Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #13
PinterPolitik.com

Selasa malam, 31 Maret 2026, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan satu kalimat yang — di tengah semua angka dan aturan teknis yang akan menyusul sesudahnya — adalah kalimat paling penting dari seluruh malam itu.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.”

Satu kalimat. Namun di dalamnya tersimpan sebuah pilihan yang menentukan.

Negara tidak selalu mengumumkan perubahan besar dengan suara keras. Kadang-kadang ia hanya mengubah ritme keseharian — dan dari sanalah arah sejarah pelan-pelan bergeser.

Harga minyak dunia sedang bergerak naik. Rantai pasok global sedang diuji oleh dinamika geopolitik yang tidak seorang pun bisa prediksi dengan pasti. Pemerintah bisa saja hadir malam itu dengan nada duka — menempatkan negara sekadar sebagai korban dari kekuatan luar yang tak berwajah. Namun Jakarta memilih cara bertutur yang lain. Karena dalam kepemimpinan publik, cara sebuah kebijakan dibingkai menentukan bagaimana ia akan dihidupi oleh jutaan orang yang menjadi sasarannya.

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (@bakom.ri) merilis kebijakan ini dengan judul resmi “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi” — sebagai bentuk perubahan perilaku secara adaptif dan transformasi budaya kerja yang lebih efisien. Pemerintah secara eksplisit menegaskan: stok BBM nasional aman, stabilitas fiskal tetap terjaga. Bukan kebijakan panik. Melainkan kebijakan preventif — langkah yang diambil justru ketika masih ada ruang untuk memilih, sebelum tembok benar-benar di depan mata.

Ada ironi yang tidak kecil dalam penanggalan ini: kebijakan transformasi paling serius dalam sejarah birokrasi Indonesia resmi berlaku pada 1 April — hari yang di seluruh dunia diasosiasikan dengan kepura-puraan. Barangkali itulah pesannya yang paling dalam: bahwa perubahan yang sungguh-sungguh selalu harus membuktikan dirinya justru di hadapan mereka yang paling skeptis.

Sektor pemerintah bergerak pertama dan paling konkret. Aparatur Sipil Negara di pusat maupun daerah bekerja dari rumah setiap Jumat, diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri. Kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen, dengan dorongan beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas 50 persen, luar negeri 70 persen. Car-free day diperluas — hari, durasi, dan cakupan ruasnya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

Sektor swasta diperlakukan dengan hormat: WFH bersifat imbauan melalui edaran Menaker, disertai gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja — tidak diwajibkan, melainkan diajak.

Sektor yang dikecualikan dipilih dengan presisi: layanan publik esensial seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta unit berkarakter kedaruratan tetap berjalan penuh. Sektor swasta strategis — energi, industri dan produksi, pangan, air, bahan pokok, makanan, minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan — tidak terganggu. Pendidikan tetap tatap muka lima hari penuh di seluruh jenjang dasar hingga menengah; kompetisi dan ekstrakurikuler tanpa pembatasan. Mahasiswa semester empat ke atas menyesuaikan dengan edaran Mendiktisaintek.

Dan kepada seluruh masyarakat, ada imbauan yang melampaui birokrasi: hemat energi sehari-hari, di rumah maupun tempat kerja. Prioritaskan transportasi publik. Tetap produktif sebagaimana biasa. Kebijakan ini bukan hanya tentang ASN — ia adalah undangan nasional, dari negara kepada setiap warganya.

Di sisi energi, B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi mengurangi empat juta kiloliter BBM fosil. Pengisian BBM subsidi diatur melalui barcode MyPertamina, satu tangki penuh per kendaraan per hari — adil, tidak memberatkan kendaraan umum. MBG dioptimalkan menjadi penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian tepat untuk daerah 3T, stunting tinggi, dan sekolah asrama.

Negara tidak melarang, tetapi mengarahkan. Ia tidak memaksa, tetapi membentuk perilaku.

Gambaran penghematannya jauh melampaui yang dilaporkan kebanyakan media: Rp6,2 triliun dari WFH ASN langsung ke APBN. Rp9 triliun dari berkurangnya konsumsi BBM masyarakat. Rp121,2 hingga Rp130,2 triliun dari prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Rp8 triliun dari subsidi biodiesel B50. Rp20 triliun dari optimalisasi MBG. Total potensi melampaui Rp164 triliun — menuju belanja yang lebih produktif, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera yang selama ini selalu kekurangan dana di saat paling dibutuhkan.

Di sanalah angka-angka itu menemukan wajah manusiawinya.

Daron Acemoglu, pemenang Nobel Ekonomi 2024 dari MIT, akan membaca ini bukan sebagai respons terhadap harga minyak, melainkan sebagai realokasi institusional yang tepat waktunya. Ia membuktikan bahwa pertumbuhan berkelanjutan lahir dari institusi yang mendisiplinkan ke mana sumber daya negara benar-benar pergi — bukan menambah anggaran, melainkan menertibkan alirannya. Yang membedakan reformasi yang bertahan dari yang menguap adalah apakah ia berhasil mengubah perilaku menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi budaya. Evaluasi setelah dua bulan adalah tanda kejujuran kelembagaan yang sehat.

Max Weber membedakan dua otoritas yang selalu hidup berdampingan dalam setiap negara: tradisional, yang bersandar pada kebiasaan yang diwarisi tanpa dipertanyakan; dan rasional-legal, yang bersandar pada efisiensi yang terukur. Selama puluhan tahun, birokrasi Indonesia beroperasi di ranah pertama — hadir di kantor adalah bukti loyalitas, perjalanan dinas adalah simbol status. Kini logika itu dibalik dengan senyap: parkir yang paling kosong akan menjadi tanda kantor yang paling produktif. Perjalanan dinas yang paling sedikit akan menjadi bukti pejabat yang paling efisien. Apa yang dimulai 31 Maret adalah pergeseran Weberian yang sungguh-sungguh: negara merasionalisasi dirinya sebelum krisis memaksanya, ketika stok masih aman dan fiskal masih stabil.

Namun ada paradoks temporal yang luput dari hampir semua liputan.

Jumat pertama kebijakan ini — 3 April — adalah Jumat Agung. Hari paling sakral dalam tradisi Kristen yang dipeluk jutaan warga Indonesia dari Flores hingga Papua. Parkir kantor akan kosong bukan karena transformasi budaya kerja, melainkan karena bangsa sedang diam dalam keheningan yang jauh lebih tua dari kebijakan apapun.

Kalender, tanpa sengaja, telah meminjamkan satu minggu jeda kepada bangsa ini. Satu minggu terakhir di mana kekosongan parkir masih bisa dijelaskan oleh sesuatu selain pilihan sadar.

Ujian yang sesungguhnya baru tiba pada Jumat, 10 April 2026 — Jumat tanpa alibi, Jumat tanpa kalender yang membantu, Jumat pertama di mana seorang ASN memilih tidak ke kantor bukan karena hari raya memerintahkannya, melainkan karena ia sungguh-sungguh memahami mengapa.

Confucius mengajarkan jian — kesederhanaan, menahan dari yang berlebihan, melepaskan kenyamanan yang tidak lagi produktif. Pemborosan sering datang berpakaian kelaziman, dan melawannya berarti berani tampil berbeda dari apa yang sudah lama dianggap wajar.

Airlangga menyebutnya momentum. Acemoglu menyebutnya realokasi institusional. Weber menyebutnya rasionalisasi yang tepat waktu. Confucius menyebutnya jian. Pada akhirnya keempat suara itu berbicara tentang kebenaran yang sama: bahwa kemajuan yang sungguh-sungguh tidak selalu datang dari penambahan. Ia sering datang dari keberanian untuk mengurangi — dengan sadar, dengan bermartabat, dan dengan cukup jauh melihat ke depan untuk memilih berubah sebelum terpaksa berubah.

Pada 10 April, kita akan mulai tahu apakah yang diucapkan malam Selasa itu adalah budaya baru yang sungguh-sungguh, atau sekadar aturan yang menunggu dilupakan.

Sejarah, seperti selalu, sabar menunggu jawabannya.

**********************

Sumber dan Referensi: Badan Komunikasi Pemerintah RI (@bakom.ri), “8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi”, Instagram resmi, 1 April 2026; Konferensi Pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 31 Maret 2026 (transkrip resmi YouTube Kemenko Perekonomian).

Tentang Penulis

Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Sejumlah nama menteri dan elite eksekutif dan legislatif diterpa isu kurang baik menjelang berakhirnya masa jabatan mereka di 2024 saat namanya dimintai keterangan kasus rasuah, baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).

Mulai dari yang terbaru saat KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga isu yang turut menyeret Menpora Dito Ariotedjo, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Terdapat pula nama eks Menkominfo Johnny G. Plate yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap BTS 4G Kominfo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartanto dengan bangga menyebut pertumbuhan 5,17 persen ekonomi Indonesia. Alhasil, capaian itu menandai  pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu diatas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut.

Dengan capaian ini berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kalahkan AS di kuartal II tahun 2023 yang hanya 2,70 persen. Indonesia hanya kalah dari Tiongkok 6,3 persen dan Uzbekistan 5,6 persen.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis bahwa perekonomian Indonesia akan bangkit di tahun depan, yang mana salah satunya dikarenakan eksistensi vaksin Covid-19. Lantas, apakah optimisme tersebut berbanding positif dengan preseden dan realita yang ada?

PinterPolitik.com

Jelang hari-hari terakhir di tahun 2020, sebagian besar masyarakat dunia menatap warsa baru dengan harapan yang mungkin jauh berbeda dari pergantian tahun-tahun sebelumnya.

Tak lain dan tak bukan, pandemi Covid-19 beserta dampak multi dimensi yang ditimbulkannya, membuat impresi dari sebagian besar hari di tahun 2020 sebagai momen kelabu.

Bukan hanya dari sisi setiap individu, berbagai negara pun mulai membangun proyeksi akan seperti apa pemerintahan dan kondisi domestik berbagai aspek di tahun mendatang.

Indonesia pun seolah menjadi negara yang cukup optimis bahwa kondisi di tahun 2021 akan lebih baik. Teranyar, optimisme itu dihembuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia 2021 dengan tema Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021, Airlangga optimis bahwa tahun depan akan menjadi momentum pulihnya perekonomian Indonesia yang terdampak hebat sepanjang sepuluh bulan pandemi berlangsung.

Data dan variabel perekonomian yang terlihat jelang akhir tahun 2020 menjadi landasan keyakinan eks Menteri Perindustrian itu.

Selain faktor tersebut, optimisme juga dilandasi dari telah hadirnya vaksin Covid-19 di tanah air. Sekali lagi, Airlangga menyebut bahwa vaksinasi merupakan game changer perekonomian nasional di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Vaksin disebut akan meningkatkan rasa aman di masa pandemi, yang kemudian diharapkan dapat mengarahkan masyarakat untuk memulai kembali aktivitas serta mobilitas perekonomiannya.

Menjadi hal yang lumrah dan sama sekali tidak keliru memang bagi pemerintah untuk memunculkan optimisme tersebut. Akan tetapi, apakah optimisme, khususnya yang berkorelasi dengan vaksinasi itu selaras dengan realita yang ada? Serta mengapa Airlangga mengedepankan optimisme tersebut?

Optimisme Satu-Satunya Kunci?

Agaknya tidak terlalu dini memang untuk merencanakan tatanan kehidupan di berbagai aspek untuk menyongsong era setelah pandemi. Salah satunya yang dihadirkan analis politik terkemuka Amerika Serikat (AS) yang juga kolumnis The Washington Post, Fareed Zakaria.

Melalui publikasi terbarunya yang berjudul Ten Lessons for a Post-Pandemic World, Zakaria menjabarkan sejumlah pembelajaran yang dapat diambil dalam menatap dunia pasca pandemi Covid-19.

Sharon Johnson, seorang profesor emeritus dari Oregon State University, menyebut bahwa publikasi tersebut cukup relevan untuk menjadi road map di tahun 2021 dan seterusnya.

Sebagai satu dari tiga guncangan hebat terhadap seluruh sistem apapun di dunia dalam tiga dekade terakhir, selain 9/11 dan krisis keuangan global tahun 2008, optimisme dikedepankan sebagai ihwal yang esensial dan tersirat dalam konklusi publikasi Zakaria itu.

Baca juga: Vaksin Ditantang, Jokowi “Menendang”

Dalam proses menyongsong era yang baru, optimisme dalam setiap subjek dan dimensi kehidupan disebut menjadi kunci untuk bisa keluar dari kemudaratan pandemi Covid-19.

Zakaria sendiri berangkat dari analogi drama sejarah berjudul Lawrence of Arabia. Kisah tersebut menyoroti perjalanan diplomat sekaligus petualang Inggris, Thomas Edward Lawrence.

Lawrence berhasil meyakinkan sekelompok suku Arab untuk melakukan serangan kejutan terhadap Kekaisaran Ottoman, yang pada intinya kesuksesan tersebut bertumpu pada mindset optimisme dan frasa “nothing is written”.

Relevansinya ialah bahwa pandemi sebagai skenario kurang menyenangkan yang dihadapi setiap negara saat ini, sesungguhnya telah membuka kemungkinan untuk optimisme, perubahan, maupun reformasi.

Karenanya, sikap optimisme dan mindset resiliensi untuk melalui kekacauan dan krisis saat ini sangat dibutuhkan. Bersanding dengan frasa nothing is written, masa depan agaknya benar-benar ada di tangan kita sendiri, termasuk sebagai sebuah bangsa.

Lebih dalam lagi, jika ditinjau dari aspek psikologis, optimisme yang disampaikan Airlangga kiranya memang cukup urgen dan esensial untuk dikemukakan di tengah upaya bangkit dari situasi krisis serta dampak pandemi di periode atau era yang baru.

David M. Sachs dalam Hope, Greed and Fear menyebutkan bahwa faktor-faktor psikologis nyatanya turut memiliki andil penting di balik krisis dalam dimensi hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Masing-masing faktor tersebut berfokus pada elemen yang berbeda, salah satunya optimisme sebagai ihwal yang konstruktif.

Konsep pemahaman terhadap traumatic experience atau pengalaman traumatis, dimana analogi upaya dalam membantu individu pulih dari pengalaman traumatis di hidupnya, memberikan perspektif yang serupa dan berguna untuk memahami urgensi pemerintah untuk mengedepankan optimisme di saat krisis secara umum, untuk pulih dalam level traumatic experience-nya.

Mengacu pada postulat Zakaria dan Sach itu, optimisme Airlangga secara umum terhadap pemulihan ekonomi, plus yang kaitannya dengan optimisme pasca vaksinasi, agaknya memang memiliki urgensi tersendiri.

Baca juga: Vaksin Covid-19, Manuver Rahasia Airlangga?

Selain itu, hal tersebut sekaligus dapat dipahami pula sebagai respons pemerintah terhadap traumatic experience yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19.

Ihwal optimisme itu yang kemudian menjadi fundamental penting di saat krisis, yang juga nyatanya cukup berguna ketika menyongsong era atau periode yang baru.

Akan tetapi, apakah optimisme perekonomian dari sisi mengedepankan pentingnya vaksinasi Covid-19 yang diyakini sebagai game changer itu secara konkret akan berjalan mulus?

Salah Kaprah Andalkan Vaksin?

Di balik urgensi optimisme dari pemerintah yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, utamanya yang berkorelasi dengan vaksinasi Covid-19, realita dan kecenderungan yang ada di lapangan mungkin tak serta merta berbanding lurus.

Salah satu tantangan serta kendala terbesar yang kemungkinan besar dihadapi ialah soal trust atau kepercayaan dari publik. Zakaria dan Sach sendiri memiliki similaritas dalam memandang trust sebagai elemen vital di balik optimisme untuk bangkit dari dampak minor pandemi beserta krisis yang ditimbulkannya.

Trust juga disiratkan sebagai “payung” dari optimisme maupun mindset resiliensi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya, untuk keluar dari dampak krisis multi aspek pandemi.

Kendati demikian, gelagat hubungan dua arah yang positif tersebut tampaknya tak terlihat ketika berbicara trust di Indonesia selama sepuluh bulan pandemi. Tak terkecuali konteks optimisme yang kaitannya dengan vaksinasi Covid-19.

Paling tidak preseden tersebut dapat tercermin dari beberapa hal. Pertama, tentu dari sisi vaksin itu sendiri. Sampai saat ini Indonesia baru mengakuisisi 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang sejauh ini belum mendapat lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk eksekusi penyuntikan.

Bahkan belakangan, publikasi efektivitas vaksin Sinovac pun dipertanyakan. Hal ini menambah impresi minor dari kabar eksekusi antivirus serupa di Brasil dan Turki.

Lebih jauh lagi, tambahan eksistensi vaksin dengan efektivitas optimal di Indonesia juga masih belum dapat dipastikan, ketika para produsen vaksin lain tentu sedang dihadapkan pada permintaan yang begitu besar dari banyak negara.

Kedua, Indonesia disebut masih belum siap secara infrastruktur untuk memanfaatkan alternatif vaksin menjanjikan lain seperti Pfizer dan Moderna yang telah diinjeksikan di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris dan Jerman.

Realita yang di saat bersamaan menguak bahwa kapasitas pemerintah sendiri masih belum diketahui secara pasti untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal dan menjangkau target ratusan juta penduduk.

Terlebih ketika berbicara hal selain infrastruktur penunjang pengelolaan vaksin seperti distribusi hingga ketersediaan tenaga ahli yang piawai dalam melaksanakan vaksinasi secara serentak.

Ketiga, trust dinilai sangat erat kaitannya dengan konstruksi yang selama ini terbentuk dari impresi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi.

Sayangya, impresi yang ada justru tampak tak berpihak saat sejumlah langkah dan kebijakan kontraproduktif sejak awal telah ditampilkan pemerintah dalam merespons pandemi, agaknya masih teringat jelas di benak publik sampai saat ini.

Bahkan teranyar, keakuratan informasi dan data yang menjadi aspek vital strategi penanganan pagebluk terkadang tampak masih memiliki kesenjangan dengan realita atau komparasi data lainnya.

Hal itu selain dari kesan penciptaan narasi tertentu atas tingkat kesembuhan, infeksi, dan kematian, terlihat pula misalnya dari statistik “mengejutkan” terkait kasus aktif Covid-19 yang baru saja dirilis dan terlihat berkebalikan dengan situasi riil yang ada.

Oleh karena itu, optimisme terhadap vaksin Covid-19 sebagai game changer pemulihan ekonomi Indonesia yang disampaikan Airlangga agaknya memiliki benturan konkret tersendiri yang kembali lagi, menjadi pekerjaan besar pemerintah untuk segera diperbaiki.

Optimisme memang sama sekali tak keliru. Akan tetapi pada praktiknya, sikap tersebut akan terartikulasikan secara nyata jika diiringi perbaikan berbagai fundamental aspek secara komprehensif yang melandasi optimisme plus rekonstruksi level trust publik yang ada saat ini. (J61)

Baca juga: Jokowi dan Jebakan Vaksin Tiongkok

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) kemarin, bisa dirasa bahwa DPR tidaklah mengindahkan suara konstituennya. Pasalnya, penolakan terhadap UU Ciptaker ini dirasa sangatlah kencang. Bahkan, sejak presiden Joko Widodo mencanangkan untuk pertama kalinya pada pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 silam.

Kejanggalan demi kejanggalan seakan mewarnai pembahasan UU tersebut sedari awal. Simpang siurnya berbagai versi draf UU yang beredar di masyarakat juga menyebabkan kebingungan.

Namun, DPR mengklaim bahwasanya, selama pembahasan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini sudah partisipatif karena selalu disiarkan melalui televisi parlemen. Padahal, dengan disiarkan melalui televisi parlemen pun tidak semata-mata dapat meningkatkan partisipasi publik dalam tahap pembahasan UU tersebut.

Belakangan, pemerintah dan DPR beramai-ramai membuat upaya pelurusan terhadap apa yang dianggap hoax yang mengakibatkan demo besar-besaran terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan press conference Presiden melalui kanal YouTube Sekretariat Negara pada hari awal Oktober lalu yang menyatakan bahwasanya demonstrasi besar-besaran yang terjadi diakibatkan oleh disinformasi dan hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Penulis memandang bahwa pemerintah dalam hal ini terkesan menyederhanakan permasalahan yang berkecamuk ditengah-tengah masyarakat dan tidak semata-mata permasalahan terhadap UU Ciptaker dapat selesai begitu saja – mengingat permasalahannya bukanlah hanya terletak pada materiil substantif daripada UU tersebut, melainkan juga bermasalah melalui segi formil atau bagaimana proses pembahasan daripada UU tersebut.

Pembahasan yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah menyatakan bahwasanya UU ini harus segera disahkan. Pasalnya, negara kita dinilai tengah menghadapi kondisi yang tidak menentu dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan instabilitas ekonomi sehingga diharapkan UU ini dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak menentu.

Ketidakjelasan keberadaan draf final UU tersebut dirasa cukup menggambarkan tidak transparannya proses pembahasan UU Ciptaker. DPR berdalih bahwasanya UU tersebut masih dirapikan redaksinya.

Hal ini dirasa sangatlah rawan. Ini seakan-akan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidaklah sakral bagi DPR dan yang lebih berbahayanya lagi ialah – meminjam bahasa dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Zainal Arifin Mochtar – UU tersebut akan rawan terhadap kudeta redaksional – seperti yang terjadi pada revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan tahun lalu yang pengesahannya juga menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Dengan atau tanpa tanda tangan presiden pun, UU Ciptaker tetap harus diundangkan seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 20 Ayat (5) – kecuali bila presiden mengambil sikap untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) – baik itu pembatalan ataupun setidaknya menunda UU dengan alasan dikembalikan ke DPR untuk dibahas kembali dengan melibatkan elemen masyarakat secara luas.

Menilik setahun ke belakang, dirasa demokrasi di Indonesia butuh pembenahan khusus. Pasalnya, suara rakyat yang disalurkan melalui Pemilu seakan sia-sia. Partisipasi publik dirasa sangatlah minim. DPR dan pemerintah seakan-akan menutup telinga dari aspirasi masyarakatnya.

Pembenahan Demokrasi

Pada buku Reorganizing Power in Indonesia,Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz mengatakan bahwasanya reformasi merupakan transisi dari otoritarianisme menuju ke sebentuk demokrasi yang didorong oleh politik uang dan intimidasi politis.

Lebih lanjut, Jeffrey Winters menyatakan bahwasanya demokrasi Indonesia paling tepat disebut sebagai demokrasi kriminal yang di mana para oligark secara teratur ikut serta dalam pemilu sebagai alat berbagi kekuasaan politik, sambil menggunakan kekuatan kekayaan mereka untuk mengalahkan sistem hukum dengan intimidasi dan bujukan.

Walaupun, pernyataan di atas tidaklah benar sepenuhnya, hal ini dirasa sudah cukup bagi Indonesia untuk melakukan restorasi terhadap wajah demokrasinya. Terlebih, melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini dirasa pandangan tersebut cukuplah relevan.

Claude Lefort pada bukunya Democracy and Political Theory sebagaimana yang dikutip oleh Hardimanmengatakan bahwa locus kekuasaan dalam demokrasi ialah ruang hampa yang akan diisi oleh demos atau rakyat dengan preferensi-preferensi nilai, yaitu hal-hal yang dipandang sangat berharga, sehingga diprioritaskan dalam kehidupan politis.

Lebih lanjut, ruang interkoneksi yang dihasilkan lewat jejaring kompleks komunikasi para aktor masyarakat warga inilah yang disebut ruang publik yang di mana akan menjadi tempat asal keputusan kolektif dan legitimitas demokrasi.

Suatu hal yang menjadi permasalahan di Indonesia ialah preferensi tersebut tidaklah diambil secara demokratis, melainkan ditentukan oleh segelintir orang yang berkuasa atas banyak orang. Lebih lanjut, Budi Hardiman dalam buku Dalam Moncong Oligarki mengatakan bahwasanya permasalahan yang terjadi di Indonesia sendiri merupakan subjek yang mengambil preferensi itu, yaitu oligark.

Lebih lanjut, oligarki merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dengan ungkapan lain, segelintir orang inilah yang melakukan perjuangan politis untuk mengambil preferensi dalam demokrasi di Indonesia untuk menjaga dan menambah aset-aset mereka.

Masyarakat warga yang seharusnya menjadi “ruang interkoneksi” berbagai preferensi direduksi menjadi satu-satunya preferensi, yaitu pasar. Warga negara dipaksa menjadi homo economicus

Ketika pasar menjadi paradigma dalam mengelola negara. Maka, mulai terjadi kekaburan batas antara negara dan pasar. Terkhusus, antara perilaku kenegarawanan dan perilaku bisnis

Di Indonesia sendiri, hal ini dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwasanya, sebanyak 262 dari 575 anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Sehingga hampir setengahnya anggota DPR merupakan pebisnis.

Bila mengacu pada teori ekonomi regulasi Capture Theory dari Alfred Kahn yang menyatakan bahwasanya, swasta ataupun pengusaha tidak hanya dalam fungsinya untuk membuat regulasi yang sifatnya pro terhadap kepentingan mereka. Namun, juga turut serta memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.

Daniel Dhadikae (2018) juga menyebutkan bahwasanya state capture berkenaan dengan mengolah kebijakan negara menjadi suatu komoditas yang menguntungkan – yang di dalamnya terdapat dealing and negotiating antara penguasa dengan pengusaha dalam merancang suatu kebijakan yang dipandang sebagai komoditas.

Sejak awal reformasi elite politis yang ada melihat bahwa kebijakan neoliberal dapat menyembuhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Masalahnya dalam preferensi kapitalis dan neoliberal ialah orang datang ke pasar dengan sumber-sumber yang tidak setara (Hardiman, 2017).

Maka dari itu, konsekuensinya akan terciptanya gap yang cukup jauh antara para pemilik modal dan yang tidak. Hal inilah yang membuat semakin bercokolnya preferensi pasar menjadi paradigma politis.

Jika hal ini telah mewarnai dan turut serta dalam iklim demokrasi maka, konsekuensinya ialah bukan “kekuatan argumen yang lebih baik” yang diperhitungkan pada demokrasi Indonesia saat ini, melainkan jumlah uang yang lebih banyak. Maka, di balik retorika demokrasi, bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis.

Selain daripada itu, partai politik sebagai salah satu aktor politik. Menurut apa yang dikonsepkan oleh Miriam Budiardjo pada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008) merupakan sarana komunikasi politik yang kurang lebih akan mengumpulkan aspirasi masyarakat (interest aggregation)yang seterusnya diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses inilah yang dinamakan sebagai perumusan kepentingan (interest articulation).

Hal ini diperkuat oleh Andreas Ufen yang dikutip oleh Hardiman (2014:34) bahwasanya partai politik di Indonesia cenderung berkembang menjadi apa yang disebut “partai-partai kartel”, yaitu partai yang melekat pada negara dan teralienasi dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas fraksi di parlemen yang seakan-akan menutup telinga terhadap gelombang penolakan dari masyarakat yang menolak disahkannya UU Ciptaker.

Belum lagi, jika kita menilik pengesahan revisi UU KPK setahun lalu yang mana seluruh fraksi di parlemen secara penuh mendukung pengesahan revisi UU KPK yang menjadi awal “mati surinya” KPK.

 Hal ini dirasa cukup menodai sejarah demokrasi di Indonesia. pasalnya, aspirasi dan suara publik seakan-akan tidak dianggap dan hanya menjadi angina lalu bagi DPR dan pemerintah. Lalu, jika pemerintah mengklaim bahwasanya, UU Ciptaker ini memang untuk kepentingan orang banyak. Namun, mengapa pembahasannya tidak transparan dan terkesan grasa–grusu?

Tulisan milik Muhammad Naufal, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nonton film Startup yang menceritakan tentang dua sahabat bernama Kaleil dan Tom yang sedari kecil selalu bareng terus? Kalau belum, segeralah menonton karena kayaknya ide yang mereka tawarkan dalam film itu juga sedang beroperasi di Indonesia.

Apakah ide tersebut? Adalah ide membangun website yang berpotensi menjadi jembatan bagi penggunanya untuk bisa berbisnis dengan pemerintah. Si Kaleil yang terkenal ahli ngomong dan jualan bertugas mencari investor. Sementara, Tom punya job di tataran teknis atau operator kerja.

Nah, di Indonesia, praktik seperti itu diperagakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto yang menggandeng sejumlah perusahaan digital – seperti Gojek, Tokopedia, dan sebagainya – untuk memfasilitasi akses kredit usaha rakyat (KUR) kepada para mitra usaha. Itu artinya pemerintah secara langsung berperan dalam membantu UMKM yang pada menjadi mitra perusahaan-perusahaan digital itu juga lho, gengs.

Wah, ini mah namanya goal relationship antara pemerintah dengan pengusaha ya. Suatu terobosan yang nggak hanya inovatif, melainkan juga dahsyat.

Bayangin aja. Selama ini, orang banyak kan yang bilang bahwa pemerintah tuh kadang menjalin deal-deal-an dengan pengusaha via bawah meja kan, cuy. Dan, kali ini, Pak Airlangga membuktikan niat baik buat membantah hal tersebut.

Lagian nih, sob, menurut mimin tuh, nggak semua kerja bareng pengusaha yang dilakukan oleh pemerintah bercitra buruk lho. Sekarang, coba dipikir saja deh, Gojek ini kan perusahaan besar yang memiliki mitra UMKM banyak. Menurut kalian, pantas nggak sih apabila Menko Perekonomian yang punya misi membantu UMKM tuh menjalin kerja sama dengan Gojek biar bisa menjadi suksesi niat baik pemerintah?

Kalau mimin sih, jelas pantas. Bahkan, inilah yang dinamakan inovasi berkesesuaian dengan zaman, pun efisien.

Ya, kali nganggurin mitra yang jelas-jelas bisa meringankan kerja pemerintah. Ingat perkataan guru sekolah saat menasihati peserta didik yang mau menghadapi ujian, “Jangan cari yang susah jika yang mudah sudah tersedia dan bisa dikerjakan terlebih dahulu.” Begitu lho, gengs, cara mainnya. Hehe.

Namun, harus diingat juga, gengs, dalam film Startup itu nggak semuanya berjalan lancar. Konflik antara pengusaha dan pemerintah sangat menjadi ancaman lho ya.

Makanya, Pak Airlangga juga tetap harus menunjukkan jiwa kepemimpinannya dengan tidak cepat puas dengan inovasi ini. Dunia perekonomian sangat cepat naiknya pun cepat juga turunnya.

Nah, kalau ini nggak dimonitor dengan baik, bisa-bisa ada anomali toh. Mimin jadi ingat dengan film Boiler Room yang menceritakan sosok anak muda bernama Seth.

Seth terkenal sangat cerdas dalam bidang ekonomi sehingga perusahaan yang ia jalankan setelah keluar dari kampus cepat maju. Namun, karena ia lupa dengan posisinya sebagai pemimpin yang harus amanah dan nggak boleh berpuas diri, ia malah jatuh ke dalam kubangan masalah.

Semoga Pak Airlangga bisa konsisten menjaga dan mengembangkan inovasi demi inovasi ya, cuy. Juga semoga nggak lupa bahwa ia tetap pemerintah, bukan pengusaha. Jadi tanggung jawabnya lebih besar buat orang banyak – nggak cuma Gojek dan yang lainnya saja saja. Hehe. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, sebelum lebih jauh bercerita, di sini ada yang penggemar sepak bola? Kalau ada, tahu klub Chelsea kan? Nah, mimin mau cerita bentar nih.

Jadi, saat pertandingan Chelsea melawan West Ham di Stamford Bridge pada 11 Desember 2016, ada kejadian di mana pemain memberi instruksi ke pelatih. Tentu, ini nggak wajar dong karena umumnya kan pelatih yang seharusnya memberi instruksi pemain.

Adalah si bengal Diego Costa yang bikin hari itu dicatat sebagai ‘hari saat pemain berhasil membuat pelatih sadar akan kesalahannya’. Dalam dunia sepak bola, kelakuan Costa terhadap pelatih Chelsea saat itu, Antonio Conte, biasa aja.

Sudah banyak cerita dari banyak tim. Ada banyak kasus dan fenomena serupa dalam dunia sepakbola, seperti konflik Fergie vis-a-vis Keane, kasus Anelka, dan sebagainya.

Namun, yang bikin cerita Costa lebih istimewa, kejadian itu dilakukan di saat bola masih berjalan di sekitar menit ke-70. Chelsea yang kebingungan mendobrak pertahanan West Ham butuh daya gedor saat itu.

Makanya, Costa langsung ke pinggir lapangan terus teriak ke Conte, “masukkan Fabregas.” Jelang beberapa waktu, Fabregas pun dimasukkan dan langsung terciptalah gol.

Padahal kalau dilihat skuatnya, Fabregas kurang garang sih dibanding nama-nama bangku cadangan. Tapi, ya mau gimana lagi? Lha wong nyatanya keinginan Costa lebih jitu daripada planning Conte kok.

Nah, kisah itu memberi gambaran kepada kita bahwa terkadang keputusan pimpinan itu kurang jitu. Sementara itu, ternyata suara dari orang luar, baik pimpinan tapi beda wilayah atau memang bawahan, itu terkadang sakti lho. Seperti itulah moral value yang bisa mimin sampaikan.

Sekarang, coba mimin pakai analogi tersebut pada kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakannya soal pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid kedua (atau total).

Keinginan Pak Anies untuk kembali memberlakukan PSBB tersebut ternyata mendapat banyak tekanan bahkan protes dari beberapa jajaran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rata-rata dari mereka mengawatirkan bahwa kebijakan ini bakal memengaruhi lini-lini ekonomis.

Misalkan nih, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menaruh ketakutan pada sektor indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pasti bakal kacau kalau tiba-tiba agenda ekonomi yang sudah mendadak terhenti oleh PSBB ini.

Selain Menko Perekonomian, kekecewaan juga terlihat dari Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto yang sangat sedih saat membayangkan bahwa jalur distribusi bakalan ruwet andai PSBB jadi diterapkan.

Hadeh, kalau mimin pikir-pikir memang ada benarnya juga yang disampaikan oleh menteri kabinet. Memang wajar sih bila para menteri di bidang ekonomi itu langsung was-was karena Indonesia memang di ambang jurang resesi.

Namun, ngomong-ngomong, kalau diteliti secara mendalam, justru Pak Anies ada benarnya juga. Situasi kesehatan masyarakat disebut-sebut semakin parah lho.

Kalian bayangin aja. Apa guna punya banyak uang kalau kalian hanya bisa tiduran menahan sakit sekujur badan? Nggak ada nikmat-nikmatnya cuy. Itulah mengapa Pak Jokowi juga bilang kalau perlu juga memperhatikan aspek kesehatan.

Bahkan, kalau kalian tahu, Pak Airlangga sebenarnya juga pernah bilang kok bahwa penanganan Covid-19 harus satu suara. Yang jelas, Covid-19 ini adalah lawan kita semua bersama – baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun perekonomian. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.