pinterpolitik.com

WASHINGTON – Saat Presiden AS Donald Trump mengeluarkan dua memo mengenai kebijakan mendeportasi semua imigran ilegal dan memperketat pemberian suaka, Meksiko langsung mengajukan protes. Masalahnya, salah satu pasal menyebutkan bahwa para pencari suaka atau pengungsi yang masuk AS akan langsung dikirim ke Meksiko meski tidak berasal dari sana.

Sikap semena-mena mengalihkan pengungsi ke Meksiko tentu membuat berang Presiden Enrique Pena Nieto, dan langsung menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Negara tetangga AS ini juga kembali menolak pembangunan tembok permanen di perbatasan dua negara yang Trump tuliskan lagi dalam memonya untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut.

Demi memuluskan penerapan kebijakan dan meredakan ketegangan yang terjadi tersebut, akhirnya Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly bertolak ke Meksiko, Rabu (23/2), untuk menemui Presiden Nieto dan sejumlah pejabat Meksiko lainnya.

Kedua menteri itu diperintahkan untuk menggelar diskusi dengan Presiden Nieto terkait cara membatasi imigran gelap dan penyelundupan narkoba. “Mengirim dua menteri ke Meksiko di masa awal pemerintahan ini sudah pasti merupakan hal yang sangat penting,” kata juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer.

Spicer menambahkan, pertemuan penting para pemimpin kedua negara ini adalah untuk membahas cara meningkatkan kualitas hidup warga AS dan Meksiko. “Salah satunya adalah dengan memerangi penyelundupan narkotika, serta mencari cara untuk mendorong perekonomian kedua negara lewat hubungan lebih luas yang mendorong perdagangan dan imigrasi legal,” lanjut Spicer.

Namun, pakar politik AS dan Amerika Latin Maureen Meyer mengatakan, hubungan AS dan Meksiko sudah telanjur rusak akibat tindakan dan retorika Trump. “Menlu Tillerson memiliki kesempatan untuk menawarkan kembali hubungan yang lebih didasarkan pada rasa saling menghormati,” ujar Meyer.

Pernyataan yang serupa juga dikatakan oleh seorang pejabat Meksiko yang tak mau disebut namanya. Menurutnya, Meksiko tidak terikat oleh perintah Presiden AS dan mengatakan AS tidak bisa memaksakan kebijakan tersebut. “Kami akan menegaskan kepada utusan-utusan AS bahwa mustahil bagi kami menampung para pengungsi dan pencari suaka yang mereka deportasi,’’ katanya.

Menurutnya, selama dua tahun ini Meksiko telah menghentikan migran Amerika Tengah sebelum mencapai AS. Ia juga menambahkan bahwa upaya ini hanyalah salah satu kebijakan yang mereka miliki. Sehingga jika Trump tidak menghentikan “perintah” itu, maka akan sulit bagi Meksiko untuk melanjutkan kerjasama dengan AS.

Donald Trump mungkin lupa, kalau ia hanyalah presiden dari negaranya saja, Amerika Serikat. Sehingga segala kebijakan yang bersangkutan dengan negara lain, seharusnya dibicarakan dan dimintai persetujuan dari negara tersebut terlebih dahulu. Kemarahan Pemerintah Meksiko sangat wajar dan beralasan, sebab AS telah melecehkan kedaulatan negara mereka dengan membuat kebijakan yang serampangan. (Berbagai sumber/R24)

Dianggap melanggar kesepakatan “Satu China”, hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) mulai memanas. Pernyataan Trump yang akan mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut dan menganggap Taiwan merdeka, membuat Tiongkok gerah dan mempertontonkan kelengkapan persenjataannya.

pinterpolitik.com

TIONGKOK – Sejak masa kampanye, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengkritik Tiongkok yang dianggapnya “memperkosa” AS dengan kebijakan ekonomi yang merugikan, serta memanipuasi mata uang Yuan agar ekspor negara tirai bambu itu lebih kompetitif di pasar global.

Tiongkok sendiri telah berusaha bersabar dengan berbagai provokasi Trump ini, namun kesabaran ini tidak bertahan lama saat Trump melanggar kebiasaan yang telah lama dipraktikkan AS, yaitu menerima panggilan telepon Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Bukan itu saja, ia juga menyatakan akan mempertimbangkan kebijakan “Satu China” yang dianut AS dengan mengakui Taiwan sebagai salah satu bagian Tiongkok.

Kekesalan Tiongkok semakin menjadi saat Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengancam akan memblokir akses Beijing ke Laut China Selatan. Komentar ini disampaikan Tillerson dalam sidang uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS. Menurutnya Laut China Selatan “bukan bagian dari teritorial Tiongkok”.

Sebaliknya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kalau kebijakan “Satu China” merupakan pondasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Seandainya Trump bertekad menggunakan langkah ini, maka periode hubungan yang panas dan merusak tidak terhindarkan lagi. Beijing tidak punya pilihan lain selain ‘mengenakan sarung tinju’,” tulis China Daily.

Untuk memperlihatkan kalau mereka siap tempur, Tiongkok melakukan ujicoba peluru kendali berkepala nuklir yang memiliki jangkauan 600 mil di mana bisa menyasar Taiwan, Korea, dan Jepang, serta mengenai kapal-kapal yang bergerak di lautan. Pengerahan ini dilakukan setelah AS menganggap Tiongkok sebagai ancaman.

Di AS sendiri, berbagai media menganggap tindakan Trump arogan dengan memandang remeh kemampuan Tiongkok untuk memukul balik. “Tiongkok adalah pembeli terbesar katun, gandum, dan kacang-kacangan Amerika. Termasuk pesawat-pesawat Boeing,” tulis Global Times, seperti yang dikutip Reuters. Dalam 20 tahun ke depan, Tiongkok bahkan telah berencana membeli 6.800 unit pesawat jet Boeing senilai US$ 1 triliun.

Sikap lunak juga masih diperlihatkan jurubicara Menteri Perdagangan Tiongkok, Sun Jiwen. Ia menegaskan kalau pemerintahnya akan bekerjasama dengan pemerintahan baru AS untuk mendorong kerjasama perdagangan yang sehat. “Saya yakin Tiongkok dan AS dapat menyelesaikan semua perselisihan lewat dialog dan negosiasi,” katanya.

Perkataan Jiwen ini ada benarnya, karena baik Tiongkok maupun AS sebenarnya saling membutuhkan, terutama dari segi perdagangan. Banyak media AS maupun Tiongkok menduga ulah Trump ini hanya sekedar gertakan semata, akibat menurunnya nilai dagang AS ke Tiongkok. “Kedua belah pihak akan mendapat manfaat lewat kerjasama dan sama-sama rugi jika berkonflik,” tegas Jiwen. (Berbagai sumber/R24)