During this Asia trip, the vice president likely will attempt to assuage fears that the White House is disinterested in Asia, and convince Southeast Asian states that the Trump administration’s “Free and Open Indo Pacific” strategy makes sense for Southeast Asian states, and not just for Washington.  The concept is designed to link together the Indian and Pacific Oceans in strategic thinking, and also to present a defense of freedom of navigation, sovereignty,, free trade, and free politics in the region.

Southeast Asian states are acutely aware that the region, probably more than any other in the world, has become the center for great power competition between the United States and an increasingly assertive and powerful China. And other than Vietnam, most Southeast Asian countries either remain committed to a strategy of hedging between Beijing and Washington or, for some of the smaller states like Cambodia and Myanmar, have wound up directly in China’s strategic orbit.

Still, in the past two years some Southeast Asian countries have grown increasingly uncomfortable with aspects of China’s regional power. The Mahathir Mohamad administration has canceled several China-backed infrastructure projects, expressed growing concern about Beijing’s South China Sea strategy, and recently defied China’s extradition request by refusing to deport Uighurs to China. How China responds to Mahathir’s actions still remains unclear. Other Southeast Asian states, too, have grown wary of some of Beijing’s strategic and economic strategies. Even in Thailand, the junta, despite close ties to China and the vital China-Thailand trade relationship, has proposed creating a mainland Southeast Asian alternative to China’s Belt and Road Initiative.

Pence is unlikely to convince most Southeast Asian countries to abandon their hedging strategies, but he will probably take several steps to play on the region’s growing concerns about China’s power, to demonstrate that Washington will remain the critical Southeast Asian actor, and that the White House’s Free and Open Indo-Pacific idea can have benefits for Southeast Asia. To be sure, his argument that the United States will remain vital in Southeast Asia, and cares deeply about the region, will be undercut by the fact that he is still the vice president, while the U.S. president decided to skip these major Asian summits for a trip to Europe instead.

Pence probably will give significant time to discussing the White House’s new aid program. The Trump administration, which initially disdained foreign aid, has dramatically reversed course and developed a blueprint for a U.S.-led alternative to China’s Belt and Road Initiative. The U.S.-led project, which will likely be focused on aid for infrastructure as well as other types of developmental assistance, cannot match the overall size of BRI, but the White House has rhetorically committed significant funds to it. The New York Times reported that the administration has launched “the United States International Development Finance Corporation — and  gave it authority to provide $60 billion in loans, loan guarantees and insurance to companies willing to do business in developing nations. “  The initiative is part of a dramatic escalation in tensions between Washington and Beijing, on all fronts – strategic, trade, and now aid as well.

The White House also may attempt to rekindle bilateral trade talks in Southeast Asia, although such an effort has been complicated by the Trump administration’s revisions of the North American Free Trade Agreement, now known as the USMCA.  Vietnam was one of the countries with which the White House hoped to eventually start bilateral trade talks, but Hanoi – already angered by the Trump administration’s withdrawal from the Trans Pacific Partnership – probably will be even warier of a trade deal with Washington, given that the USMCA has relatively strong labor rights provisions in it. After the NAFTA revision, any U.S. trade deals with Asian states would probably replicate these.  (Vietnam still has approved joining the revamped TPP, even without the United States in the deal.)

Still, Pence may try to move the ball forward on exploratory trade talks with Hanoi and Manila, the two likeliest options.  The vice president also likely will discuss some kind of trade deal with Tokyo during a November visit to Japan.

Pence also probably will attempt to get Asian states to make clearer rhetorical commitments to U.S. efforts to push back against China’s actions in the South China Sea, such as through proposed plans by the U.S. navy to hold large exercises near China’s claimed territories in the Sea. Although even Southeast Asian states that have launched their own exercises to warn Beijing over territorial claims, like Indonesia, are unlikely to openly endorse such actions, Pence and other U.S. officials will hope that, in private, Southeast Asian leaders will support more assertive actions by the U.S. navy and close partners like Australia.

Some Southeast Asian states may even be willing to echo the United States’ tough rhetoric publicly. As Derek Grossman of the RAND Corporation has noted, Vietnamese officials have, in public statements, sounded much like the Trump administration in talking about the need to unite countries in the Asia-Pacific and defend freedom of navigation.  Indeed, Pence is likely to get the warmest reception from Vietnam and Singapore, where the Trump administration has many admirers.

PinterPolitik.com 

“[dropcap size=big]T[/dropcap]idak ada kata-kata sama sekali. Dua petugas datang dan menepuknya di bahu dan membawanya. Saya pikir itu terkait masalah prosedural rutin dan saya akan bertemu Otto lagi. Tetapi, itu terakhir kalinya saya lihat Otto secara fisik.” Begitulah Danny Gratton, pria asal Inggris yang menjadi teman sekamar Otto Warmbier, menceritakan awal mula kemalangan Warmbier.

Otto Warmbier dibawa oleh petugas bagian imigrasi ketika hendak bertolak ke Cina di bandara internasional Pyongyang, dalam serangkaian tur dari agensi Young Pioneer Tour. Setelah dibawa, ia tak kunjung kembali, hingga membuat pemimpin tur, Charlotte Guttridge berkali-kali mendatangi petugas. Ia akhirnya mendapat info jika Warmbier, “dibawa ke rumah sakit.”

Pendiri agen tur Young Pioneer Tour, Gareth Johnson langsung berinisiatif menjemput Otto. Namun usaha terjegal, dan ia mendapat kabar Warmbier ditahan. “saya memutuskan untuk tetap tinggal (di Korea Utara) ketika mendengar Otto ditahan,” katanya. Johnson sendiri adalah pihak yang rutin melakukan kontak dengan keluarga Warmbier, pejabat AS, dan Kedutaan Besar Swedia di Pyongyang, yang mewakili kepentingan AS di Korea Utara.

Mereka semua tak mendapat kabar apapun mengenai Warmbier, sampai rekaman sidang di pengadilan Korea Utara, yang tak menunjukan lokasi spesifiknya, menampilkan Otto Warmbier memohon ampunan.

Raut penyesalan dan ketakutan luar biasa terpampang jelas dari wajah Otto Warmbier dalam rekaman video. Mahasiswa University of Virginia ini menangis meminta pengampunan warga dan pemerintah Korea Utara atas ulahnya mencuri poster propaganda dari hotel yang ditempatinya selama berlibur, yakni di Yanggakdo International Hotel.

Sejak saat itu, bukanlah kesialan yang menimpa pria berusia 22 tahun asal Ohio tersebut, melainkan tragedi. Kamera pengintai menangkap aksinya dan oleh kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dianggap sebagai tindakan memusuhi negara yang ditoleransi dan dimanipulasi oleh Pemerintah AS. Ia dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun.

Setelah 17 bulan menjalani masa tahanan dan atas usaha Joseph Yun, yang ‘rajin’ meminta pembebasan Warmbier karena alasan kemanusiaan, Pemerintah Korea Utara memulangkan Otto Warmbier ke negara asalnya.

Namun naas, ia dikembalikan dalam kondisi koma dan menyedihkan. Oleh ahli neurologi, Dokter Daniel Kanter, dari University of Cincinnati Health yang menangani Warmbier, pasien diduga mengalami kerusakan otak yang sangat parah. Ia bahkan tak bisa menunjukan tanda-tanda pemahaman bahasa atau kesadaran akan lingkungannya, dan tak mampu membuat gerakan yang terarah. “Dia memiliki gerakan mata spontan saat membuka dan berkedip, (namun) dia tidak menunjukan isyarat memahami kata-ata, merespons instruksi verbal atau menyadari situasi sekelilingnya,” terangnya.

Cedera otak Otto yang parah kemungkinan besar disebabkan oleh penangkapan kardiopulmoner yang memotong suplai darah ke otak. Namun begitu, Otto masih dapat bernapas secara normal tanpa bantuan alat pernapasan.

Hal ini tentu mengundang kecaman dari keluarga Warmbier. Ayahnya, Fred Warmbier berkata, “tidak ada alasan bagi negara beradab untuk merahasiakan kondisinya dan menolaknya untuk perawatan medis terbaik yang lama baginya,” ujarnya penuh emosi.

Belum habis rasa terkejut dan terpukul atas kondisi kesehatan Otto, pada Senin (19/06) pukul 02.20 AM waktu setempat, pihak keluarga Otto Warmbier mengumumkan Otto telah meninggal dunia. Dalam pengumuman kematiannya, pihak keluarga berkata, “pelecehan yang menyiksa, mengerikan, yang diterima putra kami di tangan orang-orang Korea utara memastikan bahwa tak ada hasil lain yang mungkin terjadi,” ucapnya lirih.

Rezim Korea Utara: Keracunan Makanan

Kematian Otto Warmbier saat ini menjadi berita utama di media AS. Berbagai pihak mengutuk penjatuhan hukuman Korea Utara terhadapnya, yang sejak awal dinilai sangat berlebihan, dipaksakan, dan tak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

Pihak rezim sudah bersuara terkait keadaan Otto Warmbier. Mereka menyatakan, Warmbier mengalami koma setelah dijatuhi hukman tahun lalu. Ia telah menderita botulisme atau keracunan makanan dan diberi pil tidur.

Namun, tes medis yang dilakukan pekan lalu di AS, tak menemukan bukti konklusif mengenai cedera syaraf dan neurologisnya, seperti yang dikatakan pihak rezim Korea Utara. Pihak dokter juga tak menemukan adanya bukti infeksi botulisme.

Washington – Pyongyang Memanas?

Kematian Otto Warmbeir sampai ke telinga Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Mike Pence. Trump mengutuk Korea Utara sebagai rezim brutal yang menyiksa.

Lebih lanjut, ia mengeluakan surat pernyataan terkait kematian Otto Warmbier yang berbunyi, “Nasib Otto memperdalam tekad perintahku untuk mencegah tragedi semacam itu menimpa orang-orang tak bersalah di tangan rezim yang tak menghormati hukum atau kesusilaan dasar manusia,” kata Trump dalam sebuah pernyataan langsung.

Sedangkan Mike Pence melalui akun Twitter-nya menyatakan belasungkawa dan turut mendoakan keluarga korban.

Karen & I are so saddened to hear this. We’re praying for Otto’s family tonight. A tragic example of North Korea’s disregard for human life. pic.twitter.com/XtqlCQCMSJ

— Vice President Pence (@VP) June 19, 2017

Sebelumnya, ketegangan antara AS dan Korea Utara sudah meningkat, menyusul serangkaian tes rudal oleh Pyongyang. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis menyebutnya, “bahaya yang nyata dan bahaya bagi semua orang.” Kini setelah kematian Otto, ketegangan disinyalir semakin memanas.

Saat ini, terdapat tiga warga AS lainnya yang ditahan oleh Korea Utara. Dua di antaranya adalah pengajar di Universitas Pyongyang yang didanai oleh kelompok Kristen luar negeri. Dan satu orang merupakan pendeta Korea Selatan – Amerika yang dituduh sebagai spionase Korea Selatan. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

Kedatangan Mike Pence di Indonesia mengundang sejuta pertanyaan. Sebagai permulaan, Amerika Serikat di bawah perintah Trump tengah ditentang dunia berkaitan dengan bom atom dan imigran dari Suriah, dua isu yang juga sangat ditentang Indonesia. Isu pertama ini bahkan membuat Indonesia pada akhirnya berpihak pada Pemerintah Suriah, yang menurut Indonesia tidak bersalah atas pemboman kimia terhadap warganya sendiri di Provinsi Idblib. Sebagai akibatnya, Indonesia semakin kehilangan rasa segannya terhadap negara adidaya ini.

Khawatir akan kehilangan pengaruh di Indonesia, mengingat banyaknya politik kepentingan Amerika Serikat, pemerintahan Trump memutuskan untuk mengirim Mike Pence sebagai wakilnya untuk berkunjung di Indonesia, negara asia pertama yang akan dikunjungi pada tanggal 20 April nanti, sebelum tur kunjungan selanjutnya akan di Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Hal ini seakan-akan hendak menunjukkan eksistensi dan kesungguhan Amerika Serikat untuk benar-benar memperbaiki hubungan dan menancapkan kakinya pada dunia hubungan Internasional, baik kepadanya sekutu maupun musuhnya.

Namun sebelum melangkah lebih jauh, tidak banyak orang Indonesia yang belum mengenal dengan baik mengenai wakil presiden Amerika Serikat terbaru ini. Untuk itu, marilah kita membahas tentang Pence, yang rumornya akan datang ke Indonesia untuk mencairkan ketakutan dan kekhawatiran tentang kebencian dan permusuhan lebih lanjut terhadap Islam dari Presiden Trump, disamping untuk membicarakan berbagai kepentingan Amerika Serikat lainnya di Indonesia, termasuk diantaranya Freeport dan terorisme.

[dropcap size=big]M[/dropcap]ike Pence, sang primadona baru di dalam politik luar negeri Amerika Serikat.  Ia tidak mempunyai jejak karir sebagai pebisnis, hanya sebagai politikus dari Partai Republik yang bermula dari anggota kongres selama sepuluh tahun sebelum menjadi Gubernur Indiana pada tahun 2013. Meskipun demikian, pamornya lebih jauh diunggulkan dibandingkan dengan Donald Trump, sang presiden terpilih.

Orang menyebutnya politikus sejati untuk Kelompok Republik karena ia dianggap lebih mampu untuk menarik perhatian Kaum Republik  Tradisional yang tidak begitu menyukai Trump, terutama pada keputusan-keputusan kontroversial yang diluncurkan Trump, salah satunya pada Travel Ban atau Pelarangan Perjalanan bagi negara-negara dari Irak, Iran, Suriah, Libya, Somalia, Sudan, dan Yemen selama 90 hari untuk memasuki Amerika Serikat, yang ditandatangani dalam bentuk Executive Order pada tanggal 27 Januari 2017, tetapi kemudian ditolak dan terus ditolak oleh Pengadilan Federal New York dan Massachussets  sebanyak dua kali, yaitu tanggal 28 dan 29 Januari 2017.

Mengenai penolakan tersebut, hakim di New York, Ann M. Donnely menyatakan bahwa Travel Ban ini melanggar hak warga negara Amerika yang sama haknya di mata konstitusi, siapapun dan darimanapun ia berasal. Selaras dengan keputusan Donnely, hakim di Massachussets juga menolak Executive Order ini, dengan beralasan bahwa Pemerintah Amerika tidak bisa menahan atau menghapus secara legal datang ke Amerika dari tujuh negara yang disebutkan oleh Trump.

Harus diakui, bahwa terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45 pada tanggal 8 November 2016 telah mengejutkan banyak pihak yang tidak menyangka akan hal ini. Trump dianggap tidak cukup menjanjikan untuk mengisi jabatan presiden Amerika Serikat karena kurangnya pengalaman di dalam politik dan dari keputusan yang kontroversial, seperti yang sudah diungkapkan di atas.

Kesuksesan Mike Pence Memimpin Indiana

Mike Pence – Mantan Gubernur beraliran konservatif dan penganut Kristen taat ini – memiliki pengaruh besar di dalam dunia perpolitikan Amerika Serikat terutama di dalam memajukan perekonomian Indiana, tempatnya bertugas sebelum ia dilantik menjadi wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Berbagai kesuksesannya terlihat dari beberapa penjelasan sebagai berikut: Pemotongan pajak pemasukan sebesar 0,17 persen, dari 3,4 persen ke 3,23 persen. Pemotongan pajak pemasukan sepanjang sejarah Indiana berkisar 0,1 persen. Angka pengangguran sejak Pence menjadi Gubernur, yaitu pada Januari 2013, telah menurun dari sekitar 8 persen ke angka persen. Tren penurunan ini sejalan dengan yang terjadi di keseluruhan Amerika Serikat. Sejak Pence menjadi gubernur, dia juga mengklaim bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah pegawai negeri. Jumlah pegawai negeri naik dari 116.000 ke 117.000. Meskipun demikian, pertumbuhan ini sangat kecil, ditambah pula dengan ada pengurangan akibat pensiun dalam jumlah besar di pertengahan 2016. Untuk itulah, melihat pertumbuhan ekonomi ini, sederhananya kita bisa melihat nilai pendapatan per kapita. Dua tahun pertama Pence menjabat, pendapatan per kapita Indiana tumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita keseluruhan Amerika Serikat.

Mike Pence, Si Pragmatis Penyambung Lidah Trump?

Kedatangan Mike Pence, meskipun tanpa demonstrasi dari berbagai pihak, tetap masih membawa aura kebencian atas keputusan Trump untuk membom atom Suriah dan Travel Ban kepada pengungsi Suriah. Ketidaksukaan ini ditunjukkan Indonesia melalui demonstrasi, yang bahkan semakin memanas bahkan setelah terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat.

Meskipun dibenci, Amerika Serikat melalui perwakilannya, yaitu Mike Pence, akan tetap datang untuk berekonsiliasi dengan Indonesia. Sebagaimana telah diungkapkan, motifnya adalah rekonsiliasi agama. Meskipun demikian, kedatangan Pence juga dimaksudkan sebagai motif ekonomi, yaitu di dalam investasi asing, di dalam kaitannya dengan masalah negosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. Selain itu, kedatangan Pence juga dimaksudkan untuk membicarakan mengenai terorisme.

Ketiga motif di atas, apapun bentuknya, kedatangan Pence tetap dapat dikatakan memiliki motif-motif tersembunyinya sendiri. Pragmatisme apabila dilihat dari sisi rekonsiliasi agama serta negosiasi kontrak karya dan sahabat apabila membicarakan terorisme. Kedua ini menjadi perhatian, mengingat bahwa Amerika Serikat baik secara pribadi dari Trump sendiri maupun demi Amerika Serikat juga memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Apabila Donald Trump   memiliki hotel di Bali, maka Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk memajukan negerinya melalui investasi asing, yang paling terbesar adalah melalui saham Freeport. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan slogan kampanye Trump, yaitu To Make America Great Again.

Akan tetapi, kedatangan Trump akan menaikkan gejolak massa yang mengecamnya di Indonesia. Oleh karena itu demi menghindari pertikaian, Mike Pence terpilih untuk menghadapi Indonesia. Ia dianggap lebih ‘jinak’ dan memiliki pendekatan yang baik di dalam berdiplomasi dengan Indonesia, sehingga memungkinkan kepentingan Amerika Serikat dan bahkan Trump dapat terwujud, Konsep ‘jinak’ ini sangat mungkin berhubungan dengan Pence yang memiliki rekam jejak pernikahan hanya sekali, tidak pernah berselingkuh, dan ditambah lagi dengan ketaatannya beragama sebagai orang Kristiani. Berbeda halnya dengan Trump yang memiliki sejarah kawin cerai dan rekam bisnis yang tidak jujur, yaitu dengan menggunakan keterlibatan keluarga dan pelanggaran aliran dana, seperti yang terlihat pada dua infografis di bawah ini. Dengan demikian, apakah Pence dengan kejujurannya menjadi faktor penentu terpilihnya ia ke Indonesia?

Pence sendiri dikenal sebagai politikus yang mengedepankan nilai-nilai Republik di dalam berpolitik. Ia dikenal menentang aborsi, perkawinan sejenis, menentang kontrol senjata, dan bahkan menentang kedatangan pengungsi Suriah di Indiana. Tentang pengungsi Suriah ini, ia menyatakan pada tahun 2006 bahwa deportasi sendiri atau Self-Deportation diperlukan agar mereka dapat diizinkan untuk masuk ke Amerika dengan cara yang legal. Intinya, ia tidak menawarkan jalan untuk kewarganegaraan bagi mereka, tetapi juga tidak mengusulkan “kekuatan deportasi” itu sendiri. Dengan kata lain, Pence sebagai politikus bersikap pasif terhadap pengungsi Suriah, meskipun sebagian besar keputusannya tetap bersikap menentang.

Akan tetapi, muncul dugaan kemudian bahwa bahwa kekonservativan Pence adalah pragmatisme belaka, politik berdasarkan asas kemanfaatan yang biasa dilakukan oleh politikus dunia, terutama Amerika Serikat.  Perpolitikan semacam ini adalah gaya bahasa politik yang masih menggunakan dualisme pemikiran. Di satu sisi, Pence sebagai wakil presiden dari Trump, awalnya tidak menyetujui rancangan Executive Order tentang Travel Ban dari tujuh negara, namun lama-kelamaan ia akhirnya menyetujuinya. Sikap Pence ini semakin menekankan bahwa di dalam ia dan Trump sama-sama sebagai pragmatis yang keras kepala, serta mampu bekerja sama demi kepentingan Amerika Serikat. Hal ini menyingkirkan pandangan awal media di Amerika Serikat yang awalnya menduga akan berlangsung perselisihan antara keduanya, mengingat perbedaan sifat keduanya yang berlawanan arus.

Di Indonesia sendiri, Pence dengan pragmatismenya belum jelas akan membawa kepentingan siapa. Meskipun demikian, kuat dugaan bahwa ia membawa misi Trump untuk memajukan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari beberapa fakta di bawah, yaitu bahwa Trump memiliki beberapa bisnis di Indonesia, salah satunya di DT Marcks Lido LLC, yang beroperasi melalui PT Lido Nirwana Parahyangan, yang memberikan keuntungan pada Trump sebesar 13,4 miliar sampai dengan 67 miliar rupiah. Fakta menarik lainnya muncul bahwa meskipun negara muslim, Indonesia dianggap sebagai sahabat Amerika Serikat. Benarkah demikian adanya? Mengapa kenyataan ini terlihat sebagai pragmatisme Amerika Serikat belaka diselubungi rekonsiliasi agama dan rangkulan persahabatan? Lihatlah politik kepentingan Trump di bawah ini, terutama pada kutipan mengambil potensi mengambil untung dari kebijakan luar dan dalam negeri serta kesepakatan dengan menggunakan status presidennya. Melihat hal ini, Pence sudah jelas membawa kepentingan politik Trump, dan bukan Amerika Serikat.

Pada akhirnya, apapun bentuk dan tujuan kunjungan Amerika Serikat ke Indonesia, pragmatisme maupun murni persahabatan, semuanya akan menguntungkan baik Pihak Indonesia maupun pihak Amerika Serikat sendiri. Pada akhirnya, akankah pragmatisme dan persahabatan memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi simbiosis mutualisme demi kemajuan bersama? Kita akan lihat pada saat kunjungan Mike Pence tanggal 20 April nanti. (N30)

pinterpolitik.com

BRUSSELS – Bagi negara-negara UE, dukungannya pada hasil referendum Inggris untuk keluar dari UE (Brexit) serta sikap kritis Trump pada NATO, memicu kekhawatiran dan menciptakan ketegangan hubungan antara AS dan sekutunya di Eropa. “Begitu banyak hal yang terjadi untuk berpura-pura melihat semua hal ini sebagai hal yang biasa saja,” ujar Pemimpin Uni Eropa Donald Tusk, Senin (20/2).

Ucapan Tusk tersebut cukup mengejutkan, karena dikeluarkan setelah pertemuannya dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence, di hari yang sama. Pence sengaja berkunjung ke Brussels, Belgia, untuk menemui pemimpin NATO dan UE usai menghadiri Konferensi Keamanan München, untuk memastikan dukungan Presiden Donald Trump.

Saat bertemu dengan Komisaris Luar Negeri UE Federica Mogherini, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, dan Sekretaris Jendral NATO Jens Stoltenberg, Pence menegaskan komitmennya pada NATO dengan mengatakan, “Amerika Serikat akan tetap menjadi sekutu terbesar Anda dan Presiden Trump serta bangsa Amerika Serikat tetap setia pada ikatan Trans-Atlantik.”

Tusk ternyata bukan satu-satunya yang masih mengecam AS setelah bertemu Pence, sebab dalam konferensi pers yang digelar usai pertemuan, PM Charles Michel menegaskan bahwa Belgia, seperti negara-negara Eropa lainnya, tidak menerima keruntuhan Uni Eropa.

Kecaman ini, menurut Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault karena Pence terkesan menghindar untuk membahas UE. Padahal kunjungan Pence ini dinilainya sebagai “isyarat politik yang sangat penting.” Sementara itu Komisaris Luar Negeri Mogherini juga mewanti-wanti Trump untuk tidak “mencampuri” urusan Eropa.

Namun menurut Pence, AS sama sekali tidak mendukung ide untuk menghancurkan Uni Eropa. Ia juga menyatakan kalau pihak AS  akan terus menekan Rusia untuk menghormati perjanjian gencatan senjata di Ukraina. Sikap ini juga didukung penegasan dari Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang mengatakan Washington hanya akan bekerjasama dengan Moskow jika menguntungkan untuk rakyat AS.

Akibat satu ucapan spontan yang tidak dipikirkan matang-matang oleh seorang presiden, dapat membahayakan stabilitas dan keamanan dunia. Apa jadinya bila negara-negara Eropa yang notabene adalah sekutu AS memutuskan untuk menentang negara adidaya itu? Hasilnya bisa jadi akan tidak menyenangkan. (Berbagai sumber/R24)