Dari mimpi lama jadi mesin optimisme baru, Presiden Prabowo dorong kelahiran mobil & motor buatan Indonesia. Bukan cuma soal kendaraan, tapi soal harga diri nasional dan masa depan industri. 

#Prabowo #PrabowoSubianto #mobil #mobilnasional #motornasional #Pindad #Maung #mobnas #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Selama puluhan tahun, Indonesia memiliki satu obsesi yang nyaris tidak pernah padam: menjadi bangsa yang tidak sekadar membeli teknologi, tetapi mampu menciptakannya sendiri. Di balik setiap proyek mobil nasional, pesawat, hingga roket dan satelit, selalu tersimpan semangat yang sama—teknologi sebagai simbol kedaulatan, kebanggaan, dan kemajuan. Dari pesawat N250 Gatotkaca karya BJ Habibie hingga ambisi mobil nasional Presiden Prabowo Subianto, kisah teknonasionalisme Indonesia menunjukkan bahwa sains dan rekayasa bukan sekadar urusan teknis, melainkan politik identitas bangsa.

PinterPolitik.com

Di era Habibie, mimpi itu terbang bersama N250—pesawat turboprop canggih dengan sistem fly-by-wire dan full glass cockpit pertama di Asia Tenggara. Tiga dekade kemudian, mimpi itu berganti roda: Presiden Prabowo menghidupkan kembali ambisi serupa melalui proyek mobil nasional, Maung dan i2c, yang diharapkan menjadi tonggak baru kemandirian industri otomotif nasional.

Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan Indonesia memiliki mobil buatan sendiri dalam tiga tahun mendatang. Rencana ambisius ini bukan sekadar wacana—dana dan lahan pabrik telah disiapkan. Dalam berbagai pernyataan publik, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya soal industri otomotif, melainkan tentang harga diri nasional: bangsa besar harus mampu memproduksi kendaraan sendiri.

Simbol awalnya sudah terlihat melalui Maung, jip taktis buatan PT Pindad dengan sekitar 70 persen komponen lokal. Mobil ini bahkan diwajibkan untuk digunakan oleh para menteri, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk dalam negeri. Selain Maung, muncul pula i2c (Indigenous Indonesian Car)—mobil listrik konsep hasil kolaborasi PT Teknologi Militer Indonesia dengan Italdesign, Italia. Prototipe-nya diperkenalkan di ajang GIIAS 2025 dan direncanakan memasuki produksi massal pada 2027, dengan minimal 60 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Program ini bahkan diusulkan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat realisasi. Jika berhasil, Indonesia akan menempatkan dirinya sejajar dengan negara-negara yang memiliki kemampuan manufaktur otomotif mandiri—sebuah lompatan besar setelah puluhan tahun bergantung pada merek asing.

Namun di balik retorika dan semangat itu, proyek ini juga mengandung tantangan klasik: bagaimana menjaga keseimbangan antara idealisme kemandirian dan realitas industri global yang sarat ketergantungan teknologi, rantai pasok, dan modal. Di sinilah istilah “teknonasionalisme” menemukan relevansinya kembali.

Teknonasionalisme: Ketika Teknologi Menjadi Politik

Teknonasionalisme, atau techno-nationalism, adalah konsep yang menghubungkan penguasaan teknologi dengan kekuatan dan kedaulatan sebuah negara. Secara sederhana, ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi domestik adalah fondasi bagi keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, dan stabilitas sosial.

Robert Reich, akademisi asal Amerika Serikat, pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam tulisannya di The Atlantic Monthly tahun 1987. Menurut Reich, negara yang ingin kuat tidak bisa menggantungkan diri pada impor teknologi. Ia harus mengindigenisasi, mengembangkan, dan melindungi inovasinya sendiri. Berbeda dari tekno-globalisme yang menekankan kolaborasi lintas negara, teknonasionalisme cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama—melalui kebijakan subsidi R&D, proteksi industri, pembatasan impor, dan dukungan penuh terhadap perusahaan domestik.

Bagi Indonesia, konsep ini bukan sekadar teori akademik. Sejak era Orde Baru, teknonasionalisme telah menjadi strategi pembangunan yang diwujudkan melalui proyek-proyek industri strategis. Pemerintah Soeharto membentuk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada tahun 1976 dengan investasi lebih dari 2 miliar dolar AS—jumlah fantastis untuk ukuran saat itu. Keberadaan IPTN tidak hanya soal memproduksi pesawat, tetapi juga membangun kebanggaan nasional.

Rakyat Indonesia yang kala itu masih berjuang keluar dari status “negara berkembang” melihat N250 sebagai simbol bahwa bangsa ini mampu berdiri sejajar dengan Barat. Teknologi menjadi medium untuk membangun self-confidence kolektif.

Kemandirian teknologi, dengan demikian, bukan hanya dimensi ekonomi, tetapi juga politik dan psikologis. Ia memperkuat legitimasi pemerintah, menumbuhkan nasionalisme, dan menegaskan identitas negara sebagai kekuatan yang berdaulat di era globalisasi.

Ketika BJ Habibie memutuskan meninggalkan karier gemilangnya di Jerman untuk kembali ke Indonesia pada 1974, ia membawa satu keyakinan: bangsa besar harus menguasai teknologi tinggi. Habibie menolak tawaran menjadi warga negara kehormatan Jerman maupun posisi penting di Filipina demi ambisi membangun industri dirgantara Indonesia.

Habibie bukan sekadar birokrat atau teknokrat. Ia ilmuwan sejati. Teori crack propagation yang ia temukan memungkinkan penghitungan mikrostruktur retakan pada badan pesawat secara presisi—temuan yang diakui dunia. Namun, puncak karier dan pengabdiannya adalah proyek pesawat N250 Gatotkaca.

Diluncurkan pada 10 Agustus 1995, N250 merupakan pesawat turboprop berkapasitas 50 penumpang yang dilengkapi sistem fly-by-wire dan full glass cockpit—fitur canggih yang bahkan belum digunakan oleh beberapa pesawat komersial besar kala itu. Hari pertama penerbangan N250 kemudian diperingati sebagai Hari Teknologi Nasional.

Sayangnya, kebanggaan itu tidak bertahan lama. Krisis moneter 1998 memaksa pemerintah menandatangani kesepakatan dengan IMF yang mensyaratkan penghentian proyek-proyek teknologi tinggi, termasuk IPTN. N250 pun berhenti di tengah jalan, menjadi monumen kejeniusan yang tak sempat berkembang. Kini pesawat itu disimpan di museum, menjadi saksi bisu tentang bagaimana mimpi kemandirian bisa runtuh oleh tekanan ekonomi global.

Namun warisan Habibie jauh melampaui kegagalan proyeknya. Ia menanamkan paradigma bahwa teknologi bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan strategis bagi masa depan bangsa. Semangat inilah yang kini mencoba dihidupkan kembali oleh generasi baru melalui proyek mobil nasional.

Neo-Teknonasionalisme: Di Persimpangan Globalisasi dan Kedaulatan

Dua dekade setelah era Habibie, dunia telah berubah drastis. Rantai pasok industri kini terfragmentasi lintas negara, sementara kolaborasi internasional menjadi kunci inovasi. Di tengah dinamika ini, muncul versi baru dari ide lama: neo-teknonasionalisme.

Berbeda dari bentuk lamanya yang proteksionis, neo-teknonasionalisme tidak menolak globalisasi. Ia justru memanfaatkannya untuk memperkuat kapasitas domestik. Prinsipnya bukan “anti-impor,” tetapi “pro-lokalisasi.” Negara tetap berperan aktif—melalui regulasi, insentif riset, dan transfer teknologi—namun dalam kerangka keterbukaan ekonomi yang lebih adaptif.

Proyek mobil nasional Prabowo dan warisan pesawat Habibie sama-sama mencerminkan logika ini. Di satu sisi, keduanya menegaskan pentingnya kemandirian dan kebanggaan nasional. Di sisi lain, keduanya tidak mungkin berdiri tanpa kolaborasi internasional. Habibie bekerja sama dengan Jerman dalam transfer teknologi dan pelatihan insinyur; sementara proyek i2c melibatkan Italdesign dari Italia sebagai mitra desain.

Dengan kata lain, teknonasionalisme abad ke-21 bukan lagi soal menutup diri, tetapi tentang mengelola keterbukaan dengan cerdas. Pemerintah berperan sebagai enabler yang memastikan kerja sama global menghasilkan nilai tambah lokal: lapangan kerja, inovasi, dan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Dari N250 hingga Maung, dari Habibie hingga Prabowo, satu benang merah tetap terlihat: keyakinan bahwa teknologi adalah manifestasi kedaulatan bangsa. Namun jika era Habibie adalah fase romantisme—mimpi ideal tentang kemandirian mutlak—maka era Prabowo adalah fase pragmatis: bagaimana mimpi itu dijalankan dalam realitas global yang kompleks.

Kemandirian teknologi kini tidak bisa lagi dimaknai sebagai isolasi dari dunia luar, tetapi kemampuan menguasai rantai nilai teknologi global dan menciptakan domestic champions yang kompetitif. Tantangannya bukan hanya soal produksi, tetapi juga riset, ekosistem industri, pendidikan vokasi, dan keberlanjutan kebijakan lintas rezim politik.

Sebagaimana teori teknonasionalisme menegaskan, teknologi tidak hanya menciptakan kemakmuran, tetapi juga membentuk identitas kolektif bangsa. Indonesia memiliki modal sejarah, sumber daya manusia, dan pasar domestik yang besar untuk menjadi kekuatan teknologi di Asia. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan konsistensi jangka panjang dan kemauan politik yang stabil—dua hal yang sering kali menjadi batu sandungan di masa lalu.

Pada akhirnya, baik pesawat Habibie maupun mobil Prabowo adalah dua bab dari buku yang sama: perjalanan panjang Indonesia mencari kemandirian teknologi. Jika Habibie mewakili mimpi yang sempat terhenti, maka Prabowo mencoba menulis ulang kisah itu dengan gaya baru—lebih realistis, lebih terukur, namun tetap berakar pada semangat yang sama: bahwa bangsa besar harus mampu menciptakan teknologinya sendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Sekalian bikin taksi online listrik sabi kayaknya, asal jangan goib aja ya kayak… *sebagian teks hilang*

#polytron #vinfast #vietnam #indonesia #mobillistrik #mobnas #ev #electricvehicle #moeldoko #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Proyek mobil nasional pertama kali digulirkan pada era 1970, yakni Toyota Kijang. Meski memiliki gambaran produsen otomotif besar asal Jepang, namun desain serta pengerjaannya dilakukan di dalam negeri.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berinisiatif memunculkan mobil nasional dengan konsep mobil pedesaan agar dapat menjadi kendaraan multifungsi sebagai angkutan pedesaan. Langkah berikutnya Jokowi menginstruksikan kepada Kementerian Perindustrian RI sebagai eksekutor dengan menggandeng Institut Otomotif Indonesia (IOI).

Akankah mobil pedesaan ini bernasib sama seperti Esemka ataupun mobil nasional sebelumnya?

Romantisme sentuhan Jepang yang selalu terlibat dalam pembuatan mobil nasional Indonesia kembali terulang dengan dibuktikan oleh munculnya wacana pembuatan mobil pedesaan di era kepemimpinan Jokowi yang lebih memprioritaskan Toyota dalam menyuplai mesin dan transmisi.

Berapa besar peran pabrikan otomotif Jepang dalam pembuatan mobil nasional Indonesia? Bagaimana dengan kompetitor lainnya?

Cara Usang Jokowi Menuju Periode Kedua

Apabila ingatan disegarkan kembali dengan langkah Jokowi saat masih menjabat Walikota Solo untuk mendukung adanya mobil nasional yang dinamakan Esemka yang sekaligus menjadi isu yang mengantarkannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI.

Popularitas Jokowi melejit saat pencapresan dengan membawa Esemka sebagai bahan kampanye. (Baca juga: Hantu Itu Bernama Esemka)

Jokowi mulai jadi buah bibir media massa nasional dan publik di Indonesia saat menjadi Wali Kota Surakarta alias Solo, terutama ketika membawa mobil Esemka ke Jakarta untuk diuji emisi, Januari 2012 lalu.

Namun, setelah menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi kembali mewacanakan munculnya mobil nasional berbentuk mobil pedesaan yang berpotensi tidak akan berjalan mulus.

Diawali dengan ketidak jelasan regulasi sampai pada batalnya dilaunching saat perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2017 kemarin.

Hal ini tentunya menjadi evaluasi Jokowi agar mencari alternatif lain untuk menanti harap dan simpati rakyat menuju Presiden dua periode.

Sisi nasionalisme dan mengedepankan karya anak bangsa dijadikan jembatan bagi Jokowi melenggang mempertahankan posisinya sebagai Presiden untuk kedua kalinya di 2019. Namun dari beragam kenyataannya, mobil pedesaan berpeluang hanya pada tataran wacana.

Dalam realisasi proyek mobil pedesaan, banyak polemik yang muncul ke permukaan diantaranya mengenai kesiapan purnajual, ketersediaan suku cadang dan kesiapan pabrikan mobil yang tidak dapat dipenuhi. Alhasil, mobil pedesaan cenderung bernasib sama dengan mobil nasional lainnya.

Wacana yang berhembus pun, mobil pedesaan menjadi cara lama yang kembali digunakan Jokowi untuk melakukan ekspansi dari desa menuju ke kota agar dipilih kembali dalam Pilpres 2019.

Namun, keseriusan Jokowi dalam menggarap mobil pedesaan kiranya berbanding lurus dengan apa yang ia dapatkan. Belum ada hal yang signifikan berbicara tentang cara lama yang melanggengkan mobil pedesaan untuk diproduksi secara massal.

Akankah Jokowi sukses menggunakan cara lama menuju Pilpres 2019?

Pabrikan Otomotif Jepang Lakukan Aksi Spekulan?

Mengingat mobil pedesaan dibuat oleh Institut Otomotif Indonesia (IOI), tentu ada kaitannya dengan pucuk pimpinan lembaga yaitu Presiden IOI, I Made Dana Tangkas sebagai individu yang menerima mandatory dari Kementerian Perindustrian RI.

Namun, I Made Dana Tangkas juga menjabat sebagai Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Apa kepentingan digaetnya IOI dengan Kementerian Perindustrian dalam membuat mobil pedesaan?

Sebelumnya, Toyota sebagai pabrikan otomotif asal Jepang mencatatkan sejarah untuk mobil nasional pertama kali di Indonesia yang melahirkan Toyota Kijang di 1970an.

Toyota Kijang telah terjual sampai 1 juta unit sejak peluncurannya pada tahun 1975 sampai sekarang. Mesin Toyota Kijang yang berkapasitas 1200 cc ini juga digunakan oleh Toyota Corolla pada zamannya yang merupakan teknologi baru di industri kendaraan buatan Indonesia. Komponen bodi dan mesinnya semuanya berasal dari Indonesia. Kijang juga merupakan model pertama Toyota yang memasuki pasar global di 1987.

Campur tangan pabrikan otomotif Jepang pada mobil pedesaan pun kian terlihat dari adanya proritas kepada Toyota untuk menyuplai mesin dan transmisi.

Hal ini cenderung menimbulkan spekulasi adanya pemanfaatan peluang agar mobil pedesaan menggunakan mesin dan transmisi milik Toyota sebagai produsen mobil asal Jepang. Apakah ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki mobil pedesaan atau memuluskan pabrikan otomotif asal Jepang untuk melakukan aksi spekulan?

Hal ini diperkuat dengan diprioritaskannya Toyota dan Daihatsu sebagai pabrikan mobil yang menyuplai mesin dan transmisi pada proyek mobil pedesaan. Tawaran kepada Toyota ini disampaikan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elekronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian RI, I Gusti Putu Suryawirawan.

Kemenperin RI menganggap Toyota layak menjadi penyuplai mesin dan transmisi karena memiliki catatan penjualan komponen kritikal terbanyak seperti mesin dan transmisi. Kejanggalan mengemuka ketika penawaran suplai di awal untuk mobil nasional hanya diberikan kepada Toyota dan Daihatsu saja.

Spekulasi muncul bahwa Toyota diutamakan Kemenperin RI karena Presiden IOI, I Made Dana Tangkas adalah orang yang diberikan mandatory oleh Kemenperin yang merupakan Direktur Toyota.

Simpang siurnya mobil pedesaan mengemuka karena proyek ini melibatkan masyarakat di desa – desa di Indonesia yang akan menyumbang keuntungan besar bagi Toyota. Namun Kemenperin menarik ulur mobil pedesaan tanpa kepastian kapan mobil pedesaan akan dipasarkan sehingga pabrikan pun terancam gagal menyuplai komponen bagi mobil pedesaan.

Spekulasi berlanjut bahwa ini merupakan kesengajaan Toyota sebagai pabrikan asal Jepang dengan gagal menyuplai mesin dan transmisi untuk mobil nasional. Atau Toyota merasa harga jual yang terlalu murah apabila dibandingkan dengan biaya komponen yang disuplai.

Dibanderol senilai Rp 60 jutaan, mobil pedesaan merupakan kendaraan multiguna bagi masyarakat pedesaan untuk mengangkut hasil pertanian, perikanan dan lainnya.

Kegagalan launching prototype mobil pedesaan 17 Agustus 2017 yang lalu merupakan salah satu isyarat nyata kegagalan hadirnya mobil pedesaan. Selain itu, ditambah dari aspek belum siapnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menyuplai komponen, purnajual yang belum disiapkan seperti perbaikan dan perawatan kendaraan, ketersediaan suku cadang, kesiapan regulasi dan berbagai ketidaksiapan lainnya.

Mengingat, untuk desain mobil pedesaan, IOI telah memiliki desain prototype yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian RI, pabrikan otomotif bahkan dari kalangan akademisi.

Lagi dan lagi mobil nasional sebagai harapan kebanggan bangsa Indonesia kandas akibat ketidak seriusan pemerintah mengelola program seperti mobil pedesaan. Selain itu, bila belajar dari Tiongkok, bahwa pemerintah Indonesia sebagai regulator tentunya dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul ketika ingin meluncurkan kendaraan terbaru seperti insentif pajak dan beragam persoalan lainnya.

(Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]A[/dropcap]dalah Tommy Soeharto, putra sang penguasa saat itu yang tersenyum bangga pada 8 Juli 1996 ketika ia coba mewujudkan mimpi mobil nasional (mobnas). Itulah Mobil Timor yang tidak lain adalah mobil KIA Sephia buatan Korea Selatan yang hanya dimodifikasi logonya saja.

Kini, saat sedang ramai-ramainya orang berbicara tentang PKI yang seolah menjadi ‘hantu’, muncul ‘hantu’ lain di jalanan kota Solo, Jawa Tengah. Ya, itu adalah sebuah mobil putih bermerek Esemka dengan jenis ‘Digdaya’ yang seolah menghidupkan kembali asa tentang mobnas. Foto-foto mobil putih tersebut pun beredar luas di internet beberapa hari terakhir.

Namun, saat memperhatikan foto mobil tersebut, banyak yang menyebutnya mirip – bahkan sama persis – dengan mobil bermerek Foday F22 buatan perusahan Tiongkok, Guangdong Foday Automobile. Bahkan, jika diperhatikan, kedua mobil ini boleh dikatakan hanya berbeda dari logo perusahan saja.

Hmm, apakah ini kebetulan? Atau jangan-jangan mobil Esemka Digdaya memang adalah mobil Foday F22 yang hanya ‘dimodifikasi’ mereknya saja sama seperti Mobil Timor Tommy?

Mobil Esemka disebut-sebut sebagai perwujudan cita-cita tentang mobnas. Bahkan, Esemka punya nilai politis karena mampu mengantarkan seorang Joko Widodo (Jokowi) dari Wali Kota Solo menjadi Presiden RI ke-7.

Saya teringat pemberitaan berbagai media massa ketika Jokowi menjadikan mobil Esemka – yang saat itu belum lolos uji kelayakan dan emisi – sebagai mobil dinasnya. Mungkin itu adalah pertaruhan serius sekaligus strategi politik yang brilian.

Dan kini, cita-cita mobil nasional seolah menjadi déjà vu proyek mobil Tommy: modifikasi merek. Kalau pun terbukti, maka akan sangat memalukan bagi bangsa ini.

Ini tentu melukai cita-cita identitas nasional dalam sebuah mobil. Ini sama artinya dengan ‘membeli’ identitas dari bangsa lain dan hanya dimodifikasi merek-nya saja.

Sudahlah, kalau memang tidak bisa mewujudkan cita-cita mobil nasional, kita mau bilang apa? Padahal, di saat yang sama ada anak bangsa yang teriak-teriak di media sosial loh tentang mobil listrik buatan dalam negeri.

Memikirkan soal identitas yang hanya diganti mereknya saja rasanya memang ngeri-ngeri sedap. Jangan-jangan perdebatan beberapa bulan terakhir ini juga ada kaitan dengan hilangnya identitas nasional kita.

Lha kalau identitas kita tidak hilang, tentu orang tidak akan berdebat sampai berurat leher tentang komunisme karena itu tentu saja bukan identitas kita. Orang juga tentu tidak akan berbeda pendapat sampai rusuh tentang negara yang bersyariah karena itu juga bukan identitas kita. Identitas kita adalah Pancasila.

Atau jangan-jangan Pancasila kita juga telah sama seperti mobil Esemka Digdaya: yang begitu digdaya, tetapi nyatanya buatan asing, atau seperti Mobil Timor yang katanya bikinan orang Timor, tetapi nyatanya buatan Korea Selatan?

“Makin berat aja bahasan kau, Dul. Mandilah dulu sana. Badanmu bau asap, jenderal lagi bakar-bakaran soal senjata ilegal, sementara rakyat cuma kena asapnya”.

Di kejauhan terdengar sayup-sayup lagu: “Putar ke kiri e, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri manise…”.

Pria yang pernah menggunakan mobil Esemka itu sedang menari! Setidaknya, kita masih punya lagu itu…

(S13)