PinterPolitik.com

“I’m tired of the systematic racism bulls**t. All you do is false s**t” – Joyner Lucas, “I’m Not Racist”

Bagi mereka yang suka menonton seri Netflix yang berjudul Dear White People, pasti sudah paham kalau misalnya persoalan rasisme telah mengakar di Amerika Serikat (AS). Bagaimana tidak? Banyak korban dari kelompok Afrika-Amerika berjatuhan satu per satu disebabkan kasus-kasus kekerasan.

Permusuhan antarkelompok geng misalnya menjadi kebiasaan sehari-hari di beberapa kota besar AS, seperti Chicago. Saking banyaknya kasus kekerasan, Chicago mendapat gelarnya tersendiri, yakni Chi-raq.

Namun, selain karena konflik antarkelompok, kekerasan kepada kelompok Afrika-Amerika juga terjadi karena kebrutalan polisi (police brutality). Gambaran akan kebrutalan ini tercerminkan dalam banyak produk budaya yang berasal dari kelompok Afrika-Amerika.

Lagu yang berjudul “F**k tha Police” karya N.W.A. misalnya menggambarkan bagaimana kelompok Afrika-Amerika kerap menjadi sasaran polisi di Compton, Los Angeles, pada tahun 1990-an. Sampai-sampai, kisah para penyanyi rap yang tergabung dalam N.W.A. dijadikan sebuah film populer dengan Straight Outta Compton.

Attention: ALL RACIST stay off my page. It’s not my job to answer your dumb ass sarcastic questions. You’re not witty, you’re pretty shitty and you will never turn me around. I already know right from wrong but obviously you don’t. TAKE IT UP WITH GOD.

— Ice Cube (@icecube) June 4, 2020

Namun, tampaknya, apa yang terjadi pada tahun 1990-an itu masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, beberapa waktu lalu publik AS dan dunia dikejutkan dengan sebuah video yang di dalamnya terdapat seorang polisi menginjakkan lututnya ke leher seorang Afrika-Amerika yang bernama George Floyd di Minneapolis, Minnesota.

Alhasil, Floyd meninggal dunia karena tak bisa bernapas. Publik akhirnya naik pitam dan melakukan gelombang protes di berbagai kota, termasuk di depan Gedung Putih di Washington, D.C. Presiden AS Donald Trump pun sempat dilarikan ke bunker di tengah gelombang protes itu.

Melihat apa yang terjadi di AS kini, banyak reaksi dan tanggapan akhirnya muncul dari berbagai belahan dunia lainnya. Di Indonesia misalnya, banyak warganet akhirnya turut menyuarakan tagar seperti #BlackLivesMatter dan #BlackOutTuesday.

Selain itu, beberapa aktivis dan warganet lainnya turut mengaitkan peristiwa di AS itu dengan apa yang terjadi pada orang asli Papua dan apa yang terjadi di Papua. Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman misalnya menganggap apa yang terjadi di AS kini mirip dengan gelombang protes di Indonesia yang terjadi tahun lalu.

Menurutnya, protes soal isu Papua juga merupakan letupan dari persoalan rasisme yang telah menumpuk. Insiden yang terjadi di Surabaya kala itu dianggap sebagai salah satu pemicunya.

Lantas, mengapa persoalan rasisme ini tetap eksis hingga menumpuk? Adakah peran aktor politik di balik rasisme yang terjadi di AS dan Indonesia?

Stigma Sosial

Pada umumnya, rasisme disertai diskriminasi berdasarkan warna kulit dan ciri-ciri fisik tertentu. Diskriminasi seperti ini biasanya membuat kesempatan yang didapatkan antarindividu berbeda-beda.

Di AS misalnya, identitas rasial disebut-sebut masih menentukan kesempatan seseorang dalam bekerja. Ketidaksetaraan sistematis antarkelompok rasial membuat kelompok Afrika-Amerika lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan seperti sopir taksi, tukang pangkas rambut, pramusaji, dan sebagainya.

Adanya diskriminasi semacam ini bisa jadi disebabkan oleh pembedaan di antara identitas sosial masing-masing. Dalam Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner, dijelaskan bahwa identitas sosial terbangun melalui pembedaan dan perbandingan antarkelompok.

Pembedaan tersebut didasarkan pada nilai, keyakinan, ciri, dan sebagainya yang melekat pada suatu kelompok. Dengan pembedaan tersebut, seseorang dapat mengetahui di kelompok mana kah dia harus berada – melalui proses kategorisasi sosial.

Nasib seseorang dalam sebuah kelompok rasial akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem.
Share on X

Namun, penggolongan berdasarkan ciri identitas sosial ini dapat berujung pada stereotip dan stigma sosial. Arthur Kleinman dan Rachel Hall-Clifford dalam tulisan mereka yang berjudul Stigma menjelaskan bahwa stigma berkaitan dengan pembangunan identitas – yang mana melalui evalusi sosial dapat menciptakan kondisi-kondisi stigma di mana seseorang dapat mengalami perubahan status sosial dari “normal” menjadi “bisa didiskreditkan.”

Lantas, bagaimana stigma yang melekat pada kelompok Afrika-Amerika di AS dan orang asli Papua (OAP) di Indonesia?

Kelompok Afrika-Amerika tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu kelompok yang paling banyak menerima stereotip di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah persepsi bahwa seseorang Afrika-Amerika adalah orang yang pemalas, menyukai kekerasan, tidak cerdas, dan suka melakukan tindak kejahatan.

Alhasil, dengan stereotip seperti ini, mengacu pada penjelasan Evi Taylor dan rekan-rekan penulisnya dalam tulisan yang berjudul The Historical Perspectives of Stereotypes on African-American Males, nasib seseorang dalam sebuah kelompok akhirnya dipengaruhi oleh bias, prasangka, dan diskriminasi sistem – yang meliputi kesempatan pendidikan dan pekerjaan hingga perlakuan brutal.

Jadi, tidak mengherankan apabila muncul anggapan bahwa kematian Floyd di AS adalah hasil dari stereotip rasial yang disematkan pada kelompok Afrika-Amerika. Di Indonesia, hal serupa disebut-sebut juga melekat pada individu yang diidentifikasi sebagai OAP.

Bisa jadi, stereotip dan stigma rasial yang disematkan pada OAP ini juga diyakini oleh masyarakat non-OAP. Beberapa di antaranya adalah anggapan bahwa OAP merupakan pemabuk, tukang onar, hingga pendukung separatisme (atau pemberontak).

Namun, beberapa pertanyaan lain pun muncul. Bila rasisme seperti ini dapat terus ada di masyarakat, adakah aktor politik yang diuntungkan? Mengapa rasisme seperti ini dapat terjadi?

Ada Peran Negara?

Meski stigma dan stereotip sosial terhadap suatu kelompok telah eksis di masyarakat, bukan tidak mungkin campur tangan aktor politik turut memengaruhinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Michel Foucault – filsuf asal Prancis – yang tidak melihat persoalan rasisme sebagai sekadar isu sosial.

Foucault berkomentar mengenai rasisme melalui sebuah konsep yang diperkenalkannya, yakni biopolitik (biopolitics). Konsep ini disebutkannya dalam sebuah perkuliahan bertajuk Society Must Be Defended yang diberikannya pada 17 Maret 1976.

Biopolitik sendiri merupakan penerapan kontrol atas populasi yang dilakukan oleh negara. Kontrol ini dilakukan melalui metode dan teknologi biopower yang merupakan serangkaian proses dan pengetahuan tentang tubuh manusia. Salah satunya adalah ras (warna kulit).

Kim Su Ramussen dalam tulisannya yang berjudul Foucault’s Genealogy of Racism menjelaskan bahwa Foucault tidak hanya melihat rasisme sebagai persoalan ideologi, identitas, dan prasangka, melainkan sebagai bentuk pemerintahan yang didesain untuk mengatur populasi. Selain itu, rasisme dianggap dapat menjadi teknologi kekuatan (technology of power) guna mewujudukan kontrol tersebut.

https://www.instagram.com/p/CA7UyPNBsRZ/

Hal ini sejalan dengan penjelasan Rey Chow dalam tulisannya yang berjudul Foucault, Race, and Racism. Chow setidaknya menyebutkan bahwa dengan rasisme, negara (state) dapat melancarkan apa yang disebut sebagai peperangan biopolitis (biopolitical warfare).

Dalam hal ini, rasisme lebih menjadi sebuah cara untuk mencapai tujuan. Rasisme merupakan kapasitas sistemik dan regulatoris yang dapat dimunculkan antarkelompok guna menghasut populasi untuk berjuang bak berperang (warlike struggle) yang menentukan di antara mereka siapa yang bisa hidup dan siapa yang perlu mati.

Mungkin, apa yang dijelaskan oleh Foucault terdengar ekstrem. Namun, kematian Floyd bukan tidak mungkin masuk dalam caesura (penggalan) antara siapa yang kehidupannya dihargai dan yang tidak dihargai yang disebutkan oleh Foucault.

Mengacu pada penjelasan Chow, rasisme sebagai biopower akhirnya dapat menjustifikasi fungsi negara yang membuat sebagian populasi terbunuh. Dari sini, Foucault akhirnya berfokus pada tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh negara dari fungsi biopower tersebut.

Lantas, bagaimana bila pemikiran Foucault ini diterapkan pada isu rasisme Papua di Indonesia?

Boleh jadi, caesura yang disebutkan oleh Foucault ini juga muncul dalam persoalan rasisme terhadap OAP di Indonesia. Hal ini turut terlihat dari bagaimana stigma dan stereotip negatif – khususnya stigma pemberontak atau separatis – dilekatkan pada OAP.

Mungkin, rasisme inilah yang mendasari beberapa tindakan kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Papua. Bukan tidak mungkin, stereotip separatis ini dapat menjustifikasi tindakan negara.

Berdasarkan laporan dari Amnesty International, terdapat 95 kasus pembunuhan ilegal yang dilakukan aparat terhadap aktivis Papua sejak tahun 2010. Bahkan, beberapa di antaranya tidak berhubungan dengan isu separatisme.

Bisa jadi, rasisme ini akhirnya juga melancarkan kontrol negara pada populasi – seperti yang dijelaskan oleh Foucault. Dengan begitu, negara bisa saja mendominasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di Papua dan Papua Barat.

Dalam sejarahnya sendiri, Indonesia juga tak sendiri dalam eksploitasi Papua. Terdapat kepentingan beberapa negara asing – seperti Australia dan AS – di pulau Cendrawasih ini.

Lantas, bila apa yang dijelaskan oleh Foucault ini benar terjadi di Indonesia – khususnya terhadap Papua, perlukah rasisme dipertahankan? Lagi pula, identitas rasial hanyalah konstruksi sosial belaka dan semua orang memiliki hak dasar yang sama. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“These people control the rain. These people be diggin’ bunkers up” – Kodak Black, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang tidak merasa waswas hidup di tengah kondisi dan situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong dunia – termasuk Indonesia? Bisa dibilang, hampir seluruh individu – paling tidak – merasa takut apabila tertular oleh virus yang baru terungkap pada akhir tahun 2019 ini.

Bagaimana tidak? Semenjak muncul di Wuhan, Tiongkok, Covid-19 telah menjangkiti setidaknya 5,85 juta orang di seluruh dunia. Sebanyak 359 ribu di antaranya harus merenggang nyawa akibat dampak kesehatan yang dibuat oleh virus satu ini.

Amerika Serikat (AS) yang biasa disebut sebagai negara “terkuat” di dunia dibuat keok oleh Covid-19. Bila sebelumnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi pusat wabah pertama dan terbanyak, kini negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump itu telah mengambil alih.

Total kasus di negeri Paman Sam tersebut (per 28 Mei) telah mencapai angka 1,75 juta orang. Dari jutaan orang tersebut, 102 ribu di antaranya menjadi pasien yang meninggal akibat Covid-19.

Adanya negara-negara maju yang kewalahan dalam menangani pandemi ini boleh jadi turut membuat kita untuk melakukan introspeksi diri. Bagaimana tidak? Indonesia sendiri sempat menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia.

Berdasarkan data resmi dari pemerintah, Indonesia per 28 Mei telah memiliki kasus positif Covid-19 sebanyak 24.538. Sebanyak 1.496 di antaranya meninggal dunia.

Pagi ke Stasiun MRT, siangnya saya ke satu pusat perniagaan di Bekasi untuk tujuan yang sama: meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru di sarana-sarana publik.
Saya ingin memastikan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah kenormalan baru. pic.twitter.com/fljVgOseul

— Joko Widodo (@jokowi) May 26, 2020

Persoalannya adalah peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia tersebut belum juga menurun. Bahkan, beberapa waktu lalu, terjadi rekor lonjakan penambahan – khususnya di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Bukan tidak mungkin, terus meningkatnya jumlah kasus di Indonesia membuat sebagian masyarakat merasa waswas dengan ancaman Covid-19. Apalagi, pemerintah mulai memberi sinyalir bahwa kebijakan new normal (normal baru) akan segara diterapkan menyusul berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Perasaan cemas yang dirasakan oleh banyak warga ini bisa jadi menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa angka dan statistik perkembangan Covid-19 di Indonesia dan dunia bisa membuat masyarakat merasa waswas? Lantas, apa dampak statistik tersebut terhadap dinamika politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Biopolitik Corona

Data kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perkembangan pandemi Covid-19 sebenarnya dapat berimplikasi pada dinamika politik. Setidaknya, informasi itu dapat menjadi teknologi yang menciptakan kekuatan (power) dalam politik.

Asumsi ini dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Berdasarkan konsep biopolitik (biopolitics) yang diperkenalkannya, data dan pengetahuan soal kesehatan ini dapat menjadi teknologi kekuatan bagi praktik negara modern.

Dalam perkuliahan yang bertajuk Society Must Be Defended – tepatnya pada bagian kesebelas yang bertanggal 17 Maret 1976, Foucault menjelaskan bahwa biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia.

Teknologi kekuatan dalam biopolitik ini berkaitan dengan serangkaian proses seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat reproduksi, dan sebagainya yang dikaitkan dengan persoalan politik dan ekonomi. Hal ini berujung pada biopolitik yang menjadikan objek pengetahuan dan sasaran atas kontrol.

Melalu tingkat kelahiran misalnya, negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan natalitas di masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini – menurut Foucault – berusaha mengintervensi seluruh fenomena yang berkaitan dengan tingkat kelahiran di suatu negara.

Salah satu contoh yang terlihat dalam sejarah adalah bagaimana pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi tingkat kelahiran. Kontrol akan jumlah populasi yang dikenal dengan one child policy ini merupakan salah satu bentuk biopolitik yang berujung pada kontrol terhadap masyarakat Tiongkok.

Selain persoalan kelahiran, Foucault juga menyebutkan biopolitik dalam hal kematian. Hal ini dicontohkan oleh Foucault dengan berbagai epidemi yang terjadi pada Abad Pertengahan (Middle Ages).

Biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia.
Share on X

Kala itu, epidemi – khususnya di Eropa – membuat banyak orang meninggal dunia. Fenomena epidemi ini akhirnya menghasilkan pengembangan obat-obatan, koordinasi atas sistem kesehatan, pemusatan kekuasaan, dan normalisasi pengetahuan kesehatan yang berujung pada kampanye publik terhadap populasi.

Lantas, bagaimana dengan pandemi Covid-19? Apakah biopolitik turut memengaruhi dinamika politik terkini?

Bukan tidak mungkin, melalui statistik perkembangan kasus dan berbagai teknologi kesehatan untuk menguji terinfeksi atau tidaknya seorang pasien, negara menjalankan biopolitik terhadap warganya. Hal ini juga terlihat dari bagaimana narasi media selalu menunjukkan bahwa kurva peningkatan kasus berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah seperti karantina wilayah (lockdown).

Tiongkok misalnya akhirnya mengontrol populasinya di Provinsi Hubei dengan adanya peningkatan kasus yang terjadi menjelang Tahun Baru Imlek (Lunar New Year). Bahkan, masyarakat dibatasi kegiatannya dan diisolasi di rumah masing-masing.

Namun, biopolitik yang dijalankan oleh pemerintah di berbagai negara ini disebut-sebut turut menimbulkan kekhawatiran akan dampak politik lainnya. Kira-kira, apa dampak politik yang dapat muncul akibat biopolitik pandemi Covid-19?

Panoptisisme Jokowi?

Melalui biopolitik Covid-19, negara akhirnya dapat mengontrol tubuh-tubuh populasi. Meski begitu, biopolitik ini menimbulkan bentuk kontrol lainnya, yakni pengawasan (surveillance).

Persoalan pengawasan inilah yang dikemukakan oleh Lukas van den Berge dari Utrecht University dalam tulisannya yang berjudul Biopolitics and the Coronavirus. Van den Berge menjelaskan bahwa kekhawatiran semacam ini sempat diungkapkan oleh seorang filsuf asal Italia yang bernama Giorgio Agamben.

Agamben menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah cara agar negara-negara dapat mengontrol masyarakatnya. Menurutnya, dengan berakhirnya legitimasi dari isu terorisme, negara akhirnya “memunculkan” pandemi sebagai alasan ideal guna mengerahkan kebijakan-kebijakan kontrol.

Asumsi Agamben ini sejalan dengan pemikiran Foucault yang dituangkan dalam buku Discipline and Punish. Dalam buku tersebut, filsuf asal Prancis tersebut mencontohkan kebijakan-kebijakan kontrol kala epidemi merongrong Vincennes, Prancis, pada abad ke-17.

Kala itu, kebijakan yang digunakan mirip dengan situasi saat ini, yakni dengan menutup gerbang-gerbang kota dan mengisolasi penduduk di rumah. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan militia untuk menjadi penjaga dan inspektur dalam mengawasi masyarakat.

Gambaran pengawasan inilah yang dijadikan Foucault sebagai sebuah bentuk pemerintahan modern yang disebutnya dengan istilah “panoptisisme”. Panoptisisme (panopticism) ini terinspirasi dari bentuk bangunan penjara yang disebut sebagai panoptikon (panopticon).

View this post on Instagram

Sudah siap untuk normal baru? #newnormal #newnormal2020 #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 26, 2020 at 2:54am PDT

Panoptikon merupakan sebuah desain bangunan penjara yang menempatkan menara penjaga di tengah-tengah lingkaran yang berisikan sel-sel penjara. Dengan begitu, penjaga dapat mengobservasi setiap gerak-gerik penghuni penjara.

Lantas, apa hubungannya penjara panoptikon ini dengan pandemi Covid-19?

Boleh jadi, panoptisisme ini menjadi salah satu kelanjutan dari biopolitik. Dengan kontrol negara yang meningkat terhadap populasi, pengawasan juga dapat meningkat.

Di Indonesia misalnya, pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen pengawasan guna menyongsong kebijakan normal baru. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan ditempatkan di berbagai titik guna memastikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Bila dilihat, panoptisisme semacam ini bisa saja bermanfaat guna menekan penularan Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 dikabarkan meningkat tajam di beberapa daerah, seperti Jatim.

Namun, persoalan lain bisa saja timbul apabila panoptisisme seperti ini digunakan dengan “cara” lain. Inilah yang menjadi kekhawatiran Agamben di Italia, yakni menjadi alasan bagi tindakan dan kebijakan represif.

Kekhawatiran ini juga muncul di bawah pemerintahan Jokowi. Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar misalnya menyebutkan bahwa pelibatan TNI-Polri dalam penerapan normal baru justru membuat situasi tidak normal, bukan menciptakan kelaziman baru.

Kecemasan ini bukan tidak mungkin juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sempat dikritik. Dalam salah satu surat telegram dari Kapolri tertanggal 4 April 2020, penghinaan terhadap presiden dan pejabat dapat dipidanakan.

Bahkan, salah satu surat menginstruksikan agar patroli siber dilakukan di dunia maya guna memantau perkembangan opini selama pandemi. Bukan tidak mungkin ini menjadi kebijakan panoptisisme pemerintahan Jokowi, yakni dengan mengawasi individu-individu melalui infrastruktur siber.

Perasaan akan diawasi ala panoptikon ini juga terlihat dari bagaimana seorang jurnalis diancam dibunuh setelah menulis beberapa berita mengenai rencana kebijakan Jokowi setelah mengunjungi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut menandai bahwa gerak-gerak masyarakat semakin diawasi tanpa sepengetahuan yang diawasi kala pandemi ini – entah oleh siapa.

Bukan tidak mungkin, dengan biopolitik pandemi, pemerintah di banyak negara malah meningkatkan pengawasan (surveillance) ala panoptikon terhadap warganya sendiri. Seperti kata Foucault, masyarakat akhirnya hanya menjadi objek atas penaklukan (subjugation) dan kontrol di bawah praktik negara modern. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang tidak bosan dengan kehidupan karantina di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini? Sebagian besar masyarakat mungkin sudah merasa bosan dan frustrasi dengan kehidupan isolatif di tengah kebijakan pemerintah yang disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mungkin, kali ini, pemerintah berusaha mendengarkan aspirasi rakyat. Pasalnya, di tengah penyebaran Covid-19 yang tampaknya belum sepenuhnya mereda, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – meski telah menegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB – dikabarkan tengah mengkaji dan membahas mengenai berbagai skenario dan rencana agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara produktif.

Presiden Jokowi juga sempat menganjurkan agar masyarakat mulai dapat berdamai dengan Covid-19 ini. Kabarnya, ucapan mantan Wali Kota Solo tersebut mengacu pada ungkapan dari World Health Organization (WHO) terkait tidak mungkinnya virus ini untuk hilang seratus persen dari permukaan bumi.

Rencana pelonggaran dan anjuran dari presiden ini tentu membuat beberapa pihak merasa geram dan mengungkapkan kritik. Salah satunya datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan imbauan tersebut.

Belum lagi, tagar #IndonesiaTerserah hingga kini masih mewarnai lini masa media sosial. Tagar tersebut pun disertai dengan kekesalan para tenaga kesehatan yang merasa usahanya semakin sia-sia di tengah pandemi ini.

Uniknya, meski beberapa penolakan dan kritik mencuat terhadap rencana pelonggaran PSBB, muncul beberapa hasil survei dan usulan dari lembaga-lembaga survei untuk mendukung rencana pemerintah itu. Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) misalnya memberikan rekomendasi yang mengatakan bahwa Indonesia telah layak membuka kembali aktivitas ekonomi per Juni 2020 nanti.

look at this…..lembaga survei ngasi rekomendasi pelonggaran psbb dengan metodologi riset non-epidemiologis yang sangat amat ajaib!! pic.twitter.com/ST8xtgOZxT

— Joel Picard (@sociotalker) May 17, 2020

Tak hanya LSI Denny JA, Median juga merilis hasil survei yang mengatakan bahwa 49,8 persen masyarakat sepakat dengan rencana pelonggaran PSBB. Menurut survei tersebut, sebagian besar responden ingin kembali bekerja dan berharap ekonomi dapat kembali berjalan seperti semula.

Boleh jadi, hasil survei dan usulan dari lembaga-lembaga ini patut diperhitungkan oleh pemerintah. Bagaimana pun juga, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, bukan?

Meski begitu, beberapa pertanyaan pun masih tersisa di benak dan pikiran kita. Mengapa hasil riset dan usulan lembaga-lembaga survei ini perlu dipertimbangkan? Lantas, apa pengaruh yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini?

Untuk Pemerintahan?

Dalam jalannya kebijakan dan pemerintahan, lembaga survei kerap mengisi posisi penting. Biasanya, lembaga survei dinilai mampu menangkap aspirasi dan suara masyarakat umum terhadap jalannya pemerintahan.

Matt Henn dari Nottingham Trent University dalam tulisannya yang berjudul Polls and the Political Processmenjelaskan bahwa polling pendapat masyarakat sebenarnya mengambil peran yang signifikan dalam demokrasi. Biasanya, polling yang dilakukan oleh lembaga survei digunakan oleh pemerintah, partai politik, dan media massa.

Hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti LSI Denny JA dan Median dinilai dapat memberikan kesempatan bagi para aktor politik untuk mengartikulasi pandangan, kebutuhan, dan aspirasi dari warga terhadap urusan-urusan politik.

Dalam pemikiran J.A. Schumpeter – dikutip oleh Henn dalam tulisannya, lembaga dan hasil survei memiliki posisi penting dalam demokrasi perwakilan (representative democracy). Bila selama ini elite politik dianggap memiliki kekuatan politik lebih besar dari masayrakat, lembaga survei dinilai justru membalikkan keseimbangan kekuatan kepada rakyat dengan menyuarakan aspirasi mereka.

Schumpeter menyebut kondisi pembalikan keseimbangan tersebut sebagai popular sovereignty (kedaulatan rakyat). Dalam skenario proses politik ini, aspirasi yang dibawakan oleh hasil survei merupakan upaya yang sekaligus bertujuan agar desentralisasi kekuatan politik elite sehingga dapat menghalau kekuatan dominan mereka dalam masyarakat.

Henn mencontohkan bahwa peran lembaga dan hasil survei seperti ini pernah terjadi di Hongaria pada tahun 1991. Pemerintah negara tersebut akhirnya mengadakan polling terhadap masyarakatnya terkait kebijakan reformasi tanah (land reform).

Lembaga dan hasil survei (pollsters) memiliki posisi penting dalam demokrasi
Share on X

Selain Hongaria, terdapat juga negara-negara poskomunis yang disebutkan oleh Henn. Beberapa di antaranya adalah Romania. Pada tahun 1990, Perdana Menteri Petru Roman mengadakan survei melalui perusahaannya yang bernama IRSOP guna mengidentifikasi mana rencana kebijakan reformasi ekonomi dan pasar yang disepakati oleh publik.

Bila lembaga survei di Romania dan Hongaria digunakan untuk mencari preferensi kebijakan yang sesuai, bagaimana dengan di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini?

Bukan tidak mungkin kemunculan survei-survei ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah terkait preferensi kebijakan yang dapat digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. Usulan dan hasil survei yang dijalankan oleh LSI Denny JA dan Median boleh jadi mengisi peran serupa.

Mengacu pada pemikiran Schumpeter, bukan tidak mungkin juga rekomendasi dan hasil survei tersebut memunculkan gagasan-gagasan lain mengenai kondisi pandemi Covid-19 ke permukaan ruang publik Indonesia. Apalagi, tak dapat dipungkiri dampak ekonomi dari pandemi ini juga terasa luas di masyarakat.

Namun, meski dapat mengemukakan gagasan yang berbeda tersebut, bagaimana dampak sebenarnya yang ditimbulkan oleh lembaga dan hasil survei kepada masyarakat? Apa kekuatan politik tersendiri yang dimiliki oleh mereka?

Kekuatan Foucauldian

Kehadiran hasil dan lembaga survei di tengah pandemi Covid-19 ini bukan tidak mungkin disertai dengan kekuatan dan pengaruh politik lainnya. Bagaimana pun juga, pengetahuan turut menghasilkan kekuatan (power).

Apa yang dijelaskan oleh Schumpeter mungkin berfokus pada bagaimana dinamika kekuatan politik dapat memengaruhi preferensi kebijakan dalam sebuah demokrasi.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang bernama Michel Foucault, kekuatan tidak bersifat statis. Bukan tidak mungkin lembaga survei sendiri memiliki kekuatan politik melalui upayanya dalam menangkap pendapat masyarakat.

Dampak lembaga survei ala Foucauldian ini dijelaskan oleh James R. Beniger dalam tulisannya yang berjudul The Impact of Polling on Public Opinion. Beniger setidaknya menjelaskan bahwa kekuatan (power) dalam kacamata Foucault lebih terletak pada proses dan praktik dibandingkan sebagai sesuatu yang dimiliki secara statis.

View this post on Instagram

Lembaga survei rilis statistik PSBB #lembagasurvei #lsidennyja #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2020 at 1:49am PDT

Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei tentu membawa konsekuensi power terhadap masyarakat karena – mengacu pada pemikiran Foucault – power sendiri tidak bergantung pada penggunaan force oleh negara, melainkan pada kontrol melalui aliran informasi secara resiprokal. Foucault menyebutnya sebagai upaya untuk memproduksi pengetahuan (production of knowledge).

Di sinilah lembaga survei dapat menggunakan perannya melalui hasil survei dan penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan kajian Limor Peer yang dikutip oleh Beniger, lembaga survei memiliki kontrol tersendiri terhadap masyarakat (societal control).

Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan disipliner (disciplinary power) dari lembaga survei yang tersalurkan melalui rasionalisasi, metodologi ilmiah, pengumpulan data, kuantifikasi, kalkulasi, dan sebagainya. Kekuatan seperti ini akhirnya menjadikan publik sebagai objek dari kekuatan itu sendiri.

Lantas, bagaimana dengan hasil survei dan riset yang dirilis oleh LSI Denny JA dan Median terkait pelonggaran PSBB?

Bukan tidak mungkin hasil-hasil riset tersebut dapat berujung pada kekuatan disipliner terhadap masyarakat Indonesia. Secara tidak sadar, lembaga-lembaga itu memiliki fungsi kontrol tertentu terhadap diskursus masyarakat.

Hal yang menjadi persoalan adalah apabila societal control tersebut berada di tangan aktor politik tertentu. Pasalnya, seperti yang telah ditengarai dalam Pilpres 2019 lalu, tak semua lembaga survei terbebas dari pengaruh politik.

LSI Denny JA misalnya disebut-sebut memiliki bias politik tertentu terhadap pemerintah. Isu ini juga semakin diperkuat dengan adanya rumor bahwa Denny Januar Ali (Denny JA) meminta posisi tertentu di pemerintahan Jokowi.

Bukan tidak mungkin kontrol societal tersebut dimanfaatkan untuk mendorong preferensi kebijakan yang diinginkan oleh para pelaku politik tersebut. Alhasil, masyarakat yang terperangkap dalam kekuatan disipliner ala Foucault tersebut terpengaruhi oleh hasil riset dan survei lembaga-lembaga pollster.

Meski begitu, gambaran kemungkinan ini belum tentu benar terjadi. Yang jelas, lembaga pollsters melalui hasil survei dan risetnya tetap memiliki kekuatan dan pengaruh politik dalam kadar tertentu, entah untuk apa pengaruh tersebut digunakan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.