PinterPolitik.com

Belakangan ini publik digemparkan dengan adanya isu aplikasi Injil berbahasa Minang yang terdapat di platform ponsel pintar. Isu ini menemui pro dan kontranya tersendiri.

Bagi pihak yang pro terhadap Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Minang, sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia, mereka beralasan bahwa tidak ada salahnya ketika suatu agama/kepercayaan berusaha untuk membuat terjemahan kitabnya ke dalam bahasa daerah dengan tujuan agar masyarakat pengikut suatu agama/kepercayaan dapat lebih mudah memahami isi dari kitab tersebut.

Di sisi lain, bagi pihak yang kontra, mereka beranggapan bahwa keberadaan aplikasi Injil berbahasa Minang dapat menggerus konsensus serta nilai-nilai yang telah disepakati bersama, dalam hal ini oleh masyarakat etnis Minang.

Dilansir dari berbagai kanal berita daring, aplikasi tersebut telah dihapus oleh pihak Google dan telah hilang keberadaannya dari layanan unduh aplikasi. Hal tersebut terjadi setelah Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melayangkan surat resmi kepada Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang isinya yakni seruan terhadap pemerintah pusat untuk segera menghapus aplikasi tersebut.

Senada dengan Irwan Prayitno, terdapat pula anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, yang posisinya pun kontra dalam menyikapi aplikasi terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang. Dua tokoh tersebut, yakni Irwan Prayitno dan Guspardi Gaus, memiliki kesamaan latar belakang etnis Minang.

Hal ini identik dengan konsep “Putra Daerah” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang bergerak dalam bidang politik menggunakan sarana etnis atau kesukuan dalam mengumpulkan suara dan menanamkan pengaruh kuat untuk melegitimasikan kekuasaannya atas daerah asalnya, baik kaitannya dengan latar belakang biologis (seperti ikatan darah) ataupun juga asal-usul tanah kelahiran mereka.

Isu ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam aspek historis, kebudayaan, serta politik. Ketiga aspek tersebut bersinggungan dan saling mengisi satu sama lain.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menggambarkan bagaimanakah aspek historis dan kebudayaan suatu etnis, yaitu Minang, dengan latar belakang sejarah dan falsafah hidup yang dipegang dalam kehidupan bermasyarakatnya, berkaitan langsung dengan perilaku segelintir elite politik dalam mendulang legitimasi di suatu daerah yang dikuasainya yang sarat akan politik identitas.

Latar Belakang Historis

Seperti yang diketahui bersama bahwa masyarakat etnis Minang pada mulanya bukanlah etnis yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam perkembangan awal sistem kepercayaan orang-orang yang mendiami pulau Sumatera – dalam hal ini fokusnya etnis Minang – mereka masih menganut kepercayaan animisme.

Pada tahap selanjutnya, masyarakat pulau Sumatera tersebut mengalami sinkretisme dengan masyarakat pendatang yang membawa pengaruh ajaran agama Hindu-Budha. Hal tersebut berdampak pada nenek moyang etnis Minang, di mana mereka mulai beralih menjadi penganut ajaran Hindu-Budha.

Barulah sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17, pengaruh Islam mulai masuk dan menguat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Hadler, 2010: 31-32). Pada abad tersebut, terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di tanah Sumatera Barat dan bercirikan adat Minangkabau yang bernama Kerajaan Pagaruyung.

Kerajaan Pagaruyung saat itu merupakan kerajaan yang bersendikan agama Budha dalam kehidupan kerajaannya. Kerajaan ini mulai melemah pengaruhnya dan akhirnya runtuh dikarenakan peristiwa Perang Paderi yang melibatkan Kerajaan Pagaruyung sebagai pihak Adat dan juga kaum Paderi yang merupakan golongan dari pemuka agama Islam dan juga beberapa ulama beraliran Wahabi.

Perang Paderi (1821-1837) merupakan momen dimana pengaruh dan hegemoni Islam melekat dalam kehidupan masyarakat Minang. Perang Paderi dapat dikatakan sebagai gerakan reformis dari golongan ulama Islam yang resah akan kegiatan-kegiatan kaum Adat yang marak dengan kemurtadan dan juga melenceng dari syariat Islam.

Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Minangkabau memegang filosofi adat basandi alua jo patuik (tiap perbuatan didasarkan pada kelayakan dan norma-norma yang berlaku). Setelah peristiwa Perang Paderi tersebut, kaum Adat dan kaum Paderi mengadakan suatu rekonsiliasi di antara keduanya dan menciptakan konsensus baru.

Konsensus tersebut tertuang dalam Piagam Bukit Marapalam yang melahirkan falsafah hidup baru bagi masyarakat Minang, yakni adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berdasarkan kepada aturan-aturan dan ajaran agama Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist Nabi (Yulika, 2017: 1-4). Piagam Bukit Marapalam dapat dimaknai sebagai upaya jalan tengah yang ingin diwujudkan oleh kaum Paderi untuk menyatukan masyarakat Minang dan menyelesaikan konflik antara mereka.

Hal ini berkaitan juga dengan kondisi masyarakat Minang kala itu yang sedang mengalami penjajahan dan berusaha melakukan perlawanan kepada pihak kolonial Belanda. Dapat diartikan bahwa karena memiliki musuh bersama, kedua golongan tersebut sepakat untuk bersatu dan menciptakan konsensus baru, yang barangkali sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Momen tersebut dinilai sarat akan pragmatisme dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minang sampai saat ini.

Realita Masyarakat Minang Kini

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan falsafah hidupnya, orang-orang Minang memegang teguh ajaran agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika era penjajahan Belanda, orang-orang Belanda tidak hanya melakukan kolonisasi di wilayah Sumatera barat, tetapi mereka juga melakukan syiar agama, yaitu Nasrani.

Dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Nasrani membuat banyaknya upaya yang dilakukan untuk memberikan akomodasi dalam penyebaran dan pelaksanaan ajaran Nasrani di Sumatera Barat, salah satunya yaitu membuat Kitab Suci/Alkitab ke dalam terjemahan bahasa daerah, termasuk bahasa Minang.

Penganut agama Nasrani yang merupakan minoritas di daerah Sumatera Barat rawan mengalami tindak diskriminasi dan segala bentuk intoleransi. Pemahaman budaya yang sempit dan terlanjur mengikat kuat masyarakat Minang menyebabkan timbul gesekan-gesekan disintegrasi antara orang Minang dan juga penduduk Sumatera Barat lain yang merupakan penganut agama Nasrani.

Bahasa Minang tidak hanya dituturkan oleh orang-orang asli etnis Minang saja. Yang perlu dipahami bahwa etnis Minang mempunyai kapabilitas dalam berbahasa Minang, tetapi orang yang mempunyai kemampuan berbahasa Minang belum tentu merupakan bagian dari etnis Minang.

Untuk itulah peran misionaris agama Nasrani dalam mengakomodasi jemaatnya agar lebih mudah dalam memahami ajaran agama Nasrani, salah satunya dengan menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa Minang. Hal tersebut sejalan dalam ajaran agama Nasrani yang tertuang dalam Matius 28:19-20.

Pokok penggalan kitab tersebut berisi tentang “Amanat Agung” untuk melakukan penyebaran agama hingga ke seluruh dunia. Hal ini bukanlah tindakan melanggar hukum yang ada di Indonesia, bahkan mendapatkan persetujuan dari pihak Kementerian Agama dalam melakukan penerjemahan Kitab ke dalam bahasa daerah.

Namun, hal ini mendapatkan perlawanan dari orang-orang Minang asli yang resah dengan kehadiran ajaran agama lain selain Islam. Yang perlu dipahami di sini bahwa tidak masuk akal jika kita resah dan merasa keimanan serta nilai adat kita dapat luntur akibat dari datangnya pengaruh luar yang datang ke wilayah kita.

Justru hal inilah yang merupakan perwujudan dari adat, budaya, dan agama suatu kelompok menjadi lebih bernilai, bukan karena berpikiran tertutup, sempit, dan berprasangka buruk, namun cenderung lebih terbuka dan dapat hidup harmonis. Isu etnis ini diperparah dengan adanya pemahaman sempit dari segelintir elit politik yang berusaha menanamkan suatu praktik politik identitas pada wilayah yang dinaunginya guna mempertahankan suara konstituennya.

Dari Perwujudan Nilai Budaya hingga Politik Identitas

Berbicara tentang politik yang kaitannya dengan kebudayaan, erat kaitannya dengan konsep politik identitas. Alfaqi (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, No. 2, Agustus 2015: 112-113) menyebut bahwa politik identitas merupakan sebuah  alat politik suatu kelompok, seperti suku, etnis, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai wujud perlawanan atau juga sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dari kelompok tersebut.

Politik identitas pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakadilan atau dapat juga muncul akibat adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hal ini dapat terjadi karena merasa adanya kesamaan karakteristik (etnis) suatu kelompok tersebut.

Politik identitas marak terjadi di wilayah yang majemuk, selama adanya suatu konsep dominasi kelompok mayoritas dan penindasan terhadap minoritas, tak terkecuali di provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang identik dengan etnis Minangkabau sarat akan praktik politik identitas.

Merujuk pada definisi sebelumnya mengenai politik identitas, praktik tersebut tidak ada salahnya jika tujuannya untuk meraih keadilan dan kesejahteraan bersama. Namun, praktik politik identitas nyatanya sarat akan politik dekstruktif, yang hanya dimanfaatkan sebagai sarana mencari serta mempertahankan kekuasaan.

Etnis Minangkabau dengan segala kekayaan budaya dan adat istiadatnya, amat disayangkan jika dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang berusaha mempolitisasi kekayaan budaya tersebut. Melihat rekam jejak perpolitikan serta falsafah hidup orang Minang, dapat dikatakan bahwa daerah Sumatera Barat sangat mudah menjadi sasaran praktik politik identitas yang buruk.

Kunci praktik politik identitas di Provinsi Sumatera Barat cukup dua poin, yakni agama (Islam) dan etnis (yakni Minangkabau). Kultur masyarakat asli Minangkabau yang berada di Provinsi Sumatera Barat dapat dibilang konservatif, yang sangat memegang teguh ajaran adat tradisional serta ajaran agama Islam.

Hal ini berimbas pada menguatnya politik identitas di tanah Minang, yang kalau kita amati bersama bahwa kriteria pemimpin daerah di Sumatera Barat tidak jauh dari dua poin yang telah disebutkan sebelumnya, yakni agama Islam serta etnis Minangkabau.

Partai Islam dalam Perpolitikan Sumatera Barat

Hegemoni partai Islam di Sumatera Barat mempengaruhi perolehan suara pemilih dalam pemilu, baik Legislatif ataupun Eksekutif. Empat partai besar yang mendominasi perpolitikan di Sumatera Barat berturut-turut antara lain Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Dari empat partai besar tersebut, dua di antaranya merupakan partai yang berlandaskan Islam, yakni PKS dan PAN. Rekam jejak PKS dan PAN sebagai partai baru pasca Reformasi dalam perpolitikan Indonesia mempunyai andil besar, dengan kaderisasi partai yang dilakukan dengan cukup matang.

PAN dengan tokoh sentralnya yakni Amien Rais, yang merupakan tokoh penting dalam terwujudnya Reformasi hingga berhasil menumbangkan rezim Orde Baru. PKS yang asal-usul pembentukan partainya berawal dari gerakan underground (bawah tanah) para mahasiswa serta cendekiawan muslim yang dilakukan dalam diskusi-diskusi dalam ranah kampus ketika masa Orde Baru.

Seperti yang kita ketahui bersama mengenai Orde Baru, pada rezim ini sifat pemerintahannya otoriter, sehingga corak pemerintahannya sangat membatasi adanya kebebasan berpendapat. Walaupun secara nasional partai ini kalah pamor dalam hal elektabilitas pemilih partainya, namun jika dikerucut dalam lingkup kedaerahan, partai tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Pamor partai tersebut sejalan dengan praktik politik identitas yang mempengaruhi kriteria pemilih dalam memilih partai dan kecenderungan politiknya.

Untuk kasus di Sumatera Barat, gubernur mereka, yakni Irwan Prayitno, merupakan kader dari PKS. Sebelum isu terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang menguak, tidak ada media yang menyoroti secara khusus mengenai rekam jejak Irwan Prayitno.

Beliau merupakan gubernur Sumatera Barat petahana (incumbent), yang artinya bahwa dia telah memimpin Provinsi Sumatera Barat selama 2 periode, terhitung dari masa jabatan 2010 sampai nanti pada Februari 2021 mendatang. Belakangan ini, pernyataan yang dilontarkan oleh Irwan Prayitno mengenai isu munculnya terjemahan Injil ke dalam bahasa Minang, menimbulkan pertanyaan tersendiri.

Langkah Irwan Prayitno yang mengatasnamakan masyarakat Minang mengenai keberatannya terhadap munculnya terjemahan Injil dalam bahasa Minang dinilai sarat kepentingan politik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, walaupun beliau tidak dapat maju kembali dalam Pilkada Sumatera Barat selanjutnya, namun beliau berusaha menanamkan hegemoni partainya sendiri yang menjadi pengusungnya waktu pilkada Sumatera Barat periode sebelumnya.

Sayangnya, banyak tokoh adat fundamental yang mendukung aksi Irwan Prayitno tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat Minang, baik dari provinsi Sumatera Barat ataupun luar Sumatera Barat, yang tidak memiliki rasa keberatan terhadap isu tersebut.

Imbas dari konflik tersebut contohnya yakni pelaporan ke pihak berwajib terhadap salah satu Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, yaitu Ade Armando, yang mengkritik langkah gubernur Sumatera Barat tersebut. Beliau merupakan salah satu orang yang memiliki darah Minang.

Karena aksinya yang melayangkan kritik terhadap pernyataan Gubernur Sumatera Barat, maka ia dilaporkan oleh tokoh adat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat ke polisi. Beliau juga terancam sanksi adat, yaitu dibuang identitasnya sebagai orang Minang.

Para elite di negeri ini rasanya sangat anti kritik, sehingga kaum intelektual pun dibuat takut dalam memberi pandangan mereka terhadap suatu isu. Bertindak sedikit bisa kena tindak persekusi.

Menyikapi Isu Intoleransi dan Politik Identitas

Mengutip dari Kymlicka (2001: 250-251) bahwa penting bagi seseorang untuk mengekspresikan identitas budayanya. Keanggotaan dalam suatu kelompok identitas budaya merupakan prasyarat dari pembuatan keputusan moral secara otonom.

Dengan mendasarkan keputusan moralnya kepada suatu identitas kebudayaan, seseorang dapat dikatakan terhormat serta layak untuk dihormati. Kebudayaan sendiri merupakan salah satu aspek “konstitusional” yang membentuk identitas seseorang.

Hal tersebut juga memengaruhi persepsi seseorang mengenai status dan harga dirinya. Tindakan yang dilakukan atas dasar konteks kebudayaan dianggap memiliki makna-makna tambahan (yang baik), karena tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pencapaian atau kontribusi pribadi seseorang terhadap pengembangan kebudayaannya.

Keanggotaan dalam suatu kelompok kebudayaan mempromosikan rasa kesetiakawanan serta hubungan yang saling menghormati. Senada dengan pemahaman tersebut, bahwa hubungan saling menghormati tidak hanya dilakukan dalam aspek internal suatu kelompok kebudayaan, namun juga dapat dilakukan terhadap orang-orang di luar kelompok budaya tersebut.

Praktik politik identitas bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia politik. Hal ini tidak melanggar konstitusi, asal tujuannya kembali lagi pada pemahaman mengenai memperjuangkan keadilan, hak, dan kesejahteraan suatu daerah atau golongan.

Namun, praktik politik identitas pada masa kini, yang dilakukan oleh para elite politik, cenderung bersifat pragmatis dan hanya untuk mengamankan kekuasaan serta kepentingannya semata. Praktik politik identitas yang mengarah pada fase ekstrem dapat menyebabkan rawannya diskriminasi terhadap minoritas dan makin menguatnya etnosentrisme masyarakat yang merasa dirinya superior dan mayoritas.

Untuk itulah, penting figur elite politik yang dapat menjadi penengah antara mayoritas dan juga minoritas. Figur tersebut tidak hanya menguntungkan pihak mayoritas, namun juga dapat memberi perhatian lebih terhadap minoritas.

Tulisan milik Yonathan Anugerah El Pohan, Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Menyikapi konflik di Amerika Serikat (AS) tantang tragedi yang menimpa George Floyd dan pengiriman surat dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengingatkan kita pada untaian kalimat KH. Abdul Wahid Hasyim yang ada pada salah satu tulisannya berjudul Perbaikan Perjalanan Haji yang berbunyi, “Sebenarnya di setiap negeri jajahan, pihak penjajah sering bahkan cenderung menggunakan strategi politik melemahkan golongan terbanyak (mayoritas) dan menghidupkan (bukan menguatkan) golongan kecil (minoritas). Maksudnya supaya kedua belah pihak berselisih terus-menerus. Golongan terbesar didesak dan golongan kecil disokong sekedar dapat menghadapi golongan terbesar. Akhirnya kedua golongan itu perlu pada pemerintah penjajah.”

Penggalan kalimat dari tokoh awal kemerdekaan tersebut memberi pemahaman kepada generasi setelahnya bahwa untuk memahami kondisi sosial tidak bisa melepaskan diri dari setting kolonial. Dalam disiplin ilmu sosial hal ini disebut pos-kolonialisme, yakni pendekatan yang bertujuan untuk membongkar motif-motif, terutama sosial-politik bekas campur tangan penjajah.

Pendekatan pos-kolonial ini sangat bermanfaat terutama untuk menganalisis kondisi negara bekas jajahan, seperti yang ditunjukkan Simon Philpott dalam buku yang berjudul Meruntuhkan Indonesia.

Sudah lama injil berbahasa minang itu ada kenapa baru diributin sekarang?

Ini versi pdf thn 1996, versi cetak yang jauh lebih tua sekitar thn 80an juga sudah banyak. Kok ya pas lagi pandemi corona gini hal ini sengaja diributin? Ajaib pejabat² kita hari ini 😳 pic.twitter.com/zUCSL9rfra

— Margie Sandjaya (@margiesandjaya) June 4, 2020

Philpott secara tegas – dengan mengutip Michel Foucault – mengatakan, bahwa di negara bekas jajahan banyak sekali praktik-praktik sosial yang dianggap warisan budaya leluhur tetapi justru sebenarnya merupakan campur tangan penjajah untuk membelah dan mewarisi kekuasaannya yang mampu beroperasi masif bahkan setelah era penjajahan fisik berakhir.

Bagaimana cara mengetahui tentang apakah suatu praktik sosial tersebut memiliki kaitan dengan campur tangan kolonial? Philpott memberi sebuah pijakan tentang genealogi yang sebenarnya juga mencontoh Foucault. Hanya dengan pelacakan yang mendalam ke belakang tentang suatu praktik sosial tertentu, maka ilmuwan sosial bisa menemukan apa yang berada di belakang praktik tersebut atau beyond reality.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Philpott, Gerry van Klinken juga menempuh jalur yang sama. Misal, pada tulisannya dalam buku Perang Kota Kecil, Klinken mencoba menyelami akar konflik di sana antara kelompok beda agama sampai ke belakang di abad-abad penjajahan. Meski Klinken tidak menyebut secara nyata ‘genealogis’ dalam tulisannya, namun sebagai peneliti yang kerap menempuh pendekatan ‘etnografis’, genealogis secara praksis akan muncul ke permukaan.

Apa yang menarik dari Klinken adalah pemilihan teorinya yang sering kali efektif dan jitu. Dalam penelitian di Ambon, misalnya, Klinken secara nyata mengaplikasikan apa yang disebut teori sosial dengan contentious politics atau ‘politik seteru’.

Apabila Philpott hanya berkutat pada persoalan the knowing subject (subjek berpengetahuan) yang berperan sebagai motor pencipta pikiran dan praktik kolonial, Klinken bergerak lebih maju dengan menjelaskan secara sistematis aktor-aktor, warisan masa lalu, proses dan motif ketegangan konflik.

Menilik penjelasan di atas, hal yang sama tampaknya sedang kita hadapi meski eskalasi konfliknya tidak semengerikan seperti di Ambon sebelumnya. Namun, apabila dibiarkan lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan akan membawa kepada pikiran-pikiran menakutkan yang lain, seperti rasisme yang terinstitusionalisasi. Seperti kejadian di Amerika Serikat, percikan isu rasisme dan xenofobia yang tidak segera ditangani dan justru terkesan ada pembiaran dari pemerintah, akhirnya berujung konflik yang meluas.

Ketakutan seperti yang menimpa George Floyd tersebut diunggah oleh suarapapua.com ditambah dengan ulasan perbandingan saat kejadian yang menimpa saudara Papua di Yogyakarta, Obby Kogoya. Ulasan yang ditulis oleh Made Supriatma berjudul Rasisme Tidak Hanya Ada di Amerika, Di Sini pun Ada tersebut secara tersirat mengandung pesan, bahwa negara masih menganggap rasisme sebagai hal yang tidak masuk dalam program rekonsiliasi nasional.

Dari kedua kejadian tersebut, rasisme yang berdasar warna kulit (genetic) sangat mudah diidentifikasi. Lantas, apakah rasisme tidak bersarang di dimensi lain, seperti agama?

Rasisme tidak bisa dipisahkan dari orientasi politik (political orientation) yang dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kultur.
Share on X

Tentu kemungkinannya cukup besar, bahwa politik identitas menyelinap dalam interaksi antar agama. Mudahnya, perilaku apa pun yang menampilkan akumulasi kekuasaan oleh satu pihak atas penundukan pihak lain – mirip sebagaimana pandangan Edward Said dalam buku Orientalisme yang menghadapkan Barat vs Timur – sangat rawan adanya perilaku rasis.

Mobilisasi Sikap Rasis

Gubernur Sumbar secara mengejutkan mengirimkan surat kepada Menkominfo agar bersedia menghapus aplikasi Alkitab berbahasa Minang. Saat dikonfirmasi, melalui Plt Kepala Biro Humas, Zardi Syahrir, pemerintah provinsi Sumbar mengatakan, “Kan, di Sumatera Barat, kita tahu juga di sini ada budaya. Jadi memang kultur Islam lebih dekat dengan Sumbar.”

Benarkah budaya yang dianggap determinan atas agama itu tidak menerima dialog plural? Apakah ini murni alasan kebudayaan atau jangan-jangan ada agenda politik ke depan? Mengingat Sumbar merupakan wilayah dengan segmentasi pemilih mayoritas Islam yang sangat ketat.

Hal ini bisa disimak melalui pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang mengkategorikan Sumbar sebagai wilayah dengan indeks kerawanan tinggi. Ada empat dimensi yang digunakan Bawaslu untuk menentukan indeks tersebut.

Salah satunya adalah dimensi sosial politik (sospol). Dan, di antara unsur dimensi sospol, tampaknya mobilisasi dengan kekerasan merupakan hal yang mudah dicium untuk konteks sekarang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ke depan.

Pernyataan Humas Pemprov Sumbar barang kali juga bisa disebut memungkinkan munculnya ‘narasi yang bergerak’ atau shifting narratives – seperti yang diulas oleh Eickelman dan Anderson dalam New Media in The Muslim World – agar Islam selalu dilihat inheren dalam budaya Sumbar. Kalau begitu, bila dilacak secara genealogis, apakah benar hal demikian?

Nyatanya, dalam beberapa pustaka, seperti karya Jeffrey Hadler yang berjudul Sengketa Tiada Putus, pelibatan peran birokrasi ke dalam kultur adat dan agama tidak terlepas dari sejarah kolonial dan purifikasi di Minang.

Pemerintah kolonial sudah menerka bahwa konflik antara agama dan adat bisa dijadikan ekses masuk yang sangat menguntungkan sehingga akan dilanggengkan agar pemerintah kolonial mudah menciptakan politik ‘pecah-belah’, atau dalam bahasan Wahid Hasyim di awal yakni ‘politik mayoritas-minoritas’ berbasis agama. Proses itu pula yang menyebabkan Minangkabau sering melakukan invention of tradition (penciptaan tradisi) berdasar setting sosial yang telah terbentuk pada masa penjajahan ketika dialami.

Apa Motifnya?

Sebenarnya, pertanyaan menarik dalam melihat fenomena ini adalah-untuk apa Gubernur Sumbar melakukan itu semua? Bisa jadi, ini terkait dengan motif politis tertentu.

View this post on Instagram

Dulu dilarang, kini diperbolehkan. Awas nanti ditenggelamkan! Eh, itu juga sudah tidak ada #posterpinterpolitik #posterpinpol #ironiman #ironman #kkp #menterikkp #kementriankkp #edhyprabowo #susipudjiastuti #jokowidodo #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 10, 2020 at 10:23pm PDT

Argumentasinya jelas, seperti pernyataan Oxendine dalam The Relationship between Political Orientation and Race on Modern Racism yang menjelaskan bahwa kemunculan praktik rasisme tidak bisa dipisahkan dari orientasi politik (political orientation) yang dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kultur. Namun, ada perbedaan bentuk rasisme seiring dengan perkembangan dunia.

Rasisme klasik (blatant overt radical prejudice) sangat mudah terlihat atau. Sementara, rasisme modern bersifat tersembunyi. Bahkan, pelaku rasis menganggap bahwa pernyataannya yang menurut orang lain rasis tersebut dianggapnya sekadar penggambaran fakta, seperti dalam kasus Gubernur Sumbar ini.

Mungkin, ini perlu dilihat dengan saksama bahwa apakah pernyataan ini merupakan awal dari adanya mobilisasi yang digerakkan oleh bahasa rasis yang sangat tersembunyi seperti yang dibicarakan oleh Klinken kala menyoroti konflik Ambon yang melihat aktor sangat berperan besar dalam proses mobilisasi ini.

Barang kali, jelas berbeda antara Sumbar dan Ambon masa dulu, yakni konflik tidak melibatkan kekerasan fisik. Namun,apa yang perlu menjadi blue-print adalah kalimat yang terucap di mana terdapat unsur pembelahan antar kelompok sangat berpotensi menjurus kepada mobilisasi politik tertentu.

Terlebih, menurut Klinken, mobilisasi di Ambon memiliki motif untuk menguasai kedudukan birokratis. Dan, secara bertepatan, pada tahun 2020 ini, Sumbar akan menghadapi momentum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Melacak peta politik di Sumbar, fakta sosial memperlihatkan bahwa bahwa Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno merupakan sosok gubernur yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai sebuah partai yang dalam sejarahnya berhasil menduduki kursi Sumbar satu selama dua periode berturut-turut tentu tidak ingin kehilangan posisi tersebut sehingga melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Wilayah PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan bahwa partainya siap bertarung kembali.

Hal ini diungkapkan kala pembekalan anggota DPRD terpilih PKS di wilayah Sumbar. Terlebih, PKS telah menyiapkan dua nama – yaitu Wali Kota Padang, Mahyedi dan Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi.

Jika melihat kondisi di atas, meski tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menduduki posisi Gubernur Sumatera Barat, bukankah sebagai kader PKS, Irwan Prayitno mempunyai keinginan untuk menjaga suara konstituen loyal yang selama ini mendukung mereka? Mungkin, penjelasan van Klinken layak dipikirkan kembali. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world.” – J.R.R. Tolkien, penulis asal Inggris

[dropcap]A[/dropcap]jakan ini banyak tersebar di media sosial dalam bentuk tangkapan layar berisikan sebuah percakapan antara beberapa pendukung paslon 01. Para pendukung tersebut merasa kecewa atas kekalahan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar dan ingin meluapkannya dengan berhenti membeli makanan di rumah-rumah makan masakan Padang.

Ungkapan boikot tersebut pun dikritik oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Priyo Budi Santoso menilai ajakan tersebut sebagai hal yang keterlaluan bila memang disebabkan oleh kekalahan Jokowi di Sumbar.

Persoalan pemboikotan ini juga tidak luput dari perhatian Sandi dengan menganggap hal itu sebagai hal yang kekanak-kanakan. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak bersikap juniper – julid, nyinyir, dan baper – dalam menanggapi Pilpres 2019.

Bila kita tilik kembali, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, memang unggul telak di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil hitung cepat milik Poltracking, Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 87,91 persen sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya memperoleh suara sebesar 12,09 persen.

Datang ke Grand Indonesia di Jakarta untuk makan siang, para pengunjung mal begitu ramai mengajak bersalaman dan berfoto bersama. Masyarakat senang, saya senang, kita semua senang.

Selamat berakhir pekan. pic.twitter.com/QzCqtCeqaM

— Joko Widodo (@jokowi) April 20, 2019

Menanggapi kekalahannya dan ajakan pemboikotan tersebut, Jokowi sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab, mantan wali kota Solo tersebut mengatakan bahwa dirinya tetap mengkonsumsi masakan Padang meskipun hanya memperoleh sedikit suara dan dukungan dari Sumbar.

Terlepas dari polemik #BoikotNasiPadang ini, apa sebenarnya maksud dan sejarah dari konsep boikot itu sendiri? Lalu, apakah pengaruh #BoikotNasiPadang terhadap masyarakat Indonesia?

Melawan Penindasan?

Aksi untuk melakukan pemboikotan sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru. Di berbagai belahan dunia, masyarakat juga sering kali menggunakan pemboikotan sebagai salah satu cara untuk melakukan protes.

Dalam tulisan Jill Klein dan timnya yang berjudul “Why We Boycott”, Monroe Friedman mendefinisikan pemboikotan sebagai upaya satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan membuat konsumen individu menahan diri dalam melakukan pembelian. Biasanya, boikot dilakukan dengan didasarkan pada isu-isu sosial dan etika.

Aksi boikot ini biasanya lebih sering digunakan oleh aktivis untuk melaksanakan protes. Lisa A. Neilson dari Ohio State University dalam tulisannya yang berjudul “Boycott or Buycott?” menjelaskan bahwa pemboikotan merupakan bentuk konsumerisme politik perilaku konsumen untuk memberikan hukuman kepada sasarannya.

Upaya pemboikotan memang sering digunakan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat. Klein dan tim penulisnya menjelaskan bahwa pemboikotan – sejak abad ke-14 – memainkan peran penting dalam kesuksesan kelompok-kelompok semacam ini guna memengaruhi perubahan sosial.

Dalam aktivisme lingkungan misalnya, pemboikotan banyak diserukan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pemboikotan semacam ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas permasalahan-permasalahan lingkungan yang menghantui planet Bumi.

Jika ditilik kembali pada sejarahnya, banyak penggunaan taktik boikot monumental yang membawa perubahan penting. Klein dan timnya memberi beberapa contoh, seperti Boikot Bus Montgomery 1955 di Amerika Serikat (AS) yang menjadi awal perjuangan hak sipil komunitas Afrika-Amerika, boikot Mahatma Gandhi terhadap garam dan pakaian buatan Inggris, serta boikot Inggris terhadap Barclays Bank terkait isu apartheid di Afrika Selatan.

Upaya pemboikotan memainkan peran penting dalam kesuksesan kelompok-kelompok semacam ini guna memengaruhi perubahan sosial.
Share on X

Di Indonesia sendiri, taktik boikot juga pernah digunakan dalam upaya perjuangan kemerdekaan. Boikot bersejarah yang dikenal dengan istilah “Armada Hitam” ini pernah dilakukan oleh seorang pelaut Indonesia di Australia yang bernama Tukliwon.

Ceritanya, pada Agustus 1945, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan oleh para pejuang melalui siaran radio. Pada saat itu, pelaut-pelaut Indonesia yang dipekerjakan oleh Belanda di Australia mendengar kabar kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio di Serikat Pelaut Indonesia (Sarpelindo) Woolloomoolloo.

Kabar tersebut disambut dengan girang oleh Tukliwon dan ia pun memberitahu hal tersebut kepada kawan-kawan pelaut dan buruh Australia, serta mitra serikat kerja negara kanguru tersebut. Dukungan dan simpati pun diberikan oleh warga-warga Australia di sekitarnya.

Namun, kabar gembira tersebut disertai dengan kekhawatiran Tukliwon atas rencana Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) untuk membawa pulang pelaut-pelaut Indonesia melalui kapal-kapal Belanda – turut dicurigai bahwa akan membawa suplai persenjataan ke Indonesia. Tukliwon pun akhirnya didorong oleh E.V. Elliott dari Australia Seamen’s Union untuk melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda.

Aksi boikot dan mogok tersebut pun mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh Australia, seperti Australia Seamen’s Union dan Waterside Workers’ Federation. Akibatnya, 25 kapal Belanda tidak dapat berlayar dan berangkat dari pelabuhan Australia.

Berkaca dari peran pemboikotan yang penting sebagai protes di masa lampau, taktik ini tentunya berpengaruh besar dalam menghukum dan melemahkan sasarannya. Sejarah juga menunjukkan bahwa taktik boikot identik dengan perjuangan mulia dalam melawan penindas. Namun, pertanyaan lain kemudian timbul, apakah #BoikotNasiPadang memiliki semangat dan pengaruh yang serupa dengan Armada Hitam?

Ilusi Semu Pemboikotan

Di tengah-tengah kontestasi politik yang panas pasca-Pemilu 2019, ajakan boikot kembali muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, ajakan-ajakan boikot memang tidak jarang bermunculan dari beberapa warganet, seperti ajakan untuk memboikot produk Sari Roti dan ajakan-ajakan untuk uninstall aplikasi Traveloka dan Bukalapak yang sempat mengemuka akibat gesekan politik beberapa tahun terakhir.

Ajakan boikot semacam ini juga pernah terjadi di negeri Paman Sam. Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump juga pernah mengalami polarisasi dan ketegangan politik semenjak Pemilu 2016.

Salah satu gerakan boikot yang ramai di AS adalah #GrabYourWallet. Di tengah-tengah kontestasi Pemilu, gerakan ini muncul untuk merespon video yang berisikan percakapan antara Trump dan Billy Bush yang mempromosikan pelecehan seksual terhadap perempuan.

#GrabYourWallet yang hingga kini masih aktif mengajak masyarakat untuk memboikot berbagai perusahaan ritel yang menjual produk-produk Trump, seperti Nordstrom, Neiman Marcus, Hudson’s Bay, Jet, Carnival Cruise, dan Kawasaki. Salah satu pendiri #GrabYourWallet, Shannon Coulter, menyebut gerakannya sebagai upaya untuk menolak kebencian yang disebarkan oleh kepresidenan Trump.

Selain gerakan #GrabYourWallet yang anti-Trump, terdapat juga ajakan-ajakan boikot yang berasal dari presiden AS tersebut dan pendukungnya, seperti ajakan untuk memboikot National Football League (NFL).

Pemboikotan NFL berasal dari protes atas diskriminasi di AS yang dilakukan beberapa pemainnya dengan berlutut ketika lagu kebangsaan AS diperdengarkan. Trump pun merespon dengan mengajak para penggemar NFL untuk memboikot liga tersebut.

Selain NFL, Nordstrom juga sempat diboikot Trump dan pendukungnya akibat keputusannya menghentikan penjualan produk-produk milik Ivanka Trump.

Jika kita melihat rumitnya upaya saling boikot yang terjadi di AS, kita pun semakin bertanya-tanya, apa esensi boikot yang sebenarnya? Lalu, apa dampak dari upaya saling boikot ini?

View this post on Instagram

Padahal kan enak ya~ Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #nasipadang #boikotnasipadang #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 25, 2019 at 3:00am PDT

Dalam tulisannya yang berjudul The Destructive Politics of Pseudo-Boycotts di Wall Street Journal, Adam Kirsch dari Columbia University menjelaskan bahwa boikot yang terjadi di era digital ini hanya sebatas berupa ekspresi politis di tengah-tengah polarisasi politik.

Pemboikotan yang sebelumnya menjadi taktik perjuangan berdasar akhirnya hanya menjadi instrumen politik identitas. Kirsch menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan konsekuensi dari perbedaan kultural di antara polar-polar politik, seperti perbedaan musik, pakaian, dan simbol-simbol budaya lainnya.

Kirsch juga menjelaskan bahwa permasalahan dari pemboikotan yang semu ini adalah adanya upaya pengucilan terhadap kelompok lawan. Kirsch menilai, pada ujungnya, berbagai pemboikotan di era digital ini hanya merupakan ilusi identitas yang destruktif. Pengucilan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada karena hal-hal yang diboikot berada di mana-mana secara fisik maupun geografis.

Jika kita tarik kembali pada ajakan #BoikotNasiPadang, esensi pemboikotan sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan persoalan-persoalan sosial lainnya menjadi hilang. Berbeda dengan apa yang dilakukan Tukliwon, pemboikotan kali ini hanya menjadi luapan kekecewaan yang tidak memiliki motivasi dasar yang jelas.

Penjelasan Kirsch terkait aksi-aksi pemboikotan di AS juga dapat menggambarkan ilusi pemboikotan ini. Polarisasi politik yang terjadi dalam Pemilu 2019 turut mendorong adanya aksi pemboikotan yang dilandaskan pada identitas kelompok sosial yang dituduh tidak membalas budi jasa Jokowi, yaitu identitas Minang di Sumbar.

Akibatnya, unsur-unsur budaya Padang dapat menjadi sasaran pemboikotan kali ini. Namun, pemboikotan masakan Padang ini, seperti yang dijelaskan oleh Kirsch sebelumnya, tentunya merupakan ilusi yang destruktif tanpa dasar yang jelas. Keberadaan budaya dan masakan Padang sendiri tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, upaya pemboikotan ini hanya menjadi narasi yang memecah belah masyarakat. Seharusnya, narasi identitas tidak lagi perlu digunakan setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Apalagi, narasi ini datang dari pendukung kubu paslon yang sering melontarkan tuduhan politik identitas terhadap kubu lawannya.

Mungkin benar apa kata Tolkien di awal tulisan. Jika kita lebih memiliki rasa cinta pada makanan, tentunya dunia ini akan terasa lebih indah dan menggembirakan. Lagi pula, siapa yang tidak suka makan berpiring-piring masakan Padang? (A43)