PinterPolitik.com

Bagi kita yang hidup di universe ini, khususnya bagi mereka yang tinggal di Indonesia, bulan Oktober pada tahun 2019 merupakan suatu waktu yang cukup menentukan. Bagaimana tidak? Pada bulan tersebut, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang baru dibentuk – berisikan dengan wajah lama dan wajah baru yang menjadi sebuah kesatuan Kabinet Indonesia Maju, belum lagi apabila presiden memutuskan mengadakan reshuffle.

Pengumuman siapa saja menteri yang dipilih Jokowi kala itu pun dilakukan di depan Istana serta disiarkan secara langsung melalui saluran-saluran televisi nasional hingga streaming platform seperti YouTube. Bagaikan tontonan, pengumuman itu juga menentukan nasib negara dan bangsa ini ke depannya.

Namun, hal yang berbeda justru terjadi di Negara Indonesia dari alternate universe Bumi-45. Pasalnya, Presiden Joko lebih memilih untuk mengadakan kegiatan yang unik agar pengumuman menteri-menteri menjadi lebih fun.

Joko: Selamat pagi, bapak dan ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini, bapak dan ibu hadir di sini untuk menyaksikan “super deal” yang telah ditunggu-tunggu oleh bapak dan ibu sekalian.

Bowo: Wah, bisa aja nih Joko. Saya kemarin lawannya malah diundang ke sini.

Sandi: Ya, tidak apa-apa, Pak Bowo. Kan, lumayan kalau dapat hadiah “super deal”.

Yakut: Semoga saja saya yang dapat hadiah “super deal” itu. Semoga saja hadiahnya nanti bisa jadi kesempatan-kesempatan baru buat para Nahdliyin.

Baca Juga: Menag Yaqut dan Amunisi Rahasia PKB

Mega: Hmm, Pak Joko ini juga ngapain ngundang saya? Kan, cukup anak buah saya aja, seperti Pak Yasonna dan Pak Juliari. Toh, saya sudah sibuk jadi Ketum. Sudah tua saya ini.

Zulkifli: Saya sih datang saja, Bu Mega. Barang kali saya juga dapat hadiah. Jangan bilang-bilang Pak Amien ya, Bu.

Joko: Hadiah-hadiah ini ada di balik tirai-tirai yang telah tersedia di sini. Setiap orang nanti akan mendapatkan giliran untuk membuka tirai hadiah untuk bapak dan ibu sekalian.

Presiden Joko pun akhirnya memberikan masing-masing giliran mereka untuk membuka tirai. Ternyata, Pak Bowo mendapatkan hadiah berupa Menteri Pertahanan (Menhan). Tidak hanya Pak Bowo, Yakut pun senang karena ternyata mendapat “super deal” di Kementerian Agama (Kemenag).

Meski sejumlah pihak mendapatkan hadiah yang diinginkan, Zulkifli ternyata mendapatkan tirai hadiah yang berisikan zonk. Namun, Zulkifli tetap yakin bahwa, di masa mendatang, hadiah itu akan ada di tangannya. “Jangan menyerah, kayak kata D’Masiv,” batin Zulkifli. 

Joko pun senang bisa “berbagai” hadiah-hadiah di balik tirai tersebut. Namun, di balik itu semua, Joko sadar bahwa, pada akhirnya, “hadiah-hadiah” ini hanyalah kesenangan duniawi saja – dan tentunya bisa berpindah tangan di masa mendatang. Siapa tahu kan? (A43)

Baca Juga: Gus Yaqut, Menag Pencetak Gol?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sejak awal, penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) memang menimbulkan keheranan dan tanda tanya tersendiri. Pasalnya, untuk pertama kalinya sejak Reformasi, pos Menag kembali diisi oleh sosok yang berlatar belakang militer.

Tidak hanya publik, Fachrul sendiri juga mengaku cukup terkejut dirinya ditunjuk sebagai Menag. Pada awalnya, mantan Wakil Panglima TNI ini mengira akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.

Saat itu, penunjukan Fachrul sebagai Menag juga menguatkan dugaan berbagai pihak bahwa di periode keduanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk “Kabinet Anti-radikalisme”. Dugaan tersebut juga sejalan dengan pengakuan Fachrul pada 23 Oktober 2019 bahwa dirinya memang diminta untuk menyisir radikalisme.

Di tengah perjalanannya, keheranan publik tampaknya terjawab. Fachrul kerap mengeluarkan pernyataan yang memantik diskursus panas. Tidak heran kemudian usulan untuk segera menggantinya sudah mencuat meski belum lama menjabat.

Pada 23 Desember kemarin, atau tepatnya 22 Desember, Fachrul akhirnya diganti bersama dengan lima pos menteri lainnya. Menariknya, reshuffle tersebut kembali menasbihkan sosok berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Menag. Adalah Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ketua Umum GP (Gerakan Pemuda) Ansor yang ditunjuk sebagai pengganti sang jenderal.

Baca Juga: Fachrul, Manuver Militer di Kemenag

Tentu harapannya, Menag Yaqut dapat mengeluarkan pernyataan yang tidak memancing diskursus seperti halnya Fachrul. Namun, harap tersebut tampaknya langsung berguguran. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, Panglima Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tersebut menyebut akan melawan perkembangan populisme Islam di Indonesia.

Yang menjadi perhatian adalah, Menag Yaqut tampaknya salah dalam mendefinisikan populisme Islam. Menurutnya, populisme Islam adalah gerakan kelompok masyarakat yang menggiring agama sebagai norma konflik. Itu kemudian membuat mereka akan memusuhi pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya.

Kekeliruan tersebut misalnya diungkapkan oleh profesor riset bidang sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudzi. Tegasnya, jika populisme Islam dipandang berbahaya oleh Menag Yaqut, besar kemungkinan persepsinya keliru atas -isme tersebut.

Menurut Endang, persepsi yang menyebut populisme Islam berbahaya mungkin bertolak dari pemahaman bahwa -isme tersebut sama dengan radikalisme.

Lantas, bagaimana kita melihat diskursus terkait pernyataan terbaru Menag Yaqut ini?

Kemunculan Populisme Islam

Tidak seperti Menag Yaqut yang mungkin memahami populisme Islam bermakna negatif, Endang justru melihat populisme Islam secara positif. Menurut mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, populisme Islam bisa dimaknai sebagai gagasan yang mengartikulasikan kepentingan umat Islam.

Endang misalnya mencontohkan politikus yang mencoba menerapkan nilai Islam dalam berpolitik. Dengan kata lain, populisme Islam sebenarnya adalah bagian dari demokrasi.

Dalam perkembangan studinya, memang harus diakui, populisme sulit didefinisikan dalam artian tunggal.

Namun, apabila kita mengambil definisi yang umum digunakan, misalnya dari Vedi R. Hadiz dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016), populisme diartikan sebagai mobilisasi dan homogenisasi berbagai keluhan yang berbeda dari lintas kelompok masyarakat terhadap elite.

Jika populisme Islam, identitas pengikat mobilisasi tersebut tentunya adalah identitas atau nilai-nilai Islam.

Memetakan sejarahnya, Hadiz melihat populisme Islam bertolak dari perlawanan terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi akibat dominasi elite kolonial. Di Turki, misalnya, populisme Islam bertolak dari konsolidasi borjuasi kecil untuk melawan kolonialisme Eropa.

Di Indonesia, Hadiz juga melihat sejarah serupa. Dalam temuannya populisme Islam di Indonesia bertolak dari konsolidasi kelompok Islam yang merasa diperlakukan tidak adil karena tatanan sosial kolonial hanya condong menguntungkan etnis Tionghoa.

Baca Juga: Ini Alasan FPI Tidak Akan Berjaya

Mengacu pada populisme Islam klasik, di mana gerakan dimaksudkan untuk melawan ketidakadilan kolonialisme, NU dan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai salah satu pionir populisme Islam di Indonesia.

Zaitur Rahem dalam tulisannya Gerakan Progressif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman Di Nusantara (2017), misalnya, menyebutkan kedua organisasi Islam tersebut pada awalnya memiliki semangat (girah) untuk melawan kolonialisme atau penjajahan Belanda dan Jepang.

Dengan kata lain, jika Menag Yaqut konsisten untuk melawan perkembangan populisme Islam, secara tidak langsung Ketua Umum GP Ansor tersebut harus menghambat pula perkembangan NU dan Muhammadiyah yang menjadi pionir pergerakan tersebut.

Populisme Islam Saat Ini

Namun, selaku kader NU, sekiranya sulit membayangkan apabila Gus Yaqut menggunakan definisi populisme Islam klasik dalam pernyataannya. Di sini, Ia kemungkinan besar merujuk pada populisme Islam yang berkembang baru-baru ini.

Dian Dwi Jayanto dalam tulisan Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU) (2019), dengan mengutip Hadiz menyebutkan terdapat perbedaan antara populisme Islam klasik dengan yang terjadi saat ini.

Jika sebelumnya populisme Islam muncul untuk melawan kekuasaan kolonialisme dan menawarkan bentuk negara syariat, sekarang gerakannya lebih pada bagaimana menciptakan narasi identitas yang berbasis pada umat Islam yang terpinggirkan dari rezim politik yang tengah berkuasa.

Populisme Islam saat ini digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di skala nasional. Menariknya, Jayanto menyebut pertarungan populisme yang terjadi di Indonesia berlangsung antara populisme berorientasi nasionalis dan Islam.

Kendati terdapat perbedaan, baik dalam pengertian klasik maupun terkini, populisme Islam memiliki dua kesamaan utama, yakni melawan dominasi elite yang berkuasa dan muncul akibat ketimpangan sosial-ekonomi.

Perang Wacana?

Tidak seperti Hadiz yang menggunakan sudut pandang Marxis, yang mana melihat populisme Islam sebagai pertarungan kelas, Jayanto menggunakan pendekatan yang cukup menarik. Di sini, Ia memahami populisme Islam kekinian lebih sebagai “perang wacana” guna merebut simpati dan pengaruh.

Pendekatan Jayanto juga membuat kita memahami mengapa Gus Yaqut yang notabene merupakan kader NU harus menggaungkan perang melawan populisme Islam, bahkan sebelum menjadi Menag.

Baca Juga: Bom Waktu Kabinet Anti-Radikalisme Jokowi?

Menariknya, Jayanto secara spesifik menyebut tengah terjadi perang wacana antara GNPF-Ulama atau Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan NU untuk menegaskan siapa kelompok yang merepresentasikan umat Islam atau populisme Islam.

Konteks tersebut misalnya dilihat dari perbedaan sodoran wacana yang digunakan keduanya. Pada GNPF-Ulama dan PA 212, wacana yang digunakan adalah the people vs the elite. Itu terlihat jelas dari narasi rezim zalim yang kerap dikeluarkan. Sementara NU, sejak lama konsisten mengusung wacana “Islam Nusantara” dan lebih condong bersifat nasionalis.

Jika analisis Jayanto tepat, maka pernyataan Menag Yaqut dapat dipahami sebagai perang wacana terhadap  GNPF-Ulama dan PA 212, ataupun Front Pembela Islam (FPI).

Sama seperti penegasan sebelumnya, baik dalam pengertian populisme Islam klasik maupun terkini, pergerakan NU nyatanya dapat dikategorikan sebagai populisme Islam. Artinya, ini menjadi bumerang tersendiri bagi Gus Yaqut karena harus melawan perkembangan organisasi yang membesarkan namanya.

Di sini, seperti yang disebutkan oleh Endang, kemungkinan besar Menag Yaqut tidak memahami apa yang disebut dengan populisme Islam, baik sejarah, definisi, ataupun diskursus terbarunya. Oleh karenanya, seperti tepat menyebutkan bahwa Panglima Banser tersebut memahami populisme Islam sama dengan radikalisme.

Jika benar demikian, dan nantinya Menag Yaqut menggunakan otoritasnya untuk menentukan siapa kelompok yang patut dihalangi, maka Ia telah menerapkan “negara sebagai monopoli tindakan represif” sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog Jerman, Marx Weber. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan penegasan perang terhadap populisme Islam tersebut. (R53)

PinterPolitik.com

Masa yang ditunggu-tunggu oleh sebagian orang akhirnya tiba juga. Gimana nggak? Siapa juga yang tidak kesal bila melihat presidennya sering marah-marah? Akhirnya, banyak tuh sejumlah pihak yang nyaranin biar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet aja.

Setelah berbulan-bulan menanti, Pak Jokowi akhirnya memberikan sebuah kado akhir tahun tuh – setidaknya bagi sebagian orang ya. Hehe. Pada Selasa (22/12), mantan Wali Kota Solo tersebut mengumumkan enam nama baru di Kabinet Indonesia Maju – seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma).

Namanya juga semangat baru, para menteri ini pun langsung terjun bekerja dong biar memenuhi ekspektasi Pak Jokowi. Bu Risma, misalnya, langsung blusukan di bantaran Sungai Ciliwung. Sementara, Bang Sandi langsung kunjungan kerja ke Provinsi Bali.

Uniknya nih, di tengah sorotan media akan semangat kerja Bu Risma dan Bang Sandi, sorotan yang berbeda justru datang membayangi Menteri Agama (Menag) yang baru, yakni Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Ya, gimana nggak? Gus Yaqut malah sibuk klarifikasi lho ke media dan publik.

Soal afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah, misalnya, Pak Menag bilang kalau belum ada pengakuan serupa – meski tetap menyatakan akan melindungi semua warga negara. Belum lagi nih, Gus Yaqut juga kepleset ngomong soal istilah populisme Islam.

Hmm, akhirnya banyak tuh pihak-pihak lain yang mempersoalkan. Bahkan nih, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon udah siap-siap buat mengajak debat sang Menag lho. Wah wah, belum apa-apa sudah bikin kontroversi nih. Upss.

Baca Juga: NU Dapat Menag, Muhammadiyah?

Kalau banyak kontroversi gini, mungkin Gus Yaqut perlu nih mengunjungi tempat di mana semua masalah diselesaikan. Tentu, yang dimaksud di sini bukan pegadaian yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Hehe.

Tempat yang dimaksud adalah sebuah podcast populer yang dibawakan pembawa acara sekaligus pesulap yang bernama Deddy Corbuzier dong. Ya, monggo di-close the door. Hehe.

Tapi, ngomong-ngomong nih ya, Om Deddy ini emang bisa dibilang berpengaruh banget lho. Kalau kata Tretan Muslim dan Coki Pardede, Om Deddy ini sekarang udah lebih banyak punya teman politisi dibandingkan teman artis lho. Hehe.

Coba aja lihat. Baru beberapa waktu lalu, Om Deddy ketemuan lho dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono. Sampai-sampai, pesulap satu ini mempraktikkan keahlian magisnya di depan Om Hendro dan putranya – Mas Diaz Hendropriyono.

Nggak cuma keluarga Hendropriyono, Om Deddy juga sempat ketemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani lho. Wah, kenal juga berarti ya dengan keluarga trah Soekarno. Hehe.

Ya, terlepas dari pengaruh politik Om Deddy nih, Gus Yaqut mungkin bisa nih mulai mendekati pembawa podcast satu ini. Barang kali, bisa menyelesaikan masalah-masalah kontrovesial yang menghantui. Hehe. (A43)

Baca Juga: Menag Yaqut dan Bayang Cuan AS

PinterPolitik.com

Hei, gengs, buat pemanasan mimin tak ngomong dulu tentang dua hukum yang sering bersentuhan, yakni hukum positif (negara) dan hukum sosial (masyarakat). Karena soal masyarakat ini lebih kompleks, seperti yang dicontohkan oleh mulut-mulut film Tilik (2018), mending mimin bahas dulu hukum sosial. Nah, hukum ini tuh mudahnya ingin mengatakan bahwa biarkan masyarakat yang menilai.

Dalam hal kepatuhan, hukum sosial ini lebih menekankan pada sejauh mana kecakapan ‘sosok’ yang hendak masuk ke dalam suatu masyarakat. “Lu nggak bisa memenangkan hati kami, ya mohon maaf kalau kami lebih memilih orang lain,” begitulah kira-kira hukum ini kalau diverbalkan. Misal nih, seperti yang terlihat dalam film SpongeBob SquarePants.

Kalian sadar ngga, kenapa kok Krusty Krab milik Mr. Krab lebih laris daripada Chum Bucket milik Plankton? Jawabannya tentu bukan karena Krusty Krab didukung pemerintah Bikini Bottom, melainkan sebab Chum Bucket nggak paham selera pelanggan. Akibatnya, ya Plankton dikucilkan. Kasihan ya, sob.

Sementara itu, hukum positif (negara) ya singkatnya bisa kalian artikan sebagai hukum yang ada aspek mengatur, memaksa, dan sanksi keras. Tentu saja, dalam hukum ini, peran negara harus di atas masyarakat karena negara membawa misi mengatur kehidupan antara komunitas sosial (masyarakat) satu dengan lainnya.

Makanya, kadang kala, negara memberikan banyak syarat administrasi bagi warga negara yang ingin menjalankan sektor-sektor kehidupan, termasuk ritual keagamaan. Paling mudah ya membangun peribadatan harus ke notaris dulu toh. Pun soal individu yang ingin masuk ke dalam suatu masyarakat, negara juga meminta ia mengurus banyak hal, seperti KTP.

Nah, kalau kedua hukum itu ditarik ke dalam isu yang sedang berkembang, kayaknya babagan sertifikasi penceramah atau penceramah yang bersertifikat sangat cocok, cuy. Pasalnya, ada tarik ulur antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebenarnya bukan tanpa alasan kok Kemenag meluncurkan program ini. Kabarnya, negara semata ingin menghindarkan masyarakat dari ancaman radikalisme agama yang biasanya didoktrinkan oleh penceramah yang tidak bertanggung jawab.

Tentu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi babagan ‘hanya ahli yang boleh naik di mimbar’, mimin sih sepakat sama Kemenag. Lagian, kalau disimak nih, alasannya MUI menolak juga unik.

Sebagaimana dikatakan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, “Wacana sertifikasi ini sangat tendensius. Dan saya, kami melihat, belum urgent untuk dilakukan itu. Apalagi kalau tujuannya untuk mengeliminir gerakan radikal dari ormas Islam, atau dari pendakwah muslim.”

Yaelah, Pak Muh, masa kondisi free market begini, di mana hampir orang-orang leluasa bicara agama di depan publik, padahal pengetahuannya minim masih dipandang belum urgen? Masih ingat kan kasus ustaz dadakan bernama Evie Effendi yang sempat viral karena ceramahnya yang kontroversial?

Bahkan, dia sudah memberikan klarifikasi bahwa dia belajar hanya dari YouTube dan buku. Ladalah kok mengaku gurunya langsung Nabi Muhammad. Hadeuh, kan ngaji itu sanadnya harus jelas dan runtut. Agar apa? Ya, agar ilmunya nggak ngawur. Hmmm.

Lha wong pemain sepak bola yang baru pensiun aja nggak boleh jadi pelatih sebelum dapat lisensi kok, kendatipun ia sudah lama bergelut babagan kulit bundar. Apalagi, ini soal keyakinan dan kehidupan berbangsa. Hadeh…, nggak heran deh sampai ada buku berjudul Matinya Kepakaran. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, bersyukurlah kita-kita nih yang punya wajah pas-pasan. Maksud mimin, nggak terlalu tampan pun juga nggak terlalu jelek. Selain itu, mesti ditambah dengan ‘nggak terlalu menarik perhatian’.

Pasalnya nih, dengan begitu, kita terhindar dari tatapan sinis Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang sempat melontarkan statement menggetarkan, sekaligus kabar buruk bagi orang-orang good looking.

Begini kata beliau, “Caranya masuk mereka gampang; pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan Bahasa Arabnya bagus, hafiz (hafal Alquran), mereka mulai masuk.”

Omongan pedas Pak Menag tersebut muncul saat ia menjelaskan tentang radikalisme yang saat ini sedang marak beroperasi di ruang-ruang publik. Pak Menag sih niatnya mungkin mau menelusuri dari mana sebenarnya radikalisme masuk di kehidupan kita ini. Namun, bukannya ngasih pencerahan, justru malah kesannya kayak komentator penampilan dalam lomba busana, sob.

Sekarang coba deh kita pikir apa hubungannya good looking sama radikalisme? Emang-nya ada ya press release dari lembaga peneliti yang memasukkan indikator penampilan sebagai embrio atau saluran merebaknya radikalisme? Mimin sih belum pernah tahu ya, gengs.

Pasalnya yang mimin tahu tuh indikator-indikator yang wajar-wajar saja gitu lho, seperti pendidikan agama yang kurang, siklus pertemanan yang monoton dan nggak terbuka, lingkungan yang tertutup, dan lain-lain.

Pokoknya nggak pernah dengar faktor penampilan. Itu kalau mimin sih. Nggak tahu deh sama Pak Menag dari mana bisa memunculkan variabel penampilan sebagai indikator seseorang tersebut jadi jembatan radikalisme apa nggak.

Jangan-jangan Pak Menag memang memiliki pengetahuan yang nggak bisa kita pahami ya, cuy. Out of the box bener kok ya Menteri Agama kita satu ini.

Mimin kok jadi ingat dengan film Terlalu Tampan ya, gengs? Meski mimin agak geli juga sih membaca judulnya, tetapi isi ceritanya nih agak mirip kalau dikontekskan dengan yang dimaksud oleh Pak Menag. Dalam film tersebut diceritakan tentang sosok siswa di suatu sekolah yang memiliki ketampanan luar biasa – padahal kalau mimin lihat B aja sih. Hehehe.

Nggak cuma tampan, doi juga good looking banget. Saking good looking-nya, sampai-sampai namanya pun mampu menarik perhatian. Bagaimana tidak? Namanya saja unik, yaitu Witing Tresno Jalaran Soko Kulino.

Nah, oleh banyak orang, ketampanan Mas Kulin dianggap merupakan anugerah tersendiri. Namun, hal itu tidak bagi doi. Justru, Mas Kulin merasa risih dengan ketampanan yang kerap kali sering membahayakan dirinya, gengs.

Kalau kita pahami, film itu sama kan dengan kondisi sekarang, ya. Bayangkan saja kalau ternyata statement Pak Menag itu mendapat pembenaran, maka yang ada orang-orang pada berlomba jadi B aja, tanpa skincare atau perawatan yang macam-macam tuh.

Tapi siapa coba yang bisa mengatur good looking atau nggak? Lha wong itu kan soal bawaan. Nah, ribet toh. Kalau kalian masih bingung, mending kita tunggu kelanjutannya dari Pak Menag. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Membahas soal haji ini, mimin agak was-was sih sebenarnya. Secara, ini urusannya bukan cuma duniawi saja tetapiada unsur transendentalnya juga. Apalagi, kalau sudah menyentuh lembaga resmi pemerintahnya – dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Haduh, pusing deh. Soalnya, meski guru ngaji mimin zaman dulu pernah bilang, “Jangan sampai mengambil keuntungan yang membabi-buta dalam urusan agama,” tetapi perilaku Kemenag justru dinilai kerap menimbulkan masalah.

Perisitiwa di tahun-tahun lalu juga mendukung penilaian itu, kan – mulai korupsi pengadaan bantuan sampai isi stok jabatan. Ini membuat tidak hanya manusia yang bingung, melainkan juga malaikat yang repot. Hehe.

Kembali lagi ke soal haji, Indonesia lewat Kemenag telah mengambil keputusan untuk meniadakan pemberangkatan ibadah haji tahun ini, cuy. Menyusul dengan keputusan itu, sebelum ditanya yang aneh-aneh soal duit haji tahun ini di-ke-mana-kan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) langsung secepat kilat melempar pernyataan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan buat stabilisasi nilai tukar rupiah. Wow.

Sontak saja, rencana mengalihkan penggunaan uang itu segera mendapat sindiran dari banyak orang. Salah satunyadatang dari si kritikus handal di bidang ekonomi, yakni Rizal Ramli.

Begini kurang lebih kritiknya, “Bener-bener sudah kehabisan ide, Dana Haji dipakai untuk penggunaan berisiko support rupiah. Payah deh,” dalam akun twitter @RamliRizal. Wah, savage banget nih. Seakan-akan, haji ini jadi sapi perah rupiah. Apakah Menteri Agama (Menag) jadi bamper Menteri Keuangan (Menkeu) yang bingung cari uang?

View this post on Instagram

Harap-harap cemas jemaah haji Indonesia #jemaahhaji #haji #ibadahhaji #arabsaudi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 21, 2020 at 6:45pm PDT

Menurut mimin sih, memang pantas kok kalau orang lantas mengelus dada lihat perilaku Kemenag ini. Mimin saja nihsampai heran.

Padahal, dulu pas mimin ngaji, ustaz mimin bilang begini, “Uang untuk ibadah haji ini sakral. Pamali kalau dipakai untuk urusan lain”. Dan sekarang, jujur, mimin takut kalau pamali itu sedang mengintai kita (ya kali kita, Kemenag saja lah).

Benar sih kalau dilihat dari kronologi peniadaan ibadah haji tuh kayak ada yang janggal. Jadi, wajarlah kalau orang-orang berpikir seperti Pak Rizal Ramli, bahwa peniadaan ini jangan-jangan cuma akal-akalan pemerintah buat menutup rupiah yang tepar dan bukan sebab yang lain.

Lagian, pihak Arab Saudi kabarnya juga belum memastikan antara bisa atau tidaknya didatangi rombongan haji dari negara luar. Seharusnya, sebab urusan haji ini sangat sensitif, bisa kali para petinggi negara menahan diri agar tidak memutuskan sesuatunya sebelum ada kepastian dari pihak Arab Saudi.

Mbokyo, kalau mau bertindak apalagi mengenai hajat hidup orang banyak bermusyawarahlah dulu. Lha, kok malah Menag sebagai penanggungjawab nih belum musyawarah dengan lembaga negara yang lain – yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – malah sudah serobot keputusan.

Sudah ya. Mimin cukupkan tulisan tentang haji ini. Gak tega, cuy, kalau membayangkan bagaimana perasaan orang-orang tua di kampung-kampung yang bertahun-tahun menaruh harap agar bisa segera mencium Kakbah di tahun ini. Mari kita berdoa semoga mereka bisa berangkat haji secepatnya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menko PMK sarankan orang kaya nikahi orang miskin. Usulkan Menteri Agama keluarkan fatwa pernikahan lintas ekonomi. Jadi jalan untuk atasi kemiskinan namun di kritik DPR

Menteri Agama Fachrul Razi terbitkan Permenag No.29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Majelis taklim harus terdaftar di kemenag, sebut aturan dibuat untuk mudah Kemenag beri bantuan. Atur tugas dan tujuan majelis taklim pendaftaran, serta penyelenggaraan

Bagaimana tanggapan Haris Azhar mengenai sosok Menteri Agama dan wacana Jokowi 3 Periode? 

 PinterPolitik.com

Menteri Agama (Menag) sudah sepatutnya menjadi suri tauladan bagi umat beragama di Indonesia. Tentu itu tak mudah, banyak halangan merintang untuk menjadi panutan yang ideal. Hal inilah yang kiranya sedang dialamai Fachrul Razi.

Sebagai Menag eks militer pertama di era reformasi, kapabilitas Fachrul Razi memimpin kementerian agama banyak dipertanyakan. Selain latar belakangnya, wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN Kementerian Agama (Kemenag) yang dikeluarkan oleh Fachrul Razi sendiri menuai banyak kritikan.

Banyak tokoh menilai kalo Menag saat ini gak pro sama etika agama. Agaknya publik terlalu cepat menilai Fachrul Razi. Namun ada peristiwa yang membuat kita harusnya kagum pada beliau.

View this post on Instagram

Melontarkan pernyataan soal cadar yang menuai kontroversi , Menteri Agama minta maaf.⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 6, 2019 at 7:00am PST

Baru-baru ini Fachrul Razi sempat marah karena dituding salat Jumat dimana dia jadi imam tidak sah. Melalui akun Instagram Nahdlatul Ulama, Wakil Ro’is Syuriyah PWNU Jakarta Zuhri Ya’kub mengatakan kalo salat yang dilakukan di Masjid Istiqlal pada satu November itu tidak sah karena gak baca salawat Nabi di khutbah pertama serta wasiat takwa di khutbah kedua.

Walau sempat marah, Fachrul Razi pun mencoba bersabar dengan memerintahkan anak buahnya untuk menganalisis videonya beneran asli apa editan. Kali aja kan berita yang tersebar di masyarakat tidak benar, takutnya timbul fitnah.

Namun, setelah tau kalo ternyata video yang diunggah oleh Zuhri Ya’kub tersebut memang benar isinya, Fachrul Razi malah minta biar videonya disebar aja sekalian. Tak lupa Menag satu ini berterima kasih kepada Zuhri Ya’kub karena telah memberi masukan yang substantif kepada beliau dalam menjalankan ibadah.

Walau terlihat keras eksteriornya namun Fachrul Razi memiliki kemauan belajar yang tinggi serta mampu menerima masukan. Ini pun juga bisa dilihat waktu beliau dikritik tidak adil ketika menganggap cadar dan celana cingkrang merupakan bagian dari radikalisme. Kenapa? Karena beliau minta maaf abis itu. Walaupun maafnya karena bikin kegaduhan tetap saja dibutuhkan hati yang lapang buat minta maaf.

Ini pun harusnya jadi momen pelajaran buat kita sebagai umat beragama untuk gak berprasangka buruk terus-terusan tapi belajar dari kesalahan kalo nyinggung orang yang berbeda pendapat. Contohlah itu Fachrul Razi. Biar tantangan sulit beliau tetap belajar. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.