PinterPolitik.com

Mungkin, bagi mereka yang menggemari dunia sepak bola, pasti nggak asing nih dengan Persebaya. Klub asal Surabaya satu ini dikenal dengan penggemarnya yang bernama bondo nekat (Bonek).

Katanya sih, disebut Bonek karena mereka dianggap hanya bermodalkan nekat saja lho. Dengan modal nekat, meraka berangkat tuh ngedukung tim kesayangannya ketika bertanding.

Ya, sebenarnya nggak hanya Bonek saja sih yang selalu meluapkan semangat penuh ketika mendukung tim sepak bola kesayangannya. Hampir semua pendukung pasti akan setia ada untuk timnya.

Mungkin nih, semangat berkobar ala pendukung sepak bola ini lagi dirasakan oleh seorang pejabat di pemerintahan nih, yakni Tri Rismaharini (Risma) yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos). Hmm, apa karena dari kota yang sama ya? Hehe.

Lha, gimana nggak? Bu Risma ini tetap saja lho melakukan blusukan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, kegiatan itu terus dilakukan meski telah mendapatkan banyak kritik dari sejumlah pihak.

Politikus Partai Demokrat Taufiqurrahman, misalnya, mengkritik gaya blusukan Bu Risma. Katanya nih, Bu Mensos ini hanya pencitraan saja lho kala mengunjungi kolong-kolong jembatan di Jakarta.

Baca Juga: Mungkinkah Risma vs Gibran?

Boleh jadi, Bu Risma ini saking semangatnya nih gara-gara barusan jadi menteri. Apalagi kan, Bu Risma ini dianggap jadi sosok menteri baru yang jadi kebanggaan Bu Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati. Hehe.

Hmm, mbok ya, sebagai Mensos, Bu Risma blusukan di wilayah daerah-daerah lain yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, seperti Banten atau Jawa Barat (Jabar). Kan, Bu Risma diangkat oleh Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mensos bukan buat Jakarta doang – melainkan untuk seluruh Indonesia tuh.

Kan, kasihan tuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kalau kata Bang Fadli Zon nih, semua pekerjaannya Dinas Sosial (Dinsos) jadi diambil Bu Risma dong.

Apa mungkin Bu Risma ini tebal muka ya dengan sejumlah kritik dan sorotan yang menyerang beliau akhir-akhir ini? Bisa dibilang, Bu Risma ini bondo nekat kali ya? Hmm.

Ya, semoga bondo nekat ala Bu Risma ini nggak cuma terjadi ketika blusukan aja ya, gengs. Bisa kali bondo nekat-nya dipakai untuk membasmi korupsi dan membenahi berbagai persoalan di Kementerian Sosial. Jangan kayak yang kemarin. Hehe. (A43)

Baca Juga: Misi Rahasia Risma Jegal Anies?

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan sejumlah penangkapan para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gimana nggak kaget? Wong sejumlah pejabat ditangkap secara beruntun dalam waktu yang terbilang tidak lama.

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, kini giliran Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan bantuan sosial (bansos). Sedihnya lagi nih, kebijakan bansos ini pada mulanya ditujukan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19 lho.

Ya, namanya berita-berita fenomenal pasti mengundang perhatian dan komentar berbagai pihak dong. Salah satunya datang dari seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung.

Melihat berita penangkapan beruntun ini, Pak Rocky ini pun menganalogikan fenomena-fenomena ini bak sebuah permainan. “Skor 1-1 antara Hambalang dan Teuku Umar. Draw. Buat Jokowi (Joko Widodo) 2-0,” begitu ujar Rocky dalam sebuah video di YouTube.

Hambalang yang dimaksud Pak Rocky di sini adalah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Sementara, Teuku Umar adalah Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Wah, kalau menganalogikan dengan perolehan skor begini, jadi ingat klasemen ala Liga Inggris deh. Soalnya tuh, peringkat klasemen dalam liga-liga sepak bola ini juga dipengaruhi oleh perolehan skor gol dalam masing-masing pertandingan. Hehe.

Hmm, kalau dibawa ke situasi politik Indonesia gini, siapa ya yang bakal memuncaki klasemen? Biasanya kan PDIP dan Gerindra tuh yang memuncaki klasemen – apalagi udah mendominasi di berbagai Pemilu juga.

Jadi ingat dengan salah satu tim yang dijuluki Setan Merah. Kalau nggak salah tuh, tim yang bernama Manchester United (MU) dulu juga kerap jadi juara lho. Hmm, tapi, kalau sekarang gimana ya? Mungkin, para penggemar sepak bola bisa menjawab. Hehe.

Kan, namanya juga dinamika politik. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi, partai berlambang kepala banteng ini kan udah beberapa kali tuh terjegal kasus korupsi – misal kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum ditangkap. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua – dan meski sama-sama berwarna merah nih, semoga aja dua perisitiwa penangkapan baru-baru ini bisa sama-sama jadi motivasi buat koreksi ya. Mari kita amati saja kembali dinamika klasemen liga KPK mendatang. (A43)

PinterPolitik.com

Perasaan cinta, sayang, khawatir, dan takut itu hal yang biasa ya, cuy. Itu manusiawi banget – apalagi perasaan khawatir atau takut kehilangan pujaan hati. Behh, normal banget deh pokoknya. Namanya juga sayang.

Nah, entah perasaan yang mana, tetapi salah satu perasaan itu sepertinya tengah melanda Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, gengs. Mungkin, doi merasa khawatir kurang optimal dalam bekerja ya, cuy.

Nah, tidak berselang lama setelah video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar, Kemensos meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar untuk tahun 2021, cuy. Alhasil, total pagu anggaran Kemensos bisa mencapai Rp 1,3 triliun dari alokasi sebelumnya, yakni Rp 425 miliar. Weleh-weleh, banyak banget pak tambahannya.

Dalam kalimatnya, Pak Juliari Batubara ini mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi atas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Doi juga menargetkan bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

View this post on Instagram

Apa iya presiden kantongi data yang tidak valid? #data #fahrihamzah #fh #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 3, 2020 at 5:13am PDT

Adapun anggaran yang diberikan sebelumnya yang hanya Rp 425 miliar. Oleh sebab itu, Kemensos dinilai hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi untuk 12 juta rumah tangga di 32 provinsi.

Wah, sebentar nih pak, ada yang ganjal menurut mimin. Baiklah, kita setuju kalau seumpama tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, tapi kok aneh gitu. Anggaran Rp 425 miliar bisa me-cover 32 provinsi. Kita sih sebenarnya gakmasalah kalau melakukan penyerapan anggaran besar-besaran – apalagi demi membantu kerja Kemensos dalam menjalankan kebijakan.

Tapi, apa mungkin ya sang Mensos ingin mencoba dan memperbaiki pekerjaannya sebelumnya? Apalagi, progress kinerja doi sedikit di-notice oleh presiden di video rapat kabinet kemarin. Hehe.

Atau, apa jangan-jangan ini “kebijakan kagetan” gitu pak? Yaa, apa mungkin ini kebijakan karena takut di-reshufflepresiden gitu? Kan, Pak Jokowi udah mengancam dengan isu reshuffle tuh. Upsss. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pernah lihat film yang menampilkan plot ketika seorang bos memarahi karyawan sebab si karyawan dianggap ngelanggarsuatu peraturan padahal si bos sendiri yang membuat dan melanggar peraturannya gak, gengs? Biasanya, bos yang kayak gitu kemungkinan sedang mengalami satu di antara dua hal. Kalau gak tertekan, ya berarti sedang tidak sadarkan diri saat membuat peraturan.

Kategori pertama bisa kalian tonton pada dalam film Spider-Man saat Jameson yang jadi bosnya Peter Parker kerap melanggar keputusan yang ia buat sendiri sebab tekanan bisnis – tapi lucu juga kalau ingat bos cerewet ini. Kategori kedua, kalian bisa lihat pada relasi bos Varrick dan si anak buah Zhu Li – meski akhirnya mereka berdua menikah – di serial Avatar Korra. Dan, ada masih banyak lagi lah film yang membahas itu.

Mimin jadi ingat falsafah Jawa berbunyi mulat sarira dan ngiloa githokmu dewe yang punya arti singkatnya “introspeksi diri” atau bahasa edisi Ramadan ya muhasabah (mawas diri). Meski asal bahasanya berasal dari Jawa, tapi kandungan falsafah ini pastinya ada di setiap suku, misal di Bugis ada kalimat heroik berbunyi, “Siri’ Na Pacce,” yang berarti menjunjung tinggi budaya rasa malu.

Nah, dari situ jelas ya, kalau di Indonesia ini seharusnya orang kudu pintar memahami diri sendiri dahulu sebelum nembak sana-sini, cuy, termasuk ya jangan lupa sama omongan yang sudah pernah diputuskan. Apalagi kalau omongan ini munculnya dari pemimpin, bisa gak dipercaya sama publik deh. Mencla-mencle disebutnya.

Ya ini buat pelajaran saja sih untuk kita semua, terlebih bagi Gubernur Jawa Timur yang sedang dapat sorotan. Pasalnya, Bu Khofifah Indar Parawansa ini mengkritik habis-habisan kerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara terkait data penerima bantuan sosial (Bansos). Sebagaimana kita maklumi, Indonesia ini dalam urusan berbagi memang banyak debatnya daripada geraknya.

View this post on Instagram

Duh, masyarakat jadi bingung – #bansos #bantuansosial #bantuancorona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 5, 2020 at 12:36am PDT

Kejadiannya nyata terlihat saat Bu Khofifah menilai bahwa Mensos masih keliru sebab berpatok pada DTKS hasil verifikasi 2015 lalu. Tapi, sebenarnya, Pak Juliari ini gak bilang berpatok pada DTKS seluruhnya sih.

Justru, dia mengaku kalau sudah pasrah ke Pemerintah Daerah (Pemda) saja. Nah, ini gimana? Kok pada lempar-lemparan? Mana yang benar? Ya sudahlah, urusan elite. Namun, daripada kisruh data, mending ikut saja nasihat dari Bupati Trenggalek yang bilang, “Kalau kita menunggu data-data terus sampai sempurna ya bantuannya nggak turun-turun.”

Jadi mending, antar kedua tokoh ini mbokyo yang mesra dalam mengurus data dan menyalurkan bantuan. Lagian data DTKS ini juga Bu Khofifah yang membuat, kan? Sementara, terakhir diverifikasi tahun 2015.

Adapun, Pak Juliari menjadi Mensos ya baru beberapa bulan ini. Kok ya ketika jadi Mensos, Bu Khofifah tidak memperbaharuinya setiap tahun saja begitu? Kan, agar bisa dimanfaatkan terus gitu. Terus, kalau seperti sekarang siapa yang harus disalahkan? Hmmm.

Nah, dalam kondisi seperti ini, kan lebih enak jika Bu Khofifah dan Pak Juliari bisa saling verifikasi data tuh. Budaya rembukan ini penting, biar tidak sampai ambunen sikutmu dhewe (tidak bisa introspeksi diri). Sekaligus, publik ini banggakalau bisa lihat senior-junior akur. Upsss, hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Lagi-lagi, ada kisah menteri yang kena semprotan warga sendiri. Setelah kemarin MenteriHukum dan HAM Yasonna Laoky digugat oleh aktivis di daerah Jawa Tengah karena kebijakan asimilasi, kali ini Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara turut dapat semprotan dari Pemerintah Daerah, cuy. Buset, keren kan doi. Hehehe.

Di satu sisi, ini bisa menjadi prestasi bagi warga sebab sudah berani kritis. Tapi, tetap saja memalukan bagi menteri bersangkutan. Pasalnya, Pak Menteri ini masih ngeyel aja meski sudah dikasih masukan sama pemerintah daerah terkait bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi Covid-19 ini.

Karena koordinasi antar kementerian yang buruk, salah satu bupati di Sulawesi Utara sampai marah besar dan cerita panjang lebar terkait keadaan masyarakat daerahnya, gengs. Doi bilang gini, “Ada tiga orang ibu-ibu menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia enggak boleh dapat karena harus nunggu BLT. Sekarang BLT-nya mana? Lama. Sementara, rakyat kita kan kelaparan.”

Waduh, kalau kondisinya seperti ini sih, gak benar ya, gengs. Lagi-lagi, masyarakat yang terkena dampak dan menjadi susah. Kalau membuat kebijakan, yang benar dong bapak-bapak pejabat. Hadeuhh.

Ya, sebenarnya Pak Menteri ini niatnya baik, yakni supaya tidak ada pembegalan dan penumpukan bantuan. Kalau boleh mendramatisir sedikit sih, coba deh dilihat niat tulus doi. Hehehe.

Soalnya doi bilang gini, cuy, “Tentunya, ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan, misalnya ada satu keluarga yang sudah terima bansos tunai dari Kemensos Rp 600 ribu, dia terima lagi bansos tunai dari dana desa Rp 600 ribu. Ini kita harus sadari, hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah.”

View this post on Instagram

Kritik Bupati Boltim bahwa Menteri aji mumpung soal baksos menjadi viral – #bansos #bantuansosial #menterijokowi #bupatiboltim #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 2:09am PDT

Iya, Pak Menteri, iya, kami paham. Meski terkesan klise dan patriotis, Mensos ini kayaknya lupa bahwa biang kerok kekalangkabutan ini disebabkan oleh kebijakan doi sendiri yang belum bisa mempercepat dan memastikan kapan BLT dari pusat ini datang. Sementara, soal makan kan gak bisa ditunda.

Lagian, ini bisa bahaya lho kalau urusan bahan pokok nunggu administrasi BLT dulu – mulai urus rekening bank sampai laporan demi laporan. Ingat, kalau sudah lapar, orang punya potensi jadi rese.

Niat baik sih boleh ya, cuy. Cuma, juga perlu digarisbawahi nih. Kalau ada niat baik, ya harus direncanakan dan dieksekusi dengan baik juga dong. Masa cuma niat baik aja tapi implementasi amburadul. Huft, pusing pala Barbie lama-lama.

Selain itu, untuk memberi bantuan kepada warga, itu kan ada mekanisme dan stimulus. Soal stimulus ini oke lah kalau pemerintah sudah memiliki paket-paket bantuan sosial di dalamnya.

Tetapi, coba dipahami lagi deh. Namanya stimulus pasti tujuannya agar bantuan yang datang bisa diharapkan ikut menjaga geliat kehidupan warga, supaya gak qoit. Nanti, kalau sudah terlanjur bablas, gimana? Siapa yang bertanggung jawab?

Makanya, perlu adanya pendataan dan sharing dengan pemerintah daerah (Pemda) sebab yang tahu urusan di bawah kan mereka. Lagian, nanti yang babak belur diprotes warga kan ya Pemda bukan langsung menteri yang ada di Jakarta.

Mbok ya menteri ini jangan kelamaan giring bolanya. Kasih umpan ke Pemda segera kan lebih baik. Atau, mungkin,kalau udah dikasih kok masih susah, ya jemput bola. Artinya, jelaskan secara bijak. Kan, fungsi pejabat ya untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ejatinya menjadi pemimpin harus memiliki karakter dan strategi. Namun bila dipaksa harus memilih salah satu diantaranya, maka lebih baik menjadi pemimpin yang berkarakter.

Khofifah yang menjabat sebagai Menteri Sosial RI telah melakukan safari politik dan berniat maju di Pilgub Jatim. Bukan kali pertama loh, tapi ini langkah yang dilakukan Khofifah secara berulang.

Kira – kira ilustrasinya begini, ga terpilih, nyalon lagi. Ga kepilih lagi? Ya udah. Ko ya udah, iya ya udah nyalon lagi hehehe. Teruuuus aja sampe capek weleeeh weleeeh.

Padahal, kalau bicara tentang jabatan, kini Khofifah sudah menjadi Menteri Sosial RI, lantas mengapa ngasih mau jadi Gubernur juga ya? Haus jabatan ya Bu? Yang haus yang haus yang haus hehehe

Memang apa yang mau dicari sih bu?

Tapi kalau sudah ajeg jadi menteri ya tuntaskan jangan kaya kutu lompat. Tak pernah puas ya Bu?

Tapi kan udah positif nih naik jadi Calon Gubernur, tapi kok jabatan Menteri Sosial dipegang terus sih? Apa mau dua – duanya nih? Hmmm, jangan serakah kasih dong ke yang lain weleeeh weleeeh.

Walaupun kemungkinan rangkap jabatan masih bias, ya secara etika masa sih lagi melakukan kunjungan kementerian sekaligus kampanye Calon Gubernur Jawa Timur.

Lah mending kalau kunjungannya ke Jatim, coba kalau kunjungannya ke Maluku, kan kampanyenya ga jadi. Weleeeh weleeeeh.

Harusnya sih ditanya dulu kira-kira prestasi apa yang udah dibuat sama Menteri ini atau ngikutin tradisi ikut-ikutan terus nih di Pilgub Jatim?

Jadi pejabat jangan mencari aman dan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dong, semisal walau nyalon gubernur ngapain juga lengser jadi menteri, urusan etika kan nomor 100 yang penting sini kena sana kena.

Hmmm masa pejabat begitu. Negeri ini dipertontonkan dagelan lagi, tapi lucu atau tidaknya entahlah…

Kalau mau jelas sih kasih aja pilihan, mundur atau hengkang? eh sama aja ya wkwkwk (Z19)