Pakistan jadi tuan rumah mediasi perang Iran. Bukannya Indonesia lebih dahulu usulkan diri jadi mediator?

PinterPolitik.com

“Most works studying the Muslim world are Middle East–centric and tend to view Islam in South and Southeast Asia, including Indonesia, as peripheral Islam. This view is common not only among academics, but also among policymakers. Southeast Asia is not viewed as truly representing Islam.” – Rumadi Ahmad, Nusantara Islam: Seeking a New Balance in the Muslim World (2021)

Cupin menyeduh kopinya sambil membaca berita demi berita pada Minggu malam, 29 Maret 2026. Di layar ponselnya, empat menteri luar negeri — Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir — berfoto bersama di Islamabad, tersenyum diplomatik di depan deretan bendera nasional, seolah dunia tidak sedang terbakar.

Perang AS-Israel terhadap Iran sudah memasuki minggu kelima. Selat Hormuz tersumbat, harga minyak melonjak melampaui krisis 1973 dan 1979 digabungkan, dan lebih dari 3.000 orang telah tewas sejak serangan pertama pada 28 Februari yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei.

Pakistan menyatakan siap menjadi tuan rumah perundingan langsung AS-Iran. Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyebutnya “upaya diplomatik regional paling terkoordinasi” — dan memang, pesan sudah bolak-balik antara Washington dan Teheran melalui Islamabad selama berminggu-minggu.

Cupin mengernyitkan dahi. Bukankah Indonesia sudah lebih dulu menawarkan diri — bahkan Presiden Prabowo menyatakan kesediaan terbang langsung ke Teheran untuk mediasi, hanya beberapa jam setelah perang dimulai?

Tawaran Jakarta itu disambut hangat oleh Kedutaan Iran di Jakarta, tetapi tidak pernah berbuah langkah konkret. Sementara itu, Islamabad bergerak cepat — membangun mekanisme kuartet bersama Saudi, Turki, dan Mesir yang kini menjadi pusat gravitasi diplomasi perang.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia teringat bahwa Dar sendiri menyebut mekanisme ini kelak “bisa diperluas” untuk mencakup Indonesia dan Malaysia — sebuah kalimat yang terdengar sopan, tetapi pada dasarnya berarti: kalian belum diundang.

Bagi Cupin, ada sesuatu yang janggal. Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia hanya menjadi catatan kaki dalam diplomasi Islam terbesar abad ini — sementara Pakistan, yang baru 14 bulan lalu saling serang rudal dengan Iran di perbatasan Balochistan, kini menjadi “mediator tepercaya.”

Pertanyaannya: apakah Islamabad benar-benar alamat yang tepat untuk perdamaian, atau justru alamat yang paling convenient? Dan mengapa suara dari Nusantara — yang mewakili lebih dari 300 juta Muslim tanpa beban sektarian — selalu tiba terlambat di meja perundingan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sektarian di Balik “Perangkap”

Untuk memahami mengapa Pakistan adalah mediator yang problematis, Cupin harus mundur ke akar masalahnya: rivalitas Sunni-Syiah yang telah menjadikan dunia Islam terpecah selama 1.400 tahun.

Vali Nasr dalam bukunya The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future menjelaskan bahwa persaingan Saudi-Iran bukan sekadar teologis — ia adalah pertarungan geopolitik atas hak mendefinisikan Islam itu sendiri. Arab Saudi mengklaim kepemimpinan Sunni, Iran mengklaim kepemimpinan Syiah, dan negara-negara di antaranya menjadi papan catur.

Pakistan adalah papan catur yang paling berdarah. Sejak Revolusi Iran 1979 dan program Islamisasi Jenderal Zia-ul-Haq, Riyadh dan Teheran menjadikan Pakistan sebagai arena perang proksi — membiayai madrasa, mendukung milisi, dan memobilisasi identitas sektarian yang sebelumnya tidak sepolitik itu.

Hasilnya tragis: lebih dari 2.300 orang tewas dalam kekerasan sektarian di empat provinsi utama Pakistan hanya antara 2007 dan 2013. Kelompok seperti Lashkar-e-Jhangvi menyerang masjid dan pemakaman Syiah, sementara Teheran dituduh mendukung mobilisasi Syiah di Karachi.

Cupin mencatat bahwa Pakistan memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran — sekitar 15 hingga 20 persen dari total penduduknya. Ini bukan sekadar statistik demografis; ini adalah garis patahan yang secara struktural membuat Islamabad tidak bisa benar-benar netral dalam konflik Saudi-Iran.

Pada Januari 2024, Iran melancarkan serangan rudal ke Balochistan Pakistan untuk mengejar militan Jaish al-Adl — dan Pakistan membalas dengan serangan presisi ke wilayah Iran. Insiden ini nyaris memicu eskalasi penuh, dan kini, hanya 14 bulan kemudian, kedua negara itu duduk sebagai “mitra perdamaian.”

Turki dan Mesir — dua anggota lain kuartet — juga bukan aktor netral. Ankara membawa ambisi neo-Ottoman sebagai pemimpin Islam alternatif, sebuah visi yang berkompetisi langsung dengan klaim Saudi maupun Iran. Kairo di bawah al-Sisi telah menjadi sekutu erat poros Saudi-Emirat.

Cupin melihat pola yang jelas: keempat negara di meja Islamabad adalah bagian dari poros Arab-Persia-Turki yang saling curiga. Tidak ada satupun yang berdiri di luar pusaran — dan itulah mengapa “perangkap” dalam judul bukan metafora, melainkan deskripsi.

Sekarang pertanyaan besarnya: jika mediator yang dipilih dunia Islam semuanya terjerat dalam rivalitas yang hendak didamaikan, adakah suara lain yang bisa membawa perspektif segar? Dan mengapa suara itu — yang secara demografis justru paling besar — selalu tidak hadir?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Nusantara: Suara Islam yang Kerap Terpinggirkan?

Cupin kemudian membuka pertanyaan yang jarang diajukan oleh media internasional maupun domestik: mengapa Indonesia dan Malaysia — dua negara Muslim terbesar di Asia Tenggara — secara konsisten absen dari diplomasi Islam tingkat tinggi?

Rizal Sukma dalam Islam in Indonesian Foreign Policy mengidentifikasi apa yang disebutnya “dilema identitas ganda” — Indonesia terperangkap antara identitas sebagai negara Pancasila dan negara berpenduduk Muslim terbesar, dan ketegangan ini membuat Jakarta ragu-ragu dalam menggunakan Islam sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Warisan Orde Baru yang mensterilkan Islam dari diplomasi masih terasa hingga hari ini.

Studi GIGA Hamburg tentang diplomasi perdamaian Islam Indonesia mencatat bahwa Jakarta berupaya menantang “dominasi Arab dalam diskursus Islam” melalui narasi Islam moderat, tetapi upaya ini masih bersifat soft power — konferensi, dialog antaragama, beasiswa — bukan keterlibatan langsung dalam mediasi konflik bersenjata.

Ada juga asimetri struktural yang lebih dalam. Diplomasi Timur Tengah berputar di poros Arab-Turki-Persia sejak berabad-abad lalu, dan OIC — meski sekretaris jenderal pertamanya adalah Tunku Abdul Rahman dari Malaysia — secara de facto menjadi instrumen geopolitik Timur Tengah, bukan platform yang benar-benar mewakili 1,8 miliar Muslim dunia.

Khaidir Hasram dalam studinya yang membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap isu-isu Muslim global menunjukkan perbedaan mendasar: Malaysia lebih asertif karena Islam melekat pada identitas konstitusional Melayu, sementara Indonesia — dengan prinsip pan-religionisme Pancasila — cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif. Keduanya, bagaimanapun, tidak membawa beban sektarian Sunni-Syiah.

Justru ketiadaan beban sektarian inilah yang seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Iran, tidak memiliki pakta pertahanan dengan Saudi, dan tidak menjadi arena perang proksi siapapun — dalam mediasi, jarak semacam ini adalah aset.

Tetapi dunia Islam masih menghitung pengaruh dalam satuan barel minyak, senjata nuklir, dan anggaran militer. Indonesia tidak memiliki ketiganya dalam skala yang bersaing — dan paradigma hard power inilah yang terus meminggirkan Nusantara dari meja perundingan, meskipun secara demografis ia mewakili seperempat umat Islam dunia.

Cupin akhirnya sampai pada kesimpulan yang tidak mudah. Ia memahami bahwa Pakistan memiliki alasan logis untuk berada di posisinya saat ini — kedekatan geografis, hubungan personal, dan peran sebagai penyampai pesan antara Washington dan Teheran adalah aset yang nyata. 

Namun, ia juga memahami bahwa mediasi yang lahir dari dalam pusaran rivalitas lama cenderung mereproduksi dinamika lama — dan bahwa suara dari luar pusaran, seperti Indonesia dan Malaysia, bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan struktural yang belum disadari oleh arsitektur diplomasi Islam itu sendiri. (A43)

Hmm, kalau pandangan kalian soal list negara-negara ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #obesitas #kesehatan #internasional #mesir #kuwait #amerikaserikat

CIA turun gunung? 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden disebut mengutus Direktur badan intelijen CIA William Burns dalam pertemuan bersama petinggi Mesir, Qatar, dan Israel di Paris pada Minggu (28/1).

Selain membahas pembebasan sandera Israel oleh Hamas, pertemuan itu dinilai terkait upaya merangkul Qatar dan mengamankan irisan kepentingan AS dengan Mesir.

Well, menurut kalian apa maksud dari pertemuan yang digagas  CIA itu? Berikan pendapatmu yaa! 

#cia #israel #palestina #qatar #mesir #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Bakal making kenceng ini narasi dedolariasi dunia~

Organisasi ekonomi internasional para negara berkembang BRICS dikabarkan akan memiliki anggota baru pada 1 Januari 2024. 

Mereka adalah Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Etiopia. Negara keenam yang diundang, yakni Argentina, dikabarkan menolak.

Bertambahnya anggota BRICS memunculkan pertanyaan kembali tentang “ambisi” mereka untuk lemahkan dominasi dollar Amerika. 

Hmm, realistis gak ya mimpi ini?

Tatanan dunia yang kita kenal sekarang tidak selalu seperti ini. Selama ribuan tahun perabadan manusia, terdapat beberapa kota yang mungkin kita anggap kota biasa pada hari ini, tetapi sesungguhnya pernah menjadi pusat peradaban dunia.

Berikut kita sampaikan beberapa macam dari kota tersebut. Dalam versi kali ini, kita akan lebih menyoroti kota-kota kuno yang berada di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

Perpustakaan Alexandria terbakar ketika Julius Caesar serang Mesir

Jumlah penduduk India diprediksi akan lampaui Tiongkok di tahun 2023 mendatang. Laporan yang dikeluarkan oleh PBB menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk India ini akan berkontribusi pada peningkatan jumlah keseluruhan penduduk bumi yang diprediksi akan menyentuh angka 8,5 miliar di tahun 2030 mendatang.

pinterpolitik.com

KAIRO – Raja Abdullah II bin Al Hussein dari Yordania tiba di Kairo, Kamis (23/2) waktu setempat, dalam rangka kunjungan seharinya ke Mesir. Kedatangannya ini disambut langsung oleh Presiden Abdel Fattah Al-Sisi di Cairo International Airport, kemudian bersama-sama melakukan pembicaraan di Istana Kepresidenan Ittihadiya, di Heliopolis, Kairo.

Berdasarkan informasi dari juru bicara Kepresidenan Mesir, Alaa Youssef, pertemuan ini juga dihadiri oleh perdana menteri kedua negara dan para delegasi kedua negara. Pembicaraan yang dilakukan, antara lain mengenai penguatan kerjasama kedua negara serta pentingnya pembicaraan lebih lanjut mengenai hubungan bilateral tersebut.

Selain itu, keduanya juga sependapat akan perlunya koordinasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi negara-negara Arab serta pentingnya penguatan Liga Arab. Didiskusikan pula mengenai upaya negara-negara Arab dalam menghadapi konflik yang masih banyak terjadi, terutama menghadapi kebijakan-kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tengah berkuasa saat ini.

Menurut Egypt indenpendent, Rabu (22/2), kedua pemimpin ini juga berupaya untuk mendorong proses perdamaian di Timur Tengah, serta koordinasi bersama untuk memisahkan Israel dan Palestina, termasuk mendirikan negara Palestina di perbatasan Yordania.

Beberapa isu regional juga dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah mengenai krisis Suriah. Al Sisi dan Raja Abdullah II menekankan perlunya gencatan senjata di Suriah, serta melindungi jalur politik yang dipimpin oleh utusan PBB. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pertemuan antar pemimpin untuk menjamin perjanjian gencatan senjata diberlakukan.

Fokus pembicaraan mereka adalah bagaimana mengakhiri penderitaan yang dialami oleh masyrakat Suriah, serta menghadapi kelompok teroris dan mencegah semua sumber pendanaan terorisme. Termasuk juga dukungan mereka terhadap proses yang sedang berlangsung dalam membebaskan Mosul dari kelompok Negara Islam, dan menegaskan dukungan terhadap upaya rekonsiliasi dan kompromi politik di Irak.

Beberapa konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah memang sudah terbilang memprihatinkan, semoga dengan Liga Arab dapat mulai membuka tangannya untuk membantu memberikan solusi damai pada negara-negara yang bertikai tersebut. (Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

TIMUR TENGAH – Harian Israel Haaretz menerbitkan sebuah laporan eksklusif yang menyebutkan adanya pertemuan rahasia antara Israel, Mesir, Yordania, dan AS di resor Laut Merah Aqaba, Yordania, 21 Februari 2016 lalu. Harian ini mengutip sumber yang disebut sebagai pejabat senior di era pemerintahan Barack Obama, seperti dikutip PressTV, Senin (20/2).

Disebutkan, pertemuan yang dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Presiden Mesir Abdel-Fattah El Sisi, dan Raja Yordania Abdullah II ini untuk membahas mengenai upaya gagal yang dilakukan pemerintahan Obama tentang perdamaian Israel dan Palestina.

Dalam konferensi tingkat tinggi rahasia ini digelar untuk mendengarkan pemaparan “inisiatif perdamaian” Kerry, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan memulai kembali negosiasi dengan Palestina melalui bantuan negara-negara Arab.

Namun inisiatif ini gagal dilakukan, karena Netanyahu menarik dukungannya. PM Israel itu beralasan kalau ia menghadapi banyak penentangan keras di dalam partainya, Likud. Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak ikut dalam pertemuan tersebut, tapi diberitahu soal hasilnya oleh Kerry.

Rencana, yang enam prinsipnya diumumkan Kerry tahun lalu, termasuk seruan agar rezim Israel menarik diri dari wilayah yang mereka duduki sejak Perang Enam Hari 1967 berakhir. Selain itu, Israel dan Palestina juga diminta untuk bersedia membagi kekuasaan di Yerusalem dan menjadikan Al Quds ibukota bersama.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu menolak berkomentar. Sementara pihak Abdel Fattah Al-Sisi menyebut bahwa informasi pembahasan pertemuan itu salah, walau tidak menyangkal adanya pertemuan. Sedangkan Raja Yordania tidak mau memberikan tanggapan.

Bila benar, maka pembahasan Kerry mengenai negosiasi kembali antara Israel dan Palestina, tidak berbeda jauh dengan yang diajukan Presiden AS Donald Trump saat bertemu dengan Netanyahu di Gedung Putih, Rabu (15/2). Usai pertemuan, Netanyahu mengatakan adanya kemungkinan pendekatan regional untuk melakukan perdamaian.

Dalam jumpa persnya, Trump menyatakan solusi konflik Israel dan Palestina tidak dengan sendirinya berwujud solusi dua negara. “Saya akan sangat senang dengan salah satu pilihan yang kedua belah pihak suka. Saya bisa menerima apa pun pilihannya. Awalnya saya pikir solusi dua negara tampak seperti lebih mudah diterima kedua belah pihak,” kata Trump. Perdamaian di Israel dan Palestina, sepertinya masih sulit untuk dicapai. (Berbagai sumber/R24)