Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia tidak lagi sekadar menjual kekayaannya, ia mulai membangun kekuatan dari sana. Sawit jadi bahan bakar, gas jadi kartu geopolitik, kilang jadi simbol kemandirian. Satu pertanyaan tersisa, apakah ini benar-benar secercah harapan dari kedaulatan energi serta kemaslahatan rakyat dan bangsa?

PinterPolitik.com

Terdapat spirit dan sesuatu yang bergeser dalam cara Indonesia memandang sumber dayanya sendiri. Bukan sekadar pergeseran kebijakan, melainkan rekalibrasi identitas yang lebih dalam, dari bangsa yang menjual apa yang dimilikinya, menuju bangsa yang membangun kekuatan dari apa yang dimilikinya.

Gejolak geopolitik global menjadi latar yang tidak bisa diabaikan. Konflik di Timur Tengah mengguncang stabilitas pasokan energi dunia, harga minyak berosilasi tajam, dan negara-negara importir energi terpaksa mengevaluasi ulang ketergantungan mereka. Di tengah turbulensi itu, Indonesia tidak berdiri diam.

Dengan modal sawit sebagai produsen terbesar dunia, cadangan gas bumi yang baru menemukan dimensi barunya di Blok Kutai pada April 2026 ini, serta kilang Balikpapan yang menjadi terbesar dalam sejarah negeri, Indonesia sedang mengonsolidasikan apa yang Michael Klare sebut sebagai resource power, kemampuan mengonversi kekayaan sumber daya menjadi instrumen kekuatan geopolitik, bukan sekadar komoditas ekspor.

Di sinilah dua kata kerja yang dalam bahasa rakyat, khususnya netizen, menjadi relevan secara strategis, “nyawit” dan “ngegas”.

Keduanya bukan sekadar diksi populer. Keduanya adalah nama dari dua pilar utama dalam proyek yang lebih besar, proyek membangun kedaulatan energi Indonesia di atas fondasinya sendiri.

Sawit, Migas, dan Logika Transisi

Vaclav Smil, pemikir energi yang argumennya jarang berkompromi dengan romantisisme, menegaskan bahwa transisi energi selalu merupakan proses yang lambat, kompleks, dan penuh kompromi politik.

Tidak ada negara yang berhasil melompat dari satu rezim energi ke rezim lain tanpa menginjak pijakan yang tersedia. Bagi Indonesia, sawit adalah pijakan itu.

Program mandatori B50, campuran 50 persen minyak sawit dalam bahan bakar diese sering dibaca sebagai kebijakan lingkungan yang kontroversial. Namun membaca B50 hanya dari sudut pandang ekologi adalah membaca teks tanpa konteks.

Dalam perspektif geoekonomi, B50 adalah substitusi impor senilai miliaran dolar per tahun sekaligus transformasi identitas, sawit tidak lagi sekadar komoditas mentah yang diekspor, melainkan instrumen energi nasional yang dikendalikan dari dalam negeri.

Narasi yang sama berlaku untuk gas. Penemuan cadangan besar di Blok Kutai bukan sekadar kabar eksplorasi biasa. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok masih sangat bergantung pada LNG untuk memenuhi kebutuhan energinya, sementara disrupsi geopolitik terus mempersempit pilihan pasokan mereka.

Indonesia, dengan cadangan yang baru ditemukan itu, berpotensi mengisi celah tersebut, bukan sebagai penjual gas biasa, tetapi sebagai mitra energi strategis yang posisinya diperhitungkan dalam setiap negosiasi regional.

Inilah yang membedakan pendekatan saat ini dari era sebelumnya saat gas tidak lagi diperlakukan semata sebagai komoditas transisi, melainkan sebagai transitional power—instrumen yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi Asia, bahkan dunia selagi jendela waktu itu masih terbuka.

Kedaulatan Energi, Proyek Negara

Francis Fukuyama mendefinisikan negara kuat bukan dari kekayaan sumber dayanya, melainkan dari kemampuannya mendesain kebijakan dan mengeksekusinya. Kilang Balikpapan adalah ujian atas tesis itu.

Revitalisasi dengan kapasitas 300.000 barel per hari bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan bahwa Indonesia ingin mengolah minyaknya sendiri, menambah nilai di dalam negeri, dan memutus siklus tidak menguntungkan di mana minyak mentah dijual murah lalu dibeli kembali dalam bentuk BBM olahan dengan harga lebih tinggi.

Pun saat berbicara batu bara, di mana ketidakpastian energi global tampaknya mulai memaksa negara-negara Eropa, terutama Italia kembali berpikir menggunakan energi yang dianggap kotor seperti PLTU.

Tentu, ini adalah peluang bagi ekspansi komoditas RI di kancah global. Negara yang kaya akan sumber daya dalam berbagai karya sajak, syair, sastra hingga orkestra mungkin saja benar-benar akan mewujudkannya.

Di level kepemimpinan, kombinasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadirkan dinamika yang layak dicermati. Prabowo membawa visi resource nationalism yang tidak berhenti di retorika, ia diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

Bahlil, sebagai eksekutor lapangan, menghubungkan keputusan kebijakan dengan realitas investasi dan pasar dengan cara yang jarang dimiliki teknokrat klasik.

Yang lebih penting dari keduanya adalah pertanyaan konseptual yang diajukan Terry Lynn Karl dalam studinya tentang paradoks kelimpahan, yakni mengapa negara-negara kaya sumber daya sering berakhir lebih lemah dari seharusnya?

Jawabannya ada pada kegagalan mengonversi resource menjadi leverage, dan leverage menjadi sovereignty.

Indonesia kini sedang mencoba membalik rantai itu dan jika berhasil, tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi menawarkan model alternatif bagi negara berkembang lain yang terjebak dalam dilema yang sama, dipaksa memilih antara mengikuti agenda hijau global yang tidak terjangkau, atau bertahan dalam ketergantungan fosil yang tidak berkelanjutan.

Jalan yang sedang dirintis Indonesia adalah jalan ketiga, transisi berbasis kekuatan domestik yang pragmatis, realistis, dan berpotensi lebih bertahan lama justru karena ia tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. (J61)

Semua komoditas ada Godfathernya, YTTA? 

#rizachalid #migas #godfather #jaganegeri

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ibnu Sutowo bukan sekadar tokoh migas, ia adalah fondasi arsitektur oligarki energi Indonesia. Dari Pertamina hingga jaringan rente modern, warisannya seolah hidup dalam tokoh-tokoh seperti Riza Chalid hingga Medco. Jejak kuasa dan reinkarnasi pengaruh Ibnu dalam era transisi energi kiranya akan terus memengaruhi dinamika kekuasaan.

PinterPolitik.com

Ketika sejarah Indonesia pascakemerdekaan ditulis ulang, nama Ibnu Sutowo tidak bisa diabaikan sebagai figur sentral dalam pembentukan “negara-migas”.

Sebagai Direktur Utama Pertamina (1968–1976), Ibnu bukan hanya teknokrat atau manajer korporasi negara, tetapi juga arsitek ekonomi Orde Baru. Ia mempersonifikasikan fusi antara birokrasi, militer, dan bisnis, tiga tiang penyangga utama rezim Soeharto.

Dalam narasi klasik pembangunan Orde Baru, Ibnu adalah penggerak ekonomi yang menjadikan migas sebagai tulang punggung APBN.

Namun dalam narasi yang lebih kritis, ia adalah “oligark primer” yang menciptakan pola-pola patronase ekonomi-politik berbasis rente migas.

Ibnu juga mengembangkan model konsesi dan kerja sama migas yang membuka ruang bagi aktor asing dan lokal untuk masuk, suatu kebijakan yang masih membentuk struktur sektor energi hingga hari ini.

Ia bukan sekadar figur, tetapi institusi berjalan yang mengilhami generasi penerus oligarki energi Indonesia.

Dalam perjalanannya, Ibnu tak sendiri. Terdapat beberapa yang tercipta berkat jejak yang ditorehkan Ibnu bahkan hingga hari ini dan menjadi krusial dalam pembentukan dinamika migas hingga hari ini.

Reproduksi Oligarki Energi?

Jika menyusun tipologi kuasa migas ala Ibnu Sutowo, maka kiranya terdapat tiga ciri utama. Pertama, konsolidasi kelembagaan, dengan menggunakan lembaga negara (Pertamina) untuk menyerap rente dan mendistribusikannya ke dalam jaringan loyalitas.

Kedua, pemusatan kontrol informasi dan logistik migas, yakni mengontrol siapa yang mendapat hak ekspor, konsesi, atau kontrak kerja sama.

Ketiga, ekspansi lintas sektor, dari migas ke perbankan, media, hingga kesehatan — memperluas pengaruh dari sektor energi ke sektor sosial-ekonomi.

Pola-pola ini seolah tidak hilang pasca Ibnu. Mereka bertransformasi, diimitasi, dan bahkan diperhalus oleh generasi baru aktor-aktor oligarki migas.

Saat ditelusuri, terdapat beberapa figur kontemporer yang, secara sadar atau tidak, mereproduksi “model Ibnu” dalam berbagai bentuk.

Jika Ibnu adalah “raja migas formal”, maka Riza Chalid kiranya adalah “raja migas informal”. Dalam lanskap migas Indonesia pasca-2000, Riza yang baru saja terjerat kasus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, dikenal memainkan peran sebagai middleman antara elite politik, bisnis, dan kontraktor asing.

Ia tidak memiliki BUMN seperti Ibnu, tetapi ia disebut-sebut mengendalikan akses terhadap pengadaan dan distribusi migas, peran yang dulu dimainkan oleh Pertamina sebagai pemain tunggal.

Riza adalah contoh ekstrem dari oligarki tanpa lembaga. Ia menciptakan kekuasaan melalui jaringan, bukan struktur. Ini menjadikan dia seolah “tak kasat mata” tetapi sangat menentukan, mirip dengan cara Ibnu mengatur jaringan patronase militer dan bisnis, tapi dengan skala yang lebih cair dan desentralistik. Ia adalah bentuk mutakhir dari broker rente di tengah neoliberalisasi sektor energi.

Lalu, salah satu sampel lain adalah Arifin dan Hilmi Panigoro, pengusaha nasionalis ala Medco di mana menjadi contoh evolusi dari korporatisasi “model Ibnu” saat peran negara diwarnai oleh korporasi nasional yang berperan strategis dalam sektor migas.

Semasa hidupnya, mendiang Arifin Panigoro dikenal mengembangkan Medco dengan visi untuk menjadikan pengusaha nasional sebagai pilar industri hulu migas, yang sebelumnya didominasi asing.

Perbedaannya dengan Ibnu terletak pada formalisasi struktur dan kepatuhan terhadap pasar global. Medco tunduk pada regulasi internasional dan keterbukaan pasar modal, tapi tetap memainkan logika rente melalui akuisisi dan lobi politik.

Arifin juga dekat dengan kekuasaan, menjadikannya aktor hybrid antara bisnis dan politik, tidak jauh dari jejak Ibnu, tapi dalam kostum demokratis.

Sementara itu, Dwi Soetjipto dan Ignasius Jonan agaknya menjadi dua sampel dari teknogokrasi migas dan reproduksi kuasa.

Ibnu dulu adalah jenderal yang bertransformasi menjadi teknokrat migas. Kini, teknokrasi itu diwarisi oleh figur seperti Dwi Soetjipto (eks Kepala SKK Migas) dan Jonan (eks Menteri ESDM).

Mereka tampaknya tidak bermain dalam kapital, tapi dalam regulasi, yaitu menentukan siapa dapat apa dalam skema konsesi migas dan energi.

Meski dianggap reformis, posisi mereka juga rentan ditarik ke dalam struktur oligarki, karena regulatory capture adalah ciri utama oligarki energi.

Dalam praktik, teknokrat seperti Jonan dan Dwi kemungkinan sering berada dalam “tekanan” dari kelompok kapitalis untuk mengatur regulasi sesuai kepentingan tertentu, mirip dengan posisi Ibnu yang harus menyeimbangkan tekanan dari militer, istana, dan pebisnis.

Lantas, apa yang dapat dimaknai dari fenomena tersebut bagi masa depan tata kelola migas Indonesia dan implikasi lintassektoralnya?

Bayangan Warisan Ibnu?

Indonesia kini tengah bersiap menuju transisi energi, dari migas ke energi baru-terbarukan (EBT). Namun pertanyaannya adalah, apakah transisi ini akan memutus siklus oligarki, atau justru melanggengkannya dalam bentuk baru?

Tanda-tandanya mungkin sedikit mengkhawatirkan. Banyak elite lama migas kini mulai masuk ke sektor EBT. Pola ini menunjukkan apa yang disebut sebagai green oligarchy, elite lama bermigrasi ke sektor baru tanpa perubahan struktur kekuasaan.

Dalam hal ini, warisan Ibnu Sutowo tetap “hidup”, meskipun bentuknya berubah. Rente tetap menjadi nadi, aktor tetap terpusat, dan masyarakat tetap di pinggir arena. Justru, tanpa perombakan kelembagaan dan desentralisasi energi, transisi ini bisa menjadi “Ibnu Sutowo 5.0”, teknologi baru, rente lama.

Ibnu Sutowo adalah tokoh penting dalam sejarah industri migas Indonesia, sekaligus simbol ambivalen antara pembangunan dan patronase.

Ia membangun sektor strategis, tetapi juga membuka jalan bagi oligarki migas yang merasuk hingga kini. Para aktor hari ini, dari Riza Chalid dan lain sebagainya adalah manifestasi dari model kekuasaan yang agaknya ia “wariskan”.

Untuk membangun sektor energi yang adil, demokratis, dan berkelanjutan, Indonesia perlu bergerak melampaui model Ibnu.

Itu berarti desentralisasi konsesi, transparansi kebijakan, pembatasan konflik kepentingan, dan keterlibatan masyarakat dalam transisi energi. Tanpa itu, Indonesia boleh jadi akan terus berada dalam bayang-bayang oligarki yang disulap menjadi “kemandirian energi”.

Harapan tentu eksis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini yang dalam komandonya, aktor seperti Riza mulai “tersentuh”. Tentu, keseriusan dan tindak lanjut berikutnya akan dinantikan demi kemaslahatan rakyat. (J61)

PinterPolitik.com

Indonesia mencapai tonggak sejarah baru dalam industri migas dengan berhasil mengambil alih blok penghasil minyak dan gas (migas) yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing.

Keputusan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol negara terhadap sumber daya alam yang penting dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tiga blok migas yang berhasil dikembalikan pemerintah ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Blok Masela.

Upaya pengembalian ini dilakukan dengan cara tidak memperpanjang kontrak terhadap perusahaan asing yang sebelumnya mengelola blok tersebut, hingga akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero).

Langkah ini mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kedaulatan nasional dalam sektor migas.

Selama beberapa dekade, ekstraksi minyak dan gas telah menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Dengan mengambil alih blok migas, pemerintah ingin lebih memiliki kontrol atas produksi, investasi, dan pengelolaan sumber daya ini.

Salah satu tujuan utama dari pengambilalihan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas.

Namun, langkah ini juga dihadapkan pada tantangan. Pemerintah harus mampu mengelola blok migas dengan efisien dan transparan, serta menjaga agar produksi tetap berjalan tanpa gangguan.

Pengambilalihan blok migas oleh pemerintah Indonesia menunjukkan kematangan negara dalam mengelola sumber daya alam yang penting.

Keberhasilan langkah ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia, asalkan dijalankan dengan bijak, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. (S83)

PinterPolitik.com

Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional Indonesia, terus berinovasi dalam mengembangkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah melalui pengeboran sumur-sumur baru. Pengeboran sumur baru oleh Pertamina bukan hanya sekadar aktivitas teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan.

Proses pengeboran sumur baru oleh Pertamina dimulai dengan studi yang cermat untuk memilih lokasi yang paling berpotensi menghasilkan cadangan minyak atau gas. Tim ahli geologi dan teknis bekerja sama dalam mengidentifikasi titik-titik yang strategis.

Setelah lokasi ditentukan, tahap pengeboran dimulai. Penggunaan teknologi canggih seperti rig pengeboran modern memungkinkan pengeboran dilakukan dengan lebih efisien dan akurat.

Hasil dari pengeboran sumur baru ini memiliki dampak yang luas. Secara ekonomi, penemuan cadangan baru akan meningkatkan pasokan energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Ini juga dapat menciptakan peluang kerja baru di sektor energi dan industri terkait, membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Tahun ini Subholding Upstream Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus berupaya menggenjot pencarian cadangan migas baru. Salah satunya dengan mengintensifkan kegiatan pengeboran sumur eksplorasi.

PHE mengatakan bahwa pihaknya tengah melangsungkan kegiatan pengeboran sumur migas di beberapa wilayah kerja, baik dalam atau luar negeri.

“Insya allah tahun ini mau ngebor total di Indonesia dan luar negeri itu sekitar 32 sumur eksplorasi, Alhamdulillah so far sampai sekarang itu keberhasilan kita itu 100 persen,” Awang Lazuardi, Direktur Pengembangan dan Produksi Subholding Upstream Pertamina (11/8/2023).

Dalam era perubahan iklim dan tantangan energi global, pengeboran sumur baru oleh Pertamina tetap menjadi strategi yang relevan.

Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan sumber daya dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan, Pertamina dapat terus menjadi agen perubahan positif dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. (S83)

PinterPolitik.com

Di tengah tantangan energi yang terus berkembang, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pema Global Energi (PGE) mengumumkan penemuan sumur gas baru dari kegiatan usaha hulu migas di wilayah kerja Blok “B”, Syamtalira Aron, Aceh Utara dan ditandai dengan nama Arun A-55A.

“Hari ini sumur A-55A telah dilakukan perforasi, dan sedang dilakukan well testing untuk beberapa waktu kedepannya dalam rangka untuk uji kandungan lapisan,” Teuku Mohamad Faisal, Kepala BPMA (8/8/2023).

Penemuan ini menjanjikan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan energi dan ekonomi wilayah serta negara secara keseluruhan. Dengan berbagai aspek yang perlu diperhatikan, penemuan ini membawa harapan baru bagi masa depan energi Indonesia.

Pada tahun 2023 ini, BPMA menyetujui usulan PT PGE untuk melakukan pemboran eksplorasi tiga sumur yaitu Arun A-55A, Arun A-72A dan Rayeu C-1A dari yang awalnya hanya 1 sumur eksplorasi.

Eksplorasi ini adalah upaya menemukan cadangan migas baru di wilayah kerja Aceh sebagai bagian dari program nasional 1 Juta BOPD dan 12 ribu  MMScfd.

Pemboran sumur A-55A oleh PGE ini disebut merupakan pemboran sumur pertama sejak lapangan Arun dikelola oleh perusahaan nasional dan daerah.

Secara keseluruhan, penemuan sumber gas baru di Aceh Utara membawa harapan baru dalam berbagai aspek.

Potensi untuk mengatasi tantangan energi, mendorong pembangunan ekonomi, serta menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sumber daya ini.

Dengan manajemen yang bijaksana dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia dapat menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak. (S83)

PinterPolitik.com

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekpor Indonesia periode April hingga Juni 2023 atau kuartal II tahun 2023 turun sebesar 2,75 persen year on year (yoy). Capaian negatif perdagangan luar negeri ini utamanya berasal dari ekspor barang alias komoditas Indonesia yang terkontraksi.

BPS menjelaskan, komoditas non-migas yang ekspornya mengalami kontraksi adalah bahan bakar mineral, besi, baja, serta nikel. Adapun, barang migas yang dilaporkan menurun adalah komoditas gas alam, hasil minyak dan minyak mentah.

BPS mengungkapkan, pertumbuhan negatif ekspor ini bersumber dari penurunan ekspor barang.  Ekspor barang pada kuartal II tahun 2023 terpantau menurun 5,64 persen yoy.

Penurunan pengeluaran ekspor tersebut baru terjadi pada kuartal II tahun 2023 ini. Sebelumnya, sejak tahun 2020 pengeluaran ekspor terus tumbuh positif.

“Penurunan terutama terlihat pada ekspor barang non migas. Terakhir kali mengalami kontraksi pada triwulan IV 2020, pada saat itu perdagangan luar negeri kita terutama apa ekspor terkontraksi 1,57 persen,” Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS (7/8/2023).

Kinerja ekspor pada kuartal II tahun 2023 memang menurun cukup parah. Jika dibandingkan dengan kuartal II tahun lalu, pengeluaran ekspor tumbuh 16,4 persen. Sedangkan, pada kuartal I tahun 2023, pengeluaran ekspor tumbuh 12,17 persen.

Namun begitu, kinerja ekspor jasa yang mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan kinerja ekspor jasa memiliki hubungan langsung dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa yang masuk dari luar negeri. (S83)