PinterPolitik.com

Pasca pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), angin segar pun kini menghinggapi para investor tambang dan segala modal yang menaunginya. Miris, jika melihat apa yang terjadi, di tengah mayoritas masyarakat sedang berjuang menghadapi wabah Covid-19, saling topang satu sama lainnya.

Pemerintah dengan entengnya mengesahkan RUU yang jauh dari prinsip partisipasif. Pun pemerintah juga melupakan dampak dari RUU tersebut.

Tentu ini cukup menganggu, sebab masih ada Omnibus Law ‘RUU Cipta Kerja’ yang masih digodok dan cepat-cepat ingin diangkat menjadi UU yang sah. Perlu diketahui, alih-alih ingin menciptakan lapangan pekerjaan, justru semakin menambah beban rakyat. Sebab potensi RUU Omnibus Law hingga UU Minerba berpotensi meluluh lantahkan hutan, lahan pertanian produktif dan juga sumber air.

Poin umum dari RUU Cipta Kerja adalah menyederhanakan aturan untuk menarik investasi, maka itu dalam poin lingkungan hidup, seperti dalam pasal 23 angka ke-3 tentang Perubahan atas UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2009, menyebutkan awalnya yang ada kriteria baku ketat jika merujuk pada UU PPLH yang tercatat ada sembilan indikator.

Sementara, dalam RUU Cipta Kerja, hanya satu indikator yang bias – hanya menyebutkan secara umum lingkungan, sosial dan budaya. Ini tentu abstrak dan berbahaya bagi upaya pencegahan atas kerusakan lingkungan.

Padahal, adanya analisis dampak lingkungan (AMDAL) saja masih diabaikan, apalagi indikatornya tidak jelas. Itu sama halnya izin lingkungan yang definisinya diganti menjadi izin berusaha.

Secara makna saja berganti, tentu semangatnya bukan lagi pencegahan, tetapi “kalian bebas mengeksploitasi.” Ditambah lagi dengan pengurangan partisipasi masyarakat, di mana mereka dipinggirkan dalam hal ini, sebab penilaian AMDAL akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, pada pasal 23 angka ke 27 sampai 31, disebutkan jika pasal 72, 73, 74 dan 75 dalam UU PPLH dihapus dan,lebih parahnya lagi, mengubah substansi pasal 76. Lantas, apa yang diubah? Adalah substansi yang diubah berkaitanpengawasan dan pengenaan sanksi administratif tentang pelanggaran lingkungan hidup, di mana RUU ini mengaburkan perihal instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelanggaran lingkungan hidup.

Lebih jauh lagi, pada pasal 23 angka ke 35, menghapus frasa “tanpa perlu pembuktian tanpa unsur” dalam pasal 88, tentu ini akan mengaburkan soal pertanggungjawaban mutlak, terkait pelanggaran lingkungan hidup.  Lalu, pada pasal 23 angka ke 37, mengubah secara substansi pasal 98 dan 99 UU PPLH. Di sana, dikatakan bahwa perihal tindak pidana yang sifatnya materiil diganti dengan peningkatan sanksi administrasi denda, di mana ada batas minimum dan maksimum.

Tent,u ini melupakan persoalan pokok di mana ketentuan ini abstrak dan berpotensi meringankan para perusak lingkungan. Sebab, hanya denda bukan langkah yang tegas, seperti penghentian kegiatan sampai pencabutan izin.

Kondisi ini, secara implikatif akan semakin membuat kerusakan lingkungan menjadi hal yang biasa. Atau istilah lain, mewajarkan bencana sebagai risiko kegiatan ekonomi, padahal kondisi tersebut akan menambah beban negara dan warga negara, demi keuntungan segelintir orang.

Cacat UU Minerba

Kondisi ini pun serupa dengan UU Minerba, di mana pada UU ini tidak ada pengaturan soal batasan operasi tambang, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan tumpang tindih kawasan. UU ini tidak berbicara soal perlindungan lingkungan dan dampak dari eksploitasi, tetap hanya membahas seputar bagaimana investor dapat terjamin. Tidak ada diskursus yang benar-benar mengutamakan keselamatan ruang hidup masyarakat

Berkaca pada 169 A yang berisi tentang soal izin usaha pertambangan. Di sana disebutkan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) belum memperoleh perpanjangan, maka akan dijamin mendapatkan dua kali usaha, dengan perpanjangan selama 10 tahun dalam bentuk IUPK dan tanpa lelang.

UU ini juga bermasalah, karena ada penghapusan pasal 83 ayat 2 yang mengatur tentang batasan luas wilayah izin usaha pertambangan mineral logam sebesar 25 ribu hektar, serta pasal 83 ayat 4 yang mengatur tentang batasan luas izin usaha pertambangan batubara sebesar 15 ribu hektar.

Artinya, ketika pasal tersebut dihapus, akan ada perluasan wilayah bertambangan dan mengakibatkan tumpang tindih kawasan. Sehingga akan menimbulkan konflik sosial dan keterancaman ruang hidup masyarakat dan ruang-ruang lingkungan esensial.

Selain itu, soal hukuman pidana bagi perusak lingkungan atas kegiatan pertambangan, dikurangi maksimal 5 tahun dengan denda maksimal 100 miliar, dari awalnya maksimal 10 tahun pidana dan denda maksimal 10 miliar. Hukuman pidana yang direduksi dan meningkatkan denda maksimal merupakan logika terbalik. Apalagi, melihat situasi hukum yang belum jelas keberpihakannya, aturan tersebut rentan menguntungkan koruptor.

Meskipun diklaim akan membawa kesejahteraan, melalui adanya penambahan porsi insentif tambang untuk daerah dari awalnya 1 persen menjadi 1,5 persen, ditambah adanya skema divestasi saham asing sekitar 51 persen, hingga reklamasi 100 persen bekas tambang sebagai bagian perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Namun, segala insentif tersebut tak sebanding dengan daya destruktif yang akan dihasilkan, apalagi soal perlindungan lingkungan hanya bicara soal reklamasi saja. Padahal, reklamasi juga hasil dari penambangan.

Tidak ada yang berbicara pencegahan dan perlindungan, sebab dalam logika pemerintah sumber daya alam adalah komoditas, bukan sebuah aset penting yang harus dijaga dan dilindungi. Tidak ada yang berbicara hak warga negara, kala terkena dampak dari eksploitasi. Tidak ada pula yang berbicara keberlangsungan hidup warga negara dalam hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Semuanya hanya memikirkan modal dan sirkulasinya. Sementara modal sendiri akan ambruk kala lingkungan sudah tercemar hebat, dan sumber daya alam telah habis, karena telah melampaui puncak. Krisis akan hadir di depan mata, kelaparan, kekeringan dan meningkatnya penyakit akibat kerusakan lingkungan.

Konsekuensi Bencana di Depan Mata

Bencana hidrometereologis disebabkan oleh perubahan iklim berimplikasi kepada kekacauan cuaca telah mengakibatkan tidak menentunya prediksi akan cuaca itu sendiri. Seharusnya, musim hujan menjadi kemarau dan sebaliknya.

Kondisi ini mengakibatkan rusaknya pertanian, khususnya komoditas pangan. Belum lagi sebab kerusakan hutan, telah menimbulkan bencana seperti banjir bandang dan longsor.

Semua memiliki interkoneksi. Hutan hujan tropis dihajar tambang dan dikeruk, merusak tata iklim dan menyumbang perubahan iklim. Sementara, penghancuran hutan dan gunung telah menyebabkan banjir bandang dan longsor.

Di satu sisi, eksploitasi alam telah menyebabkan berkurangnya air bersih yang menyebabkan banyaknya lahan-lahan pangan gagal panen. Lalu, kekacauan iklim telah membuat anomali cuaca, di mana produksi tanaman pangan terganggu, baik dari kualitas dan kuantitas hingga persoalan gagal panen.

Dan, di tengah pandemi Covid-19 ini, harusnya menjadi renungan bersama, mengapa ada virus yang menyebar ke manusia melalui hewan, kalau bukan retaknya metabolisme alam, seperti hancurnya ekosistem? Lalu, mengapa ada krisis pangan, sebab lahan pertanian dan daya dukung alamnya telah digusur dan dieksploitasi hingga pada persoalan rusaknya tata iklim yang berakibat pada produksi pangan terganggu.

Namun, hingga kini, pemegang kebijakan tidak ada yang sadar, atau memang pura-pura tidak sadar. Seharusnya, pandemiwabah seperti ini melakukan renungan mendalam, bukan malah mengesahkan RUU yang akan menghancurkan alam. Jikalau bumi hancur, siapa yang akan rugi?

Tulisan milik Wahyu Eka S., Manajer Kampanye WALHI Jawa Timur.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Cash rules everything around me. CREAM, get the money. Dollar dollar bill, y’all” – Wu Tang Clan, grup rap asal Amerika Serikat (AS)

Di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang kini tengah menghantam Indonesia – baik dalam hal ekonomi maupun kesehatan masyarakat, sebagian besar dari kita mungkin mengisi waktu di rumah dengan bermain berbagai permainan (games). Salah satu permainan yang mungkin banyak dimainkan adalah Minecraft.

Game populer satu ini sebenarnya sudah cukup lama dirilis pada beberapa tahun lalu. Namun, Minecraft kabarnya kini kembali menjadi salah satu permainan yang digunakan di tengah pandemi, khususnya dunia virtual yang memungkinkan banyak orang untuk “bertemu”.

Dunia virtual Minecraft ini disebut-sebut dapat menjadi alternatif bagi dunia nyata yang kini dalam belenggu lockdown dan pembatasan sosial (social distancing). Bahkan, beberapa pagelaran – seperti wisuda dan pertemuaan keagamaan – dilaksanakan dalam dunia maya ala Minecraft.

Bagi mereka yang kenal dengan Minecraft, game ini bisa dibilang mirip dengan kondisi di dunia nyata. Layaknya planet bumi, game ini uniknya juga menyediakan beberapa material dari alam yang dapat digunakan, seperti kayu, tanah, batu, logam, dan sebagainya.

Tentunya, beberapa material yang dapat digunakan adalah batu bara dan beberapa mineral lainnya. Material-material ini dapat digunakan untuk membangun bangunan – atau hal-hal yang lain – yang ornamental.

Menurut saya ini 4 hal paling jahat dalam UU Minerba yang baru diputuskan DPR di tengah pandemi. pic.twitter.com/nqcVUMHshU

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) May 14, 2020

Bila pemain di Minecraft dapat menggunakan bahan-bahan tersebut, begitu juga umat manusia di dunia nyata. Pasalnya, bahan-bahan mineral – seperti batu bara – tak dapat dipungkiri telah lama menjadi salah satu sumber energi bagi dunia, termasuk Indonesia.

Namun, tak seperti di Minecraft, pemberdayaan batu bara di dunia nyata sepertinya turut menimbulkan beberapa persoalan. Dalam hal keberlanjutannya terhadap lingkungan misalnya, batu bara dinilai turut berdampak pada emisi karbon yang berlebihan.

Belum lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi UU di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat akhirnya menilai pengesahan tersebut terkesan tergesa-gesa dan menguntungkan beberapa pihak tertentu tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan bagi masyarakat sekitar tambang.

Meski begitu, beberapa pihak menilai bahwa RUU Minerba ini memiliki urgensi tertentu di tengah pandemi Covid-19. Anggota Komisi Energi atau Komisi VII DPR, Maman Abdurrahman, misalnya mengklaim bahwa RUU tersebut mendesak untuk disahkan karena industri tambang memerlukan kepastian hukum.

Dengan dampak buruk sekaligus urgensi tertentu di balik pengesahannya, beberapa pertanyaan pun timbul di benak masyarakat soal RUU ini. Mengapa sebenarnya RUU ini terkesan tergesa-gesa disahkan? Bagaimana utilitas (manfaat) dari pengesahan RUU ini?

Plutocracy at Its Best?

Banyak orang menilai RUU Minerba dapat menguntungkan beberapa pihak tertentu. Kabarnya, pengesahan RUU ini dinilai untuk memberikan “karpet merah” pada para elite dan pengusaha.

Bisa dibilang, pengesahan RUU Minerba ini banyak menarik tanggapan negatif dari berbagai kalangan. Salah satu tanggapan negatif datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Lembaga watchdog di bidang antikorupsi ini menilai bahwa terdapat sosok pengusaha besar di balik pengesahan RUU Minerba ini. Asumsi ini didasarkan pada banyaknya elite politik yang memiliki afiliasi bisnis di bidang pertambangan batu bara.

Asumsi ini diungkapkan oleh Egi Primayogha – seorang peneliti dari ICW – pada tanggal 13 Mei lalu. Egi menyebut pengesahan RUU ini sebagai upaya state capture (pembajakan negara) yang dilakukan oleh elite-elite berkepentingan yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar.

Plutokrasi adalah sebuah entitas yang dijalankan berdasarkan metode plutokratis, yang mana orang-orang yang memiliki kekayaan turut berkuasa.
Share on X

Egi juga menyebutkan beberapa nama dan perusahaan yang disebutnya turut bergerak di industri batu bara, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Toba Group. Kekuatan-kekuatan besar inilah yang dianggap menggerakkan pengesahan oleh DPR dan pemerintah.

Dugaan yang Egi jelaskan ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam sebuah negara. Adapun sebuah konsep yang disebut sebagai plutokrasi (plutocracy atau plutarchy) yang kerap digunakan untuk menjelaskan fenomena semacam ini.

Richard B. Wells dalam tulisannya yang berjudul Plutocratic Leadership menjelaskan bahwa plutokrasi adalah sebuah entitas yang dijalankan berdasarkan metode plutokratis, yang mana orang-orang yang memiliki kekayaan turut berkuasa.

Metode seperti inilah yang menurut Noam Chomsky tengah dijalankan di Amerika Serikat (AS). Bagi Chomsky, AS adalah negara di mana para perwakilan rakyatnya tak mendengarkan aspirasi dan opini masyarakat.

Bukan tidak mungkin plutokrasi ini juga berlaku di Indonesia. Bagaimana tidak? DPR dan pemerintah bisa jadi telah mengesahkan RUU Minerba tanpa memperhatikan kritik dan keluhan dari masyarakat.

Meski begitu, dengan kritik dan keluhan tersebut, RUU ini bisa saja memiliki manfaat tertentu. Terlepas dapat menguntungkan elite yang memiliki kekayaan, bagaimanakah utilitas RUU ini bagi Indonesia secara keseluruhan?

Utilitarianisme

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, RUU Minerba ini masih menuai kritik di masyarakat setelah disahkan oleh DPR. Meski begitu, beberapa pihak menilai pengesahan RUU ini juga disertai urgensi tertentu.

Setidaknya, seperti apa yang dikatakan oleh Maman, RUU Minerba ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri batu bara. Pasalnya, banyak produsen batu bara besar akan kehabisan masa berlaku izin Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada periode tahun 2020 hingga tahun 2025.

Bila PKP2B-nya habis, lahan tambang yang dikelola nantinya akan kembali ke tangan negara. Dari sini, persoalan muncul karena UU Minerba yang lama dinilai tidak memberikan jaminan soal perpanjangan izin-izin tersebut.

View this post on Instagram

Banyak yang bilang UU Minerba ada urgensinya. Bener nggak sih? #uuminerba #undangundangminerba #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 2:09am PDT

Persoalannya adalah perusahaan-perusahaan yang akan habis masa izinnya ini adalah produsen-produsen terbesar di Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia secara nasional masih membutuhkan suplai batu bara dari perusahaan-perusahaan ini.

Ekonom Faisal Basri menilai bahwa terdapat urgensi – meski mengkritik cara DPR – di balik pengesahan RUU ini karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan penyumbang produksi batu bara sebesar hingga 70 persen. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan kebutuhan energi Indonesia secara nasional.

Berdasarkan laporan capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2019, batu bara masih menjadi energi yang dominan dalam bauran energi primer pembangkit listrik, yakni sebesar 60,5 persen.

Di sisi lain, RUU Minerba ini juga dinilai memusatkan kewenangan pemberian izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Boleh jadi, hal ini dilakukan agar dapat menghindari lambatnya birokrasi perizinan di pemerintah daerah yang tak jarang juga disertai praktik perburuan rente (rent-seeking).

Selain itu, RUU ini bisa jadi berguna untuk menarik investasi pasca-pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai RUU ini dapat memberikan kepastian bagi investor pertambangan dalam jangka panjang.

Dengan berbagai pertimbangan telah disebutkan, bukan tidak mungkin RUU Minerba memiliki utilitas (manfaat) tertentu bagi Indonesia – terlepas dari kontroversi yang diciptakannya. Hal ini bisa jadi sejalan dengan pendekatan utilitarianisme. Beberapa pemikir dari pendekatan ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Utilitarianisme setidaknya melihat bahwa tindakan moral yang paling benar adalah tindakan yang menciptakan kebaikan yang paling baik (the most good). Benar tidaknya suatu tindakan ini didasarkan pada konsekuensi yang diciptakannya. Dalam pandangan utilitarian, kebaikan dari setiap pihak perlu diseimbangkan menjadi kebaikan untuk semua (overall good).

Lantas, bagaimana dengan pengesahan RUU Minerba?

Mungkin, pemerintah dan DPR berdasarkan kontroversi dan urgensi dari RUU Minerba telah mempertimbangkan overall good yang diinginkan dalam cara pandang utilitarian. Bagaimana pun juga, good yang ada perlu dimaksimalkan melalui kebijakan pemerintah.

Meski begitu, berbagai pertimbangan ini belum pasti menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam pengesahan RUU Minerba. Yang jelas, masing-masing pihak memiliki good versinya sendiri yang nantinya dapat menjadi overall good bagi semuanya, entah good yang mana yang lebih dominan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, mimin capture–in situasi saat seorang peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) bernama Egi Primayogha ngamuk–ngamuk dalam sebuah diskusi. Di kesempatan itu, si aktivis ini sambil tegas ber-statement, “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah mencederai kepentingan orang banyak, saya menduga ada korupsi state capture atau pembajakan negara dan hal itu tidak boleh dibiarkan.”

Jelas sudah sampai inti kekalutan hati dan pikirannya, ya, bahwa Undang-undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bukan untuk rakyat. Wait, UU Minerba bukan untuk rakyat? Hello, baru sadar? Hmm, kan sudah jelas, cuy.

Sekarang pikir aja deh, di negara dunia mana urusan rakyat dibahas hanya oleh 17 anggota DPR yang kemudian berasa layak mengesahkan UU? Anehnya, sudah dari awal pembahasan UU ini seperti malu-malu diletupkan gitu,cuy.

Coba bayangin, gengs. Panitia Kerja (Panja) dan tim pemerintah membahas UU ini sejak 17 Februari hingga berakhir pada 6 Mei 2020 lalu. Artinya, pembahasan 703 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang bermasalah telah dibahas kurang dari tiga bulan, gengs.

Hmm, itu nge-bahas urusan rakyat apa nge-bahas mantenan ya, cuy – cepat banget. Bahkan, rapat pembahasan sinkronisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba cuma dilaksanakan selama 4,5 jam tertutup pula. Hadeuhhh, gokil gak sih itu, cuy? Sedih mimin sebagai rakyat jelata di Indonesia.

Ngomong-ngomong, itu aturan dari mana, ya gengs? Di desa mimin saja, rapat untuk membahas soal Covid-19 bisa memakan waktu dua hari (total 6 jam).

Nah, sebelum pengesahan RUU Minerba menjadi UU, seorang Anggota DPR bernama Sugeng Suparwoto berkicau tepat begini, “Kami menyadari bahwa RUU Minerba ini belum lah ‘menyenangkan’ semua pihak, namun kami yakin RUU ini mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan tata kelola pertambangan di Indonesia.”

View this post on Instagram

Adakah motif bisnis di balik cetak uang? Simak infografis dan berita politik lainnya di Pinterpolitik.com #cetakuang #uang @dpr_ri #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2020 at 6:19pm PDT

Coba kalian amati pernyataannya doi. Seakan, Minerba ini sengaja di-geber kayak balap liar gitu, cuy. Pihak yang dilibatkan sangat sedikit sehingga banyak pihak (sebut saja rakyat) yang pasti tidak merasa puas.

Lalu, buat apa legislatif ada fungsi hearing ya, gaes? Kalau cuman main gas pol rem blong, jadi aja pembalap. Padahal, Minerba ini ngeri isinya.

Membacanya saja mimin membayangkan kalau Indonesia ini terasa bukan era Reformasi lagi, melainkan masih di era Orde Baru yang sentralistik. Parahnya lagi nih, perusahaan benar-benar punya kelonggaran dalam menjalankan bisnisnya sampai menggeser hal prinsipiil, seperti lingkungan. Silakan aja dibaca kalau gak percaya.

Mimin jadi bertanya-tanya pada rumput yang bergoyang – mau tanya sama DPR juga gak mungkin dengar), kenapa kok Minerba ini seakan jadi prioritas harga mati fungsi legislasi sih?

Bukankah urusan perlindungan perempuan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) jauh lebih penting? Kalau dijawab soal ‘beberapa konten masih diperdebatkan’, lha, dikira Minerba ini gak diperdebatkan, kah? Bahkan,perdebatannya lho sudah berjalan sejak 2019.

Please, kita sadar gak sih kalau sedang menuju chaos massal? Memang benar ada arena judicial review, mimin gak membantah. Tapi, ini soal keberpihakan.

Kalau sudah begini, pasti akan berlanjut di sektor RUU lainnya. Capek, cuy, lihat tontonan wakil rakyat vs rakyat. Mimin hanya khawatir saja, teluh dari kisah keruntuhan pemerintahan Romawi akan menghampiri kita. Hadeuhhh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Keputusan DPR sahkan UU Minerba dikritik, dinilai tergesa-gesa dan tidak sesuai aspirasi rakyat. Sunat posisi pemerintah daerah dalam urusan tambang.

PinterPolitik.com

Wakil Menteri BUMN, ‎Budi Gunadi Sadikin mengatakan masih ada kekayaan negara yang tidak tercatat sebagai aset, yaitu cadangan minerba (batu bara) yang terkandung di dalam tanah.

Menurutnya, antara BUMN pertambangan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat bekerjasama untuk menghitung cadangan mineral dan batu bara untuk menjadi aset kekayan negara.

“Ada Ditjen lagi, yang bisa dikerjasamakan namanya. DJKN, saya masuk BUMN membenahi aset, masuk holding melihat aset betebaran di mana-mana sangat pusing,‎” kata Budi, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/1).

Cadangan minerba memang sudah masuk catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator yang membawahi sektor pertambangan, namun cadangan mineral dan batu bara belum tercatat sebagai ‎aset kekayaan negara. “Ada yang tidak dicatat yaitu cadangan batu bara, waktu itu dicatat Kementerian ESDM tapi bisa nggak dicatat DJKN, biar nggak hilang saja,” tuturnya.

Akibat belum tercatatnya cadangan mineral dan batu bara sebagai aset kekayaan negara, cadangan besar batu bara milik PT Bukit Asam (Persero) pun hilang.

“Sebagai contoh, PTBA kehilangan 8 miliar (ton) cadanan batu bara di 2020. Jadi kalau 8 miliar (ton) dikali 50 dolar (harga batu bara per ton) itu USD 400 billon kalau dikasih (per 1 dolar AS per) Rp 14 ribu jadi Rp 5.700 triliun. Ini hilang,” papar Budi.

Menurut Budi, kehilangan cadangan tersebut tidak diketahui pemerintah, sebab tidak ada pencatatan cadangan sebagai aset kekayaan negara.‎

“Hilang ke mana apa dibagi-bagi ke yang lain?, apakah DJKN tau mungkin tidak tau, apakah pemerintah nggak tau mungkin nggak tau,” ujarnya, tanpa menjelaskan pihak mana yang mengambil sumber cadangan batu bara tersebut.

Budi menambahkan, memang sebaiknya cadangan mineral dan batu bara dicatat sebagai aset kekayaan negara.‎ Sebab konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia menjadi milik negara.

“Itu baru cadangan belum sumber daya, itu sudah terbukti ada di situ. Kalau boleh itu bagaimana caranya seperti pencatatan Ditjen pajak, cuma lebih susah karena hilangnya sering sekali karena banyak yang nggak suka karena nilainya besar sekali,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.