sebenarnya dilakukan untuk melindungi Israel dari serangan-serangan para musuhnya di kawasan Teluk Arab. 

Dan memang, sesuai laporan dari Al Jazeera, AS sendiri sudah menghancurkan beberapa misil yang ditembak dari Yaman ke Israel. Akan tetapi, aksi tersebut mulai menjadi sorotan karena mengisyaratkan potensi keterlibatan langsung AS ke konflik di Timur Tengah. 

Namun, tindakan kontroversial AS untuk menaruh tekanan militer yang kuat di Laut Merah itu sebetulnya bisa jadi ditargetkan sebagai “sentilan” politik pedas yang ditujukan ke Arab Saudi, bukan kepada Yaman, Palestina, ataupun Iran. Hmm, mengapa demikian? 

Akibat Arab Saudi? 

Pada tanggal 31 Oktober silam, sempat muncul diskursus yang cukup menarik terkait hubungan Saudi, Israel, dan Yaman. Pada tanggal itu, menurut laporan dari Associated Press, Houthi berhasil meluncurkan misil ke Israel, melintasi wilayah udara Saudi.  

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena sebelumnya Saudi diketahui selalu menghalau misil Houthi yang melintasi wilayahnya. Atas dasar itu, lolosnya misil Houthi sempat memunculkan semacam dugaan bahwa Saudi mungkin sedang dibingungkan oleh keputusan diplomatisnya untuk menjadi “tembok pelindung” atas serangan yang dluncurkan Yaman.  

Yap, dengan lolosnya misil dari Yaman, sempat diasumsikan bahwa Saudi mungkin membiarkan Israel, yang notabene adalah rekan “kesayangan” AS, diserang oleh musuhnya, padahal Saudi seharusnya bisa menghalaunya. 

Nah, hal ini menjadi salah satu dasar asumsi di balik alasan pengiriman kapal induk Dwight D. Eisenhower ke Laut Merah. Bisa saja, AS kini merasa perlu memperkuat kehadiran kekuatannya di Timur Tengah karena ia sedang merasa tidak yakin bahwa negara yang tadinya diandalkan sebagai salah satu teman dekatnya, bisa menjaga kepentingan AS di Timur Tengah. Tentu, negara yang dimaksud ini adalah Arab Saudi. 

Mahad Darar, pengamat politik dari Colorado State University, dalam tulisannya di laman The Conversation, sudah pernah memprediksi bahwa ikut campurnya Yaman dalam peperangan Israel-Palestina berpotensi mengakibatkan rusaknya hubungan diplomatis antara Saudi dan AS, karena segala sikap politik yang ditunjukkan Saudi, rela atau tidak rela, akan dipandang sebagai komitmen untuk “tunduk” kepada AS, atau membangkang mereka.  

Well, bila kita mengambil pandangan Darar untuk melihat manuver kapal induk AS, bisa jadi Saudi telah mengambil posisi untuk tidak menjadi boneka dari Negeri Paman Sam. 

Menariknya, bila benar Saudi mulai mengambil sikap untuk sedikit menjauh dari AS, muncul pertanyaan lanjutan yang layak kita pertanyakan bersama, yakni, mengapa Saudi melakukannya? 

Saudi Ingin “Lepas” dari AS? 

Arab Saudi secara de facto memang dikenal sebagai salah satu negara yang punya hubungan paling kuat dengan AS. Dari segi pertahanan misalnya, menurut laporan dari SIPRI, Saudi masih menjadi negara yang paling sering menjadi pembeli alutsista buatan AS. 

Akan tetapi, kita pun tidak bisa memungkiri bahwa setidaknya sejak dua tahun terakhir Saudi mulai berani menetapkan posisi diplomatis yang berseberangan dengan Negeri Paman Sam, mulai dari penolakan atas permintaan untuk tingkatkan produksi minyak bumi (pasca Perang Rusia-Ukraina), hingga kedekatan ekonomi dengan China.  

Kalau kita coba telaah, mungkin setidaknya ada beberapa alasan mengapa Saudi mulai berani sedikit “membandel” pada AS. Pertama, China menjadi kekuatan ekonomi global yang berkembang pesat, memberikan Saudi peluang untuk diversifikasi kemitraan dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.  

Kedua, program Belt and Road Initiative (BRI) milik China menawarkan proyek infrastruktur dan investasi yang menarik bagi Saudi Arabia, yang dapat memperkuat ekonominya dan memajukan pengembangan sektor-sektor kunci. Kembali lagi, hal ini sangat sejalan dengan keinginan Saudi di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang ingin mendiversifikasi sumber pemasukan ekonomi negaranya.  

Selain itu, Saudi pun bisa jadi mengamati dinamika geopolitik yang berubah, termasuk perubahan fokus strategis AS yang beberapa kali diungkapkan oleh Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump bahwa Paman Sam akan lebih fokus ke negara-negara Asia Pasifik. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan China, Saudi dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan dukungan politik yang lebih kuat. 

Selain itu, ketidakpastian di kawasan Teluk Arab, terutama konflik Israel-Palestina, mungkin juga mendorong Saudi untuk mencari mitra yang lebih netral. Ini menciptakan ruang bagi Saudi untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis yang ditawarkan oleh China, menciptakan landasan untuk hubungan yang lebih kuat di masa depan. 

Namun pada akhirnya perlu diingat bersama bahwa hal-hal yang disebutkan di atas hanyalah asumsi belaka atas perkembangan geopolitik di Teluk Arab. Tentunya, sangat menarik untuk kita tunggu perkembangannya. (D74) 

PinterPolitik.com

Hubungan Arab Saudi dan Israel kian dekat, bahkan menuju kemungkinan adanya normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara.

Hal ini terlihat ketika pemimpin de facto Kerajaan Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu saling berbalas pesan rekonsiliatif.

Salah satunya, Israel mengucapkan selamat kepada Arab Saudi saat merayakan Hari Nasional mereka yang ke-93 pada Sabtu (23/9) lalu.

Bahkan, dalam wawancara dengan Fox, sebuah stasiun televisi Amerika Serikat (AS), MbS mengklaim jika negaranya dan Israel kian dekat dengan sebuah kesepakatan.

Putra Mahkota Kerajaan Saudi itu dengan percaya diri menyebutkan jika kesepakatan ini akan menjadi sebuah kesepakatan yang sangat bersejarah sejak perang dingin. Sampai saat ini negosiasi antar kedua negara yang ditengahi AS masih berlangsung.

Klaim itu tak hanya dari MbS, PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di Majelis Umum PBB juga mengatakan hubungan Israel dan Arab Saudi sedang berada di titik puncak perdamaian.

Jika kemungkinan kesepakatan normalisasi terwujud, ini tampaknya secara dramatis akan merubah geopolitik Timur Tengah.

Bukan tidak mungkin dengan terwujudnya normalisasi itu akan membuka sebuah lembaran baru antara Israel dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Hal itu pun diakui oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen yang menyebutkan jika perdamaian dengan Arab Saudi berarti perdamaian dengan dunia Muslim yang lebih luas.

Lantas, dengan latar belakang Israel yang kerap kali berkonflik dengan negara-negara Muslim, mengapa Arab Saudi bersedia untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel?

Arab Saudi Cari Aman?

Normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel tak lepas dari peran AS sebagai sekutu lama kedua negara yang terletak di Timur Tengah. Bukan sebuah rahasia lagi jika negeri Paman Sam punya kepentingan besar akan tercapainya kesepakatan Saudi dan Israel.

Dalam kepentingan Joe Biden sebagai Presiden AS, dia tampaknya ingin mendulang popularitas jelang Pemilu AS tahun depan jika berhasil berperan dalam perdamaian antara Saudi dan Israel.

Namun, lebih dari itu, kepentingan AS di Timur Tengah jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan Biden pribadi.

AS tampaknya memiliki indikasi sedang melakukan distribution of power di kawasan Timur Tengah dengan mendamaikan Saudi dan Israel yang merupakan dua sekutu terpenting mereka di Timur Tengah.

Paman Sam yang selama ini memiliki hegemoni di Timur Tengah tampaknya mulai khawatir ketika Arab Saudi di bawah kepemimpinan MbS mulai dekat dengan Tiongkok. Hal itu yang tampaknya menjadi alasan AS melunak ke Iran terkait pengembangan nuklir mereka.

Dengan melunaknya AS terkait program nuklir Iran, hal ini akan menjadi sebuah ancaman bagi Saudi yang merupakan rival Iran.

Iran kiranya menjadi senjata AS untuk menekan Saudi untuk kembali mendekat ke mereka dan perlahan meninggalkan Tiongkok.

Taktik AS ini tampaknya cukup berhasil membuat Saudi kembali mendekat ke mereka. Arab Saudi pun menyertakan syarat pakta pertahanan dari AS agar mereka setuju menormalisasi hubungan dengan Israel.

Saudi akan mendapatkan jaminan perlindungan keamanan penuh jika diserang dari luar, terutama dari Iran yang memiliki senjata nuklir, meskipun Saudi dan Iran sudah menormalisasi hubungan diplomatik.

Selain itu, Saudi juga menyertakan syarat agar AS membantu pengembangan nuklir. Di tahap ini, Saudi tidak meminta ahli dari AS untuk membangun reaktor nuklir, namun Saudi akan menyediakan lahan sedangkan operatornya adalah AS.

MbS Pemenangnya?

Dalam proses negosiasi terkait normalisasi hubungan diplomatik Arab Saudi dan Israel, MbS cukup cerdik memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin de facto Arab Saudi.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Arab Youth Survey belum lama ini, hanya 2 persen kaum muda Saudi yang setuju dan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni Emirat Arab dan Mesir yang mencapai angka 75 dan 73 persen, yang mana kaum mudanya mendukung hubungan diplomatik dengan Israel.

Meskipun ide tentang normalisasi dengan Israel tidak populer di dalam negeri, MbS dengan rezim kekuasaan mutlaknya berhasil mengabaikan ketidaksetujuan publik asalkan terdapat keuntungan bagi Kerajaan Saudi.

Dengan begitu, tak berlebihan kiranya jika perjanjian normalisasi Saudi dan Israel ini dinilai demi kepentingan MbS.

Apalagi, konteksnya semakin menarik apabila menyadari bahwa Arab Saudi adalah pusat peradaban Islam saat ini. Dengan negatifnya sentiment terhadap Israel, bukankah seharusnya terjadi resistensi dari masyarakat terhadap usaha normalisasi dengan Israel?

Bertolak dari keganjilan tersebut, kita dapat membuat hipotesis berikut. Dengan kekuasaan MbS yang terbilang mutlak, ia tampaknya berhasil menciptakan kondisi agar masyarakat Arab Saudi tunduk terhadapnya.

Singkatnya, ini adalah praktik yang menempatkan rasa takut di atas rasa cinta. Praktik itu adalah strategi kekuasaan yang begitu tua. Kita misalnya dapat menemukannya dalam buku Il Principe karya Niccolo Machiavelli yang terbit pada tahun 1532.

Salah satu nasihat Machiavelli dalam Il Principe berbunyi: “Manusia akan membela orang yang mereka takuti, dibanding yang mereka cintai. Rasa takut tidak akan pernah gagal”.

Machiavelli menambahkan bahwa cinta adalah kuasa itu sendiri, sedangkan ketakutan adalah buah dari kekuasaan.

Hal itu seakan menekankan cara bagaimana MbS mempertahankan kekuasaannya sebagai pemimpin de facto Arab Saudi dengan tidak memperdulikan ketidaksetujuan masyarakatnya terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.

Menarik untuk melihat berhasil atau tidaknya skenario yang direncanakan MbS terkait normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel. (S83)

Kita yang ribut, yang seneng malah yang lain?

Publik dan warganet beberapa waktu lalu dibuat ramai oleh foto dan video sejumlah politisi dan pejabat Indonesia yang berfoto bersama Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), usai melaksanakan haji pada Juni 2023 lalu.

Beberapa di antaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Publik pun ramai memperdebatkan siapa yang paling “disukai” oleh keluarga kerajaan Saudi.

Hmm, siapa ya yang paling disukai oleh Arab Saudi? Penting nggak tuh buat diperdebatkan?

PinterPolitik.com

“I, started in lobbies, now parley with Saudis” – JAY-Z, “Marcy Me” (2017)

Siapa yang tidak senang dan bangga bila bisa bertemu dengan pangeran kerajaan? Hampir semua orang pasti merasa bahagia untuk bisa merasakan pengalaman tersebut.

Mungkin, inilah mengapa Cinderella begitu ingin menghadiri pesta dansa yang digelar oleh pihak kerajaan. Di sanalah, Cinderella akhirnya bisa melihat setampan apa sang pangeran.

Namun, Cinderella bukanlah satu-satunya gadis yang memiliki mimpi demikian. Banyak gadis biasa lainnya memiliki mimpi yang sama, yakni untuk bisa bertemu dan berdansa dengan sang pangeran yang terkenal tampan.

Inipun juga termasuk saudari-saudiri tiri Cinderella yang kerap kali mendapatkan perlakuan lebih istimewa dari sang ibu tiri. Ketika mereka begitu didukung untuk menghadiri pesta dansa tersebut, sang ibu tiri malah menyuruh Cinderella untuk tetap tinggal di rumah.

Alhasil, Cinderella hanya bisa bersedih sembari menunggu keajaiban datang di kamar kecilnya. Tanpa disangka, bantuan dari sang ibu peri pun datang. 

Dengan sihir ibu peri, Cinderella pun bisa mengenakan gaun yang indah, sepatu kaca yang berkilau, dan kereta kencana yang mewah untuk menghadiri pesta dansa kerajaan.

Namun, keajaiban pertemuannya dengan sang pangeran hanya berakhir sementara. Pada pukul 12 malam, Cinderella harus kembali dan meninggalkan keajaiban itu.

Mungkin, rasa bahagia untuk bertemu dengan pangeran ini tidak hanya ada di dunia dan kisah dongeng, melainkan juga di dunia nyata. Bagaimana tidak? Sejumlah politisi beberapa waktu lalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Politisi-politisi tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan sebagainya.

Foto Anies yang bersalaman langsung dengan MBS, misalnya, diunggah oleh media resmi pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency (SPA). Di salah satu unggahan, juga terlihat Ganjar yang sedang duduk mengikuti acara penyambutan para pemimpin Islam yang telah melaksanakan haji beberapa waktu lalu.

Foto-foto itu seakan-akan begitu penting karena mendapatkan banyak perhatian dari para warganet. Karena respons yang begitu ramai, sejumlah pertanyaan kemudian muncul.

Mengapa sosok MBS dianggap begitu penting bagi para bakal calon presiden (bacapres) ini? Sebagai pemimpin eksekutif negara yang terletak di Timur Tengah, mengapa MBS di Arab Saudi dianggap signifikan?

“Sang Pelindung Makkah dan Madinah”

Secara tidak langsung, dengan letak dua kota suci Islam yang terletak di wilayahnya, Arab Saudi semacam memiliki “privilese” untuk mempengaruhi situasi sosial dan politik di negara lain. Ini juga membuat Arab Saudi memiliki daya untuk mempengaruhi hubungan luar negerinya dengan negara-negara lain.

Bila membicarakan haji, Arab Saudi jelas menjadi negara utama yang mendominasi diskursus. Bagaimana tidak? Dua kota suci utama dalam Islam – Makkah dan Madinah – terletak dalam wilayah kedaulatannya.

Bisa dibilang juga, Arab Saudi-lah yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kuota haji setiap negara. Topik ini pula yang kerap menjadi bahan negosiasi dan diplomasi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi.

Namun, privilese dua masjid suci – Masjidil Haram dan Masjid Nabawi – ini bukanlah hanya perihal daya tawar nyata dalam berdiplomasi. Ini juga berkaitan bagaimana akhirnya Arab Saudi memiliki kekuatan lunak (soft power) untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh negara lain.

Seperti yang dijelaskan oleh Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics, berbeda dari kekuatan keras (hard power) seperti senjata dan kemampuan militer yang berbicara soal bagaimana negara A membuat negara B menuruti kemauan A, soft power lebih menekankan pada bagaimana A membuat B menginginkan hal yang sama dengan A.

Nye pun menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk memperkuat soft power sebuah negara. Beberapa di antaranya adalah budaya dan politik luar negeri negara tersebut.

Dalam hal ini, Arab Saudi bisa semacam memanfaatkan dua masjid tersuci dalam Islam ini sebagai sumber soft power-nya. Mengacu ke Chris Chaplin dalam tulisannya yang berjudul Imagining the Land of the Two Holy Mosques: The Social and Doctrinal Importance of Saudi Arabia in Indonesian Salafi Discourse, Tanah Dua Masjid Suci ini kerap menjadi bayangan imajiner atas kombinasi antara masa depan keagamaan dan kejayaan masa lalu.

Soft power inilah yang akhirnya sempat diinginkan juga oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Alain Gresh menyebut hubungan yang terjalin antara RRT dan Arab Saudi ini sebagai diplomasi haji.

Mengacu ke tulisan Gresh yang berjudul Hajj Diplomacy, RRT yang sebelumnya sempat menihilkan ibadah haji setelah Revolusi Kebudayaan 1949 akhirnya merasa kembali membutuhkan Arab Saudi sejak tahun 1979 – apalagi RRT di bawah pemerintahan komunis semakin dipertanyakan di antara kelompok Muslim global, khususnya terkait isu Uighur.

Bukan tidak mungkin, soft power inilah yang juga diiginkan oleh Anies dan Ganjar untuk merebut hati pemilih Muslim di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Layaknya apa yang didapatkan Tiongkok melalui hubungan baiknya dengan Arab Saudi, Anies-Ganjar bisa saja mendapatkan semacam legitimasi di tingkat tertentu melalui soft power yang dimiliki oleh negara yang dipimpin oleh MBS itu.

Namun, apakah hanya karena itu? Mungkinkah soft power ini juga menguatkan Arab Saudi? Apa mungkin justru MBS butuh Anies dan Ganjar juga? 

MBS Justru Butuh Anies-Ganjar?

Dalam hubungan antar-negara, sudah menjadi hal umum bahwa kepentingan turut mendasari berbagai kebijakan luar negeri. Acara penyambutan terhadap para pemimpin dan pejabat negara-negara Islam bukan tidak mungkin juga berhubungan dengan kepentingan nasional yang perlu dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi.

Arab Saudi merupakan negara yang berdiri di atas legitimasi Islam – yang mana diperkuat oleh kerja sama antara keluarga Al-Saud (kerajaan) dan Al-Sheikh (ulama). Kepentingannya adalah agar legitimasi tetap terjaga sehingga otoritas pemerintah tetap eksis.

Setidaknya, inilah yang dijelaskan oleh Neil Quilliam dan Maggie Kamel dalam tulisan mereka yang berjudul Modernising Legitimacy: Saudi Strategies. Bagaimana cara keluarga Al-Saud mempertahankan otoritas mereka? Jawabannya adalah dengan menggunakan Islam sebagai kekuatan penggerak.

Ini dilakukan dengan mandat (credentials) Islam. Tidak hanya digunakan dalam konteks domestik, identitas Islam sebagai dasar legitimasi juga digunakan oleh pemerintah Arab Saudi di tingkat internasional.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa legitimasi monarki absolut Arab Saudi sempat terancam oleh kekuatan-kekuatan asing. Kehadiran Republik Islam Iran – dengan Revolusi Iran pada 1979 – menjadi salah satu penantang terbesar bagi legitimasi Arab Saudi.

Bisa jadi, diskursus identitas Islam ini juga digunakan melalui acara penyambutan pemimpin dan pejabat negara-negara Islam setelah pelaksanaan haji kemarin. Kehadiran MBS bisa dipahami sebagai bagaimana keluarga kerajaan memegang peran sentral dalam pelaksanaan haji yang dilakukan oleh para pejabat negara-negara lain.

Dalam perspektif konstruktivisme di studi Hubungan Internasional (HI), negara akan bertindak – layaknya dalam sebuah masyarakat – sesuai peran dan identitas yang mereka bangun. Mudahnya, mengacu pada Sarina Theys dalam tulisannya Introducing Constructivism in International Relations Theory, hubungan antarnegara dibangun berdasarkan makna (meaning) yang diberikan dalam interaksi antarnegara.

Arab Saudi, misalnya, dengan menempatkan identitas Islam sebagai kekuatan penggerak dan legitimasi secara tidak langsung membuat negara atau masyarakat di luar Arab Saudi bertindak layaknya identitas yang dimainkan oleh pemerintah Arab Saudi – yakni bagaimana negara itu membangun diskursus nilai dalam Islam.

Dengan begitu, Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia juga melihat bagaimana peran sentral Kerajaan Arab Saudi dalam membentuk diskursus Islam secara global. Secara tidak langsung, kemunculan foto dan video MBS bersama Anies, Ganjar, dan Puan pasca-ibadah haji menjadi penguat identitas dan legitimasi kerajaan.

Pada akhirnya, di saat publik Indonesia ramai memperdebatkan soal Anies atau Ganjar yang lebih dekat dengan kerajaan, legitimasi MBS dan pemerintah Arab Saudi justru semakin kuat dengan pengaruhnya yang semakin mengakar di Indonesia – seiring publik semakin sering melibatkan Arab Saudi dalam diskursus politik domestik. 

Namun, semuanya pun kembali ke masing-masing insan Indonesia – soal narasi politik mana yang penting dan mana yang tidak menjelang kontestasi Pilpres 2024. Mungkinkah beberapa dari kita hanya menjadi “Cinderella” yang berangan-berangan bertemu dengan “sang pangeran”? (A43)

PinterPolitik.com

Eksodus para pemain bintang sepak bola Eropa ke Saudi Pro League (SPL) tidak lepas dari intervensi yang dilakukan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). 

Intervensi yang dimaksud adalah gelontoran dana dari lembaga investasi milik pemerintah Arab Saudi yang dipimpin sang putra mahkota, yakni Public Invesment Fund (PIF) yang mengakusisi 80 persen saham empat klub besar SPL. Empat klub tersebut adalah Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal, dan Al Nassr. 

Dengan gelontoran dana yang seakan tidak terbatas jumlahnya, menjadikan empat klub tersebut dapat mendatangkan para pemain yang sebelumnya berkarier di liga-liga top Eropa dengan tawaran gaji yang nilainya fantastis. 

Cara yang dilakukan Arab Saudi dalam rencana pengembangan sepak bola mereka sekarang, tampak serupa dengan yang dilakukan Tiongkok pada periode 2015 hingga 2020, yang kemudian jamak dinilai sebagai contoh kesalahan dalam rencana pengembangan sepak bola. 

Well, mengapacara yang dilakukan Tiongkok tersebut dinilai sebagai contoh kesalahan pengelolaan sepak bola? 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Soccer Dream Xi Jinping Gagal Total?, pemerintah Tiongkok saat itu menyediakan mekanisme bagi klub Chinese Super League (CSL) untuk menggelontorkan dana demi memboyong pemain-pemain liga top Eropa untuk menaikkan pamor dan kualitas sepak bola Tiongkok, yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada pendapatan negara dan citra politik pemerintahan Xi Jinping. 

Namun, ketika Pandemi Covid-19 melanda dan negara dalam kondisi krisis, hal itu membuat klub-klub CSL tersebut mengalami masalah finansial hingga menyebabkan klub tidak dapat membayar gaji dari para pemain bintang mereka. Akhirnya, para pemain itu memilih hengkang dan membuat sepak bola Tiongkok mengalami kemunduran. 

Berkaca dari contoh tersebut, sifat negara nondemokratis seperti Tiongkok dan Arab Saudi yang ingin memiliki kendali di segala sektor kehidupan masyarakat dinilai sebagai sebuah kesalahan jika terkait dengan rencana pengembangan sepak bola. 

Hal itu dikarenakan, mencampuradukkan rencana pengembangan sepak bola dengan politik dapat membuat dampak positif perkembangan sepak bola hanya bersifat sementara. 

Beda halnya dengan apa yang dilakukan negara no–demokratis, dalam pengelolaan kompetisi sepak bola di negara-negara demokratis seperti di Eropa dan Amerika Serikat (AS), minimnya intervensi negara membuat perkembangan sepak bola menjadi lebih sustainable dan menimbulkan sebuah kompetisi olahraga yang sehat. 

Lantas, dengan karakteristik yang sama sebagai negara non-demokratis, benarkah Arab Saudi akan mengulangi kesalahan dalam merencanakan pengembangan sepak bola yang dilakukan Tiongkok?

“Investasi” Keliru? 

Sistem pemerintah yang non–demokratis dan cenderung otoriter sering dikatakan menjadikan olahraga sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Tak terkecuali sepak bola.  

Sepak bola acap kali dijadikan sebagai alat politik sebuah pemerintahan untuk mencapai tujuan politik mereka. 

Natalie Koch dalam publikasinya yang berjudul Sport and Soft Authoritarian Nation-building menjelaskan rezim otoriter yang lunak telah lama tertarik menjadikan olahraga elite dan massal sebagai strategi alat untuk mendapatkan rasa hormat dan legitimasi di panggung global. 

Karakteristik dari rezim tersebut adalah dengan tidak mengandalkan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. 

Namun, mereka lebih mengedepankan dengan strategi persuasif, yang salah satunya dilakukan dengan menjadikan olahraga sebagai alat politik mereka dengan dalih sebuah investasi. 

Dengan dijadikannya olahraga menjadi strategi politik rezim otoriter, membuat liga domestik negara non–demokratis yang melibatkan terlalu jauh campur tangan pemerintah menjadi tidak terlalu kompetitif dibandingkan liga domestik negara demokratis. 

Ignacio Lago, Carlos Lago-Peñas, dan Santiago Lago-Peñas dalam tulisan yang berjudul Democracy and Football menjelaskan tingkat kompetitif liga domestik tim-tim di negara demokrasi yang membebaskan pengelolaan investasi sepak bola mereka ke mekanisme pasar lebih baik dibandingkan negara non–demokrasi. 

Dengan begitu, iklim persaingan dalam liga diyakini akan menjadi lebih sehat dan kompetisi liga domestik akan semakin menarik. 

Dalam ekonomi, hal tersebut dikenal dengan konsep laissez faire yang artinya biarkan berbuat, biarkan terjadi, dan biarkan setiap orang berbuat sekehendak hati. Frasa ini digunakan oleh fisiokrat di abad ke-18, sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. 

Pandangan laissez faire menyatakan kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan, melainkan bersandar pada sistem pasar. Laissez faire juga menyebut pemerintah tidak boleh memberi hak khusus dalam sebuah bisnis. 

Dalam konteks Arab Saudi, campur tangan MbS dengan dalih bentuk investasi yang dilakukan pemerintah saat ini dalam sepak bola mereka menjadi salah satu contoh karakteristik rezim otoriter yang lunak. 

Gelontoran dana investasi pemerintah disertai dengan campur tangannya dalam urusan sepak bola membuat klub-klub liga domestik mereka menjadi kaya raya dalam waktu cepat hingga  mampu menggoda pemain-pemain liga top Eropa dengan tawaran gaji yang fantastis untuk rela merumput di liga yang tidak sekompetitif di Benua Biru. 

Sang Putra Mahkota tampaknya sadar ada beberapa pemain top Eropa yang sudah tidak lagi mementingkan tingkat kompetitif sebuah liga, tapi lebih mementingkan gaji karena memasuki akhir masa kejayaan karier mereka. 

Namun, kedatangan para pemain bintang yang diharapkan meningkatkan kualitas sepak bola mereka tampaknya tak bisa secara instan dirasakan dampaknya. 

Liga domestik dengan campur tangan pemerintah seperti yang terjadi di Arab Saudi saat ini kiranya belum dapat menyaingi tingkat kompetitif liga yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah seperti di Eropa atau bahkan di AS. 

Liga sepak bola domestik AS, yakni Major League Soccer (MLS) juga terus dengan membebaskan iklim investasi terhadap klub. 

Seharusnya, jika MbS ingin menjadikan SPL sebagai daya tarik bagi kepentingan negara, investasi yang dilakukan PIF bukan hanya terhadap empat klub saja. 

Itu dikarenakan, keistimewaan khusus yang diberikan berpotensi menimbulkan kesan monopoli kompetisi.

Lalu, meskipun memiliki kesamaan dengan Tiongkok yang merupakan negara dengan karakteristik nondemokratis, mengapa Arab Saudi disebut-sebut harus mencontoh MLS di AS yang meminimalisir campur tangan pemerintah dalam sepak bola dibandingkan CSL di Tiongkok?

MLS Harusnya Panutan MbS? 

Sepak bola di AS sejatinya bukanlah olahraga yang populer. Rakyat AS lebih identik dengan olahraga basket dan bisbol yang juga sudah membesarkan nama AS di mata dunia. 

Namun, berkat pengelolaan yang dilakukan dengan profesional, sepak bola AS kini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu olahraga yang semakin populer di sana.

Ini seolah menjadi bukti dengan minimnya campur tangan pemerintah dalam urusan sepak bola, iklim investasi menjadi sehat sehingga pada akhirnya berdampak pada kualitas pemain dan kompetisi itu sendiri. 

Josh Gans dalam tulisannya yang berjudul Call It Soccer: The Rise of The World’s Game in The United States menjelaskan MLS sebagai liga kasta tertinggi di negara itu juga awalnya berinvestasi pada pemain bintang dari liga-liga Eropa. 

Namun, hal itu dimaksudkan demi meningkatkan kualitas liga, serta berfungsi sebagai teknik pemasaran yang berguna mengubahnya menjadi kompetisi yang jauh lebih terhormat tanpa embel-embel politik di belakangnya. 

Ihwal itu sangat penting untuk perkembangan dan popularitas permainan sepak bola modern dan profesional. 

Selain itu, sepak bola AS juga fokus dengan perkembangan pemain. Contohnya adalah program MLS Next, yang sebelumnya dikenal sebagai United States Development Academy, sebagai liga pemuda yang bertanggung jawab atas perkembangan ini. 

Para pemain muda ini didorong dan diberikan jalur yang realistis untuk pindah ke Eropa dan mencoba menjadikannya sebagai pemain sepak bola, sebuah alternatif selain berkuliah.

Lalu, akankah MbS akan menyadari hal itu? Atau justru liga sepak bola Arab Saudi hanya akan mengulangi kesalahan liga sepak bola Tiongkok? (S83)

PinterPolitik.com

“Just because you do not take an interest in politics doesn’t mean politics won’t take an interest in you. ” ― Pericles

Momen kepindahan Cristiano Ronaldo ke klub Arab Saudi, Al Nassr FC, sangatlah menghebohkan. Pertama, ini tentu soal nilai kontrak Ronaldo yang mencapai US$214 juta per tahun – sekitar Rp3,3 triliun per tahun. Artinya, Ronaldo akan dibayar Rp6,3 juta per menit. 

Angka itu bahkan belum semuanya. Jika Ronaldo setuju mempromosikan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030, pemain yang juga dijuluki CR7 itu akan mendapatkan tambahan US$200 juta lagi. Fantastis.

Bukan hanya soal nilai kontrak yang membuat kepindahan Ronaldo sangat menarik untuk dibahas, melainkan juga karena dimensi politik di baliknya. 

Melansir berbagai pemberitaan, salah satu faktor utama kepindahan Ronaldo ke Al Nassr adalah, karena transfer ini didukung sepenuhnya oleh Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS. 

MBS sendiri adalah anggota kehormatan klub Al Nassr bersama dengan saudara-saudaranya. MBS disebut sebagai “the man behind” kepindahan Ronaldo. 

Transfer Ronaldo adalah Marketing 

Jika dirasionalisasi, kepindahan Ronaldo ke Saudi membuat negara ini menjadi pusat perhatian utama dunia. Ini sejalan dengan misi MBS untuk mengubah arah negara tersebut menjadi lebih terbuka dan mentransformasi ekonomi negara ke industri selain minyak. Ronaldo dipercaya akan membuat misi MBS mengubah Saudi menjadi lebih cepat terwujud. 

Melihatnya dari kacamata marketing, selaku sosok dengan pengikut Instagram terbanyak di dunia (539 juta), kepindahan Ronaldo tentunya dapat meningkatkan brand value Arab Saudi. Buktinya dapat dilihat dari peningkatan drastis pengikut Instagram Al Nassr – dari yang mulanya 500 ribu menjadi 12,4 juta.

Mateso Bashingwa dalam penelitiannya Popular Culture and Photographic Meaning: The Study of Cristiano Ronaldo as a Brand, menemukan bahwa menjadikan Ronaldo sebagai brand tidak hanya berdampak pada penggemar sepak bola tetapi juga pada penjualan produk olahraga.

Menurut Bashingwa, pengaruh kuat itu muncul karena Ronaldo memiliki lima dimensi personalitas yang kuat, yakni (1) sincerity: rendah hati, jujur, tulus, dan ramah; (2) excitement: menggairahkan, bersemangat, menyenangkan, dan inovatif; (3) competence: dapat dipercaya, serius, dan sukses; (4) sophistication: kelas atas dan menawan; serta (5) ruggedness: luar ruangan dan tangguh.

Misi Politik MBS

Sebagaimana diketahui, Saudi memang lebih dikenal dengan status sebagai negara produsen minyak yang menjadi pusat agama Islam. Saat MBS berkuasa, ia mencoba mendiversifikasi ekonomi Saudi agar tidak bergantung pada minyak. 

MBS menggariskan apa yang disebut sebagai Saudi Vision 2030. Ini adalah framework strategis untuk mengurangi ketergantungan Saudi dari minyak melalui keterbukaan untuk investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Tak heran kemudian, Saudi di bawah MBS menjadi lebih lunak dalam konteks hukum agama dan oleh beberapa pihak dianggap menjadi makin sekuler. 

Perempuan, misalnya, kini diperbolehkan menyetir kendaraan sendiri dan boleh menonton konser berbaur dengan laki-laki. Pantai-pantai dengan resort mewah di Saudi juga kini membolehkan orang untuk memakai bikini. Demikian pun dengan aturan-aturan lainnya soal pakaian dan lain sebagainya. 

Tidak berhenti di sana, dalam konteks agama perubahan signifikan juga terlihat. Sejak tahun 2018 lalu, telah ada pembicaraan antara otoritas Saudi dengan Vatikan dan perwakilan Gereja Katolik Prancis terkait wacana pendirian gereja di Arab Saudi. 

Hal serupa terjadi pula dengan Gereja Evangelis di tahun 2021 yang juga membuka wacana pendirian gereja di Saudi. Sebagai catatan, di Saudi dipercaya terdapat setidaknya 1,8 juta warga Kristen yang menjalankan aktivitas keagamaannya secara sembunyi-sembunyi. 

Jika pembangunan gereja ini terjadi, maka Saudi akan mengikuti jejak Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) yang telah lebih dahulu terbuka pada aktivitas agama-agama lain. Bukan rahasia pula, MBS memang dipercaya menyontek cara Qatar dan UEA dalam pembangunan ekonomi untuk keluar dari ketergantungan minyak yang berefek ke sektor-sektor lain.

Dengan demikian, kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr sekiranya memiliki nuansa yang sama dalam upaya meningkatkan brand value Saudi sebagai negara yang punya geliat ekonomi di luar minyak. 

Akan ada banyak orang yang tertarik untuk datang ke Saudi untuk menonton pertandingan Ronaldo. Atensi masyarakat dunia juga meningkat pada sepak bola Saudi dan pada Saudi sebagai negara. 

Secara bisnis, investasi, arus pariwisata, dan lain sebagainya, tentunya akan ada timbal balik yang besar bagi Saudi. Apalagi jika Ronaldo ikut kampanye dan Saudi berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. (R53)

PinterPolitik.com

Belakangan ini perbincangan tentang Arab Saudi yang semakin “liberal” mulai jadi topik yang lumayan umum di masyarakat.

Salah satu berita terbarunya adalah laporan yang dibuat media The National yang menyebutkan menjelang tahun baru 2023 kemarin tidak ada lagi pemisahan antara perempuan dan laki-laki di bagian bea cukai Bandara Internasional King Khalid Riyadh.

Mayoritas di antara penumpang perempuan itu juga terlihat tak mengenakan cadar, beberapa bahkan tak memilih memakai pakaian abaya.

Yap, ini hanya jadi salah satu contoh bahwa transformasi Saudi menjadi negara yang lebih moderat adalah hal yang nyata. Beberapa waktu lalu dunia juga dihebohkan dengan keputusan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), mengizinkan kaum perempuan menyetir mobil sendiri. Kemudian, yang tidak kalah uniknya juga video perempuan berpakaian bikini di pantai Saudi.

Di Indonesia sendiri, mungkin respons yang muncul dari mayoritas masyarakat kita adalah mereka menyayangi fenomena tersebut, ini karena Saudi selalu diidentikkan sebagai negara kelahiran agama Islam.

Beberapa orang mencoba menjawab fenomena ini. Salah satu pendapat yang paling populer adalah Saudi kini tengah mencoba melepas ketergantungannya pada minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi. Nah, untuk wujudkan ini, MBS perlu membuat negaranya menjadi moderat agar dilirik para investor dan turis internasional.

Akan tetapi, apakah pendapat itu sepenuhnya benar?

Minyak Saudi Tak Pernah Jadi Kekhawatiran?

Sejumlah perbincangan di internet yang umumnya muncul dari kalangan aktivis lingkungan kerap menyebutkan minyak bumi adalah sumber daya alam (SDA) yang terbatas dan tidak bisa terus kita andalkan sebagai sumber energi utama.

Secara sekilas, hal ini terdengar masuk akal karena minyak bumi yang kita gunakan disebut berasal dari fosil, sementara fosil sendiri butuh waktu jutaan tahun agar berubah bentuk menjadi minyak bumi yang bisa kita gunakan. Dan dari pandangan ini, beberapa sumber menyebutkan bahwa cadangan minyak bumi di Saudi mungkin hanya akan bertahan 60 tahun saja.

Namun, pemahaman kita tentang persediaan minyak bumi Saudi ternyata bisa saja keliru, dan mungkin sengaja dibuat demikian.

Matthew R. Simmons dalam bukunya Twilight in the Dessert, menyebutkan bahwa kemampuan Saudi dalam memproduksi minyak ketika awal tahun 2000-an sempat mengagetkan para pegiat minyak bumi, karena sebelumnya sempat diprediksi bahwa setelah “meledak” ekspor minyak pada tahun 1970 sampai 1980-an produksi minyak Saudi justru disebut akan menurun.

Sebagai salah satu upaya untuk menjawab misteri tersebut, John Kemp dalam tulisannya Saudi Arabia’s oil reserves: how big are they really?, menduga bahwa data persediaan minyak bumi Saudi yang dari tahun ke tahun diumumkan ke publik adalah data yang tercampur antara deposit minyak bumi yang terbukti dan minyak bumi yang tidak terbukti.

Penjelasan singkatnya, deposit minyak bumi terbukti adalah jumlah minyak yang dapat diekstrak secara aman berdasarkan kondisi kemajuan teknologi, pengetahuan, dan situasi ekonomi yang berlaku pada saat itu, dengan tingkat kepastian 90 persen. Sementara, deposit minyak bumi yang tidak terbukti adalah minyak yang diperkirakan ada dan dapat diperoleh secara komersial dengan probabilitas minimal 50 persen.

Kategori-kategori ini setiap tahunnya dapat berubah-ubah karena keadaan ekonomi dan kemajuan teknologi. Nah, berdasarkan pandangan ini, bila ada seseorang yang mengklaim “cadangan minyak hanya akan bertahan X tahun”, maka itu sebenarnya keliru. Pernyataan yang benar tentang cadangan minyak seharusnya adalah, “sisa minyak akan setara dengan X tahun sesuai kemampuan produksi saat ini”.

Oleh karena itu, pesimisme tentang cadangan minyak dunia secara umumnya adalah sesuatu yang perlu kita kritisi. Christopher McFadden dalam tulisannya Don’t worry, we’ll never run out of oil, bahkan dengan tegas mengatakan minyak bumi tidak akan pernah habis. Ini karena reservoar minyak bumi begitu beragam dan setiap kali kita menemukan teknologi baru, maka sumber minyak yang baru pun ditemukan.

Nah, kalau memang Saudi ternyata sebenarnya kemungkinan masih menyimpan banyak minyak bumi, kenapa mereka seakan mengakui bahwa minyak akan habis dan perlu cepat-cepat diversifikasi ekonomi?

Well, itu sepertinya akan jadi topik yang menarik untuk tulisan selanjutnya. Yang jelas, politik luar negeri Arab Saudi tidak akan pernah terlepas dari kepentingan minyak bumi dan dinamika minyak bumi itu sendiri adalah politik. (D74)

Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MBS) resmi dinobatkan jadi Perdana Menteri (PM) Arab Saudi yang baru pada hari Selasa, 27 September. MBS sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, posisi yang kini diisi adiknya, Khalid bin Salman. 

MBS sebelumnya sudah dianggap jadi pemimpin de facto Saudi. Perubahan yang ia bawa pun mendapatkan sorotan dunia karena merubah sejumlah hal fundamental, seperti membolehkan perempuan mengemudi dan perizinan penjualan minuman beralkohol.