PinterPolitik.com

Taruhan. Kata yang satu ini identik dengan judi. Kalau kata Bang Haji Rhoma Irama: “Judi (judi), menjanjikan kemenangan. Judi (judi), menjanjikan kekayaan”. Well, setidaknya lagu-lagunya Bang Haji emang memberikan nasehat tertentu untuk dicamkan oleh masyarakat.

Nah, konteks taruhan itu ternyata nggak hanya berhubungan dengan perjudian saja, tetapi juga berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik. Yess, soalnya kebijakan publik tertentu butuh perhitungan untung rugi atau positif negatif dan kadang-kadang membuat para pemangku kebijakannya memutar otak lebih untuk melihat mana langkah yang terbaik yang harus diambil.

Baca Juga: Nasdem Lebih Cocok Dengan Ridwan Kamil

Setidaknya, konteks pertaruhan ini terjadi dalam persoalan mudik Lebaran tahun 2021 ini. Pasalnya, pemerintah telah memastikan tidak ada larangan bagi masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.

Ini disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Meski tak ada larangan, Kemenhub akan tetap melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Kemenhub juga mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan angkutan Lebaran, yang antara lain berisi sosialisasi protokol kesehatan, jaminan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, rekayasa lalu lintas, dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga dipastikan akan membuka kembali pariwisata di beberapa daerah, salah satunya di Bali.

Nah, dua kebijakan ini kemudian mendapatkan sorotan. Soalnya, jika berkaca pada pengalaman, setiap selesai libur panjang, angka orang yang positif Covid-19 cenderung mengalami peningkatan. Bahkan, Presiden Jokowi pernah bilang peningkatan kasusnya sampai 40 persen di akhir tahun 2020 lalu loh.

Ya iyalah, arus mudik emang bikin risiko penyebaran virus makin besar. Apalagi, jika orang-orang pada pulang ke kampung yang nota bene fasilitas kesehatannya kurang memadai. Ada risiko besar efek yang ditimbulkan justru berbahaya jika penyakit ditransmisikan ke warga di pedesaan.

Emang sih, saat ini telah ada vaksin dan pemerintah tampaknya percaya diri bahwa ini akan banyak membantu. Tapi, tetap aja kebijakan ini berisiko besar. Ibaratnya kayak Naruto di episode 55 serial Boruto, di mana ia bertaruh dengan Kurama alias Rubah Ekor Sembilan yang ada di tubuhnya untuk menggunakan jutsu Baryon melawan musuh mereka.

Sayangnya, jutsu itu malah bikin Kurama mati. Duh, syeddihhh. Semoga kisah larangan mudik ini nggak sad ending juga ya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, munculnya terjangan Covid-19 ke Indonesia sejak awal tahun lalu hingga sekarang pasti membuat kalian gamang dan serba salah ya, gengs. Ya, gimana lagi? Kalau kita keluar rumah, nanti bisa terpapar virus Corona. Namun, kalau nggak keluar, nggak bisa makan karena nggak bisa cari pundi-pundi cuan untuk bertahan hidup. Hehehe.

Ternyata, kegalauan itu tidak hanya menerjang kita sebagai warga negara loh, tetapi juga negara. Hal ini terlihat banget, cuy. Pasalnya, baru saja Selasa lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas (ratas) dengan jajarannya dan membahas tentang persiapan langkah antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur panjang dalam sepekan ini.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar peningkatan laju penularan Covid-19 tidak terjadi setelah masa libur. Bahkan Pak Presiden sampai bilang bahwa Indonesia pernah memiliki rekam jejak buruk soal kenaikan kasus yang lumayan tinggi kala momen libur panjang seperti ini.

Eh, nggak disikapi dengan pengetatan aturan perjalanan, ladalah, baru saja Kementerian Perhubungan malah mengeluarkan kebijakan pemberian stimulus penerbangan sebesar Rp 215 miliar. Nah, dari total stimulus tersebut, sekitar Rp 175 miliar di antaranya ditujukan untuk pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau yang sering dikenal sebagai passenger service charge (PSC), gengs.

Walhasil, ya tiket pesawat harganya pasti lebih murah dibandingkan harga pada hari biasa, cuy. Weleh-weleh.

Dan yang bikin lebih melongo nih, stimulus ini akan berlaku hingga 31 Desember yang notabene itu akhir tahun dan pasti bakal ada kenaikan wisatawan. Terlebih, itu ada momen libur panjang banget ya, sob, karena memang untuk pengganti hari libur lebaran kemarin.

Kita paham kok sebenarnya apa yang dirasakan negara tetapi mbok ya untuk keamanan negara jangan menggunakan double standard begitu. Dalam waktu bersamaan, tetap ingin agar kesehatan dan ekonomi seimbang. Ya, tentu itu akan susah tercapai – terlebih saat ini bukan kondisi normal seperti biasanya.

Soalnya, kalau mendadak memberikan stimulus, sedangkan Presiden Jokowi menghimbau agar menekan laju penularan Covid-19, jadinya terkesan tidak selaras dengan keinginan penekanan Covid-19.

Ini mirip dengan dunia supporter. Melarang away days apalagi naik truk tapi kendaraan gak dipantau bahkan penyewaan truk dibuat lebih murah dibanding dengan hari-hari biasanya. Namanya wisatawan itu layaknya supporter. Kalau sudah berhasrat, beh, susah untuk dihalangi – apalagi ada celah yang menguntungkan. Upss. (F46)

PinterPolitik.com

Hey, gengs, bagaimana perasaan kalian nih setelah Pembatasan Sementara Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi mulai berlaku? Pasti merasa lebih lega dong, ya. Bukan hanya kita kok, di negara lain juga sama. Coba tuh lihat Italia. Bulan Mei kemarin, pemerintah setempat sudah memutuskan untuk mengakhiri lockdown.

Sontak saja, giranglah para warganya. Mereka langsung membuka pintu rumahnya, keluar menyapa para kerabat dan teman, serta tidak lupa menyasar ruang-ruang publik yang lama tidak disapa. Kalau sudah begitu, pasti yang diuntungkan adalah penjual gelato – makanan favorit di Italia. Hampir semua toko gelato penuh pembeli.

Pertanyaannya, apa pemerintah Italia nggak khawatir ya? Mimin pikir khawatir pasti ada, tetapi melihat angka penurunan yang relatif landai, barangkali sudah cukup jadi dasar pemerintah memberi kebebasan.

Ya, meski juga pemerintah Italia punya alasan ekonomi tentunya. Dari Italia, mimin sih belajar satu hal bahwa pertimbangan kesehatan harus terjamin dulu, barulah ekonomi bisa dibuka kembali. Memang keren ya warga dan pemerintah di sana – tidak gegabah.

Terus, bagaimana dengan Indonesia? Di negara yang masih tercatat sebanyak 30 ribu lebih jumlah kasus terpapar Covid-19 ini, pemerintah secara nekat memberlakukan PSBB Transisi. Kalau lihat kenaikan pasien yang positif per hari, kayaknya mimin nggak yakin kalau pembukaan tersebut kasusnya seperti di Italia.

Terkait dengan pelonggaran, pemerintah lewat Gugus Tugas Covid-19 sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2020 yang berisi perubahan aturan perjalanan baik dalam maupun luar negeri. Misal nih, soal tes kesehatan bagi pelancong dalam negeri yang tidak harus pakai polymerase chain reaction (PCR), melainkan rapid test doang.

View this post on Instagram

Pakar politik sebut Presiden perlu merombak kabinet #jokowi #jokowidodo #kabinetjokowi #buzzer #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 9, 2020 at 7:33pm PDT

Pokoknya, longgar sudah aturan sosialnya. Menanggapi ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebagai menteri yang ditunggu-tunggu kemunculannya pun langsung mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020.

Isi Permenhub terbaru ini lebih longgar lagi. Contoh saja nih, kalau Permenhub kemarin kan penumpang transportasi maksimal 50%, nah, di Permenhub yang baru diubah menjadi 70%.  Dan lagi, syarat administrasi buat jalan-jalan cukup KTP dan surat kesehatan (hasil tes PCR, rapid test, atau surat keterangan bebas influenza) bagi yang di dalam negeri. Wah, akhirnya ekonomi di sektor transportasi sudah bisa berjalan lagi, nih. Hehe.

Tapi, sebentar, kalau dibandingkan dengan tren harian yang naik terus, apa nggak takut nih kalau ternyata pelonggaran bisa berubah menjadi penyebaran? Ya, mimin cuma jaga-jaga aja sih – kagak punya maksud menentang keputusan.

Mimin mah apa atuh? Hanya warga biasa yang kaget saat membaca berita kemarin yang berisi kabar dua penumpang pesawat terkena positif Covid-19 sesampainya di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Duh, dilema jadinya.

Kita semua pasti paham lah ya kalau efek PSBB ini benar-benar bikin dompet kita menangis tersedu-sedu, termasuk juga kas negara sih. Tapi, coba dipikir, misal semua kebijakan terbaru di atas ini sudah berjalan dan akhirnya membuat kas negara segar lagi, tetapi ternyata angka pasien Covid-19 semakin bertambah.

Bagaimana? Ya sama aja. Uangnya sih bertambah tapi habis lagi buat ngurus pasien. Apa gak takut nanti akan lebih besar pasak daripada tiang? Atau, gak takut nanti bakal disemprot Pak Moeldoko lagi? Sudah ah, mimin terima saja dengan tetap bermasker dan bergembira dengan hubungan LDR ini. Hiks. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Barang kali Kahlil Gibran benar saat menulis, “Aku bertahan dari penjara, dahaga, dan rasa lapar yang melukai tubuhku demi kebenaran.” Namun, catat karena itu hanya berlaku ‘demi’ kebenaran.

Lha, kalau kebenaran saja masih abu-abu, apa benar orang yang lapar mau menahan guncangan perutnya. Lagian di belakang orang lapar itu berdiri banyak kepala, terutama anak-anaknya.

Secara sederhana, mana yang merupakan kebenaran: menafkahi keluarga atau menuruti kata pemerintah? Bingung jawab deh loe. Kalau mimin sih, semuanya itu kebenaran tapi yang benar (dan bijak sebab menyesuaikan kondisi) ya menafkahi keluarga lah.

Yang benar saja mau menaati aturan tapi ujungnya anak dan istri kelaparan. Dan, di pundak para driver ojek online (ojol) inilah kondisi membingungkan itu dipikul.

Kalian tahu kan kalau sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 440-830 Tahun 2020. Kepmendagri itu awalnya menyentil lingkup operasi ojol dan ojek pangkalan (opang) dengan kalimat, “Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan.”

Sontak saja, driver ojol geram bukan kepalang, sampai mengancam akan mengeruduk Istana kalau sampai aturan itu diterapkan. Jangankan driver ojol, lha wong mimin saja juga kaget.

Pasalnya kita tahu kalau driver ojol ini jumlahnya banyak. November lalu saja ada sekitar 4 juta. Kalau sampai ditangguhkan, tuh driver yang mungkin saat ini sudah mencapai angka 5 juta driver mau dapat penghasilan dari mana?

Kenapa sih sekarang ini pemerintah kebanyakan ngasih larangan tanpa memberi solusi? Misal, okelah kalau ditangguhkan, tapi coba dibuatkan dong usaha sampingan. Jika cuma melarang, pacar mimin sihkelihatannya lebih pintar, Pak. Upsss.

Untung saja Mendagri masih bijak. Langsung saja deh, setelah mendapat protes dari driver ojol, Kepmendagri tersebut langsung direvisi. “Protokol tersebut sifatnya berupa imbauan untuk kehati-hatian,” kata Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

View this post on Instagram

Sudah siap untuk normal baru? #newnormal #newnormal2020 #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 26, 2020 at 2:54am PDT

Oalah, ternyata protokolnya hanya imbauan, gengs. Tapi, kok gak dijelaskan dari awal, ya? Apa karena takut sama ancaman demonstrasi? Lagian, ngapain sih harus nunggu diancam demo dulu baru masyarakat dikasih penjelasan?

Kenapa kok gak dari awal membuat peraturan tuh dipertimbangkan secara matang sekaligus dimusyawarahkan dengan pihak terkait, biar gak bagai kerbau di-cucuk hidungnya. Bikin gemes saja pejabat-pejabat kita ini, ya, cuy.

Selain Kemendagri, seharusnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga pantas disemprot sama driver ojol nih. Pasalnya, Kemendagri juga menegaskan bahwa aturan tentang operasional ojol ada di bawah kewenangan Kemenhub.

Dan, jreng-jreng, ternyata pihak Kemenhub belum menyusun aturan sama sekali, gengs. Ya, pantas saja kalau pada bingung, mulai Kemendagri sampai masyarakatnya. Nah, ini kenapa sih soal aturan buat ojol kok gak di-bikin–bikin? Padahal, roda transportasi yang lain sudah selesai pengaturannya.

Please, Pak, jangan gantung nasib mereka. Serius, gak enak di-gantungin tuh. Apa jangan-jangan Menteri Budi Karya Sumadi takut kena semprot Pak Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lagi ya? Jadi, malah kedahuluan langkah sama Pak Tito?

Soalnya, kemarin-kemarin doi sempat kena semprot Pak Moeldoko setelah salah ngomong bahwa pebisnis boleh menggunakan layanan penerbangan. Padahal, wacana tersebut gak ada di dalam rapat kabinet. Upsss.

Ya sudah, karena sudah terlanjur kedahuluan sama Pak Tito terkait regulasi ojol dan opang, mending Pak Menteri Budi segera selesaikan masalah ini aja deh.

Kita semua tidak ingin ada kelompok masyarakat Indonesia yang berteriak seperti di Lebanon saat kelaparan akibat kebijakan gagap pemerintah dalam menangani Covid-19, “Ini lebih buruk dari perang. Kami belum pernah melihat hari-hari gelap seperti sebelumnya.”

Tidak, jangan sampai terjadi, deh. Ya, meski mimin gak tahu apakah bagi warga Indonesia, kondisi negara saat ini lebih buruk dari perang atau tidak (karena mimin gak pernah mengalami perang sih). Namun, satu hal yang pasti: urusan kebutuhan pokok semua manusia adalah sama, tidak peduli apa pun profesinya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pernah ingat SmackDown, gengs? Gimana tuh gayanya para pegulat kalau show up? Menakutkan kan?Apalagi, kalau yang muncul si tinggi The Undertaker. Ya, meski menurut kita menakutkan, tapi tidak bagi si lawan. Beberapa – seperti Brock Lesnar – menganggapnya B aja.

Memang, si The Undertaker ini menjengkelkan. Sempat lama gak manggung, tiba-tiba muncul kembali dengan tampilan peti mati. Apa ia cuma mencari sensasi atau justru latihan dan nyiapin strategi?

Kita tidak tahu jawaban pastinya gimana, cuy. Coba kita tanya ke Pak Budi Karya Sumadi yang sempat hilang kemudian muncul lagi sembari membawa rasa gemas seantero negeri. Jangan-jangan Pak Budi sedang di posisi atau meniru strategi The Undertaker. Apa pun itu, sekarang, Brock Lesnar harus muncul, dalam artian jangan sampai kita kaget ya, gengs — minimal supaya jantung dan hati tetap sehat dan tahan banting.

Ya, begitulah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi is back. Setelah sakit akibat kena Covid-19, kini doi sembuh total dan langsung menggebrak.

Gebrakan pertama, kerennya, langsung membidik bos besarnya sendiri yang sempat menyebut mudik dan pulang kampung adalah dua hal berbeda. Bahkan, Pak Budi bilang begini, cuy, “Mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun. Jangan membuat itu dikotomi. Jadi enggak ada perbedaan, berulang-ulang di sidang kabinet jangan pulang kampung, jangan mudik.”

Please ya, gengs, jangan berkomentar, ini urusan meja kerja kabinet. Ditonton aja kelanjutan debat linguistik ini – kalau berlanjut sih.

View this post on Instagram

Menteri Budi Karya sudah kembali bekerja, eh tapi ko membingungkan ya #kemenhub #kementrianperhubungan #budikarya #menteribudikaryasumadi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 6:22pm PDT

Jelas sudah, tidak boleh mudik (pulang kampung), gengs. Tapi kenapa nih kok soal transportasi dilonggarkan, ya?

Menanggapi hal ini, singkatnya, Pak Budi sih bilangnya sengaja dilonggarkan agar para pekerja yang bertugas untuk tujuan kedinasan, pelayanan publik, serta masyarakat yang memiliki kepentingan dan berkebutuhan khusus, dengan syarat sudah melewati protokol kesehatan yang berlaku, dapat melakukan aktivitas pengabdian dan sosial kembali. Jadi, bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama, aman deh, asal gak bawa keluarga saat pulang. Yakin nih gak ada tumpangan gelap? Uppss. Hehehe.

Nantinya kalau sudah pada pulang, dan mau jalan-jalan, bisa kok, asal dapat surat rekomendasi jalan. Dalam kondisi seperti ini, tentu para pebisnis sangat senang dong? So pasti, mahasiswa juga kok.

Soalnya juga bisa pulang, gengs, asal cerdas membaca celah. Caranya? Gampang. Pasalnya Pak Budi bilang begini, “Orang-orang berkebutuhan khusus, misalnya ada (jenguk) orang tua sakit atau anak nikah. Ini juga masih bisa pulang”. Wadadaww, enak banget nih, kalau pengen pulang bisa pakai alasan jenguk atau mantenan, kan?

Kalau begitu, sama aja boong. Benar gak sih, gengs? Rasa-rasanya larangan mudik kayak ada tapi tidak ada. Duh, jadi ingat lagu band lawas Utopia yang judulnya “Antara Ada dan Tiada”. Hehehe.

Kita lihat saja, seberapa efektifkah protokol kesehatan ini mencegah antusias kepulangan warga perantauan. Kalau kalian pernah nonton bola secara langsung di stadion pasti paham: sekali dikasih kuota tiket, mau dibatasi berapa pun, pendukung yang datang pasti banyak. Hmmm, menurut kalian, bobol gak kira-kira kebijakan ini? Let’s see itya, gaes. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mari kita mulai tulisan ini dengan pertanyaan. Tahu nggak kenapa kok Queen repot-repot bikin lagu berjudul “Bicycle Race” tentang kendaraan roda dua sepeda?

Jawabnya tentu bukan karena sepedanya, Mercury, atau Bryan bisa lihat cewek-cewek cantik lho ya meski ada lirik, “So, look out for those beauties. Oh, yeah.” Bukan pula biar mereka bisa sambil diskusi tentang ketuhanan, Lord dan Christ.

Jawabannya sudah pasti hanya Queen lah yang tahu cuy. Biarkan itu menjadi rahasia di antara mereka. Hehehe.

Tapi, sebagai penikmat musik, kita bisa menginterpretasikannya, kan? Nah, pada kesempatan ini, tafsiran paling tepat adalah betapa pentingnya kendaraan bagi kehidupan manusia. Itu saja, gak lebih.

Memang benar, tanpa kendaraan, praksis kehidupan negeri akan lumpuh. Maka, tidak kaget kalau Eyang B.J. Habibie dulu memiliki tekad menciptakan pesawat.

Kalau melihat perjalanan waktu selama ini, tekad agar Indonesia memiliki sistem transportasi yang asyik, santai, dan leha-leha semakin kuat ya cuy. Sayangnya, saat infrastrukturnya terbilang cukup oke, ternyata alam bilang “tahan sebentar, mohon bersabar, ini ujian.” Ya, begitulah kira-kira.

Kalau kita amati secara saksama, bisa dikatakan saat ini alam sedang unjuk kemampuan. Dan manusia tidak lebih hanya bisa mencipta rencana-rencana. Lanskap kehidupan tentang para PO Bus misalnya kini tengah berharap agar Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi izin operasi meski terdapar pandemi virus Corona (Covid-19).

Sampai-sampai, PO bus rasanya menjerit dan memohon, cuy. Permintaan mereka ini diwakili oleh salah satu Korlap Bus Pahala Kencana, Wahyudi. Kira-kira begini sih kalimatnya, “harapan kami sebagai pekerja, kita mohon izin kepada pemerintah bisa mengizinkan kami beroperasi kembali seperti kemarin dengan standar SOP yang ditentukan.”

View this post on Instagram

Benarkah Jakarta sudah lockdown? – #lockdown #psbbjakarta #dilarangmudik #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 24, 2020 at 1:32am PDT

Nah, standard operating procedure (SOP) yang dimaksud sama Pak Wahyudi ini merujuk pada saat masih diberlakukannya physical distancing, yaitu kapasitas penumpang tidak melebihi 50%. Alasan para PO Bus itu sederhana kok, yakni agar dapar nyambung kehidupan. Tidak ada alasan lainnya.

Jadi, pertama, kita jangan sampai bilang seperti ini, “Yaelah, mas-mas PO Bus, semua penduduk negeri juga pengenberoperasi dan bekerja lagi keleus,” atau bilang apa pun yang bermotif nyinyir.

Sebab, dalam kondisi seperti ini, saat aktivitas dibatasi, jangan lah pendapat orang turut dibatasi juga. Sudah tidak bisa mencari nafkah, masa bicara saja juga gak boleh? Hmmmm.

Pasalnya, kita juga kasihan sebenarnya sama kalian, tapi kan kita bukan menterinya. Hehehe.

Namun, kalau kita amati secara mendalam dan holistik nih, cuy, duet antara Kemenhub dan Kemenkes ini ternyata juga ada dampak positifnya loh, gengs, yaitu angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas jadi bisa ditekan karena kita juga harus sadar, cuy, bahwa salah satu penyumbang angka kematian yang tinggi di Indonesia tiap tahun yaitu kecelakaan lalu lintas. Bahkan, menurut data Kemenhub, setiap satu jam ada tiga nyawa melayang, cuy.

Sebenarnya, mimin juga tidak menyangka ya, gengs, bahwa ternyata hanya duet Kemenhub dan Kemenkes yang mampu menghentikan ajang balapan bus di jalanan. Soalnya, memang selama ini kan tidak ada yang mampu menghentikan si “raja jalanan” ini, cuy. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pengujung tahun 2019 ini memang momen yang tepat nih buat jalan-jalan dan liburan. Selain ada liburan hari raya Natal, Tahun Baru 2020 juga jadi waktu yang pas kayaknya buat berpelesir ke luar kota.

Oh iya, denger-denger nih, harga tiket pesawat bakal ada potongan lho. Kalau kata imbauan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, diskon tiket pesawat ini bisa sampai sebesar 30 persen lho.

Widih, mantap nih. Banyak tanggal merah ditambah diskon tiket pesawat sama dengan momen yang pas nih buat penulis seperti saya pergi berlibur. Lagian, kalau dari Jakarta berlibur ke Bandung kayaknya bakal macet juga di jalan tol Jakarta-Cikampek II (elevated). Hehe.

Eits, tunggu. Meskipun Pak Budi bilang ada banyak diskon, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menilai tiket pesawat masih mahal. Lha, katanya banyak diskon? Kok masih mahal?

Ternyata nih, diskon hanya ada pada rute dan hari tertentu. Selain itu, Pak Menhub juga nggak tahu pasti nih berapa jumlah maskapai yang menawarkan diskon liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Waduh, bagaimana nih, Pak? Sudah beneran murah atau belum nih jadinya?

View this post on Instagram

Kenaikan tiket pesawat berdampak pada hal-hal lainnya Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Tiket Pesawat Bikin Melarat?" di Pinterpolitik.com #tiketpesawat #tiketpesawatmahal #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 7, 2019 at 5:21pm PST

Garuda Indonesia akhirnya angkat bicara juga soal harga tiket pesawat nih. Kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal, harga tiket pesawat kini sudah sangat murah, bahkan dinilai lebih murah dibandingkan tarif ojek online (ojol).

Menurut beliau, tarif batas atas (TBA) pesawat sekarang sekitar Rp 2.520 per kilometer (km). Sementara, TBA ojol adalah sekitar Rp 2.600 per km.

Nah, atas dasar TBA yang dipersepsikan murah ini, Garuda akhirnya nggak ada rencana buat nurunin harga tiket pesawatnya meskipun banyak pihak – termasuk Pak Wishnutama – menilai harga tiket pesawat sekarang kemahalan. Mereka merasa harganya sudah sangat murah.

Hmm, jadi agak mirip-mirip si Clu dalam film Tron: Legacy (2010). Dalam film tersebut, sebuah program bernama Clu merasa telah menciptakan dunia virtual yang terbaik meskipun penggunanya (user), Kevin Flynn, memiliki kehendak lain.

Ya, semoga saja Pak Menhub Budi bisa menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat yang dinilai masih mahal. Rekannya sendiri juga sudah bilang kalau harganya masih mahal. Masa malah dilempar ke Pak Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang sibuk bersih-bersih perusahaan-perusahaan milik negara?

Kalau masih mahal, gimana nasib kami nih yang ingin bisa berlibur? Ditunggu nih, Pak Menhub. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Selesai sudah penantian warga untuk segera menggunakan jalan tol layang yang menghubungkan Jakarta dengan Cikampek (Japek). Infrastruktur elevated tersebut sudah dimulai konstruksinya sejak tahun 2017. Penantian itu berakhir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan peresmian pada tanggal 12 Desember 2019.

Tentunya, animo masyarakat menjadi tinggi dengan dibukanya jalan tol baru yang bertepatan dengan musim liburan natal dan tahun baru. Dengan bersemangat, sebanyak ratusan ribu pengemudi mencoba jalan tol layang terpanjang di Indonesia secara gratis.

Namun, ekspektasi tinggi masyarakat tampaknya menemui kondisi-kondisi yang berbeda. Persoalan mengenai bergelombangnya jalan tersebut misalnya, dinilai mengganggu kenyamanan oleh beberapa pihak. Bahkan, juga dinilai dapat membahayakan pengemudi.

Selain jalan yang terlalu bergelombang, persoalan lain juga disebut menghantui jalan tol sepanjang 36,4 km tersebut, yakni tidak adanya jalur keluar (exit) dari awal hingga ujung. Kemacetan yang panjang turut menimbulkan penutupan sementara pada akhir pekan lalu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai bahwa hal ini dapat membuat pengemudi merasa tersandera dalam jalan tol, terutama ketika kemacetan panjang terjadi. Sampai-sampai, ada pengguna jalan tol terpaksa buang air kecil di tengah-tengah perjalanannya.

Hmm, kalau gitu, kasihan dong para pengguna jalan tol layang itu. Mungkin, pemerintah perlu nih mendengarkan beberapa keluhan pelanggannya terkait produk infrastruktur terbarunya.

View this post on Instagram

Menhub Budi Karya bicara soal motivasi kerja untuk Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 21, 2019 at 2:00am PST

Namun, tampaknya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memiliki pendapat yang berbeda nih. Beliau menilai bahwa jalan tol Japek II (elevated) itu merupakan jalan yang terbaik. “Japek is the best,” ujarnya.

Bahkan, Pak Budi menganalogikan jalan tol tersebut sebagai dagangan martabak. Dengan ramainya pengguna jalan yang melalui tol layang Japek, beliau merasa dagangannya tetap enak karena laris dibeli.

Hmm, iya sih ramai dibeli tetapi bukan berarti komentar pembeli dan penggunanya menjadi tidak berarti. Kan, sudah banyak juga pengguna jalan tol tersebut menyampaikan keluhan-keluhannya.

Sedikit agak mirip juga ya dengan acara-acara reality show yang dibawakan oleh koki selebriti Gordon Ramsay. Biasanya, dalam acara tersebut, terdapat pemilik restoran dan hotel itu merasa jasa dan barang yang dijajakannya merupakan yang terbaik meski mendapatkan banyak kritik. Hehe.

Mungkin, Pak Budi perlu ikut acara reality show milik Ramsay nih. Pasalnya, koki asal Inggris tersebut kerap datang ke restoran dan hotel yang dinilai memiliki banyak persoalan dan membantu mereka memperbaikinya.

Ya, bagaimanapun, pendapat para pengguna jalan tol Japek II sebagai pembeli martabak tetap berarti dan perlu didengarkan sebagai evaluasi yang lebih baik. Semua pun berharap agar jalan tol yang dulu ditunggu-tunggu itu tidak berakhir menjadi produk gagal di masa depan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Stuck to the plan, always think that we would stand up, never ran. We the fam and loyalty never change up” – Wiz Khalifa, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam sebuah acara diskusi yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam acara itu, mantan Wali Kota Solo tersebut didampingi oleh dua menteri yang telah membantunya sejak periode pertamanya, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Mungkin, Jokowi memang kerap didampingi kedua menteri tersebut. Bahkan, saking sering bertemu, presiden mengatakan bahwa dirinya sampai-sampai bosan melihat sosok dua menteri ini.

Boleh jadi, hubungan “spesial” telah terbangun di antara tiga figur ini. Basuki misalnya, sempat mengatakan bahwa dirinya setia kepada Jokowi akibat kepercayaan yang diberikan sang presiden kepadanya.

Siang tadi Presiden @jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 termasuk untuk Kementerian Perhubungan.

Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden pic.twitter.com/5w4PNQtN1U

— Budi Karya Sumadi (@BudiKaryaS) November 14, 2019

Adanya rasa setia dan percaya di antara Jokowi, Basuki, dan Budi ini mungkin yang membuat presiden mengharapkan kembalinya gebrakan dua menteri ini di Kabinet Indonesia Maju. Presiden pun akhirnya memberikan tugas bersama bagi duo menteri ini, yakni mengawal pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024.

Bukan tugas yang ringan memang. Namun, selain bentuk kepercayaan presiden kepadanya, Budi menanggapi tugas ini sebagai tantangan yang disukainya. Bagi Menhub, tantangan yang diberikan oleh Jokowi merupakan asupan rutin bagi dirinya semenjak bekerja untuk mantan Wali Kota Solo tersebut.

Bak olahraga ekstrem, Budi merasa tantangan-tantangan yang diberikan oleh Jokowi dapat memacu hormon adrenalinnya sehingga ingin bekerja lebih keras lagi guna menggapai target yang diharapkan.

Terlepas dari adrenalin yang memacunya, Jokowi boleh jadi memiliki alasan tersendiri untuk kembali menempatkan Budi pada posisi yang sama dalam Kabinet Indonesia Maju. Kira-kira, motivasi apa yang mendasari keputusan Jokowi? Lalu, bagaimanakah hasil pacuan adrenalin Budi dalam periode pertama kepresidenan Jokowi?

Kesetiaan Politik

Kesetiaan bagi siapapun dapat berarti esensial dalam hubungan yang terjalin antar-individu, baik itu pertemanan, percintaan, atau hubungan profesional. Dalam politik, kesetiaan semacam ini bisa jadi juga dibutuhkan oleh Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya.

John Kleinig dari City University of New York (CUNY) dalam tulisannya yang berjudul Loyalty menjelaskan bahwa kesetiaan dapat dipahami sebagai sifat praktis untuk bertahan dalam keterikatan asosiasional yang disertai dengan komitmen guna mengamankan – atau setidaknya tidak mengganggu – kepentingan yang dimiliki oleh objek kesetiaan itu sendiri. Dalam arti lain, seseorang yang setia memiliki ikatan dengan orang lain yang kepentingannya ingin dijaga atau diwujudkan.

Perasaan setia semacam ini biasanya berkaitan juga dengan pendirian (perseverance) individu tersebut dalam menjaga komitmennya. Dengan perseverance yang dimilikinya, seseorang akan tetap menjaga kesetiaannya meskipun sikap dan sentimen itu bisa saja berbiaya tinggi atau merugikan.

Di sisi lain, perasaan percaya pada orang lain turut menyertai ikatan kesetiaan yang terbangun. Kleinig menjelaskan bahwa rasa percaya yang menyertai kesetiaan biasanya didasarkan pada pertimbangan akan pantas dipercaya atau tidaknya objek kesetiaan.

Kesetiaan Budi boleh jadi telah terbangun sejak Jokowi memegang jabatan Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Budi menduduki posisi petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Mungkin, pertimbangan inilah yang dimiliki oleh Jokowi sebelum menempatkan dan memberikan tugas dan posisi yang dirasa perlu. Dalam hal ini, pertimbangan politis bisa saja menyertai keputusan presiden dalam memilih menterinya.

Relasi kesetiaan ini bisa saja diandalkan oleh presiden dalam memengaruhi kekuatan-kekuatan politik lain.
Share on X

Asumsi ini menjadi beralasan dengan adanya konsep kekuatan presiden (presidential power) milik Richard Neustadt. Dalam konsep ini, kekuatan presiden bukanlah diukur berdasarkan pengaruhnya secara hukum, melainkan lebih pada bagaimana presiden dapat memengaruhi kekuatan-kekuatan politik lain.

Pemahaman mengenai konsep dinamika kekuatan yang multipolar ala Neustadt ini dijelaskan lebih lanjut oleh George C. Edwards III dalam tulisannya yang berjudul Neustadt’s Power Approach to the Presidency. Edwards III menyebutkan bahwa pengaruh presiden justru dapat didasarkan pada relasi-relasi yang dimilikinya.

Relasi-relasi inilah yang nantinya diandalkan oleh seorang presiden dalam memengaruhi kekuatan-kekuatan politik lainnya. Dengan begitu, presiden dapat lebih leluasa dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya.

Lantas, mengapa kesetiaan politik Budi menjadi penting bagi Jokowi?

Mengacu pada penjelasan Kleinig sebelumnya, kesetiaan dapat menimbulkan komitmen penjagaan kepentingan meskipun ikatan komitmen itu dapat berbiaya tinggi. Boleh jadi, kesetiaan ini mendorong Budi untuk menjalankan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh Jokowi.

Dari sinilah, kekuatan Presiden Jokowi menjadi lebih luas. Setidaknya, melalui relasi kesetiaan yang dimilikinya dengan menteri-menterinya – seperti Menhub Budi – dapat menjamin pengaruh presiden dalam penerapan kebijakan dan kepentingannya dalam menjalankan pemerintahan.

Kepentingan untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan infrastruktur misalnya, menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi semenjak memegang jabatan pemimpin eksekutif periode 2014-2019. Apalagi, mantan Wali Kota Solo itu dinilai tengah berupaya mempercepat visi Jokonomics – arah kebijakan ekonomi yang berfokus pada pembangunan.

Namun, terlepas dari adanya perluasan pengaruh Jokowi, apa implikasi lain yang ditimbulkan dari relasi kesetiaan?

Pertimbangan Kesetiaan

Secara politik, relasi dan ikatan kesetiaan dapat membawa kekuatan tersendiri bagi objek kesetiaan, yakni presiden. Namun, kesetiaan ini bisa saja memiliki keterbatasan tertentu.

Jika ditilik kembali, sosok Menhub Budi pada periode pertama pemerintahan Jokowi tidaklah lepas dari berbagai persoalan. Semenjak menggantikan Ignasius Jonan pada tahun 2016, dunia transportasi Indonesia menghadapi beberapa cobaan.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 pada tahun 2018 lalu misalnya, masih menjadi perhatian publik dan media hingga beberapa waktu lalu. Pasalnya, upaya ganti rugi kepada keluarga korban.

View this post on Instagram

Menhub Budi Karya bicara soal motivasi kerja untuk Jokowi.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 21, 2019 at 2:00am PST

Hingga kini, persoalan ganti rugi ini belum tuntas. Kemenhub sendiri – sebagai pihak regulator atas maskapai-maskapai penerbangan – dianggap tidak membantu banyak dalam persoalan ini dengan hanya menjadi pendengar dalam audiensi antara keluarga korban dan Lion Air. Bahkan, kementerian itu dinilai kurang berpihak pada keluarga korban.

Persoalan dunia penerbangan yang menghantui Kemenhub yang dipimpin Budi tidak hanya berhenti pada kecelakaan Lion Air. Beberapa bulan lalu, mahalnya tiket pesawat sempat menjadi perhatian masyarakat.

Mahalnya tiket pesawat ini berdampak pada menurunnya jumlah penumpang pesawat. Ekonomi pada akhirnya dinilai melambat akibat menurunnya mobilitas warga antardaerah. Kemenhub pada akibatnya menjadi sasaran kemarahan publik. Di Twitter, tagar #PecatBudiKarya sempat ramai mewarnai linimasa Indonesia.

Selain persoalan jatuhnya pesawat Lion Air dan polemik mahalnya tiket pesawat, angka kecelakaan juga dapat menjadi polemik tertentu. Budi misalnya, pernah mengklaim bahwa angka kecelakaan turun di kala musim gelombang mudik. Namun, berdasarkan data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tren jumlah kecelakaan justru cenderung meningkat.

Lantas, mengapa – dengan berbagai polemik tersebut – Menhub Budi dapat kembali menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju? Bahkan, kementerian ini kini memperoleh tugas lanjutan guna mengawasi berbagai pembangunan proyek infrastruktur transportasi yang berkaitan dengan rencana Bali baru (atau New Balis).

Mungkin, hal ini kembali lagi pada keputusan presiden. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pertimbangan bisa saja melandasi relasi kesetiaan yang terbangun antara Jokowi dan Budi.

Mengacu pada tulisan Kleinig, banyak pendapat menilai bahwa kesetiaan dapat merusak pertimbangan yang lebih rasional. Dalam ikatan kesetiaan, individu dapat menyingkirkan pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai etik.

Meski begitu, gambaran akan pertimbangan kesetiaan Budi-Jokowi ini belum tentu benar-benar melandasi keputusan presiden untuk kembali memberikan tugas Menhub pada Budi. Presiden boleh jadi memiliki pertimbangannya sendiri, katakanlah untuk menjaga pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Mungkin, kesetiaan semacam ini bisa tergambarkan melalui lirik rapper Wiz Khalifa di awal tulisan. Kesetiaan tidak akan berubah dan rencana tetap dijalankan. Menarik untuk dinanti outcome dari kesetiaan ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kayaknya apa pun yang dilakukan Ahok sekarang tuh serba salah semua ya di mata publik. Hehehe.

Ahok lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba disalahin Anies Baswedan karena nerbitin Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Reklamasi.

Ahok lagi duduk-duduk cantik di rumah, tiba-tiba ada berita kalau dia adalah kuda hitam di Pilpres 2024.

Ahok lagi mau jalan-jalan sama anaknya, Nicholas Sean dengan naik MRT di stasiun ASEAN, tiba-tiba disindir kalau Ahok lagi caper ke Jokowi supaya dikasih jatah menteri.

Tapi, yang namanya gosip tuh emang biasanya nggak jauh-jauh dari realitas sih.

Makanya Rafi Ahmad pernah dituduh selingkuh sama Ayu Ting Ting. Soalnya Rafi Ahmad aja deket-deket mulu sama Ayu Ting Ting. Hampir setiap acara TV yang ada Rafi, pasti deh ada Ayu Ting Ting-nya. Loh, kok ini jadi kayak akun Lambe Turah ya. Hahaha.

Nah, bisa jadi Ahok digosipin jadi menteri karena Ahok adalah mantannya Jokowi. Eh, maksudnya mantan wagub-nya loh ya. Kalau mantan istri mah baru si Ibu Veronica. Upss.

Dibandingkan gubernur-gubernur yang pernah ada, kayaknya cuma Ahok deh yang masa kerjanya singkat, namun sangat berkesan di hati masyarakat. Saking berkesannya sampai ada yang fanatik cinta Ahok dan fanatik benci Ahok. Hehehe.

Jadi kemungkinan Ahok digosip gitu karena intergritasnya dalam menangani korupsi. Buktinya Ahok juga pernah mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) sebagai tokoh anti korupsi. Ini kan sifat Ahok yang bikin sebagian masyarakat susah move on ke Anies. Upss.

Wah, kalau melihat track record-nya dalam membasmi korupsi, kayaknya bisa nih Pak Jokowi angkat Ahok untuk jadi Menteri Perhubungan.

Soalnya menurut data Badan Kepegawaian Negara tahun 2018, Kementerian yang paling korup itu ya Kementerian Perhubungan dan yang paling korup kedua itu Kementerian Agama.

Kan nggak mungkin lah ya kalau Ahok jadi Menteri Agama. Udah double minoritas terus pernah punya riwayat menista agama lagi, yang ada didemo nanti seluruh Indonesia. Upss. Jadi kemungkinan terdekatnya ya Menteri Perhubungan lah.

Hmm. Atau jangan-jangan, Ahok yang kemarinan kepergok naik MRT di stasiun ASEAN tuh memang lagi kasih kode kalau dia akan menjadi Menteri Pehubungan di periode Jokowi selanjutnya kali ya? Sekalian Pak Ahok, tiket pesawatnya dimurahin dong. Hehehe. (R50)

Panduan Tulisan