PinterPolitik.com

Cuy, pernah dengar ilmu teleportasi nggak? Kalau penikmat film Naruto pasti tahu lah ya. Setidaknya dalam anime Jepang itu, ada beberapa teknik jutsu teleportasi. Salah satunya yang bernama Amenotejikara milik Sasuke.

Jutsu ini didapatkan Sasuke setelah doi berlatih keras menajamkan rinnegan-nya. Secara sederhana, pengguna jurus ini dapat memindahkan apa saja, baik dirinya maupun benda lain, ke suatu tempat lain secara cepat dan tepat.

Daya kejut yang dihasilkan membuat lawan-lawannya Sasuke kelabakan, cuy. Tapi, namanya juga ciptaan manusia, pasti ada kelemahannya. Pun demikian dengan jutsu ini yang ternyata butuh waktu istirahat buat nge–charge.

Dan ternyata, cuy, dalam kelakar politik, ada juga lho jurus seperti itu. Kalian bisa lihat dalam iklan salah satu produk rokok yang menampilkan aksi seorang jin menghilangkan berkas korupsi. Hehehe.

Kalau jin bisa menghilangkan berkas yang kasat mata, tentu saja manusia lebih ahli kan ya. Coba saja cek kasus yang hampir sama dengan aksi menghilang atau memindahkan diri yang diperagakan oleh terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terkait pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra.

Info aja nih, setelah sekian lama menjadi buron sejak 2009, kata Kejaksaan Agung, Om Djoko ini balik ke Indonesia. Alih-alih menangkap, eh, ini aparat malah kecolongan. Anehnya, kok nggak ada yang bisa mendeteksinya lebih awal?

Fakta ‘dikolongin’ oleh buron itu pun membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD naik pitam. Segera tuh guru besar politik hukum tersebut langsung memanggil empat institusi yang dirasa paling bertanggung jawab, yakni Kepolisian (Polri), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

View this post on Instagram

Jadi mana yang betul? #menkumham #jaksaagung #yasonnalaoly #burhanuddin #djokotjandra #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2020 at 11:30pm PDT

Kalau menurut mimin, tepat sih apabila Pak Mahfud memanggil institusi-institusi itu, sebab memang modus operandi Om Djoko ini ngeri sekali, dan rapi. Tapi, sebentar deh, mimin masih agak kehabisan akal. Kok bisa Om Djoko balik ke Indonesia pakai cara daftar peninjauan kembali ke PN Jaksel pada 08 Juni, bahkan bisa mengurus KTP elektronik di kelurahan?

Ini mah maladministrasi namanya, kan. Sebenarnya, kalau mau ditelisik, meski semua institusi itu alpa, nama Kemenkumham lah yang paling disorot.

Soalnya, kasus Djoko ini masuknya di babagan hukum, dalam hal ini Kementerian yang dipimpin Pak Yasonna Laoly itu. Argumen itu juga sempat disampaikan oleh Komisi III DPR RI lewat Bung Desmond yang bilang, “Kecolongan mengenai masuknya Djoko Tjandra itu bukan wilayah Jaksa Agung, tetapi wilayah Menkumham.”

Wah wah wah, lagi lagi Pak Yasonna kena nih. Gimana sih, Pak? Kemarin kasus Harun Masiku kelabakan, eh,sekarang diulangi lagi kesalahan yang sama itu. Mimin kok mulai sepakat sama survei yang mengatakan bahwa Pak Yasonna ini pantas diganti ya? Uppss.

Ayo dong semangat menangkap buron. Ingat, semua jurus menghilang pasti punya kelemahan. Seperti Amanotejikarayang butuh istirahat, pun sepandainya Om Djoko pastilah ia punya kelengahan.

Nah, pas istirahat itu seharusnya penegak hukum kita harus gerak cepat dan senyap. Mimin sih yakin pasti bisa menangkap, selama Om Djoko tidak dibantu oleh ‘orang dalam’ – entah institusi mana yang terkait. Kalau ternyata punya, maka it’s time to say, “senjakala penegakan hukum kita.” Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, jika ada sebuah konflik terjadi yang melibatkan saingan lain itu normal banget kan ya? Misal, film The Godfatheryang disutradarai oleh Francis Ford Coppola menceritakan pertarungan dan kompetisi bisnis antargeng. Di antaranya, yaitu keluarga Corleone, Barzini, Tataglia, Cuneo dan Stracci. Dalam filmnya, juga jelas bahwa terdapat upaya saling menjatuhkan – bahkan pembunuhan dengan tujuan bisa menghancurkan lawannya.

Nah, dari film ini, salah satu yang dapat kita pelajari yaitu persaingan antar geng atau kelompok itu sudah biasa bahkan saling serang hingga pembunuhan. Namun, bagaimana menurut kalian jika upaya saling serang ini terjadi di internal kelompok?

Behh, pasti hal tersebut malah bisa membuat internal kelompok jadi rawan pecah, iya gak sih? Pastinya, karena nanti bisa-bisa gak solid. Gimana mau mengalahkan yang lain kalau internal sendiri keropos? Hehehe.

Nah, kenapa mimin memberikan contoh film konflik antargeng dan memberikan pertanyaan tentang konflik internal? Soalnya, saat ini ada beberapa oknum di salah satu partai penguasa di Indonesia sedang berseteru, cuy.

Mereka yaitu Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu yang mengkritik keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Nah, ceritanya begini, Pak Masinton menyerang Pak Yasonna ini karena kebijakan doi yang mengangkat dua jenderal polisi aktif menjadi pejabat di jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

View this post on Instagram

Masyarakat harus bilang apa? #pdip #yasonnalaoly #masintonpasaribu #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 24, 2020 at 5:39am PDT

Mereka adalah Inspektur Jenderal Andap Budhi Revianto yang diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham dan Irjen Reinhard Silitonga yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pak Masinton kelihatannya lebih menitikberatkan pada sejarah pada masa Orde Baru. Makanya, doi sedikit mengungkit sejarah di masa itu. Ciyee, Pak Masinton nostalgia nih ketika masih menjadi aktivis. Apa iya doi masih tetap idealis seperti dahulu ya? Hehehe.

Kalau kita tengok pada masa Orde Baru dahulu, protes mahasiswa itu juga terkait penghapusan dwi-fungsi ABRI. Kalau jabatan publik sekelas Dirjen dan Irjen yang tidak ada sangkut pautnya dengan penegakan hukum diisi oleh kepolisian, itu kan nanti malah berpotensi memunculkan conflict of interest.

Takutnya, ada masalah lagi seperti dulu, yaitu ada institusi yang merasa lebih superior dibandingkan dengan institusi lain.Kan, bisa bahaya tuh.

Kalau dahulu era Reformasi semangatnya menggelorakan supremasi sipil, terus kalau tiba-tiba sekarang ada pihak yang mau mengubah itu, percuma dong ya perjuangan mahasiswa pada tahun 1998. Kan, kasihan perjuangan Pak Masinton, Bung Adian, Pak Budiman Sudjatmiko, dan yang lainnya. Hehehe. Coba deh Pak Yasonna pikir-pikir lagi. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Masinton Pasaribu kritik kebijakan Menkumham Yasonna Laoly. Terkait struktural di Internal Kemenkumham pertanyakan dua perwira polisi aktif di Kemenkumham

PinterPolitik.com

Kembali lagi dan lagi. Setelah sebelumnya staf khusus milenial membuat Istana hampir kehilangan muka (masih hampir lho ya), sekarang ada Menteri yang seharusnya sudah tahu mana tempat becek dan mana tempat bersih justru malah membuat Presiden harus menambah “konsumsi” obat sakit kepala di Istana – alias kondisinya tambah ruwet.

Adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang sudah berdiri kokoh tak tertandingi selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebentar, kok kayak jargon produk semen ya? Hehehe.

Pak Yasonna akhir-akhir ini memang banyak didera fakta miring – bukan isu lagi nih, terutama tindakan yang dinilai konyol oleh banyak pakar saat doi mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap 30 ribu narapidana.

Kalau diamat-amati, sebenarnya Pak Yasonna nih baik sih niatnya. Coba deh disimak statement-nya berikut, “saya mengatakan hanya orang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan narapidana (napi) di lapas over kapasitas.”

Biuh, cuy, heroik banget kan maksud baik dari Pak Yasonna? Alasan yang ingin digelorakan oleh doi sudah jelas, yakni kapasitas lapas yang over. Selain ini bisa nyebabin para tahanan “bengek”, susah gerak, dan kesemutan, harus diakui overcapacity juga bisa membuat si kecil Corona mudah mendapatkan inangnya.

Namun, sayangnya, Menkumham ini agak lupa, bahwa orang melakukan kejahatan ini bukan hanya faktor niat, tapi juga kesempatan – begitu kata Bung Napi. Coba bayangkan. Meskipun napi sudah menjadi baik sekalipun, sebab kondisi sepi dan serba tegang akibat ekonomi lesu seperti sekarang ini bakal memunculkan lagi tindakan nekat kembali.

View this post on Instagram

Meresahkan masyarakat karena membebaskan puluhan ribu napi, Menkumhan digugat #kemenkumham #menkumham #yasonnalaoly #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 5:09am PDT

Ya, oke lah, kita berprasangka baik kalau 30 ribu napi yang dikeluarkan mungkin sudah menjadi orang baik. Tapi, kan, urusan kriminal gak melihat sebaik apa persangkaan kita.

Nah, buktinya nih, tidak sedikit mantan napi yang diberikan asimilasi dan baru keluar, eh, ternyata sudah kedapatan melakukan tindakan kriminal lagi. Hedeehh. Ada lagi nih cuy, di Surakarta misalnya, para warga justru mendapati semakin maraknya intensitas aksi kejahatan, bahkan sampai menggalakkan ronda setiap malam loh.

Yah, kalau ini sih, di tengah pandemi tidak berusaha menciptakan kondisi sosial yang stabil malah bisa dikatakan sebaliknya ya, cuy, alias merangsang munculnya instabilitas keamanan. Sebenarnya sih, kalau mimin tidak terlalu menyoroti dampak secara langsung, justru dalam kondisi seperti itu harus dilihat akar penyebabnya gaes. Adapun jawabannya itu semua disebabkan oleh program asimilasi narapidana.

Kalau menurut salah satu pelapor yang mewakili sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Pengadilan Negeri (PN) sih begini, cuy. Sebenarnya, sebagian besar yang menimbulkan keresahan saat ini adalah para napi yang mendapatkan asimilasi. Bahkan, Kapolda Metro Jaya juga menyebut bahwa angka kejahatan naik 10% sejak diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalau dilihat dari hal di atas, coba kita nilai kenapa kok kebijakan Pak Yasonna bikin geger? Ya, jawabnya tentu karena kebijakan ini tidak tepat kondisi dan waktu, cuy. Ibaratnya nih, kebijakan Menteri Yasonna malah membuat jebakan batman untuk masyarakat. Hadehh. Sudah dua periode, masa masih abal-abal dalam membuat kebijakan? Upsss.

Kita doakan saja ya gengs, semoga presiden tetap sehat dan kuat menghadapi pola kinerja menterinya yang seperti ini. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pembebasan napi timbulkan keresahan publik, Menkumham, Yassona Laoly, beralasan lapas over kapasitas di tengah corona. Polri sebut angka kriminalitas meningkat sejak PSBB, didominasi oleh kasus kasus pencurian

PinterPolitik.com

Gengs, membahas nasib narapidana (napi) di tengah pandemi Covid-19 ini memang menjadi hal yang sangat menarik ya. Terkait nasib para napi tindak korupsi sih, sudah tidak usah kita bahas lagi, cuy, kan sudah dapat penjelasan alias klarifikasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sebenarnya tidak ada pembahasan hal tersebut sebelumnya. Terlepas dari kontroversi hal tersebut, ternyata masih ada banyak hal lagi, cuy, yang perlu dibahas dan diulas.

Memang sih, gengs, niat dari pembebasan para napi itu bagus, yaitu untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terlebih, memang lapas di Indonesia ini sudah overload atau overcrowded banget, alias sudah numpuk.

Tapi, menurut kalian, ini efektif gak sih, gengs? Bukannya lapas itu tempat karantina paling aman ya – sudah sejak awal terhindar secara kontak fisik dengan orang luar? Hmmmm, kelihatannya memang pemerintah harus memikirkan cara lain deh.

Kalau kita bandingkan dengan nasib narapidana di beberapa negara lain, emang sangat berbeda cuy. Seperti, contoh nih, nasib para napi di negara tetangga kita – yaitu Malaysia – misalnya, mereka malah diberdayakan dengan bagus, cuy.

Bayangin deh. Para narapidana diajari keterampilan menjahit dan mereka diminta untuk memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Hal tersebut bertujuan agar Malaysia dapat memenuhi kebutuhan APD dalam negeri.

Ada lagi, cuy, selanjutnya, yaitu nasib para napi di negara Turki. Tidak jauh berbeda dengan Malaysia nih, berawal dari merebaknya virus Corona di sana, para narapidana diberdayakan menjadi tenaga produksi masker dan APD untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit. Bahkan nih, dalam satu bulan mereka dapat memproduksi 1,5 juta masker dan APD. Gokil gak tuh?

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Wah, kalau seperti ini, bukannya harusnya pemerintah Indonesia mencontoh dua negara ini saja ya? Kan, lebih positif tuh jadinya. Setelah pandemi Covid-19 ini mulai menurun atau sudah selesai, baru nanti para napi yang sudah membantu pemerintah memproduksi masker dan APD diberikan remisi masa tahan. Beeh, dijamin deh bakal banyak banget tuh yang ingin berkontribusi.

Cara ini bisa lebih bagus lagi kalau yang menjahit – misalnya – para mantan pejabat yang dipenjara karena kasus korupsi. Uppsss, kira-kira napi koruptor ada yang mau menjahit gak yaa? Hehehe.

Selain itu, pemberdayaan seperti ini kan lebih efektif ya cuy, daripada secara tiba-tiba membuat kebijakan pelepasan 30.000 narapidana..

Padahal nih, cuy, ada kasus yang mengagetkan nih pasca-pelepasan narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Baru saja keluar dari penjara dua hari, mantan napi di Sulawesi Selatan ini kedapatan mencoba mencuri di rumah tetangganya. Wadadaww, kalau sudah seperti ini gimana ya, gengs? Kira-kira Pak Yasonna Laoly sudah memperkirakan ini belum yaa? Hmmm.

Atau jangan-jangan ada kepentingan lain nih cuy dibalik pelepasan 30.000 napi itu. Soalnya nih, dengar-dengar ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat membangun kelompok yang nantinya akan dididik untuk melawan para pengasong paham radikal – mirip-mirip apa yang terjadi di masa lampau. Hehe.

Apa jangan-jangan napi yang akan dilepas ini akan bermuara ke sana ya, gengs? Hmmm, mungkin kita bisa menunggu jawabannya dari pihak yang mempunyai otoritas saja. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Weleh-weleh, di tengah persebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin mengganas ini, kok ya pejabat kita ini ada-ada saja. Beberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendapatkan kritik pedas dari berbagai kalangan karena usulannya dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

Eh, tidak lama setelah itu, gantian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuat gaduh. Ini para pejabat publik kita sengaja bikin sensasi atau gimana ya, gengs?  Kok yang dilakukan aneh-aneh saja? Apa jangan-jangan mereka memang pengen ngartis gitu kali yaa biar gak kalah terkenal? Upsss.

Ceritanya begini, cuy. Setelah ada pemberitaan bahwa Yasonna Laoly mengusulkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan mengusulkan pembebasan 30.000 narapidana, wartawan langsung meminta tanggapan terkait masalah ini ke pihak KPK karena sebagian yang akan dibebaskan adalah koruptor. Alih-alih sebagai lembaga yang biasanya garang terhadap tindakan korupsi, ehhh, malah KPK menyambut baik usulan itu. Hadeuhhh.

Lebih tepatnya sih begini, gengs. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berpendapat bahwa KPK menyambut positif usulan Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19. Menurut doi, kebijakan yang akan diambil oleh Menkumham sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Hmm, menurut kalian, gimana nih?

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Ngomong-ngomong nih, kalau pertimbangannya seperti itu, terus di mana rasa peduli para koruptor dulu pas mau korupsi ya, cuy? Hmmm. Pusing kepala Barbie bingung mikirin para pejabat yang berperilaku seperti ini.

Lebih-lebih nih, cuy, kalau hal ini beneran terjadi, napi korupsi yang akan dibebaskan di antaranya adalah orang yang familiar banget, yaitu mantan politisi Nasdem O.C. Kaligis, mantan Menteri Agama Suryadarma Ali, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, dan papa Setya Novanto (Setnov), cuy. Eits, bukan papa minta saham loh yaa. Upsss. Keceplosan. Hehehe.

Karena keributan ini semakin kencang dan liar di tengah masalah virus Corona, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan statement dan menanggapi itu semua, cuy. Menurut presiden, hal tersebut tidak benar, gengs. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan pembebasan koruptor dalam rapat di tengah upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Wadadaw, kalau ternyata kondisinya begini, terus gimana nih, cuy? Kok jadi beda-beda begini?

Kira-kira, siapa ya yang benar nih? Presiden Jokowi atau Menteri Yasonna dan KPK? Waduhh, masa iya bawahan melawan atasan ya, gengs? Gak benar tuh namanya.

Terlepas dari semua itu, semoga ini hanya April Mop alias prank aja ya gengs – bukan kenyataan – mumpung masih awal bulan April. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, menurut kalian fungsi dari seorang pemimpin itu apa sih? Secara umum, pasti untuk tujuan yang baik dalam sebuah struktur organisasi.

Tapi, gimana menurut kalian kalau ternyata ada pemimpin yang malah hanya menimbulkan kegaduhan? Beeh, kalau jadi bawahan pasti kalian ikut geram dong.

Nah, kali ini ada sesosok pemimpin di kementerian yang lagi trending banget nih. Eitss, kali ini bukan Menteri Kesehatan yaa. Biarkan dia fokus kerja dulu, cuy, agar wabah Corona bisa cepat teratasi. Hehehe.

Udah pada tahu dong siapa Menteri yang kita maksud. Benar banget, gengs. Doi adalah Bapak Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Doi lagi trending banget nih di berbagai lini masa. Pasalnya, yang diusulin doi ini aneh-aneh. Masa doi ingin membebaskan 30.000 narapidana (napi)? Bayangin, cuy. Jumlahnya banyak banget kan.

Kalau tiba-tiba mengusulkan adanya pemberian remisi dan jumlahnya sudah ditetapkan nih, kelihatannya sudah ada pembahasan mendalam sebelumnya, cuy. Apa iya sudah ada “lobi-lobi” di belakang laya? Upsss, keceplosan. Apa benar itu, Pak Menkumham? Hehehe.

Yang menjadi pertanyaan nih, cuy, napi jenis apa yang mau dikasih remisi? Tindak kejahatan ordinary atau extraordinary nih? Kalau kejahatan umum sih gak masalah ya cuy, itupun harus dengan catatan. Misalkan nih, selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dia menunjukkan sikap yang baik, umur sudah di atas enam puluh tahun, dan lain sebagainya.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Lah, yang jadi masalah nih, cuy, sebagian yang akan diberikan remisi itu napi jenis extraordinary seperti napi tindak korupsi. Wadadaww, kok aneh ya gengs? Kayak memihak banget gitu ama koruptor. Alasannya sih untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hadeeuuh, semoga bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, gengs. Hehe.

Kalau di Amerika Serikat (AS) nih, gengs, hal serupa juga bisa dilakukan tetapi itu diberikan kepada orang yang masih akan menjalani sidang, bukan yang sudah divonis bersalah – apalagi napi yang sudah mendekam di dalam penjara. Hehehe.

Usulan yang diungkapkan oleh Pak Yasonna ini sontak mendapatkan kritik pedas dari berbagai kalangan, cuy. Tidak luput juga kritik dari jurnalis senior seperti Najwa Shihab.

Doi bahkan sempat menyinggung bahwa sel koruptor itu sangat layak dan sesuai dengan standarisasi social distancing. Bahkan, kamar yang ber-AC dan kamar mandi yang pakai air panas itu sudah lebih dari cukup.

Waduduh, kalau kamar ber-AC dan air hangat tersedia, itu sih lebih layak dari pada kos-kosan orang biasa seperti kita-kita ini ya, gengs. Kita kamar mandi dalam aja sudah bersyukur banget. Hehehe.

Well, terlepas dari itu semua, semoga Pak Menkumham ini segera melek kritikan ya, gengs. Pasalnya, tidak sedikit loh napi yang mencuri ayam dan kayu bakar saja dihukum bertahun-tahun. Ehhh, ini koruptor malah mau dibebasin. Pantas banyak orang ngomong hukum Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Semenjak merebak pada akhir tahun 2019 lalu, virus Corona (Covid-19) telah menginfeksi ratusan ribu manusia dalam beberapa bulan ya, cuy. Tentunya, ini menimbulkan kepanikan hampir di seluruh lapisan umat manusia, memporak-porandakan tatanan sistem ratusan negara.

Namun, hendaknya kita juga harus mengambil hikmah, cuy, dengan adanya Covid-19.  Pasalnya nih, dengan adanya pandemi ini, bumi disebut-sebut menjadi lebih segar – bahkan pemanasan global mengalami penurunan kadar.

Kalau dianalogikan nih, cuy, bumi itu kan seperti ibu dalam cerita legenda – selalu mencintai anak-anaknya. Soalnya, keberkahan yang didapat planet hijau dalam sistem tata surya ini juga dirasakan oleh anak bumi.

Well, cukup lah basa-basinya ya. Kita langsung menuju pokok permasalahan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang satu ini ternyata tengah menjadi wali dalam bagi-bagi berkah bumi, cuy, yakni melalui kebijakannya yang hendak membebaskan puluhan ribu narapidana (napi). Waduduh, ada apa pak emang? Kok napinya mau dilepaskan?

Alasannya sih klasik, gengs – bahkan sering banget dipakai akhir-akhir ini. Apa lagi kalau bukan untuk memotong rantai penyebaran Covid-19? Bahkan nih, doi mengajukan revisi Undang-Undang (UU) juga lho. Hadeehh.

Parahnya, kebijakan-kebijakan Menkumham ini terkesan ada-ada aja tuh. Apa jangan-jangan hanya untuk memperbaiki citra nih pak di depan publik? Kan, beberapa bulan lalu bapak dapat rapor merah tuh soal kasus Harun Masiku dan Nurhadi. Uppsss, jadi mengingatkan kenangan nih. Hehehe.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Apalagi nih, cuy, Menteri Yasonna ini pernah terkena skandal. Doi sempat diduga menutupi keberadaan om Harun yang terlibat kasus suap. Wah, seperti udang di balik rempeyek ya gengs? Upss.

Meskipun dugaan ini belum terbukti, tapi kebijakan yang diusulkan kok terkesan menimbulkan kontroversinya di tengah wabah begini ya. Rakyat-rakyat yang julid kan hatinya semakin bergejolak dan meronta. Hehehe.

Tidak sampai di situ nih gengs. Lucunya para napi yang diberikan asimilasi berasal dari kasus yang tidak biasa. Kabarnya, para koruptor dan napi kasus narkoba cuy yang dibebaskan. Weleh-weleh, gak main-main kan?

Gimana nih, gengs? Menurut kalian, kebijakan yang diusulkan oleh Pak Yasonna ini gimana? Menurut mimin, kok sedikit aneh yaa. Hmmm.

Semoga kebaikan hati Menteri Yasonna ini bukan karena ada udang di balik rempeyek tadi ya, cuy. Hmm, kalau dalam pewayangan, ini bisa aja kayak kisah Petruk yang menggunakan kesempatan mendapat tiga wahyu karena tuannya Abimanyu sakit dan akhirnya menjadi ratu. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah selang beberapa waktu jarang ada kabar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, kini berita baru akhirnya meluap nih. Beberapa waktu lalu, Pak Yasonna ternyata udah melakukan mutasi lagi nih di kementerian yang dipimpinnya.

Kalau kita ingat-ingat lagi, Pak Menkumham ini sempat memutasi Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie pada beberapa bulan yang lalu. Katanya sih, Pak Yasonna ingin bias kepentingan tidak lagi ada di tim dan kementeriannya dalam menguak polemik kesimpangsiuran informasi soal keberadaan eks-kader PDIP Harun Masiku.

Soalnya nih, diduga Pak Harun yang jadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terlibat dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu PDIP. Tapi, meski udah dicari sejak Januari 2020 lalu, beliau belum juga kelihatan tuh batang hidungnya.

Hmm, terus, apa ya hubungannya Pak Harun dengan Pak Yasonna? Nah, begini nih cerita uniknya.

Pak Yasonna yang juga menjabat sebagai Menkumham beberapa bulan lalu sempat tuh tiba-tiba ikut muncul di konferensi pers PDIP buat ngebentuk tim hukum – guna ngejelasin kalau partainya nggak tahu-menahu soal kasusnya Pak Harun ini.

Selain itu, Pak Menkumham juga ikut memberikan informasi keimigrasian Pak Harun yang sempat diduga belum kembali ke Indonesia. Ternyata eh ternyata, istri Pak Harun bilang kalau suaminya sudah kembali ke Indonesia.

View this post on Instagram

Berbagai pihak minta Jokowi untuk pecat Yasonna Laoly.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 10:41pm PST

Momen per momen itu akhirnya ngebuat Pak Yasonna dikabarkan dituntut mundur tuh oleh sebagian masyarakat. Mungkin, publik mulai tidak puas tuh.

Tapi, ternyata, yang berhenti dari jabatannya malah bukan Pak Yasonna tuh. Pak Ronny lah yang akhirnya harus menjalankan mutasi jabatan. Hmm, mungkin, Pak Menkumham salah paham nih.

Hmm, mungkin, Pak Yasonna ini mirip-mirip sama Phoebe Buffay di seri komedi (sitkom) Friends (1994-2004). Dalam sitkom tersebut, Phoebe – saking polosnya – sering salah paham (ditzy) tuh dengan maksud lawan bicaranya.

Baru-baru ini, Pak Yasonna pun malah salah paham lagi tuh. Meski sebelumnya beliau lah yang diminta mundur, Pak Menkumham malah ngemutasi satu pejabat lagi tuh, yakni Kepala Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta Saffar Muhammad Godam.

Ya, meskipun dibilangnya nggak berkaitan dengan Pak Harun, publik kan masih menunggu-nunggu tuh aksi nyata dari Pak Yasonna. Kan, sebenarnya yang jadi persoalan bukan soal mundur atau nggaknya beliau sih, melainkan bagaimana caranya agar publik yakin kalau Pak Menkumham akuntabel dan berupaya untuk mencari Pak Harun. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari Komnas Perempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Perempuan Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?” Informasi dan tiket (Cek Bio) : https://www.loket.com/event/dialectic_xFg #pinterpolitik #rockygerung #eventpinterpolitik #perempuanindonesia #komnasperempuan #TalkShowPinterPolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 27, 2020 at 3:11am PST

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.