PinterPolitik.com

Dalam sebuah hubungan, nggak bisa dipungkiri sejumlah persoalan akan muncul di tengah jalan. Bahkan nih, nggak jarang pertengkaran hebat juga bisa terjadi lho.

Ketika akan menentukan tempat makan yang akan dikunjungi, misalnya, sering kali perbedaan pendapat menghantui. Bahkan tuh, pertengkaran kecil senantiasa terkadang mengikuti.

Nah, biasanya tuh, perseteruan sepasang kekasih semacam ini baru bakal bisa berakhir ketika salah satu dari mereka akhirnya mengalah. Hmm, kalau kata orang sih, pihak yang selalu mengalah adalah pihak lelaki.

Ada pepatah umum yang bilang kalau pihak perempuan dalam sebuah hubungan selalu benar. Bahkan, ada juga yang bilang kalau cowok itu selalu salah lho di mata perempuan.

Hmm, situasi seperti ini mungkin mirip-mirip nih dengan apa yang dialami oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Soanya nih, Pak JK ini tampaknya kerap dituding lho tiap ada peristiwa politik baru-baru ini.

Soal kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), misalnya, JK sempat dirumorkan jadi sosok Chaplin yang disebutkan oleh Ferdinand Hutahaean. Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut bahkan disebut-sebut jadi penyokong kepulangan HRS – meski akhirnya sudah ditampik oleh Pak JK.

Belum berhenti di situ, Pak JK lagi-lagi kena tudingan lho, yakni soal penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo. Rumor ini mencuat setelah Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyebut JK lah aktor di balik penangkapan Edhy.

Wah, Pak JK ini kayak­-nya sial terus ya. Masa semua-semuanya jadi salah Pak JK ya? Kan, kasian juga. Hehe. Hmm, mungkin Pak JK ini pengaruhnya emang besar ya. Soalnya, sebagai mantan Wapres sekaligus pebisnis besar, Pak JK ini kerap disebut-sebut banyak berperan lho di pemerintahan dulu, misal soal Rizal Ramli yang dicopot dari posisi Menteri Koordinator Kemaritiman.

Hmm, tapi ya kalau diingat-ingat lagi, Pak JK ini jadi ramai di publik akhir-akhir ini setelah muncul di channel YouTube-nya Karni Ilyas sih. Wah, kalau gitu, semua ini jadi salah Pak JK atau sebenarnya malah salah Bang Karni nih? Tentuin sendiri aja deh. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panen besar. Mungkin itulah kalimat yang pantas menggambarkan keadaan komisi antirasuah saat ini.

Bagaimana tidak, hanya dalam waktu tak genap dua minggu, institusi pimpinan Firli Bahuri itu berhasil membongkar praktik culas yang dilakukan dua bawahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan.

Setelah sebelumnya KPK menangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo dalam perkara rasuah ekspor benih lobster, kini giliran Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang tersangkut perkara korupsi.

Tak main-main, politikus PDIP itu diduga kuat terlibat dalam penyelewengan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang kini tengah berjuang mati-matian dalam menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Covid-19.

Tertangkapnya dua menteri di waktu yang terbilang sangat singkat ini mau tak mau berimbas kepada citra Presiden Jokowi sendiri.

Sejumlah pihak mempertanyakan rekrutmen para menteri Jokowi yang terbukti belum mampu mencegah hal semacam ini terjadi. Ahli Hukum Tata Negara, Relfy Harun, misalnya, menilai penangkapan menteri ini menandakan kalau komitmen anti-korupsi Jokowi memang lemah.

Senada, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan kasus korupsi dua menteri ini melukai integritas pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi dua menteri itu berasal dari parpol motor koalisi Jokowi, yakni PDIP dan Gerindra.

Ujang pun memahami bahwa Jokowi tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi itu. Namun, menurutnya mantan Wali Kota Solo itu punya tanggung jawab moral sebagai orang yang memberi kepercayaan bagi Juliari dan Edhy untuk menjabat menteri.

Ia juga menyoroti respons Jokowi yang seolah lepas tangan dengan mengklaim telah mengingatkan para menteri. Menurutnya menjadi wajar jika kemudian publik kecewa dengan respons itu lantaran saat pemilu, masyarakat memilih presiden, bukan menteri.

Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar yang lebih blak-blakan lagi. Ia turut menyoroti pernyataan yang berulang-ulang disampaikan presiden bahwa tak ada visi misi para menteri, yang ada visi misi presiden. Jika berkaca pada pernyataan itu, menurut Rocky, maka semua tindak tanduk menteri adalah perintah presiden.

Meski kita ketahui pasti bahwa Rocky merupakan pengamat politik yang memiliki tendensi negatif terhadap Presiden Jokowi, namun logikanya merespons fenomena ini tetaplah menarik untuk didalami.

Apakah memang ada kemungkinan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya itu? Jika iya, mengapa Ia diam saja dan justru terkesan ‘lepas tangan’ seperti yang disebut Ujang Komarudin?

Grease Wheel Hypothesis

Kurang lebih lima tahun lalu, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon pernah membuat geger publik dengan pernyataannya yang seolah memaklumi praktik korupsi. Dalam pernyataan yang Ia sampaikan secara terbuka itu, Fadli menyebut bahwa korupsi merupakan ‘oli’ pembangunan.

Kendati tak juga membenarkan praktik tersebut, namun Ia menilai, dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan.

Konteks pernyataan Fadli ini nyatanya masih membekas di ingatan publik. Tak lama setelah penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, sejumlah pihak kembali mengungkit-ngungkit pernyataan Fadli yang kebetulan merupakan rekan separtai Edhy.

Meski terdengar konyol dan bertentangan dengan pemahaman umum publik terkait korupsi, namun nyatanya apa yang disampaikan Fadli tersebut merupakan hipotesis yang sudah sejak lama diteliti oleh pakar dan ekonom dunia. Asumsi ini dikenal dengan sebutan grease wheel hypothesis.

Pierre-Guillaumemeon dan Khalid Sekkat dalam tulisan mereka yang berjudul Does Corruption Grease or Sand The Wheels of Growth? mengatakan bahwa hipotesis grease wheel menyatakan bahwa fungsi birokrasi yang buruk dianggap sebagai inefisiensi paling menonjol yang dapat dilumasi oleh korupsi.

Mengutip pernyataan Samuel P. Huntington, keduanya menyebut dalam konteks pertumbuhan ekonomi, satu-satunya hal yang lebih buruk dari masyarakat dengan birokrasi yang kaku, terlalu terpusat, dan tidak jujur adalah masyarakat dengan birokrasi yang kaku, terlalu terpusat, dan ‘terlalu’ jujur.

Hipotesis ini menyebut bahwa ada berbagai aspek dari tidak berfungsinya birokrasi yang dapat dikompensasikan dengan korupsi, terutama yang menyangkut kelambatan birokrasi.

Selain itu, Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies berpendapat bahwa korupsi dapat membantu mengatasi peraturan birokrasi yang kaku dan mendorong pertumbuhan. Menurutnya, fenomena seperti itu telah diamati pada tahun 1870 dan 1880 di Amerika Serikat (AS), di mana korupsi oleh perusahaan kereta api, utilitas dan industri menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat.

Di dalam negeri, ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan juga pernah membahas hipotesis ini. Menurutnya, hipotesis grease wheel bertumpu pada asumsi bahwa praktik rasuah bisa meningkatkan efisiensi birokrasi.

Ia mencontohkan seorang pekerja administrasi di negara berkembang dengan birokrasi lambat tidak segera mengerjakan permohonan izin yang diajukan warga karena memiliki banyak pekerjaan lain, sementara gajinya tidak terlalu tinggi. Maka ketika dia disogok, permohonan izin tersebut segera dikerjakan.

Ihwal Jokowi, Richard Javad Heydarian dalam tulisannya yang berjudul A Revolution Betrayed: The Tragedy of Indonesia’s Jokowi mengatakan bahwa dari sudut pandang Jokowi, pemberantasan korupsi dapat memperlambat laju pembangunan infrastruktur. Sebab, di sejumlah negara berkembang, di mana beberapa oligarki dengan mitra asing mendominasi sektor bisnis, kontrak besar pasti melibatkan unsur korupsi. 

Dengan kata lain, Heydarian ingin mengatakan bahwa Jokowi tampaknya telah menerima gagasan ‘efficient corruption’, yang menyebut bahwa korupsi tidak dapat dihindari untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan kecurigaan Rocky Gerung bahwa presiden sebenarnya mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan bawahannya bisa saja benar adanya. Dengan asumsi bahwa presiden berpegang teguh pada grease wheel hypothesis yang pernah diungkapkan Fadli Zon, maka bukan tak mungkin Jokowi sebenarnya “membiarkan” praktik rasuah, terutama yang berkaitan dengan proses birokrasi seperti perkara Edhy Prabowo.

Lantas sekarang pertanyaan pentingnya, apakah memang korupsi dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sebagaimana diyakini oleh Fadli Zon dan mungkin saja, Jokowi?

End Doesn’t Justify the Means

Ekonom UGM, Rimawan tak memungkiri bahwa grease wheel hypothesis dapat diaplikasikan di negara berkembang terutama di Afrika dan Asia. Akan tetapi, hipotesis tersebut nyatanya tetap memiliki banyak kelemahan mendasar.

Di antaranya, dampak korupsi diasumsikan hanya terbatas di bidang ekonomi. Kemudian kelancaran birokrasi akibat korupsi hanya menguntungkan individu atau kelompok berpendapatan menengah ke atas.

Sementara individu atau kelompok berpendapatan menengah ke bawah akan menjadi korban dari sistem tersebut. Akibatnya, sekalipun hipotesis ini berhasil diterapkan, maka dapat dipastikan kesenjangan ekonomi di negara tersebut cenderung meningkat.

Selain itu, Guillaumemeon dan Sekkat sendiri juga menegaskan bahwa grease wheel hypothesis belum tentu bisa diaplikasikan dalam semua kondisi. Mereka mengatakan di negara yang penegakan hukumnya lemah, korupsi justru memberikan lebih banyak dampak negatif dalam pembangunan ketimbang dampak positif.

Sekalipun grease wheel hypothesis benar-benar bisa diterapkan di dalam negeri, namun menggenjot pembangunan ekonomi melalui korupsi tetap bukanlah prospek yang baik untuk ditempuh. Sebab, meski di satu sisi dapat bermanfaat untuk satu tujuan tertentu, namun cara itu tetap melangkahi segudang asas-asas lain, seperti keadilan, kepastian hukum, hingga moralitas yang tentunya dapat memiliki backlash tersendiri bagi pemerintah. 

James Schroeder dalam tulisannya yang berjudul Why the End Doesn’t Justify the Means, But the Means Can Always Justify the End mengatakan bahwa hasil positif bukanlah hal yang baik jika metode yang digunakan untuk mencapainya tidak jujur atau merugikan orang lain.

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari, sejumlah pekerjaan sebenarnya tidak memerlukan tingkat keahlian tertentu, namun bergantung dengan cara bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika kita menggunakan cara yang sesuai dengan pedoman,  maka tidak peduli seberapa buruk hasilnya, cara tersebut tetap akan membenarkan hasil akhir.

Bagaimana pun, perlu digarisbawahi bahwa asumsi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi membiarkan praktik korupsi yang dilakukan para menterinya karena berpegang pada grease wheel hypothesis tetaplah sulit dibuktikan kebenarannya. Apalagi, Presiden sendiri sudah berulang kali mengingatkan para menterinya untuk tak melakukan korupsi dan juga menegaskan tak akan melindungi para pembantunya yang tetap terjerat perkara rasuah.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri bahwa penangkapan dua orang menteri dalam waktu yang sangat berdekatan haruslah mendapatkan perhatian lebih Presiden Jokowi. Kepala negara perlu mengambil langkah yang lebih dari sekadar pernyataan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bagaimana nantinya Jokowi dapat menyelesaikan persoalan ini tetaplah menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, publik dikejutkan dengan sejumlah penangkapan para pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gimana nggak kaget? Wong sejumlah pejabat ditangkap secara beruntun dalam waktu yang terbilang tidak lama.

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, kini giliran Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan bantuan sosial (bansos). Sedihnya lagi nih, kebijakan bansos ini pada mulanya ditujukan untuk mereka yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19 lho.

Ya, namanya berita-berita fenomenal pasti mengundang perhatian dan komentar berbagai pihak dong. Salah satunya datang dari seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung.

Melihat berita penangkapan beruntun ini, Pak Rocky ini pun menganalogikan fenomena-fenomena ini bak sebuah permainan. “Skor 1-1 antara Hambalang dan Teuku Umar. Draw. Buat Jokowi (Joko Widodo) 2-0,” begitu ujar Rocky dalam sebuah video di YouTube.

Hambalang yang dimaksud Pak Rocky di sini adalah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Sementara, Teuku Umar adalah Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Wah, kalau menganalogikan dengan perolehan skor begini, jadi ingat klasemen ala Liga Inggris deh. Soalnya tuh, peringkat klasemen dalam liga-liga sepak bola ini juga dipengaruhi oleh perolehan skor gol dalam masing-masing pertandingan. Hehe.

Hmm, kalau dibawa ke situasi politik Indonesia gini, siapa ya yang bakal memuncaki klasemen? Biasanya kan PDIP dan Gerindra tuh yang memuncaki klasemen – apalagi udah mendominasi di berbagai Pemilu juga.

Jadi ingat dengan salah satu tim yang dijuluki Setan Merah. Kalau nggak salah tuh, tim yang bernama Manchester United (MU) dulu juga kerap jadi juara lho. Hmm, tapi, kalau sekarang gimana ya? Mungkin, para penggemar sepak bola bisa menjawab. Hehe.

Kan, namanya juga dinamika politik. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi, partai berlambang kepala banteng ini kan udah beberapa kali tuh terjegal kasus korupsi – misal kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum ditangkap. Hehe.

Ya, terlepas dari itu semua – dan meski sama-sama berwarna merah nih, semoga aja dua perisitiwa penangkapan baru-baru ini bisa sama-sama jadi motivasi buat koreksi ya. Mari kita amati saja kembali dinamika klasemen liga KPK mendatang. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak rindu dengan aksi-aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Lembaga antirasuah tersebut banyak disebut mulai “mandul” tuh gara-gara revisi Undang-Undang (UU) KPK yang berlaku sejak tahun 2019 lalu.

Belum lagi tuh, banyak yang meragukan pimpinan KPK yang sekarang lho. Ada yang bilang pimpinan KPK yang sekarang bisa aja malah melanggengkan kontrol politik terhadap lembaga antirasuah itu.

Meski banyak diragukan, ada kabar yang mengejutkan lho beberapa waktu lalu, yakni sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) lho. OTT itu menimpa Edhy Prabowo – sosok yang sebelumnya dipercayai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menempati posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).

Wah, lumayan juga nih KPK setelah udah lama nggak melakukan OTT besar semacam ini. Pasalnya nih, Pak Edhy ini juga bukan orang sembarangan lho. Hehe.

Bisa dibilang Pak Edhy ini adalah orang dekat dari salah satu menteri lain di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra. Bahkan nih, banyak yang menilai kalau Pak Edhy ini merupakan tangan kanan Pak Prabowo lho.

Alhasil tuh, nggak sedikit pihak yang menilai bahwa OTT KPK kali ini bisa berdampak tuh pada karier politik Prabowo ke depannya. Politikus Gerindra sendiri yang bernama Arief Poyuono, misalnya, menilai bahwa ini bisa jadi tamatnya mimpi Prabowo untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti lho.

Komentar atas Pak Menhan setelah kejadian OTT KPK ini juga datang dari seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung. Kata Pak Rocky nih, tertangkapnya mantan Menteri KP ini secara nggak langsung mengamputasi “tangan kanannya” Pak Prabowo.

Wah, mungkin apa yang dialami oleh Pak Prabowo mirip-mirip lah ya sama apa yang dialami oleh Raja Robert Baratheon di seri Game of Thrones (2011-2019). Soalnya tuh, setelah pejabat Hand of King meninggal dunia, Robert pun langsung merasa perlu untuk mencari pejabat baru.

Seperti apa yang dijelaskan oleh George R.R. Martin dalam kutipan di awal tulisan, tangan raja memang penting lho perannya. Ketika sang Raja bermimpi atau memiliki visi, sang Tangan lah yang berperan untuk melaksanakannya.

Ya, terlepas dari itu, menarik juga nih konstelasi politik yang bakal terjadi setelah OTT KPK satu ini. Pak Rocky soalnya bilang kalau ini juga mengandung pesan politik tersendiri lho. Salah satunya adalah asumsi bahwa Istana tidak lagi membutuhkan pengaruh politik Pak Prabowo.

Wah, apa benar nih Pak Jokowi sudah nggak membutuhkan Pak Prabowo? Padahal, dulu keduanya mengklaim kalau mereka sahabat lho – apalagi pas ketemu di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dulu. Apakah ini yang disebut sebagai sahabat yang mulai saling berjauh-jauhan? Hehe.

Hmm, kalau begini caranya, gimana ya nanti langkah politik Pak Prabowo ke depan? Apa perlu nih Pak Prabowo mencari “tangan” baru layaknya apa yang dilakukan oleh Robert? Mari kita amati sajalah nasib ke depan dari langkah politik Pak Menhan. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, berita yang menyangkut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhir-akhir ini tentu menjadi sebuah informasi yang mempunyai daya tarik tersendiri daripada sebelumnya ya. Lebih-lebih memang sejak Pak Edhy Prabowo menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), terdapat beberapa kebijakan yang cukup mengagetkan – dari menghilangkan kegiatan penenggelaman kapal, diperbolehkannya cantrang sebagai alat tangkap, hingga dibukanya izin ekspor benih lobster kembali.

Nah, kali ini mimin tertarik untuk membahas kebijakan yang terakhir saja nih karena lagi hits banget. Sebenarnya,masalah ini bisa dibahas dari banyak sisi ya, cuy. Tapi mimin ingin menyorot satu aktor yang saat ini secara mendadak muncul nih di tengah polemik ekspor benih lobster, yaitu Bapak Ali Mochtar Ngabalin yang saat ini menjabat sebagai Anggota Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Pasalnya, secara tiba-tiba doi langsung menembak Ibu Susi Pudjiastuti yang notabene adalah mantan Menteri KP dan orang yang punya pengalaman banyak di sektor bisnis perikanan. Pak Ngabalin ini meminta agar Bu Susi tidak mengganggu pekerjaan Menteri Edhy Prabowo – lebih-lebih dalam kebijakannya yang berkaitan dengan ekspor benih lobster, cuy.

Pak Ngabalin ini menegaskan bahwa kebijakan Bu Susi tidak harus selalu dilakukan kembali oleh Menteri KKP yang sekarang. Maka, doi meminta agar Bu Susi untuk tidak merecoki kinerja Pak Edhy selaku Menteri KKP saat ini.

Witss, ngeri banget nih Pak Ngabalin, kok main melarang orang aja nih dalam berpendapat. Ya, sebenarnya tidak masalah sih jika Pak Ngabalin ini mendukung kebijakan Menteri KPP yang saat ini. Apa mungkin sekarang yang fungsinya Pak Ngabalin menjadi juru bicara (Jubir) dadakan – seperti sebelum-sebelumnya – buat KKP ya? Hehe.

View this post on Instagram

Larangan ekspor benih lobster dicabut, muncul logo Partai Gerindra jadi partai lobster #gerindra #lobster #benihlobster #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 8, 2020 at 11:50pm PDT

Tapi, kelihatannya kalau sampai melarang Bu Susi berpendapat kok ya rasanya sangat aneh. Terlebih, Bu Susi ini kan orang berpengalaman dalam bidangnya. Bukannya sebagai masyarakat Indonesia, doi itu punya hak berpendapat ya?

Lah wong, Gus Hotman (sapaan akrab Hotman Paris Hutapea) saja sampai memuji langkah-langkah Bu Susi loh, sebelumnya. Duh, Pak Ngabalin bahaya nih kalau sampai mempermasalahkan kebebasan berpendapat Bu Susi.

Dukung ya dukung, itu tidak masalah sama sekali, lebih-lebih siapa tahu fungsi doi memang menjadi bumper. Soalnya sejak periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, kan doi memang selalu ditempatkan di depan.

By the way, di beberapa media sosial, seperti Facebook misalnya, banyak loh, yang gak suka dengan statement dari Pak Ngabalin ini. Bahkan, terdapat akun bernama Jamarikencana yang menanyakan, “Berapa sih jatah Pak Ngabalin dari lobster ini?” Tuh kan, sampai ada yang bilang seperti ini.

Ngomong-ngomong nih, sekelas mantan Menteri seperti Bu Susi saja sampai disemprot dan tidak boleh ikut campur, apa lagi kita yang hanya masyarakat biasa ya, cuy. Hadeuh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menteri KKP Edhy Prabowo cabut larangan penggunaan cantrang, kini jadi satu dari 8 alat yang boleh digunakan untuk tingkatkan produktivitass perikanan. Cantrang dilarang di era Susi Pudjiastuti karena dianggap berpotensi merusak kelestarian perikanan

PinterPolitik.com

Perang tentang ekspor lobster kembali berdengung. Setelah pada Desember 2019 mereda, kini tarik-menarik urusan lobster kembali mengemuka. Alasannya sudah pasti ya, gengs, yakni pandangan tentang ekspor lobster yang berbeda antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pujiastuti dan Menteri KP Edhy Prabowo.

Mengamati dua tokoh itu kok jadi ingat sama cerita di Game of Thrones, ya. Di situ ada plot saat Lady Brienne dari Tarth bertarung melawan The Hound yang terkenal ganasnya. Mereka berdua bertarung hanya untuk memperebutkan hak asuh atas anak Klan Stark, Arya si cantik mungil.

Pertarungan yang terjadi di bukit terjal itu sangat sengit. Hingga pada akhirnya Lady Brienne berhasil mengalahkan Hound – meski Hound ternyata masih hidup. Apa yang menarik sebenarnya adalah sosok Arya sebagai properti atau sumber daya yang diperebutkan.

Kalau misal ditarik ke pertarungan prinsipiil antara Ibu Susi dan Pak Edhy, agak mirip kan, gengs? Ya, cuman harus tukaran peran saja sih. Hound gambaran dari Bu Susi sedangkn Brienne manifestasi dari Pak Edhy yang berhasil mendapat hak penuh mengurus ekspor lobster.

Andai Bu Susi tetap di Menteri Kelautan, mungkin ceritanya pasti berbeda. Lagian, ini soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan, bukan tentang siapa yang benar-benar kesatria, kan?

Oke, lanjut ya, cuy. Lobster sebagai komoditi menjadi pelik di era Bu Susi, sebab menteri yang terkenal dengan kata “tenggelamkan” ini tidak menghendaki akan adanya ekspor lobster secara serampangan dan terbuka.

View this post on Instagram

Tidak hanya badai dan ombak menjadi ujian, keadilan dan empati rasanya sulit ditemukan di lautan #perbudakanabk #dukaABK #anakbuahkapal #dowehaveheartinthesea #intheheartofthesea #posterpinterpolitik #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 12, 2020 at 10:58pm PDT

Makanya dengan nada geram, kemarin Desember 2019, Bu Susi sempat julid ke Pak Edhy begini, “Apakah benar yakin untuk ekspor benih lobster? Apakah aspirasi seluruh masyarakat nelayan yang benar nelayan sudah di dengar?” Sindiran yang bikin otak berputar cepat itu menyusul keinginan – dan sekarang sudah terwujudkan – Pak Edhy untuk membuka akses ekspor lobster.

Yah, namanya juga kekuasaan, siapa yang memegangnya secara otomatis pasti memenangkan apa saja. Walhasil, peraturan yang diterbitkan Bu Susi dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016 pun dicabut dan diganti oleh Permen KP No. 12 Tahun 2020.

Banyak sih yang diubah. Salah satunya ya soal budidaya lobster, di mana kalau Bu Susi tetap fokus budidaya agar ketersediaannya terjamin sedangkan Pak Edhy menyetujui ekspor asal si eksportir sudah menjalankan budidaya yang benar.

Alasan doi masuk akal sih, begini, “Kami mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan. Tidak bisa hanya keberlanjutan saja tapi nelayan kehilangan penghasilan, tidak bisa juga menangkap saja tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki.”

Nah, titiknya di situ tuh, yakni balancing antara ekonomi dan lingkungan. Coba dipikir. Andai kalian punya bisnis nasi uduk nih, apa cuma kalian jual di daerah yang pendapatannya segitu saja? Atau berani buka warung di daerah lain dengan pendapatan yang lumayan? Lagian mau dijual di mana saja, skill membuat nasi uduk kalian kan gak bakal ilang, toh? Begitu analoginya.

Mimin gak tau, ya, apakah dalam dunia riil saat dulu Bu Susi menghendaki fokus budidaya mendapat pertentangan dari pakar ekonomi dan pegiat usaha atau tidak. Sebab, kalau dalam dunia maya kok seakan kebijakannya Bu Susi ini perfecto banget.

Apakah ini berkat keahlian dan kelihaian untuk mem-blow up citra Bu Susi? Entahlah, fokus kebijakan menteri baru saja deh. Kini keputusan telah berada di tangan Pak Edhy. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak tahu mengenai perdebatan yang terjadi seputar kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)? Pasalnya nih, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pandangan antara mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Menteri KKP Edhy Prabowo ramai menjadi perhatian publik.

Mulai dari kebijakan pelarangan cantrang, pembatasan ekspor benih lobster, hingga kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang ketahuan mencuri ikan di perarian Indonesia, semua menimbulkan perselisihan tersendiri di media massa dan media sosial. Mungkin, perubahan memang selalu tidak mudah bagi siapapun.

Eits, tapi, tahu nggak sih siapa yang selama ini bekerja di balik pertunjukkan penenggelaman kapal-kapal asing ala Bu Susi? Ya, jawabannya adalah Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas ini dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 155 Tahun 2015 guna mengkoordinasi institusi-institusi keamanan laut dalam menindak penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

Ya, dari sekian peninggalan kebijakan Bu Susi di KKP, Satgas 115 merupakan salah satunya. Namun, satgas ini dikabarkan akan berhenti dari masa tugasnya per tanggal 31 Desember 2019. Nasibnya pun menjadi tidak jelas hingga beberapa minggu di bulan Januari.

Tapi, meski nggak seramai isu perubahan kebijakan KKP lainnya, Satgas 115 ini akhirnya diputuskan untuk tetap dipertahankan tuh. Kabar ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bertemu.

View this post on Instagram

Kebijakan Susi tinggal kenangan?⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 14, 2019 at 4:00pm PST

Yay, congrats lah ya untuk Satgas 115. Ini bisa jadi kabar bahagia – khususnya untuk penanganan penangkapan ikan secara ilegal – setelah dikabarkan akan bubar di bawah Menteri Edhy.

Eh, tapi, tunggu dulu. Kabarnya, Pak Mahfud dan Pak Moeldoko menyepakati bahwa Satgas 115 memerlukan standard operating procedure (SOP) agar mekanisme kerja dan kedudukannya dapar menjadi lebih jelas. Dengan SOP tersebut, Perpres 115 akan diperjelas agar koordinasi dan fungsi antarunit dapat berjalan dengan baik.

Hmm, jadi mirip Avengers aja. Bagi penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU), perjanjian internasional yang dijuluki sebagai Sokovia Accords pasti bukan lagi menjadi hal yang asing.

Perjanjian itu disepakati guna mengatur aktivitas-aktivitas Avengers dan S.H.I.E.L.D. karena sebelumnya dianggap bertindak di luar batasan yang diyakini oleh komunitas internasional. Tapi, perjanjian itu menciptakan perselisihan di antara para pahlawan super dalam film Captain America: Civil War (2016).

Ya, semoga saja SOP Satgas 115 yang baru nanti tidak menimbulkan perselisihan serupa – mengingat menteri yang lawas dan yang baru kerap dipertemukan dengan perdebatan. Mari kita nantikan saja aksi Satgas 115 di masa mendatang. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Susi Pudjiastuti menjadi idola baru di kancah perpolitikan Indonesia. Jauh sebelum penunjukan Nadiem Makarim sebagai menteri mengejutkan banyak pihak, Susi sudah membuat heboh lebih dulu – apalagi kalau bukan karena dirinya yang dipercaya mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan di awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Walaupun tidak ada yang meragukan pengalamannya di sektor bisnis perikanan, latar belakangnya yang hanya lulusan SMP, merokok, dan memiliki tato di badannya membuat Susi terlihat lebih cocok menjadi musisi rock ketimbang pejabat negara.

Belum lagi ditambah dengan aksinya yang suka nyeleneh – seperti fotonya yang sedang ngopi santai diatas paddle board di tengah laut viral di dunia maya sampai keberaniannya melempar tantangan kepada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg untuk lomba paddling dengan dirinya. Betul-betul berlawanan dengan gambaran seorang pejabat pada umumnya yang kalem, serta berusaha menjaga image di depan kamera.

Tentu, bukan cuma itu saja yang bisa dilakukan Susi. Gebrakannya dengan meledakkan kapal asing yang berani mengambil ikan di perairan Indonesia mengundang kontroversi di berbagai penjuru negeri. Tercatat sudah lebih dari 500 kapal asing yang ditenggelamkan karena tetap nekat menerobos laut Indonesia.

Kapal tersebut rata-rata berasal dari negara tetangga sendiri, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Tiongkok. Sikap kerasnya tersebut diklaim berhasil meningkatkan produksi nelayan dalam negeri dengan naiknya tangkapan mereka, serta menegakkan kembali harga diri dan kedaulatan bangsa di hadapan negara asing – sesuatu yang selama ini dianggap hilang dari pemerintahan sebelumnya.

Mungkin, inilah yang membuat Susi menerima penghargaan dari Line Indonesia Awards 2019 sebagai Tokoh Publik Paling Dikagumi. Tindak-tanduknya menarik perhatian masyarakat. Tak ayal, Susi menjadi kesayangan banyak orang.

Sayangnya, nama Susi tidak masuk dalam kabinet periode kedua Jokowi. Sementara itu, wajah-wajah lama seperti Sri Mulyani Indrawati, Budi Karya Sumadi, dan Basuki Hadimuljono tetap dipertahankan.

Padahal berdasarkan banyak survei, kinerja Susi mendapat respon paling positif dari publik. Dibandingkan dengan Sri Mulyani yang sering dikritik sebagai “menteri utang”, Susi justru jarang mendapat serangan dari pihak lain terkait kebijakannya, bahkan oleh oposisi sekalipun. Tanpa ada cela, lantas mengapa Susi tetap terpental dari kursi menteri?

Memanen Musuh

Susi bisa saja menjadi idola baru di tengah masyarakat tetapi tidak semua keputusan yang diambilnya bisa menyenangkan semua pihak. Pihak yang paling pertama terpukul akibat kebijakan Susi sudah pasti adalah nelayan asing.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Food and Agriculture Organization (FAO), jumlah tangkapan ikan laut nelayan-nelayan dari Thailand mengalami penurunan di tahun 2014 —  bertepatan dengan keluarnya moratorium kapal eks-asing dan pelarangan transhipment ke luar negeri. Tren penurunan tersebut masih berlanjut hingga tahun 2017. Ini belum menghitung dampak yang juga dialami negara lain.

Larangan yang ditujukan untuk menyasar nelayan asing tersebut nyatanya juga membuat “mafia” dalam negeri meradang. Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo di tahun 2015 lalu, kapal asing dari negara luar selama ini bisa bebas keluar masuk perairan Indonesia justru karena ada bantuan dari orang Indonesia sendiri.

Disinyalir, sejumlah pengusaha asal Indonesia bekerja sama dengan pihak nelayan asing dengan cara berpura-pura membeli kapal dari luar negeri. Setelah kepemilikan kapalnya dialihkan, pengusaha Indonesia tersebut mengubah status kapalnya, dari kapal asing menjadi kapal Indonesia.

Hal ini dilakukan karena hanya kapal berbendera Indonesia lah yang dapat menangkap ikan di perairan Nusantara. Faktanya, kapal tersebut hanya berpindah tangan di atas kertas. Di lapangan kapal tersebut masih milik nelayan asing tadi.

Tujuannya adalah untuk menutupi identitas pemilik kapal yang sebenarnya sehingga kapal milik asing tersebut leluasa masuk perairan Indonesia. Jelaslah sudah kongkalikong yang selama ini banyak merugikan nelayan-nelayan kita.

Selain itu, praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing diperkirakan telah menggerogoti potensi pendapatan sebesar 4 miliar dolar AS atau sekitar 56 triliun rupiah per tahunnya. Dengan jumlah perputaran uang sebesar itu, wajar ada pihak-pihak tertentu yang kemudian merasa terusik dengan Susi. Alih-alih mendapat teman, Susi justru menuai musuh baru.

Susi Disingkirkan?

Sudah menjadi rahasia umum apabila pebisnis kerap kali menjalin hubungan gelap dengan penguasa untuk mengamankan kepentingan pribadinya. Sergei Guriev dan Andrei Rachinsky dalam tulisannya The Role of Oligarchs in Russian Capitalism mengungkapkan bahwa para pebisnis Rusia membentuk semacam kelompok lobi yang mempromosikan agenda-agenda mereka. Mengandalkan kedekatannya dengan Vladimir Putin, kelompok lobi ini bisa mengintervesi pemerintah untuk membuat kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti pengurangan tarif pajak, menolak perbaikan sistem pengadilan, mencegah reformasi birokrasi terjadi, hingga mematikan pendatang baru di bisnis yang mereka geluti. Bahkan, dalam satu kasus, mereka sanggup mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Rusia.

Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Muhammad Ali Azhar dengan tulisan yang berjudul  Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi menyebutkan di negara berkembang seperti Indonesia, para pengusahanya berusaha masuk ke dalam lingkaran elite agar dapat menikmati perlakuan istimewa dan perlindungan politik dari penguasa. Sebagai gantinya, pengusaha harus memberi dukungan pula dalam bentuk finansial atau politik kepada penguasa yang telah membantunya.

Hubungan mutualisme ini membuat pengusaha di Indonesia bisa leluasa untuk menegosiasikan hambatatan-hambatan yang mereka alami. Terlepas benar atau tidaknya dugaan tersebut, yang pasti patut dicurigai adanya pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai tindakan Susi karena mengganggu urusan mereka.

Jika sekelompok orang tersebut kebetulan memiliki akses politik yang luas, mereka bisa saja memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan sejumlah lobi untuk menjegal Susi.

Hal tersebut sepertinya sedikit lagi akan tercapai setelah Menteri Perikanan dan Kelautan yang baru, Edhy Prabowo, mengeluarkan wacana untuk menghapus sejumlah kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan Susi. Edhy mungkin memiliki alasan tersendiri tetapi, apapun hasilnya, kita berharap nelayan Indonesia lah yang berjaya di laut sendiri, bukan nelayan asing.

Tulisan milik Aditya Eka Pratama, Sarjana Manajemen dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.