PinterPolitik.com

Seluruh negara di dunia kini dicemaskan dengan ancaman krisis pangan. Serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina semenjak 24 Februari silam dianggap telah mengganggu rantai pasokan makanan, khususnya Gandum, yang memang jadi salah satu komoditas ekspor utama Ukraina dan Rusia.

Karena perang ini, jutaan ton gandum yang tadinya selalu diimpor banyak negara dari tahun ke tahun kini tertahan di dua negara bekas Uni Soviet tersebut.

Kekhawatiran ini yang membuat Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) melemparkan sebuah pernyataan yang menarik. Katanya, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor gandum, dan karena kini ada 180 juta gandum yang tertahan di Ukraina, maka harga gandum di Indonesia juga akan turut naik.

Dramatisnya, SYL juga menyebutkan bahwa harga mi instan, yakni salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia, kemungkinan akan naik tiga kali lipat dalam waktu dekat.

Sontak pernyataan SYL mengundang beragam respon dari masyarakat. Direktur IndoFood, Fransiscus Welirang justru membantah bahwa harga mi instan akan naik secara signifikan. Menurutnya, harga mi memang masih mungkin akan naik, tapi tidak akan sampai tiga kali lipat seperti yang disebutkan SYL.

Ia juga mengatakan perang Rusia-Ukraina bukanlah faktor tunggal yang perlu diperhatikan soal gandum, ada juga permasalahan lain, seperti kesuburan panen, misalnya.

Respons yang tidak kalah menarik juga disampaikan rekan sesama kabinet SYL, yakni Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia dengan tegas membantah bahwa harga mi instan akan naik tiga kali lipat.

Perbedaan pernyataan antar menteri ini tentu memantik rasa penasaran. Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebut seharusnya para menteri (Mentan dan Mendag) menyamakan datanya terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan publik. Kalau terjadi seperti ini, akan memunculkan keresahan dari rakyat.

Lantas, sebenarnya siapa yang benar dalam perseteruan soal harga gandum dan mi instan ini?

Gandum Kita Masih Aman?

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu importir terbesar gandum di dunia.

Menurut data dari Departemen Agrikultur Amerika Serikat (USDA) yang diperoleh lembaga pengepul data, Statista, Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar ketiga di dunia periode 2021-2022 (10.750 metrik ton). Sementara, pada periode 2020-2021, Indonesia adalah negara pengimpor gandum terbesar kedua (10.450 metrik ton).

Dan seperti yang sering diberitakan, Ukraina juga merupakan salah satu eksportir gandum terbesar dunia.

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa fakta-fakta tersebut tidak mengartikan bahwa Indonesia sepenuhnya bergantungan pada ekspor gandum Ukraina. Menurut data dari impor gandum dan meslin Indonesia periode Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Mei 2022, impor gandum terbesar Indonesia bukan dari Ukraina, tapi dari Australia, dengan jumlah 1,57 juta ton.

Kemudian, kita juga masih memiliki impor gandum yang besar dengan beberapa eksportir gandum utama lainnya, seperti Kanada dan negara-negara Amerika Selatan (Amsel). Ini artinya, mengurangnya ekspor gandum dari Ukraina tidak berarti kita tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi asupan gandum di Indonesia.

Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Mendag Zulhas, berbagai negara eksportir gandum kini tengah menyambut musim panen raya. Di Kanada contohnya, sebuah analisis dari Bloomberg bahkan menyebut curah hujan yang kini tinggi akan memperluas areal gandum di sana sebesar 8,7 persen menjadi sekitar 25 juta hektar, level tertinggi semenjak satu dekade terakhir.

Faktor panen subur ini yang kemudian membuat harga gandum global kini mulai mengalami tren yang membaik. Menurut data dari USDA dan Bank Dunia, harga gandum global yang tadinya mencapai level tertinggi di Bulan Mei senilai US$ 522,29, telah turun menjadi US$ 459,59 pada Bulan Juni.

Dan satu hal penting lain yang tidak bisa kita lupakan adalah sejak awal Agustus ini Ukraina pun sudah mulai kembali mengekspor hasil panen gandumnya. Meski disebutkan baru memulai ekspor gandum sekitar 370.000 metrik ton, seperti yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres sendiri, ini adalah permulaan yang baik dalam mengatasi naiknya harga gandum dunia.

Nah, berdasarkan-data yang sudah disebutkan tadi, bisa dikatakan bahwa keadaan pasokan gandum kita terkait ekspor Ukraina mungkin tidak separah yang dikatakan Mentan SYL. Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Ratna Sari Loppies bahkan mengatakan bahwa keadaan gandum Indonesia sebenarnya masih relatif aman.

Selain itu, jikalau ekspor gandum Ukraina kembali terhambat dan tiba-tiba saja harga gandum kembali naik, dampaknya pada harga mi di Indonesia tidak akan meningkat secara signifikan. Hal ini karena komponen gandum dalam mi instan sendiri hanya 20 persen, sehingga butuh kenaikan harga dari komponen-komponen lain, seperti sayuran dan minyak goreng, untuk terjadi kenaikan harga yang berkali-kali lipat.

Oleh karena itu, kalau para produsen mi dan tepung di Indonesia saja merasa masih aman atas pasokan gandum dan harga makanan berbahan gandum di Indonesia, mungkin “horor” yang disampaikan Mentan SYL kurang tepat dengan kenyataan yang terjadi.

Lantas, kenapa pernyataan tersebut bisa dilontarkan SYL?

SYL Kurang Objektif?

Dalam studi politik, berkembang suatu teori menarik yang percaya bahwa sebagian perseteruan besar dalam politik terjadi karena para politisi seringkali menyampaikan sesuatu sebelum memiliki informasi ataupun kalkulasi yang tepat. Teori ini disebut more information hypothesis.

Namun, Dan Kahan, profesor dari Yale Law School dalam penelitiannya berjudul Science Curiosity and Political Information Processing, mengoreksi anggapan tersebut. Kahan menjelaskan bahwa sekalipun ada seorang pejabat yang pandai melakukan kalkulasi matematis, ia berkemungkinan besar akan menyampaikan hasil perhitungan yang tidak tepat ketika dirinya terjun ke dalam politik.

Hal ini bisa terjadi karena politik mampu menciptakan pola pikir yang begitu bias dalam proses kognitif seorang politisi. Melalui sebuah teori yang disebut teori identity–protective cognition, Kahan menjelaskan bahwa pola pikir seseorang yang sudah tenggelam dalam politik umumnya termotivasi oleh satu insting, yakni insting untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikannya adalah benar dan harus diperjuangkan meski data yang mendukungnya tidak sesuai dengan keadaan terkini.

Karena politik adalah dunia yang melatih terlatih untuk memperjuangkan apa yang diyakininya, orang tersebut cenderung akan mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang hanya digunakan untuk membenarkan argumennya, bukan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Pola pikir seperti ini, menurut Kahan, sangat umum terjadi pada pejabat-pejabat politik. Sebagai dampak buruknya, karena berposisi sebagai pemerintah, orang yang menyampaikan sebuah pernyataan keliru terkait suatu krisis juga kemungkinan justru akan memberi kesadaran yang salah pada masyarakat.

Akibatnya, banalitas terjadi. Kita memaklumi apa yang dinarasikan oleh pejabat tersebut sebagai faktor tunggal dalam suatu krisis, apalagi bila pihak internasional bisa disalahkan sepenuhnya. Padahal, mungkin justru krisis tersebut terjadi akibat variabel lain yang tidak pernah dibahas dan akibat permasalahan dalam negeri.

Berangkat dari pemikiran ini, maka permasalahannya sesungguhnya bisa jauh lebih rumit. Sekarang ini, kita sudah rasakan sendiri bahwa sepertinya memang ada sebuah gejolak ekonomi yang terjadi. Mulai dari harga tarif ojek online (ojol) yang meningkat, harga bahan pokok yang sulit turun, hingga beberapa hal lainnya yang tidak sempat disebut satu per satu.

Nah, belajar dari kekeliruan menyampaikan masalah pasokan gandum oleh seorang pejabat, bukan tidak mungkin bila pemerintah dan para pegiat ekonomi kini luput mengidentifikasi ataupun menyuarakan masalah yang sebenarnya dari gejala-gejala permasalahan ekonomi di Indonesia.

Padahal, Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan, menegaskan bahwa sejarah mengajarkan kita suatu krisis seringkali terjadi akibat pemerintah dan para pegiat ekonomi “kecolongan” memprioritaskan permasalahan-permasalahan ekonomi kecil, yang kemudian terakumulasi menjadi sebuah permasalahan besar.

Akhir kata, kita tentu berharap ke depannya pemerintah dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi ini, karena pada akhirnya “buah” dari politik, entah itu baik atau buruk, akan selalu dikembalikan pada masyarakat. (D74)

PinterPolitik.com

Cuy, kayaknya nggak ada habisnya deh kisah menarik seputar Menteri Pertanian (Mentan) kita, Syahrul Yasin Limpo. Selain tarik ulur dalam masalah food estate di Kalimantan, ada lagi nih yang bikin kita tersenyum geli.

Kasak-kusuk terbaru nih, Pak Mentan mengaku di-bully habis-habisan oleh warganet setelah mengampanyekan keampuhan kalung eucalyptus sebagai obat mujarab penangkal virus Covid-19.

Dalam diskusi daring yang diikutinya, Pak Menteri terang-terangan bilang begini, cuy “Aku di-bully habis, padahal orang pakai yang dari Jepang (dan) dari Korea.”

Padahal nih, sebenarnya nggak salah kan kalau memang Pak Mentan percaya akan keampuhan kalung itu. Secara nih,watak orang Indonesia lumrah kalau percaya dengan ‘yang begitu-begitu’.

Lagian kalung yang dipakai Pak Mentan terbukti secara klinis punya kekuatan. Menurutnya nih, jika dipakai selama 15 menit, eucalyptus ini bisa membunuh 42 persen virus Covid-19.

Bayangin saja kalau dipakai 30 menit, sudah 80 persen virus yang berhasil dibunuh kan, cuy. Itu apabila satu orang saja yang memakainya. Lha, kalau 100 orang atau lebih? Bisa-bisa virus Covid-19 takut mau nongol lagi.

Masih mending kan kalau dibanding zaman dulu. Saat era nenek moyang kita, tanpa uji klinis pun (soalnya dulu nggakada laboratorium sih hehe) asal terbukti secara magis, barang apa saja akan diistimewakan.

View this post on Instagram

Kontroversi "kalung ajaib" antivirus Corona Kementan #kalungeucalyptus #kalungajaib #kalungantiviruscorona #kementan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 6, 2020 at 5:30am PDT

Jadi, sampai sini kita harus sepakat nih bahwa sikap Pak Mentan demikian bukanlah suatu keanehan ya, gengs. Hanya saja Pak Mentan tampaknya perlu memoles produk tersebut secara elegan biar banyak peminatnya.

Soalnya, mimin yakin nih di Indonesia tentu bukan Pak Mentan saja kok yang percaya keampuhan kalung itu. Bahkan,artis papan atas pun menggunakannya, seperti Yuni Shara, dan artis lainnya.

Hanya saja, beda orang kan beda kesukaan. Jangan-jangan oleh beberapa orang, energi yang dihasilkan dari bahan eucalyptus itu tidak senada dengan kemasan berbentuk kalung.

Bisa saja mereka tertarik dengan keampuhannya tapi tidak dengan kemasannya karena mirip kalung kartu identitas (ID card). Seharusnya, Pak Mentan sedikit paham logika penjualan ini. Di samping kalung, Pak Mentan juga punya produk berbentuk roll on. Wah, nanti malah dikira produk deodorant lho. Kan repot nantinya.

Menurut mimin sih, kalau memang Pak Mentan yakin dengan keampuhan eucalyptus, sehingga perlu memproduksi lebih banyak untuk disebarkan ke masyarakat, ya nggakpapa sih. Namun, perlu diingat, karena segmentasi pasar nihfluktuatif, jadi harus lebih peka supaya mudah diterima.

Gandeng aja tuh pakar industri kreatif buat mendesain bentuk kemasannya, apakah bentuk gelang, atau inhaler, dan jenis lainnya. Bahkan, kalau perlu, minta para artis seperti Yuni Shara yang karismatik itu buat nge-endorse. Bisa laku keras deh.

Soal bully, nggak usah didengarkan, Pak. Ingat kisahnya Harry Potter yang di-bully tapi dengan kekuatan magisnya mampu menyumpal mulut lawan-lawannya. Semangat, Pak Mentan. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dunia peran memang selalu menghadirkan ke-uwu-an demi ke-uwu-an ya, cuy. Nah, dari sekian banyak seni peran, baik film maupun teater yang mimin tahu, ada satu yang kayaknya cocok buat menggambarkan mengapa pangan menjadi satu dari sekian banyak sektor yang pengelolaannya tidak lepas dari tetek bengek politik.

Adalah film berjudul Bakoel Kosong yang digarap oleh Center For Indonesian Policy Studies (CIPS) membuat miminsadar kalau soal beras bukan sekadar tuai, garap, panen, jual, dan beli. Lebih dari itu, beras turut serta membawa ambisi, cinta, perhatian, pengorbanan, kekecewaan, serta belas kasih.

Coba saja resapi kalimat yang tertempel di cover film dokumenter ini, “Beras semakin langka. Empat pihak berebut keuntungan. Seorang ibu berduka.” Gimana, cuy? Benar kata mimin kan kalau beras ini kompleks. Dan, menurut mimin, kalau dikontekskan dengan kehidupan, nggak hanya beras saja, melainkan semua pangan juga.

Walhasil, film itu membawa penonton pada ruang politik pengelolaan pangan yang semakin liar. Ngeri dan sedih. Silakan ditonton sendiri. Hehe.

Nah, kalau di film ada Bakoel Kosong, maka di negara kita ada drama juga berjudul food estate. Setelah beberapa kali tarik ulur tentang siapa leading sector dalam pengelolaan proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan itu, akhirnya mulai ada titik terang nih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan justru memilih Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk menjadi komandan pengurusan proyek pangan tersebut. Penunjukan ini memang aneh – mengingat masih ada sosok Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mimin pikir ruang kerjanya pas gitu lhodengan babagan pangan.

View this post on Instagram

Duh mesranya #jokowi #prabowo #foodestate #kemesraanjokowiprabowo #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 10, 2020 at 1:54am PDT

Usut punya usut, ternyata Pak Jokowi punya alasan tersendiri dalam penunjukan Pak Prabowo, cuy, yakni sedari dulu ketahanan mencakup pangan juga, bukan hanya alutsista (alat utama sistem senjata).

Ah, tapi masak sih alasannya se-normatif itu? Kalau cuma normatif, kenapa kok nggak dari dulu saja Menhan suruh jagain lumbung pangan kecil-kecilan – nggak harus menjelang proyek food-estate. Apa jangan-jangan Pak Jokowi lumayan nggak percaya ya sama Mentan apabila dikasih tanggung jawab besar? Upps.

Ya, mimin ambil positifnya aja sih, cuy. Berkat keputusan Pak Jokowi tersebut, Mentan akhir-akhir ini jadi lebih tegas dalam bekerja. Bahkan doi nggak segan-segan membentak bawahannya yang kerjanya kurang total dan cenderung cari muka.

Apa yang mengharukan dalam aksi Mentan yang ditujukan kepada anak buahnya itu adalah kalimat Mentan berikut, “Saya mau jajaran saya, kau yang rencanakan, kau yang tanggung jawab, kau yang mengambil ini. Enggak usah cari muka di depan saya, enggak perlu. Karena itu, ketersediaan pangan menjadi satu hal yang sama. Kita punya feel yang sama, kita punya cita-cita yang sama, ini harus tercapai.”

Biuh, kerasa nada tidak ikhlas gitu nggak sih, cuy? Hmm, apa Pak SYL lagi bad mood ya gara-gara pilihan presiden tidak jatuh pada beliau? Ya, mungkin, Pak SYL yang tahu perasaan beliau sebenarnya bagaimana.

Terlepas dari itu, kasihan lho bawahannya, bisa kecewa dan merana kena marah dari Bapak. Lagian ini kan soal politis, jadi urusannya ‘elite with elite‘ bukan elite dengan bawahan. Begitu. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wih, cuy, ternyata dunia politik tidak jauh beda dengan dunia bermain peran – seperti sinetron – ya. Kalau dalam sinetron ada kisah tentang seorang suami yang memiliki banyak istri, dan masing-masing istri berlomba memanis-maniskan sikap di depan suami, maka dalam dunia politik hal begitu banyak sekali. Gimmick seperti itu biasanya bertambah hyper manakala para politisi tengah butuh perhatian.

Sama halnya dengan menteri, para menteri juga termasuk orang yang butuh perhatian dan sangat takut kalau sampai posisi yang dimiliki hilang begitu saja. Makanya, supaya selamat dan kembali disayang-sayang oleh presiden, mereka berlomba agar tampak manis dan terkesan serius mengurus rumah tangga.

Ya, begitulah, jangan heran deh. Justru yang patut diherankan adalah kalau gimmick tersebut malah melahirkan permusuhan. Meski benar akan mendapat perhatian, tapi kalau negatif kan sama aja boong, cuy.

Hal itu kalau diterjemahkan dalam politik Istana sekarang ya cocok buat menganalisis dua kementerian yang saling rebutan klaim atas pengadaan food estate (lumbung pangan nasional) yang menjadi salah satu proyek besar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Katanya sih, tujuannya agar dapat mengatasi ancaman krisis pangan.

Dua menteri yang sedang tarik menarik pengaruh terkait pangan tersebut adalah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

View this post on Instagram

Tangani krisis pangan, Presiden tunjuk Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono #presidenjokowi #jokowi #prabowosubianto #erickthohir #basukihadimuljono #krisispangan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 24, 2020 at 10:00pm PDT

Kalau yang pertama, wajarlah apabila menegaskan posisi dirinya sebagai pemimpin leading sector dari food estate. Tapi, kenapa ya presiden melibatkan Pak Menhan?

Nah, usut punya usut, seperti kata Dahnil Anzar – Juru Bicara Menhan – ternyata Menhan dilibatkan dalam proyek ini adalah sebab food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI.

Bahkan, Dahnil menyebut secara tegas, bahwa Kemenhan lah yang diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector.

Wah wah wah, kok saling klaim begini, ya? Mimin malah mencium bau tak sedap deh di balik ini semua. Apa mungkin Mentan kini tengah mencari perhatian publik setelah mendengar isu reshuffle, cuy?

Soalnya Mentan kan sekian lama nggak terdengar nih, tiba-tiba bersemangat sekali muncul ke publik – mulai dari saat pakai kalung antivirus Corona dalam suatu rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terus penegasan akan undur diri apabila tidak mencapai misi kabinet, hingga, yang terakhir, show up siap klaim atas proyek food estate.

Kalau dalam sinetron nih ibarat aktor yang mulai redup terus nyari sensasi supaya dilirik sutradara lagi. Bukan apa-apa sih sebenarnya, tapi kok ya aneh-aneh aja nih Pak Mentan. Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sahabat setia pembaca PinterPolitik.com pasti sudah tahu dong terkait program terbaru yang akan dikeluarkan Kementerian Petanian (Kementan). Kalau ada yang belum tahu, parah sih sebenarnya, soalnya ini lagi trending banget baik di kalangan pejabat publik hingga masyarakat biasa seperti kita-kita ini.

Tapi, kalau memang ada yang belum tahu, mimin kasih tahu deh biar gak kudet–kudet banget. Upsss, bercanda. Hehehe.

Nah, semua pihak kan sedang berupaya untuk memunculkan antivirus atau vaksin untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Nah, tidak luput juga Indonesia, cuy, yang ingin berkontribusi dalam hal ini.

Kementan misalnya mengklaim bahwa pihaknya telah menemukan salah satu bahan yang dapat menangkal Covid-19. Bahkan, mereka berencana meluncurkan inovasi antivirus berbasis eucalyptus ini bulan depan, yang nantinya akan berbentuk kalung. Antivirus ini diklaim ampuh membunuh virus Covid-19, cuy.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan membeberkan sejumlah keunggulan antivirus berbahan tanaman eucalyptus ini. Banyak banget deh menurut mereka.

Kabarnya sih, eucalyptus ini mempunyai manfaat banyak banget, seperti melegakan saluran pernapasan, menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut.

View this post on Instagram

Menteri KKP ijinkan ekspor benih lobster, tuai polemik #menterikkp #benihlobster #eksporbenihlobster #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 6, 2020 at 1:26am PDT

Tapi, kalau mengklaim ini efektif untuk tangani Covid-19, kok kesannya terburu-buru banget ya, cuy? Soalnya, Mentan bilang bahwa 15 menit menggunakan kalung ini, bisa membunuh 42% virus Corona, sementara jika pakai kalung ini 30 menit, bisa membunuh 80% virus corona, cuy.

Wah, kalau dipakai seharian penuh, widih, bisa kebal nih paling dari si kecil Corona. Masyarakat Indonesia aman terkendali. Hehehe.

Ini saja, belum-belum sudah banyak yang memberikan statement dan kritik. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Arie Fahrial Syam misalnya menilai itu bukan obat Covid-19. Selain itu, ini terkesan terburu-buru banget.

Bahkan Aggota BPK Achsanul Qosasi mempertanyakan kebenaran khasiat untuk membasmi Covid-19. Sampai-sampai nih, doi menanyakan apakah ini obat apa jimat.

Waduh, repot kan kalau sudah seperti ini. Ah, mimin jadi ingat pas ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nih – sampai banyak teman yang bawa jimat. Bagi teman-teman yang mau tes Seleksi Kompetansi Bidang (SKB) CPNS besok, bisa nih bawa kalung ini. Anggap saja jimat. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang tahu samurai nggak? Pasti tahulah minimal dari gambar atau film Inuyasha. Nah, samurai di Jepang memiliki dua senjata. Di antaranya adalah senjata panjang bernama katana dan senjata yang lebih pendek bernama tanto.

Perbedaannya bukan hanya ukuran, tapi juga fungsi. Kalau katana dipakai buat menuntaskan misi, maka tanto hanya dipakai apabila pendekar samurai gagal dalam misi tersebut untuk seppuku atau bunuh diri.

Tradisi ini berjalan beradab-abad lamanya untuk mengingatkan para samurai supaya jangan sampai gagal. Mereka yang gagal pasti menanggung malu yang teramat dalam. Dan, pilihannya cuma dua: dipenjara atau mati di tangan sendiri. Karena mungkin budaya malunya tinggi, rata-rata penggunaan tanto adalah pilihan utama.

Ngeri sih, cuy, tapi harus mimin akui kalau ternyata budaya malu tersebut menginspirasi Jepang sampai berjaya seperti sekarang ini. Ya, meski sudah tidak pakai cara bunuh diri, tetap saja hampir semua pejabat Jepang memiliki rasa malu yang sama tebalnya kok.

Sebagai ganti dari seppuku, para pejabat yang menganggap dirinya gagal tidak sungkan-sungkan untuk mengundurkan diri dari kursi empuknya. Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yuko Obuchi, misalnya, mundur hanya sebab terbukti menggunakan anggaran negara untuk mentraktir beberapa relawan.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Yaelah, malah mimin yang jadi malu kalau bahas pejabat kita nih. Bagaimana tidak? Hampir mereka biasa aja kok kalau terbukti gagal menjalankan tugas.

View this post on Instagram

Tangani krisis pangan, Presiden tunjuk Prabowo Subianto, Erick Thohir dan Basuki Hadimuljono #presidenjokowi #jokowi #prabowosubianto #erickthohir #basukihadimuljono #krisispangan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 24, 2020 at 10:00pm PDT

Alih-alih meminta maaf atau apa kek, eh justru malah membangun opini seakan yang salah ‘si itu’ atau yang keliru ‘si ini’. Jadi, bukan budaya malu yang terbit, melainkan budaya menyalahkan orang lain dan membela diri.

Namun, meski begitu, cuy, kayaknya bakal ada sejarah baru tercipta deh, di mana salah satu menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengundurkan diri apabila tidak mencapai target kerja. Adalah Menteri Pertanian kita, Pak Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang bilang, “Makan rakyat nggak boleh tergerus sedikit pun, dan itu kami jamin. Kalau tidak, mundurkan saya dari Menteri Pertanian.”

Idih, keren banget Pak Syahrul. Sebenarnya kalau dilihat dari soal ‘undur diri’ sudah ada sih beberapa menteri di era sebelumnya, tetapi mereka mundur bukan sebab gagal menjalankan tugas melainkan karena kepentingan lain atautersandung kasus – mulai dari Khofifah Indar Parawansa yang akhirnya menjadi Gubernur Jawa Timur (Jatim) sampai Idrus Marham yang mundur sebab sedang fokus ngelarin kasusnya.

Nah, mimin jadi salut sama Pak Syahrul bukan pada soal mundur saja, tetapi ada hal yang menjadi target tugas. Tapi,sebentar. Dalam perkataan Pak Syahrul sewaktu rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI ada kalimat “Maafkan saya, ini baru saya ungkapkan,” nih, cuy.

Mimin mulai bertanya-tanya: kok baru sekarang dia bilangnya? Apakah ini murni naluri sebagai pengabdi negara atau ada faktor lain ya? Bahkan, pikiran nakal mimin sampai mengaitkan statement Pak Syahrul dengan pembangunan food estate di Kalimantan Tengah, di mana dalam skema pembangunannya, Pak Jokowi justru hanya mengajak Menteri Pertahanan(Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Jadi, Pak Mentan ini nggak diajak gitu lho, cuy, padahal dia kan yang ngurus soal pertanian termasuk pangan. Wah, ada apa nih?

Sayang sekali lho kalau Mentan tidak dilibatkan dalam skema Presiden Jokowi tersebut. Tapi, terlepas dari itu semua, pokoknya mimin salut kalau sampai Pak Syahrul komitmen dengan kalimatnya, jangan kayak para pendahulu ya. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menghebohkan jagat hiburan, ehhh pertanian, karena ehhh karena ia ‘memaksa’ petani bekerja 24 jam dalam sehari, tanpa istirahat, tanpa leha-leha dan gak boleh leyeh- leyeh. Ehmm, kayak kerja rodi di zaman penjajahan aja, weleeh weleeeh.

Kalau petani kerja nonstop begitu supaya apa sih, ehmmm, supaya Menteri Pertanian bisa leyeh-leyeh, dengan tenang ya? Hadeuuhh.

Lebih ekstrimnya lagi, Menteri Pertanian yang canggih ini menyarankan para petani untuk tidur di sawah dan di eskavator, biar apa? Biar nuansa sengsaranya dapet ya? Heuuuhhh.

Lalu, Menteri Pertaniannya tidur dimana? Hadeuuh, di tempat singgasana yang nyaman dan mewah lah, masa Menteri tidur di eskvator, yang bener aja, weleeeh weleeeeh.

Usut punya usut, pemaksaan Menteri Pertanian kepada para petani ini untuk mengejar produksi pangan mencapai Rp 14 triliun di tahun ini, dan Rp 30 triliun di tahun depan.

Weeeiiitss, tapi kalo petani udah capek-capek ningkatin produksi pangan, lalu muncul Mendag si juragan impor itu malah impor komoditas pangan, gimana? Sia-sia dong, heleeeehhh.

Nihhh, babang kasih tau nih, yang bikin target itu kan Pemerintah, menterinya, kenapa yang dibebani malah petaninya? Petani jadi gak tidur dong, nonstop kerja mulu.

Mau jadi apa coba dunia pertanian kita kalau kebijakan Mentan begini, main teken, teken aja, diteken balik mau gak? Ehm, gak usah deh, kan mungkin bentar lagi juga dicopot, heleeeehhhh.

Apalagi seharian petani harus di sawah melulu, tapi curiga nih, kenapa petani disuruh di sawah sehari semalem? Ehmmm, coba deh kalo masih inget, dulu Menteri Pertanian nyuruh masyarakat gak usah makan daging, diganti aja sama makan keong sawah alias tutut.

Nah cocok begitu kayanya, cocoklogi yang pas. Mungkin sambil menyelam minum air, Mentan maksa petani kerja 24 jam di sawah buat ningkatin produktivitas pangan, tapi di sisi lain Mentan sukses menggeser posisi petani jadi ‘tukang keong’, weleeeh weleeeehh.

Kalau begitu nama Kementeriannya ditambah aja jadi Kementerian Pertanian dan Perkeongan, heleeehh, cocok kan kalau begitu? Hadeuuuhhh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i bawah Pemerintahan Joko Widodo yang mengklaim akan meraih swasembada pangan. Tapi rasanya itu hanya bentuk klaim saja. Buktinya, kemandirian itu tak terbukti.

Akhir Januari 2018, pemerintah akan mengimpor 500 ribu ton beras yang nilainya lebih kurang Rp 4,5 triliun. Weleeeeh weleeeh.

Gaungnya sih kenceng mau swasembada, eh ujung-ujungnya ternyata Indonesia belum siap untuk itu. Jangan kenceng-kenceng makanya kalau ternyata tak realistis.

Hufffttt, dasar pemberi harapan palsu, weleeeeh weleeeeh.

Yang lebih lucunya sih, Menteri Pertanian mengklaim persediaan beras masih cukup, eh tiba-tiba Menteri Perdagangan bilang sudah tak memadai.

Ditambah lagi dengan adanya kepanikan Kabinet akibat harga beras yang melonjak. Ettt, santai sedikit kali ah, wkwkwk.

Tapi, sudah memahami kelucuan itu, Pemerintah Pusat itu justru mengeluarkan kebijakan yang aneh dan susah masuk nalar.

Ganjar Telepon Menteri Pertanian Tegaskan Jateng masih Swasembada Beras #jateng #swasembada #ganjar https://t.co/cwiByTrEIF lewat @tribunjateng

— tribunjateng.com (@tribunjateng) January 16, 2018

Weleeeeh weleeeh kebijakan impor ya? Kebijakan impor beras yang jumlahnya fantastis itu kan munculnya tiba – tiba. Ga ada angin, ga ada ujan. Hmmmm. Masih ngotot swasembada ga nih Pemerintah Pusat? Weleeeeh weleeeeh. Ngacaaaaa?

Kalau mau cari sensasi ga usah melawak pakai isu pangan, karena pangan terlalu penting bagi hajat hidup orang banyak. Kalau masih mau jadi Menteri tak usah becanda begitu kali ah, gggrrrrr.

Mungkin para Menteri terkait yang bertanggungjawab persoalan swasembada pangan itu harus diajari oleh Ganjar Pranowo. Bukan karena Ganjar satu partai dengan Presiden Jokowi ya.

Tapi Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah sukses mengimplementasikan swasembada, walau pemerintah pusat sedang sok sibuk untuk impor beras. Weleeeeh weleeeh.

Berkenankah para Menteri itu diajari oleh Ganjar Pranowo? Gengsi kali ya? Wadeeezzzziiiigggg.

Makanya Pemerintah Pusat prioritaskan dulu strateginya dengan orang yang kompeten di bidang ketahanan pangan. Kode aja nih, kalau mau swasembada itu pilih Menterinya yang kompeten dan cakap.

Jadi biar Menterinya itu ga salah definisi. Kan kalau sekarang kayaknya Menterinya salah mendefinisikan deh. Masa swasembada itu didefinisikan impor? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]rogram swasembada pangan sudah menggema sejak  Jokowi – JK meraih kemenangan di Pilpres 2014. Bahkan, program ini juga katanya digadang-gadang bisa meningkatkan ketahanan pangan.

Tapi kayanya harapan itu akan pupus. Lah kenapa emang? Ya kondisinya aja sekarang berbanding terbalik.

Pemerintah berperan jadi si pemberi harapan, tapi Pemerintah juga yang menghapuskan harapan itu, weleeeeh weleeeeh.

Awalnya sih katanya yakin bisa swasembada pangan lagi, sampai sekaliber Menteri Pertanian yakin tak akan ada lagi impor beras sampai April 2018 nanti.

Weleeeh weleeeeh, apalah daya tangan tak sampai. Akhir Januari 2018 ini, Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton alias 500 juta kilogram yang dipasok dari Thailand dan Vietnam.

Etttt sebentar deh, kok ada yang aneh dan menggelitik gitu ya? Apa ya kira – kira? Weleeeeh weleeeeh. Kok Pemerintah mau impor beras sih, apalagi jumlahnya 500 ribu ton. Ah ga salah tuh sebanyak itu?

Ya kalau misalnya harga perkilogramnya itu Rp 9.000 dan impornya 500 ribu ton beras, itu nilainya sudah mencapai RP 4,5 triliun lho. Weleeeeh weleeeeh.

Kalau gitu sih, bener banget kalau Pemerintah cuma cuap-cuap mengklaim kesuksesan mengelola swasembada pangan. Faktanya? Suka manis di awal dan pahit di akhir, weleeeh weleeeeh.

Pemerintah juga sepertinya tak siap dengan swasembada pangan yang digaungkannya sejak awal. Dan alangkah lucunya negeri ini, para pembantu Presiden kalang kabut mencari penyebab kenaikan harga beras. Hadeuuuhhhh.

Et gimana ini ya? Makanya Presiden itu jangan cuma akomodir Menteri ‘titipan’ partai aja, ups keceplosan, weleeeeh weleeeh.

Wedeeewww, kan mereka masih bingung kenapa harga bisa naik, lah kok tiba-tiba pengen impor beras sih. Sehat?

Apalagi jumlah impornya bikin geleng-geleng, weleeeh weleeeh. Terus langkah impor emang bisa jadi solusi untuk nurunin harga seketika?

Apa kabar para petani yang memasuki panen raya? Hmmm, dipikirkan ga ya?

Apakah ini model dari malpraktik kebijakan? Entahlah. Kalau dari segi putusan kebijakan aja salah, ah sudahlah, weleeeh weleeeh.

Katanya punya Satgas Pangan, nah itu dong dimaksimalkan tugasnya. Kalau urusannya jadi begini kemana coba Satgasnya? Kemana hayoooo? Masa mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Weleeeeh weleeeh. (Z19)