PinterPolitik.com

Sejarah korupsi setua sejarah manusia itu sendiri. Dinasti pertama di Mesir kuno yang berkuasa antara tahun 3100 SM hingga tahun 2700 SM mencatat korupsi dalam judiciary atau sistem peradilan mereka.

Sementara di era Tiongkok kuno, korupsi juga menjadi bagian dari perangkat hukum, agama dan mitologi di era tersebut. Orang-orang Tiongkok kuno misalnya, percaya terhadap Kitchen God atau Dewa Dapur yang sering dinamakan Zao Jun, Zao Shen atau Zhang Lang.

Dewa ini adalah pelindung perapian atau tungku dan keluarga itu sendiri, yang diyakini juga mengawasi tingkah laku para anggota keluarga tersebut. Seminggu sebelum perayaan Imlek, Dewa Dapur dipercayai akan pergi ke khayangan dan membuat laporan tahunan kepada penguasa khayangan, sang Jade Emperor alias Kaisar Giok atau Yu Huang Da Di.

Nah, agar laporan ke Kaisar Giok itu baik, orang-orang di Tiongkok kemudian “menyuap” Dewa Dapur itu dengan cara mengoleskan kue yang terbuat dari gula dan madu ke gambar Dewa Dapur yang mereka punyai, sebelum membakarnya. Pembakaran itu sendiri adalah cara agar sang dewa bisa pergi ke khayangan, sementara olesan kue gula dan madu diharapkan membuat laporan kepada Kiasar Giok adalah yang baik-baik saja.

Well, pesan moral dari kisah itu adalah dewa saja bisa disuap, apalagi manusia. Uppps.

Sosok dan kasus menyuap manusia itulah yang kini tengah jadi pergunjingan publik karena menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Buat yang nggak ngikutin berita, ceritanya Pak Edhy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Yang bikin ini jadi kasus yang berbeda adalah bahwa Edhy Prabowo merupakan politisi dari Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Konteksnya menjadi menarik karena Prabowo dikenal karena kata-katanya yang sangat keras terhadap segala bentuk korupsi.

Ia misalnya pernah menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4. Kini, kasusnya malah terjadi pada bawahannya di partai sendiri.

Hmm, jangan-jangan Pak Edhy emang kurang dapat briefing nih dari Pak Prabowo? Uppps. Atau kurang menjiwai gagasan dan pemikiran-pemikirannya Pak Prabowo? Soalnya, kalau benar-benar mendengarkan doi, pasti nggak bakalan tuh ada perilaku korupsi kayak gitu.

Well, mungkin kali ini Kaisar Giok-nya lagi sangat teliti. Sehingga tahu kalau foto Dewa Dapur-nya terlalu banyak dioleskan kue gula dan madu. Akibatnya jejaknya masih tercium. Hehehe. Ampun dah kalau soal korupsi kayak gini. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pertimbangkan cabut larangan ekspor benih lobster. Namun masih dalam kajian, belum pasti akan cabut aturan dan yakin tidak akan kurangi kebutuhan benih lobster dalam negeri

PinterPolitik.com

Menjelang masa-masa jelang pelantikan Jokowi, misteri nama-nama menteri untuk mengisi kabinet baru memang sangat menarik sih untuk diprediksi. Makanya banyak rumor-rumor lucu juga deh terkait nama-nama menteri Jokowi.

Malah pernah ada sebuah foto tentang selembaran kertas tanpa sumber dengan stampel merah bertuliskan “RAHASIA”, yang berisikan risalah nama-nama menteri kabinet Jokowi jilid II. Eh, tapi ternyata tulisan di kertas ini tuh hoaks loh ya.

Menariknya tuh dalam lembaran tersebut ada nama Ketua DPP PSI Tsamara Amany yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Emang sih Tsamara Amany itu masih muda, pinter, dan berani mencuitkan isu-isu politik terkini di akun media sosialnya. Sesuai lah ya sama keinginan Jokowi yang pengen punya daun muda di hidupnya, eh maksudnya di kabinet barunya. Hehehe.

Sayangnya, meskipun mereka sama-sama punya citra vokal dalam mengungkapkan pendapat ke publik, tapi kalau kata Dilan sih posisi Bu Susi ini berat loh, nanti Mbak Tsamara nggak akan kuat. Hehehe.

View this post on Instagram

Muncul kabar bahwa Menko akan diberikan otoritas lebih oleh Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik com #menko #menteri #kabinet #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 20, 2019 at 3:27am PDT

Hasil riset Indonesia Indicator (I2) aja mengungkapkan bahwa dibandingkan menteri-menteri lainnya, Menteri Susi itu merupakan menteri termasyhur dan paling berpengaruh di Twitter loh.

Well, berbekal tato naga di kaki kanannya, menteri Susi ini tuh berhasil menendang ratusan kapal asing ilegal yang bernaung di perairan Indonesia.

Kalau begitu sih jelas dong pengaruhnya Menteri Susi nggak usah dipertanyakan lagi. Berkat kekuatan slogan “tenggelamkan”-nya yang sensasional itu, ikan-ikan pun jadi makin betah berenang di perairan Indonesia.

Nah, nggak cuma sensasional dalam menenggelamkan kapal asing aja nih, tapi Bu Susi juga terkenal berani dan jago olahraga Kayak. Sampe-sampe dia pernah tantang CEO Mark Zuckerberg buat tanding Stand Up Paddleboard (SUP) sama doi.

Nah loh. Dibandingkan Bu Susi, ada yang bilang Mbak Tsamara mah cuma anak baru kemarin sore doang. Cuma berbekal back-up partai politik dan modal berani alias koar-koar yang belum ada buktinya. Upss.

Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada Bu Susi, di situ ada ikan. Kalau Bu Susi beneran diganti Tsamara, yakin nggak tuh ikan-ikan nggak diculik lagi sama kapal-kapal ilegal?

Hmm. Daripada menerka-nerka dari selembaran kertas tak bertuan, lebih baik menghitung hari aja deh menanti pengumuman resminya Pak Jokowi. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]erwujudnya Good Governance merupakan dambaan bagi setiap masyarakat dalam bernegara. Penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab dan melayani, menjadi kunci dasar pondasi kepercayaan rakyat pada Pemerintahnya. Dan salah satu bentuk pelayanan itu, berupa menyediakan nomor telepon keluhan masyarakat pada kementerian terkait.

Yup, seperti yang kerap dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam menerima keluhan masyarakat melalui nomor handphone. Bilangnya sih dalam sehari minimal ada 150 pesan aduan dari masyarakat. Isinya bermacam-macam, seperti keluhan limbah dan laporan keberadaan kapal ikan negara asing yang mengambil ikan di laut Indonesia. Wuiduih, boleh juga nih.

Beda dulu beda sekarang lah ya. Menteri zaman now kalau gak kerja udah pasti di-kick sama Presidennya, hahaha. Jadi begitu ada laporan keluhan seperti ini, ya Bu Susi udah harus menindaklanjuti. Lagian, emangnya mau laporan keluhan limbah dibiarkan aja. Yang ada nanti lingkungan sekitar perairan Indonesia bisa tercemar. Kalau ikannya pada mati gimana ayo, mau emangnya?

Moga aja ini gak cuma cuap-cuap semata ya Bu Susi. Hari gini kok pencitraan, yailah udah garing tau gak sih. Sekarang itu saatnya kerja dan melayani. Ya kalau bisa sih, tindak tanduk Bu Susi ini dapat menular ke Menteri yang lain. Sehingga semua kementerian gak lagi apatis. Setelah resmi menjabat, eh dianya malah tutup kuping gak mau denger suara keluhan rakyat. Hadeuh, bikin keki aja sih.

Jadi tugas Menteri itu sebelas dua belas lah ya sama staf customer service. Toh memang Menteri pada hakikatnya pembantu Presiden, dan Presiden itu adalah pembantu rakyat. Sudah tugas seorang Menteri untuk senantiasa melayani masyarakat. Jangan sampai Pemerintah malah justru berpaling dari keluhan dan menjauhi rakyat. Karena itu sama saja memperbudak rakyat demi kekuasaan semata. Jadi moga negeri ini gak seperti yang dikatakan filsuf Jonathan Swift (1667-1745), ‘For in reason, all government without the consent of the governed is the very definition of slavery.’ (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti konsisten dalam menjalankan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Dari kebijakannya ini Susi menjadi viral diperbincangkan banyak orang. Bahkan segala hal apapun selalu dikaitkan dengan kata ‘tenggelamkan’, weleeeh weleeeeh.

Ya walaupun sempat ada kritik terhadap kebijakan penenggelaman kapal ini, Susi tak gentar dan tak bisa digoyang. Bahkan mendapat serangan dari dalam Kabinet pun, Susi tak ada takut – takutnya sama sekali, weleeeeh weleeeeh.

Melihat potensi Susi yang selalu menjadi perbincangan banyak orang, akan memunculkan plagiat – plagiat yang numpang terkenal, walau hanya dengan mengandalkan kata ‘tenggelamkan’. Wedewww nebeng terkenal ya? Kasihan.

Kayaknya sih yang paling sering nebeng terkenal dari Susi itu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta deh, karena Anies – Sandi rutin mengumbar pancingan sensasi kepada Susi. Hmmm, nebeng beken nih ya? Aahhh syudahhhlah, weleeeeh weleeeeh.

Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang sensasi tantang – menantang antara Susi dan Sandi tentang Danau Sunter. Masa mau mengelola daerah aja harus ada tantang – menantang gitu sih, kayak ga ada kerjaan lain aja. Ettttt, tapi lumayan lah nebeng jadi terkenal, weleeeeh weleeeeh.

Terus muncul lagi ada sensasi yang sengaja dibuat antara Susi dan Sandi. Keduanya adu cepat bertarung di Danau Sunter, weleeeeh weleeeeeh, ahhh syudahlah.

Tak mau kalah beken, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ikut menguntit menjadi plagiator Susi Pudjiastuti. Tapi apa yang akan Anies ikuti dari Susi, emangnya Anies mau adu cepat renang seperti Sandi? Ahhh, syudahhhlah. Tak mungkin sepertinya.

Hmmm, ternyata eh ternyata Anies Baswedan hanya meniru Susi dari perkataannya saja, ‘tenggelamkan’. Weleeeeeh weleeeeh, hanya itu ya yang bisa ditiru wkwk. Yaiyalah, kalau yang lain Anies mana bisa?

Dalam peresmian pembangunan Pasar Ikan Modern di Muara Baru, kesempatan ini dimanfaatkan Anies untuk menguntit Susi.

Kalau Anies melihat Pasar Muara Baru itu bau, katanya Anies akan menenggelamkannya. Udah nih gitu aja? Ah, ga asik, weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]ederet pertanyaan mulai dari ibu rumah tangga, pedagang makanan maupun pengecer di pasar, hingga kalangan industri terus terdengar hingga kini.

Bahkan yang lebih aneh lagi, bila kita kaitkan krisis garam dengan negara Indonesia yang katanya negara kepulauan terluas di dunia. Sepertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiganya adalah lautan. Anugerah luar biasa, negara dengan garis pantai 99.093 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada, yang seharusnya memiliki potensi produksi garam yang tinggi kini krisis garam.

Harga garam sekarang naik berkali lipat, apakah ini berkah atau bencana?. Bagi para ibu konsumen rumah tangga, biasanya mereka cukup mengeluarkan Rp 1.000 untuk per bungkus garam, kini harus mengeluarkan uang hingga Rp 6.000. bagi mereka, hal ini memberatkan terutama buat mereka yang berada di daerah?

”Bahkan, ada yang menjual hingga Rp 6 ribu per bungkus, tergantung pedagangnya masing-masing. Yang jelas saat ini sulit cari garam,” ujar Sutini salah seorang pedagang di Pasar Cigasong Majalengka, pada 21 Juli 2017.

Tak jauh berbeda, dikalangan para pelaku industri pengguna bahan baku garam juga harus ikut merasakan derita. Kelangkaan yang diikuti naiknya harga bahan baku garam krosok misalnya di wilayah Rembang dan sekitarnya, berimbas pada sulitnya para pengusaha ikan asin setempat. Bahkan di beberapa sentra industri penghasil garam, banyak pengusaha yang sudah menyetop usaha dan merumahkan karyawannya.

Namun, di satu sisi, kondisi tersebut menjadi satu berkah sesaat bagi para petani garam di berbagai daerah. Contohnya, para petani garam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang baru kali ini menikmati tingginya harga jual hasil panen mereka. Dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung juga kualitas tak sempurna, tak mematahkan semangat mereka untuk terus berproduksi.

Kendati hasil produksi mereka hanya dua atau tiga tombong dengan ekuivalen per tombong sama dengan garam seberat 80 kilogram. Setiap tombong laku dijual ke pengepul hingga Rp 300.000. Padahal sebelumnya, setiap tombong mereka hanya dihargai pengepul seharga Rp 30.000 hingga Rp 40.000.

Korupsi Garam, dan Jebakan UU

Lebih jauh mengulik sedikit mengapa kondisi di atas bisa terjadi di negara tercinta kita. Cerita bermula dari terungkapnya mantan Direktur Utama PT Garam (Persero) R. Achmad Budiono (AB) sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin impor garam. Penangkapan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 10 Juni 2017.

Menurut keterangan Polisi, AB dianggap bertanggung-jawab perihal perubahan izin impor garam konsumsi tahap pertama sebanyak 75 ribu ton. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan sekitar Rp 3,5 miliar, kerugian berasal dari bea masuk yang seharusnya dibayar saat PT Garam mengimpor garam industri.

Dengan tertangkapnya AB, sontak membuat beberapa pihak terkait kaget. Peristiwa  ini menjadi pukulan terberat bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Menteri Rini M. Soemarno. Betapa tidak, dalam tahun ini sudah tiga BUMN binaannya yang terjerat masalah korupsi, PT Garuda Indonesia, PT PAL dan PT Garam.

Bagi beberapa pihak yang tak sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, hal ini tentu menjadi keuntungan dan dijadikan senjata untuk terus menggoyang presiden melalui kinerja menteri-menterinya. Bagi ‘mereka’, terungkapnya beberapa kasus korupsi di BUMN, semakin membuktikan bahwa kinerja Menteri BUMN buruk dan harus segera diganti.

Namun sayangnya lagi, sampai kini Menteri Rini pun masih ‘diam’ dan belum mengeluarkan kebijakan berarti khususnya terkait penanganan masalah pergaraman ini. Apalagi mengingat PT Garam adalah salah satu BUMN yang bertugas mengurusi masalah pergaraman nasional.

Tapi beruntung, Menteri Rini tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Bersama teman-teman Menteri lainnya ia mendapat dukungan. Salah satu pembelanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Diantara Menteri yang lain, Susi memang paling berani dan memang terkait dengan masalah tersebut.

Sebagai informasi, terkait masalah pergaraman, ada empat Kementerian yang terlibat dan masing-masing memiliki Peraturan Menteri sendiri-sendiri. Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian BUMN.

Teknisnya, bila terjadi penurunan produksi garam nasional akibat pengaruh cuaca seperti saat ini, maka KKP berhak mengeluarkan rekomendasi ke Kemendag agar BUMN bisa mendapat izin untuk secepatnya impor garam.

Menurut Menteri Susi, masalah belakangan terjadi akibat tidak selarasnya Permen masing-masing pihak terkait. Contohnya, Permendag yang memiliki Permen No. 125 tahun 2015, Permen Perindustrian No. 88 tahun 2014 dan KKP dengan UU Nomor 7 tahun 2016.

Dalam Permendag No 125 tahun 2015 mengklasifikasi garam konsumsi dengan kadar NaCI di bawah 97%. Sedangkan garam industri berkadar NaCI di atas 97%. Namun, Kemenperin dengan UU-nya No. 88 tahun 2014 mengatakan bahwa garam rumah tangga adalah garam konsumsi beryodium dengan NaCI minimal 94%, tanpa mengatur batas maksimal.

Aturan-aturan itulah yang menyulitkan PT Garam untuk melakukan impor tahun ini. Sebab, spesifikasi produk di pasar garam internasional tak sesuai dengan aturan. PT Garam kemudian mengusulkan perubahan izin impor dari garam konsumsi menjadi industri, agar impor berjalan lancar. Namun, dari perubahan izin itulah yang akhirnya menjerat AB mantan Dirut PT Garam dan dituduh mengakali bea masuk sekaligus menyelewengkan izin.

Impor, Kartel dan Hantaman Untuk Susi

Di luar fakta dari kasus tersebut, Menteri Susi menduga ada hal lain terkait kasus garam. Sampai kini ia juga belum melihat adanya kesalahan PT Garam terkait impor garam. Ia justru melihat adanya indikasi jebakan dari pihak-pihak tertentu kepada PT Garam, sehingga BUMN yang baru saja bangkit tersebut menjadi korban.

“Bahwa kemudian ada kemungkinan disalahgunakan. Baru kemungkinan ya, karena indikasi ada permainan yang menjebak sana sini juga kelihatan sekali,” ujarnya di Jakarta, pada 16 Juni 2017.

Tanpa menyebut siapa pihak yang dimaksud, namun Susi menyorot tajam para mantan importir garam yang kini perannya digantikan oleh PT Garam. Seperti diketahui, saat ini kebijakan impor garam hanya lewat satu pintu yakni PT Garam. Sebelumnya impor bisa dilakukan oleh banyak perusahaan swasta. Alhasil kondisi itu membuat pengusaha lain ‘gerah’.

Pernyataan Susi itu juga diperkuat keterangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang membenarkan bahwa ada kekuatan yang terus berupaya melengserkan Susi. Menurutnya juga, ekonomi Indonesia dikuasai kartel pangan dan energi yang sulit diberantas.

“Contoh Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat. Kekuatan inilah yang bermain agar Ibu Susi diganti,” ungkap Budi, pada 13 Juli 2017.

Bahkan sebelumnya, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli pernah menyebutkan ada tujuh kelompok pengusaha yang kini menguasai bisnis garam di Indonesia. Kelompok begal tersebut telah membentuk kartel yang menjalankan berbagai praktik kecurangan dalam bisnis garam nasional.

Namun, di luar masalah pergaraman nasional yang tengah bergejolak, sepertinya kita harus sedikit bersabar karena pemerintah yang di inisiasi tim dari KKP, Kemendag, Kemenperin, Kepolisian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan verifikasi untuk meninjau kebutuhan bahan baku garam konsumsi.

Nantinya, hasil dari verifikasi tersebut akan ditelaah dan menjadi dasar penerbitan kembali rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan tahun 2017.

Bersamaan dengan hal itu, masing-masing Kementerian terkait juga tengah menyelaraskan Peraturan Menteri masing-masing. Ini bertujuan agar ke depan tidak ada lagi korban yang dipolisikan lantaran terganjal masalah ketidakselarasan UU lintas sektoral.

Terakhir, yang lebih penting dilakukan pemerintah ke depan, segera lakukan swasembada garam agar tidak ada lagi ketergantungan impor. Hal itu harus secepatnya dilakukan untuk mengatasi faktor eksternal seperti cuaca. Selain itu, mengingat negara kita adalah negara yang memang kaya akan sumber daya alamnya.

Sumber : https://www.bumnwatchdog.com/asinnya-politik-garam/

(T29)