PinterPolitik.com

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya”

Peribahasa di atas merupakan salah satu peribahasa paling umum dan awal yang dipelajari banyak siswa-siswi di Indonesia. Sejak awal, nilai-nilai yang dianggap baik ini disosialisasikan kepada tunas-tunas bangsa ini.

Artinya pun mudah dipahami. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memetik kepandaian yang kita miliki sebagai hasilnya. Pun demikian, bila kita hemat dan rajin menabung, maka kita akan (mungkin) menjadi orang yang kaya.  

Namun, tentu, “hemat pangkal kaya” pada faktanya tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berhemat dan menjadi kaya.

Inflasi, misalnya, menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak pada persoalan finansial setiap orang secara berbeda-beda. Terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang akhirnya bisa memberikan dampak pada kemampuan menabung dan berhemat seseorang.

Belum lagi, ketika harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat – disertai dengan kesenjangan pendapatan di masyarakat, setiap orang harus mengatur ulang cara kerja finansial mereka masing-masing. Mungkin, ini mengapa akhirnya muncul banyak nasihat-nasihat finansial di media sosial (medsos) bagi kalangan muda seperti Milenial dan Generasi Z.

Namun, persoalan eksternal ini tidak hanya berlaku di peribahasa “hemat pangkal kaya”, melainkan juga pada kalimat sebelumnya, yakni “rajin pangkal pandai”. Pada faktanya, tidak semua orang bisa rajin belajar.

Seperti persoalan finansial tadi, kesenjangan juga mempengaruhi. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih (privilege) untuk mendapatkan akses lebih pada pendidikan. Ada juga yang justru tidak memiliki akses sama sekali.

Mungkin, inilah mengapa muncul solusi yang ditawarkan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana tidak? Pada Agustus 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Karomani ini, ceritanya, menjual jasa sebagai “orang dalam” untuk membantu mereka yang ingin masuk ke PTN-nya. Beliau dikabarkan memasang tarif masuk sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta.

OTT KPK ini pun akhirnya menarik perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek tersebut mengatakan akan mengevaluasi PTN yang diduga melakukan “cara kerja” serupa dalam penerimaan mahasiswa baru mereka.

Bukan tidak mungkin, janji Nadiem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya aksi Nadiem ini, mungkinkah ada manfaat atau kepentingan di balik manuver tersebut? Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Nadiem kepada khalayak umum?

Nadiem vs “Orang Dalam”

Sikap Nadiem yang muncul usai masalah timbul ini bukanlah hal yang baru. Dalam persoalan-persoalan lain yang eksis di dunia pendidikan Indonesia, Nadiem selalu muncul di akhir dengan janji akan melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Kala terjadi insiden terhadap siswa-siswa SMP Negeri 1 Turi di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada tahun 2020 lalu, misalnya, Nadiem langsung mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara. Ini menjadi salah satu catatan kelam dunia pendidikan Indonesia di mana keselamatan siswa-siswi justru menjadi hal yang gagal untuk diterapkan.

Tidak hanya persoalan keamanan, Mendikbudristek Nadiem juga menjadi pejabat yang vokal dalam menyoroti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di banyak kampus Indonesia – sebuah persoalan yang kerap viral di medsos dalam beberapa tahun terakhir.

Nadiem – dengan mengutip data dari sebuah hasil survei pada tahun 2020 – mengatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi “pandemi” di dunia perguruan tinggi Indonesia karena sebanyak 77 persen responden mengatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka.

Ini mengapa akhirnya Nadiem mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tahun 2021. Namun, aturan ini sempat menuai polemik karena dianggap justru melegalkan perzinaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem justru pasang badan dan menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah belaka. Justru, sang Mendikbudristek menyatakan jelas bahwa aturan itu secara spesifik berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tidak berhenti pada persoalan pelecehan seksual, Nadiem juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam sebuah rapat bersama DPR RI pada April lalu, misalnya, Nadiem mengungkapkan persoalan ini di depan para anggota legislatif.

Sikap Nadiem sebagai pemberi solusi di akhir ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah pola yang ingin ditampilkannya – baik di media maupun publik. Bukan tidak mungkin, pola kebijakan ini baru bisa muncul di dunia pendidikan karena kemauan politik (political will).

Mengacu pada tulisan Lucie Cerna berjudul The Nature of Policy Change and Implementation, perubahan kebijakan seperti bisa saja terjadi karena ada kemauan politik dan kehadiran perencana serta pelaksana kebijakan yang sejalan dengan sektor yang dibidangi.

Namun, mengapa Nadiem muncul sebagai sosok yang berjanji untuk menebus persoalan-persoalan yang disebutnya sebagai “dosa-dosa” pendidikan? Apa efek yang ingin dimunculkan oleh Nadiem dari pola sikap dan kebijakannya ini?

Mendikbud(ristek) yang Berbeda?

Pola kebijakan yang ditampilkan Nadiem ini bukan tidak mungkin menciptakan dikotomi baru – khususnya di antara sang Mendikbudristek dengan menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya. Pasalnya, sejumlah persoalan yang dijadikan fokus oleh Nadiem ialah persoalan yang sudah lama hadir di dunia pendidikan Indonesia.

Persoalan perundungan di lingkungan pelajar, misalnya, merupakan persoalan yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan perundungan – baik secara verbal maupun non-verbal – adalah hal yang lumrah.

Kala terjadi kasus perundungan di antara pelajar SMP Negeri 273 Jakarta pada tahun 2017 silam, misalnya, Muhadjir Effendy yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikbud justru meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. 

Kasus perundungan juga pernah terjadi saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud pada paruh pertama tahun 2016 silam. Saat terjadi kasus perundungan di SMA Negeri 3 Jakarta, Anies menawarkan sebuah solusi yang masih bersifat normatif, yakni melakukan pembinaan baik terhadap pelaku dan korban perundungan.

Berbeda dari Anies dan Muhadjir, Nadiem justru mengaggap perundungan sebagai dosa besar dan menyiapkan solusi yang bersifat preventif. Daripada hanya mendiamkan dan memberikan solusi bersifat normatif, Nadiem justru menyiapkan strategi guna memperkecil potensi terjadinya perundungan, yakni dengan menekankan pada peran pelajar yang punya pengaruh besar di lingkungan sebagai pelindung atas perundungan (guardian).

Kebijakan dan sikap yang kontras dari Nadiem ini terhadap mendikbud-mendikbud sebelumnya ini setidaknya menghadirkan dikotomi atas dirinya sendiri, yakni sebagai Mendikbud(ristek) yang berbeda. Ini pun akhirnya bisa dikaitkan dengan penjelasan Michael Hatherell dan Alistair Welsh dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause.

Dalam tulisan itu, Hatherell dan Welsh menggunakan konsep kepemimpinan karismatik (charismatic leadership) dari Max Weber untuk menjelaskan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sendiri kerap menjadi sosok pejabat yang menghadirkan perbedaan atas dirinya dengan pejabat dan politisi pada umumnya melalui sikap dan kebijakannya.

Kunci dari konsep kepemimpinan karismatik yang dicetuskan Weber adalah bagaimana seorang pemimpin mencari hal yang terus-menerus bersifat baru – sesuatu hal yang lebih dari bersifat biasa (mundane) dan sugestibilitas (suggestibility) emosional bahwa diri pemimpin tersebut eksepsional sebagai bentuk pengabdian diri (personal devotion).

Bukan tidak mungkin, Nadiem ingin menghadirkan sifat eksepsional di depan publik dan media. Ini pun bisa jadi juga berlaku dalam persoalan-persoalan baru di dunia perguruan tinggi, seperti pelecehan seksual dan fenomena “orang dalam” yang baru saja melibatkan Rektor Unila.

Lagipula, sesuai dengan peribahasa di awal tulisan, seharusnya orang-orang rajin dan pandai yang berhak untuk mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Jangan sampai peribahasa itu diubah menjadi “uang pangkal kursi khusus”. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, kalian sadar nggak sih kalau pelajaran sejarah tuh sangat penting untuk tumbuh kembang suatu bangsa? Seharusnya, kita semua harus menyadarinya lah, cuy.

Secara, memang begitu kok nasihat para pendiri bangsa, mulai dari Soekarno yang kerap mengucapkan, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah,” atau yang biasa disingkat menjadi Jas Merah, sampai dengan Moh. Yamin yang mengontekskan cita-cita persatuan dengan sejarah bangsa. Nggak hanya di Indonesia, bahkan sejarah juga sangat penting bagi peradaban mana pun.

Coba amati saja perkataan tokoh-tokoh dunia, seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela sampai penulis kondang George Orwell. Saking pentingnya, sampai-sampai Orwell bilang bahwa inti perjuangan ada pada faktor sejauh mana bangsa tersebut paham sejarahnya sendiri.

Menyadari hal itu, sedari kecil kita nih dididik buat mengenal sejarah Indonesia lewat bangku pendidikan. Wajar aja toh kalau sejarah di masukkan dalam kurikulum sekolahan, secara sebagaimana Mandela bilang, bahwa pendidikan tuh senjata paling ampuh.

Artinya, kalau sejarah dibilang penting sebagai dasar kemajuan bangsa, maka pendidikan sejarah adalah ramuan sakti mandraguna. Selain itu, juga belajar sejarah kan bisa bikin pikiran jernih dalam memandang masa lalu.

Darinya, kita paham mana kisah yang perlu diabadikan, mana yang perlu diluruskan, dan mana yang hanya sekadar buatan. Pokoknya, sejarah itu penting deh. Makanya, akhir-akhir ini film-film sejarah juga banyak diproduksi kan, mulai dari obituarium tokoh sampai roman historis seperti Bumi Manusia.

Di tengah usaha tersebut nih, lha kok tiba-tiba ada embusan isu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud( kita, Mas Nadiem Makarim, hendak menghapuskan mata pelajaran sejarah dari kurikulum kita. Kaget nggak kalian?

Mimin saja sampai hampir tersedak kok. Meski kata Mas Nadiem isu tersebut ‘tidak benar’, tetapi pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih seakan menyiratkan isu tersebut secara sistematis digulirkan. Nah, ada apa ini dengan dua lembaga tersebut kok malah adu pendapat begitu, cuy?

Coba deh dipikir, isu yang disematkan kepada Mas Nadiem ini sudah menggelinding dan diterima oleh masyarakat luas. Tiba-tiba, Mas Nadiem menampiknya. Terus sikap legislatif nggak jelas sama sekali dan sepertinya malah menyalahkan pihak Kemendikbud. Jadi, sebenarnya tuh isu ini bagaimana statusnya sih?

Kalau memang nggak benar, seharusnya Mas Nadiem langsung gelar rapat dengan legislatif aja deh untuk membahas cara menghentikan laju isu ini. Bahaya lho. Bisa bikin gaduh.

Hmm, barangkali tuh  ada orang yang menggelindingkan isu ini dengan sengaja. Wah, andai benar, mesti waspada ekstra nih, Mas. Ingat lho zaman sekarang banyak orang kayak si Peter dalam film The Divergent Series, yang ahli mencuri dengar dan ke sana pun ke mari sesuai keuntungan diri. Upps. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, menurut kalian, dengan cara apa sih pemimpin itu menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat? Kalau menurut mimin sih, ya dengan cara mengikuti aktivitas yang masyarakat lakoni.

Misal nih, zaman dulu saat aktivitas masyarakat berburu, maka pemimpin yang baik adalah mereka yang mau bergabung dalam tim pemburuan. Namun, saat lakon masyarakat beralih di zaman peperangan, maka pemimpin yang keren tuh ya mereka yang bersedia turun ke medan perang – nggak hanya ongkang-ongkang di atas kursi kerajaan.

Makanya, pemimpin kayak Henry V dari Britania dan Leonidas dari Sparta sangat terkenal sebagai pemimpin paling perhatian dengan masyarakatnya. Sampai-sampai, abadi hingga kini.

Sebaliknya, pemimpin yang nggak paham aktivitas masyarakat, mereka akan cenderung lebih banyak dibenci dan dihujat. Nggak percaya? Tanya aja sama Henry IV yang bisanya cuman kasih perintah dari atas singgasana.

Oleh sebab itu, kalau pemimpin sekarang mau dianggap bijak dan baik, ya minimal harus paham dengan aktivitas masyarakat kini dong, cuy. Setidaknya, dari pemahaman itu, pemimpin-pemimpin demikian nggak gagap dan pastinya lebih mengetahui apa yang dikeluhkan masyarakat.

Nah, karena zaman sudah berubah menjadi serba digital, maka pemimpin sudah sepatutnya turut membuka diri terhadap media sosial (medsos) juga. Secara, di medsos, ragam omongan mulai yang santun sampai yang sarkas terpampang jelas.

Jadi, di medsos, benar-benar keluh kesah masyarakat tuh terejawentahkan. Tentu saja, ini bisa menjadi lahan basah bagi pemimpin melakukan hearing toh. Apalagi, bagi pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai representasi jiwa kekinian alias millennial, hukumnya hampir wajib deh merambah diri di dunia medsos.

Tampaknya hal itu yang sedang dipikirkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem, yang kemarin telah kelihatan tampangnya di dunia Instagram lewat akun pribadinya @nadiemmakarim.

Wih, kabar baik dong ini tentunya. Minimal kita yang berkeluh kesah terkait dunia pendidikan tuh nggak repot mau mengungkapkan unek-unek seputar sistem pembelajaran.

Lagian, bagi Mas Nadiem, juga pembuatan Instagram ini menguntungkan toh. Seperti yang diakuinya lewat siaran langsung bersama Deddy Corbuzier, bahwa agar ia mampu mengetahui secara real dampak dari kebijakan yang ia keluarkan, terutama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi ini.

Nah, karena dalam Instagram, Mas Nadiem tuh posisinya newbie atau amatir, maka mimin coba kasih tahu supaya nggak kaget aja sih bahwa dunia medsos apalagi Instagram itu agak kejam lho, Mas. Secara, ini ruang terbuka yang mempertemukan banyak karakter dan tipologi orang yang berbeda, mulai yang santun sampai barbar sekalipun. Hehe.

Jadi, Mas Nadiem jangan sampai kebawa baper. Cukup baca aja tuh komentar mereka di posting-an Anda. Kalau ada yang perlu dibalas, ya dibalas sekadarnya saja. Sebab, semakin meladeni mulut netizen negara ber-flower ini, maka nggak akan ada habisnya.

Kalau yang komen ngawur tuh banyak dan, apabila Mas Nadiem takut dicap anti-kritik, saran mimin sih dinonaktifkan saja kolom komentar. Ini penting dipahami lho,karena akun Mas Nadiem sudah pada banyak yang ngomentarin.

Pokoknya ingat, Mas, dalam dunia Instagram, tidak ada yang buas selama Anda menanggapinya dengan cerdas. Pasti Mas Menteri lebih pahamlah. Lha wong Mendikbud kok. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kira-kira bagaimana jadinya andai film politik tidak ada babak saling mengklaim takhta kekuasaan? Pasti membosankan, ya. Makanya, misal nih dalam serial Game of Thrones, terdapat pertikaian antara klan Lannister dan Targaryen untuk memenangkan klaim atas King’s Landing. Pun demikian halnya dalam film Aquaman, tampak sekali perebutan klaim atas takhta kerajaan Atlantis antara Arthur Curry vis-a-vis Ocean Master.

Lalu, bagaimana dengan cerita politik dalam kehidupan nyata? Ya, nggak ada beda sih, cuy, bahkan lebih parah adegannya meski tanpa hunusan pedang dan bau darah. Lha, gimana nggak parah? Klaim-klaim yang dilakukan bukan hanya memakai bahasa politik tetapi juga unsur ideologi keagamaannya.

Ibarat kata nih, kalau film kan jelas, yakni urusan politik maka bahasa konfliknya pun seputar pertarungan, kursi kerajaan, dan wilayah kekuasaan. Sementara, di Indonesia nih nggak, cuy. Targetnya politik tetapi bahasa yang digunakan komplit, mulai dari soal keagamaan sampai urusan moral.

Kasus terbaru, PKS secara mengejutkan berkomentar seputar mundurnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lewat sesepuh partai yang juga sedang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, PKS mengecam langkah Kemendikbud yang sangat tidak bijak sebab terkesan mengabaikan peran NU dan Muhammadiyah di dunia pendidikan.

Sekilas, mimin sih nggak merasa aneh dengan sikap PKS, secara kan emang wajar cuy kalau partai  ini menyatakan sikap. Lhawong PKS juga punya hak politik.Namun, semakin mimin renungkan, kayaknya ada yang janggal.

Coba deh dipikir. Emang sejak kapan PKS secara jujur dan natural peduli sama NU dan Muhammadiyah sih, gengs?

Perasaan mimin nih PKS menunjukkan simpati khususnya ke NU tuh hanya dalam momentum-momentum tertentu, yang sayangnya rada-rada berbau kepentingan elektoral, secara NU punya massa yang cocok kalau dikonversi dalam bentuk kertas suara.

View this post on Instagram

Seteru NU-Muhammadiyah vs Mendikbud #mendikbud #menteripendidikandankebudayaan #nadiemmakarim #nu #nahdhatululama #muhammadiyah #pendidikan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 1:32am PDT

Kalian pasti ingat kan dengan kejadian Hari Santri dan Undang-Undang (UU) Pesantren? Dalam contoh dua kasus itu, PKS lho justru membuat aktivis NU kebakaran jenggot.

Pasalnya, tiba-tiba dalam situs PKS terdapat kalimat yang berbunyi seakan-akan PKS-lah yang mengusulkan Hari Santri 22 Oktober. Padahal, kita semua tahu bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lewat kajiannya tentang Resolusi Jihad-lah yang menyodorkan Hari Santri ke Presiden.

Sedangkan soal UU Pesantren, sudah banyak lho yang paham kalau PKS dan partai pengusul lainnya, seperti PKB dan PPP sebenarnya punya agenda mendekati kantong-kantong pesantren saja. Masalahnya, kalau PKB dan PPP kan memang punya genetik NU. Sementara PKS tidak sekalipun ia punya tokoh NU.

Beda pandangan ideologis dan cerita, cuy. Demikian juga kalau mau ditelisik soal sejauh mana peran PKS terhadap Muhammadiyah. Percaya mimin deh, PAN-lah yang paling terlihat banyak berkontribusi.

Apakah PKS tidak sadar dengan itu semua? Tentu sadarlah, hanya saja mungkin PKS sebenarnya pengen ngetes aja sih: sejauh mana ia bisa masuk ke kantong-kantong yang diklaim milik partai-partai pesaingnya – PKB, PAN, dan PPP.

Lagian, PKS kayaknya sudah mulai mantap dengan politik zig-zag nih kendatipun agak berliku. Secara, beberapa kali agak berhasil sih menggoda massa, lihat saja perolehan suaranya.

Wah, kayaknya bakal ada sinetron ‘merebut’ hati NU dan Muhammadiyah deh. Dan, karena PKS sudah ambil start, kita patut menunggu bagaimana respons PKB, PPP, dan PAN, cuy. Bakal baper nggak nih mereka? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setiap tanggal 25 November, rakyat Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Namun, pada tahun 2019 ini, ada nafas yang berbeda. Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mempublikasikan naskah pidatonya beberapa hari sebelum hari besar itu tiba.

Meski begitu, bukan itu yang membuat rakyat Indonesia ramai-ramai membicarakan naskah pidato Nadiem. Isi pidato Nadiem yang singkat nan substansial lah yang membuat rakyat ramai membicarakan pidato sepanjang dua halaman itu di media sosial. Sebagian besar mendukung langkah progresif kecil yang dilakukan pendiri Gojek itu, sebagian lagi mengkritiknya dengan alasan substansi yang seharusnya bisa dibuat lebih tegas.

Penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud memang terbilang keputusan yang melahirkan banyak perdebatan. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah berupaya keras menunjukkan komitmennya menjadikan generasi muda sebagai ujung tombak kemajuan Indonesia. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan keputusan Jokowi ini dengan alasan latar belakang Nadiem yang tak berasal dari dunia pendidikan.

Sebenarnya, kita bisa melihat dipilihnya Nadiem sebagai Mendikbud sebagai sebuah langkah progresif yang berpotensi besar memajukan pendidikan Indonesia. Sepak terjang Nadiem di dunia pendidikan memang masih terbilang minim. Namun, kemajuan pemikiran Nadiem telah terbukti memajukan salah satu perusahaan start-up terbesar di Indonesia, Gojek.

Sudah sepatutnya kita mengharapkan kecermatan Nadiem dalam melihat hal sederhana yang sebenarnya penting ini untuk turut ia terapkan dalam kerjanya sebagai Mendikbud. Hal itu adalah masalah toleransi, sebuah masalah yang beberapa waktu belakangan nampaknya memudar dari benak sebagian rakyat Indonesia.

Sebenarnya, terdapat sebuah celah ketika banyak orang meletakkan tuduhan pada orang-orang dewasa yang tak menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Celah tersebut ada pada diri anak-anak Indonesia, generasi muda yang kelak akan menjadi bagian penting dalam masyarakat.

Hasil kajian Komnas HAM pada tahun 2012-2018 menunjukkan terdapat kecenderungan sikap intoleransi yang menguat di kalangan anak muda terdidik. Penguatan itu mencapai angka lebih dari 50 persen.

Praktiknya ditunjukkan dengan hasil penelitian itu yang menyatakan sebagian besar anak menolak keberadaan individu dari agama lain yang beribadah di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara di pergaulan, terdapat kecenderungan anak hanya ingin bergaul dengan teman-teman yang seagama dengannya.

Kedekatan anak dengan internet dan media sosial turut menyumbang peran dalam lahirnya intoleransi pada anak-anak. Belum matangnya psikis hingga rendahnya literasi media membuat anak yang belum bisa memilah informasi yang benar dan yang tidak untuk memaknai infomrasi secara tidak tepat.

Sementara itu, internet dan media sosial menjadi sarang pembuatan dan persebaran hoaks. Salah satu kajian Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) membuktikan bahwa setiap bulan terdapat 60 sampai 100 hoaks yang mengotori ruang publik digital. Sementara, isu agama dan politik menjadi isu yang paling masif menjadi sasaran. Alhasil, paparan hoaks membuat pikiran anak tercemari oleh ujaran-ujaran kebencian dan kebohongan yang memecah belah.

Lingkungan sosial dan pendidikan anak juga memainkan peran yang tak kalah besar. Salah satunya adalah sistem pendidikan Indonesia yang tak banyak memberikan nilai-nilai kehidupan yang penting dan bermakna bagi kehidupan anak.

Kebanyakan pembelajaran dilaksanakan secara berbasis buku pelajaran secara teoretis, jarang memberikan kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, lingkungan pendidikan berperan penting dalam membangun pemahaman dan perilaku anak yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat kelak.

Pola pemikiran utama yang harus tertanam dalam diri para pejabat di bidang pendidikan adalah bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Menurut Ariel Heryanto dalam Pop Culture and Competing Identity, kondisi multikultural ini membuat Indonesia memiliki empat kekuatan utama yang sama besarnya, yaitu budaya, bahasa, kepercayaan agama, dan tradisi. Benturan di antara empat kekuatan ini acap kali terjadi karena ketidakseimbangan pembagian kekuasaan.

Menurut W. Paul Vogt dalam tulisannya yang berjudul Education and Tolerance in Comparative Perspective, pendidikan dan toleransi memiliki korelasi yang kuat. Individu dengan pendidikan yang baik biasanya lebih mampu untuk berpikir secara terbuka dalam konteks perbedaan politik, kebebasan, dan kelompok minoritas bila dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya kurang baik.

Sekolah menjadi medium yang tepat untuk mengajarkan toleransi karena empat alasan, yaitu hipotesis terhadap besarnya pengaruh kurikulum untuk mengajarkan keberagaman, kemampuan sekolah mewujudkan intellectual maturity yang membuat siswa memiliki kapasitas kognitif untuk menjadi toleran, kontak antar siswa dari berbagai latar belakang yang terjadi di sekolah, dan kemampuan sekolah untuk membentuk kepribadian “modern” bagi para siswanya, dalam artian bisa menolerir keberagaman.

Di sinilah Mendikbud baru Nadiem bisa memainkan perannya dalam merumuskan dan memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Mendikbud harus menerapkan pendidikan Indonesia yang berbasis multikultural.

Usaha itu bisa dilakukan dengan sistematika perumusan silabus dan kurikulum. Misalnya, membuat mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis toleransi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus turut menekankan kebangsaan dari segi persatuan di antara perbedaan, bukan hanya ideologi kebangsaan yang politis.

Mata pelajaran Sejarah juga perlu dirumuskan agar tak hanya mengajarkan sejarah dari satu sisi utama. Misalnya, pembelajaran mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia juga perlu memuat bahasan mengenai tokoh-tokoh pahlawan dan pejuang dengan latar belakang agama, suku, dan etnis yang berbeda tapi memiliki semangat juang tinggi untuk bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Mata-mata pelajaran lain juga perlu dibuat sedemikian rupa agar tak mengandung substansi pembelajaran yang memojokkan dan merendahkan keyakinan lain dan meninggikan keyakinan tertentu. Hal itu penting dilakukan untuk sejak dini mengajarkan anak-anak bahwa perbedaan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Tanpa mengubah identitas diri sendiri, saling menghargai dan tak menyakiti makhluk lain adalah sebuah kewajiban yang dimiliki setiap manusia.

Menurut Zaini dalam tulisannya yang berjudul Penguatan Pendidikan Toleransi Sejak Usia Dini, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama bisa tercipta bila toleransi antar umat beragama bisa terpenuhi. Memang, setiap agama memiliki nilainya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Namun, pada dasarnya seluruh agama memiliki pandangan yang sama dalam nilai-nilai kebenaran universal.

Terdapat empat nilai penting menurut teori filsafat pendidikan progresivisme yang perlu ditanamkan dalam diri anak sejak dini, yaitu fleksibel (tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu), curious (ingin mengetahui, ingin menyelidiki), toleran, dan open-minded (mempunyai hati terbuka). Empat nilai itu bisa menjadi pedoman bagi pola pengajaran di sekolah.

Selain itu, orang-orang dewasa di sekitar anak juga perlu mengajarkan pentingnya toleransi antarumat beragama dari hal-hal kecil seperti sebutan. Misalnya, menggunakan istilah “mayoritas” dan “minoritas” dalam atribusi agama atau aliran kepercayaan seolah menempatkan agama dalam struktur yang hierarkis.

Nadiem merupakan figur muda cerdas yang memiliki banyak ide dan inovasi. Hal itu bisa menjadi modal sekaligus jaminan yang rakyat Indonesia andalkan dalam jabatannya sebagai Mendikbud.

Tak berlebihan bila kita mengharapkan Nadiem bisa memberi perhatian lebih pada masalah intoleransi di Indonesia. Namun, mengubah sebuah sistem memang tak pernah menjadi pekerjaan mudah.

Mendikbud perlu berkomitmen dalam mewujudkan perubahan-perubahan itu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Mari, kita nantikan ada-tidaknya progresivitas pendidikan Indonesia yang dibawa Nadiem.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pidato Nadiem Makarim dalam momen Hari Guru Nasional pada 25 November lalu memperjelas visi bahwa ia serius dalam upaya untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam pidato singkatnya, Nadiem menyatakan beberapa hal penting yang harus diperhatikan guna mencapai cita-cita besar untuk membangun peradaban maju melalui pendidikan.

Pertama, mengajak kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Gerakan radikal ini merupakan hal utama yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meminjam filosofi pendidikan Paulo Freire dalam bukunya berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan hadap masalah, bukan pendidikan gaya bank.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, faktanya masih banyak dijumpai sistem pendidikan gaya bank. Guru menjadi kaum penindas yang mengajar para murid (kaum tertindas) dengan menjejali mereka informasi-informasi yang harus dihafalkan saja (seperti menabung/investasi di bank agar mendapatkan keuntungan ekonomi). Jadi, murid menjadi ibarat obyek agar kelak bisa mendatangkan keuntungan bagi kelompok sosial tertentu di masa depan.

Tanpa disadari hal itu adalah “dehumanisasi pendidikan”. Pendidikan menjadi bersifat negatif karena murid menjadi objek teori yang mengalienasi mereka dari realitas empiris atau masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya yang harusnya menjadi pokok diskusi guna memecahkan permasalahannya.

Pendidikan gaya bank inipun hanya menjadi alat untuk mempertahankan status quo bagi para penguasa (lingkaran oligarki) dan menutup ruang-ruang intelektual bagi para murid maupun para guru sehingga nalar kritis, analitis, kreatif, dan inovatif nihil dihasilkan.

Nadiem Makarim tampaknya mengisyaratkan agar guru memakai filosofi pendidikan Freire yaitu pendidikan hadap masalah. Pendekatan ini membuat murid dan guru sama-sama menjadi subyek belajar melalui diskusi.

Mereka melakukan investigasi bersama-sama untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum yang dihasilkan lebih kontekstual. Contohnya, dalam konteks masyarakat agraris, kurikulum akan didesain oleh guru dan siswa guna mengungkap realitas permasalahan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi, guru dan murid akan menjadi aktor yang memunculkan inovasi demi mengatasi permasalahan yang nyata.

Kedua, adanya upaya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas ini sebenarnya juga menjadi representasi dari sistem pendidikan hadap masalah. Jika dalam sistem pendidikan gaya bank, guru dan murid berada dalam hubungan yang tidak setara.

Namun, dalam sistem pendidikan hadap masalah, guru dan murid merupakan pembelajar yang setara. Artinya, guru bisa menjalankan peran sebagai murid dan murid berperan sebagai guru.

Tujuannya adalah membangun hubungan tanpa hierarki. Tanpa adanya hierarki maka kemerdekaan belajar dan mengajar akan dapat dicapai secara efektif.

Pembelajaran tidak hanya akan didominasi oleh salah satu pihak, tetapi mereka sama-sama menghasilkan pemikiran kreatif yang akan mengarah pada inovasi. Diskusi akan berjalan dengan baik karena akan ada banyak sudut pandang yang dihasilkan demi mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan kontekstual.

Ketiga, pendidikan gaya ini bisa saja mencetuskan proyek bakti sosial. Jika menilik urgensinya, mengingat bahwa akhir-akhir ini banyak benih intoleransi antarumat beragama menyusup di sekolah.

Nadiem ingin agar guru berperan menanggulangi potensi intoleransi dengan mencetuskan program kerja bakti yang melibatkan seluruh kelas, artinya seluruh kelompok penganut agama yang berbeda akan ikut serta. Kegiatan bakti sosial merupakan representasi teori Intergroup Contact dari Gordon Allport.

Wang dan tim penulisnya dalam artikel ilmiahnya berjudul Perspective-Taking Increases Willingness to Engage in Intergroup Contact menyebutkan bahwa kontak antarpemeluk agama yang berbeda bertujuan mereduksi prasangka dan eksklusivisme. Pelaksanaan intergroup contact juga dapat membuat tiap individu terbiasa memiliki orientasi keagamaan intrinsik.

Orientasi keagamaan tersebut mengimplikasikan agama sebagai motivasi dan sumber yang memberi pengharapan dalam menjalani kehidupan. Pemeluknya cenderung mendambakan kehidupan sosial beragama yang toleran, rukun, dan kooperatif.

Kemudian, program bakti sosial juga efektif untuk mereduksi kasus bullying, mengingat bahwa bullying menjadi kasus pelik yang harus dicarikan solusinya. Dalam tulisan saya berjudul Mengatasi Bullying Melalui Semangat Gotong Royong, saya membahas bahwa program bakti sosial akan memperkuat hubungan dan interaksi sosial antar individu. Seluruh warga sekolah akan mampu menunjukkan sikap bekerja sama, interaktif, anti-diskriminasi, memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta tolong-menolong.

Keempat, pendidikan gaya yang berbeda ini dapat memunculkan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Saya menangkap maksud Nadiem melalui pernyataan tersebut adalah untuk membangun konsep diri akademik yang positif bagi murid.

Dramanu & Balarabe dalam tulisannya berjudul Relationship Between Academic Self Concept and Academic Performance of Junior High School Students in Ghana menyebutkan konsep diri akademik positif adalah kondisi di mana murid memandang dirinya memiliki kemampuan potensial dalam bidang akademiknya. Mereka berkeyakinan penuh bahwa mereka memiliki kemampuan untuk terus diasah.

Lebih lanjut, Marsh dan tim penulisnya dalam tulisan berjudul Earning Its Place as a Pan-Human Theory menyebutkan bahwa konsep diri akademik positif akan membuat murid memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan lebih mudah mencapai prestasi akademik yang bagus karena memiliki motivasi yang kuat untuk terus mengembangkan potensinya.

Kelima, gaya pendidikan ini dapat menwarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Darmaningtyas dalam tulisannya berjudul Pendidikan yang Memiskinkan menyebutkan bahwa salah satu hal yang membuat kualitas pendidikan Indonesia stagnan adalah masalah rendahnya gaji guru di Indonesia. Gaji guru (terutama guru honorer) di negara kita masih berada di bawah taraf rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan beban kerja mereka sangat tinggi.

Gaji mereka hanya cukup untuk membeli makanan pokok yang mungkin saja masih harus berutang dan bekerja serabutan. Dana untuk membeli buku, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidaklah cukup, sehingga mereka mengalami lack of knowledge.

Tentu saja, dampaknya juga akan bermuara pada penurunan kualitas peserta didik. Ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi guru lain yang telah sejahtera agar membantu rekannya, tetapi juga bagi pihak sekolah, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat agar memperhatikan terlebih dahulu kesejahteraan guru.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistem penggajian yang lebih manusiawi, tugas administratif harus dikurangi, beban birokrasi (kepentingan pemangku kepentingan) harus dihilangkan agar guru merdeka untuk mendidik dan mengajar. Hal itu juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik.

Kita tentu sangat berharap bahwa perubahan-perubahan radikal yang akan dilakukan oleh Nadiem tidak diganggu oleh kepentingan politis tertentu, terutama oknum yang tidak ingin status quo-nya terancam. Sebagai masyarakat yang menginginkan perubahan, kita harus ikut mengawal dan mendukungnya.

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Muhadjir Effendy sebentar lagi akan melepas jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pidato menjelang perpisahannya, ia pun ingin mendengar suara guru-guru Indonesia. Dan di penghitungan final countdown-nya ini biar saya yang bersuara.

Pak Muhadjir, benar memang guru merupakan profesi mulia yang jasanya akan terus membekas dalam setiap generasi. Dan benar pula ganjaran dari kemuliaan mendidik generasi penerus adalah surga. Namun, janganlah menjadikan surga sebagai kambing hitam dari sistem penggajian guru honorer yang zalim.

Bapak mungkin lupa kalau surga itu ada di akhirat dan yang bisa menentukan siapa yang masuk surga ya hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Problem adalah bapak agaknya tidak sadar bahwa para guru yang disebut ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ sekalipun butuh penghidupan yang layak.

Gaji guru honorer ini kan masih ada yang ratusan ribu per bulan. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan layak jika hanya memiliki pemasukan sebesar itu per bulannya? Malah ada yang sampe tinggal di sekolah karena gak bisa menyisihkan gaji super irit itu untuk biaya tempat tinggal.

Menjadikan surga sebagai balasan dari keletihan mengajar sama saja memberikan candu untuk sesuatu yang korosif. Apakah Pak Muhadjir ini sedang melatih jiwa masokis para guru honorer supaya mereka tidak protes dengan sistem penggajian yang seperti ini. Entah.

View this post on Instagram

Menjadi utusan khusus Indonesia, Jusuf Kalla mendapat tugas baru. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 4, 2019 at 10:00pm PDT

Tapi dengan pernyataan seperti itu, guru terutama yang honorer sudah bukan ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ melainkan ‘pahlawan tanpa tanda apa-apa’. Ini mah sama saja Pak Muhadjir melepaskan kewajiban negara untuk menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga pengajar, terutama guru honorer.

Hiburan surgawi tentu merupakan misteri bagi insan yang masih bernapas. Dibanding itu sebaiknya negara memberikan hiburan yang lebih konkret, seperti misalkan sumber pangan, sandang dan papan yang memadai.

Hal ini pun sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bapak harusnya lebih tahu. Entah dari kebijakan yang lebih perhatian terhadap nasib guru honorer atau sistem penggajian yang lebih manusiawi. Tapi, sudahlah toh bapak sudah mau turun jabatan. Semoga bapak kalau terpilih lagi atau pengganti bapak lebih realistis, semoga. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.