Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #16
PinterPolitik.com

“Saudara-saudara, untuk mengamankan minyak, saya harus pergi ke mana-mana.” Kalimat itu diucapkan di podium Istana, 8 April, tanpa naskah. Bukan pidato. Bukan janji kampanye. Hanya seorang presiden yang bicara seperti seseorang yang sudah menghitung seluruh risikonya — dan memilih bergerak. Empat hari kemudian, menjelang tengah malam tanggal 12 April, pesawat Garuda Indonesia membawanya lepas landas dari Halim Perdanakusuma menuju Moskow.

Jarang sekali satu kalimat presiden dan satu keberangkatan tengah malam terhubung seterang ini. Prabowo Subianto terbang menemui Vladimir Putin karena Selat Hormuz — jalur seperempat perdagangan minyak dunia — praktis tertutup sejak akhir Februari. International Energy Agency menyebutnya gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Cadangan nasional hanya cukup dua puluh hari. Dan inilah yang luput dari pemberitaan: krisis yang sama yang memaksa rasionisasi BBM justru memberikan Prabowo sesuatu yang tidak pernah dimiliki presiden Indonesia mana pun sejak Reformasi — alasan yang tidak bisa diserang untuk duduk di meja mana pun di dunia.

Kelangkaan menjadi leverage. Kelemahan menjadi kartu.

Perhatikan kronologinya, karena urutan ini bukan kebetulan. November 2024, Beijing: Xi Jinping menyambut Prabowo dengan komitmen US$10 miliar. Januari 2026, Davos: Indonesia duduk di forum Board of Peace inisiatif Trump — tanpa komitmen permanen. Februari, Washington: mega-deal US$38,4 miliar, sebelas MoU, tarif diturunkan dari 32 ke 19 persen. Maret, Tokyo: US$23,63 miliar. April, Seoul: US$10,2 miliar. Dan kemarin malam — Moskow. Dua pertemuan sebelumnya dengan Putin sudah meletakkan kerangka kerja sama energi dan nuklir. Kunjungan ini dirancang untuk mengkonversi kerangka itu menjadi kontrak.

Dalam enam bulan, Prabowo telah duduk di meja dengan lima kekuatan besar. Sejak era Reformasi, tidak ada presiden Indonesia yang bermain di papan seluas ini.

Narasi arus utama menyebutnya hedging — Pembacaan itu terlalu kecil. Hedging itu pasif: kau menunggu dan mengurangi risiko. Prabowo justru sebaliknya — ia memperbesar taruhan di setiap sisi secara bersamaan, sehingga biaya kehilangannya menjadi lebih besar dari biaya mempertahankannya. Bagi siapa pun. Albert Hirschman menyebutnya ketergantungan asimetris: negara yang mendiversifikasi mitra bukan melemahkan diri — ia melipatgandakan daya tawarnya.

Setiap kunjungan dirancang agar kunjungan berikutnya memiliki daya tawar lebih besar. Komitmen dari Beijing membuat tawaran ke Washington lebih berharga. Deal dengan Amerika membuat posisi di hadapan Tokyo lebih kuat. Dan sekarang Moskow — yang duduk di atas cadangan minyak terbesar yang bisa diakses tanpa melewati Hormuz — membutuhkan pembeli yang tidak tunduk pada tekanan Barat. Duta besar Rusia untuk Indonesia sudah mengatakannya secara terbuka bulan lalu: jika Indonesia membutuhkan, katakan saja, dan kami akan menyediakannya. Tapi minyak bukan satu-satunya yang ada di meja. Desember lalu, Putin menawarkan sesuatu yang lebih permanen: reaktor nuklir pertama Indonesia, target operasi 2032. Minyak menyelamatkan hari ini. Nuklir menyelamatkan generasi. Satu meja bundar. Semua kursi saling terhubung. Prabowo duduk di pusat rotasinya.

Di sinilah paradoks sentral menyala. Prabowo duduk di forum Board of Peace Trump pada Januari, lalu terbang ke Putin pada April. Dalam kuartal yang sama. Normalnya ini akan dikecam sebagai inkonsistensi. Tapi Hormuz mengubah apa yang tampak sebagai kontradiksi menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan — karena kalimat “saya pergi ke mana pun yang menjamin rakyat saya punya minyak” adalah kalimat yang tidak bisa dilawan tanpa terdengar kejam.

Charles-Maurice de Talleyrand memahami mekanisme ini dua abad lalu. Di Kongres Wina 1815, Prancis yang baru kalah perang seharusnya menerima syarat tanpa suara. Tapi Talleyrand datang dengan tangan terlemah — dan memanuver Austria, Rusia, dan Inggris saling curiga satu sama lain. Rahasianya bukan militer. Rahasianya: membuat dirimu tak tergantikan. Ia membawa koki dan pianis ke kongres agar lawan lupa bahwa mereka sedang dinegosiasikan. Prabowo membawa angka — US$38,4 miliar ke Washington, kebutuhan minyak ke Moskow. Bahasa berbeda. Tata bahasa sama.

Ada keahlian yang jarang dibicarakan dalam literatur diplomasi: keahlian membuat tiga pihak yang saling mencurigai, masing-masing yakin bahwa kamulah yang akan memihak mereka.

Tapi mari jujur pada argumen yang paling menggigit. Dari dua pertemuan sebelumnya dengan Putin, sekitar 30 persen target kesepakatan energi sudah tercapai — angka yang bagi sebagian orang terdengar lambat, tapi bagi siapa pun yang memahami diplomasi minyak di tengah perang, justru mencengangkan. Kunjungan kali ini dirancang untuk memperbesar angka itu secara signifikan. Tapi jarak antara kerangka dan kontrak selalu lebih panjang dari yang terlihat di foto jabat tangan. Dan 75 persen rantai pasok nikel masih bergantung pada teknologi China. Filipina tidak bisa ke Moskow — terlalu terikat Washington. Vietnam tidak bisa — minyak tersumbat. Tapi ketidakmampuan tetangga bukan bukti kemampuan sendiri.

Yang membuat argumen skeptis itu tidak sepenuhnya menang adalah satu variabel yang mengubah seluruh aritmatika: setiap kenaikan satu dolar per barel menambah beban fiskal 400 juta dolar. Di harga 110 dolar, defisit bisa membengkak 3 miliar dolar sebelum Desember. Prabowo tahu apa artinya angka-angka seperti itu. Ia ada di sana pada 1998, ketika kenaikan BBM menjadi salah satu pemicu yang meruntuhkan sebuah rezim. Bukan sebagai penonton. Sebagai bagian dari arsitektur yang runtuh. Ketika ia berdiri di podium Istana empat hari sebelum keberangkatan dan berkata bahwa ia harus pergi ke mana-mana, itu bukan retorika. Itu ketakutan yang diolah menjadi strategi.

Kishore Mahbubani berargumen bahwa abad ini milik mereka yang mampu menjembatani Barat dan Timur. Prabowo bukan menjembatani dua sisi. Ia sedang mengubah Indonesia dari sekadar negara-bangsa menjadi platform — infrastruktur di mana Trump, Xi, Tokyo, Seoul, dan Moskow berkompetisi untuk mendapat akses, dan di setiap titik akses itu, Jakarta yang menentukan harga masuk. Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi ekstraktif dan inklusif dalam menjelaskan mengapa negara-negara gagal. Prabowo menguji proposisi ketiga yang belum ada dalam buku mereka: institusi transaksional — di mana setiap hubungan luar negeri dinilai bukan oleh ideologi mitra, melainkan oleh apa yang kembali ke tanah air. Jika eksperimen ini bertahan, literatur tentang mengapa negara berhasil atau gagal harus menambah satu kategori baru — dan untuk pertama kalinya, kategori itu lahir dari selatan.

Tapi Talleyrand meninggalkan peringatan yang seharusnya menghantui setiap arsitek keseimbangan — termasuk Prabowo. Sistem yang ia bangun di Kongres Wina bergantung sepenuhnya pada kejeniusan personalnya. Tidak ada murid yang mewarisi instingnya. Tidak ada institusi yang mengkodifikasi metodenya. Ketika ia pergi, arsitektur itu layu. Belum ada Dewan Ketahanan Energi Nasional. Belum ada kerangka regulasi mineral kritis. Belum ada mekanisme diversifikasi minyak yang terlembaga melampaui satu masa jabatan. Jika seluruh permainan ini hanya bertahan selama satu orang mampu mengorkestrasinya, maka ini bukan strategi nasional — ini stress test apakah republik ini mampu menyulap kejeniusan personal menjadi memori institusional. Dan sejauh ini, republik itu belum menjawab.

Pertengahan Mei, Trump dan Xi akan duduk berhadapan di Beijing. Tarif, mineral tanah jarang, Board of Trade — semuanya di atas meja. Tapi di antara berkas-berkas itu, ada variabel yang tidak hadir secara fisik namun mustahil diabaikan: seorang presiden yang dalam tiga bulan terakhir telah duduk di meja dengan Washington, Beijing, Tokyo, Seoul, dan Moskow — dan di setiap meja, meninggalkan kursi yang cukup hangat untuk membuat tuan rumah bertanya-tanya ke mana ia pergi setelah ini.

Di sebuah ruangan di Kremlin, Senin siang kemarin, Prabowo duduk berhadapan empat mata dengan Putin. Dan kalimat yang ia ucapkan di podium Istana — “saya harus pergi ke mana-mana” — terdengar berbeda. Bukan lagi pembelaan diri. Melainkan pernyataan dari seseorang yang memahami bahwa di dunia yang sedang retak, satu-satunya posisi yang aman adalah posisi yang dibutuhkan semua orang — dan yang tidak sepenuhnya dimiliki siapa pun.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #15
PinterPolitik.com

Di pelabuhan Dumai, tangki-tangki minyak berdiri seperti drum raksasa yang lupa diisi. Catnya mengelupas, pipanya mengarah ke laut terbuka — ke kapal-kapal yang datang dan pergi membawa minyak negeri lain. Tangki-tangki itu hampa. Bukan karena rusak. Karena tidak pernah ada yang merencanakannya penuh.

Dua puluh tiga hari. Itulah napas terakhir Indonesia jika kapal tanker berhenti datang. Dan yang lebih mengkhawatirkan: angka itu bukan cadangan strategis. Indonesia tidak memiliki Strategic Petroleum Reserve — persediaan minyak darurat nasional yang disimpan terpisah dari operasi sehari-hari, siap digunakan saat krisis. Nol. Yang disebut “cadangan 23 hari” sebenarnya adalah stok operasional Pertamina — minyak yang sedang dalam perjalanan dari tangki ke pompa bensin, bukan minyak yang disimpan untuk keadaan darurat. Bahkan India, yang baru mulai membangun cadangan strategis pada 2003, sudah memiliki tiga pangkalan bawah tanah. Indonesia belum punya satu pun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakannya dengan jujur di Istana: “Mau impor banyak, taruh di mana?” Itu bukan retorika. Itu pengakuan infrastruktur yang ditunda selama puluhan tahun. Daniel Yergin, sejarawan energi yang bukunya menjadi rujukan wajib di setiap kementerian energi dunia, pernah menulis bahwa minyak bukan sekadar komoditas — minyak adalah arsitektur kekuasaan. Negara yang tidak bisa menyimpan energinya sendiri, dalam logika Yergin, adalah negara yang menyerahkan kedaulatannya pada jadwal kapal tanker asing.

Prabowo Subianto rupanya membaca situasi ini lebih awal dari publik.

Indonesia bergabung dengan OPEC pada 1962 sebagai negara pengekspor minyak yang bangga. Keluar pada 2008 karena sudah menjadi importir. Masuk lagi pada 2015 untuk mengamankan jalur impor langsung dari Arab Saudi dan Kuwait. Lalu keluar lagi pada 2016 karena diminta memangkas produksi yang tidak sanggup dipenuhi. Sebuah negara yang masuk organisasi eksportir untuk mengamankan impor — tragedi itu belum selesai ditulis. Dan kini negara yang sama lebih rentan terhadap krisis energi dibanding Jepang, yang tidak punya setetes minyak pun di tanahnya. Jepang menyimpan cadangan untuk 254 hari. Korea Selatan di atas 160 hari. Di seluruh Asia Timur, Indonesia adalah satu-satunya ekonomi besar tanpa cadangan strategis — celah menganga dalam arsitektur ketahanan energi kawasan. Perbedaan Indonesia dengan tetangga utaranya bisa diringkas dalam satu kata: trauma. Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua sebagian besar karena terputusnya jalur pasokan minyak dari Asia Tenggara — dan mereka membangun tiga lapis cadangan sejak 1973: pemerintah, swasta, kerjasama internasional. Indonesia? Indonesia membangun subsidi.

Diam-diam, tangki-tangki di Dumai menyaksikan semuanya.

Kritikus akan berargumen bahwa perbandingan itu timpang — Jepang mengimpor hampir seluruh kebutuhan energinya, sementara Indonesia masih memproduksi sekitar 600 ribu barel per hari. Benar. Tapi angka itu justru memperparah ironi: negara yang masih memproduksi minyak justru memiliki jendela peluang untuk membangun cadangan — dan Indonesia melewatkannya selama puluhan tahun. Yang tidak ada bukan minyaknya. Yang tidak ada adalah wadahnya.

Di sinilah paradoks paling dalam bekerja. Selama puluhan tahun, politik energi Indonesia memilih yang terlihat: harga BBM murah yang membuat pemilih senang, subsidi yang menelan lebih dari Rp 150 triliun per tahun, janji diversifikasi yang diulang setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang tidak pernah dipilih adalah yang tidak terlihat oleh kamera — gudang, tangki, infrastruktur penyimpanan strategis. Douglass North, ekonom pemenang Nobel yang menghabiskan kariernya mempelajari mengapa negara-negara gagal membangun institusi yang tepat, akan mengenali pola ini: insentif politik selalu condong pada kebijakan yang hasilnya langsung dirasakan pemilih. Membangun tangki raksasa di Sumatera tidak menghasilkan foto peresmian yang menarik. Tidak ada pemilih yang berterima kasih karena tangki cadangan BBM-nya penuh.

Maka dibutuhkan pemimpin yang tidak menghitung dalam siklus pemilu.

Ketika Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan cadangan dari 23 hari ke 90 hari, ia sedang melawan gravitasi politik itu. Angka 90 hari bukan dipilih sembarangan — itu standar wajib International Energy Agency sejak 2001, bagian dari arsitektur keamanan energi kolektif yang dibangun setelah trauma embargo minyak 1973. Indonesia bukan anggota IEA. Tapi Prabowo memilih mengukur diri dengan standar negara maju, bukan standar negara berkembang yang lebih nyaman. Instruksi itu keluar di tengah konflik AS-Iran yang sedang memanas — ketika presiden lain mungkin cukup memerintahkan jaminan stok untuk Lebaran. Prabowo melihat lebih jauh. Ia membaca Hormuz bukan sebagai krisis musiman, melainkan sebagai sinyal struktural: dunia memasuki era di mana jalur laut bisa ditutup kapan saja, di mana energi bukan lagi komoditas melainkan senjata geopolitik. Seorang jenderal tidak menghitung amunisi untuk satu pertempuran. Ia membangun gudang senjata untuk perang yang belum dideklarasikan.

Praktisi migas Hadi Ismoyo memperkirakan dibutuhkan 56 tangki baru berkapasitas masing-masing 2 juta barel, dengan biaya sekitar Rp 378 triliun. Selama ini angka itu dibingkai sebagai beban. Padahal dalam logika negara maju, cadangan strategis adalah aset — bukan biaya. Indonesia menghabiskan lebih dari Rp 150 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM yang habis terbakar di knalpot. Rp 378 triliun untuk infrastruktur yang bertahan puluhan tahun — setara dua setengah tahun subsidi yang lenyap tanpa bekas. Dan ada dimensi yang jarang dibicarakan: negara yang punya cadangan besar bisa membeli minyak saat harga dunia jatuh dan melepaskannya saat harga melonjak — mengubah SPR dari pos pengeluaran menjadi alat stabilisasi APBN. Prabowo, dengan latar belakang militer yang terlatih membaca ancaman asimetris, memahami aritmatika ini lebih cepat dari para teknokrat yang selama puluhan tahun mengelola energi sebagai soal anggaran, bukan soal pertahanan.

Dan di sini muncul pertanyaan yang belum diajukan siapa pun.

Amerika Serikat menyimpan 395 juta barel minyak strategisnya bukan di tangki baja di atas tanah, melainkan di dalam gua garam — rongga raksasa yang dibuat dengan melarutkan lapisan garam batu ratusan meter di bawah permukaan bumi. Garam memiliki sifat unik: kedap air, lentur, dan mampu “menyembuhkan” retaknya sendiri secara alami — dinding penyimpanan paling aman yang pernah diciptakan alam. Washington memulai pembangunan sistem ini pada 1977, hampir lima puluh tahun lalu. Biaya penyimpanannya hanya sekitar satu setengah dolar per barel — sepersepuluh dari tangki permukaan. Tiongkok, yang ketergantungan impornya melebihi 70 persen, membangun fasilitas serupa di delapan lokasi dan pada 2026 sudah memiliki cadangan strategis terbesar di dunia. Indonesia berencana membangun tangki permukaan — pilihan yang sepuluh kali lebih mahal. Pertanyaan yang belum ditanya: apakah ada opsi yang lebih cerdas secara geologis di kepulauan seluas ini?

Tentu ada yang berargumen: mengapa membangun gudang minyak di era transisi energi? Pertanyaan itu masuk akal. Sampai Selat Hormuz ditutup.

Ketika Iran memblokade jalur yang dilalui 84 persen minyak menuju Asia, pertanyaannya bukan lagi soal transisi jangka panjang. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa memasak dan mengangkut barang bulan depan. Dan ada risiko yang lebih dekat dari Hormuz: seluruh impor BBM jadi Indonesia dari Singapura dan Malaysia melewati Selat Malaka. Satu kecelakaan kapal tanker di sana — bukan perang, hanya satu kecelakaan — bisa lebih menghancurkan daripada konflik di Timur Tengah.

Lee Kuan Yew, jika masih hidup, mungkin akan berkomentar dengan ketajaman khasnya: Indonesia selalu memiliki segalanya — kecuali disiplin untuk menyimpannya. Prabowo, tampaknya, sedang membuktikan bahwa kalimat itu bisa diubah.

Studi kelayakan untuk storage di Sumatera telah berjalan. Tiga tahun target pembangunan. Tapi ada ujian yang lebih berat dari teknik dan anggaran: apakah Indonesia siap menciptakan lembaga pengelola cadangan strategis yang otonom dari siklus politik — yang mandatnya tunggal, menjaga tangki tetap penuh lintas rezim, dan yang tidak bisa dibuka seperti celengan setiap kali APBN tertekan? Karena sejarah Indonesia menunjukkan satu pola yang konsisten: kita mampu membangun proyek, tetapi sering gagal menjaga sistem. Tanpa arsitektur kelembagaan itu, tangki 90 hari hanyalah tangki yang menunggu dikosongkan oleh presiden berikutnya.

Di pelabuhan Dumai, tangki-tangki itu masih berdiri. Masih kosong. Tapi kini kekosongan itu bukan lagi kelalaian — ia adalah ruang yang menunggu diisi. Sebuah cetak biru. Dan pertanyaannya bukan lagi “mau taruh di mana?” Pertanyaannya adalah mengapa selama puluhan tahun, tidak ada yang bertanya.

**********************

Tentang Penulis

Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #13
PinterPolitik.com

Selasa malam, 31 Maret 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan satu kalimat yang — di tengah semua angka dan aturan teknis yang akan menyusul sesudahnya — adalah kalimat paling penting dari seluruh malam itu.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.”

Satu kalimat. Namun di dalamnya tersimpan sebuah pilihan yang menentukan.

Negara tidak selalu mengumumkan perubahan besar dengan suara keras. Kadang-kadang ia hanya mengubah ritme keseharian — dan dari sanalah arah sejarah pelan-pelan bergeser.

Harga minyak dunia sedang bergerak naik. Rantai pasok global sedang diuji oleh dinamika geopolitik yang tidak seorang pun bisa prediksi dengan pasti. Pemerintah bisa saja hadir malam itu dengan nada duka — menempatkan negara sekadar sebagai korban dari kekuatan luar yang tak berwajah. Namun Jakarta memilih cara bertutur yang lain. Karena dalam kepemimpinan publik, cara sebuah kebijakan dibingkai menentukan bagaimana ia akan dihidupi oleh jutaan orang yang menjadi sasarannya.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (@bakom.ri) merilis kebijakan ini dengan judul resmi “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi” — sebagai bentuk perubahan perilaku secara adaptif dan transformasi budaya kerja yang lebih efisien. Pemerintah secara eksplisit menegaskan: stok BBM nasional aman, stabilitas fiskal tetap terjaga. Bukan kebijakan panik. Melainkan kebijakan preventif — langkah yang diambil justru ketika masih ada ruang untuk memilih, sebelum tembok benar-benar di depan mata.

Ada ironi yang tidak kecil dalam penanggalan ini: kebijakan transformasi paling serius dalam sejarah birokrasi Indonesia resmi berlaku pada 1 April — hari yang di seluruh dunia diasosiasikan dengan kepura-puraan. Barangkali itulah pesannya yang paling dalam: bahwa perubahan yang sungguh-sungguh selalu harus membuktikan dirinya justru di hadapan mereka yang paling skeptis.

Sektor pemerintah bergerak pertama dan paling konkret. Aparatur Sipil Negara di pusat maupun daerah bekerja dari rumah setiap Jumat, diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen, dengan dorongan beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50 persen, luar negeri 70 persen. Car-free day diperluas — hari, durasi, dan cakupan ruasnya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

Sektor swasta diperlakukan dengan hormat: WFH bersifat imbauan melalui edaran Menaker, disertai gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja — tidak diwajibkan, melainkan diajak.

Sektor yang dikecualikan dipilih dengan presisi: layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit berkarakter kedaruratan tetap berjalan penuh. Sektor swasta strategis — energi, industri dan produksi, pangan, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan — tidak terganggu. Pendidikan tetap tatap muka lima hari penuh di seluruh jenjang dasar hingga menengah; kompetisi dan ekstrakurikuler tanpa pembatasan. Mahasiswa semester empat ke atas menyesuaikan dengan edaran Mendiktisaintek.

Dan kepada seluruh masyarakat, ada imbauan yang melampaui birokrasi: hemat energi sehari-hari, di rumah maupun tempat kerja. Prioritaskan transportasi publik. Tetap produktif sebagaimana biasa. Kebijakan ini bukan hanya tentang ASN — ia adalah undangan nasional, dari negara kepada setiap warganya.

Di sisi energi, B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi mengurangi empat juta kiloliter BBM fosil. Pengisian BBM subsidi diatur melalui barcode MyPertamina, satu tangki penuh per kendaraan per hari — adil, tidak memberatkan kendaraan umum. MBG dioptimalkan menjadi penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian tepat untuk daerah 3T, stunting tinggi, dan sekolah asrama.

Negara tidak melarang, tetapi mengarahkan. Ia tidak memaksa, tetapi membentuk perilaku.

Gambaran penghematannya jauh melampaui yang dilaporkan kebanyakan media: Rp6,2 triliun dari WFH ASN langsung ke APBN. Rp9 triliun dari berkurangnya konsumsi BBM masyarakat. Rp121,2 hingga Rp130,2 triliun dari prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Rp8 triliun dari subsidi biodiesel B50. Rp20 triliun dari optimalisasi MBG. Total potensi melampaui Rp164 triliun — menuju belanja yang lebih produktif, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang selama ini selalu kekurangan dana di saat paling dibutuhkan.

Di sanalah angka-angka itu menemukan wajah manusiawinya.

Daron Acemoglu, pemenang Nobel Ekonomi 2024 dari MIT, akan membaca ini bukan sebagai respons terhadap harga minyak, melainkan sebagai realokasi institusional yang tepat waktunya. Ia membuktikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan lahir dari institusi yang mendisiplinkan ke mana sumber daya negara benar-benar pergi — bukan menambah anggaran, melainkan menertibkan alirannya. Yang membedakan reformasi yang bertahan dari yang menguap adalah apakah ia berhasil mengubah perilaku menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi budaya. Evaluasi setelah dua bulan adalah tanda kejujuran kelembagaan yang sehat.

Max Weber membedakan dua otoritas yang selalu hidup berdampingan dalam setiap negara: tradisional, yang bersandar pada kebiasaan yang diwarisi tanpa dipertanyakan; dan rasional-legal, yang bersandar pada efisiensi yang terukur. Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia beroperasi di ranah pertama — hadir di kantor adalah bukti loyalitas, perjalanan dinas adalah simbol status. Kini logika itu dibalik dengan senyap: parkir yang paling kosong akan menjadi tanda kantor yang paling produktif. Perjalanan dinas yang paling sedikit akan menjadi bukti pejabat yang paling efisien. Apa yang dimulai 31 Maret adalah pergeseran Weberian yang sungguh-sungguh: negara merasionalisasi dirinya sebelum krisis memaksanya, ketika stok masih aman dan fiskal masih stabil.

Namun ada paradoks temporal yang luput dari hampir semua liputan.

Jumat pertama kebijakan ini — 3 April — adalah Jumat Agung. Hari paling sakral dalam tradisi Kristen yang dipeluk jutaan warga Indonesia dari Flores hingga Papua. Parkir kantor akan kosong bukan karena transformasi budaya kerja, melainkan karena bangsa sedang diam dalam keheningan yang jauh lebih tua dari kebijakan apapun.

Kalender, tanpa sengaja, telah meminjamkan satu minggu jeda kepada bangsa ini. Satu minggu terakhir di mana kekosongan parkir masih bisa dijelaskan oleh sesuatu selain pilihan sadar.

Ujian yang sesungguhnya baru tiba pada Jumat, 10 April 2026 — Jumat tanpa alibi, Jumat tanpa kalender yang membantu, Jumat pertama di mana seorang ASN memilih tidak ke kantor bukan karena hari raya memerintahkannya, melainkan karena ia sungguh-sungguh memahami mengapa.

Confucius mengajarkan jian — kesederhanaan, menahan dari yang berlebihan, melepaskan kenyamanan yang tidak lagi produktif. Pemborosan sering datang berpakaian kelaziman, dan melawannya berarti berani tampil berbeda dari apa yang sudah lama dianggap wajar.

Airlangga menyebutnya momentum. Acemoglu menyebutnya realokasi institusional. Weber menyebutnya rasionalisasi yang tepat waktu. Confucius menyebutnya jian. Pada akhirnya keempat suara itu berbicara tentang kebenaran yang sama: bahwa kemajuan yang sungguh-sungguh tidak selalu datang dari penambahan. Ia sering datang dari keberanian untuk mengurangi — dengan sadar, dengan bermartabat, dan dengan cukup jauh melihat ke depan untuk memilih berubah sebelum terpaksa berubah.

Pada 10 April, kita akan mulai tahu apakah yang diucapkan malam Selasa itu adalah budaya baru yang sungguh-sungguh, atau sekadar aturan yang menunggu dilupakan.

Sejarah, seperti selalu, sabar menunggu jawabannya.

**********************

Sumber dan Referensi: Badan Komunikasi Pemerintah RI (@bakom.ri), “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi”, Instagram resmi, 1 April 2026; Konferensi Pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 31 Maret 2026 (transkrip resmi YouTube Kemenko Perekonomian).

Tentang Penulis

Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Kalau benar-benar dimanfaatkan dan Tiongkok jadi reseller, bakal cuan juga sih dia.

#china #iran #jaganegeri #pinterpolitik #minyak #oil

PinterPolitik.com

“A century ago, petroleum – what we call oil – was just an obscure commodity; today it is almost as vital to human existence as water”.

::James Buchan, novelis dan sejarawan Skotlandia::

Penyebutan kata “darah” atau “blood” yang dipadankan dengan komoditas tertentu, sering dipakai untuk menunjukkan bahwa perdagangan atas komoditas tersebut menjadi “harga” atas darah yang tertumpahkan.

Di tahun 1990-an, ada istilah blood diamond yang dipakai oleh banyak media untuk menyebut kondisi perdagangan diamond atau berlian di negara-negara Afrika yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai perang di negara-negara tersebut. Sierra Leone, Liberia, Angola, Kongo dan beberapa negara Afrika lain menjadi panggung konfliknya.

Istilah ini kemudian menjadi umum di kalangan masyarakat internasional sebagai penekanan terhadap latar atau backstory ketika mereka dihadapkan pada berlian dari Afrika.

The blood diamond dianggap hanya memberikan keuntungan bagi para warlord atau orang-orang yang menggalang perang, serta bagi perusahaan-perusahaan berlian di seluruh dunia. Kisah ini diangkat dalam film berjudul Blood Diamond pada tahun 2006 yang dibintangi oleh aktor kawakan Leonardo DiCaprio.

Dalam nuansa yang mirip, fenomena ini bisa dilihat pula dalam kasus konflik yang terjadi atas Ukraina dan Rusia, utamanya lewat komoditas minyak bumi. Dengan masih banyaknya negara yang membeli minyak dari Rusia karena alasan harganya lebih murah, tak sedikit yang menyebut bahwa aktivitas perdagangan ini turut “membiayai” konflik dan pertumpahan darah di Ukraina. Ini karena pendapatan nasional bagi Rusia tentu secara tidak langsung juga akan menunjang aktivitas militernya.

Perusahaan-perusahaan asal negara-negara Eropa – misalnya PCK Schwedt dan Leuna dari Jerman, Zeeland dan Rotterdam Refinery di Belanda, ISAB dari Italia, dan masih banyak lagi – disebut masih membeli minyak dari Rusia. Selain demi menjamin kelangsungan kebutuhan energi dalam negeri masing-masing negara, Rusia juga memberi jaminan harga yang lebih murah dan memberi potongan pada negara “sahabat” yang membeli.

Di antara daftar perusahaan yang membeli minyak tersebut, mencuat pula nama Pertamina. Perusahaan minyak pelat merah Indonesia ini disebut sedang “mempelajari” kemungkinan membeli minyak murah dari Rusia. Ini karena kenaikan harga minyak global menyebabkan beban anggaran yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggunakan patokan harga minyak sebagai ukuran.

Apalagi, Indonesia masih memberikan subsidi bahan bakar minyak yang beban anggarannya dilimpahkan kepada APBN.

Akibatnya, muncul pertanyaan, apakah kebijakan membeli minyak dari negara yang sedang berkonflik ini dibenarkan? Mengapa batasan moral perilaku negara ketika dihadapkan pada kebutuhan masyarakatnya sering kali disingkirkan, sekalipun berhubungan dengan pertumpahan darah?

Logika Petroworld

Kepala jurusan Filsafat dan Hukum di King’s College London, Leif Weiner dalam bukunya Blood Oil: Tyrants, Violence, and the Rules that Run the World menyebutkan bahwa sumber daya alam kerap melahirkan semacam kutukan. Ini karena penguasaan atas sumber daya tersebut kerap berujung pada pertikaian dan konflik.

Weiner menyinggung tulisan Adam Smith ketika menyebut tak ada proyek yang lebih merusak sebuah bangsa selain proyek menambang perak dan emas. Sedangkan di kubu seberang, Karl Marx juga menyinggung relasi antara komoditas sumber daya alam tambang dengan perbudakan dan kemusnahan manusia yang salah satunya terjadi lewat konflik-konflik berdarah.

Ini kemudian terjadi pula dengan komoditas minyak bumi yang memang masih menjadi sumber energi utama di banyak negara di dunia.

Kalau ditarik lebih jauh ke atas, selain yang diproduksi oleh negara-negara yang damai dan terpenuhi kebutuhan masyarakatnya, kebanyakan komoditas minyak yang diperdagangkan di dunia internasional juga berelasi dengan darah yang tertumpahkan.

Di Arab Saudi misalnya, isu HAM adalah salah satu yang paling sering dituduhkan. Sementara di negara-negara yang pernah dikuasai oleh Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS, jelas ada pertumpahan darah di belakangnya.

Namun, semua latar konflik tersebut tak serta merta menghentikan manusia menggunakan komoditas yang satu ini. Alasannya karena peradaban manusia saat ini ada di era yang disebut oleh Weiner sebagai Petroworld. Ini adalah era ketika minyak menjadi kendali dari peradaban itu sendiri.

Nilai ekonomi misalnya, menjadi salah satu sentral di balik narasi yang ada. Minyak bumi adalah the world’s most valuable traded commodity – komoditas perdagangan global yang paling berharga nilainya. Di tahun 2013 misalnya, total nilai perdagangan minyak global mencapai US$ 2 triliun atau sekitar Rp 28 ribu triliun dihitung dengan kurs saat ini. Yess, Rp 28 ribu triliun!

Dalam kasus Rusia, jelas narasi ketergantungan pada komoditas minyak yang terjadi pada negara-negara yang masih membeli minyak dari negeri yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu pada akhirnya mendapatkan rasionalitasnya tersendiri.

Apalagi, ketika dikembalikan ke ranah negara, poin utama yang selalu dipakai sebagai acuan adalah bagaimana negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ini karena masyarakat adalah basis utama pengambilan kebijakan negara. Hal inilah yang kerap kali membuat kebijakan pemerintah di negara-negara kerap meminggirkan sejenak moral demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya terlebih dahulu.

Menyingkirkan Moral

Narasi penyingkiran moral ini memang akan selalu menjadi intisari dari politik dan kekuasaan, dan bagaimana kebutuhan masyarakat itu dipenuhi.

Terkait pembelian minyak dari Rusia misalnya, negara seperti Jerman beralasan karena kebutuhan domestik akan sumber energi minyak bumi negara tersebut akan sangat terasa efeknya jika memutuskan untuk tidak membeli minyak dari Rusia. Harga minyak dalam negeri akan meroket tinggi yang efeknya akan menjadi tekanan politis bagi pemerintah yang berkuasa.

Apalagi, fluktuasi harga minyak ikut menentukan harga-harga komoditas lain. Jika tekanan politis itu tak bisa dikendalikan, efeknya bisa menjadi gejolak politik yang lebih besar yang bisa saja berujung pada kekacauan. Dengan demikian, jelas ada narasi lain yang lebih besar di belakangnya.

Dalam kacamata yang sama, boleh jadi kebijakan Pertamina “mempelajari” kemungkinan membeli minyak dari Rusia punya arah yang sama. Presiden Jokowi sebagai kepala negara tentu tak ingin fluktuasi harga minyak punya efek yang besar, baik itu bebannya terhadap APBN, maupun terhadap harga-harga bahan pokok lain.

Lalu, apakah dengan demikian penyingkiran moral ini adalah sesuatu yang bisa dijustifikasi?

Well, idealnya memang negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sumber daya alam yang “bersih”, tak terkait pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Namun, sayangnya situasi yang ideal itu sering kali tidak terjadi. Pilihan penyingkiran moral dari backstory komoditas pada akhirnya menjadi jalan rasional pemenuhan kebutuhan hidup.

Debat tentang moral memang sudah terjadi ribuan tahun lamanya. Aristoteles, Shakespeare, Sartre, dan lain sebagainya mengupas dalam soal pentingnya moral. Namun, dalam konteks politik, ujung-ujungnya semua akan kembali pada pemikiran Machiavelli, bahwasannya moral sering kali perlu “dibuang” keluar dari politik.

Sebagai masyarakat, kita tak bisa berbuat banyak. Tetapi, setidaknya dengan tahu backstory dari banyak komoditas-komoditas yang bersimbah darah membuat kita menjadi lebih sadar. Kalau misalnya kita bisa menghindari penggunaan sumber energi dari minyak secara berlebihan, sudah seharusnya pilihan-pilihan itu kita ambil.

I mean, hidup dengan sumber energi selain fosil – utamanya energi-energi baru dan terbarukan – tentu akan positif juga untuk lingkungan. Dengan demikian, peradaban yang lebih baik tentu saja bisa tercipta. (S13)

Megawati bantah tidak berempati kepada rakyat

Sejak AS gencarkan pemberhentian impor minyak Rusia, OPEC jadi perhatian dunia

PinterPolitik.com

Bila diamati kembali, perkembangan mengenai proses transasi Blok Rokan sampai saat ini masih belum memperlihatkan adanya proses pengadaan drilling rig untuk mengebor sumur sebagai salah satu faktor mempertahankan penurunan produksi minyak Blok Rokan agar tidak drastis turun menjelang saat serah terima pada tanggal 8 Agustus ke Pertamina.

Bila dilihat, produksi Blok Rokan saat ini (lihat Tabel 1) semakin menurun secara signifikan dan ini sudah diprediksi oleh penulis di ulasan sebelumnya dengan kurang lancarnya transisi Chevron dengan Pertamina sampat saat ini akan mengakibatkan produksi menurun. Lantas, bagaimana dampak terhadap masyarakat Indonesia?

Jelas, akibatnya dapat menyasar masyarakat miskin dan pra miskin yang jumlahnya sampai puluhan juta orang dimana pengaruhnya sangat terasa di kehidupan sekarang, apalagi pandemi global Covid-19 tengah menghantui. Bila dikaji, hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan tujuan kegiatan usaha migas yang tertuang dalam UU No.22 Tahun 2001 dengan tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia(seperti dituangkan dalam penjelasan penulis di artikel yang pertama).

Apakah bisa disalahkan PT Chevron Pacific Indonesia atau Pertamina? Sesuai pengalaman dari penulis selama bekerja 30 tahun lebih bekerja di bagian Drilling & Completions Team di Chevron, penulis melihat hal ini terjadi karena kurang ketegasan dan kekompakan dari pihak pemerintah.

Apakah SKK Migas atau Kementerian ESDM atau pimpinan pemerintah pusat yang lebih tinggi? Dalam memahami dan menghayati secara mendalam arti dari pembukaan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang didirikan melalui perjuangan segenap anak bangsa dengan tujuan untuk capai kesejahteraan. Konstitusi Negara Indonesia secara jelas menyatakan negara didirikan dengan salah satu ujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (public prosperity dansocial welfare).

Dalam tulisan ini, penulis tidak membahas mengenai dampak turunnya aktivitas kegiatan pengeboran dan perbaikan sumur dan kegiatan lainnya terhadap ribuan karyawan Chevron dan puluhan ribu tenaga kerja sub kontraktor dari Chevron dan masyarakat sekitarnya, melainkan penulis melihat dampak terhadap masyarakat Indonesia, apalagi dengan pandemi Covid-19 yang mana mengakibatkan pembangunan ekonomi Indonseia semakin terganggu.

Ditambah lagi dengan peran sektor sumber daya alam, berupa migas, yang berkurang kontribusinya dalam sumber pendapatan negara akibat ketidaktegasan dan kekompakan pemerintah Indonesia dalam memutuskan transisi Rokan Blok ini.

Dengan demikian, sangat menyedihkan melihat Pembukaan UUD 1945, cita-cita pendiri bangsa untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di tengah sikap pemerintah Indonesia yang belum memberi keputusan yang tegas dan implementasi yang cepat, tepat, dan benar. Dampaknya, terhadap data angka Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 25 juta jiwa dan – akibat pandemi – akan bertambah menjadi sekitar 34 juta jiwa di akhir 2020.

Apalagi dengan ketidakjelasan dari transisi Rokan Blok ini – sampai penyerahan ke Pertamina pada tanggal 8 Agustus 2021, jelas akan bertambah lagi jumlah orang miskin di negara tercinta kita ini. Negara yang dulu kita banggakan akan hasil migasnya.

Kembali dalam ulasan penulis sebelumnya, pengalaman dari penulis selama bekerja di Chevron bahwa penulis dengan paradigma kontruktivisme – yang mana hukum yang ada sebenarnya adalah konsensus, kesepakatan, atau resultante relatif di antara berbagai pemahaman, pendapat, atau opini mengenai persoalan yang tengah dihadapi, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya.

Dari paradigma itu, pemerintah diharapkan segera memberikan keputusan yang tegas dan kompak dengat mempertimbangkan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…

Penulis memberi saran kepada pemerintah agar Pertamina bermitra dengan Chevron Pacific Indonesia untuk mengelola kegiatan drilling dan workover & wellservices. Bagaimana caranya? Pemerintah dapat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Chevron dalam menjalankan aktivitas menambah pengeboran sumur produksi minyak dan gas, melakukan perbaikan-perbaikan sumur-sumur-sumur lama (“wellwork dan well service”).

Penulis melihat bahwa keputusan langsung diambil pemerintah pusat, entah oleh Menteri ESDM atau Presiden Republik Indonesia, agar Chevron dapat melakukan pengeboran sumur pengembangan dengan kedalaman sekitar 1000 FT, dengan memakai rig pengeboran dengan HP (House Power) 350 yang kontraknya sedang berlangsung di bawah Chevron – saat ini kerjaannya sekarang untuk perbaikan-perbaikan sumur lama.

Apakah Rig tersebut bisa digunakan untuk mengebor sumur? Jelas bisa dengan dikonversi rig tersebut dari workover/well service rig menjadi drilling rig dengan cepat (hitungan satu sampai dua minggu). Namun, di sini peran SKK Migas sebagai pengawas KKKS diperlukan agar bisa memberi persetujuan dengan cepat, tepat, dan benar dengan pertimbangan pembukaan UUD 1945 agar bisa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan pengadaan kontrak Rig yang besarannya 750-800 HP untuk sumur pengembangan dengan kedalaman 3000-5000 ft? Penulis percaya bahwa Drilling kontraktor yang berada di sekitar Sumatera masih banyak mempunyai rig yang stand–by.

Apakah bisa cepat pengadaan rig tersebut? Penulis berkeyakinan – dengan pengalaman dalam pengadaan rig drilling – bahwa hal itu bisa dilakukan dengan cepat. Namun, SKK Migas harus memberikan ke Chevron tanggung gugat dalam menjalankan kegiatan ini. Penulis dapat mengatakan proyek ini adalah misi kemanusian dengan kondisi bencana nasional(pandemi Covid-19).

Bagaimana dengan Hukum Kontrak atau Hukum Bisnis? Penulis berpendapat Chevron dan Pemerintah dapat melakukan perjanjian Chevron bertanggung gugat untuk melakukan aktivitas ini dengan waktu yang diperpanjang sekitar 1-2 tahun dari serah terima Blok Rokan pada 8 Agustus 2021 dengan tidak melanggar UU karena kondisi bencana nasional ini.

Penulis berpendapat masyarakat Indonesia akan berpikir positif apabila pemerintah melakukan usulan rencana penulis dengan harapan bisa mempertahankan produksi minyak yang saat ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Harapan penulis, dengan ketegasan dan kekompakan pejabat-pejabat pemerintah dan Chevron berbesar hati untuk melakukan diskusi yang cepat, benar dan baik untuk melakukan penambahan pengeboran sumur pengembangan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia sesuai amanat Konstitusi, Pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD, dan UU No.22 Tahun 2001.

Penulis ingat bahwa suatu pekerjaan akan berhasil dilakukan dengan lancar, transparan, cepat, dan baik apabila kita sebagai manusia mempunyai karakter-karakter sebagai berikut: integritas, kepercayaan, kinerja tinggi, inovasi, dan mitra kerja yang tinggi. Penulis masih yakin dan percaya masih banyak orang-orang yang mempunyai karakter tersebut di bisnis hulu minyak dan gas bumi. Semoga Indonesia tetap jaya dan bisa mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).

Tulisan milik Robert P. Radjagoekgoek, Mahasiswa S-3 Program Hukum di Universitas Pelita Harapan.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Based on oilprice.com, oil prices had reaching almost USD -60 per barrel. This price has overwhelmed the upstream oil and gas industry. A lot of drilling activities stopped and or will be stopped because of this condition, confirmed by my friend who was working in one of oil service companies.

I will depict this condition like if we buy gasoline, we will not pay to the seller, but we will be paid by the seller. Two main conditions which affected the oil price falls are the pandemic of Covid-19 all around globe and oil price war. I will explain one by one the causes.

Covid-19 is the X factor that might never be expected before. The global economy falls deeply and expected to be negative economic growth. For the example, Indonesia now has reached 6.760 positives confirmed per April 20, 2020. Indonesia is the higher positive Covid-19 confirmed in ASEAN (see Figure 1).

Due to the impact of the pandemic and various lockdown measures to control the spread of the virus, Indonesian economy is expected to slow sharply in 2020, with GDP growth weakening to 1.0% (see Figure 2). If the pandemic escalates, Indonesia could face its first recession since the East Asian crisis in 1998 (IHS Markit, 2020).

The economic growth will certainly have effects on the energy consumption which effects the extraordinary oil hoarding in the storages. As we know, the basic economic law generally said low supply and high demand increasing the price and vice versa. It is only Indonesia, how about the other countries which have the same conditions, especially China which was the biggest oil importer around the globe (see Figure 3). It is the first factor of the oil price falls deeply.

Besides of the Covid-19 factors, the oil price war or geopolitics are the second factors. The oil price war happened after the OPEC+ conference failed to cuts the production. Since the failure, Kingdom af Saudi Arabia (KSA) and Russia was continuing the flooding of oil production.

The flooding of oil production by KSA and Russia considered by the USA as the effort to crush American oil and gas producers and capture America’s market share and could hindering their economic and national security. For you information, nowadays USA is “like” controlling the global oil price by their shale oil and economic embargo to other countries which have highest oil production, for instance Iraq, Venezuela, and Russia.

It is normal for OPEC+ Countries and Russia not willing to cut their production. It is because of if OPEC+ Countries and Russia cut their production, USA will take over their markets. This second factor is based on the letter of United State Senate Washington, DC 20510-3603 on April 20, 2020.

Since last ten years, US’s oil increased up to 5 million barrels per day compared to 2010 becoming into 13 million barrels per day in 2020. Refer to the amount of production, approximately 4 million barrels or ±31% must sell to the market.

The US production surplus will benefit the US if OPEC+ cuts their production. US also has interests to always make the oil price up to US$ 40 per barrel. This is considering the price of oil production costs in the US ranges US$ 40 – US$ 50 per barrel.

Then, whether USA will lose with conditions like this, USA never runs out of reason. President Trump this morning (23/4) announced to buy the oil for 75 million barrels for US Strategis Petroleum Reserve (SPR), but their storages have been full (Archanda Thahar, 2020).

By considering the current situations, US will likely buy oil with a long-term contract to the manufacturers. The price and delivery-time can adjusted by the consumer or US itself. So, US still has benefits from current situations.

Switch from whether US is benefited or not, let’s see what kind of oil and gas sectors which have the same possibilities like US. In the oil and gas industries, the downstream sectors will benefited.

It is because of the downstream companies still sell the gasoline by some prices, not zero price to the consumers. It is because of price structures depend on some components, those are transportation and marketing, refining cost and profit, and tax. The final price in the society which has evaluated can be a solution for the companies which have the upstream and downstream sectors to survive.

But unfortunately, not all the companies have upstream and downstream simulateneouly. Different companies have their own regulations to survive from this situation and certainly they will always look for possibilities and opportunities.

IHS outlook for 2021 to 2022 shows the economic increasing again and reach very high scores (see Figure 2). IHS outlook also shows the oil demand will increasing very high in Q1 and Q2 of 2021 (see Figure 4) if an agreement is made by USA and OPEC+ to cut the production and Covid-19 will end soon.

As the society, we should obey the government rules to overcome these situations together and hope this condition will end soon and everything will go back to its normal life again.

This opinion article belongs to Mutawif Ilmi Muwaffiqih, Undergraduate Student of Geological Engineering at Universitas Gadjah Mada

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam tulisan ini, penulis hendak melanjutkan asumsi pertama yang disajikan dalam tulisan penulis sebelumnya, yakni “seluruh pengelolaan blok Rokan (96 lapangan minyak) ditangani menyeluruh oleh PT. Pertamina, baik drilling (pengeboran) dan workover (kerja ulang) & well service (perawatan sumur).”

Setelah Pertamina mengambil alih Rokan blok secara menyeluruh, ada beberapa pertanyaan yang muncul dari penulis terhadap pemerintah (Pertamina). Bagaimana dan beberapa lama waktu yang diperlukan dalam transisi dari PT. Chevron Pacific Indonesia kepada pemerintah?

Apakah ada kekhawatiran dari pemerintah apabila transisi terlambat dilaksanakan dan apakah ada dampak terhadap produksi barel per hari? Dan, yang sangat perlu diperhatikan Pertamina dan Chevron, bagaimana nasib ribuan karyawan Chevron yang akan beralih menjadi karyawan Pertamina?

Begitu juga, dari puluhan ribu karyawan kontraktor-kontraktor yang berada di bawah Chevron sekarang? Kemudian, bagaimana dampak lanjutan transisi ini terhadap pendapatan dan pembangunan masyarakat Indonesia?

Sesuai pengalaman dari penulis selama bekerja 30 tahun lebih bekerja dalam drilling & completion team di Chevron, untuk mempertahankan atau dan menaikkan produksi (lifting), dapat dilakukan dengan beberapa cara yang utama, yaitu menambah pengeboran sumur produksi minyak dan gas, melakukan perbaikan-perbaikan sumur-sumur lama (well work dan well service), melakukan perbaikan-perbaikan, dan/atau melakukan penggantian pipa-pipa saluran minyak produksi minyak dan gas.

Lantas, bagaimana transisi dari Chevron ke Pertamina? Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap transisi dari Chevron ke Pertamina? Apakah Pertamina menunggu transisi saat 8 Agustus 2021 nanti?

Berdasarkan informasi, Chevron tidak melakukan pengeboran sumur produksi minyak dan gas sejak awal 2019. Akibatnya, lifting produksi bisa turun secara sangat signifikan – bisa ribuan barel per hari berdasarkan prediksi. Sementara, perbaikan-perbaikan sumur lama dan pipa-pipa masih dilakukan walaupun jumlahnya berkurang.

Boleh jadi, apabila transisi dilakukan saat 8 Agustus 2021, dampaknya dapat sajat menjadi sangat berat bagi Pertamina mempertahankan produksi lifting rata-rata 200.000 barel per hari setelah Blok Rokan sudah ditangani Pertamina – di mana persiapan untuk melakukan pengadaan rig pengeboran rata-rata membutuhkan waktu 6-8 bulan.

Pasalnya, waktu untuk memproduksi sumur tersebut membutuhkan kurun waktu dalam 30 hari. Belum lagi, hal ini pun juga membutuhkan persetujuan dari SKK Migas terhadap proyek sumur pengeboran tersebut. Oleh sebab itu, proses ini bisa membutuhkan waktu kurang lebih 8-10 bulan untuk melakukan pengeboran sumur pengeboran lagi.

Mungkin, SKK Migas yang membawahi K3S – Chevron, Pertamina, Medco, Conoco Philips, dan lain-lain – merasa khawatir dengan lambatnya transisi Blok Rokan ini. Akibatnya, pengurangan produksi lifting dari Blok Rokan bisa saja terjadi.

Dengan minimnya investasi pengeboran saat ini, laju pendapatan dan pembangunan negara boleh jadi malah menurun sehingga Blok Rokan menjadi kurang dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, begitu juga dampak moral dari ribuan karyawan-karyawan Chevron dan puluhan ribuan karyawan-karyawan dari kontraktor-kontraktor Chevron yang melakukan kegiatan bisnis di Blok Rokan.

Hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan tujuan kegiatan usaha migas yang tertuang dalam UU No.22 Tahun 2001 yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia – seperti dituangkan dalam penjelasan penulis di artikel yang pertama.

Dengan paradigma kontruktivisme, penulis menilai bahwa hukum yang ada sebenarnya adalah konsensus, kesepakatan, atau resultante relatif di antara berbagai pemahaman, pendapat, atau opini mengenai persoalan yang tengah dihadapi, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa, dalam transisi permasalahan Blok Rokan ini, pemerintah harus melakukan transisi secepatnya dengan kurun waktu tersisa, yakni 18 bulan.

Pemerintah melalui SKK Migas dapat meminta dengan metode kerja sama antara Pertamina dan Chevron melalui pengeboran sumur pengembangan dengan kedalaman sekitar 1.000 kaki, dengan memakai rig pengeboran berdaya 350 horsepower (HP) atau dengan mengadakan pengadaan kontrak rig yang besar berdaya 750-800 HP untuk sumur pengembangan dengan kedalaman 3.000-5.000 kaki.

Dalam Hukum Kontrak atau Hukum Bisnis, penulis berpendapat Chevron dan Pertamina dapat melakukan perjanjian dengan melakukan kesepakatan hak dan kewajiban walaupun kontrak Wilayah Kerja Blok Rokan masih berada di bawah Chevron. Dengan begitu, saat peralihan Blok Rokan ini terjadi penurunan produksi lifting tidak terjadi secara signifikan bila ada penambahan pengeboran sumur pengembangan.

Harapannya, dengan difasilitasi SKK Migas, Chevron dan Pertamina bisa berbesar hati untuk melakukan diskusi yang cepat, benar, dan baik untuk melakukan penambahan pengeboran sumur pengembangan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 dan UU No.22 Tahun 2001.

Tulisan milik Robert P. Radjagoekgoek, Mahasiswa S-3 Program Hukum di Universitas Pelita Harapan.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.