Seiring dengan lumpuhnya berbagai layanan publik akibat peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur semakin mengalir deras.

PinterPolitik.com

“I’m a good person” – Riley, Inside Out 2 (2024)

Emosi bisa dibilang telah menjadi bagian dari hidup manusia, entah itu dalam lingkup individu maupun lingkup sosial yang lebih besar. Emosi juga memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia.

Mungkin, penggambarannya tertuang dengan jelas dalam franchise film Inside Out. Dalam film itu, digambarkan sosok anak perempuan bernama Riley, yang mana di dalam kepalanya terdapat sejumlah emosi awal, yakni Joy (kebahagian), Sadness (kesedihan), Anger (kemarahan), Fear (ketakutan), dan Disgust (perasaan jijik).

Emosi-emosi inilah yang mengantarkan Riley dalam masa-masa pertumbuhannya. Pengalamannya yang harus menghadapi rencana keluarganya untuk pindah dari tempat tinggal awal mereka, misalnya, merupakan salah satu perubahan dalam hidupnya yang membuat lima emosi awal itu kelimpungan.

Kini, di film terbaru Inside Out (2024), kelima emosi ini harus menghadapi perubahan baru. Beberapa emosi barupun akhirnya muncul, yakni Anxiety (kecemasan), Envy (rasa iri), Embarrassment (rasa malu), dan Ennui (rasa bosan).

Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya terdapat sejumlah emosi baru yang sebenarnya sudah disiapkan tetapi dihilangkan untuk membuat cerita film kedua ini tetap sederhana? Salah satu di antaranya adalah Guilt (rasa bersalah).

Dalam sketsa yang tersebar di sejumlah media sosial (medsos), Guilt digambarkan sebagai sebuah makhluk pendek dengan raut muka yang sedih dan panik. Tidak hanya itu, dalam sejumlah ide sketsa, Guilt selalu digambarkan dengan membawa beban berat, entah itu tas ransel yang jauh lebih besar dari tubuhnya atau sebongkah batu yang terikat pada kaki Guilt.

Adanya gagasan soal Guilt ini sedikit mengingatkan bahwa rasa bersalah telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lama. Ketika seseorang individu berbohong, misalnya, rasa bersalah itu akan hadir dan bahkan terkenang dalam memori terdalam.

Namun, bagaimana dalam politik? Apa yang terjadi bila rasa bersalah bertemu dengan dinamika politik yang penuh dengan kepentingan? 

Mengapa kesalahan dalam pemerintahan – seperti peretasan Pusat Data Nasional (PDN) – juga seharusnya melibatkan faktor Guilt yang besar, katakanlah pada diri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai salah satu individu yang bertanggung jawab?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pejabat Jepang Sering Mundur…

Banyak pejabat di Indonesia merasa tidak bersalah ketika skandal atau kegagalan pemerintahan menimpa diri mereka. Sering kali, beberapa faktor dijadikan alasan atas kegagalan atau sorotan publik yang terjadi pada mereka.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), misalnya, dalam beberapa pernyataannya di sidang, justru menyalahkan sejumlah pihak. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat disebut.

Selain skandal korupsi, kegagalan kebijakan seperti peretasan PDN yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah layanan publik juga menyisakan pertanyaan di benak publik: akankah Menkominfo Budi Arie mundur akibat kegagalan ini?

Apa yang terjadi di Indonesia ini sangatlah kontras bila dibandingkan dengan apa yang kerap terjadi di negara-negara lain, seperti Jepang. Pada Desember 2023 lalu, misalnya, empat menteri di Jepang langsung mundur akibat munculnya dugaan skandal, yakni Kepala Sekretaris Kabinet Hirkazu Matsuno, Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita.

Mereka diduga terlibat dalam upaya korupsi, yang mana dana publik dialirkan ke partai untuk membiayai kampanye. Padahal, mereka semua berasal dari partai penguasa, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP).

Apa yang terjadi di Jepang ini mengingatkan bagaimana rasa bersalah juga unik dalam setiap kebudayaan. Sejalan dengan penjelasan Takie Sugiyama Lebra dalam tulisannya yang berjudul “Shame and Guilt: A Psychocultural View of the Japanese Self,” perasaan bersalah begitu memiliki dampak besar di masyarakat Jepang.

Masyarakat Jepang memiliki konsep haji, yang mana artinya adalah perasaan malu. Ketika terekspos ke audiens atau masyarakat luas, individu Jepang akan merasakan haji, apalagi sisi sensitif atau lemah dari dirinya terlihat di publik.

Konsep haji inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa budaya bersalah begitu berpengaruh besar bagi para pejabat dan politisi Jepang.  Apalagi, masyarakat Jepang juga menempatkan kehormatan sebagai prinsip utama dalam diri mereka.

Bila di Jepang ada budaya demikian, bagaimana dengan di Indonesia? Mengapa pejabat Indonesia sulit mundur bila dibandingkan dengan pejabat-pejabat di Jepang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mungkinkah Pejabat Indonesia Mundur?

Bila pejabat di Jepang kerap kali mundur bila publik menilai mereka gagal, budaya politik yang berbeda justru terjadi di Indonesia. Meski tekanan publik muncul, bukan tidak mungkin rasa bersalah akan muncul di benak pejabat-pejabat Indonesia.

Bukan tidak mungkin, ini berkaitan dengan budaya politik yang berlaku di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, budaya politik Jawa yang begitu hierarkis masih mendominasi dalam perpolitikan Indonesia.

Budaya politik Jawa biasanya dijalankan atas pola lingkaran yang disebut Mandala, di mana penguasa atau raja berada di tengah lingkaran. Di sekililingnya, terdapat kekuatan-kekuatan lain yang disebut sebagai mancanegara.

Para mancanegara ini akan melakukan apapun untuk mendapatkan sebagian kekuatan dari sumbernya di pusat, yakni sang raja. Sang rajapun akan memberikan pengaruhnya bila para mancanegara memberikan kesetiaannya.

Kesetian inilah yang mengambil peran besar dalam kekuasaan politik Indonesia. Bila masyarakat Jepang melihat kehormatan dan akuntabilitas sebagai salah satu cara utama masyarakat berjalan, masyarakat Indonesia lebih melihat pada nilai kesetiaan.

Ketika setia kepada penguasa, maka mereka berhak mendapatkan apa yang diberikan oleh penguasa. Mungkin, ini juga yang akhirnya menumbuhkan kebiasaan bagi-bagi jatah dalam pemerintahan Indonesia.

Selain itu, perubahan dimanika politik dan pemerintahan akibat pejabat yang mundur dinilai bisa mengubah stabilitas. Ini tidak sejalan dengan nilai harmoni yang begitu diyakini dalam budaya politik Jawa.

Pada akhirnya, menjadi sulit untuk melihat pengunduran diri sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas di Indonesia meskipun dorongan dari publik agar pejabat-pejabat bersangkutan berhenti.

Kini, dengan adanya desakan agar Menkominfo Budi Arie, mungkinkah pejabat bersangkutan mengundurkan diri atas terjadinya peretasan PDN? Pertanyaan itupun akhirnya hanya bisa dijawab dari kebiasaan dan budaya politik kita sendiri. (A43)

PinterPolitik.com

“But once we all realize that we have this common enemy, then we unite on the basis of what we have in common” – Malcolm X, “Message to the Grass Roots” (1963)

Pernyataan dari seorang aktivis Afrika-Amerika bernama Malcolm X di atas setidaknya menggambarkan satu sifat manusia paling umum, yakni kehadiran musuh bersama (common enemy). Bisa dibilang, ancaman bersama selalu menjadi alasan utama dari berbagai pihak atau kelompok untuk bersatu.

Dalam beberapa franchise film dan komik pahlawan super (superhero) seperti Avengers dan Justice League, misalnya, musuh bersama selalu membuat mereka memutuskan untuk mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. 

Iron Man dan Captain America yang berseteru dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), contohnya memutuskan untuk mengabaikan perseteruan yang mereka lalui di masa lampau. Alhasil, mereka bersatu untuk menyelamatkan Bumi dari ancaman Thanos.

Ternyata, alur cerita dalam film-film seperti ini bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan teoretis lho. Hans Haller dalam tulisannya yang berjudul The Common Enemy Effect under Strategic Network Formation and Disruption menjelaskan bahwa keberadaan musuh bersama memunculkan pola jaringan yang baru di antara kelompok atau pihak yang ada.

Dengan kehadiran ancaman atau musuh bersama, hubungan antar-jaringan yang sebelumnya dianggap mahal (costly) akhirnya terpaksa dibentuk. Mungkin, alasannya adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar.

Nah, cerita-cerita yang biasanya ada di film-film pahlawan super ini tampaknya juga eksis di dunia nyata, khususnya di politik dan pemerintahan Indonesia. Gimana nggak? Kini, pemerintah – khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) – harus berhadapan dengan seorang peretas (hacker) bernama Bjorka.

Bjorka ini katanya sudah membobol sejumlah data pribadi para pejabat dan politisi – mulai dari data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Kominfo (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin), hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hmm, lumayan luas juga ya yang kena hack. Banyak dari nama-nama tersebut pun berasal dari kelompok dan partai politik (parpol) yang berbeda-beda.

Ya, mungkin, dengan kehadiran Bjorka ini, mereka yang berasal dari berbagai parpol dan kelompok ini akhirnya bisa bersatu untuk melawan ancaman peretasan ini. Sampai-sampai, mereka juga meminta agar pemerintah – khususnya kementerian dan lembaga terkait – untuk segera menyelesaikan persoalan perlindungan data pribadi ini.

Hmm, wajar sih kalau akhirnya mereka bisa cepat-cepat menelurkan kebijakan perlindungan data yang lebih baik. Kan, ini ancaman besar buat para pejabat dan politisi ini. 

Apakah ini akhirnya menjadi solusi buat mengakhiri polarisasi politik yang selama ini diklaim sebagai ancaman oleh para elite politik? Hmm, we do not know exactly. Yang jelas, Bjorka ini punya kemampuan untuk mempersatukan mereka yang sebelumnya selalu saling nyinyir. Hehe. (A43)

 PinterPolitik.com

Kalo Moeldoko terkenal dengan pernyataannya yang kontradiktif, atau Wiranto dengan keabadiannya, Tifatul Sembiring terkenal dengan perseteruannya dengan netizen.

Buat yang gak tau siapa itu Tifatul, mari saya kenalkan!

Tifatul merupakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sempat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, pada saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pak Tifatul ini sebenarnya mungkin punya catatan semasa menjabat. Seperti pengembangan 3G yang dia banggakan setengah mati, kemudian ada mobil pintar untuk menjangkau internet di daerah terpencil yang diklaim sebagai prestasi.

Tapi, pernyataannya tuh juga banyak yang kontroversial atau lebih tepatnya dianggap sesat oleh netizen.

Tifatul pernah menyatakan bahwa amoralitas merupakan penyebab terjadinya gempa di Sumatera dan bencana alam lainnya. Tak punya belas kasihan sepertinya Pak Tifatul ini, sudah korban mengalami kerugian disalahkan pula.

Tifatul juga pernah memancing kemarahan umat beragama Nasrani maupun Islam karena menyamakan insiden video porno Nazriel Irham (Ariel) dengan sejarah Penyaliban Isa.

https://www.instagram.com/p/B250–ApqYr/

Walaupun Tifatul meminta maaf setelah diserang oleh masyarakat, tetap saja saya mempertanyakan kredibilitas Tifatul sebagai politisi religius. Ya masak orang melakukan skandal seksual disamakan dengan orang suci.

Nah, setelah tidak terdengar pernyataannya selama beberapa waktu, Tifatul pun nongol lagi dengan komentar soal demo.

Tapi sebagai politisi konservatif, pernyatannya sama sekali tak bersimpati pada peserta aksi. Tifatul Sembiring justru malah memojokkan kebebasan di ranah privat, seperti masalah seksual. Tifatul ini orangnya kalo komen memang gampang diprediksi, ga kayak buzzer tanpa stance yang jelas.

Tifatul pun kembali digempur, bukan karena dia konservatif. Tapi karena sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, dia salah pake tagar.

Tifatul memojokkan kaum liberal dengan tagar *PemboncengLiberalis#.

Bapak bikin hastag apa cek pulsa pak? Mantan Menkominfo kenapa ga tau cara pakai tagar yang benar? Kalau begini, saya jadi mempertanyakan prestasi bapak semasa menjabat tuh beneran bapak bukan sih yang hebat?

Lagian bapak juga ngapain bales komenan netizen. Percuma pak, netizen maha benar. Sudahlah pak, belajar informasi lagi supaya komen bapak gak dicap sesat, atau main pantun lagi aja Pak, kan Bapak jago banget tuh kalau soal pantun. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.