Hmm, makin lama makin ramai nih kasusnya. Kalau menurut kalian gimana? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Waduh, jangan sampai hangover aja sih… 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomentar mengenai peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko di Mahkamah Agung (MA).  

Menurut Mahfud, tidak mungkin PK Moeldoko dimenangkan. “Enggak masuk akal kalau dimenangkan. Mungkin, hakimnya mabuk itu,” sindir Mahfud. 

Hmm, kira-kira, menurut kalian, apakah Moeldoko punya kesempatan menang untuk sekali saja – meski sudah kalah berkali-kali?  

Sudah dijemput Pak Mahfud tuh. Pulang nggak ya?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana untuk pergi ke beberapa negara Eropa untuk menjemput para eksil politik. Mereka adalah orang-orang yang terusir dan dicabut kewarganegaraannya akibat peristiwa politik di tahun 1965.

Kebanyakan dari mereka sebelumnya menempuh pendidikan tinggi melalui beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan Soekarno. Namun, karena situasi politik di Indonesia saat itu, mereka akhirnya menetap dan melanjutkan hidup di negara-negara lain.

Waduh, dua sosok yang didorong menjadi cawapres Anies Baswedan, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menparekraf Sandiaga Uno justru menolak tawaran. Mahfud menyebut Koalisi Perubahan terancam pecah karena ada parpol yang tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies.

Sementara Sandi mengaku sudah tidak satu visi dengan Anies. Sandi mengusung percepatan pembangunan, bukan perubahan sebagaimana yang menjadi narasi kampanye Anies.

Pada aksi May Day di Surabaya kemarin, para demonstran membawa poster berfotokan Menko Polhukam, Mahfud MD, yamg bertuliskan dukungan agar Mahfud bisa memberantas koruptor di Indonesia.

Hal ini menjadi satu bukti tambahan bahwa Mahfud MD belakangan ini sepertinya semakin mendapatkan perhatian masyarakat. Karena itu, tidak heran kalau beberapa orang mulai melihat Mahfud sebagai sosok potensial di Pilpres 2024, meskipun Mahfud sendiri sampai sekarang belum memberi jawaban tegas atas wacana-wacana yang beredar.

PinterPolitik.com

Aksi saling sindir antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul semakin seru. Tentunya karena ini bersinggungan dengan istilah yang viral saat ini, yaitu “Menteri Komentator”. 

Sedikit memberikan konteks, cerita ini bermula saat Mahfud memberikan pernyataan menohok kepada DPR. Ia mempertanyakan kemana DPR pada kasus Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, karena terkesan DPR hanya diam saja terkait persoalan ini.

Pernyataan Mahfud kemudian dijawab oleh Bambang Pacul dengan menjelaskan bahwa DPR tahu tupoksinya, dan berjanji pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjelaskan terkait kasus Brigadir J. 

Nah, menariknya, keluar pernyataan dari Bambang Pacul yang mempertanyakan kenapa Mahfud kerap berkomentar dalam kasus Brigadir J. Bahkan dalam pengumuman tersangka ketiga di kasus itu, sebelum Polri mengungkap ke publik, Mahfud telah lebih dulu. Wah, sakti sih Pak Mahfud di sini. Hehe.

Di situlah muncul plesetan “Menteri Koordinator” menjadi “Menteri Komentator” yang ditujukan kepada Mahfud dari Bambang Pacul. 

Hmm, Bambang Pacul ada benernya sih. Kalau kita lihat, selama rangkaian peristiwa kasus Brigadir J, setiap komentar Mahfud menjadi materi yang ditunggu-tunggu oleh wartawan dan publik. Seolah-olah komentar Mahfud menjadi clue dari teka-teki kasus pembunuhan ini. 

Bahkan jika kita ikuti komentar terakhir Mahfud, yaitu soal motif pembunuhan yang sensitif dan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, komentar ini membuat spekulasi liar bermekaran dalam benak publik. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa tidak diumumkan saja? Kira-kira itu yang berdengung.

Ngomong-ngomong soal komentator, jadi ingat Valentino “Jebret” Simanjuntak, yang punya ciri khas memberikan komentar-komentar unik dan nyeleneh. Meski ciri khas Valentino disukai oleh sebagian orang. Namun, sebagian orang tidak menyukainya karena dianggap terlalu hiperbola. 

Nah, mungkin begitu pula konteks komentar Pak Mahfud. Ada yang suka, tapi ada pula yang enggak suka. Hal itu biasa dalam kehidupan kita. 

Anyway, dalam tradisi primbon Jawa, ada beberapa weton yang disebut dengan Khodam Pahit Lidah atau idu geni sabdo dadi. Hal ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang ketika berucap selalu jadi nyata. Jangan-jangan Pak Mahfud punya kekuatan semacam ini? Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

“No duty the Executive had to perform was so trying as to put the right man in the right place.” – Thomas Jefferson, Presiden Ketiga Amerika Serikat

Masuknya PAN ke dalam lingkar kekuasaan telah memberikan guncangan politik. Ini bukan dalam artian negatif, melainkan akan terjadi perombakan kursi-kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Bertolak dari lumrahnya praktik spoils system atau bagi-bagi kursi untuk koalisi, sulit membayangkan PAN tidak akan mendapatkan jatah menteri.

Selain posisi apa yang akan didapatkan PAN, diskursus juga menghangat karena ini akan berimbas pada bergesernya posisi-posisi lainnya. Salah satu yang ramai dibahas adalah posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat ini dijabat Mahfud MD.

Disebutkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini akan ditarik menjadi Menko Polhukam untuk menggantikan Mahfud. Jika kabar yang beredar benar, menjadi pertanyaan tersendiri, apakah Hadi tepat menggantikan posisi Mahfud?

Terkait persoalan ini, terdapat dua tendensi miring yang umum disinggung. Pertama, soal nepotisme alias “orang dalam” karena hubungan Presiden Jokowi dan Hadi sudah terjalin sejak di Solo. Pada 2010-2011, ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, Hadi saat itu menjabat sebagai Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Boyolali. Pada 2015-2016, Hadi juga menjabat sebagai Sekretariat Militer Presiden.

Baca Juga: Jokowi Terkungkung Persepsi Kesatria Militer?

Pada 2017, ketika Presiden Jokowi mengusulkan nama Hadi sebagai calon Panglima TNI, berbagai anggota Komisi I DPR, seperti Asril Tanjung dan Bobby Adhityo Rizaldi, juga menyorot kedekatan yang sudah berlangsung lama ini.

Konteks tersebut juga menjadi perhatian pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi dalam menanggapi isu Hadi akan masuk kabinet. “Ya memang ada kecocokan antara Presiden sama Pak Hadi. Jadi kalau masuk kabinet setelah pensiun ya sangat mungkin,” ungkapnya.

Kedua, banyak pihak yang mengaitkannya pada asumsi kepemimpinan militer lebih baik dari sipil. Ini juga bertolak dari fakta banyaknya pos-pos jabatan yang diisi oleh purnawirawan TNI. Sebut saja nama tenar seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko.  

Lantas, apakah kedua faktor itu yang membuat Hadi tepat mengisi pos Menko Polhukam?

Menepis Sentimen

Sekilas, mungkin banyak yang mengiyakan kedua hal tersebut adalah faktor penunjukan Hadi. Namun, apabila dilihat secara objektif, sinisme tersebut tampaknya merupakan sentimen semata.

Pertama, jika fokus pada kedekatan, faktanya, Presiden Jokowi juga memiliki hubungan erat dengan Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bahkan hampir menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019.

Kemudian, terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan semua kedekatan sebagai nepotisme. Memang benar Presiden Jokowi memiliki riwayat hubungan yang panjang dengan Hadi, namun itu bukan jadi alasan Hadi dipilih, melainkan alasan penguat untuk memilih.

Seperti yang disinggung Bobby Adhityo Rizaldi pada 2017 lalu, kedekatan Presiden Jokowi dengan Hadi justru adalah hal positif. Hubungan dekat yang sudah terjalin akan mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Dalam organisasi, khususnya skala besar seperti negara, faktor trust menjadi sangat penting agar komunikasi terjadi secara langsung.

Sejak tahun 1513, Niccolò Machiavelli dalam bukunya yang terkenal Il Principe, juga telah menegaskan persoalan ini. Dalam pembahasannya mengenai “Kerajaan-kerajaan Turunan”, misalnya, dijelaskan bahwa penguasa yang berasal dari penguasa-penguasa baru akan lebih sulit mempertahankan kekuasaannya daripada penguasa yang berasal dari satu keluarga.

Poin Machiavelli adalah, lebih mudah bekerja dengan mereka yang sudah dikenal dan dipercaya daripada dengan orang baru yang belum kita kenal dan percaya.

Mengutip Bo Rothstein dalam bukunya Social Traps and the Problem of Trust, di tengah situasi sosial yang membuat rasa saling curiga mudah tumbuh, kepercayaan adalah “barang mahal” yang sukar untuk didapatkan.

Baca Juga: Mahfud Sebaiknya Diganti?

Kedua, ini bukan soal kepemimpinan militer lebih baik dari sipil, melainkan menempatkan mereka sesuai pada tempatnya. Menurut pengamat militer ISESS Khairul Fahmi, pos Menko Polhukam sebaiknya diisi oleh sosok yang memiliki pengaruh di militer agar dapat menjembatani masalah di TNI dan Kepolisian.

Fahmi mencontohkan kasus Wiranto yang menjadi Menko Polhukam sebelumnya. Menurutnya, karena pengaruhnya di militer, Wiranto berhasil meredam potensi konflik antara TNI dan Kepolisian ketika isu 5.000 senjata ilegal untuk Kepolisian bergulir pada 2017 lalu.

Ada pula kasus perselisihan KPK dengan Polri yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Menko Polhukam Marsekal TNI Djoko Suyanto sebagai penengah pada 2012 lalu. Kasus ini juga dikenal sebagai cicak vs buaya.

Sekali lagi, ini bukan soal kepemimpinan militer lebih baik dari sipil, melainkan pos ini lebih cocok dipegang oleh mereka yang memiliki pengaruh di militer.

Sebaiknya Jaksa Agung

Di titik ini, mungkin kita sudah memiliki kesepahaman yang sama bahwa Hadi cocok menggantikan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Lantas, dengan hubungan Presiden Jokowi yang juga dekat dengan Mahfud, apakah pakar hukum tata negara ini akan didepak?

Besar kemungkinan tidak. Menurut berbagai sumber, Mahfud akan digeser mengisi pos Jaksa Agung. Dengan karier akademik dan politik yang panjang di bidang hukum, posisi sebagai Jaksa Agung sekiranya adalah pos ideal bagi Mahfud.

Apalagi, pada 5 Desember 2019, Mahfud mengatakan dirinya pernah diusulkan untuk posisi Jaksa Agung sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, namun menolak karena merupakan tim pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Menurutnya, menerima pinangan tersebut tidak etis secara politik karena tidak berkeringat memenangkan Jokowi.

Baca Juga: Mahfud Akui Pelemahan KPK?

Terkait penolakan tersebut, Mahfud sangat layak untuk diapresiasi. Mengutip Angel Rodríguez Luño dalam tulisannya Personal Ethics and Political Ethics, Mahfud telah menunjukkan etika personal yang mumpuni. Etika personal adalah kualitas pribadi yang dimiliki masing-masing orang dalam laku politiknya. Mantan Ketua MK ini tampaknya begitu paham perihal praktik spoils system di Indonesia, yakni kursi kekuasaan diperuntukkan untuk pemenang pemilu.

Poin itu dapat kita lihat pada kasus masuknya Prabowo ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Disebutkan, berbagai parpol koalisi seperti Nasdem kurang suka dengan keputusan tersebut. Ini misalnya terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate pada 4 Juli 2019, yang menyebut tidak semua partai harus masuk ke dalam kabinet.

Well, sebagai penutup, jika benar akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat dan Hadi ditarik, mengisi pos Menko Polhukam sekiranya tepat. Untuk Mahfud, ia dapat digeser ke posisi Jaksa Agung. Namun siapa yang tahu pasti. Pasalnya, Hadi juga diisukan akan mengisi pos Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang saat ini diduduki Moeldoko. Kita lihat saja kelanjutan kabarnya. (R53)

PinterPolitik.com

Pada suatu hari yang cerah nan penuh dengan mural yang indah di banyak sudut jalan, varian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di alternate universe Bumi-45 sedang menonton episode-episode sinetron favoritnya sembari mengisi keseharian bekerja di rumah (work from home atau WFH) kala pandemi.

Karena sering bercerita dan mengomentari jalan cerita dari sinetron favoritnya, Mahfud akhirnya mendapatkan sebuah tawaran menarik. Tawaran ini datang dengan secarik surat dan sebuah skenario pendek atas sebuah sinetron yang berjudul Mahfud yang Diabaikan.

Mahfud pun merasa senang karena akhirnya dapat mengejawantahkan bakat terpendamnya untuk bermain dalam sebuah sinetron. Tak tanggung-tanggung, Mahfud pun langsung mendapatkan tawaran untuk bermain di dua musim (season) sekaligus.

Ketika membaca skenario pendek yang didapatkannya itu, Mahfud bahkan ikut merasa sedih. Tenyata, oh, ternyata, alur cerita dari sinetron ini sangatlah relatable bagi Mahfud.

Skenario MAHFUD YANG DIABAIKAN

(Season 1)

Mahfud merupakan sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikenal banyak orang – terutama terkait komentar-komentar politik-hukum-nya di media sosial seperti Twitter. Selain itu, Mahfud juga dikabarkan dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, takdir ternyata berkata lain bagi nasib Mahfud.

INT. ISTANA PRESIDEN – PAGI

Jokowi:

Jadi, begini, Pak Mahfud. Saya sebetulnya suka dengan gaya berpikir Pak Mahfud. Oleh karena itu, saya berpikir gimana kalau Pak Mahfud saja yang mendampingi saya sebagai cawapres di Pilpres 2019. Siap-siap ya pakai kemeja putih. Hehe.

Mahfud:

Engghi, Pak Presiden. Saya bakal siapkan kemeja putih. Bakal saya pesan juga kemeja putih baru untuk dijahit biar semakin kinclong.

Mahfud meninggalkan Istana Presiden. Selang beberapa menit, Imin dan Ma’ruf datang menemui Presiden Jokowi.

CUT TO

INT. RESTORAN PLATARAN MENTENG – SORE

Presiden Jokowi berdiri di hadapan para wartawan untuk mengumumkan Cawapres 2019.

Jokowi:

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya memutuskan dan telah mendapatkan pesetujuan dari Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakkil presiden 2019-2024 adalah Prof. Dr. Ma’ruf Amin

Mahfud yang sudah mengenakan kemeja putih datang menghampiri.

Mahfud:

Lho, Pak, katanya saya yang jadi Cawapres bapak?

Jokowi:

YNTKTS

Baca Juga: Bila Mahfud Jadi Penulis Sinetron

Skenario MAHFUD YANG DIABAIKAN

(Season 2)

Meskipun Mahfud akhirnya gagal menjadi wakil presiden, Mahfud akhirnya diangkat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Namun, tantangan pun ditemuinya ketika Mahfud berniat untuk melaksanakan tugasnya.

INT. KEMENKO POLHUKAM – PAGI

Mahfud menghubungi Prabowo dan Tito.

Mahfud:

Selamat pagi, Pak Menhan dan Pak Mendagri. Bagaimana kalau hari ini kita adakan rapat koordinasi tingkat menteri yang perdana?

Prabowo:

Waduh, hari ini saya sedang ada kunjungan ke luar kota, Pak Menko. Mungkin, Wamen saya bisa hadir hari ini.

Mahfud:

Ya sudah kalau gitu. Pak Mendagri bagaimana?

Tito:

Kalau saya hari ini ada kunjungan ke Jatinangor, Pak. Mohon maaf, Pak Menko.

Mahfud (dalam hati):

Hmm, ini semua bisa hadir kok, mulai dari Bu Menlu sampai Pak Menkominfo hadir. Dua orang ini kok nggak hadir sih? Padahal, kan penting.

CUT TO

INT. KEMENKO POLHUKAM – PAGI

Mahfud mengadakan conference call dengan Prabowo dan Tito

Mahfud:

Pagi, Pak Menhan dan Pak Mendagri. Siang ini bisa datang ke kantor saya? Rapat kuy.

Prabowo:

Eh, maaf, Pak. Saya sedang ada agenda untuk membahas diplomasi pertahanan dengan Australia.

Tito:

Kalau saya hari ini mau ke Papua, Pak. Wong rapat KPU ini saya aja nggak bisa hadir.

Mahfud: Waduh, ya sudah kalau begitu. Lain waktu saja ya.

Mahfud (dalam hati):

Hmm, bagaimana ini? Bagaimana bisa jalan kalau begini terus? Apa perlu saya buat satgas-satgas saja ya? Dari awal menjabat, hanya satgas-satgas saya aja yang bisa diharapkan.

Mahfud akhirnya membentuk berbagai Satgas. Salah satunya adalah Satgas BLBI yang kabarnya menyasar Tommy Soeharto

Masihkah Mahfud bertaji? Mari kita tunggu di season selanjutnya.

(A43)

Baca Juga: Mahfud Sebaiknya Diganti?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.