Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #35
PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah laut menjelang subuh. Di kiri menjulang sebuah karang, di kanan karang lain yang sama besarnya. Arus menyeret, angin berganti arah, dan pendayung paham satu hal yang sederhana: menabrak karang mana pun berarti karam. Yang menyelamatkan bukanlah memilih salah satu karang, melainkan menguasai dayung.

Gambaran itu bukan hal baru bagi kita. Pada 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ketika republik masih sangat muda dan menghadapi blokade, Mohammad Hatta menamainya mendayung di antara dua karang. Dunia waktu itu terbelah antara Amerika dan Uni Soviet. Mestikah bangsa Indonesia, tanyanya, hanya memilih pro-Rusia atau pro-Amerika? Jawaban itu menjadi fondasi politik bebas aktif: Indonesia menolak menjadi objek dalam pertarungan orang lain, dan memilih tetap menjadi subjek yang menentukan sikapnya sendiri.

Hampir 80 tahun kemudian, lautnya sama, karangnya berganti rupa. Dua karang itu kini bernama kecerdasan buatan Amerika dan kecerdasan buatan Tiongkok. Yang satu menawarkan model tercanggih, modal raksasa, dan ekosistem riset yang memikat. Yang lain menawarkan harga yang sulit ditolak, kecepatan membangun, dan kehadiran yang lebih awal di lapangan. Keduanya datang dengan senyum, dan membawa tali yang tidak selalu kelihatan. Memilih satu berarti kekuatan instan hari ini, ditebus ketergantungan yang dalam pada hari esok.

Indonesia sudah berada di atas perahu itu, kadang tanpa sepenuhnya sadar. Peta jalan kecerdasan buatan nasional, dokumen setebal 179 halaman yang masih dibahas, ditulis dengan tangan dari kedua karang sekaligus: raksasa teknologi Tiongkok menyumbang gagasan, pemain besar Amerika mendekat, dan model bahasa kita dirintis bersama mitra dari India. Dokumen itu bahkan merekomendasikan dana kecerdasan berdaulat, dikelola dana kedaulatan negara yang mengelola ratusan miliar dolar aset, dengan target pembentukan menjelang akhir dekade ini. Inilah wajah bebas aktif di abad algoritme: tidak menolak siapa pun, tetapi tidak menyerahkan diri kepada siapa pun.

Para pengkaji menamai sikap ini lindung nilai teknologi: menyebar taruhan alih-alih memihak. Affabile Rifawan, peneliti hubungan internasional di Universitas Padjadjaran, mengajukannya dengan lebih menggugah. Indonesia dan Asia Tenggara, menurut dia, harus memilih: menjadi penonton, atau menjadi arsitek tatanan digital baru, dan rivalitas Washington dengan Beijing tidak boleh menentukan nasib dunia Selatan. Sebuah kajian dalam jurnal The Pacific Review menempatkan Indonesia di kelompok pelindung nilai sedang, sejajar Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sebab kemerdekaan, bahkan dalam bentuk algoritme, tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia selalu harus direbut dan dijaga.

Namun di sinilah jebakan paling halus menunggu, sebab karang yang sebenarnya bukanlah Amerika atau Tiongkok. Karang yang sebenarnya adalah ketergantungan. Jepang bersandar pada sebagian tumpukan kecerdasan Amerika, Singapura dan Uni Emirat Arab pun begitu, tanpa seketika menjadi koloni siapa pun. Kedaulatan kecerdasan tersusun lapis demi lapis: tanah, gedung, jaringan, awan, model, dan di dasar segalanya, kepingan silikon yang menyalakannya. Sebuah indeks yang disusun lembaga kajian pertahanan di Washington mencatat satu perusahaan saja memasok lebih dari separuh proyek kecerdasan berdaulat yang terlacak di dunia. Bagi negara berkembang, kesimpulannya pahit sekaligus membebaskan: berdaulat bukan berarti memutus semua ketergantungan, melainkan memilih lapisan mana yang dikuasai sendiri, dan menjaga agar pemasok selalu bisa diganti. Soalnya bukan siapa pemasok Anda, melainkan apakah Anda masih punya hak untuk berpindah.

Ada kabar lain, dan ia datang dari ruang mesin, bukan dari ruang rapat. Selama ini kita mengira perebutan kecerdasan adalah perebutan model tercanggih, padahal medannya diam-diam bergeser. Revolusi industri pertama menuntut batu bara, zaman minyak menuntut ladang minyak, dan zaman kecerdasan menuntut megawatt. Kita terbiasa menyebutnya ekonomi digital, padahal secara fisik ia mungkin industri paling rakus energi yang pernah diciptakan manusia, lebih dekat ke smelter dan kilang daripada ke aplikasi di telepon genggam. Di Amerika, antrean ke jaringan listrik sudah mengular bertahun-tahun, dan proyek raksasa membeku meski modal dan cipnya siap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah digital, energi lebih menentukan daripada algoritme.

Di sinilah kartu Indonesia berubah menjadi kartu mahal. Justru ketika Amerika kehabisan gardu, Indonesia menyatakan ambisi yang berani: 100 gigawatt tenaga surya pada 2034, lompatan yang setara dengan hampir menggandakan seluruh sistem kelistrikan nasionalnya. Para analis meragukan tenggatnya, bukan arahnya, dan keraguan itu beralasan. Tetapi arah anginnya jelas, sebab negeri ini berlimpah yang kini diburu dunia, yakni tenaga listrik, lahan, dan air. Vikram Sinha, CEO Indosat, mengingatkan bahwa daya saja tidak cukup: tanpa modal manusia, sebuah bangsa tidak akan pernah berdaulat. Model bisa dibeli, kartu grafis bisa disewa, awan bisa dipindahkan, tetapi ilmuwan tidak bisa diunduh. Bila talenta terbaik dibiarkan pergi, yang hilang bukan sekadar orang, melainkan kemampuan berpikir itu sendiri.

Dari sini lahir pembebasan dari satu kepercayaan yang menyandera kita, bahwa tidak bisa membuat cip berarti kalah. Singapura tidak menempa cip kelas tertinggi, Uni Emirat Arab dan Irlandia pun tidak, namun ketiganya menjadi magnet kecerdasan dunia. Tidak semua negara harus membuat mesin. Tetapi setiap negara harus menciptakan alasan mengapa mesin dunia datang ke negerinya. Mereka tidak menempa cip, mereka menciptakan gravitasi. Indonesia bisa menjadi tempat kecerdasan dunia dihitung dan disimpan, meski belum sanggup menempa kepingannya. Itu bukan kekalahan, itu pilihan posisi.

Maka memegang dayung sendiri bukan slogan. Ia berarti dana kedaulatan yang tidak berhenti membeli aset fisik, tetapi membiayai komputasi nasional, model dasar dalam bahasa kita, dan tata kelola data yang tunduk pada hukum kita. Ia bahkan berarti memperlakukan waktu komputasi sebagai aset berdaulat, sesuatu yang layak dimiliki sebuah bangsa seperti dahulu ia memiliki tambang dan pelabuhan. Ia berarti satu lembaga yang menimbang tiap kemitraan dengan satu pertanyaan: apakah ini menambah otak kita, atau sekadar menyewakannya? Setiap kerja sama sah, dengan satu syarat yang tak bisa ditawar, yaitu menambah kemampuan kita, bukan menggantikannya.

Di titik ini, ajaran Hatta perlu dinaikkan satu tingkat. Pada zamannya, yang dijaga netral adalah sikap negara. Di abad algoritme, negara bisa mengaku netral, tetapi awan komputasinya belum tentu netral, sistem operasinya belum tentu netral, dan rantai pasok cipnya jelas tidak netral. Non-blok sejati hari ini bukan lagi non-blok sikap, melainkan non-blok infrastruktur. Dahulu sebuah bangsa kehilangan wilayah karena kalah perang. Kini ia bisa kehilangan kebebasan tanpa kehilangan sejengkal tanah, cukup dengan menyerahkan lapisan yang menopang kecerdasannya. Benderanya tetap berkibar, lagunya tetap dinyanyikan, tetapi hak untuk memilih perlahan berpindah ke tangan orang lain.

Tekanan itu sudah terasa dari dua arah. Dari barat datang pakta dagang yang menuntut konsesi digital, dari utara datang tawaran membangun pusat kecerdasan bersama berskala kawasan. Keduanya menggoda, keduanya menyimpan harga. Bebas aktif tidak pernah berarti berdiam diri. Ia berarti memilih syarat, bukan memilih tuan.

Kembali ke perahu di tengah laut tadi. Subuh akan selalu tiba dengan dua karang di kiri dan kanan, dan yang berubah hanyalah nama karangnya. Pada 1948, Hatta menolak menjadikan kita satelit geopolitik dua adidaya. Pada zaman ini, tantangannya menolak menjadi satelit algoritmik. Bukan lagi soal memihak Washington atau Beijing, melainkan memastikan bahwa sebagian dari kecerdasan bangsa ini tetap beralamat di Indonesia. Di situlah dayung harus benar-benar ada di tangan kita.

Pada abad lalu, merdeka berarti memiliki tanah sendiri. Pada abad ini, merdeka berarti memiliki sebagian dari kecerdasan yang menjaga tanah itu.

Bagian kedua dari trilogi  ·  Bagian 1: Beijing Mengunci Kecerdasannya  ·  Bagian 3: Kolonialisme AI

Hak cipta dilindungi. Pengutipan tanpa izin merujuk ketentuan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

PinterPolitik.com

“Dengan penandatanganan Persetujuan Linggarjati ini sekarang, berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya” – Sutan Sjahrir, Ketua Delegasi Perjanjian Linggarjati 1947

Ini adalah pernyataan Sutan Sjahrir saat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Sjahrir memang menjadi kunci dari pertemuan yang hasilnya adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Indonesia menjadi bagian dari negara-negara persemakmuran Belanda.

Yang jelas, peristiwa ini adalah simpul posisi Sjahrir sebagai Perdana Menteri (PM) pertama Indonesia dan termuda di dunia kala itu karena usianya masih 36 tahun, serta sumbangsihnya yang besar untuk perjalanan negara ini sebelum akhirnya diberikan status sebagai Pahlawan Nasional.

Namun, selalu banyak cerita menarik di belakangnya – terutama bagaimana peliknya hubungannya dengan Soekarno di akhir masa hidupnya, di mana Sang Bung Besar itu menuduh Sang Bung Kecil Sjahrir sebagai salah satu dalang di balik upaya pembunuhannya lewat bom di Jalan Cendrawasih, Makassar, pada tahun 1962. Penasaran bagaimana kisahnya?

Mengenal Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Mohammad Rasad yang bergelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman dan ibunya bernama Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat.

Ayahnya adalah seorang penasihat Sultan Deli dan kepala jaksa di Medan. Sjahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus (Roehana Koeddoes) – aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.

Sjahrir kecil memulai pendidikannya di Europeesche Lagere School (ELS) atau setingkat sekolah dasar, kemudian masuk di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang setingkat dengan SMP.

Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di Algemeene Middelbare School (AMS). Ia disebut aktif dan ikut mendirikan Jong Indonesie yang menjadi salah satu kelompok yang berperan besar dalam Sumpah Pemuda 1928.

Setamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda pada tahun 1929 dan melanjutkan kuliahnya di fakultas hukum Universitas Amsterdam – sebelum akhirnya pindah ke Universitas Leiden.

Baca Juga: Pelopor Feminis Eksistensialis Bangsa

Di Belanda, Sjahrir berteman dengan Salomon Tas, seorang Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat. Dalam catatannya Souvenirs of Sjahrir yang diterjemahkan Ruth McVey, Sal Tas – demikian ia dipanggil – menyebutkan bahwa Sjarir tertarik dengan pemikiran sayap kiri karena kubu ini di Belanda kala itu adalah kelompok yang mendukung kaum nasionalis Indonesia, terutama dalam tujuan melepaskan diri dari kolonialisme.

Kisah tentang persahabatan Sal Tas dan Sjahrir ini juga menarik karena melibatkan romansa dengan seorang perempuan bernama Maria Duchateau yang kelak sempat menjadi istri Sjahrir di kemudian hari, walaupun saat itu si Maria ini adalah istri dari Sal Tas.

Di Belanda, Sjahrir juga bekerja di Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Ia juga bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

Kisah Sjahrir dan Hatta adalah beberapa contoh pemimpin Indonesia yang punya latar belakang pendidikan Barat, sehingga wawasan mereka tentang bernegara sedikit berbeda dibandingkan tokoh-tokoh yang hanya mengenyam pendidikan di Indonesia, misalnya Soekarno. Sal Tas menyebut Sjahrir tertarik pada sains dan sangat antusias dalam belajar dan berdiskusi – yang mana Soekarno sempat “mengkritik” kebiasaan diskusi Hatta dan Sjahrir ini.

Hatta dan Sjahrir sempat mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia karena menganggap organisasi tersebut sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh kelompok kiri komunis. Pada tahun 1931, Hatta meminta Syahrir pulang lebih dulu ke Indonesia untuk mengembangkan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-baru, sekalipun ia sebetulnya belum selesai kuliah. Sjahrir kemudian banyak terlibat di surat kabar Daulat Rakyat yang menjadi media PNI-baru.

Akibat aktivitas nasionalisnya, ia sempat ditangkap dan dibuang ke Boven Digul kemudian Banda Neira dan akhirnya ke Sukabumi oleh pemerintah Hindia Belanda, sebelum akhirnya Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Saat masa kekuasaan Jepang, beberapa sumber menyebutkan bahwa Soekarno, Hatta, dan Sjahrir berbagi peran dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Sjahrir disebut bergerak di bawah tanah dan cenderung resistan terhadap kekuasaan Jepang. Sementara, Soekarno dan Hatta cenderung kooperatif.

Ini salah satunya ditulis oleh Rudolf Mrazek dalam bukunya Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia. Sikap Sjahrir yang anti-Jepang membuatnya bisa lebih diterima oleh Belanda ketika masuk dalam perundingan-perundingan.

Baca Juga: Soekarno, Poliglot Musuh Belanda

Singkat cerita, Indonesia berhasil merdeka dan Sjahrir ditunjuk sebagai PM. Ia mengupayakan diplomasi dengan Belanda agar mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Namun, mispersepsi muncul karena pemberitaan media-media kala itu – utamanya media Belanda – yang menyebut Sjahrir “menjual” Indonesia kepada Belanda.

Hal ini menimbulkan penolakan dari kelompok oposisi yang berujung pada penculikan Sjahrir pada 26 Juni 1946 di Solo. Kelompok yang tergabung dalam Persatuan Perdjuangan ini menginginkan Tan Malaka untuk memimpin perjuangan Indonesia. Sjahrir kemudian dibebaskan setelah Soekarno membuat pidato lewat siaran radio.

Dinamika dan tekanan politik yang ada kala itu pada akhirnya membuat posisi Sjahrir sebagai PM berakhir pada tahun 1947. Ia kemudian lebih banyak terlibat dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibentuk untuk menjadi oposisi dari PKI.

Kebiasaan Sjahrir yang tertarik pada pengetahuan dan ruang diskusi pada akhirnya mempengaruhi cara pandang dan pendekatan politiknya. PSI yang dipimpinnya, misalnya, adalah partai kader yang bertumpu pada ruang-ruang diskusi. Pendekatan ini berbeda, misalnya, dengan PKI yang merupakan partai massa yang fokus kegiatannya adalah berbasis agitasi.

Banyak intelektual muda dan cendekiawan yang lebih tertarik pada gagasan Sjahrir. Anggota PSI juga merupakan keturunan keluarga berada dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, PSI tak bisa menjadi besar karena seret dalam merekrut anggota. Ini juga dapat terjadi karena ide tentang sosial demokrasi yang dibawa Sjahrir gagal ditransfer ke masyarakat bawah.

Senjakala Sang Perdana Menteri

PSI pada akhirnya dibubarkan Soekarno pada tahun 1960 akibat dituduh terlibat dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Pada tahun 1962, Sjahrir ditangkap atas tuduhan sebagai dalang percobaan pembunuhan terhadap Soekarno dalam aksi pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar. Tuduhan langsung dilontarkan kepada orang-orang Republik Persatuan Indonesia (RPI), yang merupakan terusan dari pemberontakan PRRI, dan berujung pada penangkapan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi.

Rudolf Mrazek menyebutkan bahwa ada desas desus tentang “Bali connection” – sebutan yang diberikan oleh Soebandrio, Kepala Badan Poesat Intelijen (BPI) terhadap kelompok rahasia yang merencanakan pembunuhan Soekarno dengan Sjahrir sebagai salah satu anggotanya. Lebih jauh, tuduhan kemudian mengarah kepada pimpinan-pimpinan PSI dan Masyumi, termasuk Sutan Sjahrir.

Baca Juga: Bila Indonesia Jadi Negara Serikat

Soekarno sendiri disebut percaya terhadap informasi dari BPI tersebut dan diungkapkan dalam otobiografinya yang disusun oleh penulis Amerika Serikat, Cindy Adams. Sjahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili.

Ia ditahan dan kondisi stres dalam penjara membuat tekanan darah tingginya memburuk. Ia akhirnya kena stroke saat ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo, Jakarta. Apalagi, di sana, Sjahrir ditempatkan pada sebuah kamar yang lembap yang persis di sebelah kamar mandi/toilet.

Hatta sebagai kawan lama Soekarno dan Sjahrir sempat meyakinkan sang presiden lewat sepucuk surat bahwa kepercayaannya pada dugaan BPI adalah salah. Hatta menyebut bahwa Sjahrir memang tidak segan menjadi oposisi yang keras dalam berpolitik tetapi, untuk mengikuti cara teror, itu adalah hal yang tak mungkin. Walaupun demikian, Soekarno tampaknya lebih mempercayai informasi intelnya.

Dalam penjara, kesehatan Sjahrir terus memburuk dan bahkan kiriman makanan dietnya dari rumah tidak boleh masuk sama sekali, demikian ditulis Rosihan Anwar dalam Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir. Beberapa sumber menyebut dirinya pernah jatuh pingsan pada suatu malam dan para tentara penjaga tak kunjung memberikan bantuan medis karena harus memerlukan izin dari Jaksa Agung.

Barulah di pagi harinya ia dibawa ke dokter tetapi putra Minang itu tak lagi bisa bicara. Hasjim Ning – pengusaha dan sahabat Sjahrir dan Soekarno menemui sang presiden dan memintanya untuk mengizinkan Sjahrir berobat keluar negeri. Meskipun awalnya ditolak, Soekarno akhirnya mengizinkannya berobat dengan catatan: “Jangan ke Belanda dan tetap sebagai tahanan politik.”

Istri Sjahrir, Siti Wahjunah alias Poppy, membawanya berobat pada 21 Juli 1965 ke Zurich, Swiss. Semua biaya pengobatan ditanggung oleh negara.

Sjahrir berada di Swiss hingga meninggal dunia pada 9 April 1966. Meski begitu, di hari meninggalnya, Soekarno meneken SK Presiden RI No. 76 Tahun 1966 yang isinya menyatakan Sutan Sjahrir sebagai Pahlawan Nasional.

Kisah Sjahrir adalah perjalanan panjang seorang pejuang bangsa yang tak takut mengeluarkan ide-idenya. Ini juga menggambarkan sengitnya politik kekuasaan di era-era awal kemerdekaan Indonesia.

Baca Juga: Buya Hamka: Tak Dendam Meski Dipenjara Soekarno

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Cucu dari Mohammad Hatta, Gustika Jusuf-Hatta, makin vokal mengkritik pemerintah lewat berbagai isu politik. Mungkinkah ini tanda kebangkitan trah Hatta di panggung nasional?

PinterPolitik.com

“Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.” – Mohammad Hatta

Cupin masih ingat bagaimana linimasa media sosial pada 17 Agustus itu mendadak riuh oleh satu unggahan sederhana. Di layar ponselnya, ia melihat Gustika Jusuf-Hatta mengenakan kebaya hitam dipadukan batik soblog, lalu menuliskan kalimat singkat yang membuatnya berhenti sejenak.

“Walau bukan Kamisan, pagi ini aku memilih kebaya hitam yang sengaja kupadukan dengan batik soblog…,” tulis Gustika. Cupin mengernyit, bukan karena heran pada busana itu, tapi pada pilihan kata yang terdengar lebih seperti refleksi sejarah daripada sekadar caption perayaan.

Di sekelilingnya, orang-orang membicarakan pesta kembang api, parade, dan konser kemerdekaan. Namun unggahan Gustika terasa seperti suara dari ruang lain—sebuah simbol keprihatinan yang jauh dari hingar bingar seremonial. Cupin membatin, seolah ada pesan yang sengaja disampaikan lewat keheningan.

Bagi sebagian orang, unggahan itu hanya fashion statement. Tetapi bagi Cupin, ia membaca ulang simbol kebaya hitam itu sebagai tanda warisan sunyi, yakni warisan dari Bung Hatta yang tak pernah mengandalkan retorika keras, melainkan refleksi tenang.

Sejak saat itu, Cupin mulai berpikir tentang istilah “trah Hatta” yang muncul dalam diskusi publik. Kata “trah” di Indonesia biasanya lekat dengan dinasti politik, tetapi dalam konteks Hatta, ia lebih terdengar seperti jalan intelektual yang jauh dari kursi kekuasaan.

Cupin kemudian teringat bahwa Hatta, sang wakil presiden pertama, pernah menulis panjang lebar tentang demokrasi kerakyatan, koperasi, dan pendidikan sebagai jalan bangsa. Mengacu pada buku Mohammad Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman dari Tempo, warisan terbesar Hatta adalah rasionalisme, bukan agitasi.

Namun, ketika Cupin melihat ke realitas politik kini, ia sadar betapa sunyinya gaung trah Hatta. Di saat trah politik lain tampil dengan mobilisasi besar-besaran, keturunan Hatta justru memilih berada di tepian, lebih sebagai simbol refleksi ketimbang pelaku politik aktif.

Pertanyaan pun mulai menggema dalam pikiran Cupin: mengapa warisan sebesar itu terasa tak berdaya di tengah politik yang riuh oleh figur karismatik? Apakah gagasan Bung Hatta masih punya ruang untuk relevan, atau justru makin terkikis oleh pragmatisme politik hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menanti “Kebangkitan” Trah Hatta

Cupin lalu membuka kembali catatan sejarah. Ia membaca Indonesia Today: Challenges of History karya Grayson Lloyd dan Shannon Smith, yang menjelaskan bagaimana dinasti politik di Indonesia bertahan karena mampu menggabungkan figur dengan mobilisasi massa.

Contoh paling gamblang adalah trah Soekarno. Ketika Soekarno dibuang Belanda pada 1933, ia tetap menulis, berkomunikasi, dan membangun tradisi agitasi. Putrinya, Megawati Soekarnoputri, melanjutkan warisan ini hingga menjadi Presiden RI kelima sekaligus pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Cupin tersenyum getir saat membaca jurnal Power Networks of Political Families in Southeast Asia: The Enduring Dynastic Influence in Democratic Contexts oleh Rahmad Hidayat. Di sana ditegaskan, dinasti politik bukan sekadar mempertahankan nama besar, tetapi juga menciptakan basis legitimasi yang efektif lewat loyalitas publik.

Lalu ada trah Soeharto. Anak-anaknya, seperti Tommy dan Titiek, memang tak pernah sesukses Megawati, tetapi jejak mereka di arena politik tetap jelas. Trah ini cenderung pragmatis, menggunakan kekuatan jejaring dan modal ekonomi untuk tetap relevan.

Namun, di titik inilah Cupin menemukan perbedaan besar. Trah Hatta tak memiliki tradisi agitasi atau manuver politik yang masif. Bung Hatta, bersama Sutan Sjahrir, menandai era politik yang berbasis pendidikan dan rasionalitas, sebagaimana dijelaskan Rudolf Mrázek dalam buku Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia.

Cupin merasa jalan sunyi itu membuat trah Hatta sulit menanamkan akar dalam politik elektoral. Bahkan, keturunan biologis Hatta seperti Gustika lebih memilih jalur aktivisme intelektual ketimbang kontestasi praktis.

Bagi Cupin, inilah yang membuat trah Hatta berbeda. Mereka bukan pewaris massa, melainkan pewaris gagasan. Namun, justru karena itulah mereka rentan diklaim pihak luar, dari Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, hingga Anies Baswedan, yang mana kerap mencomot gagasan Hatta untuk kepentingan politik masing-masing.

Fenomena ini membuat Cupin terdiam lama. Ia bertanya-tanya, jika gagasan Hatta bisa diklaim siapa saja, apa artinya trah biologis dalam konteks politik Indonesia? Bukankah trah tanpa mobilisasi massa akan mudah larut dalam riuh suara politik yang serba pragmatis?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Hatta is Hatta. You are you…”

Cupin mulai menyadari bahwa trah Hatta lebih mirip dengan “trah gagasan” ketimbang “trah biologis”. Mereka adalah penjaga simbol dan refleksi, bukan perebut panggung politik. Bahkan Gustika pernah berkata, “Hatta is Hatta, you is you. I’m a Hatta but I ain’t Bung Hatta,” seolah menegaskan bahwa setiap generasi harus menemukan suaranya sendiri.

Buku Mohammad Hatta: Jejak yang Melampaui Zaman kembali meneguhkan hal itu. Hatta dikenang bukan karena menciptakan dinasti keluarga, melainkan karena menanamkan ideologi ekonomi kerakyatan, koperasi, dan demokrasi berbasis pendidikan.

Cupin lalu membayangkan sebuah skenario alternatif. Bagaimana jika suatu hari lahir partai politik berbasis ide Hatta, yakni partai yang mengusung ekonomi rakyat, demokrasi deliberatif, dan pendidikan progresif?

Namun, Cupin segera ingat bahwa sistem politik Indonesia sangat kompetitif dan figur-sentris. Tanpa tokoh karismatik, gagasan sebesar apa pun sulit menggerakkan massa. Edward Aspinall dan Ward Berenschit dalam buku mereka Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia menyebutkan bahwa kelemahan utama demokrasi Indonesia adalah dominasi pragmatisme jangka pendek.

Cupin pun termenung. Ia sadar bahwa tanpa figur sentral, trah Hatta hampir mustahil menjadi kekuatan elektoral. Yang tersisa hanyalah jejak gagasan, simbol moral, dan refleksi sunyi yang tetap relevan bagi mereka yang mencari alternatif di luar hiruk-pikuk politik praktis.

Di titik inilah Cupin merasa bahwa “kebangkitan” trah Hatta bukanlah soal kegagalan, melainkan konsekuensi dari pilihan jalan. Mereka memang tak lahir untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk mengingatkan bahwa politik seharusnya tak pernah tercerabut dari akal sehat dan nilai-nilai kerakyatan.

Mungkin suara mereka tak akan pernah menjadi arus utama. Tetapi di tengah dunia politik yang riuh, keheningan itulah yang bisa jadi pengingat paling keras: bahwa bangsa ini pernah dibangun di atas gagasan, bukan sekadar nama besar dan loyalitas massa.

Di penghujung refleksinya, Cupin berbisik lirih: “Mungkin memang begini cara Hatta tetap ada. Tidak lewat nama besar keturunannya, tetapi lewat gagasan yang diam-diam selalu hadir di setiap generasi.” (A43)

Tepat 27 Desember 1949, kesepakatan KMB berlaku

PinterPolitik.com

Dewasa ini, ekonomi menjadi pembahasan vital yang tidak terelakkan. Ini pula yang menjadi kelumrahan kita mengapa pemerintah lebih melihat pandemi Covid-19 sebagai bencana ekonomi, alih-alih sebagai bencana kesehatan. Resesi yang terjadi akibat pandemi juga telah mendorong berbagai pihak untuk memutar otak guna memberikan saran terbaik agar ekonomi tidak jatuh semakin dalam.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 20 Oktober 2020, ekonom senior Rizal Ramli (RR) menunjukkan kapasitasnya dalam mengevaluasi dan memberi saran terhadap kondisi ekonomi saat ini. Menariknya, mantan Menko Kemaritiman ini menyebutkan bahwa kejatuhan ekonomi sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum pandemi mendera.

Selain itu, saran RR juga tidak kalah menarik. Tuturnya, seharusnya sistem ekonomi dijalankan sesuai dengan UUD 1945. Menurutnya, Mohammad Hatta dan pendiri bangsa lainnya telah menetapkan sistem ekonomi jalan tengah yang tidak otoriter seperti komunis, namun tidak pula “ugal-ugalan” seperti ekonomi kapitalistik.

Lantas, mungkinkah sistem ekonomi ala Bung Hatta adalah evaluasi dan jawaban atas sistem ekonomi saat ini? Lalu, apakah Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) sejalan dengan sistem ekonomi tersebut?https://www.instagram.com/p/CGrUCCRhHbf/embed/captioned/?cr=1&v=12&wp=658&rd=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com&rp=%2Fin-depth%2Fmenanti-ekonomi-hatta-di-tengah-pandemi#%7B%22ci%22%3A3%2C%22os%22%3A78850.70000004768%2C%22ls%22%3A52222.200000047684%2C%22le%22%3A53005.299999952316%7D

Pasar Bebas

Dengan stagnannya akumulasi kekayaan sebelum abad 18, Adam Smith melalui The Wealth of Nations (1776) kemudian hadir memperkenalkan konsep perdagangan bebas sebagai kritik sekaligus jawaban.

Guntur Freddy Prisanto dalam disertasinya Market Justice: Kritik atas Determinasi Pasar Neoklasik menyebutkan bahwa sebelum peradaban manusia mengenal konsep perdagangan bebas, sistem ekonomi kuno sampai abad pertengahan melakukan akumulasi kekayaan dengan disandarkan pada praktik pengumpulan emas dan perak, serta melakukan perbudakan.

Ini membuat akumulasi kekayaan sebenarnya tidak terjadi, melainkan perpindahan atau penumpukan kekayaan di satu tempat. Alhasil, praktik tersebut hanya bekerja untuk mengisi kantong-kantong golongan kaya, kuat, dan berpengaruh, serta hanya menyisakan kesengsaraan bagi mereka yang lemah dan tidak beruntung.

Oleh karenanya, Adam Smith kemudian mempromosikan perdagangan bebas, di mana sistem ini memungkinkan setiap pihak untuk memiliki akses terhadap akumulasi kekayaan, sehingga kemakmuran atau kesejahteraan tidak lagi menjadi mimpi kosong belaka.

Akan tetapi, panggang tampaknya jauh dari api. Sistem ekonomi berbasis perdagangan bebas justru tetap melahirkan kesenjangan ekonomi, bahkan tidak sedikit disebut melakukan perbudakan gaya baru karena dijalankan di atas asas individualisme atau self-interest.

Dengan sistem ekonomi global yang mengadopsi pasar bebas, nyatanya, kesejahteraan bangsa-bangsa yang menjadi judul buku Adam Smith tidak terjadi, melainkan menyisakan kesenjangan yang lebih dalam.

Sebastian Dullien, Hansjörg Herr, dan Christian Kellermann dalam bukunya Kapitalisme yang Layak menyebutkan bahwa kapitalisme pasar bebas telah mendapatkan kritik keras setelah terjadinya Depresi Besar pada tahun 1930-an. Berbagai pakar ekonomi, seperti Karl Polanyi, sejak tahun 1944 telah menegaskan bahwa pasar harus diatur dengan peraturan yang ketat. Jika tidak demikian, pasar akan menjadi “penggilingan setan”.

Pemikiran Ekonomi Hatta

Menurut RR, Hatta yang belajar ekonomi di Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda sejak tahun 1921 telah menyadari buruknya kapitalisme pasar bebas, sehingga mempromosikan sistem ekonomi jalan tengah, di mana negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Lanjut RR, sistem ekonomi ini sama seperti di negara-negara Skandinavia yang menerapkan negara kesejahteraan atau welfare state.

Senada, Fadli Zon dalam disertasinya Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926 – 1959) juga menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan Hatta adalah gagasan negara kesejahteraan yang menjalankan pasar dengan regulasi yang ketat. Menurut Fadli, ciri khas ekonomi kerakyatan yang diusung Hatta adalah koperasi, di mana ini tertuang dalam UUD 1945 sebelum diamendemen.

Sebelum diamendemen, penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan asas kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood) – dua pilar pokok dari demokrasi ekonomi (economic democracy).

Menariknya, sosok yang begitu mempromosikan demokrasi liberal dan kapitalisme, yakni Francis Fukuyama juga menyadari betapa pentingnya praktik ekonomi yang dijalankan di atas ikatan emosi semacam itu.

Dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Fukuyama menyebutkan bahwa prinsip-prinsip individualisme yang cenderung egois dan tidak menjunjung ikatan kolektif, justru berkonsekuensi tidak hanya pada praktik politik, melainkan juga buruk bagi ekonomi.

Tanpa adanya ikatan cinta kasih atau perasaan kolektif, trust atau rasa saling percaya akan sulit tumbuh. Sebagai pengganti trust tersebut, biaya produksi tambahan untuk mengikat agen-agen ekonomi harus dilakukan.

Dalam bukunya yang fenomenal, yakni The End of History and the Last Man, Fukuyama juga telah menyinggung masalah ini. Menurutnya, jika didasarkan pada prinsip-prinsip liberal, konsep kekeluargaan benar-benar tidak berfungsi karena anggotanya tidak didasarkan pada ikatan cinta kasih, melainkan pada kalkulasi untung-rugi (cost-benefit calculus).

Pun begitu pada tingkat asosiasi terbesar seperti negara. Prinsip liberal atau individualisme justru dapat meniadakan bentuk-bentuk patriotisme yang penting bagi keberlangsungan suatu komunitas.

Singkatnya, ekonomi kerakyatan Hatta adalah gagasan ekonomi kolektivis yang mengedepankan pasar yang harus mampu menegakkan kategori imperatif, khususnya mengenai keadilan. Pasar tidak boleh dilihat sebagai cara untuk mengakumulasi kekayaan semata, melainkan harus dilihat sebagai cara untuk mendistribusikan kesejahteraan.

Trickle Down Effect

Getirnya, melihat sistem ekonomi Indonesia, pemerintah tampaknya sulit mewujudkan ekonomi kolektivis ala Hatta karena masih terjebak dalam trickle down effect. Trickle down effect adalah mazhab ekonomi yang memiliki asumsi bahwa pertumbuhan yang dihasilkan oleh pengusaha swasta (khususnya pengusaha besar) akan dengan sendirinya “menetes ke bawah”, ke para pekerja.

Dalam mazhab ini, pemerintah tidak memprioritaskan pemberian subsidi atau bantuan kepada rakyat kecil atau usaha mikro, melainkan kepada usaha makro karena dinilai lebih memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implementasi mazhab ini setidaknya sudah terlihat sejak era Soeharto. RM. A. B. Kusuma dalam bukunya Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” Versus Sistem Presidensiel “Orde Reformasi” menyebutkan bahwa di era Soeharto terjadi konglomerasi dan subsidi besar kepada para konglomerat.

Pada tahun 1998, misalnya, ketika terjadi krisis moneter, untuk menghindari kebangkrutan para pengusaha, pemerintah justru memutuskan untuk membebankan “bunga utang” para pengusaha pada APBN sebesar Rp 60 triliun.

Tidak hanya itu, utang konglomerat yang sebesar Rp 650 triliun beserta bunganya juga diserahkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menanggungnya, yang diperkirakan baru lunas pada tahun 2030. Peristiwa ini dikenal sebagai diubahnya private debt (utang pribadi) menjadi public debt (utang publik).

Saat ini, mazhab ini masih kental terlihat. UU Ciptaker yang baru disahkan, jelas memperlihatkan kecondongan ini. Keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah dijadikan justifikasi kuat untuk memuluskan produk hukum tersebut. Tujuannya? Tentu saja untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya karena persoalan tumpang tindih regulasi dinilai telah dijawab.

Padahal, apabila kita mengacu pada diskursus kekinian, mazhab trickle down effect telah banyak dikritik dan dibantah. Kimberly Amadeo dalam tulisannya Why Trickle-Down Economics Works in Theory But Not in Fact menyebutkan bahwa mazhab ini telah terbukti tidak bekerja. International Monetary Fund (IMF) sendiri telah menolak mazhab ini.

Dalam laporan IMF yang dikutip Amadeo, disebutkan bahwa meningkatkan pendapatan orang miskin dan kelas menengah justru yang sebenarnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kekayaan hanya 1 persen untuk 20 persen orang berpenghasilan rendah menghasilkan pertumbuhan 0,38 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, meningkatkan pendapatan 20 persen orang berpenghasilan tinggi teratas justru menghasilkan pertumbuhan negatif 0,08 persen dalam PDB.

Dengan kata lain, untuk menjawab tantangan ekonomi, khususnya di tengah pandemi Covid-19, pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UMKM. Dalam survei Organization of Economic Cooperation Development (OECD), ditunjukkan bahwa sektor UMKM justru yang menyerap paling banyak tenaga kerja di Indonesia (70,3 persen).

Dengan kata lain, jika pemerintah berfokus untuk menjawab masalah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi, bukankah UMKM yang seharusnya diprioritaskan? Apalagi, Indonesia bukanlah negara dengan kekayaan alam yang minim. Kita sebenarnya mampu mandiri secara ekonomi, asalkan jargon nasionalisme dalam ekonomi benar-benar diterapkan.

Kita nantikan saja, apakah pandemi Covid-19 ini akan dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap strategi ekonomi yang selama ini dilakukan. Fokus pemerintahan Jokowi untuk mendorong pembangunan masif infrastruktur juga telah terbukti gagal dengan meningkat drastisnya utang negara.

Tampaknya, para pemangku kebijakan publik harus melepas diri dari mazhab kapitalisme pasar besar dan menengok kembali dengan serius sistem ekonomi kolektivis Bung Hatta. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

PinterPolitik.com

Prihatin. Mungkin itu yang dirasakan oleh banyak aktivis dan masyarakat lain yang antikorupsi. Tahun 2019 dipandang berat karena berbagai upaya pemberantasan korupsi sepertinya mendapatkan beragam hambatan.

Nah, nuansa prihatin itu dirasakan pula oleh Natalia Soebagjo salah satu pengurus perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA). Saking prihatinnya, perkumpulan tersebut memutuskan untuk tidak memberikan penghargaan BHACA kepada siapapun di tahun ini.

Hmmm, sedih ya. Masa sih, saat ini gak ada sosok yang bisa dianggap punya komitmen antikorupsi sehingga bisa diberi penghargaan itu?

Mungkin, kita jadi harus merefleksikan jauh hingga ke era sosok yang namanya dijadikan penghargaan itu, yaitu Mohammad Hatta. Siapapun sepertinya bisa meneladani sosok proklamator ini agar upaya pemeberantasan korupsi di negeri ini gak dideskripsikan dengan kata “prihatin”.

Kalau kata Iwan Fals, Bung Hatta ini dianggap sebagai sosok yang jujur, lugu, dan sederhana. Kata-kata itu, sebenarnya cukup tergambar dalam kiprahnya selama mewarnai perjalanan republik ini.

Berbeda dengan pejabat saat ini yang senang mendapatkan banyak fasilitas negara bahkan menyelewengkannya, Bung Hatta justru menghindari hal itu, bahkan untuk urusan yang dianggap kecil sekalipun.

Misalnya, Bung Hatta pernah menegur putrinya Gemala Hatta karena mengirim surat pakai amplop dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Menurut Bung Hatta, surat Gemala kan surat pribadi, bukan surat dinas, jadi jangan pakai amplop konsulat.

Selain itu, ada juga kisah Bung Hatta yang menolak menggunakan mobil dinas untuk menemui ibunya sendiri. Loh, bukannya biasa aja ya bepergian dengan mobil dinas? Orang juga gak akan protes kalau pejabat yang pergi pakai mobil dinas itu sekelas Bung Hatta.

Wapres RI pertama itu sepertinya gak setuju dengan anggapan tersebut. Menurutnya, mobil itu bukan kepunyaannya, sehingga ia tidak bisa menggunakan mobil dinas untuk urusan pribadi.

Wah, pantesan aja nama Bung Hatta diabadikan jadi penghargaan antikorupsi di negeri ini. Untuk urusan kecil aja, kalau membebani negara beliau gak mau. Kalau pejabat sekarang seperti apa ya kalau diberikan situasi seperti itu?

Makanya mungkin, pantas aja BHACA gak diberikan di tahun ini soalnya gak semua pejabat merefleksikan kehidupan sang proklamator. Kalau misalnya penghargaan itu dipaksakan diberikan dalam kondisi seperti sekarang, mungkinkah dia akan setuju atau justru akan menangis? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

17 Agustus 1945, semua orang mengenangnya sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator mahsyur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Mohammad Hatta.

Jujur, lugu, dan bijaksana, itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu bagaimana jejak sang proklamator tersebut?

► Yuk, Subscribe di: https://goo.gl/Guvgt5 agar Anda selalu update dengan video terbaru PinterPoltik!