Hmm, bursa calon penggantinya jadi makin seru nih. Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Berbagai persoalan pelik melanda sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai menteri BUMN, Erick Thohir semakin tersudutkan di penghujung masa jabatannya.

PinterPolitik.com

“Anak-anak, doakan ayah ya! Semoga ayah berhasil” – Yamada, Benteng Takeshi (1986-1990)

Siapa yang tidak cemas dan panik ketika harus mengarungi labirin yang terdiri dari banyak pintu? Apa yang ada di balik pintupun tidak diketahui bila tidak membukanya.

Mungkin, itulah yang dirasakan oleh peserta ketika melalui tanyangan honeycomb maze (labirin sarang lebah) di Benteng Takeshi (1986-1990), sebuah acara televisi populer asal Jepang yang tayang di televisi Indonesia di tahun 1990-an hingga 2000-an.

Peserta harus memilih pintu mana yang akan dilaluinya untuk sampai di ujung labirin. Namun, di balik pintu, bisa saja terdapat monster yang menanti mereka. 

Selain itu, bila tidak hati-hati, pintu bisa saja malah mengarahkan peserta ke kolam air yang membuat mereka tercebur. Semua hambatan ini tidak bisa diketahui kecuali dengan membuka pintu-pintu misterius itu.

Hal yang sama juga berlaku dalam permainan lainnya yang penuh dengan tantangan, katakanlah permainan politik. Permainan penuh misteri ini tampaknya sedang dilalui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Bagaimana tidak? Setelah berbagai rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 usai dilaksanakan, posisi Erick dinilai semakin terancam. 

Layaknya harus melalui labirin sarang lebah, Erick harus melangkah dengan hati-hati. Satu pintu yang dibukanya tampaknya kini membawa dirinya ke “monster-monster” baru.

Sejumlah BUMN farmasi, seperti Indofarma, misalnya, kini mengalami masalah keuangan dan tengah sakit. Tidak hanya di bidang farmasi, BUMN lain, yakni Krakatau Steel, kini juga tengah mengalami masalah.

Sejumlah pengamat bahkan meminta Erick memundurkan diri dari posisinya sebagai menteri BUMN. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, misalnya, mengatakan bahwa Krakatau Steel yang terus merugi adalah wake-up call bagi Erick.

Menurut Muslim, Erick harus minta maaf kepada masyarakat dan mundur dari jabatannya sebagai menteri BUMN. Tidak hanya Muslim, hal yang serupapun diungkapkan oleh Direktur Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan.

Lantas, strategi apa yang harus disiapkan Erick dalam menghadapi “honeycomb maze” ini? Mungkinkah sedang terjadi operasi untuk menyudutkan Erick?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Operasi ‘Sudutkan’ Erick?

Tidak bisa dipungkiri bahwa Erick kini memegang jabatan yang memiliki pengaruh dan keuntungan politis yang signifikan. Posisi ini dinilai memiliki kewenangan yang dicari oleh banyak aktor politik lainnya.

Saat Indonesia masih di bawah pemerintahan Soeharto, banyak aktor politik – utamanya partai-partai politik – berada di bawah kontrol dan kendali pemerintah pusat. Demokrasi saat itu berjalan dengan sangat terpusat pada presiden di era Orde Baru.

Namun, setelah Orde Baru runtuh pada akhir tahun 1990-an, aktor-aktor politik yang sebelumnya di bawah kendali pemerintah kini turut menjadi aktor sentral. Merekapun akhirnya memiliki kepentingan untuk mendapatkan sumber, termasuk sumber ekonomi.

Salah satu sumber itu didapatkan dari BUMN yang menguasai banyak aset dan sumber ekonomi lainnya di berbagai daerah. Kerap kali, BUMN ini menjadi sapi perah bagi para partai politik.

Mengacu ke penjelasan Marcus Mietzner dalam bukunya yang berjudul Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia, BUMN ini akhirnya digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas politik yang mereka lakukan. Salah satunya adalah untuk kampanye dan membiayai kebutuhan operasional dan jalannya mesin partai.

Tidak hanya itu, sumber ekonomi yang didapatkan dari BUMN juga menjadi sumber untuk menjalankan sistem patronase. Partai-partai politik yang memiliki pengaruh dan posisi di BUMN juga akan menyalurkan dana atau sumber ekonomi lainnya kepada para pendukung dan pengikutnya guna menjaga kesetiaan mereka.

Maka dari itu, menjadi signifikan dan strategis bagi siapapun yang memiliki wewenang untuk menjalankan BUMN. Menteri BUMN sendiri bisa memilih untuk menempatkan siapa-siapa saja yang duduk di pucuk kepemimpinan dari berbagai BUMN.

Oleh sebab itu, siapapun yang duduk di kursi menteri BUMN saat ini pasti akan mendapatkan banyak “perlawanan” dari berbagai pihak, mengingat berbagai aktor politik memiliki kepentingan atas BUMN.

Menjadi masuk akal apabila Erick sedang dihadapkan pada “operasi-operasi” politik yang bisa menyudutkan dirinya. Bila benar demikian, strategi apa yang tengah disiapkan Erick, khususnya untuk menyongsong pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam beberapa bulan ke depan ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Pintu Terakhir” Erick?

Mungkin, bila dianalogikan dengan honeycomb maze di Benteng Takeshi, Erick kini sudah dihadapkan dengan “monster-monster” yang dihadapinya di “pintu BUMN”. Kini, Erick harus mencari jalan lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Seperti yang diketahui, Erick ini tidak hanya aktif sebagai menteri BUMN. Erick juga aktif sebagai ketua umum (ketum) PSSI.

Upaya besarnya di PSSI ini terlihat dari bagaimana Erick terjun langsung dalam membesarkan timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Erick bahkan melakukan negosiasi langsung dengan berbagai klub luar negeri agar bisa memanggil pemain-pemain berkewarganegaraan Indonesia untuk tampil di timnas.

Belum lagi, ada juga persoalan kontrak pelatih timnas, yakni Shin Tae-yong (STY). Dalam beberapa kesempatan, Erick juga melakukan negosiasi dengan STY untuk perpanjangan kontrak.

Bukan tidak mungkin, kini Erick memilih “pintu PSSI” untuk melalui labirin sarang lebah setelah menemukan banyak “monster” di “pintu BUMN”. Apalagi, timnas dan sepak bola selalu mendapatkan eksposur besar di media dan publik Indonesia.

Seperti yang dituliskan oleh Meistra Budiasa dalam tulisannya yang berjudul “Politics, Media, and Sports in Indonesia,” olahraga, khususnya sepak bola, memiliki kaitan erat dengan budaya dan politik masyarakat Indonesia.

Sepak bola memiliki nilai kultural tersendiri. Didukung dengan digitisasi media, sepak bola menjadi penghantar yang mampu menciptakan publisitas bagi siapapun yang terlibat di dunia sepak bola.

Bukan tidak mungkin, Erick akhirnya harus mengandalkan “pintu PSSI” agar bisa menjaga kariernya di politik dan pemerintahan. Apalagi, sebagai salah satu pendukung Prabowo-Gibran, Erick harus bersaing dengan aktor-aktor politik lainnya yang turut mendukung pasangan calon tersebut.

Well, bukan tidak mungkin, “pintu PSSI” inilah harapan terakhir Erick untuk bisa mencapai tujuannya, yakni untuk tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, bila gagal, bisa saja Erick akan ‘tersudutkan’ ke “pintu kolam air” yang membuatnya tercebur dan keluar dari permainan. (A43)

PinterPolitik.com

Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu jabatan yang paling strategis dan penting dalam setiap pemerintahan di Indonesia. Menteri BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perusahaan-perusahaan milik negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Saat ini, posisi tersebut dipegang oleh Erick Thohir, seorang pengusaha sukses yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua pemerintahannya. Namun, dengan berbagai pertimbangan dan perubahan politik, muncul spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya dalam pemerintahan yang mungkin akan datang, terutama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Seperti disinggung di awal, Kementerian BUMN mengelola total aset yang mencapai Rp10 ribu triliun, atau setara dengan separuh dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan nilai aset yang begitu besar, posisi Menteri BUMN tentu sangat krusial.

Menteri BUMN tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara beroperasi dengan efisien dan menguntungkan, tetapi juga harus mampu mengelola aset tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

BUMN di Indonesia mencakup berbagai sektor strategis seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dan perbankan. Oleh karena itu, peran Menteri BUMN dalam mengelola perusahaan-perusahaan ini sangat penting dalam memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BUMN juga seringkali menjadi instrumen pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi.

Jika bukan Erick Thohir, lalu siapa yang pantas jadi penggantinya?

Peran Krusial di Era Jokowi

Pada era Jokowi, sosok seperti Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode pertama menunjukkan betapa powerful posisi ini. Ia mampu bertahan di tengah konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahkan ketika ia dilarang untuk mengikuti sidang. Rini Soemarno, dengan segala kontroversinya, tetap berhasil memimpin BUMN dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia kala itu.

Konflik antara Rini Soemarno dan DPR menjadi salah satu contoh bagaimana posisi Menteri BUMN dapat menjadi pusat perhatian dan perdebatan politik. Meskipun menghadapi tekanan politik yang besar, Rini tetap mampu menjalankan tugasnya dengan tegas. Ini menunjukkan bahwa Menteri BUMN harus memiliki kekuatan politik dan kemampuan manajemen yang mumpuni untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Di era Erick Thohir pun demikian. Kebijakan reformasi birokrasi yang dijalankan sempat melahirkan gejolak di sana-sini. Banyak yang menilai Erick berhasil, namun tak sedikit yang juga mengkritiknya. Persoalan utang di BUMN Karya misalnya, menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi, mengingat proporsi utang terhadap aset di perusahaan seperti Waskita Karya sudah menyentuh angka 80-an persen, bahkan hampir 90 persen terhadap aset.

Dari perspektif teori hubungan kerja atau “Principal-Agent Theory”, hubungan antara presiden sebagai principal dan menteri sebagai agent sangat penting. Teori ini menjelaskan bahwa principal (presiden) menunjuk agent (menteri) untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, dengan harapan agent akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Michael C. Jensen dan William H. Meckling, ahli yang pertama kali mengemukakan teori ini pada tahun 1976, menyatakan bahwa adanya masalah agency dapat muncul jika agent memiliki kepentingan yang berbeda dari principal, sehingga pengawasan dan insentif yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Dalam konteks Menteri BUMN, presiden perlu memastikan bahwa menteri yang ia tunjuk mampu mengelola BUMN dengan baik dan tidak memiliki konflik kepentingan yang bisa merugikan negara. Oleh karena itu, pemilihan Menteri BUMN harus mempertimbangkan kapabilitas, integritas, dan kemampuan manajemen calon tersebut.

Principal-Agent Theory juga menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi jika agent tidak bertindak sesuai dengan keinginan principal. Dalam kasus Menteri BUMN, presiden harus memastikan bahwa menteri yang ditunjuk dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Pengawasan yang ketat dan mekanisme insentif yang tepat dapat membantu memastikan bahwa menteri bertindak sesuai dengan kepentingan negara.

Erick Tak Lagi Cocok, Siapa Jadi Pengganti?

Meskipun Erick Thohir telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mengelola BUMN selama masa jabatannya, ada beberapa alasan mengapa ia mungkin tidak lagi dianggap sebagai kandidat ideal untuk posisi tersebut di pemerintahan Prabowo.

Pertama, latar belakang politik dan hubungan dekatnya dengan Jokowi bisa menjadi faktor yang mengurangi kesesuaiannya dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo. Prabowo mungkin lebih memilih kandidat yang memiliki afiliasi politik yang lebih dekat dengan dirinya atau yang dapat membawa perspektif baru ke dalam Kementerian BUMN.

Kedua, beberapa kontroversi dan kritik yang dihadapi Erick selama masa jabatannya, seperti masalah transparansi dan kinerja beberapa BUMN, mungkin membuatnya kurang ideal sebagai pilihan yang optimal bagi pemerintahan baru. Prabowo mungkin ingin menempatkan seseorang yang dianggap bisa membawa perubahan lebih signifikan dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan BUMN.

Dengan masa jabatan Erick Thohir yang mungkin segera berakhir, spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikannya mulai muncul. Beberapa nama yang berpeluang untuk mengisi posisi tersebut antara lain pengusaha Sakti Wahyu Trenggono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Trenggono dikenal sebagai pengusaha sukses dengan pengalaman manajerial yang luas, sehingga dinilai mampu mengelola BUMN dengan baik. Namanya pun muncul dalam berbagai selebaran bocoran kabinet di media sosial.

Selain Trenggono, beberapa nama lain yang mungkin dipertimbangkan antara lain adalah tokoh-tokoh dari internal Gerindra atau lingkar kekuasaan Prabowo sendiri. Dengan demikian, jabatan ini benar-benar akan diisi oleh orang yang dipercaya sepenuhnya oleh Prabowo.

Pada akhirnya, posisi Menteri BUMN adalah salah satu jabatan paling strategis dalam pemerintahan Indonesia. Menteri BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola perusahaan-perusahaan milik negara dan mendukung perekonomian nasional. Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto yang mungkin akan datang, pemilihan pengganti Erick Thohir menjadi sangat penting.

Dengan tantangan besar yang dihadapi, harapan terhadap Menteri BUMN berikutnya adalah mereka dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi BUMN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pemilihan menteri yang tepat akan menjadi kunci sukses dalam pengelolaan BUMN dan pencapaian tujuan pembangunan nasional di masa depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Tenang aja pak, pasti nanti ada jalannya 

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih menjadi pertanyaan setelah tidak menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Erick yang sebelumnya digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) karena mempunyai elektabilitas yang tinggi harus gagal setelah Prabowo memilih Gibran untuk mendampinginya.Meskipun begitu, Erick tak mau ambil pusing. Dirinya mengaku masih ingin fokus sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum (Ketum) PSSI sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat.

PinterPolitik.com

Menteri Badan Usaha Millik Negara (BUMN) Erick Thohir belum lama ini melaporkan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dana pensiun yang diduga bermasalah, diantaranya milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (Persero), dan ID Food. Langkah ini dinilai sebagai cara Erick untuk membersihkan BUMN agar menjadi lebih baik.

Laporan ini juga bagian dari kerja sama “Bersih-Bersih BUMN” yang diteken antara BUMN, Kejagung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Erick mengklaim dari hasil audit yang dilakukan terdapat 34 dana pensiun bermasalah dari 48 dana pensiun yang ada, atau sebesar 70 persen dari dana pensiun diduga alami permasalahan.

Dari hasil audit itu juga, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp300 miliar. Namun, jumlah ini belum final yang berarti nilai kerugian negara masih bisa bertambah.

Menurut Erick, langkah “Bersih-Bersih BUMN” ini harus dilakukan secara hati-hati karena tujuan utamanya bukan untuk memenjarakan orang, tapi untuk menjamin dan membenahi agar masa tua pegawai BUMN lebih baik.

Namun, ada pula yang menilai jika langkah yang dilakukan Erick ini adalah bagian dari mengamankan dirinya jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dugaan itu bukan kiranya bukan tanpa alasan, mengingat nama Erick menjadi kandidat kuat bakal calon wakil presiden (bacawapres) karena mempunyai elektabilitas yang tinggi.

Demi Meredam Isu?

Tuduhan terhadap Erick yang cari aman jelang Pilpres 2024 tampaknya muncul karena langkahnya yang sedang melakukan “Bersih-Bersih BUMN” dengan tiga lembaga dinilai tebang pilih.

Permasalahan yang terjadi di BUMN kiranya bukan hanya sekadar dana pensiun. Berbagai BUMN yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tapi justru terdapat banyak penyelewengan hingga pungutan liar (pungli) di dalamnya.

Di bulan Juni kemarin, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan dana penyertaan modal negara (PMN) yang telah disetorkan pemerintah senilai Rp 10,49 triliun terhadap 13 BUMN.

“Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN hingga semester I tahun 2022 sebesar Rp 10,49 triliun, belum dapat diselesaikan,” ungkap Ketua BPK Isma Yatun pada Selasa (20/6/2023).

Melihatnya dari sudut pandang politik, bukan tidak mungkin Erick tengah melakukan manajemen isu. Secara khusus, ini disebut dengan noise-cancelling technique.

Noise-cancelling adalah metode untuk meredam kebisingan. Disebut noise-cancelling, karena kebisingan yang ada tidak dihilangkan, melainkan dibatalkan efeknya. Caranya dengan mengeluarkan kebisingan baru yang bisa menetralkan kebisingan sebelumnya.

Kebisingan itu bisa diibaratkan dengan berbagai kasus yang menimpa BUMN. Erick mungkin sedang mencoba mengurangi kebisingan itu menggunakan noise-cancelling.

Untuk membatalkan berbagai persoalan di BUMN, Erick mengeluarkan kebisingan baru dengan usahanya untuk membersihkan BUMN.

Mengejar Impresi Positif?

Jika benar apa yang dilakukan Erick terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana pensiun BUMN adalah sebuah noise-cancelling technique, maka itu juga bisa dikatakan sebagai manajemen impresi Erick.

Erving Goffman yang merupakan seorang sosiolog asal Kanada menjelaskan manajemen impresi adalah proses pengelolaan kesan yang dilakukan individu ketika berinteraksi.

Secara singkat, ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, maka dirinya akan memiliki motif untuk mencoba mengontrol dan mempertahankan kesan tertentu.

Hal itu dilakukan Erick kiranya untuk menaikkan daya tawar dirinya yang masuk dalam kandidat kuat bacawapres.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI itu, juga tampaknya tak ingin citra atau impresi dirinya tercoreng oleh kasus-kasus yang ada di kementeriannya.

Oleh karena itu, Erick tampaknya berinisiatif untuk melakukan langkah antispasi agar kasus-kasus di BUMN tak melebar dan membesar, yang mana itu mempunyai kemungkinan akan merusak citra dirinya jelang Pilpres 2024.

Well, menarik untuk melihat sejauh mana Erick berani untuk membongkar berbagai kasus yang merusak kementerian yang dipimpinnya. Sekaligus mematahkan anggapan miring publik terkait cari aman dirinya dari kasus-kasus yang terjadi di BUMN. (S83)

PinterPolitik.com 

Mengacu pada dinamika politik yang mengemuka hingga detik terakhir, Sandiaga Uno dan Erick Thohir kiranya menjadi dua nama terkuat yang akan bertarung memperebutkan satu kursi cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. 

Ihwal itu sendiri berangkat dari sejumlah variabel yang ada, yakni nama keduanya yang selalu teratas dalam bursa cawapres, modal politik, hingga gelagat ambisi politik mereka dalam sejumlah gestur, langkah, dan pernyataan. 

Jika itu terjadi, Sandi dan Erick kini dihadapkan pada pertarungan yang lebih dekat dengan level yang berbeda dibandingkan Pilpres 2019. 

Pada kontestasi elektoral edisi tersebut, berada di dua kutub yang bersaing panas. Sandi menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, sementara Erick dipercaya menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Di akhir laga, Erick-lah pemenangnya. 

Menariknya, atmosfer panas persaingan kala itu tak membuat mereka turut larut bersitegang. Faktor utamanya kemungkinan dikarenakan Sandi dan Erick adalah sahabat karib sejak kecil. 

Ya, seperti diketahui, Sandi dan Erick yang usianya terpaut tak sampai satu tahun itu telah berkawan sejak Sekolah Dasar (SD) hingga sama-sama menuntut ilmu bangku kuliah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat (AS).

Kendati Sandi menempuh magister di George Washington University dan Erick di National University (California), persahabatan keduanya terus berlanjut karena memiliki kesamaan minat di bidang bisnis. 

Bahkan, istri dan anak-anak kedua tokoh itu juga diketahui bersahabat satu sama lain dan kerap terlihat bersama dalam agenda rutin. 

Sekembalinya ke Indonesia, Sandi dan Erick bergabung dan aktif di HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)  

Erick Thohir dan Sandiaga Uno keduanya tergabung menjadi anggota HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Erick adalah pengurus saat Sandi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) HIPMI periode 2005-2008. 

Akan tetapi, pertarungan yang kemungkinan eksis untuk memperebutkan satu kursi cawapres Ganjar kali ini kiranya akan berbeda. Sebab, kembali, mereka kiranya akan dihadapkan pada persaingan di balik layar dengan segala lobi, intrik, proses, serta dinamika politiknya. 

Tak menutup kemungkinan, efek dari persaingan itu bisa mengubah secara drastis poros politik dan keberpihakan entitas politik lain di Pemilu dan Pilpres 2024. Mengapa demikian? 

2024, Cawapres Sangat Krusial? 

Sebelum menganalisis lebih dalam persaingan dan dampak dari kemungkinan persaingan Sandi-Erick memperebutkan kursi cawapres, menelaah esensi kandidat RI-2 kiranya dapat menjadi pintu masuk terbaik. 

Di ekosistem demokrasi dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres), ada kalanya posisi “wakil” dianggap sebelah mata. Tak terkecuali dalam tahapan penentuan kandidat dan calon wakil itu sebelumnya oleh sebuah poros politik. 

Apalagi, preseden kontribusi mereka kala menjabat sering kali terbatas dan tampak minim akibat berbagai hal. Mulai dari personalitas sosok wakil tersebut hingga – yang paling utama – kewenangan dan regulasi yang mengaturnya. 

Postulat itu pun tampak teraktualisasi di Pilpres 2019 saat Ma’ruf Amin ditunjuk Koalisi Indonesia Maju sebagai cawapres Jokowi di “menit-menit akhir”. 

Kendati Ma’ruf juga memiliki basis massa, ekspektasi tertinggi kala itu sebenarnya cenderung mengarah kepada Mahfud MD. Itu setelah “spill” fitting busana pengumuman cawapres dikuak Mahfud sendiri kala itu sebagai bentuk kekecewaannya batal diusung. 

Namun, penentuan sosok cawapres di Pilpres 2024 kali ini kemungkinan akan berbeda. Bahkan, bisa saja menentukan proses pembentukan koalisi, postur koalisi politik final, serta hasil akhir kontestasi nantinya. 

Itu termasuk koherensi yang akan memengaruhi probabilitas persaingan Sandi dan Erick untuk memperebutkan posisi cawapres Ganjar. Setidaknya, hal itu dapat diinterpretasikan berdasarkan tiga hal. 

Pertama, dalam buku berjudul Do Running Mates Matter?: The Influence of Vice Presidential Candidates in Presidential Elections, Christopher Devine dan Kyle Kopko menjelaskan signifikansi seorang calon wakil melalui dua istilah, yakni running matte effects dan “Vice President (VP) Formula”. 

Menurut kajian keduanya, persepsi mengenai signifikansi seorang wakil selalu ada dan justru cukup menentukan. 

Keduanya berangkat dari riwayat proses politik di antara para aktor selama ini yang secara langsung memengaruhi kontestasi elektoral, baik dilihat dari perspektif sang kandidat utama, maupun dari sudut pandang para pemilih. 

Devine dan Kopko menyebut esensi dari VP Formula terkait pertimbangan terpenting aktor politik, yaitu memilih kandidat yang dapat membantu mereka mengendalikan situasi dan/atau menjadi presiden. 

Di sisi lain, kandidat presiden dan sebuah poros politik juga tampaknya percaya bahwa “game changer” yang direpresentasikan sosok wapres dapat membantu mereka menutup celah jika mereka tertinggal. 

Ini menunjukkan bahwa mereka yakin pasangan wapres tepat dapat mengayunkan suara ke arah yang positif. 

Sementara itu, pemilih pun tampaknya memiliki keyakinan yang sama. Seperti yang ditunjukkan oleh Devine dan Kopko dalam bukunya, sekitar 80 persen pemilih di AS menyebut cawapres berkontribusi pada pilihan suara mereka pada tahun 2016. 

Kedua, Pilpres 2024 kali ini boleh jadi merupakan yang paling menarik sejak Reformasi. Akan menghasilkan Presiden ke-8 RI, partai politik (parpol) dan para aktor di dalamnya kemungkinan akan berupaya semaksimal mungkin berinisiatif membentuk poros pemenang. 

Jika ditelaah dari kaca mata pragmatisme politik, tentu hal itu demi kesempatan mendapat ruang terbaik dan terbanyak di kekuasaan. 

Sejauh ini, tiga bacapres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, telah mengemuka serta menghasilkan riak dan tensi politik yang cukup panas. 

Sebagaimana diketahui, hubungan Presiden Jokowi dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh (penyokong Anies) yang sedang menghangat karena berbeda arah politik kiranya akan terus meruncing. 

Sementara itu, meskipun poros politik pendukung Prabowo tampak bersahabat dengan kubu Ganjar di bawah rangkulan Presiden Jokowi – dengan kewenangannya, perebutan konsesi kekuasaan kiranya akan tetap terjadi. 

Itu sebagaimana pandangan realisme politik yang menurut Alexander Moseley dalam Political Realism dan Utopianism adalah praktik yang sarat dengan egoisme dan banalitas untuk mencapai kekuasaan, termasuk di dalamnya adalah sikap oportunisme. 

Oleh karena itu, perebutan, persaingan, hingga penentuan sosok cawapres tampaknya akan begitu krusial membentuk poros politik final di Pemilu dan Pilpres 2024. 

Selain itu, terdapat satu interpretasi lain untuk menjawab mengapa impresi persaingan perebutan cawapres di antara Sandi dan Erick akan sangat menarik. Apakah itu? 

Adu Kuat Modal? 

Jika menerka mengapa Sandi maupun Erick menjadi dua sosok prominen dan ideal untuk mendampingi Ganjar, relasinya dengan dua subjek berbeda kiranya dapat dijadikan tolok ukur. 

Pertama, dari sisi Sandi. Secara popularitas dan reputasi, sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu kiranya cukup positif, terutama di media sosial. 

Selain itu, Sandi juga tampak memanfaatkan tupoksinya sebagai Menparekraf untuk membangun citra di akar rumput, khususnya bidang tourism dan UMKM. 

Sementara secara politik dan korelasinya dengan aspek ideologis, Sandi belakangan dekat dengan para kiai dan ulama. Ihwal yang kiranya menjadi salah satu pemantik semakin dekatnya kepindahan ia ke PPP. Ini tentu dapat melengkapi sosok cawapres, khususnya Ganjar yang cenderung memiliki karakteristik nasionalis. 

Sementara itu, PPP sendiri merupakan parpol eksternal pertama yang telah menyokong Ganjar sebagai capres 2024. 

Tentu, sederet variabel itu kiranya dapat menjadi modal yang cukup positif bagi Sandi untuk menopang “VP Formula” ideal seperti yang dijelaskan Devine dan Kopko. 

Akan tetapi, Erick pun kiranya memiliki variabel yang tak kalah kuat. Bahkan, tampaknya lebih dari pada apa yang dimiliki Sandi saat ini. 

Selain begitu dekat dengan Presiden Jokowi dan PDIP, Erick juga memiliki militansi di media sosial. Kinerjanya di PSSI dan Kementerian BUMN pun sejauh ini terlihat cukup baik, meski diliputi sedikit sentimen minor. 

Menariknya, Erick juga memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam agenda kolosal NU, Erick bahkan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah Panitia Hari Lahir (Harlah) ke-100 ormas Islam terbesar di Indonesia itu. 

Selain itu, sebagai sosok pejabat-pengusaha, keduanya juga bukan tidak mungkin disokong oleh modal finansial mumpuni untuk mendukung kemungkinan ambisinya menjadi cawapres Ganjar. 

Akan tetapi, impresi dukungan modal finansial kiranya kembali tak berpihak pada peluang positif bagi Sandi. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik dari tim pemenangan Sandi di Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019, tidak seperti sangkaan banyak orang, Sandi ternyata sangat sulit untuk dimintai “logistik” demi kepentingan pemenangan. 

Untuk Erick sendiri, Litbang PinterPolitik mengamati dan menganalisis bahwa “belanja media sosial” sosok Menteri BUMN itu tampak lebih baik dibanding Sandi. 

Ini bisa dilihat, misalnya, dari masifnya unggahan positif mengenai Erick dari para simpatisan yang kiranya cukup sulit untuk mendapat bekerja secara cuma-cuma tanpa dana di muka. 

Akan tetapi, penjelasan di atas masih sebatas interpretasi semata berdasarkan sejumlah refleksi atas dinamika yang sedang terjadi di tengah proses politik saat ini. Namun, tetapi menarik kiranya untuk ditunggu apakah Sandi atau Erick akan menjadi kandidat RI-2 mendampingi Ganjar? (J61) 

PinterPolitik.com 

Federasi sepak bola Indonesia PSSI telah melakukan pergantian pengurus melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB). Pergantian sendiri dilakukan mulai dari ketua umum (ketum), wakil ketua umum (waketum), dan anggota exco PSSI. 

Hasil KLB hari ini, Erick Thohir baru saja terpilih menjadi penerus PSSI-1. Meski tampak menang mudah, perjalanan Erick sesungguhnya cukup berliku, utamanya berkaitan dengan dirinya yang masih memegang jabatan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. 

Pendaftaran calon ketum PSSI sendiri diawali dari penutupan pendaftaran bakal calon pada 16 Januari lalu. Komite pemilihan kemudian menetapkan beberapa nama yang akan maju dalam pemilihan ketum, waketum dan anggota exco di kongres nanti. 

Terdapat ada lima nama calon ketum PSSI periode 2023-2027 yang akan menggantikan Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Nama-nama tersebut antara lain Erick Thohir, La Nyalla Mattalitti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fary Djemi Francis. 

Kelima nama tersebut akan memperebutkan suara dari 87 pemilik suara kongres PSSI. Tanpa meremehkan calon ketum lain, dari lima nama yang disebutkan diatas, dua nama pertama tampaknya akan bersaing ketat selama kongres nanti. 

Maklum saja, Erick Thohir dan La Nyalla bukan nama yang asing bagi para pelaku dan pecinta sepak bola tanah air. Keduanya mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam dunia “kulit bundar”. 

Meskipun tiga nama lainnya merupakan calon yang tidak buruk dan memiliki rekam jejak yang baik dalam keterlibatannya di dunia sepak bola Indonesia. Mereka diprediksi hanya akan menjadi “pelengkap” dalam KLB nanti. 

Erick dan La Nyalla jamak dinilai mempunyai jaringan yang lebih luas dan modal yang lebih kuat untuk menjadi calon Ketum PSSI. 

Jika lebih dikerucutkan lagi dari dua nama tersebut, Erick Thohir menjadi yang terkuat dalam memimpin PSSI. 

Erick mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan sebagai orang yang dinilai dapat memperbaiki organisasi tertinggi sepak bola Indonesia. Dia dianggap mempunyai pengalaman di dunia sepak bola bukan hanya dalam lingkup nasional, tapi juga internasional. 

Pengalaman yang paling diingat khalayak banyak tentang Erick adalah ketika dia menjadi presiden klub top Italia dan Eropa, Inter Milan. Erick kala itu menjadi orang Asia pertama yang menjadi presiden klub di Italia dan dinilai cukup sukses. 

Meskipun prestasi tertingi Inter Milan di era Erick Thohir hanya peringkat empat klasemen Serie A, tapi Erick dinilai mampu membenahi manjemen klub tersebut yang sedang kacau balau hanya dalam waktu tiga tahun. 

Namun di samping itu, dua pertanyaan masih tertinggal di balik pencalonan Erick sebagai pimpinan PSSI. Pertama, seperti apa makna kemenangan Erick? Kedua, apakah posisi PSSI-1 lebih “menguntungkan” bagi karier politik Erick? 

Modal Memang Erick Kuat? 

Erick Thohir maju sebagai calon Ketum PSSI tidak hanya bermodal pengalaman yang dia miliki di dunia sepak bola. Dia mempunyai modal dukungan dari pemilik suara kongres dan dukungan politik dari berbagai kalangan. 

Dukungan dari pemilik suara kongres tercermin pada saat dirinya menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon ketum PSSI. 

Berbagai pemilik klub baik dari Liga 1 maupun Liga 2 yang mempunyai hak suara dalam kongres ikut menemani Erick menyerahkan berkas kepada komite pemilihan PSSI. Bahkan kabarnya, Erick telah mengantongi 60 dari 87 pemilik suara kongres. 

Selain dari para pemilik suara, dukungan kepada Erick juga mengalir dari para pecinta dan pegiat sepak bola Indonesia. 

Satu yang menarik, Erick juga kabarnya telah mendapat restu dan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju dalam pemilihan Ketum PSSI. Ihwal yang menjadikan “modal” Erick tampak begitu mumpuni. 

Sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu dalam buku The Forms of Capital  mendeskripsikan modal sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Artinya, istilah “modal” digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. 

Ada beberapa jenis modal yang dipaparkan Bourdieu, salah satunya dalam konteks dukungan kepada Erick Thohir, yakni modal sosial. 

Bourdieu mendeskripsikan modal sosial sebagai properti individu, bukan kolektif, yang bersumber dari status sosial seseorang. Modal sosial dikatakan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang atau individu lainnya. 

Lebih lanjut, Bourdieu menyebut modal sosial tidak tersedia secara alamiah bagi semua orang, dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berusaha memperolehnya dengan mencapai posisi kekuasaan dan status dengan mengembangkan niat baik. 

Merujuk penjelasan Bourdieu diatas, Erick telah memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadikannya Ketum PSSI periode 2023-2027. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, pengalaman dan komitmen Erick dalam dunia sepak bola membuat dirinya seakan sangat layak memperoleh posisi sebagai Ketum PSSI. 

Lalu, bagaimana prospek keuntungan bagi Erick jika berhasil memimpin PSSI? 

PSSI Lebih Menggiurkan? 

Hubungan sepak bola dan politik bukan menjadi sesuatu yang asing di Indonesia. Sejak era kemerdekaan, sepak bola menjadi salah satu alat perjuangan bangsa untuk melawan kolonialisme. 

Hal ini tidak terlepas karena sepak bola merupakan salah satu olahraga yang digemari masyarakat Indonesia. Antusiasme rakyat terhadap sepak bola sangat  tinggi, meskipun sepak bola bukan cabang  olahraga yang rutin menyumbang gelar bagi Indonesia. 

Di era modern, jabatan Ketua Umum (Ketum) PSSI sering kali menjadi batu loncatan untuk jabatan politik yang lebih tinggi. 

Argumen tersebut tercermin ketika Edy Rahmayadi dan Iwan Bule seakan menjadikan Ketum PSSI sebagai kendaraan politik ke posisi kepala daerah. 

Hal ini pula yang dikhawatirkan beberapa pihak jika nantinya Erick Thohir menjadi Ketum PSSI. Jabatannya sebagai Menteri BUMN dinilai belum cukup untuk mendongkrak nama Erick sebagai figur yang dinilai layak untuk jabatan politik yang lebih tinggi. 

Kekhawatiran lain adalah rangkap jabatan yang berpotensi dilakukan Erick jika terpilih menjadi Ketum PSSI. Ini akan kembali menimbulkan sentimen negatif terhadap ketum PSSI. 

Erick tampaknya memang harus memilih mana yang akan menjadi prioritasnya, Menteri BUMN atau Ketum PSSI. 

Jika dilihat dari karier politik jangka panjang, Ketum PSSI, harus diakui lebih menjanjikan untuk seorang Erick Thohir. 

Douglas McAdam dalam bukunya Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970 menjelaskan tentang sebuah peluang politik sebagai salah satu faktor yang mendorong  keberhasilan sebuah gerakan sosial. 

McAdam menjelaskan keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu dalam arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik. 

Merujuk pada penjelasan McAdam, jika Erick berhasil memimpin PSSI hingga 2027, kemungkinan akan membuka peluang Erick sebagai sosok berkompeten dan layak untuk posisi politik yang lebih tinggi. 

Di saat yang sama, Regina Birner dan Heidi Wittmer dalam Converting Social Capital into Political Capital mengatakan modal sosial dapat dikonversi menjadi modal politik. 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, Erick yang memiliki modal sosial, plus ekonomi, berupa jejaring bisnis, militansi konstruksi citra di sosial media, hingga jejaring dalam dunia sepak bola internasional kiranya dapat mengkonversi itu menjadi political capital. 

Hal itu yang tampaknya akan membuat kepercayaan secara politik didapatkan Erick dari berbagai kalangan jika dia memiliki catatan yang apik dalam memimpin PSSI. 

Ini dilandasi dengan fakta bahwa perhatian masyarakat terhadap sepak bola Indonesia yang begitu besar akan menjadi modal yang mendukung Erick untuk mencapai posisi politik yang lebih tinggi. 

Sebagaimana Freek Colombijn jelaskan dalam The Politics of Indonesian Football, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menyebabkan relasinya dengan politik tak terelakkan, bahkan sejak era pemerintahan Soekarno. 

Semua faktor itu tercermin, saat Erick mendapat respons positif saat mencalonkan diri sebagai calon Ketum PSSI karena rekam jejaknya saat menjadi pemilik saham klub sepak bola di Eropa dan Amerika Serikat (AS). 

Akan tetapi, analisis diatas masih sebatas interpretasi semata. Keberhasilan Erick Thohir dalam memimpin PSSI belum bisa dipastikan sebelum hasil kongres PSSI nanti. 

Yang jelas, banyak pihak berharap Erick Thohir dapat memperbaiki sepak bola Indonesia yang carut marut. (S83) 

PinterPolitik.com 

Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bukan sosok yang asing bagi industri dunia sepakbola nasional dan internasional. Erick pernah terlibat dalam manajemen hingga menjadi pemilik klub nasional dan klub luar negeri. 

Erick tercatat pernah menjadi presiden klub top Serie-A Italia, Inter Milan pada 2013-2019 lalu. Bahkan, sampai saat ini dia adalah pemilik mayoritas saham klub kasta ketiga liga Inggris, Oxford United. 

Selain klub luar negeri, Erick Thohir juga beberapa kali masuk kedalam manajemen dan kepemilikan saham klub Indonesia, seperti Persija Jakarta (2001) dan Persib Bandung (2014). 

Pada tahun 2020 lalu, Erick bersama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep mengakusisi klub Persis Solo. Di klub kebanggaan masyarakat Solo tersebut Erick memiliki saham sebesar 20 persen. 

Latar belakang lekat dengan sepakbola inilah yang kemudian banyak orang menganggap Erick adalah sosok yang pantas untuk memperbaiki sepakbola nasional. Dia diharapkan bisa meningkatkan kualitas kompetisi nasional dan kemudian hilirnya adalah kualitas Tim Nasional (Timnas) sepakbola Indonesia. 

Dalam setiap klub sepakbola yang terdapat Erick didalamnya, klub tersebut bukan hanya memiliki prestasi. Dari segi bisnis, sumber pendanaan dan manajemen keuangan klub berjalan dengan baik. 

Masalah bisnis dan manajemen keuangan pun tampaknya adalah salah satu dari sekian banyak masalah dalam tubuh PSSI. Dalam sebuah industri, segi bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Termasuk dalam industri sepakbola. 

Hal yang paling sering terjadi adalah federasi selalu sulit untuk mendapatkan sponsor utama untuk menjalankan kompetisi nasional di berbagai level. Ini membuat sering kali kompetisi sepakbola Indonesia tidak berjalan mulus. 

Selain itu, masalah sistem transparansi keuangan PSSI, sharing profit bagi setiap klub yang mengikuti kompetisi juga amburadul. 

Ini membuat banyak klub selalu bermasalah dalam hal pendanaan ketika kompetisi akan dimulai terutama bagi klub kasta kedua dan seterusnya. 

Erick yang juga sebagai pebisnis tampaknya paham apa yang harus dilakukan untuk membuat keuangan dan industri bisnis sepakbola Indonesia berjalan baik dengan banyaknya kepentingan yang ada di PSSI. 

Lantas, mungkinkah Erick mampu memenangkan suara sebagai Ketum PSSI nantinya? Lalu, adakah kepentingan lain dibalik pencalonan itu? 

PSSI Sarat Kepentingan? 

Sepakbola menjadi olahraga yang digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap pertandingan hampir selalu dipenuhi penonton. 

Animo yang begitu besar ini seharusnya menjadi modal berharga bagi industri sepakbola Indonesia. Namun yang terjadi adalah sepakbola sering sekali dijadikan “alat” bagi individu atau kelompok hanya demi kepentingan mereka, baik itu segi bisnis ataupun yang bersifat politis. 

Dari segi bisnis, sepakbola adalah sesuatu yang menguntungkan. Meskipun sering terjadi ketidakpastian akan bergulir atau tidaknya kompetisi setiap tahun, perputaran uang di dunia sepakbola begitu menggiurkan. 

Menurut kajian PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), nilai ekonomi kompetisi Liga 1 dapat mencapai Rp3 triliun. Nilai itu menggerakkan sektor akomodasi, transportasi, dan merchandise, serta dapat menyerap 112 ribu orang pekerja. 

Kemudian dari segi politis, sepakbola Indonesia sering kali menjadi “alat kampanye” politik yang efektif bagi seorang politisi atau partai politik (parpol). 

Federasi tak jarang diisi oleh orang-orang yang memiliki ambisi politik tertentu dan membutuhkan exposure yang tinggi. 

Contoh terbaru ketika Ketum PSSI saat ini, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sempat diisukan akan maju dalam pemilihan gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan memanfaatkan atensi terhadap sepakbola Indonesia yang sedang meningkat. 

Sebelumnya, Edi Rahmayadi juga seolah menjadikan posisi ketum PSSI sebagai batu loncatan sebelum naik kelas menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). 

Ini tidak hanya berlaku bagi tingkatan profesional, namun juga terjadi dari tingkatan amatir hingga turnamen antar kampung. 

Banyaknya kepentingan semacam itu yang disinyalir membuat industri sepakbola di Indonesia tidak berjalan seperti seharusnya. 

Industri sepakbola pada dasarnya adalah bagaimana sepakbola sebagai sebuah event yang bebas akan kepentingan politis dan dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat mulai dari pemain, panitia pelaksana, klub, hingga penggemar sebagai sebuah tontonan. 

Permasalahan sepakbola Indonesia sendiri sangat kompleks. Seorang ketum PSSI akan selalu dibayangi tarik menarik vested interest atau aktor eksternal dengan kepentingan tertentu dalam melakukan reformasi sistem sepakbola nasional. 

Menurut Merriam Webster Dictionary, dijelaskan bahwa vested interest itu sendiri merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok, mereka akan berusaha mengontrol sistem hanya untuk keuntungan sendiri. 

Dengan sikap “suka mengontrol” inilah, kelompok tersebut sulit melepaskan posisi atau kedudukan yang sudah di dapatkan. 

Erick sebagai calon ketum PSSI, tampaknya akan sulit lepas dari persepsi negatif sebuah kepentingan utamanya politik di sepakbola. 

Persepsi tersebut dilandasi dengan posisi Erick sebagai salah satu kandidat kuat calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Ihwal yang kemungkinan akan membuat sepakbola Indonesia tidak lepas dari kesan instrumen politik. 

Di titik ini, Erick kiranya harus membuktikan janji yang dia sampaikan pada saat pendaftaran calon Ketum PSSI periode 2023-2027, yakni fokus membuat level sepakbola Indonesia naik kelas jika terpilih nanti. Termasuk menghindari predikat rangkap jabatan yang rentan akan konflik kepentingan. 

Dengan realita banyaknya kepentingan di tubuh PSSI, apakah Erick Thohir mampu untuk membenahi sistem sepakbola Indonesia yang kerap disebut sudah telanjur kusut? 

Erick Sama Saja? 

Erick Thohir adalah sosok yang diharapkan mampu merubah wajah PSSI berjanji akan membawa level sepakbola Indonesia akan naik kelas dengan segala pengalaman dan latar belakangnya. 

Latar belakang sebagai sosok yang sudah lama berkecimpung dalam dunia sepakbola, seorang pebisnis, dan seorang menteri dalam pemerintahan saat ini, agaknya sudah menjadi modal yang cukup untuk Erick menjadi ketum PSSI. 

Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang menggemari sepakbola. Jokowi menaruh atensi penuh terhadap sepakbola nasional. 

Ini diperlihatkan Presiden Jokowi saat menaruh perhatian lebih dengan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pasca tragedi Kanjuruhan. 

Jokowi juga mengundang secara resmi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk datang ke Istana untuk membicarakan pembenahan sepakbola Indonesia. 

RI-1 yang seolah lelah dengan perilaku pimpinan PSSI yang tak kunjung membuat sepakbola Indonesia lebih baik, mengutus seseorang yang mempunyai pengalaman dan koneksi untuk berhubungan langsung dengan FIFA. Tak lain, orang tersebut adalah Erick Thohir. 

Erick secara khusus diutus Jokowi untuk melobi FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi setelah tragedi Kanjuruhan dan mengundang FIFA untuk berpartisipasi dalam perbaikan sepakbola Indonesia. 

Ketika sampai pada variabel itu, kepercayaan kepala negara tampak menjadi “sesuatu yang berharga” bagi Erick jika ditelaah dari konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu dalam publikasinya yang berjudul The Forms of Capital. 

Dalam pemikirannya, Bourdieu menyebut modal sosial merupakan properti individual, bukan kolektif, yang bersumber dari status sosial seseorang. Menariknya, secara alamiah modal ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang. 

Jika Regina Birner dan Heidi Wittmer dalam Converting Social Capital into Political Capital menyebut bahwa modal sosial dapat dikonversi menjadi modal politik. 

Support Jokowi yang mempercayakan Erick untuk berkomunikasi dengan FIFA pasca tragedi Kanjuruhan bisa saja sudah menjadi salah satu “gelagat sosial, politik, dan praktikal” atas probabilitas predikat kandidat ketum PSSI yang kemungkinan mengarah pada Erick. 

Selain itu, Erick yang dalam pencalonannya didukung oleh sejumlah pihak seperti Raffi Ahmad (RANS Nusantara FC), Atta Halilintar (FC Bekasi City), hingga Kaesang (Persis Solo) kiranya juga menjadi modal menjanjikan lain bagi Erick. 

Walaupun gelagat restu Presiden Jokowi dan dukungan dari sosok prominen seperti Kaesang, Raffi Ahmad, hingga Raffi Ahmad bukan menjadi faktor tunggal terpilihnya Erick sebagai PSSI-1, Erick dapat memanfaatkan koneksi dengan insan sepakbola nasional dan internasional semasa dia aktif dalam dunia sepakbola. 

Atas serangkaian faktor pendukung yang telah disebutkan tadi, Erick Thohir tampaknya merupakan sosok yang tepat untuk menjadi pengganti Iwan Bule sebagai pemimpin federasi sepakbola Indonesia. 

Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi Erick jika terpilih nanti sangat berat. Dia harus membenahi tata kelola kompetisi PSSI yang jamak dianggap masih belum baik. Itu belum termasuk isu pengaturan skor yang masih belum bisa lepas dari sepakbola Indonesia.

Akan tetapi, penjelasan diatas masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, semua faktor yang dijelaskan diatas masih harus dibuktikan Erick Thohir jika terpilih menjadi pucuk pimpinan PSSI nantinya. (S83) 

PinterPolitik.com

Erick Thohir merupakan seorang pebisnis tersohor di tanah air. Tidak heran jika keahlian itu mengantarkan dirinya menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disebut-sebut sekaligus menjadi menteri kesayangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun tidak terafiliasi dalam partai politik (parpol) manapun, dirinya kerap dianggap sebagai calon wakil presiden (cawapres) non parpol yang ideal bagi siapa pun calon presiden (capres) yang diusung.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Ahmad Sabiq berpendapat bahwa Erick dapat meningkatkan peluang kemenangan bagi capres manapun sehingga layak diberi gelar sebagai cawapres ideal.

Bahkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara tatap muka menunjukkan keunggulan Erick yang selalu mampu menjadi penentu kemenangan dalam simulasi dua atau tiga pasangan capres-cawapres.

Setidaknya ada dua partai besar yang akan mengusung capres antara lain Partai Gerindra dan PDIP. Capres dari Partai Gerindra tidak lain yakni Prabowo, sedangkan PDIP agaknya masih “galau” entah akan mengusung Puan Maharani atau Ganjar Pranowo sebagai capres.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, Erick tampaknya menjadi pasangan yang paling cocok dengan Prabowo. Sebab kualifikasinya mirip dengan Sandiaga Uno yang mana merupakan cawapres Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu. Terlebih, Partai Gerindra dapat menopang modal politik yang sangat kuat bila keduanya dipasangkan.

Salah satu faktor utama yang menjadikan Erick sebagai kandidat cawapres yang ideal kiranya adalah faktor kekuatan kapital, sebagaimana Sandiaga. Oleh karenanya, parpol manapun kemungkinan akan “segan” untuk meminang Erick.

Lantas, adakah hal esensial lain yang  mungkin membedakan Erick dengan Sandiaga Uno?

Lebih Baik dari Sandi?

Dua hal utama yang membuat Erick serupa Sandiaga yaitu muda dan kaya raya. Keduanya bahkan merupakan lulusan negara Paman Sam. Selain itu, baik Erick maupun Sandiaga dapat dikategorikan sebagai figur non partai. Ini lah yang membuat dirinya memiliki kelebihan tersendiri.

Ketika cawapres berasal dari non partai, maka pada umumnya akan menciptakan citra yang positif dalam demokrasi terkait kesetaraan.

Namun, satu risiko yang dapat menjadi permasalahan sebagai politisi non partai yaitu rawan menimbulkan konflik dengan parpol pengusung. Di sini lah letak keunggulan Erick yang memang dekat dengan semua partai.

Sebagai Menteri BUMN, Erick memegang gelar khusus sebagai menteri kesayangan Jokowi. Gelar ini menjadi suatu kelebihan dari Sandiaga jika dibandingkan ketika dirinya mencalonkan diri sebagai cawapres pada 2019 lalu. Secara praktikal, Erick telah memiliki pengalaman level pemerintah pusat.

Sementara itu, Erick juga dipilih menjadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Anggota Kehormatan Banser sehingga dirinya dikatakan mendapatkan dukungan dari para Nahdliyin. Khususnya pula setelah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Erick bisa menjadi presiden atau minimal wapres pada Hari Santri tempo hari.

Ini menunjukkan bahwa dukungan Erick bukan hanya datang dari golongan nasionalis, tetapi juga golongan agamis (Islamis).

Dengan demikian, Erick dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan Sandiaga, namun ada sejumlah faktor pembeda antara keduanya. Lantas, bagaimana peluangnya di 2024?

Elektabilitas Tinggi, Diplomasi Handal?

Faktor yang sejatinya memegang peranan penting dalam pencalonan baik capres maupun cawapres dapat dilihat dari elektabilitasnya. Sebab, angka tersebut diyakini dapat merepresentasikan apakah calon dapat diterima oleh publik atau tidak.

Pada survei elektabilitas Indikator Politik Indonesia, Erick memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi jika dipasangkan dengan Prabowo yakni sebesar 37,3 persen. Di samping itu, pada survei Charta Politika Erick pun memiliki elektabilitas yang tinggi jika dipasangkan dengan Ganjar yakni sebesar 35,3 persen.

Survei yang dilakukan oleh Charta Politika juga mencatat elektabilitas Erick sendiri yakni sebesar 9,8 persen meskipun masih di bawah Sandiaga dan Ridwan Kamil.

Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) juga menunjukkan pasangan Prabowo-Erick unggul jika ada dua maupun tiga poros. Pada skenario dua poros keduanya menang di angka 61,9 persen, sedangkan pada tiga poros keduanya unggul pada angka 34,8 persen.

Jika tidak dipasangkan dengan Erick, maka angka tersebut tidak mampu untuk mengungguli semua pesaing, setidaknya pada survei elektabilitas.

Berdasarkan ketiga survei tersebut, faktor yang dipercaya mampu mempertahankan elektabilitas yaitu penerimaan publik. Oleh karena itu, torehan dalam survei di atas kiranya dapat memperlihatkan bahwa Erick dapat diterima oleh publik.

Latar belakangnya yang bukan merupakan orang Jawa boleh jadi juga dapat menjadi keuntungunan untuk mendapatkan lebih banyak massa di luar Jawa. Meskpun demikian, di Jawa pun namanya sudah sangat populer.

Selain itu, dalam konteks kinerja, ketika Indonesia terancam mendapatkan sanksi FIFA atas Tragedi Kanjuruhan, Erick diutus Jokowi untuk melakukan diplomasi. Pada akhirnya, diplomasi itu berhasil membuat Indonesia terlepas dari bayang-bayang buruk itu.

Menurut Corneliu Bjola dalam tulisannya yang berjudul Diplomatic Leadership in Times of International Crisis terdapat tiga jenis pemimpin diplomatik yang sukses: (1) maverick yang memiliki visi besar, namun sulit menginspirasi banyak pihak, (2) congregator yang mampu membangun konsensus di antara banyak pihak, dan (3) pragmatist yang berorientasi pada kerja sama dan membangun keuntungan mutual.

Umumnya pada diplomat pragmatis, diplomat mampu menarik perhatian lawan diplomasinya melalui kekuatan personal, misalnya keahliannya dalam membuka peluang bisnis dan hubungan prospektif di masa depan.

Dengan demikian, diplomasi Erick dapat dinilai sukses melalui kemampuan personal diplomacy yang mana Jokowi mengandalkan hal tersebut untuk menyelesaikan sejumlah urusan penting.

Berdasarkan segala kapabilitas dan kelebihannya, apakah Erick telah benar-benar pantas disebut cawapres ideal? Serta, siapa parpol atau “tuan” yang paling mungkin mengusung dirinya sebagai kandidat RI 2?

Cawapres “Paket Komplit”?

Menilik kembali pada uraian mengenai personal power Erick dalam berdiplomasi, hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam konteks Politik dan Kekuasaan pada buku berjudul Organizational Behavior yang ditulis oleh Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge.

Menurut keduanya, arti dari personal power adalah kekuasaan yang diperoleh karena individu memiliki karakteristik yang unik berdasarkan keahlian, rasa hormat, dan kekaguman orang lain. Sifat dari kekuasaan ini tidak selalu eksklusif dari kekuasaan formal, namun dapat bersifat mandiri.

Jenis-jenis dari personal power dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan ahli dan kekuasaan referen. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang dipengaruhi oleh hasil dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan yang terspesialisasikan.

Sementara, kekuasaan referen merupakan kekuasaan yang didasari oleh identifikasi individu yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan sehingga memiliki pengaruh atas orang lain karena dinamisme karismatik, kesukaan, dan daya tarik emosional mereka.

Berdasarkan uraian mengenai kelebihan-kelebihan tadi, terlihat bahwa Erick tidak hanya memiliki kekuasaan ahli tetapi juga kekuasaan referen. Oleh karenanya, Erick dapat memengaruhi seseorang untuk bertindak dalam konteks politik sehingga menjadi suatu hal yang tidak mengherankan jika dirinya kerap didekati oleh berbagai parpol.

Salah satu parpol yang agaknya paling dekat Erick yaitu PAN. Erick dikabarkan kerap menghadiri sejumlah acara internal PAN.

Setidaknya, baru-baru ini dia telah menghadiri Pelantikan Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPW DKI Jakarta periode 2022-2025 dan sebelumnya juga turut menghadiri undangan senam pagi bersama ibu-ibu dan remaja perempuan PAN dengan mengenakan baju biru.

Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan memang dalam beberapa kesempatan mengajak Erick Thohir terlibat dalam sejumlah kegiatan PAN. Pada acara pelantikan PUAN DPW DKI Jakarta, Zulkifli bahkan mengungkap bahwa dirinya sudah menganggap Erick sebagai bagian dari keluarga dan sebaliknya.

Akan tetapi, jika kembali melihat peluang terbaik keterpilihannya adalah berduet dengan Prabowo sebagai cawapres, Erick kiranya masih mungkin untuk masuk radar Partai Gerindra. Yang jelas, manuver parpol lain tampaknya juga akan memperhitungkan Erick sebagai kandidat potensial di kontestasi elektoral 2024.

Di atas semua itu, dapat disimpulkan bahwa Erick Thohir agaknya memang merupakan cawapres yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan dan kapital pribadinya.

Jika merujuk pada teori politik dan kekuasaan oleh Robbins dan Judge bahwa Erick memenuhi dua jenis kekuasaan yakni kekuasaan ahli dan kekuasaan referen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tindakan dalam konteks berpolitik, terutama bagi para entitas parpol menyongsong 2024. (Z81)

PinterPolitik.com

Kritik yang cukup ‘menohok’ datang dari politisi PDIP Masinton Pasaribu. Mantan aktivis 1998 ini bahkan mengatakan jika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak pernah berkecimpung di dalam dunia organisasi mahasiswa sehingga tidak memahami arti dari pergerakan mahasiswa. Hmm, apa benar demikian? 

Well, kalau dilihat dari rekam jejak pendidikan Pak Erick, ternyata Menteri BUMN ini menempuh perkuliahan di luar negeri, yaitu Amerika Serikat (AS) khususnya di Glendale University. 

Tidak hanya itu, Pak Erick Thohir ternyata juga menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Nasional California. Wow, pasti penggunaan Bahasa Inggris Pak Erick mahir sekali nih karena menghabiskan pendidikan tingginya di negeri Paman Sam. 

Nah, setelah menyelesaikan pendidikan master-nya, Pak Erick ternyata langsung fokus untuk berkecimpung dalam dunia bisnis. Perlu diakui sih, Menteri BUMN itu sangat mumpuni kalau soal bisnis. 

Ini terbukti ketika dirinya berhasil mengakuisisi klub ‘raksasa’ Inter Milan pada tahun 2013. Namanya kala itu begitu harum karena menjadi orang Indonesia yang memiliki saham mayoritas sebesar 70 persen. 

Maka, tidak heran jika dirinya menyarankan mahasiswa untuk tidak hanya fokus pada pergerakan tetapi bisa ‘melirik’ dunia bisnis. Eits, sepertinya Pak Erick lupa nih, kalau aktivitas pergerakan yang dilakukan mahasiswa itu bukan hal baru lho. 

Dalam tulisan berjudul The Student Movement and the Rise and Fall of Suharto, Eric Beerkens memperlihatkan jika pergerakan mahasiswa sudah terjadi sejak tahun 1966 ketika Presiden Soekarno masih aktif sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

Well, rekam jejak ini membuktikan pergerakan mahasiswa bukanlah hal baru melainkan sudah terjadi sejak lama bahkan sebelum Pak Erick lahir lho. Ups. 

Ya, bagaimana pun juga sebuah pergerakan tentu memiliki pengaruh yang penting khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artikel berjudul Social Movements in Contentious Politics, Sidney Tarrow menjelaskan bahwa istilah ‘gerakan sosial’ merupakan perlawanan orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan bersama melawan elite. 

Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata solidaritas. Hmm, tentu kata ini identik dengan kebersamaan antar-individu yang merasa senasib sepenanggungan. 

Ikatan solidaritas yang kuat ini akhirnya mampu mendorong tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya demi mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Pemahaman ini terlihat lho di setiap gerakan mahasiswa karena umumnya mereka melakukan pergerakan karena ingin menuntut keadilan. 

Maka, tidak heran kalau mahasiswa yang pernah aktif dalam pergerakan terasa lebih ‘luwes’ karena terbiasa mengekspresikan dirinya. Hmm, lalu bagaimana dengan Pak Erick? Apakah bisa ‘luwes’ juga seperti mereka yang sudah terbiasa melakukan pergerakan? 

Well, kalau belum, mungkin Pak Erick bisa mencoba ‘kuliah’ lagi di perguruan tinggi Indonesia seperti Institut Kesenian Jakarta (IKJ) agar bisa lebih leluasa ketika mengekspresikan diri di media sosial (medsos). Kan, kalau mau mengandalkan medsos, harus ‘luwes’ dan kreatif juga dong seperti anak-anak muda. (G69)