PinterPolitik.com

Meski ini baru langkah awal untuk mendalami kasus dugaan suap yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku, pengungkapan fakta tersebut setidaknya bisa menjadi pintu masuk.

Terkuaknya misteri pelarian Harun, yang diduga menjadi aktor kunci di balik kasus suap Wahyu, belakangan diungkap oleh Direktoral Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie. Disebutkan, teka-teki keberadaan tersangka Harun yang selama 15 hari terakhir namanya hampir memenuhi semua portal media tanah air, ternyata tidak seperti yang diklaim Menkumham Yasonna dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Seperti diketahui, Yasonna dan Firli tampak kompak saat ditanyai terkait keberadaan Harun, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu. Baik Yasonna maupun Firli sama-sama mengatakan bahwa Harun sementara masih berada di luar negeri.

Padahal, Harun, menurut pengakuan Ronny, hanya sehari berada di Singapura, yakni pada 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian, keesokan harinya, pada 7 Januari 2020, Harun kembali lagi ke tanah air menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156.

Ronny juga mengklarifikasi terkait kekeliruan penyampaian informasi sebelumnya dari pihak imigrasi lantaran kendala teknis di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu berdampak pada kesulitan melacak kepergian Harun, sehingga terlambat memberikan informasi akurat ke publik.

Pihak imigrasi juga mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas kekeliruan informasi yang disampaikan pihak imigrasi sebelumnya, saat menyebut Harun masih berada di luar negeri dan belum kembali sejak 6 Januari lalu.

Terkait fakta terbaru ini memperkuat temuan investigasi Tempo yang sejak awal menyebutkan tersangka Harun telah kembali ke Indonesia setelah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Tak hanya itu, istri Harun, Hildawati Jamrin juga mengaku suaminya sudah balik ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

Fakta tersebut turut membungkam pernyataan Yasonna yang bahkan mati-matian menyebut Harun masih di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Di balik terbongkarnya teka-teki tersebut, apresiasi setinggi langit layak disematkan kepada kerja pers atas kegigihannya mengungkap kebenaran. Dengan demikian, apakah ini juga berarti hanya pers yang dapat dipercaya?

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Kala Yasonna Berbohong?

Ilya Somin dalam Why Politicians Lie menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa para politisi atau pejabat sering kali berbohong. Pertama, untuk memudahkan kesepakatan atau pengakuan (facilitate deals). Kedua, mengeksploitasi ketidaktahuan publik (exploit public ignorance).

Merujuk pada dua alasan kebohongan itu, bisa dikatakan, pernyataan bias Yasonna terkait disinformasi keberadaan Harun boleh jadi sengaja direkayasa untuk menderek persepsi publik ke dalam apa yang sedang diklaim pemerintah bahwasannya keberadaan Harun masih belum bisa dilacak.

Selain itu, Menkumham Yasonna boleh jadi bermaksud mengeksploitasi ketidaktahuan publik soal Harun, lantaran takut kasus suap yang melibatkan dua institusi demokrasi – KPU dan PDIP – terungkap. Hal ini wajar, menimbang kasus suap Harun kepada Wahyu disebut-sebut melibatkan petinggi PDIP.

Dengan kata lain, pernyataan Yasonna boleh jadi merupakan taktik dalam “mengurungkan” pengusutan kasus Harun yang dalam hal ini melibatkan partai penguasa. Ini bisa diselidiki lewat kepanikan partai berlogo banteng itu dalam menyikapi dugaan suap Wahyu yang disebut-sebut menyeret beberapa pucuk pimpinan PDIP.

Terkait kepanikan PDIP ini sempat disentil oleh pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, saat mengkritik keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP atas kasus suap Wahyu. Haris menyebut, saking paniknya sampai-sampai sang Menteri Yasonna terpaksa turun gunung.

Kepanikan PDIP tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai partai penguasa (the ruling party) yang tak hanya menguasai eksekutif, melainkan juga legislatif, PDIP tentu berhitung panjang soal kasus ini. Andaikata kasus ini terbongkar, jelas nasib PDIP bakal sama seperti apa yang pernah dialami Demokrat sebelumnya, bahkan kemungkinan lebih parah dari itu.

Pertaruhan reputasi dan masa depan partai menjadi alasan kuat PDIP mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga agar kasus ini jangan sampai meluber ke mana-mana. Dengan demikian, Harun yang diduga menjadi “kunci kasus”, kalau perlu jangan sampai menunjukkan batang hidungnya, apalagi sampai terendus keberadaannya.

Kesulitan menangkap Harun, karenanya harus dimaknai dalam konteks itu. Bukan karena negara ini kekurangan alat dan cara untuk menyingkap pelarian Harun, melainkan ada ketakutan luar biasa dari pihak-pihak yang sejauh ini diduga menjadi bagian dalam kasus ini.

View this post on Instagram

Yasonna didemo warga Tanjung Priok.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 2:15am PST

Hanya Pers yang Dipercaya

Seperti diketahui, Yasonna baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Tempo berhasil membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum itu, Yasonna seperti dilansir sejumlah media, menyebut tersangka Harun masih berada di luar negeri.

Dari pengungkapan fakta ini, satu hal penting yang patut diapresiasi, adalah kerja pers itu sendiri. Pasalnya, fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa hanya pers yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi demokrasi dan pranata kekuasaan mulai kehilangan legitimasi.

Pengaburan informasi yang belakangan ini diproduksi sejumlah elite, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum, nyaris membuat publik putus asa melihat nasib penegakan hukum di tanah air. Tanpa perjuangan media menguak kebohongan politisi maupun aparat penegak hukum, keberadaan Harun boleh jadi akan tetap menjadi misteri.

Peran media dalam membendung disinformasi publik yang diproduksi para politisi ini selaras dengan ulasan Gunnar Thesen, dalam Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? bahwa media massa dalam kenyataannya terus memainkan peran penting dalam dinamika zero-sum game – permainan yang menciptakan hasil nol.

Pendeknya, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan arus narasi politik baik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Hubungan resiprokal antara diseminasi pengaburan fakta oleh elite politik dan upaya menjernihkan disinformasi dari pihak pers dapat dijelaskan dalam konteks relasi pengimpasan (zero-sum game) tersebut.

Ibarat dalam permainan, jika ada yang kalah (-), maka yang lainnya pasti menang (+). Begitu sebaliknya. Relasi minus dan plus yang menghasilkan angka nol (0) inilah yang disebut impas. Konsep zero-sum game, umumnya berlaku dalam logika bisnis, di mana keuntungan seseorang berbanding lurus dengan kerugian orang lain.

Lalu, bagaimana dalam konteks media dan politik?

Seperti merujuk pendapat Thesan, bahwa peran media senantiasa menjadi alat kontrol masyarakat dalam membendung bias informasi ataupun disinformasi baik oleh para politisi maupun partai politik.

Jika hal itu dikontekstualisasikan pada kasus pengungkapan misteri pelarian Harun, maka bisa dikatakan peran media membongkar persembunyian si tersangka kasus suap adalah bagian dari penetralisiran disinformasi, baik yang dilontarkan Yasonna maupun sejumlah institusi pemerintahan lainnya.

Keberanian media mengungkap fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi pemerintah memang bukan sekadar isapan jempol. Publik tentu masih ingat hasil investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang berhasil menguak kasus perobekan buku merah di gedung KPK pada 2017 silam.

Seperi diketahui, “buku merah” merupakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Disebutkan juga, dalam buku tersebut diduga merupakan satu rangkaian dengan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kisah perjuangan media dalam mengungkap kebenaran tidak saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), sejarah pernah mencatatkan nama wartawan New York Tribune, Ida Tarbell sebagai jurnalis yang berhasil membongkar skandal industriawan minyak asal AS, John D. Rockefeller.

Perusahaan Rockefeller disebut Ida telah melakukan akuisisi dan monopoli perusahaan-perusahaan minyak secara menyimpang. Atas keberaniannya itu, Tarbell kemudian digugat Rockefeller ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya memenangkan Tarbell.

Beranjak dari catatan kegigihan media menyingkap tabir informasi, dengan sendirinya mementahkan tudingan selama ini yang menyebutkan media tak lagi independen. Faktanya, di tengah sebagian media yang boleh jadi sulit menempatkan independensinya, ternyata masih ada yang konsisten memperjuangkan kebenaran itu sendiri.

Dengan demikian, bisa dikatakan, hanya media yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi kehilangan legitimitas. Atau, dengan kata lain, hanya media yang bisa diandalkan di tengah matinya “kebenaran”. (H57)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sih yang suka sama perilaku koruptif? Bisa dibilang, hampir semua orang bilang nggak setuju sama korupsi. Pada September lalu nih misalnya, besarnya gelombang demonstrasi para mahasiswa dan pelajar di berbagai kota nunjukin kalau korupsi perlu dilawan.

Nah, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia kemarin, para pelajar akhirnya kembali tampil menunjukkan asanya di hadapan pemerintah. Pasalnya nih, dalam peringatan hari tersebut, Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mampir ke SMKN 57 Jakarta.

Uniknya nih, di samping Pak Jokowi, hadir seorang pejabat yang sosoknya mungkin cukup familiar di kalangan para pelajar SMK, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Wah, kalau diingat-ingat lagi, Pak Yasonna ini dulu sempat jadi sosok yang terdepan nih dalam memperjuangkan RKUHP dan revisi UU KPK yang mengundang para mahasiswa dan pelajar untuk berdemonstrasi.

Hmm, bagaimana tidak? Pak Yasonna mungkin telah menunjukkan dedikasinya secara total; dari mewakili pemerintah di DPR, menjelaskan kepada para wartawan, menyalahkan Dian Sastro, sampai berdebat dengan para mahasiswa.

View this post on Instagram

DPR dan pemerintah sepakati RKUHP masuk Prolegnas prioritas 2020.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 6, 2019 at 4:00pm PST

Mungkin nih, dengan kehadirannya di SMKN 57 Jakarta, Pak Yasonna bersama para pelajar bisa mengenang kembali memori-memori tersebut – khususnya memori soal tuntutan Perppu KPK – ketika gelombang protes mahasiswa dan pelajar sempat membayangi “hasil-hasil” kerjanya.

Namun, masa-masa itu telah berlalu. Kali ini nih, Pak Yasonna harus menghadapi aksi para “pelajar” yang berbeda. Para “pelajar” itu merupakan rekan-rekan sejawat Yasonna sendiri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Aksi drama mereka pun mengundang tawa, termasuk dari Pak Yasonna.

Wah, coba para “pelajar” ini sudah beraksi sejak September lalu, Pak Yasonna kan nggak perlu ambil pusing mengajak berdebat para mahasiswa. Pak Menkumham mungkin hanya perlu ngobrol–ngobrol sambil beli bakso – tentunya nggak harus berurat – ke Pak Erick Thohir.

Ya, cukuplah berandai-andai untuk sekarang. Setidaknya, aksi drama para menteri ini telah berupaya menyampaikan pesan-pesan yang baik soal buruknya perilaku koruptif kepada masyarakat.

Semoga saja sandiwara drama itu tidak hanya berhenti sebagai sebatas drama teatrikal. Ada baiknya bila nilai-nilai dalam skenario drama itu turut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa yang dibilang oleh penyair Alexander Pope, peran dalam kehidupan nyata juga perlu dimainkan dengan baik demi kehormatan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]agaimana ya rasanya jadi Jokowi? Selain nyaris setiap hari dinyinyirin dan dikatain, ia juga harus menghadapi berbagai tuntutan masyarakat dan oposisi. Tapi belakangan, ada tuntutan yang lebih parah lagi, yaitu dituntut ke pengadilan oleh para pendekar hukum! Weew, apakah 2019, Jokowi bakal ikut masuk penjara kayak Ahok? Ngeri!

Maklum aja, mantan Walikota Solo ini kan latar belakangnya tukang insinyur bukan sarjana hukum, jadinya kalau berkaitan ama hukum sepertinya rada keder. Ingat aja masalah UU MD3 yang sempat jadi kontroversi lalu, saking bingungnya, Jokowi sampai ngundang para pakar hukum ke istana supaya enggak salah kasih jawaban.

Hasilnya? Tetap salah buat rakyatlah. Ya gimana enggak, gara-gara ogah tandatangan tapi juga enggan bikin Perpres pembatalan, UU MD3 jadi tetap berlaku. Rakyat kecewa? Pastilah! Nah sekarang, Jokowi lagi-lagi keder mengenai pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Weleh!

Belum juga menetapkan terjemahan Resmi KUHP/Wetboek van Strafrecht (WvS), YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat Somasi Presiden RI karena Tidak Melaksanakan Perintah UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan https://t.co/HuPaQn0XSG

— Perkumpulan ICJR (@ICJRid) March 11, 2018

Bedanya, sekarang Jokowi harus menghadapi lawan yang memang pakar hukum. Jokowi sebelumnya sampai pusing sama penolakan KPK, atas pasal-pasal tentang korupsi yang ingin ditambahkan di  RKUHP. Menko Polhukam Wiranto aja sampai harus turun tangan buat merayu KPK. Hasilnya? Gagal!

Belum selesai ngurusin KPK yang ngambek, sekarang Jokowi juga digugat sama lembaga bantuan hukum. Enggak hanya satu, tapi tiga lembaga hukum sekaligus! Yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat Mabok-mabok deh si Pakde!

Apalagi, ternyata gugatan ini bukan yang pertama tapi udah yang kedua kalinya lho, wedeeew. Berdasarkan rilis yang ketiga lembaga tersebut sebarkan, Jokowi digugat karena telah lalai membiarkan KUHP  asli masih dalam bahasa Belanda. Sebab sudah ada aturan yang mengharuskan kalau KUHP harus diterjemahkan secara baku, nah lho!

Konon, aturan itu sudah berlaku sejak 2009, tapi entah mengapa di era Jokowi baru digugat. Untungnya sih, Jokowi engga terjerat hukum sendirian, tapi rombongan sama Menteri Hukum dan HAM, serta DPR. Hadeuh, jadi ingat kata-kata Leo Tolstoy yang bilang kalau membuat undang-undang itu gampang, tapi memerintah lah yang susah. Wadaw! (R24)

pinterpolitik.com – Jumat, 30 Desember 2016

JAKARTA – Kebijakan bebas visa bagi warga asing adalah upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Selama ini jumlah turis luar negeri yang ke Indonesia lebih sedikit dibandingkan yang ke Malaysia dan Singapura.

Yang penting pengawasannya. Orang asing masuk 9 juta, yang keluar juga harus 9 juta. Demikian dikemukakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dalam konferensi pers “Catatan Akhir Tahun Kemenkum HAM” di Gedung Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (29/12/2016).

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM masih mengkaji usulan tentang evaluasi atau moratorium bebas visa bagi warga asing. Usulan itu muncul setelah merebaknya polemik pekerja asing asal China yang memasuki Indonesia.

Yasonna Laoly menyebut contoh Malaysia dan Singapura juga menerapkan kebijakan bebas visa. Bahkan, kedua negara tetangga tersebut menerapkan kebijakan lebih longgar.

Dikatakan, untuk mengawasi keberadaan warga asing pihaknya tengah mengembangkan aplikasi elektronik. Aplikasi tersebut untuk memonitor aktivitas warga asing selama di Indonesia. (Sindo/E19)