Pemerintahan Prabowo Subianto disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Presiden Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali untuk mengontrol kabinetnya, yakni sebuah konsep yang disebut panoptikon.

PinterPolitik.com

“Look. It’s 20 feet up in the air and it’s in the middle of the most heavily guarded part of the prison. It’s impossible to get up there without being seen.” – Peter Quill, Guardians of the Galaxy (2014)

Penjara panoptikon dalam film Guardians of the Galaxy (2014) menjadi simbol menarik yang menunjukkan bagaimana pengawasan ketat dapat membentuk perilaku. Dalam salah satu adegan ikonik, para penjaga memantau setiap pergerakan tahanan dari ruang pengawasan sentral yang dikelilingi oleh sel-sel tahanan. 

Tahanan di penjara ini bisa melihat ruang pengawasan tersebut, meskipun mereka tidak selalu tahu apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Sistem pengawasan seperti ini menciptakan situasi di mana para tahanan merasa harus selalu berperilaku sebaik mungkin karena ketidakpastian apakah mereka sedang diawasi atau tidak.

Adegan ini menggambarkan prinsip dasar konsep panoptikon, sebuah desain penjara yang dirancang oleh filsuf Jeremy Bentham pada abad ke-18. Dalam konsep ini, seorang pengawas tunggal bisa memantau seluruh tahanan dari pusat bangunan tanpa diketahui apakah pengawasan benar-benar sedang berlangsung. 

Kondisi ini membuat tahanan merasa selalu diawasi, meskipun mereka tidak bisa memastikan kapan pengawasan terjadi. Ketidakpastian ini secara psikologis menekan mereka untuk terus berperilaku seolah-olah mereka selalu dalam pengawasan. 

Dengan cara ini, panoptikon bukan hanya alat untuk mengontrol fisik tahanan, tetapi juga pikiran dan tindakan mereka. Dalam ranah politik, konsep panoptikon ini sering diadaptasi untuk menunjukkan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap rakyat bisa menciptakan ketakutan dan kepatuhan tanpa perlu pengawasan fisik langsung. 

Dengan perkembangan teknologi, banyak negara sekarang dapat memantau percakapan dan aktivitas warganya melalui berbagai metode digital, menciptakan efek pengawasan yang sama seperti panoptikon.

Lantas, bagaimana panoptikon bekerja dalam politik? Mungkinkah ini berkaitan dengan dinamika politik Indonesia terkini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Panoptikon dalam Politik

Panoptikon, konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Jeremy Bentham pada abad ke-18, adalah sebuah model penjara yang memungkinkan seorang pengawas mengawasi semua tahanan dari satu pusat tanpa diketahui kapan pengawasan terjadi. Bentham merancang bangunan ini untuk menciptakan efek psikologis pada tahanan: mereka merasa selalu diawasi dan, karenanya, terdorong untuk berperilaku sebaik mungkin. 

Dalam bukuunya yang berjudul Discipline and Punish, Michel Foucault menyebut konsep ini sebagai bentuk “teknologi disipliner” yang tidak hanya membentuk tubuh, tetapi juga pikiran. Menurut Foucault, panoptikon tidak hanya tentang pengawasan fisik, tetapi lebih dalam menciptakan internalisasi kepatuhan, yang menghasilkan kontrol sosial yang kuat tanpa perlu kekerasan atau paksaan langsung.

Dalam dunia modern, konsep panoptikon tidak hanya diterapkan pada penjara fisik, tetapi juga dalam bentuk pengawasan negara terhadap warganya. Banyak negara menggunakan teknologi untuk mengawasi aktivitas dan komunikasi masyarakat, menciptakan efek pengawasan panoptik yang membuat warga merasa diawasi secara konstan. 

Teknologi seperti kamera CCTV, pengawasan internet, dan pelacakan data digital memungkinkan pemerintah memantau gerak-gerik individu tanpa perlu kehadiran fisik. Hal ini membuat warga secara tidak langsung mengatur diri mereka sendiri untuk mematuhi aturan dan norma, seolah-olah pengawasan selalu ada.

Contoh nyata dari penerapan konsep ini dapat dilihat pada pemerintahan Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Pemerintah Tiongkok menggunakan teknologi pengenalan wajah dan aplikasi khusus untuk mengawasi aktivitas masyarakat. 

Sistem “kredit sosial” di Tiongkok, misalnya, memberikan peringkat perilaku kepada warga berdasarkan kepatuhan mereka terhadap hukum dan norma sosial. Konsep ini secara efektif mengendalikan perilaku sosial tanpa kekerasan langsung, tetapi melalui ketakutan akan konsekuensi dari pelanggaran yang tercatat dalam sistem.

Bagaimana konsep panoptikon dapat diterapkan dalam sistem politik yang lebih luas? Apakah efek panoptik ini juga terjadi dalam dinamika politik di Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kabinet Panoptikon ala Prabowo?

Dalam dunia politik, pengawasan sering kali digunakan sebagai alat untuk memastikan kesetiaan dan kepatuhan di antara pejabat pemerintah. Konsep pengawasan ini mengingatkan pada ide panoptikon yang dicetuskan oleh filsuf Michel Foucault dalam bukunya Discipline and Punish, di mana sebuah pusat kekuasaan mampu mengawasi individu-individu tanpa kehadiran fisik yang nyata. Dengan demikian, individu merasa selalu diawasi dan secara tidak langsung terdorong untuk mengikuti aturan dan menjaga kesetiaan.

Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah “kabinet panoptikon,” di mana pengawasan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kesatuan di dalam kabinet. Meskipun kabinet ini memiliki banyak menteri, Prabowo tampaknya telah menyusun jaringan pengawasan dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di berbagai posisi strategis.

Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), misalnya, Prabowo memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), sementara posisi Wakil Menkeu (Wamenkeu) dipegang oleh Thomas Djiwandono, yang dikenal dekat dengan Prabowo. Penempatan ini memastikan bahwa kendali dan pengawasan terhadap kebijakan keuangan tetap berada di bawah pengaruh Prabowo, meskipun ia tidak langsung memimpin kementerian tersebut.

Dengan menempatkan perwakilan di berbagai kementerian, Prabowo menciptakan jaringan pengawasan yang efektif, di mana setiap pejabat seolah berada di bawah kendali dan pengawasan konstan. Struktur kabinet ini mirip dengan panoptikon, di mana kontrol dari pusat dapat dirasakan oleh semua anggota kabinet tanpa perlu kehadiran langsung.

Well, mungkin, saat ini, Prabowo sedang duduk di menara pengawas sambil mengontrol para menteri dan pejabatnya. Bukan tidak mungkin, para menteri ini akhirnya harus bekerja dengan baik agar tidak ketahuan keburukan mereka oleh sang presiden. (A43)

Inilaah sosok Ara Sirait~ 

#MaruararSirait #AraSirait #SabamSirait #MenteriPerumahan #menteriPrabowo #Prabowo #PrabowoSubianto #KabinetMerahPutih #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Janji suci untuk berkontribusi buat Indonesia? 

#YovieWidianto #Yovie #Prabowo #PrabowoSubianto #KabinetMerahPutih #menteriPrabowo#pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

The soldier-scholar yang sangar kah Mas AHY ini? Gimana menurut kalian? 

#AHY #AgusHarimurtiYudhoyono #menteriPrabowo #kabinetPrabowo #MenkoInfrastrukturdanPembangunanKewilayahan #soldierscholar #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Menarik nih 

#budigunawan #prabowo #pdip #megawati #puanmaharani #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

“Waking up to headlines filled with devastation again, my heart is broken” – Shawn Mendes, penyanyi asal Kanada

Siapa yang tidak merasa resah di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini? Selain resah dan sedih karena tidak bisa mudik, pulang kampung, atau apalah itu, sebagian masyarakat juga resah dengan keadaan yang tak menentu.

Rasa geram pun pasti ikut menyertai. Soal kelangkaan alat kesehatan (alkes) misalnya, ternyata – mengacu pada pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir – disebabkan oleh para mafia impor yang diduga bercokol di tingkat lokal dan internasional.

Tak hanya itu, rasa geram masyarakat mungkin juga mengarah pada keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang biasa disebut sebagai Omnibus Law.

Belum lagi, ada satu persoalan baru yang terjadi beberapa waktu lalu. Seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik yang bernama Ravio Patra ditangkap setelah diduga ada pihak yang meretas akun WhatsApp dan menyebarkan pesan-pesan yang bersifat menghasut.

Bisa jadi, keresahan dan ketidakpuasan masyarakat malah memuncak dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Mungkin, seperti lirik lagu Shawn Mendes dan Khalid yang berjudul “Youth” di awal tulisan, berita-berita seperti ini malah membuat kita merasa sedih dan hopeless.

Bersama kita hadapi keadaan yang paling buruk sekalipun, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersama-sama akan keluar dari kemelut ini, keluar dari tantangan ini, keluar dari krisis ini, dengan semakin kuat dan semakin bahagia. Aamiin.

— Prabowo Subianto (@prabowo) April 22, 2020

Namun, meski banyak fakta yang meresahkan terjadi di luar sana, ada beberapa kabar baik yang sebenarnya turut terjadi di tengah minimnya harapan ini. Kabar-kabar baik seperti ini datang dari berbagai pihak, seperti para tenaga medis yang tetap rela bekerja keras dan selebriti yang mengadakan pengumpulan dana untuk membantu mengatasi persoalan krisis akibat pandemi.

Selain itu, kabar baik juga datang dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Meski jarang terlihat dan bersuara di publik selama pandemi ini berlangsung, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan bahwa Prabowo secara diam-diam memutuskan untuk menolak menandatangani proyek pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dianggap di-mark–up sampai lebih dari 10 persen.

Tak hanya itu, baru-baru ini, Prabowo kembali aktif di media sosial guna mengunggah taklimat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menhan menyerukan agar para relawan dan anggota partainya dapat bekerja sama guna memberikan sumbangsih kepada masyarakat di tengah pandemi.

Meski begitu, sikap Prabowo ini tetap menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa Menhan melakukan kebijakan dan imbauan tersebut? Lantas, bagaimanakah dampaknya terhadap dinamika politik ke depannya?

Altruisme?

Apa yang dilakukan Prabowo baru-baru ini bisa jadi merupakan bagian dari prinsip moral yang disebut sebagai altruisme. Prinsip ini didasarkan atas pentingnya kebahagiaan orang lain mendahului kebahagiaan diri sendiri.

Stephen G. Post, Lynn G. Underwood, Jeffrey P. Schloss, dan William B. Hurlbut dalam buku mereka yang berjudul Altruism and Altruistic Love menjelaskan bahwa altruisme berasal dari kata “alter” yang berarti “orang lain” dalam bahasa Latin.

Istilah ini berasal dari sosiolog yang bernama Auguste Comte. Bapak sosiologi satu ini menggunakan istilah “altruisme” sebagai antonim bagi kata “egoisme”.

Altruisme dalam konteks perilaku manusia menempatkan perhatian pada pengalaman moral yang dialami orang-orang lain, khususnya ketika orang itu tengah dalam situasi yang sulit dan yang lebih membutuhkan.

Prinsip moral seperti ini berlaku menembus batas kepentingan diri sendiri (self-interest). Individu atau kelompok dengan prinsip ini tidak lagi menempatkan diri sebagai hal yang paling penting dan tidak lagi menempatkan pentingnya orang lain berdasarkan kepentingan egoistik.

Prinsip altruisme didasarkan atas pentingnya kebahagiaan orang lain mendahului kebahagiaan diri sendiri.
Share on X

Penegakan prinsip moral altruis seperti ini dianggap pernah dilakukan oleh Presiden ke-31 Amerika Serikat (AS) Herbert Hoover. Politisi Partai Republik disebut-sebut dengan istilah “the Great Humanitarian”.

Ketika Perang Dunia I meletus, terjadi pertempuran antara Inggris dan Jerman di wilayah Belgia – membuat banyak warga Belgia dan Jerman terjebak dalam medan pertempuran. Dengan status AS yang masih netral kala itu, Hoover membentuk dan menjadi ketua dalam Commission for Relief in Belgium (CRB) guna membantu warga yang terjebak.

Agar inisiasinya ini berhasil, Hoover yang kala itu hanya seorang pebisnis harus berdiplomasi dengan negara-negara yang berperang. Dengan dibantu para relawan, CRB akhirnya berhasil menyalurkan bahan pangan ke 2.500 desa dan kota di Belgium pada tahun 1914.

Persepsi humanitarian ini sepertinya tetap dibawa oleh Hoover ketika menjadi presiden pada tahun 1929. Di tengah situasi negara yang dihantui oleh Great Depression (Depresi Besar), Hoover mendorong prinsip dan arah kebijakan yang disebutnya dengan istilah “voluntarisme”.

Berkaca pada apa yang dilakukan Hoover di AS ini, apakah Prabowo juga melakukan hal serupa? Lantas, bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik di masa mendatang?

Dampak Politik?

Bisa jadi, layaknya Hoover di AS, Prabowo juga ingin mengedepankan prinsip moral altruis. Pasalnya, penghematan uang negara yang disebut-sebut dilakukan oleh Prabowo boleh jadi memang esensial bagi penanganan pandemi Covid-19.

Bila mengacu kembali pada penjelasan Post dan rekan-rekan penulisnya, altruisme diikuti dengan minimnya kepentingan egoistik. Dalam tulisan mereka, dijelaskan bahwa seorang altruis memiliki intensi dan tindakan yang didasarkan pada kepentingan orang lain, bukan didasarkan pada kebaikan diri sendiri atau pengakuan publik – meski manfaat seperti ini tetap hadir menyertai.

Hal ini mungkin dilakukan oleh Prabowo dengan tidak mengumumkan kebijakan seperti ini kepada publik. Secara diam-diam, mengacu pada klaim Rizal Ramli, keputusan Prabowo untuk tidak menandatangani proyek dengan mark-up berlebihan itu telah menghemat uang negara hingga Rp 50 triliun.

Tentunya, angka tersebut tidak kecil. Boleh jadi, penghematan uang negara ini menjadi penting bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi.

View this post on Instagram

Menhan Prabowo membela Presiden Jokowi sebut membela kepentingan rakyat #prabowo #jokowi #menhanprabowosubianto #presidenjokowi #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 23, 2020 at 11:15pm PDT

Pasalnya, pemerintah juga perlu melakukan kebijakan-kebijakan paket stimulus guna membantu masyarakat yang secara ekonomi sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Bahkan, pemerintah harus menaikkan batas defisit anggaran  melebihi tiga persen dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Bila keputusan Prabowo ini dapat berdampak pada penghematan uang negara, bagaimana dengan dampak politiknya?

Boleh jadi, apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang dapat berdampak pada dinamika politik di masa mendatang. Mungkin, mantan Danjen Kopassus ini dapat saja mendapatkan citra tertentu – layaknya Hoover di AS – dalam Pilpres 2024 nanti.

Hal ini bisa jadi benar bila didasarkan pada penjelasan Richard Jankowski dalam tulisannya yang berjudul Buying a Lottery Ticket to Help the Poor bahwa altruisme dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam Pemilu. Dari sini, dapat dipahami bahwa keputusan untuk memilih tidak hanya didasarkan pada model perhitungan yang rasional.

Biasanya, sifat altruis pemilih ini didasarkan pada preferensi kebijakan kandidat yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Jankowski meyakini bahwa banyak orang yang memiliki sifat altruis seperti ini – layaknya Bunda Teresa – yang mendedikasikan hidupnya demi kebaikan orang lain.

Pengaruh altruisme dalam Pemilu ini juga diuji oleh Jankowski dalam tulisannya yang lain yang berjudul Altruism and the Decision to Vote. Dengan menggunakan rangkaian data milik National Election Survey (NES), Jankowski menyebutkan bahwa setidaknya altruisme menjadi salah satu determinan penting.

Mengacu pada penjelasan Jankowski ini, bisa jadi, Prabowo mendapatkan keuntungan tertentu dengan sikap altruistisnya di tengah pandemi ini. Bukan tidak mungkin pandemi Covid-19 ini menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat pada tahun 2024 nanti.

Meski begitu, kemungkinan ini belum tentu pasti terjadi. Hal yang jelas adalah – bila klaim Rizal Ramli benar adanya – keputusan Prabowo dapat membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, sikap altruis seperti ini juga sulit untuk diukur bagaimana kepentingan egoistik turut memengaruhi atau tidak. Mungkin, Prabowo sendiri yang mengetahuinya. Menarik untuk diikuti terus gerak-gerik Menhan dalam beberapa waktu ke depan ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Publik kini diramaikan oleh pemberitaan mengenai kapal-kapal asal Tiongkok yang dinilai telah menerobos zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Banyak dari kita pasti marah nih kalau bagian dari kedaulatan kita terampas oleh perilaku negara-negara lain.

Hmm, sudah pastinya dong pemerintah perlu bergerak dan menolak tindakan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) misalnya, mengirimkan nota protes, memanggil Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan mengeluarkan sikap resmi yang menolak klaim negara tersebut atas Laut China Selatan.

Tak hanya Kemlu, mata harapan publik akan aksi pemerintah juga tertuju pada Kementerian Pertahanan nih. Pasalnya, kementerian tersebut memiliki misi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri juga pernah nih mengusung pentingnya upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia ketika masih berkampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Kala itu, Pak Prabowo mengkritik alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan negara yang dianggapnya terlalu lemah bila suatu saat harus menghadapi ancaman dari negara-negara asing.

Hmm, jelas dong publik akhirnya berharap Pak Prabowo bisa bertindak tegas terhadap ancaman negara lain kali ini, khususnya Tiongkok. Eits, tapi, ternyata, Pak Prabowo punya pendapat lain nih soal RRT.

Kata beliau beberapa waktu lalu, Tiongkok adalah negara sahabat dan berharap dapat menemukan solusi yang baik. Beliau pun menyarankan agar hubungan antara Indonesia dan Tiongkok tetap santai dan cool.

Lagi pula, sepertinya Pak Prabowo memang bersahabat dengan Tiongkok. Pada tahun 2018 misalnya, Pak Prabowo pernah dikunjungi oleh Dubes Tiongkok Xiao Qian di rumahnya di Hambalang.

View this post on Instagram

Tiongkok tolak protes Indonesia terkait perairan natuna, Prabowo siap lawan?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 9:00pm PST

Hmm, sontak, pernyataan Pak Prabowo mengenai Tiongkok sebagai sahabat menuai banyak tanggapan nih. Salah satunya datang dari partai politik mantan koalisinya di Pilpres, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid pun mempertanyakan sikap Pak Menhan yang dianggapnya terlalu santai soal kedaulatan negara. Kritik itu akhirnya ditanggapi oleh Pak Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai jubir Menhan.

Ya, PKS bukan tidak mungkin benar juga dong dalam mengingatkan pemerintah. Seperti kata Pak Kholid, sebagai sahabat, PKS ada baiknya perlu mengingatkan Pak Menhan nih.

Waduh, jadi kayak pertengkaran antarsahabat gini. Pak Prabowo nggak mau mengkritik sahabatnya, Tiongkok, seperti yang diminta oleh sahabat lainnya, PKS.

Hmm, jadi mirip dengan film Mean Girls (2004) juga kisahnya. Dalam film tersebut, Cady Heron memiliki sahabat-sahabat sekolah, Janis Ian dan Damian Leigh. Namun, seiring berjalannya waktu, Cady justru sering hangout nih dengan kelompok populer di sekolahnya yang dipimpin oleh Regina George.

Sedihnya nih, Regina dan Janis ini acap kali nggak sejalan. Janis sampai-sampai meminta Cady agar “menyerang” Regina tetapi Cady pun menolak karena menilai Regina sebagai sahabat baiknya juga.

Wah, bisa-bisa Pak Prabowo – seperti Cady – mengalami dilema nih dengan sikap dua sahabatnya yang berbeda. Kira-kira, bagaimana ya sikap Pak Menhan ke depannya?

Ya, mungkin, seperti  kata Pak Dahnil, beliau ingin persoalan ini diselesaikan secara diplomatis dengan Tiongkok. Lagi pula, Pak Prabowo dan Pak Xiao Qian udah sepakat pada Oktober 2019 lalu kalau kedaulatan antar dua negara adalah hal yang utama – entah versi siapa nih yang lebih utama. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kali ini kita akan me-react video – video yang belakangan viral di media sosial, beberapa hari kemarin Presiden Jokowi mulai memanggil beberapa tokoh untuk datang ke istana dalam rangka pemilihan menteri untuk kabinet barunya, mulai dari Profesor Mahfud MD, Nadiem Makarim, hingga sang Rival Prabowo Subianto