Prof. Dr. G. A. Siwabessy merupakan Menteri Kesehatan era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, ia memiliki sisi lain, yakni sebagai “Bapak Atom Indonesia”.

PinterPolitik.com

Dalam lintasan sejarah Indonesia, banyak tokoh besar yang menonjol di arena politik, diplomasi, atau militer. Namun, ada satu figur yang melintasi batas disiplin ilmu dan profesi: Prof. Dr. G.A. Siwabessy. Ia bukan hanya Menteri Kesehatan terlama dalam sejarah RI (1966–1978), tetapi juga tokoh penting di balik pengembangan teknologi nuklir di Indonesia, hingga dikenal sebagai Bapak Atom Indonesia.

Kombinasi peran ini unik: di satu sisi, memimpin sektor kesehatan dengan kebijakan besar seperti pencetusan program Asuransi Kesehatan; di sisi lain, mengawal proyek strategis nuklir nasional. Latar belakangnya sebagai dokter, khususnya spesialis radiologi, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit ilmuwan Indonesia pada masa itu yang memahami teknologi radiasi. Pengetahuan ini kemudian membuka jalan baginya memimpin Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Pertanyaannya, bagaimana seorang dokter mendapat kepercayaan memimpin bidang yang begitu teknis dan strategis? Dan apa makna pembangunan yang bisa kita tarik dari perjalanannya?

Pengawan Program Nuklir Dua Presiden

Selain menjadi Menkes tahun 1966 hingga 1978, G. A. Siwabessy adalah Kepala BATAN pertama, menjabat dari 1966 hingga 1973.

Keterlibatan Siwabessy di dunia nuklir berawal dari awal 1960-an, ketika Indonesia berupaya memperkuat kapasitas teknologi nasional. Dunia saat itu berada di tengah kompetisi ketat dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang tidak hanya bersaing di luar angkasa, tetapi juga dalam penguasaan energi nuklir. Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka, ingin menunjukkan kemampuan untuk bersaing di panggung teknologi.

Siwabessy, yang pernah menempuh studi radiologi di Belanda dan Amerika Serikat, menjadi aset langka. Keahliannya membuatnya dipercaya memimpin oleh Presiden Soekarno untuk memimpin BATAN, lembaga yang menjadi garda depan pengembangan teknologi nuklir sipil di Indonesia. Keputusan ini bukan hanya karena kapasitas teknis, tetapi juga reputasinya sebagai administrator yang teliti dan memiliki integritas tinggi.

Salah satu langkah penting di awal kepemimpinannya adalah mengawasi pengoperasian Reaktor Triga Mark II di Bandung pada 1965, hasil kerja sama dengan Amerika Serikat melalui program Atoms for Peace. Meski digunakan untuk penelitian dan pendidikan, reaktor ini menjadi simbol masuknya Indonesia ke era teknologi tinggi.

Di periode berikutnya, saat era kepemimpinan Presiden Soeharto, ia melanjutkan pengembangan fasilitas nuklir, termasuk pembangunan reaktor riset terbesar di Asia Tenggara pada masanya di Serpong, Tangerang. Reaktor ini diresmikan pada 1987 dan diberi nama Reaktor G.A. Siwabessy sebagai penghargaan atas dedikasinya.

Sepanjang kiprahnya, Siwabessy menjaga agar pengembangan nuklir Indonesia berjalan dalam kerangka damai. Ia aktif mewakili Indonesia di forum International Atomic Energy Agency (IAEA) dan berperan dalam penandatanganan Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 1970. Pendekatan ini membuka pintu kerja sama teknologi dan memastikan Indonesia mendapat akses pengetahuan nuklir dari berbagai negara.

Konteks global saat itu menciptakan peluang sekaligus tantangan. Perang Dingin mendorong negara-negara berkembang untuk berhati-hati mengelola teknologi strategis, tetapi juga memberi kesempatan untuk memperoleh alih teknologi melalui kerja sama internasional. Dalam situasi seperti inilah, sosok seperti Siwabessy menjadi penghubung penting antara kepentingan nasional dan dinamika global.

Dari sudut pandang politik pembangunan, kisahnya menunjukkan bahwa strategi dalam memilih dan menempatkan SDM di posisi strategis bisa menentukan arah kemajuan. Penunjukan seorang dokter radiologi untuk memimpin pengembangan nuklir mungkin terdengar tak lazim, namun langkah inilah yang melahirkan terobosan besar bagi riset dan teknologi Indonesia.

Warisan yang Berharga

Kisah G.A. Siwabessy memperlihatkan bahwa sejarah pembangunan Indonesia juga dibentuk oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas lintas bidang. Ia bukan hanya dokter yang memahami kesehatan publik, tetapi juga penggerak penting dalam teknologi strategis yang memerlukan visi jangka panjang.

Dalam kerangka pemikiran human capital dari Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker, keberhasilan suatu negara dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali lahir dari kemampuan mengembangkan keahlian warganya secara optimal. Siwabessy adalah contoh bagaimana pendidikan, keterampilan, dan integritas dapat berpadu untuk memberi sumbangsih besar pada negara.

Pada masanya, dorongan untuk mengembangkan sains tidak dapat dilepaskan dari situasi dunia yang tengah berada di puncak persaingan teknologi global. Perang Dingin mendorong negara-negara untuk memajukan riset dan penguasaan teknologi strategis, termasuk energi nuklir. Indonesia pun melihat pentingnya memiliki kapasitas riset yang kuat, tidak hanya demi simbol kemajuan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berdaulat secara ilmu pengetahuan.

Semangat era awal pembangunan nasional juga menjadi momentum penting untuk menempatkan figur-figur visioner seperti Siwabessy di posisi strategis. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan perpaduan antara keahlian teknis dan kemampuan manajerial. Dalam konteks itu, penguasaan sains bukan hanya prestasi akademis, tetapi juga modal politik yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Perjalanan hidupnya menjadi bagian dari mozaik sejarah Indonesia yang membanggakan. Dari ruang praktik kedokteran hingga pusat riset nuklir, ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan bagi kemajuan, apa pun latar belakang awal seseorang. Kisah ilmuwan kelahiran Maluku ini lantas layak dikenang bukan hanya sebagai catatan biografi, tetapi juga sebagai inspirasi tentang peran penting pengetahuan dan dedikasi dalam membangun negeri. (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan aspek kesehatan masyarakat Indonesia secara konstruktif, elite pembuat keputusan serta para elite dokter dan tenaga kesehatan justru saling sindir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah masih belum menemukan ritme selaras, utamanya dengan asosiasi profesi kesehatan Indonesia yang bisa saja berbahaya bagi kepentingan kesehatan rakyat. Lalu, ada apa sebenarnya di balik intrik tersebut?

PinterPolitik.com

Sejak dilantik pada Desember 2020, Budi Gunadi Sadikin (BGS) langsung mencuri perhatian karena berasal dari latar belakang non-kesehatan, seorang bankir yang kini memimpin kementerian teknis yang kompleks dan vital.

Keputusan Presiden ke7 RI Joko Widodo dan penerusnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budi mencerminkan preferensi terhadap manajerialisme birokrasi, yakni sebuah kecenderungan global sejak era New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, outcome-based governance, dan modernisasi sistem melalui teknologi dan audit kinerja.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini bersinggungan langsung dengan tatanan lama yang dibangun selama puluhan tahun oleh komunitas medis, khususnya asosiasi profesi seperti IDI, IDAI, dan kolegium dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya.

Ketegangan ini tampaknya tidak bersifat temporer. Dalam studi teori konflik, ketegangan antarinstitusi bukan sekadar friksi personal atau miskomunikasi, tetapi manifestasi dari pertarungan kepentingan struktural antara otoritas teknokratik yang mengusung efisiensi dan modernisasi, dengan kelompok epistemik tradisional yang mempertahankan otoritas profesional berbasis keilmuan, etika, dan sejarah panjang pengabdian medis.

Terbaru, fenomena ini semakin nyata ketika IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menyatakan bahwa komunikasi antara Menkes dan komunitas dokter sangat buruk, bahkan menyarankan reformasi menyeluruh dalam relasi vertikal kementerian dan organisasi profesi.

IDI bahkan melangkah lebih jauh dengan meminta Presiden mencopot Budi, mempersoalkan pembentukan kolegium tandingan yang dianggap sebagai upaya intervensi terhadap otonomi profesi.

Lalu, mengapa intrik bernuansa konfliktual ini seolah tak memiliki ujung sejak Budi dilantik?

Instabilitas Ganti “Pemain”?

Ketegangan antara Menkes dan asosiasi profesi tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang sedang bergeser.

Dalam konteks ini, pendekatan Michel Foucault tentang knowledge/power kiranya bisa menjadi rujukan, di mana pengetahuan bukanlah entitas netral, melainkan alat dan medan pertarungan kuasa.

Profesi kesehatan, khususnya komunitas dokter, selama ini agaknya memiliki monopoli epistemik, yang mana mereka menentukan standar pendidikan, kompetensi, hingga kewenangan praktik.

Posisi ini diperkuat oleh struktur kolegium dan asosiasi profesi, yang dalam banyak hal dinilai bersifat eksklusif dan tertutup.

Ketika Budi memperkenalkan sistem baru, rekonstruksi ulang sistem pendidikan dokter spesialis, serta mendorong pembentukan kolegium versi pemerintah, ia tidak hanya menawarkan reformasi teknis, tetapi secara implisit sedang menantang regime of truth yang selama ini dipegang asosiasi profesi.

Konflik ini mengingatkan pada teori field dari Pierre Bourdieu, di mana dunia kesehatan adalah medan sosial tempat berbagai aktor bertarung memperebutkan capital, baik itu cultural capital (pengetahuan, kredensial medis), social capital (jejaring asosiasi), maupun symbolic capital (kepercayaan publik).

Masuknya Menkes dari luar dunia kesehatan membuatnya tidak memiliki legitimasi simbolik di mata komunitas profesi. Namun sebagai pejabat publik, Budi memiliki state capital yang sah untuk mengintervensi sistem.

Dari sini, reaksi keras asosiasi seperti IDI dan IDAI bukanlah resistensi biasa, tetapi bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan status quo yang terancam oleh logika manajerialisme modern.

Ironisnya, pertarungan ini memakan energi institusional di saat Indonesia tengah menghadapi tantangan kesehatan yang jauh lebih krusial dan kompleks.

Distraksi dari Krisis Substansial?

Salah satu akibat paling disayangkan dari konflik ini adalah teralihkan-nya perhatian publik dan kebijakan dari persoalan substantif yang jauh lebih mendesak.

Laporan dan sorotan media dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan potret buram layanan kesehatan, mulai dari minimnya distribusi dokter di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), laporan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien maupun sejawat, hingga praktik bullying dan pemerasan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Persoalan-persoalan ini bersifat sistemik dan menyentuh dimensi keadilan sosial, perlindungan hak pasien dan tenaga medis muda, serta kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar yang bermartabat.

Sayangnya, konflik antara Menkes dan organisasi profesi justru berpotensi mengubur diskusi publik dan reformasi mendalam atas isu-isu tersebut.

Dalam studi Anthony Giddens tentang structuration theory, sistem sosial tidak hanya dibentuk oleh struktur institusi, tetapi juga oleh agency, yakni aktor-aktor kunci yang bisa mereproduksi atau merombak struktur.

Dalam konteks ini, baik Budi maupun asosiasi profesi memiliki agency kuat yang bisa mengarahkan reformasi ke arah lebih progresif dan kolaboratif. Namun sejauh ini, keduanya cenderung terjebak dalam spiral defensif yang membuat reformasi kesehatan seolah menjadi ajang tarik-ulur politis dan simbolik.

Budi, meski kerap dianggap “asing” dalam dunia medis, kiranya membawa pendekatan strategis jangka panjang yang layak diperhitungkan: efisiensi, akses, dan pemerataan.

Namun, komunikasi yang tidak terkelola, serta manuver yang dianggap menyerobot domain profesionalisme, membuatnya kehilangan dukungan dari komunitas paling vital dalam sistem kesehatan.

Sebaliknya, asosiasi profesi pun tidak lepas dari kritik. Dalam banyak kasus, mereka terkesan tertutup terhadap evaluasi dan reformasi struktural.

Skandal pelecehan seksual, ketimpangan pendidikan spesialis yang mahal dan elitis, serta laporan bullying terhadap PPDS belum ditanggapi dengan reformasi internal yang serius. Ini menunjukkan bahwa self-regulatory body yang terlalu kuat tanpa pengawasan negara justru berisiko menciptakan “monopoli moral” yang tak akuntabel.

Konflik antara Menkes Budi dan asosiasi profesi agaknya merupakan gejala dari pertarungan lebih besar antara modernisasi institusional dengan monopoli epistemik yang telah lama mengakar.

Masing-masing membawa kepentingan dan kekuatan, negara ingin reformasi sistemik demi pemerataan dan efisiensi, sementara asosiasi profesi ingin mempertahankan kontrol terhadap standar dan etika profesi.

Namun, bila keduanya terus bertarung dalam medan simbolik, publiklah yang paling dirugikan. Rakyat akan kehilangan momentum reformasi kesehatan yang sejati, seperti layanan merata, sistem pendidikan medis yang adil dan bebas kekerasan, serta komunitas medis yang sehat secara etis dan profesional.

Sebagaimana dicatat dalam teori deliberatif Habermas, jalan keluar dari konflik institusional semacam ini adalah melalui komunikasi rasional yang setara dan terbuka.

Negara tidak bisa memaksakan logika efisiensi tanpa memahami logika etis dan otonomi profesi. Sebaliknya, profesi kesehatan tidak bisa terus mempertahankan eksklusivisme dalam dunia yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas.

Reformasi kesehatan tidak bisa berhasil jika dilakukan dalam suasana saling mencurigai. Yang dibutuhkan hari ini bukanlah siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bersedia membuka diri untuk mendengar. Kesehatan adalah urusan publik, dan publik layak mendapatkan yang terbaik dari kedua kutub kekuasaan ini. (J61)

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto hadir perdana di barisan pendukung Prabowo-Gibran pada Minggu (4/2) kemarin. Mungkinkah Prabowo gandeng Terawan untuk lawan dominasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)?

PinterPolitik.com

“I need a doctor. Call me a doctor” – Skylar Grey, “I Need a Doctor” (2011)

Bisa dibilang, hampir semua membutuhkan bantuan dokter. Ketika sakit melanda, misalnya, dokter menawarkan jasa mereka untuk mengobati pasien yang sakit. Mungkin, lagu “I Need a Doctor” dari Dr. Dre di atas bisa menggambarkan situasi itu.

Tidak hanya untuk mengobati, dokter juga memiliki peran penting dalam administrasi. Ketika harus izin sakit, surat dokter menjadi dokumen ‘ajaib’ yang bisa meruntuhkan kewajiban sekolah atau bekerja di hari itu.

Namun, faktanya, kekuatan ‘ajaib’ para dokter ini bukan hanya ada pada surat izin istirahat, melainkan surat-surat lain yang urusannya bisa pada tingkat nasional. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), misalnya, memiliki kewenangan dalam mengatur kompetensi dan izin para dokter di Indonesia melalui surat tanda registrasi (STR) dokter.

STR ini menjadi salah satu syarat agar dokter bisa menjlankan operasinya, yakni melalui dokumen-dokumen seperti surat izin praktik (SIP) dan sertifikat kompetensi (Serkom). Serkom sendiri didapatkan apabila lolos seleksi kompetensi bidang (SKB) dari Kolegium Dokter Indonesia.

Salah satu dokter yang sempat berurusan dengan IDI dalam hal surat-surat ini adalah Letjen TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). Terawan sendiri menjabat sebagai menteri kesehatan (Menkes) pada tahun 2019-2020.

Persoalan penanganan Covid-19 dan berbagai silang pendapatnya dengan IDI turut mengantarkan dirinya ke tanggal terakhir jabatannya pada 23 Desember 2020. 

Namun, untuk pertama kalinya, Terawan kembali terihat di kegiatan politik nasional, yakni dalam Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (4/2) kemarin, sebagai salah satu pendukung pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kehadiran Terawan jelas menimbulkan banyak tanda tanya. Mengapa Terawan berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran? Peran apa yang bisa saja dimainkan oleh Terawan di masa mendatang – seandainya Prabowo-Gibran terpilih?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

IDI Terlalu Dominan?

Seperti yang telah dijelaskan di atas, proses pengurusan berbagai dokumen penting berada di bawah naungan IDI – mulai dari STR, Serkom, hingga SIP. Ini membuat IDI memiliki kewenangan besar dalam perizinan dokter.

Lembaga asosiasi profesi memang dianggap memiliki otoritas simbolis dalam menentukan sektornya sendiri. Apalagi, asosiasi profesi ini berbasis pada keahlian khusus, yakni dunia medis.

Kewenangan IDI inipun bukan tanpa alasan. Ini bisa dijelaskan menggunakan hubungan konseptual antara pengetahuan (knowledge) dan kekuatan (power) dari Michel Foucault.

Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuatan dapat membangun kebenaran (truth). Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dokter, misalnya, dapat diyakini dengan benar dalam hal-hal medis.

Sederhananya, pengetahuan ini bisa dianggap sebagai privilese yang akhirnya membuat sang pemilik pengetahuan mampu untuk mempengaruhi norma masyarakat, institusi, dan hubungan interpersonal. Kekuatan ini bisa dianggap sebagai kekuatan struktural (structural power).

Namun, bukan tidak mungkin kekuatan struktural disalahgunakan. Dalam tulisan berjudul “Sistem Validasi Kompetensi Dokter Membuka Celah Permainan” di Kompas.id, disebutkan bahwa sistem validasi kompetensi dokter akhirnya malah menyisakan banyak celah untuk dimainkan oleh para calo.

Menariknya, privilese yang dimiliki oleh profesi kedokteran juga membawa para dokter memiliki kecenderungan untuk menjadi arogan. Dalam beberapa jurnal, seperti Factors Affecting Healthcare Costs in Indonesia: What the Hospitals and Doctors Said dari Noorlailie Soewarno dan Bambang Tjahjadi, sejumlah dokter memiliki arogansi tertentu sehingga memaksakan preferensi mereka.

Arogansi ini juga yang bukan tidak mungkin menjadi penghambat bagi upaya pemerintah untuk menambah jumlah dokter di Indonesia. Padahal, berdasarkan data pada Juli 2022 yang dilansir dari Databoks, Indonesia masih kekurangan dokter hingga sebanyak 130 ribu dokter.

Salah satu alasan yang kerap muncul adalah persoalan kompetensi. Ada anggapan bahwa dokter-dokter dari luar negeri lebih cakap soal penyakit-penyakit gangguan metabolik-endokrin sedangkan penyakit yang lebih banyak ada di negara-negara tropis adalah penyakit menular.

Dengan adanya persoalan, maka, bagaimana cara Prabowo mengatasi persoalan nasional – seperti kekurangan dokter? Mungkinkah Terawan menjadi salah satu sosok yang berperan nantinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tarung Terawan vs IDI?

Anggap saja masing-masing dokter memiliki pengetahuan yang dapat menjadi kekuatan untuk memengaruhi aktor-aktor lain. Kekuatan pengetahuan ala Foucault inilah yang akhirnya digunakan oleh Terawan saat kerap bersilang pendapat dengan dokter-dokter lainnya di IDI.

Metode diagnostik digital substraction angiography (DSA) dari Terawan, misalnya, dianggap oleh IDI sebagai upaya pengiklanan diri secara berlebihan. IDI juga sempat mencabut keanggotaan Terawan saat itu, yakni pada tahun 2018.

Bukan tidak mungkin, benturan antar-kekuatan pengaruh seperti inilah yang dicari oleh Prabowo. Dengan menyekolahkan banyak dokter baru di luar negeri, kekuatan-kekuatan pengetahuan yang baru juga akan hadir guna meruntuhkan dominasi satu kelompok tertentu di dunia keprofesian.

Pasalnya, Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2) kemarin menyebutkan bahwa dirinya akan mengirim puluhan ribu lulusan untuk belajar kedokteran di luar negeri. Bahkan, juga menyetujui usulan calon presiden (capres) nomor urut satu yang mengatakan bahwa para profesor di luar negeri juga bisa dibawa ke Indonesia.

Belum lagi, Prabowo juga ingin membangun hingga tiga ratus fakultas kedokteran (FK) baru untuk menyelesaikan persoalan kekurangan dokter. Tujuannyapun sederhana, yakni agar seluruh masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Namun, IDI-pun menanggapi usulan Prabowo secara negatif. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) IDI Adib Khumaidi justru menganggap keinginan untuk membangun tiga ratus FK adalah berlebihan karena justru harusnya berfokus pada distribusi dokter yang merata antardaerah.

Well, persoalan distribusi dokter antardaerah memang ada. Namun, data menunjukkan bahwa kekurangan jumlah dokterpun perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Bila benturan antar-kekuatan pengetahuan akhirnya terjadi di dunia kedokteran Indonesia, bukan tidak mungkin Prabowo akan menggandeng Terawan di masa mendatang. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Is it a comeback?! 

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali menampakkan batang hidungnya di kegiatan publik berskala besar. Kali ini, Terawan hadir perdana di barisan pendukung pasangan calon nomor dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Hmm, mungkinkah Pak Terawan bakal comeback lagi di pemerintahan? 

PinterPolitik.com

“…continued disturbances in Jakarta, but are advising US citizens…” – penyiar radio, The Last of Us (2023)

Begitulah cara yang dilakukan para pembuat serial The Last of Us (2023) membocorkan gambaran tentang situasi dunia di episode pertama serial tersebut. Melalui pengumuman berita di radio, penulis cerita seakan-akan memberitahukan bahwa suatu ancaman telah terjadi di negeri nan jauh di sana, yakni di Indonesia.

Se-enggak-nya, gambaran itu yang terlihat jelas ketika Joel Miller bertanya mengenai lokasi Jakarta. Sambil menyantap sarapannya, Joel langsung membayangkan Jakarta sebagai sebuah kota yang berlokasi di Timur Tengah – sebuah kawasan jauh yang kerap digambarkan kontras dengan Barat yang penuh dengan progresivitas.

Namun, tak sampai hitungan lebih dari satu hari, pandemi jamur cordyceps langsung tiba di kotanya di Amerika Serikat (AS). Pemerintahan pun langsung luluh lantak karena pandemi jamur tersebut.

Namun, siapa sangka kalau cerita fiksi yang ada di serial ini bisa mendapat komentar dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin. Kata Pak Budi nih, meski ini cerita fiksi, wabah yang paling sulit dikendalikan adalah wabah yang disebabkan oleh patogen jamur (fungus).

Waduh, apakah ini artinya The Last of Us mampu meramalkan kejadian yang bakal terjadi di masa depan? Mungkinkah Jakarta suatu hari nanti bisa menjadi pusat wabah cordyceps yang berangkat dari pabrik tepung?

Tidak ada yang tahu. Yang jelas, cerita fiksi apapun itu kerap didasarkan pada abstraksi atas realitas yang eksis di dunia kita.

Jangankan The Last of Us, banyak orang menyebutkan serial kartun The Simpsons (1989-sekarang) disebut-sebut bisa meramalkan masa depan. Salah satunya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Ya, para pembuat serial The Simpsons pun sebenarnya tidak benar-benar melakukan itu atas dasar ‘ramalan’, melainkan justru berkaca pada realitas sosial dan politik masyarakat AS kala itu. Bukan nggak mungkin, apa yang dilakukan The Last of Us juga demikian – yakni pada realitas yang ada.

Apalagi nih, kata Neil Druckmann – kreator gim video The Last of Us yang diadaptasikan dalam serial berjudul sama, kisah yang mereka buat sebenarnya terinspirasi dari fenomena yang terjadi di dunia nyata, yakni pandemi influenza pada 1918 – atau lebih dikenal sebagai Flu Spanyol 1918.

Salah satu unsur dari Flu Spanyol 1918 yang menginspirasi The Last of Us adalah bagaimana situasi sosial-politik akhirnya turut terpengaruh. Orang-orang kala itu akhirnya menjadi semakin xenophobik dan saling menutup sama lain antar-komunitas.

K. Schultz dan R. Throop dalam tulisan mereka yang berjudul Popular Culture menjelaskan bahwa budaya populer – layaknya film dan musik – banyak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan kita sehari-hari – mulai dari keinginan kita, bahasa, identitas, hingga interaksi momen-ke-momen yang kita semua jalani.

Mungkin, menjadi jelas apabila situasi wabah bisa menginspirasi serial, gim, dan film seperti The Last of Us. Boleh jadi, gim dan serial ini turut menggambarkan bagaimana dunia belum siap sama sekali dalam menghadapi pandemi yang lebih berbahaya – misalkan karena patogen jamur.

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus saja membuat dunia kewalahan. Lantas, bagaimana bila suatu saat nanti pandemi cordyceps terjadi? Masuk akal tuh kalau Pak Budi Gunadi menjadi cemas bila seandainya jamur bisa berevolusi di masa depan. (A43)

PinterPolitik.com

Setelah sekian lama menimbulkan polemik dan tarik menarik kepentingan, akhirnya selesai juga polemik vaksin Nusantara. Kehadiran vaksin yang satu ini udah berasa kayak bau Pilpres yang menimbulkan polarisasi dalam masyarakat.

Bisa jadi memang kemunculan vaksin ini sebenarnya menjadi representasi konteks polarisasi politik itu, terutama dengan masih kuatnya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Nah, untungnya masalah vaksin ini telah berakhir seiring pertemuan yang dilakukan di Markas TNI Angkatan Darat. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, KSAD Andika Perkasa, Kepala BPOM Penny Lukito dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin.

Baca Juga: Corona, Indonesia Ungguli Singapura?

Rapat ini secara spesifik membahas soal polemik vaksin Nusantara ini. Berasa kayak pertemuan ala-ala Avengers gitu ya, seperti yang terjadi di film Captain America: Civil War.

Rapat ini sendiri disebut-sebut diinisiasi oleh Muhadjir setelah mendapat telepon dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pak Pratikno menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri polemik vaksin Nusantara. Hmm, udah langsung turun tangan nih Pak Jokowi buat ngasih arahan.

Buat yang belum tahu, vaksin yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini memang menuai polemik. BPOM sudah menyatakan vaksin yang berbasis sel dendritik ini tidak lulus uji klinis I. Namun, beberapa anggota DPR dan tokoh-tokoh lain menjadi relawan uji klinis II. Makanya sempat ribut-ribut dengan banyak pihak.

Pertemuan ini sendiri sempat berjalan alot. Kepala BPOM kukuh mengatakan riset vaksin Nusantara masih banyak kekurangan dan uji klinis tak bisa dilanjutkan. Vaksin ini tetap dinyatakan tak lolos uji klinis tahap pertama.

Akhirnya, setelah rapat berlangsung lebih dari dua jam, Andika, Penny, dan Budi meneken nota kesepahaman. Dalam dokumen 3 halaman itu, uji klinis vaksin Nusantara disepakati disetop. Tapi penelitian sel dendritik tetap bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, sebagai riset berbasis pelayanan.

Terapi itu juga tak boleh diperdagangkan dan tak butuh izin edar.

Wih, berasa kayak win win solution buat semua pihak ya. Hmm, semoga prosedur penelitiannya juga berjalan dengan benar. Soalnya, kalau sampai terjadi masalah dengan para penerima vaksin, bisa bahaya juga. Ujung-ujungnya bisa terjadi baku hantam. Uppps.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Upaya pemerintah mengontrol pandemi Covid-19 sepertinya sudah mulai kelihatan hasilnya. Setidaknya di Jakarta, angka penambahan jumlah pasien positif virus ini sudah mulai berkurang. Namun, bukan berarti masalah dengan sendirinya berakhir.

Pasalnya, sekarang muncul persoalan terkait ketersediaan pasokan vaksin, terutama dari beberapa produsen tertentu yang tengah mengalami hambatan. Salah satu vaksin yang pasokannya agak bermasalah adalah yang dari AstraZeneca.

Hmm, vaksin ini bukannya yang lagi bermasalah di banyak negara ya? Di Australia aja sampai ada 1 orang yang meninggal dunia setelah divaksin dengan vaksin yang satu ini. Ngere-ngeri sedap cuy.

Baca Juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto

Nah, untungnya Indonesia saat ini tidak hanya tergantung pada satu produsen vaksin saja, melainkan memiliki kerja sama dengan beberapa perusahaan dan negara lain.

Konteks ini disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin yang mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini masih saling berebut untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Menurut Menkes, Indonesia patut bersyukur karena ada empat negara yang memasok vaksin, sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi.

Keempat negara yang memasok vaksin ke Indonesia itu adalah Tiongkok, lalu Inggris, Amerika Serikat, dan kemudian ada yang dari Jerman. Menkes Budi juga menyebutkan bahwa Tiongkok merupakan negara yang rutin mengirimkan vaksin ke Indonesia. Pengiriman vaksin dilakukan setiap dua minggu.

Emang nih Indonesia sama Tiongkok udah berasa kayak sahabat sehati yang nggak mau dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari kerja sama ekonomi, vaksin, dan yang lainnya. Semoga selalu menguntungkan deh hubungan dua negara ini. Hehehe.

Sebelumnya, seperti yang diberitakan beberapa hari lalu, produsen vaksin asal Tiongkok, Sinovac, kembali mengirim 6 juta dosis bahan baku vaksin ke Indonesia. Diharapkan dengan bahan baku vaksin yang sudah tiba, kebutuhan vaksin dapat terpenuhi di bulan Mei.

Konteks ketersediaan vaksin ini sempat bikin cenat cenut Menkes loh. Soalnya, doi sempat tuh menurunkan target vaksin jadi 200 ribu-300 ribu dosis, dari sebelumnya 500 ribu. Pusing nggak tuh kalau ada di posisi seperti itu. Apalagi, jelang musim liburan kayak gini udah pasti masalah vaksin ini jadi krusial banget.

Hmm, yang sabar ya Pak Menkes. Jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu nggak mudah. Harus siap-siap jadi pesakitan. Kayak Menkeu Sri Mulyani yang selalu bilang: “Saya pusing, saya sakit perut”, dan lain sebagainya gara-gara mikirin kebijakan atau pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi. Uppps. Emang mikirin program yang cocok buat rakyat bisa mengganggu kesehatan juga loh ya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Persistent government paralysis is what breeds demands for a strongman leader” – Francis Fukuyama, dalam Checks and Balances (2017)

Pada 11 Desember kemarin, politikus PKB Jazilul Fawaid mengeluarkan pernyataan menarik bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu di akhir bulan Desember. Kalau tidak Rabu Pon tanggal 23, ya Rabu Kliwon pada 30 Desember.

Meskipun benar pelantikan menteri baru dilakukan pada hari Rabu ini, Presiden Jokowi seolah memberikan “prank” terhadap pernyataan Jazilul. Pasalnya, sehari sebelumnya nama menteri baru sudah diumumkan. Secara de facto, reshuffle sebenarnya terjadi pada hari Selasa.

Dari deretan enam pos menteri yang diganti, ada dua pos yang seperti menjadi jawaban atas kegusaran publik, yakni pos Menteri Agama (Menag) dan Menteri Kesehatan (Menkes). Seperti yang diketahui, sedari awal sudah banyak desakan agar Fachrul Razi dan Terawan yang menempati kedua pos tersebut harus segera dicopot.

Desakan kepada terjadi Fachrul karena berbagai pernyataan kontroversialnya, sementara Terawan karena dinilai tidak memiliki kemampuan manajemen yang cukup untuk menangani pandemi Covid-19. Akan tetapi, sosok yang menggantikan keduanya justru tengah menjadi pusat perhatian saat ini, khususnya mengenai pengganti Terawan.

Baca Juga: Menkes Terawan di Ujung Tanduk?

Ya, eks Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membuat banyak pihak bertanya-tanya, mengapa seorang lulusan fisika nuklir ditunjuk memimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melihat perjalanan kariernya, Budi Sadikin memang tidak berkecimpung di dunia kesehatan.

Ia memiliki karier panjang di perbankan. Pernah menjabat Executive VP Consumer Banking PT Bank Danamon Tbk, Direktur of Micro and Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk, serta Direktur Utama PT Bank Mandiri.

Budi Sadikin juga tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum. Selain sebagai Wakil Menteri BUMN, penugasan terakhirnya adalah sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN).

Tentu pertanyaan warganet cukup beralasan, mengapa sosok yang bukan dokter dan tidak memiliki riwayat karier di bidang kesehatan justru didapuk menjadi Menkes?

Tidak Harus Dokter

Secara common sense, pertanyaan terkait mengapa bukan dokter yang menempati pos Menkes tentu dinilai sangat krusial, namun benarkah demikian? Jika memang benar demikian, maka Menkes di negara lain, khususnya di negara maju dan negara yang dinilai berhasil menangani pandemi mestilah berlatar belakang dokter.

Nah, common sense tersebut justru tidak menemui pembuktian empirisnya jika melihat data yang ada. Berikut beberapa negara yang dapat dijadikan contoh.

Pertama, di Belanda ada sosok Hugo Mattheüs de Jonge yang justru merupakan lulusan manajemen sekolah. Kariernya sebelumnya juga berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan sebagai asisten politik.

Kedua, Menkes Singapura Gan Kim Young adalah lulusan teknik elektro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Ketiga, Jens Spahn yang menjabat Menkes Jerman sejak 2018 merupakan lulusan ilmu politik dan hukum di University of Hagen. Spahn bahkan pernah bekerja sebagai bankir di Westdeutsche Landesbank (Bank State of German).

Keempat, salah satu negara yang dinilai paling berhasil menangani pandemi Covid-19, yakni Selandia Baru, nyatanya memiliki Menkes yang bukan merupakan seorang dokter. Andrew James Little yang menggantikan David Clark adalah seorang lulusan ilmu hukum, filsafat dan kebijakan publik di Victoria University of Wellington.

Kekeliruan Kategoris

Terkait common sense tersebut, kita dapat membedahnya melalui konsep category-mistake (kekeliruan kategoris) yang dikemukakan oleh filsuf asal Inggris, Gilbert Ryle dalam bukunya The Concept of Mind (1949).

Baca Juga: KAMI Terjebak dalam Category-Mistake?

Category-mistake digunakan Ryle untuk memberikan bantahan atas kategorisasi Rene Descartes yang dinilai keliru ketika menyebutkan mind (pikiran) dan body (tubuh) adalah dua entitas yang berbeda dan independen. Menurut Ryle, pikiran manusia adalah buah dari tubuh, yakni proses kognisi otak.

Dalam perkembangannya, konsep Ryle tersebut diadopsi untuk menjelaskan berbagai kekeliruan kategoris yang terjadi di berbagai ranah diskursus. Oleh karenanya, category-mistake kemudian didefinisikan sebagai kekeliruan logis yang terjadi ketika seseorang keliru dalam menentukan atau melakukan kategorisasi.

Irianto Wijaya dalam tulisannya  Apa yang Salah Dengan Demokrasi? (2008), misalnya, menggunakan category-mistake untuk membedah kritik yang keliru terhadap demokrasi. Menurutnya, serangan terhadap demokrasi sering kali berkutat pada aspek aplikabilitas, yang karena sulit diterapkan, kemudian menyimpulkan demokrasi sebagai ide yang tidak cocok, atau bahkan salah.

Menurut mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia ini, demokrasi adalah suatu ideal akan tatanan masyarakat. Oleh karenanya, jika ingin mengkritiknya, maka harus ditunjukkan bahwa demokrasi bermasalah sebagai suatu ideal atau secara teoretis, dan bukannya diserang melalui aspek aplikabilitas, seperti kesulitan dalam penerapannya.

Mengacu pada category-mistake, kita dapat menyimpulkan common sense yang mempertanyakan latar belakang Budi Sadikin adalah suatu kekeliruan kategoris. Pasalnya, Menkes adalah jabatan dalam pemerintahan, dan bukannya jabatan dalam organisasi kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Dengan kata lain, publik yang bertanya telah keliru dalam melakukan kategorisasi antara mana yang merupakan jabatan pemerintahan, dengan mana yang merupakan jabatan di organisasi kesehatan. Pada jabatan pemerintahan, yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan dalam melakukan manajemen.

Apalagi, di tengah situasi pandemi Covid-19, Budi Sadikin yang merupakan Ketua Satgas PEN dapat lebih mudah membuat rencana berkesinambungan antara penanganan bencana kesehatan dengan bencana ekonomi.

Mengacu pada temuan Tempo yang bertajuk Lobi Merombak Formasi Kabinet, Budi Sadikin ternyata sudah dipersiapkan sebagai Menkes sejak Oktober lalu. Ia disebut telah melakukan perjalanan ke Jenewa dan London untuk melobi sejumlah produsen vaksin Covid-19.

Baca Juga: Vaksin Harapan Jokowi, Apa Salahnya?

Menariknya, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang dikenal garang mengkritik kebijakan pandemi pemerintah menilai Budi Sadikin memang layak menjadi Menkes selanjutnya.

Menurutnya, eks Wakil Menteri BUMN ini memiliki visi dan semangat untuk mengatasi pandemi secepatnya, serta memiliki cita-c ita melakukan 16 juta vaksinasi per bulan. Pandu juga menegaskan bahwa tidak harus dokter untuk mereformasi manajemen dan sistem kesehatan publik yang disebutnya lumpuh.

Mampu Rangkul IDI?

Mengacu pada pernyataan Pandu dan kebutuhan segera vaksinasi saat ini, sosok Budi Sadikin mungkin adalah jawaban saat ini. Namun, mengacu pada kasus Menkes sebelumnya, yakni Terawan yang terlihat tidak memiliki hubungan yang baik dengan IDI, tantangan Budi Sadikin tampaknya terkait apakah Ia mampu merangkul IDI atau tidak?

Pasalnya, seteru antara Terawan dengan IDI yang bahkan kentara dilihat oleh publik dinilai turut andil atas kurang baiknya manajemen penanganan pandemi. Itu sangat beralasan, karena IDI merupakan otoritas yang begitu berpengaruh bagi dokter yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi.

Konteks seteru yang tampaknya membuat penanganan pandemi menjadi tidak efektif dapat kita pahami melalui konsep vetocracy (vetokrasi) yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Amerisa Serikat (AS) Francis Fukuyama.

Dalam tulisannya America in Decay: The Sources of Political Dysfunction (2014), vetokrasi digunakan Fukuyama untuk menggambarkan sistem politik AS yang disebut telah mengalami disfungsi karena sulitnya menelurkan kebijakan secara efisien di tengah tajamnya polarisasi politik.

Menariknya, dalam tulisannya Checks and Balances (2017), Fukuyama menyebut vetokrasi di AS yang mengakibatkan kelumpuhan pemerintahan secara terus-menerus telah melahirkan tuntutan untuk melahirkan seorang pemimpin yang kuat. Konteks itu disebutnya memainkan peran utama dalam dukungan terhadap Donald Trump karena dinilai memenuhi kriteria tersebut.

Baca Juga: Jokowi Terjebak dalam Vetokrasi?

Mengadaptasi konsep vetokrasi Fukuyama, seteru Kemenkes dengan IDI sebelumnya mungkin dapat kita sebut sebagai vetokrasi ala Indonesia. Dengan demikian, saat ini butuh sosok Menkes kuat yang mampu melakukan tugas-tugas besar seperti pemulihan ekonomi, vaksinasi nasional, mereformasi sistem kesehatan, dan memperbaiki hubungan dengan IDI.

Konteks terakhir tampaknya juga menjadi penegasan Ketua Dewan Pertimbangan IDI, Zubairi Djoerban ketika menanggapi pengangkatan Budi Sadikin. Tegasnya, Menkes merupakan posisi manajerial, sehingga yang terpenting adalah kemampuan kerja samanya (team work).

Untuk membantu tugas untuk merangkul IDI ini, posisi Wakil Menkes yang ditempati oleh dr. Dante Saksono Harbuwono tampaknya cukup krusial. Ahli molekuler diabetes yang pernah menjadi tim dokter Kepresidenan ini tidak hanya memiliki tantangan berat membantu Budi Sadikin membenahi manajemen kesehatan, melainkan juga sebagai jembatan penghubungan dengan IDI.

Nah sekarang pertanyaannya, apakah Budi Sadikin bersama dengan dr. Dante akan mampu menjadi jawaban atas masalah yang ada? Adalah waktu yang dapat menjawabnya. Mari kita nantikan. (R53)

PinterPolitik.com

“Seek only to preserve life, your own and those of others. Life alone is sacred” – Yasuo Kuwahara, mantan pilot Angkatan Udara Kekaisaran Jepang

Perjuangan dalam melawan musuh bersama merupakan sebuah tema yang sering diperlihatkan di banyak produk budaya seperti film. Tema-tema seperti ini banyak dijumpai di film-film kepahlawanan seperti Avengers: Infinity War (2018).

Dalam film tersebut, para pahlawan super yang tergabung dalam sebuah inisiatif bernama Avengersharus menghadapi musuh bersama yang datang dari sebuah planet dengan sebutan Titan. Musuh bersama yang bernama Thanos ini ingin menghapus separuh populasi makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta.

Tentu saja, apa yang diinginkan Thanos ini bertentangan dengan keyakinan dan keinginan para pahlawan super. Iron Man, Spider-Man, Captain America, dan sebagainya berjuang agar apa yang diinginkan Thanos tidak terjadi.

Namun, perjuangan mereka gagal dan sebagian dari kelompok pahlawan super tersebut harus sirna. Tidak hanya para pahlawan super, sebagian besar penduduk Bumi juga merasa sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi.

Perjuangan untuk melawan musuh bersama oleh para Avengers ini sepertinya juga dapat menggambarkan situasi di dunia nyata saat ini. Pasalnya, setiap kalangan kini harus bergelut dengan sebuah virus yang dapat menyebabkan penyakit Covid-19.

Banyak orang harus berkorban agar virus ini dapat diatasi dan dihentikan penularannya. Para pengusaha kecil dan menengah, misalnya, harus merelakan sumber pendapatannya agar penyakit ini tidak menular akibat bisnis mereka.

Tidak hanya pengusaha, para politisi juga berkorban dengan menyisihkan sejumlah gajinya untuk penanganan Covid-19. Sebagian dari mereka yang maju dalam Pilkada Serentak 2020 juga diimbau untuk menahan diri agar tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk memperparah penularan Covid-19.

Namun, dari semua kelompok tersebut, mereka yang paling berjuang dan berkorban banyak untuk melawan Covid-19 adalah tenaga kesehatan. Banyak dari mereka harus gugur dalam mengobati masyarakat yang makin hari makin banyak berjatuhan dalam melawan penyakit menular satu ini.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri telah melaporkan bahwa seratus lebih dokter di Indonesia telah gugur akibat Covid-19. Tidak hanya dokter, sejumlah perawat dan tenaga kesehatan lainnya juga harus berkorban nyawa guna melawan penyakit ini.

Namun, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengklaim bahwa ibu kota masih mampu menangani lebih banyak pasien Covid-19. Bahkan, sang Menkes membeberkan data bahwa kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan dianggap masih mencukupi.

Tentu, klaim Terawan ini membuat bingung sejumlah orang – bahkan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa sang Menkes tetap mengklaim bahwa fasilitas kesehatan masih mampu menangani pasien meski banyak dokter mulai berjatuhan? Lantas, strategi apa yang digunakan oleh Terawan?

Strategi Kamikaze?

Bukan tidak mungkin, pengorbanan para tenaga kesehatan ini ditujukan untuk menjaga kepentingan bersama. Apalagi, Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap banyak kalangan.

Pengorbanan seperti ini bisa saja mirip dengan konsep dan istilah “kamikaze” yang banyak digunakan dalam Perang Dunia II. Kala itu, kamikaze merupakan nama dari unit khusus di angkatan udara Kekaisaran Jepang.

Shigeyuki Mori dalam tulisannya yang berjudul The Japanese Contribution to Violence in the World menjelaskan bahwa konsep kamikaze berkaitan erat dengan serangan bunuh diri dalam perang. Konsep ini juga dikaitkan dengan unsur budaya samurai di Jepang.

Dalam budaya itu, dikenal sebuah istilah yang disebut bushido – berarti jalan samurai. Konsep kamikaze di dalamnya mulai tumbuh ketika Restorasi Meiji berlangsung di Jepang yang akhirnya menumbuhkan semangat pengorbanan diri (self-sacrifice).

Meski kamikaze ini tidak berkaitan langsung dengan situasi terkini, beberapa pihak menilai bahwa pengorbanan diri ala Jepang ini menjadi relevan dengan situasi pandemi Covid-19. Bagaimana tidak? Banyak pihak dianggap harus melakukan “pengorbanan diri” dalam melawan penyakit menular satu ini.

Spanyol yang menjadi salah satu negara di mana Covid-19 merajalela, misalnya, dianggap menjadi salah satu contoh penerapan kamikaze yang relevan dengan pandemi kini. Pasalnya, di negara tersebut, banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang harus mengorbankan diri guna merawat pasien-pasien Covid-19 tanpa alat pelindung diri (APD) yang lengkap.

Upaya bak kamikaze yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan Spanyol tersebut juga dilaporkan oleh New York Times dalam salah satu videonya. Sejumlah tenaga kesehatan juga mengaku bahwa ini bentuk pengorbanan yang dilakukannya.

Tidak hanya Spanyol, upaya bak kamikaze juga terjadi Kashmir. Situasi serupa – seperti kurangnya APD – juga terlihat di wilayah tersebut.

Bahkan, pemerintah dan politisi setempat dinilai menaruh nyawa para tenaga kesehatan dalam risiko yang besar. Para politisi yang juga dinilai tidak memahami manajemen sains dinilai berharap agar para tenaga kesehatan bekerja layaknya kamikaze.

Jika para kamikaze di dunia kesehatan ini berjuang di Spanyol dan Kashmir, bagaimana dengan Indonesia? Apakah mungkin para tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan berjuang layaknya kamikaze? Lantas, mengapa begitu?

Bak Operasi Militer?

Bukan tidak mungkin, para tenaga kesehatan di Indonesia juga berjuang layaknya kamikaze guna melawan Covid-19. Pasalnya, banyak dari mereka harus terpapar dan gugur dalam melawan penyakit menular yang bermula di Wuhan, Tiongkok ini.

Uniknya, diterjunkannya para kamikaze kesehatan ini bisa saja mirip dengan operasi militer. Terawan sendiri memiliki latar belakang dari kalangan militer, yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Persepsi ala operasi militer ini juga terlihat ketika Terawan membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut. Kala itu, sang Menkes memuji Risma karena penanganan pandemi di ibu kota Jawa Timur itu dilakukan layaknya menangani operasi militer.

Cara pandang ala militer ini juga menjadi masuk akal karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang dianggap menggunakan pendekatan militer dalam menangani pandemi ini. Bahkan, pendekatan ini juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah adalah semacam strategi militer.

Tangguh Chairil dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa strategi militer yang digunakan oleh pemerintah ini terlihat dari taktik yang diambil dalam penanganan pandemi Covid-19.

Strategi ala militer ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tampak meremehkan virus ini. Menurut Chairil, taktik ini mirip dengan doktrin militer dalam menangani pemberontakan (counterinsurgency) – dengan tidak mengakui musuh sebagai lawan sepadan.

Selain itu, pendekatan militer juga terlihat dari bagaimana pemerintah kurang menjalankan transparansi dalam penanganan pandemi. Taktik ini merupakan bagian dari teknik propaganda yang biasa dilakukan dalam operasi menangani pemberontakan.

Pendekatan militer ini bisa jadi memengaruhi bagaimana strategi yang diterapkan oleh Terawan dalam menangani pandemi sebagai Menkes. Selain itu, dengan latar belakang militernya, sang Menkes bisa jadi melandaskan keputusan-keputusannya berdasarkan ability hypothesis.

Ability hypothesis sendiri merupakan refleksi atas pengetahuan praktis yang didasarkan pada pengalaman. Dalam kata lain, seseorang dengan ability hypothesis merasa dirinya memiliki pengetahuan akan cara untuk melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman tersebut.

Meski begitu, gambaran kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum tentu benar melatarbelakangi apa yang diputuskan oleh Terawan. Yang jelas, dalam menangani pandemi yang kini semakin parah, sang Menkes tampaknya perlu mempertimbangkan bagaimana morale (keyakinan dalam menghadapi situasi bahaya) para tenaga kesehatan yang mulai kelelahan dan kewalahan. (A43)

PinterPolitik.com

Sobat Pinpol, kalian pasti sadar dong pasti pandemi Covid-19 ini itu memang sebuah kondisi yang tidak biasa dari sebelumnya begitu. Kondisi saat ini membuat orang harus menyiapkan bekal mental yang kuat karena memang, ibaratnya nih, telah menguras tenaga dan pikiran.

Lebih-lebih nih, kondisi di Indonesia ini dapat dikatakan semakin mencekam gitu loh, cuy. Bagaimana tidak semakin mencekam? Data positivity rate dalam waktu dekat ini saja, ibaratnya tuh, selalu di atas 3.000 orang, gengs.

Paling dekat saja nih, positivity rate 16 September kemarin saja, angka positif di Indonesia dalam 24 jam naik sebanyak 3.963, sob. Sementara, pada 17 September, angka kenaikan sudah mencapai 3.635.

Duh, bayangkan, sob. Jika kondisi seperti ini berjalan terus, dalam waktu satu bulan, bisa berapa penambahan jumlah angka positifnya? Hadeuhh.

Belum lagi nih, kalau sobat Pinpol coba cari informasi bagaimana Wisma Atlet kondisinya sekarang. Beh, berdiri deh bulu kuduk kalian pastinya. Mimin saja sampai sedih, cuy, setelah baru saja kemarin diperlihatkan video teman, melihat mobil ambulan silih berganti lalu-lalang.

Nah, informasi terakhir yang semakin bikin deg-deg ser nih, di antara 17 kantor kementerian di DKI Jakarta yang menjadi kluster penyebaran corona, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ternyata menjadi klaster penyebaran Covid-19 terbanyak.

Jika kementerian yang lain masih belasan, dan puluhan kasus, nah di Kemenkes ini sudah mencapai angka di atas 100 kasus, sob. Misal di Kementerian Perdagangan (Kemendag), terdapat 5 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Di Kementerian Pertanian (Kementan) terdapat 18 kasus dan Kementerian Keuangan terdapat 42 kasus. Sementara, di Kemenkes, saat ini sudah mencapai 139 orang terkonfirmasi positif, gengs. Beh-beh, menakutkan nggak sih menurut kalian? Kalau mimin sih, atut banget ya, sob.

Namun, dalam kondisi seperti saat ini, mimin nggak mau menelan mentah-mentah seperti yang lainnya dan ikut mencibir pihak Kemenkes atau Pak Terawan sebagai sang nakhoda kementerian ya.

Mimin mencoba berpikir dengan kepala dingin dan mencoba memahami kondisi, cuy. Kenapa Kemenkes ini menjadi kluster perkantoran terbesar?

Mungkin, salah satu faktornya yaitu karena memang kementerian ini memang paling sering berinteraksi dengan hal yang berkaitan dengan Covid-19, sob. Sementara, kementerian yang lainnya memang pastinya tidak terlalu sering berinteraksi ya.

Namun nih, sob, dengan adanya kondisi yang jelas terpampang seperti sekarang, setidaknya bisa memberi cambukan juga ya, cuy, kepada pemerintah Indonesia – khususnya ya untuk Pak Menteri Terawan. Doi jelas harus bekerja lebih ektra ya.

Terlebih, ini juga sebagai bukti juga loh ya, bahwa Indonesia saat ini sudah tidak dalam kondisi santuy, melainkan sudah parah terkait kasus Covid-19. Ingat loh pak, statement Presiden Joko Widodo (Jokowi), “sense of crisis-nya itu loh harus ditingkatkan”. (F46)