PinterPolitik.com

Hubungan antarnegara memang selalu menarik diikuti. Apalagi, tidak dapat dipungkiri bahwa kerap terdapat kepentingan-kepentingan tertentu di balik senyum para pejabat dan diplomat yang saling bertemu.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menjalankan sejumlah kunjungan kerja ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Di negara kepulauan terbesar di Asia ini, Pompeo pun bertemu dengan sejumlah pejabat dan organisasi masyarakat (ormas).

Pihak yang ditemuinya pertama tentu adalah rekan sejawatnya, yakni Menlu Retno Marsudi. Selain Retno, Menlu AS itu juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jelas saja, kan, Pompeo sempat langsung bilang tuh kalau beliau tidak sabar bertemu dengan mantan Wali Kota Solo tersebut – bahkan ketika baru saja tiba di Jakarta. Mungkin, Pompeo ini saking rindunya ya dengan Jokowi. Kan, keduanya juga pernah bertemu pada tahun 2018 silam.

Terlepas dari rindu atau nggak ya, pasti ada sejumlah isu penting yang harus dibahas antara kedua negara ini. Nah, salah satunya adalah perihal fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.

Uniknya, setelah pertemuan Pompeo dengan Jokowi itu, pemerintahan Donald Trump di AS langsung tuh ngebikin kebijakan yang bisa dibilang sejalan lah ya dengan keinginan Indonesia – yakni perpanjangan pemberian fasilitas GSP. Wah, akhirnya Jokowi dapat hadiah juga nih dari Trump. Hehe.

Namun, kalau benar begitu, Indonesia batal dong jadi negara maju. Pasalnya, sebelumnya, United States Trade Representative (USTR) kan memasukkan Indonesia dalam daftar negara maju. Tujuannya sih ya biar negara kita nggak dapat fasilitas GSP berupa keringanan bea ekspor. Hmm.

Mungkin, keputusan terbaru dari USTR yang perpanjang GSP ini bisa lah ya menghapus “mimpi buruk” Jokowi soal hilangnya peruntungan Indonesia di balik surplus perdagangannya dengan AS. Hmm, mirip-mirip lah ya dengan hadiah dari Jacob Black kepada Bella Swan dalam New Moon (2000).

Dalam film itu, Jacob memberikan hadiah berupa relik khas budaya komunitas asli Amerika yang disebut dreamcatcher. Nah, relik ini tuh disebut bisa menghapus mimpi-mimpi buruk yang dimiliki Bella lho. Baik banget ya si Jacob ini.

Ya, bukan nggak mungkin, hadiah itu pertanda bahwa Jacob ingin Bella memilihnya. Apa jangan-jangan AS memberikan hadiah ini kepada Jokowi juga agar tetap memihak ke negeri Paman Sam? Hehe.

Terlepas dari alasan AS sih, mungkin pemerintahan Trump juga perlu nonton Twilight Saga juga sih. Soalnya, selain Jacob, ada juga lho yang sayang dengan Bella – Edward Cullen namanya.

Mirip dengan cerita cinta segitiga Bella, Edward, dan Jacob ini, pola yang sama juga keliatan nih kayaknya antara Indonesia, AS, dan Tiongkok. Wah, kalau gitu, siapa ya yang bakal dipilih ya nanti?

Yang  jelas, semua itu kembali ke kebijakan Pak Jokowi lah. Apalagi, Ben Bland yang menulis biografi Jokowi pernah bilang kalau Tiongkok bisa memenuhi kepentingan ekonomi dan pembangunan ala mantan Wali Kota Solo tersebut lho. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, kalian tahu dong pasti soal kedatangan salah satu orang penting dari negara adidaya dunia ke Indonesia? Yes, benar sekali, yaitu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo. Ya, masa lawatan penting ini tidak tahu – apalagi para milenial pembaca PinterPolitik? Hehe.

Ternyata nih, pasca-kunjungan penting itu di Indonesia, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian angkat bicara soal lawatan Pompeo ke Indonesia. Xiao Qian menuding Menlu AS itu  melakukan serangan terhadap Tiongkok dan melakukan provokasi.

Bahkan, Xiao Qian menilai bahwa pernyataan keliru dari Pompeo menunjukkan intensi buruk dari AS. Hal itu dinilai justru memperlihatkan adanya masalah serius di internal AS. Weleh-weleh, apa benar begitu nih bahwa sedang ada gonjang-ganjing di internal negeri Paman Sam tersebut? Kalaupun memang benar, semoga saja cepat selesai lah ya.

Nah, yang lebih menarik nih, selain melakukan lawatan kenegaraan secara resmi, orang yang dipercayai Presiden Donald Trump dalam urusan luar negeri tersebut juga melakukan pertemuan dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, gengs, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Kalau boleh menilai, bisa saja nih Paman Pompeo cara pendekatannya – mendekati organisasi yang memang besar dan didengarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, yang lebih keren, by the way, kira-kira siapa nih yang menjadi jembatan kunjungan Paman Pompeo ke NU? Pasalnya, nggak mudah loh melobi perwakilan negara besar untuk melakukan sebuah pertemuan.

Setahu mimin, memang ada tokoh yang sangat lihai di internal Pengurus Besar NU (PBNU) terkait urusan luar negeri, yaitu Yahya Cholil Staquf. Kalau memang benar doi yang menjembatani, kita berikan applause dulu ya, sob, karena jelas ini kunjungan penting dan istimewa.

Namun, lebih jauh dari itu nih, gengs, kunjungan ini juga bakal membuat posisi NU semakin legitimate namun juga penuh kegamangan. Coba deh kalian bayangkan. Apa nggak bingung? Ibaratnya, NU saat ini diperebutkan dengan dua negara besar yang siap untuk ‘berperang’, gengs.

Ya, meski jika dalam hitung-hitungan politik ini sangat menguntungkan NU sebagai sebuah organisasi, ini juga perlu disikapi dengan hati-hati karena merupakan bagian dari politik tingkat tinggi. Nggak kaleng-kaleng, cuy, bahas dunia loh.

Kalau dilihat dan direnungkan, kok alur ceritanya seperti film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya? Ketika Hayati sebenarnya sudah menjalin kasih dengan Zainuddin, hubungan mereka digoyah dengan kemunculan sosok pria tampan, gagah, rupawan dan bermartabat, yaitu Aziz.

Mimin harap sih NU tidak salah langkah seperti Hayati ya, cuy, yang menyesal karena salah ambil keputusan. Bila sekali salah langkah di politik tingkat global, bakal berabe dan bahaya. Apalagi, kondisinya saat ini bagaikan NU sedang terbelit cinta segitiga. Upsss.

Hmm, yang penting kita harap NU jangan sampai salah langkah karena kita peduli dengan kawan-kawan kita di NU dong. Hehe. (F46)

Sebut Partai Komunis Tiongkok Berbahaya, bagi negara Asia termasuk Indonesia dan Siapkan militer AS di kawasan Asia-Pasifik

PinterPolitik.com

“Mereka yang ingin mengabdi pada negaranya tak hanya harus punya kemampuan berpikir, tapi juga keinginan untuk beraksi.” ~ Plato

[dropcap]U[/dropcap]sai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) yang berlangsung di Singapura pada 3-4 Agustus lalu, Menteri Luar Negeri AS Michael (Mike) R. Pompeo juga melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Bagi Indonesia, kedatangan Pompeo merupakan kesempatan bagi Pemerintah untuk melobi kembali AS. Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden Donald Trump mengancam akan mencabut hak istimewa pemotongan tarif impor atau yang disebut sebagai Generalized System of Preference (GSP).

Bagi Pompeo sendiri kunjungannya ini merupakan yang pertama kali, setelah dilantik April lalu, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Rex Tillerson. Namun misi yang dibawa Pompeo, tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah digadang-gadang oleh Tillerson, yaitu mengenai pentingnya kawasan Indo-Pasifik.

Sebagai negara adidaya, AS sepertinya diam-diam tengah “berperang” dengan hegemoni Tiongkok yang mulai menguat di kawasan Asia. Banyak pengamat menilai, strategi Indo-Pasifik AS tak lain dari cara negara tersebut mengimbangi kekuatan melalui One Belt and One Road (OBOR) Strategy Tiongkok.

Program yang mengadaptasi konsep Jalur Sutera Kuno ini, faktanya memang berhasil menghimpun sedikitnya 12 negara. Besarnya investasi yang digelontorkan Tiongkok, yaitu hingga mencapai US$ 1 triliun, membuat negara tirai bambu tersebut didaulat sebagai salah satu negara dengan pengaruh ekonomi terkuat di Asia.

Sebagai negara dengan wilayah terbesar di ASEAN dan memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki andil cukup besar dalam pewujudan Indo-Pasifik yang dirintis AS, namun di sisi lain, Indonesia juga terikat perjanjian OBOR Tiongkok, dengan nilai investasi yang sangat besar jumlahnya.

Pertarungan Dua Raksasa

“Politik internasional, seperti semua politik, penuh pertarungan kekuasaan.” ~ Hans J. Morgenthau

Pertarungan dalam menperebutkan kekuasaan tak hanya terjadi dalam politik domestik saja, dalam politik luar negeri pun perebutan hegemoni suatu kawasan bisa sangat sengit terjadi. Sejarah mencatat, dunia pernah dibuat dalam kondisi terus terancam saat terjadi perang dingin antara kekuatan AS dan Rusia.

Bahkan setelah pertempuran hegemoni antara Barat dan Timur tersebut dianggap usai, paska bubarnya Uni Soviet. Namun tarik menarik pengaruh antara kedua kubu tersebut, harus diakui masih belum juga terhenti. Apalagi dengan munculnya kekuatan baru, berupa perekonomi Tiongkok yang mulai menguat di dunia.

Kekuatan Tiongkok ini, bahkan berhasil ‘menjajah’ perekonomian AS dan membuat Trump mengumumkan perang dagang dengan negara Tirai Bambu tersebut. Di sisi lain, sepak terjang Tiongkok yang disinyalir mulai memperluas kawasan, seperti yang terjadi di Laut China Selatan dan program OBOR, diduga membuat AS semakin panas dingin.

Adanya pergeseran kekuatan ekonomi dari wilayah Barat ke Timur, sebenarnya telah diprediksi oleh Sejarawan dan Diplomat Joseph Nye. Menurutnya, adanya pergeseran kekuatan dari AS ke Tiongkok ini, juga memberi dampak global, di mana kekuatan perekonomian, politik, dan soft power Asia Pasifik ikut berkembang.

Mike #Pompeo has pledged that the United States will provide nearly $300m in new security funding for south-east Asia, as #China forges ahead with plans to bolster its engagement in the region. https://t.co/CHq9H8IoSU #IndoPasific #Myanmar #Rohingya #Burma #Rakhine #SouthChinaSea

— Lokman Karadag لقمان (@DrLokmanKaradag) August 4, 2018

Pergeseran kekuatan atau power shift yang terjadi ini, memang pada akhirnya mampu mengurangi hegemoni AS di dunia, salah satunya di kawasan Indo-Pasifik. Kuatnya cengkraman Tiongkok di banyak negara melalui program OBOR pun, membuat Tiongkok nyaris menjadi negara adidaya baru yang bisa saja menggilas pengaruh AS.

Meningkatnya hegemoni Tiongkok inilah yang dilihat Trump sebagai ancaman, tak hanya di negaranya sendiri tapi juga di kawasan Asia. Sebagai presiden yang memiliki janji untuk mengembalikan AS sebagai negara super power di dunia, tentu Trump membutuhkan kekuatan penekan yang mampu melemahkan kekuatan Tiongkok.

Dalam hal ini, adagium “kekuatanmu juga merupakan kelemahanmu” ternyata juga berlaku bagi Tiongkok. Sebagai negara pengekspor terbesar produk Tiongkok, Trump menemukan cara untuk membuat negara asal Panda tersebut melemah, yaitu dengan melakukan menaikkan tarif impor negaranya atas semua produk Tiongkok.

Strategi Trump tersebut menurut Nye, juga merupakan adanya pergeseran konsep kekuatan atau power concept shifting. Bila dulu untuk meraih dominasi di suatu negara kerap dilakukan dengan kekuatan militer, kini konsep ‘penjajahan’ tersebut beralih dengan melalui kekuatan ekonomi atau yang dikenal sebagai silent war.

Jokowi Dan Kebijakan Luar Negeri

“Kebijakan domestik hanya akan dapat mengalahkan kita; kebijakan luar negeri dapat membunuh kita.” ~ John F. Kennedy

Apa yang dikatakan oleh Presiden AS ke 35 di atas, bila merujuk pada perjalanan sejarah dunia tentu tidak dapat disangkal kebenarannya. Kebijakan luar negeri yang salah langkah, bisa dengan mudah menyulut peperangan. Tak hanya peperangan fisik, perang dagang pun bisa membuat sebuah negara besar tak berkutik karenanya.

Pelemahan ekonomi yang terjadi di Tiongkok tersebut, bahkan diproklamirkan Trump sebagai sebuah kemenangan. Walau pun di dalam negerinya sendiri, kondisi perindustrian ikut limbung dengan semakin mahalnya produk Tiongkok yang juga dibutuhkan oleh industri dalam negeri Paman Sam itu.

Namun bagi Trump, kemenangan perang dagangnya ini, bisa jadi menjadi statement baginya untuk memperlihatkan masih besarnya hegemoni AS atau Tiongkok. Di sisi lain, bertekuk lututnya Tiongkok juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menyikapi secara bijak ancaman penghapusan GSP atas produk-produk ekspor Indonesia  oleh AS.

Sebagai salah satu negara pengekspor terbesar, Indonesia sebenarnya juga memiliki peran yang cukup penting bagi industri dalam negeri AS. Apalagi dengan populasi dan wilayah terbesar di ASEAN, peran Indonesia dalam perwujudan kawasan Indo-Pasifik sangat penting. Pernyataan ini pernah dilontarkan oleh Tillerson sebelumnya.

Hanya saja pada Pemerintahan Jokowi, Indonesia terlihat lebih condong memberi peluang pada Tiongkok dibanding AS. Ini terlihat dari jumlah investasi Tiongkok di Indonesia yang cenderung naik setiap tahunnya, baik yang langsung dari Tiongkok, maupun perusahaan yang melalui Singapura.

Sebagai negara yang mempunyai kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia memang memiliki kebebasan untuk bekerjasama dengan negara-negara yang dianggap lebih menguntungkan. Meski begitu, AS melihat kalau mulai mendominasinya investasi Tiongkok di Indonesia bisa menjadi ancaman tersendiri.

Sehingga upaya Pemerintah untuk melobi pemerintah dan pebisnis AS, bisa dibilang langkah yang bijak. Terutama dengan adanya kepentingan Indo-Pasific Strategy yang tengah digalang AS, posisi Indonesia cukup kuat untuk berupaya menyeimbangkan (balance of power) kepentingan AS dengan kepentingan dalam negeri.

Hanya saja seperti juga program OBOR Tiongkok, program Indo-Pasific Strategy AS juga tak lepas dari upaya negera-negara tersebut menancapkan cakarnya di tanah air. Dengan adanya dua kekuatan besar yang sama-sama penting bagi Indonesia, merupakan tantangan bagi pemerintah – terutama Jokowi di tahun terakhirnya, untuk mampu mengakomodir adanya tarik menarik hegemoni antara dua negara ini. (R24)