Menlu RI Sugiono koreksi blunder Menkeu Purbaya soal tarif Malaka sambil tolak misi militer Hormuz. Mungkinkah ini damage control atau manuver strategis? 

PinterPolitik.com

“Wind extinguishes a candle and energizes fire. Likewise with randomness, uncertainty, chaos: you want to use them, not hide from them. You want to be the fire and wish for the wind.” – Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder (2012)

Cupin sedang menyeduh kopi pagi ketika notifikasi ponselnya meledak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menyinggung ide memungut tarif di Selat Malaka, terinspirasi blokade Iran di Hormuz. Cupin hampir tersedak, karena ia tahu: Selat Malaka bukan Selat Hormuz, dan UNCLOS bukan aturan yang bisa dicandai di podium simposium.

Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura sudah merespons dengan kemarahan diplomatik yang tidak main-main. Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan tidak ada kebijakan sepihak di Selat Malaka, sementara Singapura lewat Vivian Balakrishnan menolak segala bentuk tarif di kawasan itu.

Cupin lalu melihat timeline-nya bergeser. Menlu Sugiono muncul di Gedung Pancasila, kurang dari 24 jam setelah gaduh itu dimulai. Pesannya singkat dan tanpa ruang tafsir: Indonesia tidak akan mengenakan tarif di Selat Malaka, karena UNCLOS adalah fondasi yang menjadikan Indonesia diakui sebagai negara kepulauan.

Tapi yang membuat Cupin menaikkan alis adalah momen kedua yang nyaris bersamaan. Sugiono menolak ajakan Inggris dan Prancis untuk mengirimkan militer Indonesia ke misi multinasional Selat Hormuz, dengan alasan prinsip bebas-aktif yang telah menjadi doktrin politik luar negeri sejak Mohammad Hatta pada 1948.

Cupin menaruh cangkir kopinya dan menggulir berita lebih dalam. Ternyata 40 persen perdagangan dunia melintas di Selat Malaka, dua kali lipat volume Hormuz. Mengusulkan tarif di jalur sepenting itu sama saja dengan menggoyahkan arsitektur perdagangan global, dan ironisnya, Indonesia sendiri yang memperjuangkan UNCLOS selama hampir satu dekade.

Cupin lalu berpikir: ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Dua penolakan dalam satu napas, satu domestik dan satu internasional, membentuk pernyataan sikap yang jauh lebih besar dari sekadar pemadam kebakaran.

Pertanyaannya: apakah Sugiono benar-benar sedang memadamkan api, atau justru sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari krisis itu sendiri? Dan jika ini memang manuver yang disengaja, dari mana kemampuan itu datang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Judo, Bukan Tinju

Ada permainan kata yang layak dibongkar di sini. Judika dan judoka hanya berbeda dua huruf, tapi mewakili dua filosofi yang bertolak belakang.

“Judika,” judi plus ka, adalah logika taruhan: lempar dadu, berharap hasil terbaik, terima risiko terburuk. Inilah yang dilakukan Purbaya ketika melontarkan gagasan tarif Malaka tanpa kalkulasi konsekuensi diplomatik. No calculation, all gambling.

“Judoka” adalah kebalikannya: no gambling, all counted. Dalam seni bela diri judo, prinsip paling fundamental bukan kekuatan, melainkan kelenturan. Sang judoka menggunakan momentum lawan untuk menjatuhkannya. Sugiono, disadari atau tidak, menjalankan persis logika itu: krisis yang diciptakan Purbaya menjadi bahan bakar untuk pernyataan sikap yang justru memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Ini bukan tanpa preseden dalam sejarah diplomasi dunia. Ketika Menlu Jepang Yosuke Matsuoka melontarkan pernyataan kontroversial soal Liga Bangsa-Bangsa pada 1933, justru Menlu penggantinya, Koki Hirota, yang menggunakan momen kekacauan itu untuk mereposisi kebijakan luar negeri Jepang, meskipun dengan hasil yang jauh berbeda secara moral.

Contoh yang lebih relevan mungkin adalah bagaimana Menlu Singapura S. Rajaratnam pada dekade 1970-an memanfaatkan setiap krisis regional untuk menegaskan posisi Singapura sebagai penjaga stabilitas. Bukan lewat kekuatan militer, tapi lewat konsistensi narasi. Dalam kerangka yang dikembangkan Joseph Nye dalam bukunya Soft Power: The Means to Success in World Politics, inilah yang disebut kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan.

Sosiolog Erving Goffman, dalam karyanya The Presentation of Self in Everyday Life, menyebut fenomena ini sebagai protective facework: tindakan menyelamatkan muka kolektif yang sudah tercoreng oleh anggota kelompok sendiri. Sugiono tidak menyerang Purbaya secara langsung, sebuah kalkulasi yang menghindari fragmentasi kabinet, tetapi koreksinya tidak menyisakan ambiguitas.

Yang membedakan diplomatic judo dari sekadar damage control adalah soal tujuan akhir. William Benoit, dalam risetnya tentang image restoration yang ia tuangkan dalam Accounts, Excuses, and Apologies, membedakan antara strategi korektif yang sekadar memulihkan citra ke posisi semula, dan strategi yang menggunakan momen krisis untuk membangun posisi baru yang lebih kuat.

Purbaya sendiri menjalankan apa yang Benoit kategorikan sebagai evasion of responsibility, yaitu klaim bahwa konteksnya “bukan serius.” Ini merupakan strategi terlemah karena tidak menyelesaikan masalah persepsi. Sugiono, sebaliknya, menjalankan corrective action yang melampaui restorasi: ia tidak hanya mengembalikan posisi ke titik nol, tetapi mendorong posisi Indonesia ke depan.

Pertanyaannya kemudian: apakah momen April 2026 ini hanya episode tunggal, atau bagian dari pola yang lebih besar dalam cara Sugiono mengelola narasi kebijakan luar negeri Indonesia? Dan apa artinya bagi mereka yang selama ini mempertanyakan kapasitasnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Menlu ‘Judoka’?

Untuk memahami signifikansi momen ini, penting mengingat konteksnya. Pada Desember 2025, diplomat senior Dino Patti Djalal melontarkan empat kritik terbuka yang cukup keras: Sugiono dianggap kurang memimpin Kemlu secara penuh, minim komunikasi publik soal arah kebijakan luar negeri, sulit diakses oleh pemangku kepentingan, dan nyaris mendapat predikat silent minister.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Dalam satu tahun pertamanya, Sugiono memang bukan tipe menlu yang membuat banyak headline atau memberikan pidato kebijakan di forum-forum besar. Dino bahkan mengibaratkan Kemlu sebagai “mobil Ferrari” yang tidak akan optimal tanpa pengemudi yang fokus dan piawai.

Namun, seperti yang dicatat Hedley Bull dalam The Anarchical Society, kredibilitas sebuah negara dalam tatanan internasional tidak selalu dibangun oleh visibilitas. Yang lebih menentukan adalah konsistensi antara kata dan tindakan pada momen-momen yang paling diperhatikan.

April 2026 adalah persis momen semacam itu. Sugiono, yang sebelumnya dianggap terlalu sunyi, tiba-tiba berbicara dengan otoritas penuh. Justru karena ia jarang berbicara, kata-katanya memiliki berat yang berbeda.

Ada paralel menarik di sini dengan apa yang ditulis Nassim Nicholas Taleb dalam Antifragile: Things That Gain from Disorder. Taleb berargumen bahwa ada sistem dan aktor yang justru menguat ketika menghadapi tekanan dan kejutan. Sugiono tampaknya beroperasi dalam logika ini: diam bukan berarti absen, dan krisis bukan berarti ancaman. Keduanya bisa menjadi bahan baku untuk membangun posisi yang lebih solid.

Perlu dicatat bahwa perjalanan Sugiono menuju momen ini tidak datang dari ruang hampa. Pada Oktober 2025, ia melakukan kunjungan ke Pyongyang, menjadi Menlu pertama Indonesia yang mengunjungi Korea Utara dalam 12 tahun, dan menandatangani MoU konsultasi bilateral yang menegaskan komitmen Indonesia pada dialog lintas ideologi.

Langkah ke Pyongyang itu sendiri adalah judo kecil: di saat banyak negara menjauhi Korea Utara, Sugiono justru membuka kembali jalur komunikasi yang telah beku sejak era Marty Natalegawa. Hasilnya bukan sekadar seremonial. Indonesia menegaskan kesiapan memfasilitasi keterlibatan Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum, sebuah tawaran yang hanya bisa datang dari negara yang posisinya dipercaya sebagai honest broker.

Pierre Bourdieu, dalam konsepnya tentang symbolic capital yang ia kembangkan dalam Distinction, berargumen bahwa reputasi dan kredibilitas adalah bentuk kekuasaan yang paling tahan lama namun paling mudah diruntuhkan oleh inkonsistensi. Sugiono, lewat rangkaian tindakan dari Pyongyang hingga Gedung Pancasila, sedang mengakumulasi modal simbolik yang tidak bisa dibangun lewat pidato saja, melainkan lewat keputusan-keputusan di momen kritis.

Namun satu episode diplomatik yang berhasil tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Tantangan struktural yang disinggung Dino, soal koordinasi antarkementerian, komunikasi publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan, tetap memerlukan perhatian serius yang melampaui satu momen heroik.

Yang bisa dikatakan dengan adil adalah ini: jika kritik terhadap Sugiono selama ini adalah bahwa ia terlalu sunyi, maka April 2026 menunjukkan bahwa senyap yang tepat, pada momen yang tepat, kadang berbicara lebih keras dari pidato manapun. Seorang judoka sejati memang tidak perlu berteriak sebelum membanting. (A43)

Prabowo mengumpulkan para arsitek diplomasi lintas era di satu meja. 

Dari Menlu aktif, mantan Menlu, hingga pakar hukum internasional, diplomasi tak lagi berdiri tunggal. Ketika diskusi dibuat terbuka dan candid, politik luar negeri berhenti jadi urusan elite semata.

#pinterpolitik #politik #Prabowo #Menlu #BoardofPeace

Bukan sembarang jabat tangan 

#menlu #sugiono #dinopattidjalal #jokowi #prabowo # #jabattangan #handshake #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Arsitektur politik kenegaraan imajiner kiranya tak berlebihan untuk dikemukakan dalam narasi Triumvirate plus Fantastic Four. Sebuah laboratorium kekuasaan modern yang menyatukan militer, sipil, hukum, dan ekonomi dalam harmoni strategis, antara virtue politik dan rasionalitas teknokratik, di bawah orkestra sang arsitek kekuasaan.

PinterPolitik.com

Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Konstitusi ini, yang pada dasarnya disusun untuk menjamin kontinuitas pemerintahan, secara tak langsung melahirkan sebuah model kepemimpinan kolektif—sebuah Triumvirate, mengingatkan pada struktur kekuasaan Romawi klasik yang menempatkan tiga tokoh sentral dalam posisi saling melengkapi dan saling mengawasi.

Dalam kerangka modern, Triumvirate ini bukan sekadar cadangan konstitusional, melainkan cermin konsep checks and balances internal yang bisa dibaca dengan kacamata filsafat politik.

Menariknya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—yang jelang memasuki tahun pertama pemerintahannya pada Oktober 2025, konsep Triumvirate ini menemukan relevansinya kembali, bukan karena kekosongan jabatan, melainkan sebagai arsitektur politik yang sadar akan distribusi kekuasaan dan keseimbangan peran.

Tiga figur kunci dalam poros ini menampilkan sintesis antara loyalitas, pengalaman, dan ideologi.

Menteri Luar Negeri Sugiono, salah satu anak ideologis Prabowo, mencerminkan logos politik luar negeri yang disiplin dan berkarakter. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, birokrat strategis dan mantan Kapolri, menghadirkan stabilitas internal.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat sejati Prabowo sejak di militer aktif, memancarkan andreia—keberanian, ketegasan, dan kontinuitas respect angkatan bersenjata dalam pertahanan nasional yang membutuhkan panutan legenda hidup.

Namun, sebagaimana Aristoteles mengingatkan dalam Politics, virtue alone is not enough to preserve the polis.

Kekuasaan yang hanya berlandaskan keberanian dan kebijaksanaan moral harus ditopang oleh seni administrasi, hukum, keuangan, dan ekonomi agar negara mencapai eudaimonia, kesejahteraan yang stabil dan berkelanjutan.

Di sinilah konsep “Fantastic Four”, empat menteri dan lembaga utama yang melengkapi Triumvirate agaknya menjadi relevan. Mereka bukan sekadar teknokrat, tetapi penopang epistemik yang menjembatani virtue politik dan praktik pemerintahan modern.

Dialektika Triumvirate dan Fantastic Four

Dalam filsafat politik klasik, negara ideal adalah hasil keseimbangan antara kebijaksanaan (sophia), keberanian (andreia), dan moderasi (sophrosyne).

Ketiga nilai ini termanifestasi dalam Triumvirate—Sugiono, Tito, dan Sjafrie—yang merepresentasikan tiga sumbu kekuasaan: eksternal, internal, dan ketegasan.

Namun kekuasaan tidak dapat berdiri hanya di atas virtue, ia memerlukan raison d’état (alasan kenegaraan) sebagaimana diteorikan oleh Hobbes dan Richelieu, dan rule of law sebagaimana ditegaskan oleh Montesquieu.

Di sinilah “Fantastic Four” memainkan peran penting dalam sintesis kekuasaan Prabowo:

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai penerus Sri Mulyani, adalah wujud Leviathan ekonomi, mewakili rasionalitas fiskal dan keberlanjutan makro.

Dalam satu bulan masa jabatannya, ia telah menunjukkan stabilitas moneter yang mengokohkan legitimasi teknokratis pemerintah, plus mendapat nada positif dari publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi, anak ideologis Prabowo, berperan sebagai Machiavellian gatekeeper, penjaga akses pada kekuasaan, mengatur ritme politik agar tetap sinkron dengan kehendak Presiden.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kader Gerindra dan ahli hukum, menjadi penjamin rule of law, memastikan legitimasi konstitusional dari setiap kebijakan.

Danantara, entitas bisnis negara di bawah trio Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, dan Dony Oskaria, melambangkan kekuasaan Foucaultian, tak kasat mata, beroperasi melalui jaringan ekonomi, kapital, dan wacana sosial kerakyatan.

Jika Triumvirate adalah manifestasi dari polis virtue, maka Fantastic Four adalah praxis modernitas administratif yang menyalurkan energi kekuasaan menjadi kebijakan konkret. Bersama, keduanya membentuk sistem dualitas dialektis antara idealisme politik dan realitas institusional.

Dalam kerangka Hegelian, ini bisa dibaca sebagai tesis, “antitesis”, dan sintesis di mana triumvirate menjadi tesis saat kekuasaan moral dan politik yang berakar pada sejarah, loyalitas, dan ideologi.

Fantastic Four menjadi “antitesis” sebagai kekuasaan rasional dan administratif yang berakar pada profesionalisme dan efisiensi. Dan sintesis yang berpusat pada sosok Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemersatu keduanya, menjadikan negara sebagai organisme hidup yang bergerak dengan harmoni.

Namun di sisi lain, jika dibaca dengan Michel Foucault, formasi ini juga menunjukkan bagaimana kekuasaan tidak hanya tersentralisasi pada presiden, tetapi terdistribusi dalam jaringan diskursif dan institusional.

Dalam konteks ini, Danantara bukan sekadar dirijen BUMN baru, melainkan nexus power, penghubung antara ekonomi, politik, dan ideologi.

Dengan kata lain, Triumvirate plus Fantastic Four adalah hipotesa sekaligus laboratorium kekuasaan modern Indonesia, di mana kekuasaan formal dan informal, militer dan sipil, ideologis dan teknokratik, bersatu dalam satu ekosistem yang diorkestrasi oleh Prabowo.

Arah Politik Baru?

Konfigurasi Triumvirate plus Fantastic Four di era Prabowo Subianto kiranya eksis bukan hanya hasil kalkulasi politik, tetapi juga ekspresi filosofis dari ordo baru kekuasaan. Ia merepresentasikan usaha membangun keseimbangan antara kekuatan militer, sipil, ekonomi, dan hukum dalam satu tubuh politik yang efisien namun stabil.

Dalam pandangan Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang tidak dikuasai oleh satu jenis kekuasaan, tetapi oleh perpaduan berbagai virtue yang saling melengkapi.

Bila pada masa lalu Indonesia sering terjebak antara dominasi teknokrat atau militer, maka era Prabowo mencoba mensintesiskan keduanya dalam kerangka balanced autocracy, otoritas kuat yang tetap dijaga dengan rasionalitas kelembagaan.

Namun, keseimbangan ini memiliki dua wajah. Dalam keadaan stabil, ia menjadi harmonia, tatanan ideal sebagaimana digambarkan Plato, di mana setiap unsur bekerja sesuai kodratnya.

Dalam kondisi rapuh, ia berpotensi menjadi stasis, konflik internal, seperti Triumvirate Romawi yang akhirnya runtuh karena ambisi pribadi.

Prabowo tampak sadar akan paradoks ini. Dengan menempatkan figur-figur kepercayaannya yang secara intelektual dan ideologis seirama, ia menciptakan trust equilibrium, keseimbangan yang tidak berbasis pada kompromi politik, tetapi pada faith dan competence.

Jelang satu tahun pertama pemerintahannya, sistem ini menunjukkan tanda-tanda efisiensi. Kebijakan luar negeri semakin berorientasi multipolar, pertahanan nasional disinergikan dengan industri strategis, stabilitas politik dalam negeri relatif terjaga, dan kebijakan fiskal berjalan konsisten.

Tetapi di balik itu, pertanyaan filosofis tetap menggema: apakah struktur ini akan melahirkan tata politik yang tahan lama, ataukah hanya konfigurasi sementara dari kekuasaan personal yang disiplin?

Sejarah Romawi memberikan peringatan. Triumvirate yang pertama (Caesar, Pompey, Crassus) dan yang kedua (Octavianus, Antonius, Lepidus) sama-sama berakhir dengan konflik karena tidak ada satu prinsip moral yang lebih tinggi dari kekuasaan itu sendiri.

Tantangan Prabowo justru terletak di sini, yakni menjadikan Triumvirate plus Fantastic Four bukan sekadar alliance of men, tetapi system of order.

Jika keberhasilan sistem ini bertahan, maka Indonesia akan melahirkan model kekuasaan pasca-demokratis yang unik: negara kuat dengan institusi yang efisien, kepemimpinan yang personal namun terukur, dan harmoni antara politik, hukum, serta ekonomi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kabar promosi Sugiono sebagai Sekjen Partai Gerindra kiranya bukan sekadar rotasi elit, tapi simbol regenerasi ideologis yang dirancang sejak awal. Dari asisten Prabowo hingga Menteri Luar Negeri, Sugiono tampaknya adalah protégé sejati, anak ideologis yang menandai kesinambungan dan keseimbangan Partai Gerindra di masa mendatang.

PinterPolitik.com

Kendati hingga artikel ini diterbitkan belum ada konfirmasi resmi, kabar promosi Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra menandai lebih dari sekadar perombakan struktural internal.

Ini kiranya adalah sinyal penting dalam politik regeneratif, tentang anak ideologis, tentang pewarisan nilai, loyalitas, dan kontinuitas strategis sebuah partai.

Bagi Partai Gerindra, andai benar-benar terjadi, pengangkatan Sugiono bukan hanya penghargaan terhadap “kader muda senior”, melainkan penguatan terhadap jalur kaderisasi yang telah lama dipelihara oleh Prabowo Subianto secara ideologis maupun personal.

Sugiono bukan tokoh publik flamboyan, namun jejaknya seolah mencerminkan gestur seorang political protégé sejati, anak ideologis yang dipersiapkan dengan cermat, teruji dalam kesetiaan dan medan, dan tumbuh bersama denyut partai sejak awal.

Ia bukan sekadar teknokrat atau loyalis administratif, melainkan simbol regenerasi terkontrol yang terencana, sebuah prototipe kader unggulan dengan desain ideologis yang nyaris presisi.

Dalam politik, khususnya dalam partai-partai berbasis tokoh kuat dan visi kedisiplinan, kebangsaan, dan nasionalis seperti Gerindra, konsep anak ideologis (political protégé) Prabowo Subianto adalah mekanisme penting untuk memastikan kesinambungan kekuasaan sekaligus kestabilan struktur

 Sugiono, dengan karier dan latar belakangnya, tampil sebagai artikulasi nyata dari “succesion by design“.

Menariknya, fenomena tersebut tampak memiliki signifikansi krusial dalam dinamika politik-pemerintahan ke depan. Mengapa demikian?

Relasi Protégé-Mentor

Secara konseptual, Sugiono dapat dipahami melalui dua teori utama, political socialization theory dan elite reproduction theory.

Pertama, konsep sosialisasi politik menekankan bahwa nilai-nilai politik seseorang terbentuk sejak awal melalui institusi keluarga, pendidikan, hingga pengalaman organisasi dan kedekatan ideologis.

Sugiono dibentuk sejak muda dalam medan yang terstruktur, SMA Taruna Nusantara, persaingan dengan AHY, hingga beasiswa Prabowo ke Norwich University, dan jadi prajurit Kopassus. Seolah semuanya memperkuat proses internalisasi nilai militeristik, nasionalisme, dan loyalitas personal.

Kedua, elite reproduction theory menyatakan bahwa elite politik tidak berganti secara acak, melainkan direproduksi melalui jaringan loyalitas dan institusionalisasi kader.

Sugiono adalah contoh replikasi elite dalam skema vertikal tertutup, dari asisten pribadi Prabowo, melalui suka dan duka bersama, maju sebagai Ketua Fraksi MPR, Wakil Ketua Harian DPP, hingga akhirnya Menteri Luar Negeri.

Ihwal tersebut membuktikan bahwa rekrutmen elite partai dapat berjalan simultan dengan loyalitas ideologis, bukan semata kompetensi elektoral.

Terakhir, Nicolo Machiavelli dalam Il Prince juga menyiratkan bahwa stabilitas politik kekuasaan dapat dicapai dengan menempatkan orang-orang kepercayaan di pos terbaik.

Fenomena Sugiono juga memperlihatkan bagaimana protégéism, atau proteksi politik terhadap kader muda oleh tokoh senior bukanlah anomali, melainkan pola yang berulang dalam sejarah politik dunia.

Kasus Sugiono memperluas definisi anak ideologis bukan hanya sebagai pewaris, tapi juga sebagai pelanjut strategi dan pembawa stabilitas dalam masa transisi kekuasaan.

Protégéisme Lintas Era

Sugiono bukanlah satu-satunya anak ideologis yang menduduki jabatan penting dalam arsitektur politik nasional. Fenomena serupa juga terjadi secara lintas ideologi, negara, bahkan zaman.

Ini menunjukkan bahwa relasi mentor–protégé dalam politik adalah pola universal yang bekerja dalam konteks demokrasi maupun otoritarianisme.

Pertama, Gabriel Attal dan Emmanuel MacronAttal adalah contoh mutakhir dari regenerasi yang terkontrol secara penuh.

Nyaris serupa Sugiono, Macron juga mempercayakan posisi Sekjen partai Renaissance kepada Attal. Dia bukan hanya kader, tapi representasi dari modernisasi yang dikehendaki Macron.

Pengangkatannya sebagai Perdana Menteri (2024) memperkuat asumsi bahwa anak ideologis dapat dipersiapkan untuk menjadi wajah baru yang progresif tapi tetap tunduk pada DNA pendiri partai.

Kedua, Lyndon B. Johnson dan Franklin D. Roosevelt. Di era New Deal Amerika Serikat, FDR membuka pintu bagi Johnson muda untuk masuk ke pemerintahan melalui posisi strategis di National Youth Administration Texas.

Johnson mengadopsi banyak pendekatan kebijakan FDR ketika ia menjadi Presiden, terutama soal War on Poverty yang merupakan kelanjutan dari semangat intervensi negara dalam urusan kesejahteraan.

Ketiga, Tony Blair dan Neil Kinnock. lair adalah sosok pembaru Partai Buruh Inggris. Namun transformasinya terhadap “New Labour” tak bisa dilepaskan dari mentorship Kinnock.

Kinnock-lah yang mengangkat Blair ke jajaran strategis, meski kelak Blair sedikit menyimpang dengan pendekatan ketiga (Third Way) yang lebih sentris. Ini menunjukkan bahwa anak ideologis pun punya ruang tafsir terhadap ideologi induknya.

Keempat, Angela Merkel dan Helmut Kohl. Merkel, sang “Mutti”, adalah anak didik langsung dari Helmut Kohl, arsitek reunifikasi Jerman.

Dikenal sebagai das Mädchen (gadis kecil) dalam lingkar Kohl, Merkel menunjukkan bagaimana kesetiaan awal bisa bertransformasi menjadi otonomi penuh.

Setelah era Kohl runtuh akibat skandal, Merkel justru menyelamatkan dan mengokohkan partai, menjadi pemimpin Eropa yang berpengaruh dua dekade berikutnya.

Kelima, Hu Jintao dan Deng Xiaoping. Deng adalah kingmaker dalam struktur Partai Komunis Tiongkok. Ia mempercayakan Hu Jintao masuk Politburo Standing Committee, posisi sangat strategis dalam hierarki politik Tiongkok.

Relasi ini tak hanya bersifat teknokratik, tapi ideologis di mana Deng mempercayai Hu sebagai pelanjut stabilitas pasca-Tiananmen. Hu menjadi wajah “kolektivitas terorganisir” yang meredakan konflik internal partai.

Kembali, dalam konteks Indonesia, Sugiono adalah simbol kontemporer dari regenerasi partai yang tak selalu glamor, namun strategis.

Ia agaknya adalah contoh dari anak ideologis yang tidak dibentuk oleh popularitas, tetapi oleh kedekatan ideologis, kesetiaan struktural, dan uji waktu yang panjang.

Kiprahnya menunjukkan bahwa protégé bukanlah penumpang, melainkan bagian dari mesin politik yang harus sanggup mengemudi bila waktunya tiba.

Kelak, posisinya sebagai Sekjen atau apapun itu kiranya akan menandai satu babak penting dalam tubuh Gerindra, partai yang tengah membangun kesinambungan dan keseimbangan pasca-Prabowo.

Di tengah ketidakpastian sistem kepartaian dan fluktuasi elektoral, Partai Gerindra tampaknya memilih pendekatan kontinuitas ideologis, bukan disruption.

Ini adalah strategi yang langka tapi mungkin berhasil, selama anak ideologisnya tak hanya manis dalam loyalitas, tetapi juga cerdas dalam menavigasi dinamika politik. (J61)

Para purnawirawan remaja bersinar yang memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 

#prabowo #purnawirawanremaja #ahy #iftitahsulaiman #sugiono #menlu #menkoinfra #menteritransmigrasi #wamenatr #demokrat #gerindra #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Meski tak serta merta dapat dijadikan generalisir, dengan kinerja 100 hari yang cenderung jamak dinilai belum maksimal, penilaian terhadap bagaimana Presiden Prabowo Subianto memegang kendali nahkoda RI bermunculan. Utamanya, mengenai kemantapan prinsip kepemimpinan Presiden Prabowo di tengah tarik-menarik pengaruh internal maupun eksternal dalam politik kekuasaan.

PinterPolitik.com

Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, testimoni terkait progresivitas kinerja mulai bermunculan. Sayangnya, tak sesuai yang diharapkan.

Statement RI-1 bahwa dalam beberapa waktu ke depan akan menghadirkan “kejutan besar” pun terbaca sebagai pemantik, yakni agar tak terpaku pada indikator 100 hari yang secara rasional pun cukup sukar untuk bekerja secara maksimal mengelola negara besar dengan tantangan serta permasalahannya yang kompleks seperti Indonesia.

Kendati demikian, telaah kritis menjelang 100 hari pemerintahan di bawah kepemimipinannya kiranya tak keliru juga untuk tetap dilakukan.

Satu yang menarik dan nantinya memiliki probabilitas korelasi dengan pengaruh aktor lain dalam politik-pemerintahan, adalah aspek personal Prabowo sendiri, sebagai legenda hidup bangsa, pemerintahan, politik, hingga militer.

Sahabat karib di masa mudanya, mendiang Soe Hok Gie, sempat memberikan penilaiannya mengenai sosok Prabowo.

Penilaian aktivis era 60-an itu kepada Prabowo muda tercatat secara pasti di tanggal 25 Mei 1969, yang berbunyi: “Bagi saya Prabowo adalah seorang pemuda yang kehilangan horison romantiknya. Ia cepat menangkap persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2-3 tahun dan hidup dalam dunia yang nyata, ia akan berubah,”. Begitu tandas Soe.

Soe merujuk pada Prabowo yang saat itu baru saja kembali dari pendidikannya di luar negeri dan ingin membuat sebuah gerakan program pembangunan di seluruh Indonesia dengan melibatkan para cendekiawan muda.

Lebih spesifik, dalam catatan hariannya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran, Soe turut menambahkan: “Prabowo mau mengambil orang untuk pimpinan-pimpinan penting (gerakan tersebut) seperti ia mau membentuk organisasi catur,”.

Catatan Soe kiranya menjadi refleksi aspek integral pemerintahan Presiden Prabowo, utamanya penunjukkan menteri. Sejauh ini, kendati dapat dipahami dari logika Machiavellian bahwa menunjuk orang kepercayaan akan mempermudah kepemimpinan, penunjukan menteri berdasarkan loyalitas dengan membandingkannya pada urgensi kebutuhan negara saat ini kiranya kurang relevan.

Nama-nama menteri loyalis Presiden Prabowo yang sejauh ini dianggap overrated, salah satunya Menteri Luar Negeri, Sugiono.

Belum lagi, persoalan inefisiensi kabinet “super gemuk” yang seolah menghambat percepatan kebijakan yang urgent. Lantas, mengapa Presiden Prabowo justru tampak memiliki rekaman garis besar kinerja yang kurang positif jelang 100 hari pemerintahannya?

Prabowo’s Self Insecure?

Sebagai seorang pemimpin yang memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo sering kali dikaitkan dengan sifat kepemimpinan yang tegas dan deterministik. Namun, dalam menjelang 100 hari pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka, muncul spekulasi mengenai perasaan insecure yang memengaruhi keputusannya.

Sebagai pintu masuk interpretasi, aspek ini dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang psikologis.

Pertama, sebagai mantan purnawirawan TNI di satuan elite Kopassus, Presiden Prabowo memiliki pengalaman mendalam dalam dunia militer yang penuh dengan hierarki ketat dan keputusan yang cepat.

Pengalaman ini, meskipun memperkuat keahliannya dalam strategi dan taktik, juga berpotensi menciptakan kecenderungan untuk melihat dunia melalui lensa yang “sempit” dan penuh kontrol.

Dalam konteks kepemimpinan politik, hal ini dapat berimplikasi pada gaya kepemimpinan panoptikon, di mana pemimpin merasa perlu mengawasi dan mengontrol segala aspek untuk menjaga stabilitas.

Tak sepenuhnya keliru memang, tetapi membuat manuver dan kebijakan krusial dan strategis bisa berpotensi kehilangan momentum tepat untuk tujuan yang terkait kemaslahatan rakyat.

Kedua, keputusan untuk menunjuk menteri yang dianggap sebagai loyalis, seperti Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dapat dilihat sebagai cerminan dari kebutuhan untuk memastikan lingkungan yang dapat dikendalikan.

Dalam teori psikologi kepemimpinan, hal ini dikenal sebagai kebutuhan untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian, yang sering kali muncul dari ketakutan terhadap pengkhianatan atau disloyalitas.

Prabowo mungkin merasa lebih nyaman dengan orang-orang yang ia percaya sepenuhnya, meskipun keputusan ini dapat mengorbankan kompetensi dan efisiensi pemerintahan.

Ketiga, catatan Soe Hok Gie tentang Prabowo muda yang “kehilangan horison romantiknya” juga menambahkan lapisan lain pada analisis ini.

Kehilangan visi idealistik dapat menyebabkan seorang pemimpin menjadi lebih pragmatis dan berhati-hati terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan.

Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai mekanisme pertahanan yang muncul dari pengalaman kegagalan atau kekecewaan. Prabowo, yang pernah menghadapi kekalahan dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya, mungkin mengembangkan kecenderungan untuk bermain aman dan menghindari risiko yang berlebihan.

Keempat, keputusan politik yang dipengaruhi oleh mood personal adalah fenomena yang umum dalam kepemimpinan. Prabowo mungkin menghadapi fluktuasi emosi yang memengaruhi cara pandangnya terhadap situasi tertentu.

Kendati demikian, “mood politik” yang cenderung negatif dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang defensif, sementara mood yang positif dapat mendorong keputusan yang lebih berani.

Dalam konteks 100 hari pertama pemerintahannya, mood politik Presiden Prabowo kiranya bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan dan strategi politik yang diambil.

Faktor Spekulasi Tersandera?

Selain dari aspek psikologis, kemungkinan aspek insecure Presiden Prabowo juga dapat dianalisis dari sudut pandang politik. Dalam dunia politik yang dinamis dan penuh intrik, keputusan untuk menunjuk loyalis di pos-pos penting menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian politik tertentu.

Presiden Prabowo tampaknya lebih memilih loyalitas daripada kompetensi dalam penunjukan menteri, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pemerintahan.

Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang punya catatan spesifik positif, dengan plus-minusnya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, mampu menyeimbangkan antara loyalitas dan kompetensi dengan menunjuk menteri-menteri berkualitas seperti Ali Alatas, Sudharmono, hingga Mochtar Kusumaatmadja.

Presiden Prabowo, meskipun memiliki sampel konkret dari sosok yang notabene adalah mertuanya itu, tampaknya belum mampu mengadopsi pendekatan yang sama.

Dalam dimensi lain, keputusan untuk menunjuk menteri berdasarkan loyalitas dapat mencerminkan ketakutan akan kehilangan kendali politik dan menghadapi resistensi dari dalam kabinet sendiri. Ini adalah bentuk insecure politik yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan.

Insecure politik Prabowo juga seakan terlihat dalam upayanya untuk mengelola pengaruh politik eksternal, seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Keputusan untuk bermain aman dengan merangkul kekuatan politik besar lainnya dapat dilihat sebagai strategi untuk menghindari konflik dan memastikan stabilitas politik.

Namun, hal ini juga menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam memimpin secara mandiri dan mengambil keputusan yang berani tanpa bergantung pada dukungan eksternal.

Pengaruh politik Jokowi yang disebut masih kuat, turut menambah lapisan kompleksitas dalam dinamika politik Prabowo.

Kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dapat memaksa Prabowo untuk mengambil keputusan yang kompromistis, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi publik bahwa ia “tersandera” oleh pengaruh politik lainnya.

Interpretasi kritis ini tentu tak serta merta menegasikan upaya konstruktif sesungguhnya yang memang telah dilakukan Presiden Prabowo dan jajarannya. Ini lebih sebagai bentuk masukan konstruktif yang mungkin dapat dipertimbangkan demi kebaikan bersama dalam berbangsa, bernegara, berpolitik, dan berkehidupan yang sejahtera. (J61)

Menariknya gelombang generasi baru purnawirawan non-jenderal ini memilih Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra 

Realitanya, yang penting logistik sama koneksi gak sih? 

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya! 

#ahy #sugiono #iftitahsulaiman #ossydermawan #agustjovan #jrsaragih #yoyoksudibyo #menlu #demokrat #nasdem #gerindra #akmil #papk #sepapk #tni #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

“Master Zhuge, why do you play up others’ mettle and dampen our own spirit? What is there to worry about with a mere old pawn?” – Guan Yu, Romance of the Three Kingdoms Podcast (2015-2019)

Pada masa Tiga Kerajaan di Tiongkok, Shu Han menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kekuatannya melawan Wei dan Wu. Di tengah situasi ini, dua tokoh utama tampil sebagai pilar kerajaan: Guan Yu sebagai panglima perang yang gagah berani dan Zhuge Liang sebagai diplomat dan strategis yang cerdas. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga stabilitas Shu Han.

Guan Yu, yang dijuluki “Dewa Perang,” menjadi simbol keberanian dan kesetiaan. Ia bertugas menjaga Provinsi Jing, wilayah strategis yang menjadi benteng Shu Han. Namun, sifatnya yang angkuh membuatnya lengah terhadap ancaman dari Wu. 

Ketika Wu mengkhianatinya dan merebut Provinsi Jing, Shu Han kehilangan basis strategis yang penting, melemahkan posisinya di panggung politik Tiga Kerajaan. Ini menunjukkan risiko pendekatan militer yang tidak disertai kehati-hatian dalam diplomasi.

Sementara itu, Zhuge Liang menjadi otak strategi Shu Han dengan pendekatan yang cermat dan penuh perhitungan. Ia berhasil membangun aliansi strategis dengan Wu untuk melawan Wei dan menggunakan taktik-taktik kreatif seperti Strategi Kota Kosong. 

Namun, kendala sumber daya dan tekanan internal sering kali menghambat keberhasilan militernya. Meskipun Zhuge Liang adalah diplomat ulung, kekuatannya tidak cukup untuk menggantikan kelemahan militer Shu Han yang terus berlanjut.

Kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi dalam mempertahankan stabilitas negara. Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu aspek dapat menjadi bumerang yang melemahkan fondasi kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, bagaimana dinamika Guan Yu dan Zhuge Liang mencerminkan tantangan menjaga keseimbangan antara peran militer dan diplomasi? Apa pelajaran yang dapat dipetik oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun hubungan internasional yang strategis sekaligus menjaga kedaulatan nasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warrior vs Diplomat

Dalam kebijakan luar negeri, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali saling melengkapi. Namun, terkadang keduanya bertentangan: pendekatan “warrior” yang mengutamakan kekuatan militer, dan pendekatan “diplomat” yang berfokus pada negosiasi dan kerja sama internasional. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, kebijakan luar negeri sering kali mencerminkan pertarungan antara penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan nasional dan diplomasi untuk mencapai konsensus. Dua pendekatan ini sering terlihat dalam dinamika politik global, terutama dalam bagaimana negara menyeimbangkan antara mempertahankan kedaulatan dan menjaga hubungan internasional.

Pendekatan “warrior” biasanya menekankan kekuatan militer sebagai alat utama dalam melindungi kepentingan nasional. Misalnya, selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet sering menggunakan kekuatan militer untuk menunjukkan dominasi dan melindungi sekutu mereka. 

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Robert J. Art dalam esainya American Foreign Policy and The Fungibility of Force, kekuatan militer memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik yang bersifat kompleks dan membutuhkan solusi diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan militer saja tidak cukup untuk mencapai stabilitas jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan “diplomat” menggunakan dialog, negosiasi, dan aliansi untuk mencapai tujuan tanpa melibatkan kekerasan. Contohnya adalah keberhasilan diplomasi multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik internasional. 

Namun, menurut Hedley Bull dalam bukunya The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, diplomasi sering kali membutuhkan dukungan kekuatan untuk dapat dipercaya oleh pihak lain. Ini menggarisbawahi bahwa kedua pendekatan ini harus saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Lantas, bagaimana dinamika dua pendekatan ini juga terjadi dalam dunia diplomasi Indonesia? Mengapa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia di bawah Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo vs Kemlu?

Dalam sejarah diplomasi Indonesia, dinamika antara pendekatan warrior dan diplomat sering kali muncul dalam berbagai momen penting. Pada era Soekarno, misalnya, pendekatan militer yang agresif terlihat dalam Konfrontasi Malaysia (1963–1966), ketika Indonesia menggunakan kekuatan bersenjata untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia. 

Namun, di sisi lain, Soekarno juga memainkan peran diplomat dengan memimpin Gerakan Non-Blok (GNB), menciptakan aliansi negara-negara dunia ketiga untuk menjaga netralitas di tengah Perang Dingin.

Tokoh militer seperti Jenderal A.H. Nasution juga menjadi simbol pendekatan warrior pada masa itu, terutama dalam perannya memimpin strategi pertahanan nasional. Di sisi lain, Adam Malik sebagai menteri luar negeri (Menlu) menjadi arsitek kerja sama diplomasi yang lebih kooperatif, seperti dalam pembentukan ASEAN di era Orde Baru. Pendekatan ini berlanjut di bawah Soeharto, yang menggabungkan stabilitas regional melalui diplomasi ASEAN dengan operasi militer, seperti di Timor Timur.

Pada masa reformasi, pendekatan diplomasi semakin ditekankan oleh tokoh seperti Hassan Wirajuda. Sebagai Menlu, ia memimpin Indonesia dalam multilateralisme, seperti penyelesaian konflik Aceh melalui dialog internasional. Namun, isu keamanan seperti Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi tantangan, di mana militer tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah.

Kini, dinamika ini mulai terlihat kembali di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang membawa latar belakang militer ke ranah politik luar negeri. Penunjukan Sugiono, orang dekat Prabowo, sebagai Mwnlu mengindikasikan potensi pergeseran kontrol diplomasi ke tangan pemimpin dengan perspektif keamanan yang kuat. Perbedaan pendapat terkait LCS menjadi contoh awal bagaimana pendekatan warrior yang berfokus pada kedaulatan nasional dapat bersinggungan dengan diplomasi multilateral tradisional.

Kisah Shu dari Tiga Kerajaan, di mana Guan Yu sebagai panglima perang dan Zhuge Liang sebagai strategis bekerja sama untuk mempertahankan kerajaan, menjadi analogi yang relevan. Seperti Shu yang gagal karena ketidakseimbangan antara militer dan diplomasi, Indonesia juga harus belajar menyeimbangkan pendekatan ini. 

Keseimbangan antara kekuatan militer dan kecerdasan diplomasi akan menjadi kunci keberhasilan politik luar negeri Indonesia ke depan. Bukan begitu? (A43)

Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, dirumorkan tidak akan menunjuk Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri (menlu). Bahkan, salah satu nama yang kabarnya dipertimbangkan adalah Fadli Zon.

PinterPolitik.com

“Trust is earned through power, Cathy. If we don’t act decisively, we’ll be seen as weak and ineffective” – Frank Underwood, House of Cards (2013-2018)

Permainan politik merupakan permainan yang penuh intrik dan membutuh manuver strategis. Ini semua tergambarkan dalam sebuah serial televisi yang berjudul House of Cards (2013-2018).

Berpusar pada kisah Frank Underwood beserta istrinya, Claire Underwood, House of Cards menceritakan bagaimana politikus ini akhirnya berhasil menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Dalam pemerintahannya, Underwood-pun menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri, yang mana soal ini dirinya dibantu oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Cathy Durant. 

Durant-pun merupakan seorang politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan politik luar negeri. Namun, Durant akhirnya mengalami kesulitan karena harus kerap kali berbeda pendapat dengan sang presiden, Frank Underwood.

Perihal kebijakan luar negeri AS terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, Underwood selalu mengedapankan preferensi kebijakan seperti sanksi ekonomi. Padahal, Durant menyarankan negosiasi untuk membangun kepercayaan dari pemerintah Tiongkok.

Perbedaan preferensi kebijakan ini tidak hanya terjadi soal kebijakan luar negeri perihal Tiongkok, melainkan juga kebijakan luar negeri terkait kawasan Timur Tengah. Meski Durant menyarankan dialog dan kerja sama dengan aktor di kawasan, Underwood lebih memilih untuk menggunakan kekuatan militer dan paksaan dalam negosiasi.

Penggambaran proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam serial ini sebenarnya menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan ini memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Itulah sebabnya individu yang berada di puncak kepemimpinan memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Inipun juga berlaku bagi pemerintah Indonesia di dunia nyata. Ini mengapa juga pemerintahan yang baru nanti di bawah Prabowo Subianto juga perlu mempertimbangkan siapa yang akan menjabat sebagai Menlu RI.

Lantas, siapakah yang akan dipilih oleh presiden terpilih RI, Prabowo? Mungkinkah Retno Marsudi atau individu lain yang dianggap lebih sesuai dengan preferensi kebijakan Prabowo?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kementerian Luar Negeri: “Arena” Sipil vs Militer (Lagi)?

Perbedaan preferensi kebijakan seperti di atas tadi sebenarnya tidaklah unik terjadi antara Underwood dan Durant. Perdebatan serupa pernah terjadi di dunia nyata, bahkan di negara kita sendiri.

Semua bermula dari Peristiwa 30 September 1965, yang mana akhirnya berujung pada pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Usai Soekarno lengser, tepatnya pada tahun 1966, dibentuklah Tim Penertib.

Mengacu ke penjelasan Greta Nabss-Keller dalam tulisannya yang berjudul “Reforming Indonesia’s Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership,” Tim Penertib yang nantinya berubah menjadi Laksus Luar Negeri ini melakukan semacam “pembersihan” terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu), nama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat itu.

Dari Laksus, akhirnya Kemlu yang sebelumnya didominasi oleh para diplomat sipil mulai diisi oleh para pejabat militer dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setidaknya, pada tahun 1970-an, sejumlah posisi direktur jenderal (dirjen) seperti Direktorat Asia-Pasifik selalu diisi oleh militer.

Tentunya, perubahan ini bukanlah tanpa dampak. Perbedaan preferensi kebijakan luar negeri akhirnya sering terjadi. 

Menlu Adam Malik, misalnya, kerap berbeda pendapat dan berdebat dengan para pejabat militer di internal Deplu. Salah satu isu kebijakan yang kerap diperdebatkan adalah hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang mana merupakan kebijakan yang ditentang oleh ABRI karena nilai anti-komunisme.

Kehadiran pejabat-pejabat ABRI di Deplu akhirnya juga membawa perubahan dalam arah kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia kala itu juga lebih berorientasi pada keamanan, yang mana bisa saja terkesan lebih menggunakan perspektif realis./

Perbedaan arah kebijakan di internal Deplu ini juga tidak hanya terjadi di era Adam Malik. Saat Menlu Ali Alatas menjabat, perbedaan pendapat disebut juga terjadi perihal kebijakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste), Aceh, dan Papua.

Jika ABRI lebih menekankan pada orientasi kebijakan keamanan, banyak petinggi sipil Deplu justru lebih memiliki prinsip liberal karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum yang didapatkan di negara-negara Barat. Maka dari itu, diplomat sipil lebih menekankan pada norma-norma hak asasi manusia (HAM).

Meski begitu, perpecahan internal ini mereda usai Orde Baru berakhir. Kemlu kini akhirnya lebih didominasi oleh para diplomat sipil.

Lantas, bagaimana dengan situasi saat ini? Apa yang perlu dipertimbangkan oleh Prabowo dalam memilih Menlu barunya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mustahil Prabowo Pilih Retno?

Apa yang terjadi di Deplu di masa lampau setidaknya juga menjadi gambaran bahwa preferensi kebijakan itu bisa saja hadir kembali di masa kini dan mendatang. Namun, apakah memang pergantian itu yang kini sedang dibutuhkan?

Seperti yang banyak diketahui, Prabowo memang memiliki visi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo bahkan menekankan pada pentingnya kekuatan negara dalam menunjukkan posisinya di politik dunia.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu memiliki kekuatan militer yang lebih kuat. Selain itu, Indonesia juga perlu menunjukkan pengaruhnya sebagai salah satu negara besar di dunia, seperti dengan menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang di belahan bumi selatan.

Tentu, visi Prabowo untuk kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah hal sederhana. Inipun juga didasari pada asumsi-asumsi perspektif realis dalam Hubungan Internasional (HI).

Apa yang diimpikan oleh Prabowo bisa jadi justru banyak berseberangan dengan para petinggi diplomat di Kemlu saat ini. Menlu saat inipun merupakan seorang diplomat yang justru lebih berfokus pada pendekatan-pendekatan domestik.

Menlu Retno Marsudi, mengacu pada penjelasan Aaron L. Connelly di tulisannya yang berjudul “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” merupakan seorang diplomat yang dipilih jadi menlu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena konsep yang dibuatnya, yakni diplomasi membumi.  

Retno sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok yang disebut sebagai “Hassan’s boys,” julukan untuk diplomat-diplomat kondang yang dididik oleh mantan Menlu RI Hassan Wirajuda. Beberapa di antaranya adalah yang berasal dari diplomat angkatan 12 dan 13, seperti Arif Havas Oegroseno, Marty Natalegawa, dan Hassan Kleib.

Hassan sendiri merupakan salah satu menlu yang paling sukses dalam sejarah RI. Namun, bisa dibilang, rekam jejak Hassan untuk membangun norma HAM di ASEAN merupakan bentuk institusionalisme liberal yang justru lebih menekankan pada kerja sama antarnegara dibandingkan realitas politik luar negeri yang didasarkan pada kekuatan seperti pendekatan realis.

Bukan tidak mungkin, para petinggi diplomat Kemlu yang sebagian besar merupakan “Hassan’s boys” memiliki cara pandang yang mirip dalam membangun kebijakan luar negeri Indonesia. 

Lantas, apakah mungkin ini saatnya merombak itu semua? Bisa saja, apalagi realias geopolitik kini menuntut akan adanya kecurigaan terhadap negara-negara lain, mengingat negara-negara kini saling memperkuat kekuatan militer mereka.

Bukan tidak mungkin, Prabowo membutuhkan sosok yang dapat dipercayainya dalam menyusun kebijakan luar negeri RI. Sejumlah namapun akhirnya muncul, mulai dari Rosan Roeslani, Meutya Hafid, hingga Fadli Zon.

Siapakah yang kan dipilih oleh Prabowo? Mungkin, hanya Mr. President-elect yang tahu untuk saat ini. (A43)