Audio ini dibuat menggunakan AI.

Hangat isu pembekalan militer di beasiswa LPDP, Republik ini memanggil militer setiap krisis, tetapi sebagian kalangan selalu cemas pada kehadirannya. Mengapa demokrasi terbesar ketiga dunia belum selesai berdamai dengan “loreng-loreng”?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah salah satu paradoks paling menarik dalam studi demokrasi modern. Di satu sisi, RI merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan pemilu reguler, kebebasan politik yang relatif terbuka, dan supremasi konstitusi yang secara formal menempatkan sipil di atas militer.

Namun di sisi lain, negara ini terus-menerus memanggil institusi militernya dalam hampir setiap krisis nasional: pandemi, ketahanan pangan, bencana alam, konflik sosial, pengamanan wilayah perbatasan, hingga urusan kedisiplinan birokrasi.

Akan tetapi, setiap kali militer hadir di ruang sipil, reaksi publik hampir selalu terbelah. Sebagian melihatnya sebagai solusi pragmatis atas kelemahan birokrasi sipil, sementara sebagian lain langsung mencurigainya sebagai tanda kembalinya militerisme.

Di titik inilah paradoks Indonesia muncul secara gamblang, negara yang paling sering meminta bantuan militernya justru menjadi negara yang paling cemas terhadap kehadiran militer itu sendiri.

Perdebatan terbaru mengenai keterlibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa LPDP memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat jelas.

Secara teknis, kebijakan itu tampak sederhana, yaitu pembentukan disiplin, wawasan kebangsaan, dan orientasi kepemimpinan.

Namun reaksi publik jauh melampaui substansi teknisnya. Penolakan yang muncul tidak sepenuhnya berbicara tentang program orientasi itu sendiri, melainkan tentang memori kolektif yang belum selesai diproses.

Di sinilah letak persoalan paling mendasar, publik Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya alergi terhadap militer. Yang sesungguhnya menimbulkan resistensi adalah ingatan historis tentang masa ketika militer bukan hanya penjaga negara, tetapi juga pengelola kehidupan politik nasional.

Warisan itu berasal dari pengalaman panjang Orde Baru melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Selama lebih dari tiga dekade, militer tidak hanya mengurusi pertahanan, tetapi juga masuk ke birokrasi, parlemen, dunia bisnis, media, hingga pemerintahan daerah.

Reformasi 1998 memang berhasil mengubah struktur formal relasi sipil-militer, seperti penghapusan fraksi ABRI di DPR dan pemisahan TNI-Polri. Namun reformasi struktural agaknya tidak otomatis menyembuhkan memori psikologis masyarakat, termasuk diwariskannya.

Akibatnya, demokrasi Indonesia seolah berkembang dalam situasi yang ambigu. Publik membutuhkan kapasitas militer ketika negara sipil gagal bekerja secara efektif, tetapi sekaligus takut jika ketergantungan itu berubah menjadi normalisasi dominasi militer.

Trauma sejarah akhirnya menciptakan semacam “respons imun politik” terhadap simbol-simbol seragam.

Fenomena ini kiranya memperlihatkan bahwa persoalan relasi sipil-militer Indonesia bukan semata-mata persoalan hukum atau institusi, melainkan juga persoalan psikologi politik kolektif.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah demokrasi Indonesia sudah cukup matang untuk membangun relasi sipil-militer yang sehat tanpa terus dihantui paranoia sejarah?

Habit Militer & Krisis Kapasitas Sipil?

Untuk memahami mengapa isu militer selalu memicu kegelisahan publik, pendekatan historis saja tidak cukup.

Diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan bagaimana trauma politik bekerja dalam kesadaran kolektif sekaligus bagaimana institusi kekuasaan membentuk perilaku negara.

Samuel Huntington, melalui konsep objective civilian control, berargumen bahwa demokrasi yang sehat tidak dibangun dengan melemahkan militer, melainkan dengan menciptakan batas yang jelas antara ranah profesional militer dan ranah politik sipil.

Dalam pandangan Huntington, militer yang profesional justru penting bagi stabilitas demokrasi, selama ia tunduk pada otoritas sipil.

Melalui perspektif ini, persoalan utama Indonesia agaknya bukan keberadaan militer yang terlalu kuat, melainkan lemahnya kapasitas institusi sipil untuk mengelola negara tanpa bergantung pada militer.

Ketika birokrasi sipil lamban, korup, atau tidak efektif menghadapi krisis, negara secara pragmatis kembali memanggil institusi yang paling disiplin dan terorganisasi, TNI.

Di sinilah paradoks Indonesia semakin nyata. Ketergantungan pada militer sering kali lahir bukan dari ambisi politik militer, melainkan dari impresi “kegagalan” negara sipil membangun kapasitasnya sendiri.

Namun penjelasan Huntington kiranya belum cukup. Pierre Bourdieu membantu membaca persoalan ini melalui konsep habitus. Menurut Bourdieu, individu maupun institusi membawa pola pikir dan refleks sosial yang terbentuk dari pengalaman historis mereka.

Dalam konteks Indonesia, pemimpin berlatar belakang militer tidak harus memiliki niat eksplisit untuk “mengembalikan Orde Baru” agar pola-pola militeristik muncul dalam pemerintahan.

Habitus militer bekerja secara lebih halus dan tidak sadar, yakni kecenderungan pada disiplin hierarkis, pola komando, efisiensi top-down, dan orientasi stabilitas.

Karena itu, ketika figur berlatar militer menduduki posisi politik penting, negara sering kali mulai menggunakan pendekatan yang lebih sentralistik dan berbasis kontrol. Ini bukan semata soal ambisi politik, tetapi soal bahasa kekuasaan yang paling akrab bagi mereka.

Perspektif Michel Foucault memperdalam analisis tersebut. Dalam konsep disciplinary society, Foucault menjelaskan bahwa negara modern bekerja melalui mekanisme disiplin terhadap tubuh dan perilaku warga.

Seragam militer bukan sekadar pakaian, melainkan simbol kekuasaan yang merepresentasikan keteraturan, pengawasan, dan kepatuhan.

Karena itu, masyarakat sipil modern memiliki hubungan yang ambivalen terhadap militer. Mereka mengagumi disiplin dan efektivitasnya, tetapi sekaligus khawatir pada potensi kontrol yang dibawanya.

Ambivalensi ini sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang menjadi masalah adalah ketika ketakutan itu berubah menjadi paranoia permanen atau sebaliknya menjadi glorifikasi berlebihan.

Indonesia hari ini mungkin bergerak di antara dua ekstrem tersebut. Sebagian kelompok memandang setiap keterlibatan militer sebagai ancaman demokrasi. Sebaliknya, sebagian lain melihat militer sebagai solusi atas seluruh kegagalan sipil. Keduanya sama-sama problematis.

Anti-militerisme yang berlebihan dapat membuat negara kehilangan kapasitas strategis dalam menghadapi krisis nasional.

Namun romantisme terhadap militer juga berbahaya karena dapat membuka ruang normalisasi dominasi institusi bersenjata dalam kehidupan sipil.

Di titik inilah teori Morris Janowitz menjadi relevan. Janowitz menawarkan gagasan tentang integrasi sipil-militer yang demokratis.

Menurutnya, militer modern tidak harus dipisahkan secara absolut dari masyarakat sipil, tetapi harus diintegrasikan melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan supremasi sipil yang kuat.

Model ini terlihat dalam demokrasi mapan seperti Amerika Serikat. Militer dihormati, ROTC hadir di kampus-kampus elite, veteran memperoleh posisi sosial terhormat, tetapi tidak ada keraguan bahwa keputusan politik tetap berada di tangan sipil.

Pelajaran pentingnya adalah demokrasi matang bukanlah demokrasi yang membenci militer, melainkan demokrasi yang cukup percaya diri untuk membatasi militer tanpa rasa takut.

Sinergi Kuat dan Tulus Sipil-Militer

Indonesia kini berada pada fase yang menentukan dalam evolusi relasi sipil-militernya. Era pasca-Reformasi telah menghasilkan perubahan struktural besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kedewasaan psikologis politik.

Di satu sisi, publik memiliki alasan historis untuk waspada terhadap militerisme. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat melahirkan otoritarianisme.

Namun di sisi lain, ketakutan yang terus dipelihara tanpa penyelesaian justru membuat demokrasi bergerak dalam lingkaran trauma.

Dalam konteks pemerintahan kontemporer, terutama dengan hadirnya figur berlatar belakang militer dalam kepemimpinan nasional, dilema ini semakin terasa.

Publik menghadapi dua emosi sekaligus, harapan terhadap efektivitas dan stabilitas, serta kekhawatiran terhadap kembalinya pola kekuasaan lama.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia bukan memilih antara sipil atau militer, melainkan membangun mekanisme demokratis yang mampu mengatur hubungan keduanya secara sehat.

Ada tiga syarat mendasar yang agaknya harus dipenuhi. Pertama, Indonesia membutuhkan rekonsiliasi sejarah yang lebih jujur. Trauma Orde Baru tidak dapat diselesaikan hanya melalui slogan reformasi.

Ia memerlukan pengakuan sejarah, pendidikan politik yang terbuka, dokumentasi pelanggaran masa lalu, dan pembelajaran institusional yang serius. Tanpa itu, publik akan terus membaca setiap simbol militer melalui kacamata ketakutan historis.

Kedua, penguatan kapasitas sipil harus menjadi agenda utama demokrasi. Selama birokrasi sipil tetap lemah, lamban, dan tidak efektif, negara akan terus bergantung pada militer dalam situasi krisis. Ketergantungan itu lambat laun dapat menciptakan normalisasi keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan.

Karena itu, solusi jangka panjang bukan menjauhkan militer dari seluruh ruang sipil, melainkan membangun institusi sipil yang cukup kuat sehingga negara tidak perlu terus-menerus memanggil militer untuk menyelesaikan persoalan administratif dan sosial.

Ketiga, setiap keterlibatan militer dalam ranah sipil harus dibatasi secara jelas melalui mandat hukum, pengawasan publik, batas waktu, dan mekanisme akuntabilitas.

Demokrasi tidak membutuhkan larangan total terhadap militer, tetapi juga tidak boleh memberikan ruang tanpa batas.

Pada akhirnya, perdebatan tentang “loreng-loreng” di ruang sipil Indonesia sesungguhnya berbicara tentang kondisi demokrasi Indonesia sendiri.

Ketakutan terhadap militer adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, trauma sejarah yang belum sembuh dan ketidakpercayaan terhadap kekuatan institusi sipil.

Demokrasi yang matang seharusnya mampu membedakan antara militer profesional dan militer politik. Ia juga harus mampu menghormati institusi pertahanan tanpa kehilangan keberanian untuk mengawasinya.

Mengobati “fobia” terhadap loreng bukan berarti menghapus semua simbol militer dari ruang publik. Yang jauh lebih penting adalah membangun “sistem imun demokrasi” yang sehat, institusi sipil yang kuat, masyarakat yang kritis tetapi rasional, serta militer yang profesional dan berintegritas. (J61)

Tiga presiden, puluhan menteri, ratusan gubernur lahir dari satu institusi yang sama. Bukan universitas, bukan partai politik. Angkatan Darat masih menjadi “rahim” paling produktif bagi negarawan Indonesia, dan hingga hari ini belum ada satu pun institusi lain yang mampu menandinginya.

PinterPolitik.com

Ada satu fakta yang nyaris luput dibicarakan pada ruang diskusi demokrasi Indonesia. Dari delapan presiden yang pernah memimpin republik ini, tiga di antaranya adalah alumni satu institusi yang sama. Bukan Universitas Indonesia. Bukan Harvard. Melainkan Akademi Militer Magelang, dengan seragam loreng sebagai ijazah politiknya. Fakta ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah arsitektur kekuasaan yang dibangun selama lebih dari tujuh dekade, dan yang belum pernah benar-benar dibongkar sampai hari ini.

Rahim Negarawan: Mengapa AD, Bukan AL atau AU?

Untuk memahami dominasi Angkatan Darat dalam lanskap politik Indonesia, kita perlu kembali ke fondasi paling awal republik ini. Berbeda dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang karakter institusionalnya bersifat teknis dan terbatas pada domain spesifik, Angkatan Darat lahir dari revolusi yang bersifat terrestrial dan populis. Jenderal Sudirman bergerilya di tengah rakyat, bukan di atas kapal atau di kokpit pesawat. Dari sinilah founding myth terbentuk: “Tentara Rakyat, Tentara Pejuang.”

Mitos pendirian ini menghasilkan doktrin. Konsep “Jalan Tengah” yang dicetuskan Jenderal A.H. Nasution pada 1958 adalah titik nol dari seluruh bangunan politik militer Indonesia. Nasution berargumen bahwa tentara tidak boleh sekadar menjadi alat kekuasaan sipil, tetapi juga tidak boleh mengambil alih kekuasaan penuh layaknya junta militer. Posisinya ada di tengah: aktif dalam kehidupan sosial-politik sebagai penjamin stabilitas. Doktrin ini kemudian disempurnakan oleh Soeharto menjadi Dwifungsi ABRI, dan meskipun secara formal dihapus era Reformasi, DNA-nya tidak pernah benar-benar diangkat dari tubuh institusi.

Yang membuat Angkatan Darat benar-benar berbeda adalah satu kata: teritorialitas. TNI AD memiliki struktur komando yang persis sejajar dengan struktur pemerintahan sipil. Kodam di tingkat provinsi, Korem di kabupaten, Kodim di kecamatan, Koramil di kelurahan, hingga Babinsa di tingkat desa. Tidak ada institusi lain di Indonesia, termasuk partai politik manapun, yang memiliki kedalaman penetrasi seperti ini.

Seorang perwira AD yang berkarir dua dekade otomatis membangun jaringan sosial dan modal politik di setiap wilayah tempatnya bertugas. Ketika pensiun, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa political capital yang sudah matang. Jaringan inilah yang dalam konteks Pilpres 2004 menjadi social capital reservoir yang dipanen SBY sebagai figur paling dikenal publik dari institusi paling dipercaya rakyat.

Bandingkan dengan perwira AL yang seluruh karirnya dihabiskan di atas kapal, atau perwira AU yang dunianya adalah landasan pacu dan ruang radar. Keduanya profesional kompeten, tetapi tidak punya basis sosial organik di darat, tempat suara pemilih berada.

Faktor kedua adalah kepadatan jaringan alumni. Sistem angkatan di Akmil menciptakan fraternity politik yang sangat kohesif. Angkatan Akmil 74, misalnya, melahirkan Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Luhut Binsar Pandjaitan dalam satu generasi. Mereka saling mengenal sejak usia 18 tahun, berbagi trauma latihan yang sama, lalu menguasai kabinet dan peta kekuasaan Indonesia secara bersamaan.

Peristiwa 1965 menjadi akselerator yang paling menentukan. Soeharto tidak hanya mengalahkan PKI. Ia secara sistematis memarginalisasi dua matra lainnya. TNI AU, yang panglimanya Omar Dani dianggap terlibat G30S, dikucilkan selama 32 tahun. Foto Omar Dani bahkan sengaja dihapus dari Museum AU di Yogyakarta. TNI AL bernasib sedikit lebih baik, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan akses ke jabatan politik puncak. Dalam tiga dekade Orde Baru, monopoli politik AD sudah terlalu dalam berakar untuk bisa dicabut hanya dalam dua dekade reformasi.

Apakah Kepercayaan Rakyat kepada TNI Sedang Diuji?

Selama lebih dari satu dekade, Lembaga Survei Indonesia secara konsisten mencatat TNI sebagai institusi paling dipercaya rakyat, dengan angka antara 80 hingga 90 persen. Angka ini luar biasa, terutama jika dikontraskan dengan sejarah yang tidak bersih: peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Santa Cruz 1991, Semanggi 1998, hingga kasus pelanggaran kepada aktivis yang masih berlangsung.

Bagaimana institusi yang pernah menyakiti rakyatnya bisa tetap mendapat kepercayaan sebesar itu?

Jawabannya ada pada apa yang sosiolog Jeffrey Alexander sebut sebagai civil repair, yaitu kemampuan institusi merekonstruksi legitimasinya melalui kehadiran fisik yang positif. Operasi Bakti TNI, pengobatan gratis, pembangunan jembatan di pelosok, bantuan bencana, semuanya bukan sekadar program sosial. Ia adalah political branding yang terencana. Di daerah yang tidak pernah dijangkau ambulans atau truk sembako pemerintah daerah, truk loreng TNI AD hadir.

Ada pula dimensi psikologis kolektif yang bekerja. Bangsa Indonesia lahir dari revolusi bersenjata. Figur Sudirman yang bergerilya di atas tandu menjadi arketipe pemimpin yang rela berkorban dalam imajinasi kolektif nasional. Kepercayaan terhadap individu berseragam loreng yang hadir di tengah masyarakat sehari-hari menjadi jembatan kepercayaan terhadap institusinya secara keseluruhan, bahkan ketika institusi itu pernah berlaku buruk pada level tertingginya.

AHY, Pakistan, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Perbandingan paling tajam untuk memahami posisi TNI AD adalah Pakistan. Hasan Askari Rizvi dalam Military, State and Society in Pakistan (2000) menyebut Pakistan sebagai garrison state, negara di mana militer adalah pemilik sesungguhnya dari arsitektur kekuasaan. Indonesia pasca-Reformasi berhasil menghindari jebakan ini. Namun Indonesia juga belum sepenuhnya menjadi civilian state. Yang ada adalah hybrid equilibrium, keseimbangan hibrida di mana TNI AD secara formal mundur ke barak, tetapi mempertahankan infrastruktur pengaruhnya melalui jaringan teritorial dan alumni yang mendominasi kabinet serta parpol.

Di titik inilah figur Agus Harimurti Yudhoyono menjadi argumen paling hidup bagi ketangguhan legacy Angkatan Darat. AHY adalah produk double legacy yang paling lengkap: mewarisi nama besar SBY sebagai presiden berlatar AD, sekaligus membawa rekam jejaknya sendiri sebagai perwira infanteri lulusan Akmil yang pernah bertugas di berbagai pos operasional. Ketika ia memilih melepas seragam dan menapaki jalur sipil melalui Partai Demokrat, ia tidak menanggalkan identitas AD-nya. Ia justru mentransformasi nilai-nilai pembentuk kepribadian militer itu menjadi modal kepemimpinan yang relevan, adaptif, dan kompetitif di setiap panggung yang dimasukinya.

Perjalanan AHY dari perwira infanteri ke Ketua Umum Partai Demokrat, lalu ke kursi Menko Infrastruktur di Kabinet Prabowo, memperlihatkan bahwa kawah candradimuka AD mampu mencetak pemimpin yang luwes menembus sekat-sekat arena kekuasaan. Disiplin komando yang dibentuk di barak, kapasitas membaca medan yang diasah dalam latihan tempur, serta jaringan kepercayaan yang terbangun dalam kultur kesatuan, semuanya menjadi bekal nyata yang terbawa ke mana pun ia ditempatkan oleh negara. AHY adalah bukti nyata bahwa legacy AD tidak berhenti di gerbang pensiun. Ia terus hidup, bekerja, dan berbuah di setiap pos politik yang dipercayakan kepadanya.

Kawah Candradimuka dalam mitologi Jawa menempa Gatotkaca menjadi satria sakti. TNI AD telah melakukan hal yang sama bagi republik ini selama tujuh dekade. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Indonesia ingin terus menjadikan satu kawah tunggal sebagai satu-satunya yang sah, ataukah sudah waktunya membangun kawah-kawah baru: partai yang benar-benar mengkader, universitas yang benar-benar melahirkan pemimpin, dan masyarakat sipil yang benar-benar berdaulat.

Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar-benar dewasa, atau sekadar terus berputar dalam orbit politik yang sama sejak 1945. (A99)

Dari ARPANET hingga Gemini Pentagon: ketika Kuda Troya digital masuk ke saku celana kita. Semua terlihat seperti hadiah peradaban: konektivitas, informasi, hiburan. Tapi siapa sebenarnya yang membangun “kuda” ini — dan apa yang tersembunyi di dalamnya?

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, kemenangan terbesar pasukan Achaean atas kota Troya bukan datang dari pedang atau tombak — tapi dari sebuah hadiah. Kuda kayu raksasa yang terlihat seperti persembahan suci ternyata menyimpan prajurit di dalamnya.

Bangsa Troya membawanya masuk melewati gerbang kota dengan sukarela, bahkan merayakannya. Mereka tidak ditaklukkan oleh kekerasan. Mereka ditaklukkan oleh kepercayaan terhadap sesuatu yang terlihat indah.

Tiga ribu tahun kemudian, miliaran manusia membawa sesuatu ke mana-mana — ke kamar tidur, meja makan, bahkan kamar mandi. Bukan kuda kayu. Tapi smartphone yang berisi Google, Facebook, Instagram, dan Maps. Semua terlihat seperti hadiah peradaban: konektivitas, informasi, hiburan. Tapi siapa sebenarnya yang membangun “kuda” ini — dan apa yang tersembunyi di dalamnya?

Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah sejarah yang terdokumentasi di website-website resmi pemerintah Amerika Serikat.

Internet yang kita gunakan hari ini lahir dari ARPANET — proyek yang dibangun DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), lembaga riset Departemen Pertahanan AS, sebagai respons terhadap peluncuran Sputnik oleh Uni Soviet pada 1957. Presiden Eisenhower mengotorisasi ARPA pada Februari 1958.

Pada Oktober 1969, pesan komputer-ke-komputer pertama dikirim antara UCLA dan Stanford Research Institute. Ironisnya, pesan yang dimaksud adalah “login” — tapi sistem crash setelah dua huruf, sehingga yang terkirim hanya “lo.” Bukan awal yang heroik untuk jaringan yang akan mengubah dunia.

Google? Algoritma PageRank — fondasi dari perusahaan senilai lebih dari dua triliun dolar hari ini — dikembangkan Sergey Brin dan Larry Page di Stanford dengan dana gabungan NSF, DARPA, dan NASA. Ini bukan klaim. Ini tertulis di paper akademik pertama mereka tahun 1998: “Funding also provided by DARPA and NASA.”

Lalu pada 2004, Google mengakuisisi Keyhole — perusahaan yang didanai In-Q-Tel, venture capital resmi CIA — dan mengubahnya menjadi Google Earth. CIA sendiri mengkonfirmasi ini di website resminya, menyebutnya sebagai salah satu kontribusi CIA untuk teknologi modern.

Facebook? Pada 4 Februari 2004, DARPA secara resmi menutup program LifeLog — proyek ambisius untuk merekam seluruh kehidupan digital seseorang: email, lokasi, transaksi, bahkan langkah kaki. Di tanggal yang sama persis, Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook di Harvard. Apakah berhubungan langsung? Tidak ada bukti dokumen resminya.

Jim Gage, peneliti yang memimpin LifeLog, membantahnya. Tapi Newton Lee, ilmuwan komputer yang pernah bekerja di DARPA, mengatakan sesuatu yang sulit dibantah: programnya mungkin dibatalkan, tapi idenya tetap hidup — dan dengan bantuan media sosial, “database serba tahu” yang pernah jadi ambisi militer itu pada akhirnya terwujud.

Dan daftar ini tidak berhenti di Google dan Facebook.

In-Q-Tel — yang logo dan portofolionya bisa dilihat secara publik — tercatat berinvestasi di lebih dari 325 perusahaan, termasuk Palantir (analitik intelijen), Recorded Future (prediksi ancaman), dan Dataminr (monitoring media sosial real-time).

Amazon memegang kontrak cloud dengan CIA dan Pentagon. Microsoft menjalankan kontrak JEDI dan memproduksi HoloLens untuk tentara AS. Regina Dugan, Direktur DARPA 2009–2012, pindah ke Google, lalu ke Facebook — di mana ia memimpin Building 8, laboratorium yang mengerjakan antarmuka otak-komputer.

Bukan Konspirasi, Tapi Konvergensi

Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Silicon Valley adalah boneka militer? Jawabannya lebih nuanced — dan justru karena itu, lebih mengkhawatirkan.

Shoshana Zuboff, profesor Harvard Business School, memberikan kerangka paling tajam untuk memahami fenomena ini melalui teorinya tentang Surveillance Capitalism (2019). Menurutnya, perusahaan teknologi telah menciptakan model bisnis baru: mengubah perilaku manusia menjadi bahan baku — data yang dipanen, diproses, dan dijual sebagai produk prediktif kepada pengiklan. Tapi yang tidak ditekankan Zuboff: produk prediktif yang sama — kemampuan memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam skala masif — juga sangat berharga bagi aparatus militer dan intelijen.

Ini bukan kolusi. Ini konvergensi. Korporasi dan negara tidak perlu berkonspirasi — mereka cukup menginginkan hal yang sama: data manusia, sebanyak mungkin, setepat mungkin, sepermanen mungkin.

Pola ini terlihat paling jelas dalam evolusi sikap Google terhadap militer. Pada 2018, empat ribu karyawan Google menandatangani petisi menolak Project Maven — kontrak drone militer dengan Pentagon. Google mundur dan menerbitkan prinsip etis: tidak akan membangun AI untuk senjata. Yang membagongkan, pada Februari 2025, prinsip itu diam-diam dihapus dari website mereka. Sebulan kemudian, Google menyerahkan Gemini — AI paling canggih yang mereka miliki — kepada Pentagon untuk operasi militer. Dari “Don’t Be Evil” ke Gemini untuk militer — dalam waktu tujuh tahun.

Michel Foucault mungkin tidak kaget. Dalam konsepnya tentang panopticon — menara pengawas di mana satu orang bisa memata-matai semua tahanan tanpa mereka tahu kapan sedang diamati — Foucault berargumen bahwa bentuk kekuasaan paling efektif adalah yang membuat orang mengawasi diri sendiri.

Platform digital membangun panoptikon yang jauh lebih efisien: bukan satu menara di tengah penjara, tapi miliaran perangkat yang dibawa orang ke mana-mana, dengan sukarela, karena menawarkan konektivitas dan hiburan.

Apa yang Bisa Indonesia Pelajari?

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar bacaan geopolitik yang menarik. Ini adalah pertanyaan kedaulatan digital yang sangat konkret.

Pertama, soal kesadaran. Mayoritas pengguna internet Indonesia — yang jumlahnya lebih dari 210 juta orang — menggunakan produk-produk yang lahir dari ekosistem militer-intelijen AS tanpa pernah mengetahui sejarahnya. Literasi digital yang hanya mengajarkan cara posting dan setting privasi tanpa memahami struktur kekuasaan di balik platform adalah literasi yang dangkal.

Kedua, soal infrastruktur. Indonesia sedang membangun IKN, mendorong digitalisasi pemerintahan, dan mengintegrasikan AI ke berbagai sektor. Pertanyaannya: di atas infrastruktur siapa semua ini dibangun? Ketika data strategis negara mengalir melalui server-server milik perusahaan yang punya kontrak dengan Pentagon, kedaulatan digital menjadi lebih dari sekadar slogan.

Ketiga, dan paling penting: soal imajinasi. Jika Amerika bisa membangun DARPA pada 1958 sebagai respons terhadap Sputnik — dan dari situ lahir internet, GPS, dan seluruh ekosistem teknologi yang mendominasi dunia — maka pertanyaan untuk Indonesia bukan “bagaimana kita mengatur teknologi mereka,” melainkan “kapan kita membangun ekosistem kita sendiri?”

Kuda Troya hanya bekerja satu kali dalam mitologi. Tapi dalam dunia digital, kuda itu masuk ke rumah kita setiap hari — dan kita yang membukakan pintunya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kembalinya Donald Trump menganugerahkan Medal of Honor kiranya bukan sekadar seremoni, melainkan politik simbolik. Dari Washington hingga Jakarta, simbol kehormatan menjadi instrumen kuasa—menguji batas relasi sipil-militer menuju kontestasi 2029 yang menentukan arah demokrasi.

PinterPolitik.com

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menganugerahkan Medal of Honor kepada prajurit aktif dan veteran—termasuk pilot CH-47 dan anggota Delta Force di presidensi sebelumnya—ia agaknya tidak sekadar mengukuhkan keberanian individual. Ia sedang menampilkan politik simbolik.

Medal of Honor adalah penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat; namun dalam arena politik, ia juga merupakan kapital legitimasi.

Perbandingan dengan Joe Biden memperlihatkan pendekatan berbeda. Di era Biden, penekanan pada penghargaan lebih banyak diberikan kepada veteran, bersamaan dengan keputusan besar seperti penarikan pasukan dari Afghanistan pada 2021 dan perubahan nama wilayah instalasi militer—Fort Bragg menjadi Fort Liberty, Fort Benning menjadi Fort Moore.

Afghanistan seolah menjadi antiklimaks bagi Biden karena banyak prajurit yang disebut-sebut kecewa, bahkan hingga mengundurkan diri dari militer aktif karena perjuangan hidup dan mati koleganya dihentikan begitu saja.

Sementara itu, Trump mendorong restorasi nama-nama lama dan memperluas perhatian simbolik pada militer aktif, bahkan melibatkan Wakil Presiden dalam seremoni dan retorika kehormatan.

Apa maknanya? Dalam kerangka Pierre Bourdieu, medali bukan sekadar penghargaan, melainkan symbolic capital—modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi dukungan politik.

Seorang presiden yang tampak dekat dengan prajurit memperoleh transfer legitimasi moral dari institusi yang dihormati publik. Simbol bekerja sebagai jembatan antara kehormatan militer dan otoritas sipil.

Politik simbolik ini bukan sekadar soal nostalgia atau identitas sejarah. Ia menyentuh inti relasi sipil-militer: bagaimana negara demokratis menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap militer dan supremasi sipil.

Lantas, mengapa politik simbolik itu menjadi penting?

Distribusi Kekuasaan, Klasik?

Dalam teori klasik Samuel P. Huntington melalui The Soldier and the State, stabilitas demokrasi bertumpu pada objective civilian control—militer profesional yang kuat namun tetap berada di bawah kendali sipil.

Perhatian simbolik yang besar kepada militer bisa memperkuat profesionalisme jika diarahkan untuk meningkatkan moral, kesejahteraan, dan penghargaan institusional. Namun, ia juga berpotensi menggeser batas jika kedekatan tersebut berubah menjadi politisasi.

Perubahan nama instalasi militer di Amerika memperlihatkan bagaimana simbol menjadi arena kontestasi memori kolektif.

Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui produksi narasi. Mengganti atau mengembalikan nama bukan hanya soal papan plakat; ia adalah produksi makna sejarah dan identitas nasional.

Fenomena serupa dapat dibaca dalam konteks Indonesia. Pada periode Joko Widodo, relasi TNI–Polri mengalami penyesuaian.

Penguatan institusi kepolisian dalam beberapa aspek memunculkan persepsi “posesif” struktural di kalangan tertentu, bukan karena kompetisi performa, melainkan karena perubahan status quo distribusi perhatian dan kewenangan.

Kemenangan Prabowo Subianto membawa dinamika baru. Sebagai figur berlatar belakang militer, pendekatannya dinilai memberi ruang lebih besar pada simbol kehormatan dan partisipasi militer—dari pengangkatan jenderal kehormatan hingga integrasi figur-figur non-militer berprestasi ke dalam struktur pertahanan.

Ini bukan sekadar nostalgia korps, melainkan strategi konsolidasi legitimasi melalui institusi yang memiliki tingkat kepercayaan publik relatif tinggi.

Di sini relevan pemikiran Morris Janowitz tentang konsep constabulary force: militer modern bukan hanya alat perang, tetapi aktor sosial yang berinteraksi erat dengan masyarakat dan pemerintahan.

Dalam konteks ini, pelibatan militer dalam berbagai peran sipil dapat memperkuat stabilitas—asal tetap dalam koridor profesionalisme.

Namun, ada garis tipis antara integrasi konstruktif dan ekspansi kewenangan. Demokrasi sehat menuntut checks and balances yang jelas.

Penghormatan tinggi kepada militer tidak boleh mengurangi mekanisme akuntabilitas. Bukan institusinya yang bermasalah, melainkan potensi penyalahgunaan oleh oknum jika desain kelembagaan lemah.

Road to 2029 dan Politik Status Quo

Menuju 2029, baik di Amerika maupun Indonesia, kiranya bukan lagi hal tabu bahwa relasi dengan militer akan tetap menjadi variabel elektoral penting. Serupa tapi tak sama tentunya.

Dalam demokrasi kontemporer, legitimasi tidak hanya dibangun melalui kebijakan ekonomi atau kesejahteraan sosial, tetapi juga melalui simbol keamanan dan stabilitas.

Dalam perspektif Bourdieu, kandidat yang mampu mengakumulasi symbolic capital dari institusi militer berpeluang mengonsolidasikan dukungan lintas kelas.

Militer merepresentasikan disiplin, pengorbanan, dan nasionalisme—nilai-nilai yang resonan dalam masa ketidakpastian global.

Namun, demokrasi bukan sekadar soal siapa paling dekat dengan militer. Huntington mengingatkan bahwa profesionalisme militer justru terjaga ketika ia tidak larut dalam politik praktis.

Karena itu, kandidat yang sukses bukan yang “memiliki” militer, melainkan yang mampu membangun simbiosis sehat: penghormatan tanpa kooptasi, kedekatan tanpa subordinasi politik.

Di Indonesia, diskursus mengenai perluasan peran militer dalam pemerintahan harus dilihat dalam dua sisi. Di satu sisi, pengalaman, disiplin, dan kapasitas organisasi militer dapat menjadi aset dalam tata kelola negara.

Di sisi lain, sejarah panjang dwifungsi mengajarkan pentingnya kewaspadaan. Integrasi harus berbasis profesionalisme dan transparansi, bukan privilese struktural.

AHA moment dari fenomena ini adalah kesadaran bahwa Medal of Honor—atau bentuk penghormatan serupa—sebagaimana di awal disebutkan, bukan sekadar simbol keberanian individu.

Ia adalah instrumen distribusi legitimasi. Siapa yang mengelola simbol kehormatan, mengelola persepsi publik tentang otoritas dan stabilitas.

Politik militer dalam demokrasi modern bukan tentang dominasi seragam atas sipil, melainkan tentang bagaimana negara memproduksi narasi kehormatan untuk menopang legitimasi kekuasaan. Di sinilah letak tantangan 2029, yakni menjaga keseimbangan antara apresiasi dan akuntabilitas.

Militer yang kuat dan dihormati adalah fondasi stabilitas. Namun, stabilitas jangka panjang hanya lahir dari institusi yang profesional, transparan, dan tunduk pada supremasi hukum.

Simbol boleh memikat, tetapi desain kelembagaanlah yang menentukan apakah ia menjadi pilar demokrasi—atau celah bagi penyimpangan.

Dengan demikian, politik Medal of Honor—baik di Washington maupun Jakarta—pada akhirnya adalah politik tentang siapa yang dipercaya mengelola kehormatan, dan bagaimana kehormatan itu dikonversi menjadi kuasa tanpa mengorbankan demokrasi itu sendiri. (J61)

Jika suatu konflik geopolitik besar meletus, suatu negara bisa menjadi ‘serigala’ untuk negara lain, bahkan kepada tetangga terdekatnya. Kalau pandangan kalian sendiri soal diskusi ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #Pinterpolitik #politikindonesia #politikinternasional #pertahanan #geopolitik #perangdunia3 #militer #keamanan #alutsista

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah ketegangan geopolitik dan peningkatan belanja militer negara Asia, termasuk Indonesia, Singapura tampak tetap tenang. Dengan strategi pertahanan berlapis, investasi teknologi tinggi, warisan Israel, dan dukungan AS, angkatan bersenjata mereka tampil sebagai militer kecil namun mematikan. “Swiss”-nya Asia ini membuktikan stabilitas bisa lahir dari disiplin dan visi strategis.

PinterPolitik.com

Asia dalam dua dekade terakhir berada dalam pusaran ketidakpastian geopolitik. Konflik perbatasan Thailand–Kamboja, isu Taiwan, persaingan intensif di Laut China Selatan, serta ekspansi militer dan diplomasi koersif Tiongkok telah memperlihatkan kawasan ini sebagai salah satu episentrum security dilemma paling dinamis di dunia.

Negara-negara besar di kawasan, terutama Indonesia, merespons dengan percepatan modernisasi alutsista, dari pembelian jet tempur, drone tempur, rudal, hingga rencana kapal induk.

Namun, ada anomali dalam pola ini, Singapura. Berbeda dengan tetangga-tetangganya, Singapura tidak menunjukkan kegugupan. Mereka seolah justru menampilkan wajah tenang, meski dikepung ancaman yang potensial lebih besar dari ukuran teritorialnya.

Pertanyaan penting muncul: mengapa Singapura tidak “ketar-ketir”?

Kecil, Padat, Mematikan?

Jawaban dari pertanyaan di atas kiranya terletak pada strategi pertahanan yang terencana, disiplin, dan berakar pada paradigma small-state resilience, yakni bagaimana negara kecil membangun kekuatan militer yang tak hanya sepadan, tetapi dalam beberapa aspek melampaui negara-negara jauh lebih besar.

Sejak awal kemerdekaan, Singapura mengidentifikasi kerentanan geografisnya, sebuah pulau mungil tanpa kedalaman strategis, dikelilingi tetangga dengan populasi dan luas wilayah berlipat ganda. Konteks ini membentuk doktrin utama Singapura, yakni pertahanan forward defence dan preemptive capability.

Alih-alih mengandalkan jumlah pasukan, Singapura memilih jalur investasi teknologi tinggi. Angkatan Bersenjatanya (Singapore Armed Forces/SAF) dilengkapi sistem tempur generasi terbaru, mulai dari pesawat F-15SG, F-16V yang dimodernisasi, dan dalam waktu dekat F-35B yang memberi keunggulan stealth dan kemampuan operasi dari landasan pendek.

Di laut, armada kapal perang dilengkapi frigat kelas Formidable yang berbasis desain Prancis, kapal patroli generasi baru, serta kapal serbu amfibi berskala medium.

Singapura pun memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling mutakhir di Asia. Selain rudal permukaan-ke-udara SPYDER dan Aster 30, Singapura terus memperbarui kemampuan radar dan jaringan komando-kontrol (C4ISR) yang memungkinkan respons cepat terhadap ancaman.

Pendekatan ini menjadikan SAF mampu menciptakan “payung pertahanan” di atas wilayah udara kecilnya, dengan efek penggentar signifikan.

Latihan, interoperabilitas, dan profesionalisme juga jadi keunggulan. SAF bukan hanya sekadar gudang alutsista canggih. Investasi besar dilakukan pada latihan reguler, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama luar negeri.

Karena keterbatasan ruang, Singapura mengadakan latihan udara di Australia, AS, dan Prancis, serta latihan darat di Taiwan dan India. Hal ini memastikan pasukannya terbiasa dengan medan beragam sekaligus meningkatkan interoperabilitas dengan kekuatan besar.

Sistem National Service juga mewajibkan warga negara pria menjalani dinas militer, menghasilkan cadangan besar yang relatif terlatih untuk ukuran populasi kecil. Ini memberi Singapura kemampuan mobilisasi yang tidak dimiliki banyak negara lain dengan ukuran sama.

Dengan strategi ini, Singapura berhasil membalikkan keterbatasan geografis menjadi keunggulan militer: angkatan bersenjata kecil secara jumlah, tetapi padat teknologi, profesionalisme, dan kesiapan tempur.

Israel, AS, dan “Swiss”-nya Asia

Kekuatan militer Singapura tentu tidak muncul tiba-tiba. Ada tiga fondasi utama yang menopang keunggulannya.

Pertama, pada akhir 1960-an, ketika Singapura baru merdeka dan menghadapi kerentanan ekstrem, Israel membantu membangun struktur awal SAF. Mulai dari rancangan doktrin, kurikulum latihan, hingga sistem intelijen, Singapura menerima cetak biru yang disiplin dan teruji.

Warisan ini berkembang menjadi kultur militer yang efisien, cerdas, dan berorientasi pada inovasi—berbeda dengan negara tetangga yang sering terjebak dalam politik alutsista.

Kedua, Singapura bukan sekutu formal Amerika Serikat, tetapi menjadi mitra kunci. Mereka menyediakan fasilitas logistik dan pelabuhan bagi Angkatan Laut AS, memungkinkan akses ke teknologi pertahanan canggih, termasuk F-35.

Hubungan ini memberi Singapura lapisan perlindungan strategis: dalam keadaan darurat, keterlibatannya dengan jaringan kekuatan global dapat berfungsi sebagai pencegah agresi.

Ketiga, tak lain, kekuatan militer Singapura didukung oleh fondasi finansial dan institusional yang jarang ditemui di Asia Tenggara.

Dengan cadangan devisa raksasa, manajemen fiskal yang disiplin, dan investasi melalui Temasek dan GIC, Singapura dapat membiayai akuisisi sistem persenjataan kelas dunia sekaligus menjamin keberlanjutan pemeliharaan.

Hal yang sering menggerogoti modernisasi militer negara lain, seperti biaya operasional, perawatan, dan logistik jangka panjang. Semua hal yang agaknya telah diantisipasi sejak awal oleh Singapura.

Implikasinya jelas, sementara negara tetangga masih berkutat dengan diversifikasi platform dan kendala fiskal, Singapura mampu menjaga keunggulan relatifnya secara stabil.

SAF menjadi militer kecil dengan efek pencegahan besar, membuat Singapura seolah “tenang di tengah badai”.

Mengapa Singapura terlihat tidak ketar-ketir dalam pusaran ketidakpastian Asia? Karena ia telah merancang sejak awal strategi bertahan hidup sebagai negara kecil: membangun militer yang tidak bergantung pada kuantitas, melainkan pada kualitas, interoperabilitas, dan keberlanjutan finansial.

Dalam kerangka balance of power, Singapura sadar ia tidak bisa menandingi raksasa seperti Tiongkok atau India. Namun, melalui deterrence by denial (mencegah lawan dengan membuat agresi terlalu mahal) dan jaringan kemitraan strategis, Singapura memastikan dirinya bukan target mudah.

Pelajaran dari Singapura bagi kawasan pun tampak jelas, modernisasi pertahanan bukan soal daftar belanja alutsista, tetapi soal konsistensi strategi, kualitas organisasi, dan keberlanjutan.

Dalam lanskap Asia yang sangat dinamis, Singapura seolah membuktikan bahwa negara kecil pun bisa menjadi “anomali stabilitas”, yang membuat Asia Tenggara ketar-ketir, kecuali Negeri Singa. (J61)

Semoga tensinya tidak semakin tinggi ya

#infografis #pinterpolitik #beritainternasional #politikinternasional #amerikaserikat #venezuela #pertahanan #militer #destroyer

Di satu sisi supremasi sipil tetap jadi hal terpenting, tapi di sisi lain framing-framing yang membenturkan militer dengan rakyat juga perlu diwaspadai. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

#tni #militer #demoricuh #infografis #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah ketidakpastian global dan konflik Iran-Israel, plus Amerika Serikat, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dihadapkan pada dilema klasik pertahanan Indonesia: alutsista mencolok vs. sistem pertahanan menyeluruh.

PinterPolitik.com

Dalam dinamika geopolitik global yang kian kompleks, keberadaan pertahanan negara tidak lagi hanya menjadi fungsi pasif dari suatu negara yang berdaulat, melainkan merupakan instrumen strategis utama dalam menjaga posisi, wibawa, serta kelangsungan hidup bangsa.

Menteri Pertahanan RI saat ini, Sjafrie Sjamsoeddin pun tentu memahami hal tersebut, terutama berkaca pada dinamika terkini di Timur Tengah, yang dapat menjadi refleksi terhadap bagaimana kesiapan pertahanan dan militer +62 sendiri.

Utamanya, saat berhadapan dengan persoalan klasik, mulai dari keterbatasan anggaran, pembelian alutsista “mencolok mata”, dan absennya sistem pertahanan menyeluruh.

Situasi ini menjadi semakin relevan jika melihat perkembangan konflik aktual seperti eskalasi antara Israel dan Iran, di mana penggunaan alutsista canggih seperti stealth bomber B-2 oleh Amerika Serikat untuk menyerang infrastruktur nuklir Iran menunjukkan bagaimana kekuatan udara dan sistem pertahanan strategis memainkan peran krusial dalam dominasi militer modern.

Laporan menyebutkan penggunaan beberapa pesawat B-2 Spirit dan bom bunker, plus interoperabilits serta decoy serangan dengan gugus tugas kapal laut dan selam dalam misi tersebut, sebuah proyeksi kemampuan tempur dan daya jangkau ofensif yang mana Indonesia saat ini belum mampu mendekatinya, bahkan dalam aspek defensif.

Namun yang lebih mendalam, perenungan ini tidak dimaksudkan sebagai glorifikasi terhadap senjata canggih atau pendekatan ofensif belaka, melainkan mengajak pemerintah, khususnya di bawah Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengadopsi logika strategis dan defense readiness yang utuh, multi-domain, dan tidak terjebak dalam pembelian peralatan militer yang hanya bersifat simbolik atau diplomatik.

Lantas, mengapa hal tersebut menjadi penting?

“Gucci Gear” vs. Sistem Pertahanan Menyeluruh

Salah satu persoalan laten yang selalu membayang-bayangi sektor pertahanan Indonesia adalah pemilihan dan prioritas pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

Banyak kalangan mengkritik bahwa fokus pemerintah terlalu banyak diarahkan pada jet tempur atau peralatan tempur dengan tampilan visual yang mengesankan di publik, yang kerap dijuluki sebagai “gucci gear”.

Ini mencakup tank-tank tempur, helikopter serang,  kapal laut, hingga jet tempur bekas yang hanya bersifat “kosmetik” di hadapan ancaman nyata seperti cyber warfare, drone swarm, rudal jarak jauh, dan serangan udara presisi.

Dalam konteks ancaman kontemporer dan simulasi serangan seperti yang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang menjadi garis kritis adalah kesiapan sistem pertahanan udara (air defense system), radar peringatan dini, sensor bawah laut, hingga sistem komando dan kendali (C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) yang terintegrasi.

Indonesia, sayangnya, belum memiliki beberapa alutsista krusial yang mendasar. Pertama, Integrated Air Defense System (IADS) yang mampu mendeteksi dan merespons serangan rudal jelajah atau balistik secara cepat.

Kedua, Radar bawah laut dan sonar array untuk deteksi kapal selam musuh, terutama di kawasan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang sangat strategis. Ketiga, tentu rudalnya sendiri, baik jenis surface-to-air (SAM), anti-ship cruise missile, atau ballistic missile sebagai deterrent power.

Terakhir, kecerdasan buatan (AI) dan drone combat systems, sebagai respons terhadap transformasi multi-domain warfare.

Masalahnya bukan semata pada ketidaktahuan atau ketidakinginan, tetapi sering kali pada politik anggaran dan kepentingan vendor, di mana pembelian alutsista dilakukan berdasarkan pendekatan diplomatik dan relasi bilateral, bukan berdasarkan doktrin militer dan perencanaan kebutuhan jangka panjang.

Yang lebih disayangkan, hal itu disebut-sebut kerap diperburuk oleh pendekatan birokratis dan politis dalam pengelolaan belanja militer.

Jika dibandingkan, misalnya dengan Singapura, negara tersebut meskipun kecil, justru memiliki salah satu sistem pertahanan udara terbaik di Asia Tenggara. Mulai dari Iron Dome-style system hasil kerja sama dengan Israel dan AS, Spyder-MR dan Aster-30 sebagai lapisan mid-range dan long-range air defense, hingga early warning radar (EWR) yang terhubung dengan command center yang efisien dan otomatis.

Sementara itu, Thailand telah mulai mengembangkan integrasi detection and denial systems untuk wilayah laut dan udara mereka.

Bahkan, di sudut berbeda, Vietnam kabarnya secara diam-diam meningkatkan kemampuan rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara buatan Rusia sebagai respons terhadap konflik Laut China Selatan.

Di titik ini lah,  refleksi ke segala arah menjadi penting ketika persoalan kasih, utamanya yang masih berkutat pada modernisasi parsial, dengan doktrin pertahanan yang masih belum terintegrasi secara utuh, dan bahkan rawan tumpang tindih kepentingan antara TNI AD, AL, AU dalam perebutan anggaran yang seolah menjadi rahasia umum.

Butuh Kejelasan Strategis?

Kembali, Sjafrie Sjamsoeddin bukanlah aktor baru dalam dunia militer dan pertahanan. Sebagai tokoh dengan rekam jejak panjang di militer, serta posisi strategis di masa lalu, kini harapan publik dan komunitas pertahanan tertuju pada kemampuannya membenahi apa yang selama ini menjadi problem mendasar, yakni arah kebijakan yang reaktif, sporadis, dan dangkal.

Di sinilah makna kontemplasi stealth bomber menemukan urgensinya, berpikir dalam senyap, bergerak dalam presisi, dan menyerang dalam efektivitas. Bukan hanya dalam arti militer, tetapi dalam merumuskan kebijakan yang tidak gaduh tapi berdampak nyata.

Sjafrie diharapkan menghindari jebakan dua kutub ekstrem, yaitu “pamer kekuatan” simbolik ala show of force, seperti parade militer terlalu “over” atau unjuk persenjataan tanpa peningkatan interoperabilitas dan simulasi latihan tempur sesungguhnya.

Di sisi lain, “manuver senyap” juga agaknya mau tidak mau harus dilakukan saat agenda belanja pertahanan hanya menguntungkan vendor tertentu, tanpa pertimbangan kebutuhan jangka panjang dan integrasi antar-matra.

Keberanian untuk merumuskan ulang postur pertahanan bukan hanya soal membeli yang tercanggih, melainkan membangun kesadaran strategis nasional di tengah kemungkinan eskalasi regional seperti konflik di Timur Tengah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan demokrasi besar Asia perlu menjaga kedaulatannya bukan melalui ilusi kekuatan, melainkan kejelasan sistem pertahanan berlapis.

Dalam posisi inilah, bukan hanya sebagai living legend militer dan penerus sangat ideal Prabowo Subianto sebagai Menhan, Sjafrie juga dapat menjadi simbol dari “stealth bomber” kebijakan yang tidak mencolok, tetapi menghantam akar persoalan dengan akurat.

Bukan untuk serangan, tetapi untuk perlindungan. Dalam kontemplasi diamnya, harus lahir kebijakan lantang di mana pertahanan bukan panggung, tetapi fondasi eksistensi bangsa. Tentu itu yang diharapkan dapat menjadi nyata. (J61)

Wih, kawasan Pasifik banyak kapal induk lho

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #pinterpolitik #kapalinduk #samuderapasifik #amerikaserikat #tiongkok #prancis #inggris #militer