PinterPolitik.com

Hubungan antarnegara memang selalu menarik diikuti. Apalagi, tidak dapat dipungkiri bahwa kerap terdapat kepentingan-kepentingan tertentu di balik senyum para pejabat dan diplomat yang saling bertemu.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menjalankan sejumlah kunjungan kerja ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Di negara kepulauan terbesar di Asia ini, Pompeo pun bertemu dengan sejumlah pejabat dan organisasi masyarakat (ormas).

Pihak yang ditemuinya pertama tentu adalah rekan sejawatnya, yakni Menlu Retno Marsudi. Selain Retno, Menlu AS itu juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jelas saja, kan, Pompeo sempat langsung bilang tuh kalau beliau tidak sabar bertemu dengan mantan Wali Kota Solo tersebut – bahkan ketika baru saja tiba di Jakarta. Mungkin, Pompeo ini saking rindunya ya dengan Jokowi. Kan, keduanya juga pernah bertemu pada tahun 2018 silam.

Terlepas dari rindu atau nggak ya, pasti ada sejumlah isu penting yang harus dibahas antara kedua negara ini. Nah, salah satunya adalah perihal fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.

Uniknya, setelah pertemuan Pompeo dengan Jokowi itu, pemerintahan Donald Trump di AS langsung tuh ngebikin kebijakan yang bisa dibilang sejalan lah ya dengan keinginan Indonesia – yakni perpanjangan pemberian fasilitas GSP. Wah, akhirnya Jokowi dapat hadiah juga nih dari Trump. Hehe.

Namun, kalau benar begitu, Indonesia batal dong jadi negara maju. Pasalnya, sebelumnya, United States Trade Representative (USTR) kan memasukkan Indonesia dalam daftar negara maju. Tujuannya sih ya biar negara kita nggak dapat fasilitas GSP berupa keringanan bea ekspor. Hmm.

Mungkin, keputusan terbaru dari USTR yang perpanjang GSP ini bisa lah ya menghapus “mimpi buruk” Jokowi soal hilangnya peruntungan Indonesia di balik surplus perdagangannya dengan AS. Hmm, mirip-mirip lah ya dengan hadiah dari Jacob Black kepada Bella Swan dalam New Moon (2000).

Dalam film itu, Jacob memberikan hadiah berupa relik khas budaya komunitas asli Amerika yang disebut dreamcatcher. Nah, relik ini tuh disebut bisa menghapus mimpi-mimpi buruk yang dimiliki Bella lho. Baik banget ya si Jacob ini.

Ya, bukan nggak mungkin, hadiah itu pertanda bahwa Jacob ingin Bella memilihnya. Apa jangan-jangan AS memberikan hadiah ini kepada Jokowi juga agar tetap memihak ke negeri Paman Sam? Hehe.

Terlepas dari alasan AS sih, mungkin pemerintahan Trump juga perlu nonton Twilight Saga juga sih. Soalnya, selain Jacob, ada juga lho yang sayang dengan Bella – Edward Cullen namanya.

Mirip dengan cerita cinta segitiga Bella, Edward, dan Jacob ini, pola yang sama juga keliatan nih kayaknya antara Indonesia, AS, dan Tiongkok. Wah, kalau gitu, siapa ya yang bakal dipilih ya nanti?

Yang  jelas, semua itu kembali ke kebijakan Pak Jokowi lah. Apalagi, Ben Bland yang menulis biografi Jokowi pernah bilang kalau Tiongkok bisa memenuhi kepentingan ekonomi dan pembangunan ala mantan Wali Kota Solo tersebut lho. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, kalian tahu dong pasti soal kedatangan salah satu orang penting dari negara adidaya dunia ke Indonesia? Yes, benar sekali, yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo. Ya, masa lawatan penting ini tidak tahu – apalagi para milenial pembaca PinterPolitik? Hehe.

Ternyata nih, pasca-kunjungan penting itu di Indonesia, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian angkat bicara soal lawatan Pompeo ke Indonesia. Xiao Qian menuding Menlu AS itu  melakukan serangan terhadap Tiongkok dan melakukan provokasi.

Bahkan, Xiao Qian menilai bahwa pernyataan keliru dari Pompeo menunjukkan intensi buruk dari AS. Hal itu dinilai justru memperlihatkan adanya masalah serius di internal AS. Weleh-weleh, apa benar begitu nih bahwa sedang ada gonjang-ganjing di internal negeri Paman Sam tersebut? Kalaupun memang benar, semoga saja cepat selesai lah ya.

Nah, yang lebih menarik nih, selain melakukan lawatan kenegaraan secara resmi, orang yang dipercayai Presiden Donald Trump dalam urusan luar negeri tersebut juga melakukan pertemuan dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, gengs, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Kalau boleh menilai, bisa saja nih Paman Pompeo cara pendekatannya – mendekati organisasi yang memang besar dan didengarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, yang lebih keren, by the way, kira-kira siapa nih yang menjadi jembatan kunjungan Paman Pompeo ke NU? Pasalnya, nggak mudah loh melobi perwakilan negara besar untuk melakukan sebuah pertemuan.

Setahu mimin, memang ada tokoh yang sangat lihai di internal Pengurus Besar NU (PBNU) terkait urusan luar negeri, yaitu Yahya Cholil Staquf. Kalau memang benar doi yang menjembatani, kita berikan applause dulu ya, sob, karena jelas ini kunjungan penting dan istimewa.

Namun, lebih jauh dari itu nih, gengs, kunjungan ini juga bakal membuat posisi NU semakin legitimate namun juga penuh kegamangan. Coba deh kalian bayangkan. Apa nggak bingung? Ibaratnya, NU saat ini diperebutkan dengan dua negara besar yang siap untuk ‘berperang’, gengs.

Ya, meski jika dalam hitung-hitungan politik ini sangat menguntungkan NU sebagai sebuah organisasi, ini juga perlu disikapi dengan hati-hati karena merupakan bagian dari politik tingkat tinggi. Nggak kaleng-kaleng, cuy, bahas dunia loh.

Kalau dilihat dan direnungkan, kok alur ceritanya seperti film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya? Ketika Hayati sebenarnya sudah menjalin kasih dengan Zainuddin, hubungan mereka digoyah dengan kemunculan sosok pria tampan, gagah, rupawan dan bermartabat, yaitu Aziz.

Mimin harap sih NU tidak salah langkah seperti Hayati ya, cuy, yang menyesal karena salah ambil keputusan. Bila sekali salah langkah di politik tingkat global, bakal berabe dan bahaya. Apalagi, kondisinya saat ini bagaikan NU sedang terbelit cinta segitiga. Upsss.

Hmm, yang penting kita harap NU jangan sampai salah langkah karena kita peduli dengan kawan-kawan kita di NU dong. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Pessimism of the spirit; optimism of the will.”

:: Antonio Gramsci (1891-1937), filsuf Italia ::

[dropcap]K[/dropcap]onsep hegemoni adalah salah satu hal yang cukup sering ditemui dalam hubungan internasional. Kondisi yang sering diartikan sebagai keberadaan dominasi suatu negara atas negara lain tersebut nyatanya telah diperdebatkan bahkan jauh sebelum konsep negara bangsa (nation state) modern dicetuskan.

Sejarah Perang Peloponnesian yang dimainkan oleh Sparta, Athena dan Makedonia adalah salah satu kisah hegemoni yang terjadi sejak tahun 431 SM.

Kala itu, Sparta adalah kekuatan utama yang mempengaruhi negara-negara di Peloponnesian League. Sementara Raja Philip II dari Makedonia – ayah dari Alexander Agung – adalah hegemon dari League of Corinth yang sedang dalam upaya ekspansi kekuasaan ke negara-negara Yunani.

Kedekatan Jokowi dengan Tiongkok memang akan berbuah pada perubahan arah dukungan politik terhadapnya dari negara-negara Barat.
Share on X

Konteks tersebut sama halnya ketika Athena juga muncul dan membentuk hegemon baru lewat Delian League. Benturan hegemon-hegemon itu kemudian melahirkan perang yang menjadi salah satu tonggak sejarah peradaban manusia.

Perbincangan tentang hegemoni itulah yang sekiranya bisa dilihat dalam debat keempat Pilpres 2019 beberapa hari lalu antara Joko Widodo (Jokowi) melawan Prabowo Subianto.

Debat tersebut memang menarik, bukan hanya terkait penampilan Prabowo yang begitu ofensif, namun juga terkait perbedaan ideologis, pemahaman tentang konsep pertahanan keamanan, serta arah politik luar negeri yang terjadi di antara kedua kandidat tersebut. Selain itu, terbersit pula konteks dominasi negara luar dalam membentuk wacana politik domestik yang terlihat dalam garis kebijakan masing-masing kandidat.

Jokowi misalnya berbicara tentang keterlibatan Indonesia dalam banyak upaya perdamaian lewat lembaga-lembaga internasional. Ia menganggapnya sebagai sebuah prestasi. Sementara itu, Prabowo justru berbicara tentang kondisi anarki yang umumnya terjadi dalam hubungan internasional, di mana negara akan mendapatkan pencapaian kepentingan nasional jika mempunyai militer yang kuat.

Konteks perbedaan pendapat ini memang memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Bahkan, jika ditarik ke tingkatan yang paling atas, ada benturan konsep kedekatan politik dengan entitas blok atau negara tertentu yang melibatkan hegemon-hegemon politik internasional saat ini. Tentu pertanyaannya adalah seperti apa benturan itu bisa dimaknai?

Pilpres 2019, Barat vs Tiongkok?

Dalam konteks kondisi politik internasional saat ini, memang terdapat perbedaan arah keberpihakan yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo.

Jokowi memang percaya bahwa hubungan dengan negara lain didasari atas kooperasi dan bahwa kepentingan nasional akan bisa terwujud lewat kerja sama dan investasi. Terlihat bahwa sang presiden juga mempercayai bahwa hal tersebut akan membantu negara memenuhi kepentingan nasionalnya.

View this post on Instagram

Apakah Indonesia tidak akan terancam? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #invasi #militer #jokowi #prabowo #moeldoko #luhurpandjaitan #agumgumelar #wiranto #ryamizardryacudu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2019 at 1:22am PDT

Pandangan Jokowi ini memang cenderung mengarah pada model pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional, di mana negara atau pemimpin negara percaya bahwa ada keunggulan komparatif – seperti yang diungkapkan oleh ahli ekonomi-politik Inggris, David Ricardo – dan membuatnya tidak bisa bergantung pada diri sendiri untuk memenuhi kepentingan nasionalnya serta bisa mengambil lebih banyak keuntungan lewat kerja sama perdagangan serta investasi.

Konteks inilah yang membuat kebijakan Jokowi di era awal kekuasaannya cenderung membuka pintu investasi kepada negara seperti Tiongkok yang sedang getol-getolnya memberikan bantuan pendanaan pembangunan.

Dalam hal investasi, Tiongkok memang memiliki keunggulan komparatif, di mana pinjaman yang diberikan cenderung berbunga lunak – apa yang oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai “duit yang murah”.

Konteks ini juga yang kemudian membuat Indonesia cenderung mulai berpaling dari negara-negara Barat, seperti AS dan Uni Eropa dalam hal kerja sama ekonomi dan investasi.

Dengan AS misalnya, di awal kekuasaan Jokowi, penurunan besaran investasi yang terjadi bahkan mencapai 2 kali lipat, dari US$ 2,4 miliar (Rp 33,9 triliun) pada 2013 menjadi US$ 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun) pada tahun 2014. Jumlah ini terus turun mejadi US$ 893 juta (Rp 12,6 triliun) pada tahun 2015.

Hal yang sebaliknya justru terjadi pada Tiongkok, di mana investasi dari negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu terus mengalami peningkatan. Kini, investasi Tiongkok hanya kalah dari Jepang dan Singapura. Negara tersebut juga kini menjadi partner dagang terbesar Indonesia.

Lain Jokowi, lain pula Prabowo. Sang jenderal justru terlihat menggunakan pendekatan yang sebaliknya dalam melihat hubungan internasional, yaitu realisme. Pandangan ini adalah aliran yang melihat negara sebagai aktor utama, bukan organisasi-organisasi internasional.

Realisme memandang kondisi hubungan internasional sebagai sebuah anarki, di mana negara-negara akan selalu berjuang untuk mendapatkan power dan berupaya dengan segala cara mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, negara yang kuat akan cenderung punya posisi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain dan militer adalah salah satu faktor kunci kekuatan nasional tersebut.

Kondisi ini juga melahirkan apa yang disebut sebagai sebagai zero sum game, di mana hubungan internasional cenderung menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lain – analogi yang diambil dari penjumlahan dua angka yang sama dengan dengan tanda plus dan minus di depan masing-masing angka tersebut.

Dengan demikian, dalam kaca mata Prabowo, negara harus memperjuangkan posisinya agar menjadi pihak yang selalu diuntungkan. Caranya adalah meningkatkan posisi tawar negara tersebut, katakanlah dengan memperkuat militernya lewat peningkatan anggaran serta pembelian persenjataan mutakhir.

Secara tidak langsung memang hal ini membuat pengeluaran militer dan persenjataan akan membesar. Menariknya, perusahaan-perusahaan pembuat alat utama sistem senjata (Alutsista) didominasi oleh negara-negara Barat, terutama AS. Pada tahun 2017, 5 perusahaan asal AS ada di daftar teratas dalam 6 perusahaan produsen Alutsista terbesar di dunia.

Lalu, apakah hal tersebut lantas membuat Prabowo dengan sendirinya punya afiliasi politik dengan AS dan negara-negara Barat?

Bisa jadi. Apalagi dalam salah satu wawancaranya dengan Allan Nairn, sang jenderal pernah menuturkan bahwa dirinya adalah American’s fair-haired boy – kiasan untuk menggambarkan kedekatannya dengan negara tersebut.

Prabowo juga pernah menyebutkan bahwa dirinya dekat dengan lingkungan militer dan intelijen AS, sekalipun pernah di-black list oleh otoritas negara tersebut.

View this post on Instagram

Prabowo kritisi pertahanan RI Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pertahanan #tni #militer #prabowo #jokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 1, 2019 at 3:47am PDT

Apalagi, saat ini Partai Republik tengah berkuasa, di mana kelompok industri dan militer adalah bagian dari pendana utamanya. Latar belakang dua kelompok penyokong tersebut memang cenderung lebih dekat dengan Prabowo.

Jelang Pilpres 2014 lalu misalnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo disebut sempat bertemu dengan banyak pengusaha di negeri Paman Sam dari sektor tersebut.

Konteks kepentingan ini juga akan sangat sejalan dengan upaya untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Negara tersebut memang tengah tampil sebagai hegemon baru di kawasan.

Tiongkok kini memang memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik lewat program One Belt One Road (OBOR) yang berpusat pada pembangunan pusat-pusat ekonomi dan infrastruktur. Secara kebetulan – seperti sudah disebutkan sebelumnya – pendekatan pembangunan Jokowi memang membuatnya cenderung dekat dengan negara itu.

Artinya, memang sangat mungkin ada dua hegemon yang berbenturan pada Pilpres kali ini. Jokowi yang dekat dengan Tiongkok akan berhadapan dengan Prabowo yang bisa memanfaatkan ketidaksukaan Barat terhadap negara tersebut. Hingga kini AS dan Tiongkok pun masih terlibat dalam perang dagang “berdarah-darah”.

Apalagi negeri Paman Sam cukup sering terlibat dalam konteks pergantian kekuasaan di Indonesia – hal yang sudah terlihat sejak kejatuhan Soekarno. Dengan demikian, benturan ideologis dalam konteks pendekatan militer dan hubungan internasional sesungguhnya menggambarkan benturan hegemoni yang terjadi antara Tiongkok melawan negara-negara Barat, terutama AS.

Setelah Malaysia, Indonesia Lagi?

Sesungguhnya, kondisi ini sangat mirip dengan yang terjadi di Malaysia di bawah kekuasaan Najib Razak. Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia itu memang cenderung mengarahkan kebijakan negaranya semakin dekat dengan Tiongkok lewat pendanaan investasi hingga hubungan militer.

Akibatnya, hal itu disebut mengganggu kepentingan AS di kawasan. Konteks keterlibatan negara tersebut terindikasi di mana akhir kekuasaan Najib disebut-sebut juga ditandai dengan keberadaan entitas AS, katakanlah lewat FBI yang sampai ikut terlibat dalam mengungkap skandal 1MDB yang menjatuhkan pria yang menjabat sebagai PM sejak 2009 tersebut.

Hal ini juga diungkapkan oleh Satu Limaye, Direktur East-West Center Washington DC – sebuah lembaga riset bentukan Kongres AS – dalam perbincangannya di National Public Radio (NPR). Kala itu Limaye  menyebut kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke beberapa negara di Asia Tenggara pada Agustus 2018 lalu juga bermaksud untuk “mengamankan” kepentingan politik AS di negara-negara tersebut.

Secara spesifik, Limaye menyebut Malaysia misalnya, yang baru mengalami pergantian kekuasaan, menjadi salah satu fokus kunjungan itu. Menurutnya, Pompeo membawa misi untuk memastikan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad bisa mengakomodir kepentingan AS di negara tersebut.

Konteks kepentingan tersebut semakin terlihat jelas ketika Mahathir merenogosiasi dan membatalkan banyak proyek dengan Tiongkok. Artinya, memang bisa dipastikan ada nuansa pertarungan hegemoni yang terjadi dalam pertarungan kekuasaan kala itu.

Dalam hubungannya dengan Pilpres 2019, hal ini nyatanya juga sangat mungkin terjadi. (Baca: Pompeo, Jokowi Tak Didukung AS?) Kedekatan Jokowi dengan Tiongkok memang akan berbuah pada perubahan arah dukungan politik terhadapnya dari negara-negara Barat.

Dengan demikian, menyebut bahwa pertarungan politik kali ini juga melibatkan entitas Tiongkok melawan Barat atau AS di dalamnya, bisa dibenarkan. Hal ini hanya bisa dihindari jika Jokowi mengubah pendekatan politiknya atau memutar haluan di hari-hari akhir jelang pemungutan suara. Kalau hal itu tidak dilakukan, sangat mungkin Prabowo akan mendapatkan keuntungan politik dari situasi ini.

Pada akhirnya, konteks benturan hegemoni ini memang membuat pertarungan politik di Indonesia menjadi multidimensional. Hanya keinginan yang bisa menyelamatkan, demikian kata Antonio Gramsci di awal tulisan. (S13)

PinterPolitik.com

“Domestic policy can defeat us, foreign policy can kill us.”

:: John F. Kennedy ::

[dropcap]D[/dropcap]ibuli dan diejek oleh banyak Late Night Show host di negaranya, nyatanya kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke Indonesia beberapa hari lalu tetap saja menarik perhatian dan membawa banyak pertanyaan di belakangnya, utamanya tentang dukungan politik negara adidaya tersebut.

Terlepas dari nuansa saling memuji antara dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terumbar di hampir semua pemberitaan, tentu saja ada persoalan regional – mungkin juga personal – yang dibawa Pompeo dalam kunjungan tersebut.

Isu-isu seputar Freeport, perang dagang, hingga Indo-Pasifik disebut-sebut sebagai bagian dari agenda yang ikut dibicarakan dalam kunjungan tersebut. Di tengah ketegangan politik domestik di AS, yang mana Presiden Donald Trump terus mendapatkan kritik tajam untuk setiap aksi politiknya dari publik dalam negeri, Pompeo membawa misi luar negeri yang tidak kalah penting: menjaga AS tetap menjadi superpower di semua kawasan belahan bumi.

This morning, I departed #Indonesia after having met with @jokowi @kemlu_r – I’d like to express my deepest sympathies to all affected by the Aug 5 earthquake in Indonesia’s NTB province, again impacting Lombok & neighboring Bali. We are closely monitoring the aftermath. pic.twitter.com/Y1IsacZQwj

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 5, 2018

Faktanya, di tengah menguatnya peran Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Laut China Selatan, ada kepentingan besar yang dibawa oleh Pompeo dalam kunjungan ini. Tetapi, apakah hanya itu?

Mengingat waktu kunjungannya yang ada pada masa pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019, dan melihat hubungan politik Pompeo dengan Koch brothers yang pernah bekerjasama dengan Hashim Djojohadikusumo, adakah agenda lain yang dibawanya?

Pompeo, the Spymaster Penyambung Kepentingan

Dalam perbincangannya di National Public Radio (NPR), Satu Limaye, Direktur East-West Center Washington DC – sebuah lembaga riset bentukan Kongres AS – menyebut kunjungan Pompeo ke beberapa negara di Asia Tenggara juga bermaksud untuk mengamankan kepentingan politik AS di negara-negara tersebut.

Secara spesifik, Limaye menyebut Malaysia misalnya yang baru mengalami pergantian kekuasaan, menjadi salah satu fokus kunjungan itu. Menurutnya, Pompeo – yang oleh The New Yorker dijuluki The Spymaster berkat posisinya yang pernah menjadi Direktur CIA – membawa misi untuk memastikan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad bisa mengakomodir kepentingan AS di negara tersebut.

Bukan rahasia lagi jika dalam beberapa tahun terakhir kekuasaan Perdana Menteri (PM) Najib Razak, kebijakan Malaysia memang cenderung semakin dekat dengan Tiongkok.

Misalnya, pada pertengahan 2017 lalu, Najib melakukan kunjungan ke Beijing – yang ke-7 sejak 2009 – dan ia berharap mampu membawa investasi yang menggenjot perekonomian Malaysia lewat berbagai kerjasama ekonomi.

Hal serupa juga terjadi di bidang militer, di mana kedua negara tersebut sepakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan di Laut China Selatan.

Secara ekonomi-politik, tentu saja Tiongkok yang getol mendorong One Belt One Road (OBOR) untuk menyatukan dua pertiga dunia dalam jalur sutera perdagangan, diuntungkan oleh pemerintahan Najib. Sementara, AS tentu saja dirugikan jika ambisi Presiden Tiongkok Xi Jinping “menguasai” seluruh Asia Tenggara terwujud.

Maka masuk akal pula jika sekelas FBI sampai ikut terlibat dalam mengungkap skandal 1MDB yang menjatuhkan Najib, karena kepentingannya juga melibatkan perebutan pengaruh negara asing. Hal ini makin diperkuat jika melihat PM Mahathir yang belakangan berniat untuk merenegosiasi banyak kontrak dan investasi yang telah dibuat Najib dengan Tiongkok.

Dengan demikian, jelas Pompeo punya maksud untuk memastikan pemerintahan baru di Malaysia tetap sejalan dengan kepentingan AS.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Satu Limaye juga menyebutkan bahwa sebagai negara demokrasi yang besar, kunjungan Pompeo dengan embel-embel perebutan pengaruh itu juga terjadi di Indonesia.

Bukan rahasia lagi, Jokowi juga punya garis politik dan kebijakan yang cenderung lebih dekat dengan Tiongkok. Banyak proyek dan investasi yang dikerjakannya dibantu oleh Xi Jinping. Bahkan, beberapa kebijakan perdagangan dan militer – katakanlah soal pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia – membuat AS gerah.

Kedekatan politik dengan Tiongkok membuat Jokowi sering diprotes AS, termasuk lewat wacana penghapusan generalized system of preference (GSP) yang selama ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia karena mendapatkan pemangkasan bea impor dari pemerintah AS.

Artinya, ada “ancaman besar” yang sedang menanti di depan Jokowi jika pada akhirnya ia tidak didukung AS untuk maju lagi pada Pilpres 2019 nanti.

Dari Koch ke Hashim

“Ancaman” tersebut akan semakin terasa nyata jika memperhatikan sosok Mike Pompeo yang nyatanya bukanlah orang sembarangan.

Celebrating nearly 70 years of diplomatic ties! Excellent meeting today with Indonesian President @jokowi affirming our strategic partnership & shared security & economic interests. @StateDept @usembassyjkt pic.twitter.com/vlpfoKXmqy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 5, 2018

Menghabiskan 5 tahun di Angkatan Darat AS dengan pangkat tertinggi sebagai Kapten, Pompeo adalah salah satu politisi Partai Republik yang menjadi anggota Tea Party Movement – sebuah gerakan di internal Partai Republik memprotes kebijakan utang pemerintah federal dan besarnya defisit anggaran negara pada tahun 2009 lalu.

Menariknya, karir politik dan bisnis Pompeo sangat dipengaruhi dan dibantu oleh kakak beradik Charles Koch dan David H. Koch yang merupakan salah satu penyandang dana terbesar Partai Republik, sekaligus juga pemilik Koch Industries yang merupakan perusahan privat terbesar kedua di AS.

Faktanya, Koch Industries pernah melakukan investasi di Indonesia pada tahun 1997, yakni di kompleks petrokimia Tuban, Jawa Timur lewat konsorsium PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) bekerja sama dengan beberapa perusahaan lokal dan Jepang. Salah satunya adalah PT Tirtamas Majutama yang ternyata dimiliki oleh Hashim Djojohadikusumo.

Nama terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dari Prabowo Subianto – calon lawan Jokowi pada Pilpres 2019 nanti. Nilai investasinya saat itu bahkan mencapai US$ 3,5 miliar. Belum ada informasi lagi apakah hubungan kerja sama tersebut masih berlangsung hingga sekarang atau tidak.

Namun, jika menilik kiprah perusahaan-perusahaan Hashim yang juga bergerak di bidang petrokimia, pertambangan dan minyak, sementara Koch Industries juga bergerak di bidang yang sama, maka boleh jadi hubungan kerjasama tersebut masih terjadi.

Pertanyaannya, apakah ini berarti kedatangan Pompeo juga sekaligus menegaskan bahwa Jokowi berpeluang tidak didukung AS?

Jika pertautan politik antara Koch brothers itu dengan Pompeo dan Hashim memang demikian adanya, tentu saja hal ini menarik untuk diamati kelanjutnya.

Tak Didukung AS, Jokowi Bisa Kalah?

Tak diragukan lagi, negara-negara besar seperti AS, Rusia atau pendatang baru seperti Tiongkok memainkan peran yang sangat besar dalam politik domestik di banyak negara, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks pemikiran kaum Gramscian tentang hegemoni internasional, kondisi perebutan pengaruh negara-negara asing ini akan menjadi pertaruhan politik di Indonesia pada Pilpres 2019 nanti. Jika melihat kasus yang terjadi di Malaysia dan pernyataan Satu Limaye tentang tujuan kunjungan Pompeo, boleh jadi memang Jokowi tengah dihadapkan pada posisi sulit tersebut.

Pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto yang menyebut dirinya American fair-haired boy – demikian istilah yang digunakan jurnalis Allan Nairn – sepertinya tidak mendapatkan dukungan politik yang diharapkan dari negara Paman Sam.

Namun, perlu dicatat bahwa partai berkuasa di AS saat itu adalah Partai Demokrat yang punya garis politik berbeda. Nairn sendiri juga diduga punya garis hubungan dalam konteks pendanaan aktivitasnya dengan banyak politisi Demokrat, salah satunya penyandang dana partai itu, George Soros. Tak heran jika jurnalis itu kerap terlihat “menyerang” Prabowo dengan berbagai pemberitaan dan publikasinya.

Sementara saat ini, partai yang berkuasa adalah Republik, dan semua pengusaha industri macam Freeport McMoran atau Koch Industries punya hubungan yang lebih dekat dengan Prabowo melalui Hashim. Artinya, pidato Hashim di Washington tahun 2013 tentang special privilege yang akan didapatkan AS dari Prabowo boleh jadi akan menemukan momentumnya saat ini.

Jika demikian, akankah Jokowi kalah?

Masih terlalu dini untuk diprediksi. Dalam konteks domestik, AS pun masih bergejolak. Koch brothers juga diberitakan tengah “ribut” dengan Trump dan berpotensi masih menggoyang arah kebijakan luar negeri sang presiden.

Apalagi, bicara tentang hegemoni dan pengaruh sebuah negara terhadap negara lain dalam politik luar negeri, semuanya tergantung pada kebijakan kepala negara – sekalipun dalam konteks AS, hal ini masih bisa diperdebatkan lagi.

Selain itu, konteks Indonesia berbeda dengan Malaysia, di mana Najib terlibat dalam kasus korupsi. Sementara Jokowi terkenal sebagai sosok politisi yang bersih dan sejauh ini tidak tersangkut kasus korupsi apa pun. Dengan demikian, Jokowi punya peluang untuk menangkal intervensi tersebut, asalkan melakukan strategi politik yang tepat.

Bagaimanapun juga Indonesia adalah negara demokrasi, dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan tingkat popularitas yang tinggi, hanya kepercayaan rakyatlah yang mampu menggagalkan Jokowi untuk periode berikutnya – kecuali ada hal besar yang terjadi di beberapa waktu ke depan.

Pada akhirnya, Pompeo dan kunjungannya memang punya banyak cerita menarik di belakangnya. Yang jelas, sebagai negara berdaulat, Indonesia harus tetap mewaspadai intervensi asing dalam politik domestik. Karena seperti kata Kennedy di awal tulisan ini, politik domestik hanya akan mengalahkan kita, tetapi politik luar negeri bisa membunuh kita. (S13)

pinterpolitik.com

RAMALLAH – Direktur badan intelijen Amerika Serikat, CIA, Mike Pompeo diam-diam menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Tepi Barat. Pertemuan di Tepi Barat ini berlangsung beberapa jam sebelum pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump digelar di Gedung Putih.

Berdasarkan seorang pejabat Palestina, seperti  yang dilansir AP, Kamis (19/2), mengatakan Abbas memberi informasi kepada Pompeo tentang posisi Palestina dalam konflik Palestina-Israel. Hadir juga Kepala Badan Intelijen Palestina Majid Faraj dan pemimpin perundingan Saeb Erekat.

Pada pertemuan itu, Pompeo menegaskan bahwa solusi dua negara bagi Israel-Palestina tetap menjadi dasar kebijakan AS di wilayah tersebut. Sebelumnya, Trump sempat membuat Palestina berang karena menyatakan kalau solusi dua negara, dasar diplomasi AS selama dua dekade, tidak lagi menjadi satu-satunya opsi mengatasi konflik.

Ucapan Trump tersebut tidak hanya menyulut amarah Palestina, tapi juga Sekjen PBB Antonio Gutteres. Ia memperingatkan kedua negara dan juga AS untuk tidak meninggalkan ide solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, peringatan ini ia nyatakan Rabu (15/2). “Tidak ada alternatif,” tegasnya.

Ide negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel, selama puluhan tahun ini telah menjadi landasan upaya perdamaian Timur Tengah, meskipun perundingan terakhir yang dimediasi AS macet pada 2014.

Usai Guterres melayangkan peringatannya,  Trump langsung menggelar jumpa pers di Washington dan menyatakan akan mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina. Tetapi hasil akhirnya akan terpulang pada dua pihak dalam mencapai kesepakatan.

Abbas juga memperingatkan Gedung Putih agar tidak mengabaikan cita-cita Palestina mendirikan negara merdeka. Bagi Palestina gagasan AS untuk mundur dari tujuan membentuk negara Palestina yang akan berdampingan dengan Israel, adalah hal yang mengkhawatirkan.

Palestina telah mendapatkan dukungan Internasional untuk mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang hingga masih diduduki Israel.

AS memang telah lama bersekutu dengan Israel, namun mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai antara Israel dengan Palestina atas bantuan PBB serta dunia Internasional, bukan tindakan yang bijak. Seharusnya sebagai negara adidaya, AS membantu mempercepat perdamaian atas konflik yang telah terjadi puluhan tahun itu, bukan malah menyulut perpecahan kembali. (Berbagai sumber/R24)