Agus Gumiwang Kartasasmita justru yang pertama lepas Jepang. Warisan ayah dulu membangun jembatan, kini sang anak yang meruntuhkannya?

PinterPolitik.com

“The sun also rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it arose.” – Ecclesiastes 1:5

Cupin, seorang pegawai swasta di Bekasi, melewati bekas diler Honda di pinggir jalan yang kini berganti spanduk merek China suatu pagi awal April 2026. Ia tidak terlalu terkejut — sudah beberapa bulan terakhir pemandangan serupa muncul dari Pondok Pinang hingga Surabaya, dari Bandung hingga kotanya sendiri.

Yang membuat Cupin lebih tertegun adalah pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang ia baca di ponselnya: bahwa fenomena tutupnya diler-diler Jepang itu adalah “challenge untuk brand Jepang” yang “harus bisa menyesuaikan keinginan market.” Kalimat itu terdengar wajar jika diucapkan oleh menteri mana pun — tetapi bukan oleh sosok yang menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sejak 2006 dan menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Hiroshima atas kontribusinya pada industri otomotif Jepang.

Cupin tahu bahwa ayah Agus, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, adalah arsitek utama hubungan ekonomi Indonesia-Jepang sebagai Menko Ekuin di era Soeharto. Selama beberapa dekade, nama Kartasasmita adalah jaminan bahwa jembatan bilateral itu akan terawat baik. Tapi kini, sang pewaris justru yang pertama berkata: jembatan itu tidak lagi cukup.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernyataan itu — sebuah bacaan arah angin yang jujur, atau pengakuan sunyi bahwa warisan yang diemban sudah tidak lagi berdaya? Dan apakah nasib Agus Gumiwang hanyalah cermin dari dilema yang lebih luas yang dihadapi seluruh generasi “anak Orba” di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warisan Orba dan Relevansinya

Cupin bukan tidak familiar dengan pola seperti ini. Di kantor tempatnya bekerja, ia kerap menyaksikan anak-anak pimpinan yang direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang. Dalam politik Indonesia, pola itu jauh lebih sistemik — dan “anak Orba” di kabinet Prabowo adalah versi terbesarnya.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini telah lama mendapat perhatian serius. Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy mencatat bahwa salah satu perangkap demokratisasi di negara-negara pasca-otoriter adalah ketika jaringan patronase lama bertransformasi menjadi dinasti elektoral — bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui modal sosial yang dikonversi menjadi tiket politik. Indonesia adalah salah satu laboratorium terbaik untuk proposisi itu.

Di antara “anak Orba” yang kini berpengaruh, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili dua model pewarisan yang kontras. Airlangga, putra Hartarto Sastrosoenarto yang membangun basis industri Indonesia selama tiga periode sebagai menteri Soeharto, tidak langsung menjadi politisi setelah lulus kuliah — ia membangun PT Fajar Surya Wisesa, membawa perusahaan kemasan kertas itu ke lantai bursa, dan baru masuk Golkar pada 2003 dengan modal ganda: jaringan ayah dan rekam jejak bisnis sendiri.

Agus Gumiwang menempuh jalur yang berbeda secara mendasar. Selepas pendidikan sarjana di Pacific Western University, ia langsung menjadi Presdir perusahaan keluarga di usia 24 tahun, lalu anggota MPR di usia 28, lalu DPR, lalu menteri — sebuah trajektori yang hampir sepenuhnya bertumpu pada relational capital, bukan knowledge capital yang dibangun dari pengalaman eksekusi nyata.

Perbandingan ini bukan tanpa preseden di luar negeri. Di Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mewarisi jaringan kolosal dari sang ayah diktator tetapi menghadapi pertanyaan serupa tentang kapasitas teknis ketika harus merespons krisis ekonomi dan iklim. Di India, dinasti Gandhi-Nehru terbukti semakin kehilangan resonansi elektoral tepat ketika tantangan pembangunan membutuhkan teknokrasi, bukan sekadar genealogi. Soren Mau dalam Mute Compulsion mengingatkan bahwa kapital — termasuk kapital politik — mengalami devaluasi struktural ketika kondisi akumulasinya berubah. Warisan Ginandjar diakumulasi dalam konteks Orde Baru yang stabil dan terpusat; kondisi itu sudah tidak ada.

Agus menjabat Menperin sejak 2019 — salah satu masa jabatan terpanjang di kementerian itu — dan dalam rentang waktu itu kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,7% ke 18,67%, sementara PMI manufaktur mengalami kontraksi berturut-turut pada 2024 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Airlangga, di sisi lain, setidaknya bisa menunjuk pada pemulihan ekonomi pasca-Covid yang relatif cepat dan negosiasi perdagangan dengan AS sebagai indikator kinerja yang terukur — meski juga bukan tanpa kritik.

Lalu apakah defisit kinerja Agus semata-mata soal kapasitas individual, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural dalam cara warisan Ginandjar diwariskan dan digunakan? Dan apakah modal relasional yang menjadi inti warisan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah memasuki fase terminal?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kehilangan “Warisan” Ginandjar Kartasasmita?

Cupin akhirnya sampai di kantor, meletakkan helm, dan masih memikirkan satu hal: mengapa seorang menteri yang paling terhubung dengan Jepang justru tampil sebagai orang yang paling cool melepaskan Jepang? Mungkin itulah ironisnya — hanya orang yang paling dalam terbenam dalam sebuah warisan yang bisa paling jernih melihat batas warisan itu.

Ginandjar Kartasasmita membangun jembatan Indonesia-Jepang bukan sekadar melalui kunjungan diplomatik, melainkan melalui arsitektur kebijakan yang konkret: investasi otomotif, transfer teknologi industri, dan jaringan bilateral yang melembaga dalam forum-forum resmi. Itu adalah kerja dekade yang menghasilkan institutional legacy — bukan hanya nama yang dikenal, melainkan struktur yang berjalan. Dalam kerangka yang dikembangkan Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States, warisan semacam itu memiliki daya tahan justru karena tertanam dalam institusi, bukan hanya dalam individu.

Masalahnya, yang diwariskan ke Agus adalah lapisan relasionalnya — PPIJ, forum bilateral, gelar kehormatan — tanpa kemampuan memproduksi ulang lapisan institusionalnya. Ketika BYD membangun pabrik senilai US$1,3 miliar di Jawa Barat dengan kapasitas 150.000 unit per tahun; ketika penetrasi EV di Indonesia melompat ke 15,2% dalam hitungan kuartal; ketika 80% pasar EV Indonesia dikuasai pabrikan China — dalam konteks ini, jabatan Wakil Ketua PPIJ tidak memiliki exchange value yang setara dengan tantangan yang dihadapi.

Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital: kapital sosial hanya fungsional jika medan (field) tempat ia beroperasi masih menghargai aturan pertukaran yang sama. Ketika medan bergeser — dari proteksionisme berbasis hubungan personal ke kompetisi terbuka berbasis inovasi produk — kapital sosial yang tidak dikonversi menjadi kapital pengetahuan akan terdepresiasi. Agus mewarisi kapital sosial kelas satu, tetapi tidak memiliki mekanisme konversi yang memadai untuk medan yang sudah berubah.

Yang menarik adalah bahwa Agus sendiri, dalam pernyataannya pada 9 April 2026, secara implisit mengucapkan diagnosa itu dengan lantang. Ia memberitahu Jepang untuk beradaptasi dengan pasar yang berubah — tetapi di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak memiliki satu pun pemain EV domestik yang signifikan. Semua pabrik EV yang berdiri di Indonesia adalah investasi asing: BYD, Wuling, Chery, Hyundai, VinFast. Vietnam punya VinFast; Indonesia punya kebijakan TKDN yang belum menghasilkan national champion.

Pada akhirnya, kisah Agus Gumiwang bukan semata kisah tentang seorang menteri yang kinerjanya bisa diperdebatkan. Ini adalah kisah tentang batas struktural dari model pewarisan politik yang bergantung pada relational capital di era yang menuntut execution capital — sebuah dilema yang tidak unik untuk Indonesia, tetapi paling terasa menggigit ketika jendela peluang bangsa sedang menyempit. 

Generasi ayah membangun dengan tangan; generasi anak mewarisi dengan nama. Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia bukan siapa yang pantas mewarisi kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan itu masih akan digunakan untuk membangun — atau hanya untuk diwariskan kembali. (A43)

Apakah kalian setuju kalau Indonesia memang mengalami deindustrialisasi dini? Share di kolom komentar ya!

#menperin #agusgumiwang #pinterpolitik #prabowo

Waduuh, ternyata paparan cesium di Banten diduga sudah terjadi sebelum heboh-heboh soal udang kemarin?

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #cesiums137 #radiasi #radioaktif #kesehatan #menperin #kemenperin

Wih, emang harus ada pengaturan yang detail soal produk-produk yang direlaksasi impornya. Jangan sampai malah membuat industri dalam negeri jadi gulung tikar dan sebabkan banjir pengangguran. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

PinterPolitik.com

“Cross yo sun just like a dragon. The Japanese know what’s happening” – Ab-Soul, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona (SARS-Cov-2) bisa dibilang telah merugikan banyak orang. Bagaimana tidak? Di saat jumlah kasus positif yang terus meningkat, banyak orang juga turut mulai kehilangan sanak keluarganya akibat penyakit menular ini.

Tidak sedikit dari mereka harus menahan tangis tanpa mengucapkan sepatah dua kata saat berpisah dengan keluarga mereka yang gugur melawan Covid-19 – baik pasien maupun tenaga kesehatan. Semua serasa datang secara tiba-tiba tanpa mampu diantisipasi atau dideteksi terlebih dahulu.

Di saat banyak nyawa yang melayang, situasi kehidupan ekonomi juga terus membuat banyak masyarakat Indonesia semakin sesak. Tidak sedikit juga dari kita harus menguatkan rasa sabar akibat hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan.

Harapan akan uluran tangan dari pemerintah juga tampaknya tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Bantuan sosial (bansos) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah harus menghadapi sejumlah hambatan seperti terbatasnya data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Tidak hanya untuk masyarakat kecil, sebagian pengusaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus bertahan agar operasi bisnisnya tetap berjalan. Lagi-lagi, insentif dan stimulus untuk mereka yang berharap tetap memperkerjakan karyawannya juga harus terhambat oleh sejumlah hal.

Namun, di tengah polemik tersebut, drama demi drama malah ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan – mulai dari aksi marah Presiden Jokowi hingga tangis dan sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Di saat sensitif seperti ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pajak industri otomotif dapat memperoleh relaksasi hingga nol persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun merespons bahwa usul tersebut akan dikaji lebih lanjut.

Usulan itu tentu menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, industri otomotif juga tidak akan bisa hidup kembali seperti sebelum pandemi meski relaksasi berlaku. Pasalnya, sulitnya ekonomi di masyarakat akan membuat mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu daripada membeli mobil.

Bila benar ekonomi kini lebih cenderung berbasis pada kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar, mengapa Menperin lantas mengusulkan relaksasi pajak tersebut? Apa mungkin terdapat landasan yang berpusar pada dinamika politik di baliknya?

Politik Otomotif ala Jepang

Boleh jadi, usulan dari Agus Gumiwang tersebut menguntungkan sejumlah pihak. Pasalnya, industri otomotif di Indonesia 90 persen lebih didominasi oleh salah satu negara produsen, yakni Jepang.

Pada tahun 2018, misalnya, Jepang mendominasi sekitar 97,53 persen pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Katadata, pangsa pasar ini jauh lebih besar dibandingkan merek-merek otomotif asal negara lain, seperti Tiongkok (1,61 persen), Eropa (0,41 persen), Amerika Serikat (AS) (0,22 persen), dan lain-lain (0,22 persen).

Dominasi pasar otomotif ini juga bukan tidak mungkin berhubungan dengan penguasaan teknologi. Pasalnya, berdasarkan analisis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terdapat sejumlah alasan mengapa otomotif Jepang mendominasi, seperti pemeliharaan dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

Hal yang serupa juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menganggap bahwa teknologi mobil Indonesia dijajah oleh Jepang.

Apa yang diklaim oleh Luhut bisa jadi benar. Pasalnya, penguasaan teknologi ini telah terjadi sejak lama. Bahkan, ini bisa juga menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia belum juga memiliki produk mobilnya sendiri.

Christopher H. Dale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Projected menjelaskan bahwa Jepang mengambil sejumlah peran untuk mencegah berlanjutnya proyek mobil nasional yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto melalui kerja sama antara Timor Putra Nasional (TPN) dan Kia.

Kala itu, TPN memilih untuk bekerja sama dengan Kia karena kesediaan perusahaan asal Korea Selatan tersebut untuk melakukan transfer pengetahuan dan transfer teknologi pada Indonesia. Keputusan Kia ini berbeda dengan Jepang yang dianggap lebih memilih untuk menyimpan teknologinya untuk negaranya sendiri karena tidak bersedia untuk melakukan transfer teknologi.

Bahkan, Jepang bersama sejumlah negara lain berupaya untuk melaporkan proyek Timor tersebut ke World Trade Organization (WTO). Laporan tersebut bisa saja berujung pada kemelut proses penyelesaian sengketa di organisasi internasional tersebut.

Dominasi teknologi otomotif oleh Jepang semacam inilah yang akhirnya disebut-sebut menimbulkan perdebatan politik di pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Luhut kini dikabarkan tengah mendorong pembangunan industri mobil listrik di Indonesia – dengan menggandeng sejumlah investor nikel dari negara-negara lain seperti Tiongkok dan AS.

Bila memang benar Jepang menjalankan politik otomotif di Indonesia, pertanyaan lanjutan pun timbul. Apakah ada dinamika politik tertentu yang mendasari usulan pajak nol persen? Lantas, apakah dinamika tersebut berkaitan juga dengan persaingan antarnegara di baliknya?

Meraba Proxy Jepang

Bukan tidak mungkin, apa yang diusulkan oleh Menperin dapat menguntungkan Jepang. Pasalnya, dengan dominasinya yang besar, Indonesia menjadi pasar yang perlu dipertahankan oleh negara tersebut.

Belum lagi, Agus Gumiwang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana Menperin pernah memiliki pengalaman yang erat terkait relasinya dengan negara tersebut.

Menperin tercatat pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia-Jepang. Tidak hanya itu, Agus Gumiwang juga pernah menjadi wakil ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ).

Agus Gumiwang juga memiliki kedekatan secara keluarga dengan Jepang. Ayahnya yang pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998) pada era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita, merupakan penasihat bagi Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tidak hanya Agus Gumiwang, sejumlah menteri lain disebut-sebut juga memiliki pengalaman yang dekat dengan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lantas, bila para menteri ini pernah memiliki kedekatan dengan Jepang, apakah mungkin mereka dapat memengaruhi jalannya pemerintahan Jokowi?

Mungkin, secara langsung, Jepang tidak akan dapat memengaruhi dalam hal kebijakan. Namun, melalui nama-nama tersebut, bukan tidak mungkin negara tersebut dapat memperoleh pengaruh politik terhadap pemerintahan Jokowi.

Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Interference in Domestic Politics menjelaskan bahwa campur tangan asing bisa saja memengaruhi dinamika politik domestik. Campur tangan asing ini bisa saja dilakukan dengan mempererat hubungan dengan politisi lokal.

Selain itu, asumsi serupa juga dijelaskan oleh Assaf Moghadam and Michel Wyss dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Power of Proxies. Meski lebih berfokus pada isu keamanan, Moghadam dan Wyss menyebutkan bahwa negara lain dapat memiliki proxy – atau political ancillaries (penyokong politis) – di tingkat domestik dengan menggandeng sejumlah aktor sub-negara.

Menariknya, Jepang bisa jadi bukan satu-satunya negara yang memiliki proxy di pemerintahan Jokowi. Luhut, misalnya, kerap dianggap memiliki kedekatan dengan Tiongkok.

Bukan tidak mungkin, usul pajak nol persen dan upaya untuk mendorong industri mobil listrik merupakan laga antara dua negara yang memang kerap bersaing tersebut. Selain itu, Jokowi sendiri disebut ingin mengimbangi dominasi Jepang – baik secara politik maupun ekonomi – dengan menggandeng Tiongkok.

Asumsi ini dijelaskan oleh René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China. Menurut Pattiradjawane, Jokowi ingin mengimbangkan dua kekuatan tersebut untuk menciptakan stabilitas guna menjaga pembangunan nasional Indonesia.

Bahkan, pemerintahan Jokowi baru-baru ini juga mengajak Jepang untuk menggabungkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan proyek Jakarta-Bandung yang dikelola oleh badan hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok. Bukan tidak mungkin, ini adalah upaya pemerintah untuk mengimbangkan dua kekuatan tersebut.

Namun, bagaimana pun juga, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Mungkin, memang hanya beberapa pihak yang benar-benar tahu bagaimana perimbangan kekuatan ini berjalan.

Bisa jadi, seperti kutipan lirik rapper Ab-Soul di awal tulisan, para aktor politik Jepang bisa saja mengetahui sesuatu – entah sesuatu tersebut berkaitan dengan geopolitik atau tidak. Mari kita nantikan saja kelanjutan laga dua negara besar Asia ini. (A43)

PinterPolitik.com

Pecinta serial film garapan DC pasti nggak akan melewatkan judul satu ini, yakni Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Banyak banget adegan seru dalam film yang dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Batman dan Henry Cavill sebagai Superman.

Meski begitu, nggak serta merta film itu bebas dari ragam opini penonton. Salah satunya tentang satu adegan yang membuat sebagian penonton kurang puas.

Adegan itu nggak lain dan nggak bukan adalah soal permintaan Superman yang tiba-tiba dilontarkan di tengah hantaman Batman kepadanya. Superman bilang, “Selamatkan Martha!” sebagai kalimat permintaan pamungkas sebelum ia dihabisi Batman.

Mendengar kalimat itu, Batman yang mulanya beringas tiba-tiba mereda dan nggak jadi melemparkan tombak Kryptonite ke arah Superman.

Pas adegan inilah penonton dibuat bertanya-tanya, “emang siapa sih Martha itu kok bisa membuat dua pahlawan super mentas dari berantem hebat?” Usut punya usut, ternyata nama Martha adalah nama yang dimiliki oleh ibu angkat Superman, juga nama milik mendiang ibunya Batman.

Jadi, baik Batman maupun Superman punya keterikatan batin dengan perempuan yang bernama Martha. Merasa disatukan oleh nama ibu masing-masing yang sama itulah keduanya akhirnya memutuskan untuk bekerja sama menumpas kejahatan Lex Luthor.

Apa yang terjadi antara Batman dan Superman nggak hanya ada di film aja kayaknya. Bahkan di Indonesia pernah ada kelakar soal paguyuban nama pasaran, seperti Asep di Sunda, Agus di Jawa, dan sebagainya.

Nah, terkait Agus, semoga saja efek ‘nama kita sama’ itu benar-benar berlangsung di dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Asal kalian tahu, ada dua nama Agus yang menjadi menteri, yakni Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian (Menperin).

Dan tahukah kalian soal perindustrian dan perdagangan sedang menghadapi polemik berupa impor bawang putih yang keluar dari ketentuan resmi karena nggak ada Surat Persetujuan Impor (SPI) maupun Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Padahal nih, kata Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo), banyak dari mereka yang belum mendapat SPI padahal sudah lama mengajukan izin lho.

Namun anehnya, saat nggak ada SPI, lha kok impor bawang putih tetap jalan? Ternyata, yang menjalankan impor tersebut adalah perusahaan-perusahaan nakal yang nggak mengantongi SPI.

Wah, ini gimana nih Kemenperin. Masa nggak ada monitoring ketat toh? Terus, juga kenapa Kemendag nggak segera menindaklanjuti hal ini sih? Hehehe. Mending segera dibicarakan deh masalah ini. Siapa tahu dengan sama-sama punya nama Agus, bisa cepat kelar urusannya?

Kelihatannya Pak Jokowi harus pilih menteri yang namanya Agus lebih banyak deh, biar mudah diselesaikan kalau ada masalah. Siapa tahu bisa damai seperti Batman dan Superman? Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, kita sadar dan sepakat ya, bahwa ibaratnya saat ini keuangan negara kita seakan sedang retak dan hampir ambyarkarena dilanda badai pandemi. Bahkan, kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh si kecil tak kasat mata alias Covid-19 ini.

Nah, mungkin salah satu faktor ini terjadi beberapa kali kegaduhan dan muncul tindakan saling desak di berbagai lembaga dan kementerian. Salah satunya saat ini adalah desakan yang diberikan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang meminta agar Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto merevisi aturan pelarangan ekspor masker dan alat pelindung diri (APD).

Larangan yang dimaksud oleh Menperin yaitu terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker dalam bentuk jadi, cuy. Kata Pak Agus Gumiwang, Kemenperin sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Wabah Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo dan sudah mendapatkan izin.

Terlebih, gerak cepat yang dilakukan oleh industri tekstil baik dalam skala besar maupun rumahan membuat Indonesia banjir produk APD. Bahkan saat ini sedang terjadi over-supply. Jadi, hal ini harus ditangani dengan kebijakan yang baik dan benar.

Kurang lebih kalimat Menperin melalui webinar di saluran YouTube kementerian seperti ini, cuy, “Gerak cepat yang dilakukan oleh industri tekstil dalam negeri, baik yang skala besar maupun rumahan, membuat banjir produksi APD seperti masker medis, sehingga perlu dicarikan solusi untuk pemasaran. Jadi, over-supply dan  ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat agar potensi ekspor yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan.” Kalau menurut mimin, ini boleh banget ya untuk dipertimbangkan.

Gimana nih, Pak Agus Suparmanto sebagai Mendag? Sikat gak tuh? Kas negara kan sudah mulai bocor besar tuh untuk menanggulangi akibat dari pandemi Covid-19 ini.

Biasanya, jika pedagang melihat peluang untuk bisnis kan akan gerak cepat alias gercep. Nah, mungkin sekarang waktunya, Pak. Kan, uang negara sudah mulai menipis – terlihat dari banyaknya penambahan utang negara dan adanya defisit anggaran yang melebar. Hehehe.

View this post on Instagram

Pakar politik sebut Presiden perlu merombak kabinet #jokowi #jokowidodo #kabinetjokowi #buzzer #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 9, 2020 at 7:33pm PDT

Apalagi, kita memiliki barang yang banyak loh. Ada 337,7 juta masker kain, 13,2 juta pakaian bedah, dan 356,6 juta item pakaian pelindung medis. Itu semua sudah lolos standardisasi yang dibuat oleh World Health Organization (WHO). Bahkan, ada yang sudah lolos uji ISO-16604, yaitu standar premium grade.

Selain dapat pemasukan, nama Indonesia akan diakui oleh negara luar, bahwa Indonesia mampu produksi standar tertinggi WHO. Keren gak tuh? Keren dong pastinya.

Jadi, sudah tinggal eksekusi dan kirim. Pangsa pasar dan kebutuhan negara luar kan banyak tuh di seluruh dunia, permintaan pasar juga tinggi. Behh, kalau kata para pedagang pasar, “Laris manis tanjung kimpul, dagangan habis duwit ngumpul”. Hehehe.

Daripada dikacangin sama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dengan alasan yang kurang logis,kan, mubazir. Mending dijadikan uang, selain nanti ada pemasukan untuk kas negara, roda perekonomian di masyarakat akan berputar kembali.

Itu juga akan mengurangi beban negara di tengah pandemi seperti saat ini. Sepakat kan, pak? Kami yakin bapak sepakatkarena ini menguntungkan bagi Indonesia. Tidak ada ruginya.

Nanti, kalau ini berjalan dan sukses, pasti dikenang tuh oleh masyarakat karena, berkat duet maut duo Agus, Indonesia dapat pemasukan besar. Kan, nama Menperin dan Mendag sama-sama Agus. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ini memang tak bisa dipungkiri kemunculannya. Pasalnya, dua sosok yang meninggal dunia tersebut adalah bawahan langsung Agus.

Yang pertama adalah Staf Khusus Menperin Amir Sambodo yang meninggal pada 24 Maret 2020. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto menuliskan lewat akun Twitternya bahwa Amir meninggal di usia 60 tahun dan positif virus Covid-19.

Sementara yang kedua adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, Harjanto yang meninggal  pada 23 Maret 2020 atau sehari sebelum Amir. Ia dikabarkan menderita pneumonia berat, sehingga membuatnya kesulitan bernapas.

Memang tidak disebutkan apakah Harjanto terinfeksi Covid-19 atau tidak. Namun, kalau lihat penyebabnya adalah pneumonia dan Covid-19 menyebabkan kondisi yang demikian, maka arahnya memang akan ke sana.

Hal ini juga dikonfirmasi secara nggak langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam salah satu pernyataannya bahwa Dirjen Ilmate itu terinfeksi Covid-19.

View this post on Instagram

Satu warga positif #Covid_19, Wali Kota umumkan #Tegal Lockdown! #kotategal #tegallockdown #pandemicorona #wabahcorona #indonesiacorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 26, 2020 at 4:48am PDT

Intinya, kalau beneran keduanya meninggal karena terinfeksi Covid-19, maka Menperin Agus emang harus waspada. Soalnya pada tanggal 5-8 Maret 2020 lalu, Harjanto bersama Amir hadir dalam Gaikindo International Commercial Vehicle Expo yang juga dihadiri oleh Menperin Agus.

Bahkan, dalam acara tersebut mereka tampak foto bersama, dan sama-sama ada di atas panggung dalam seremoni menekan tombol pembukaan acara tersebut. Artinya, konteks interaksi ini punya peluang bagi tersebarnya virus Covid-19, katakanlah jika kedua bawahan Menperin Agus itu telah terpapar Covid-19 kala itu.

Hingga saat ini publik emang nggak tahu sih gimana hasil tes Covid-19 Menperin Agus karena emang nggak dipublikasikan. Para menteri dan Presiden Jokowi kan telah melaksanakan tes Covid-19 beberapa waktu lalu.

Tapi, tantangan juga datang ke Menperin terkait kondisi ekonomi Indonesia. Soalnya, sektor industri akan sangat terdampak dengan kondisi ini. Nasib para buruh dan pekerja industri yang katakanlah harus mengalami pemutusan kerja, atau buruh yang harus tetap masuk kerja di tengah bahaya virus menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan.

Harapannya sih Pak Menteri Agus emang lagi dalam keadaan sehat selalu. Soalnya pekerjaan rumahnya banyak nih sekarang. Ada Omnibus Law yang belum kelar, juga soal Covid-19 ini. Jadi, mungkin perlu muncul ke hadapan publik ya pak. Uppps.

Semoga badai ini cepat berlalu ya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.