Menko Maritim – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Fri, 12 Jun 2020 10:46:53 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Menko Maritim – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Luhut dan Djamester: Kekuasaan Taklukkan Cendikiawan? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/luhut-dan-djamester-kekuasaan-taklukkan-cendikiawan/ Fri, 12 Jun 2020 13:07:31 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79666 Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Djamester Simarmata menunaikan kontribusi moralnya saat terlibat diskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait keuangan dan perekonomian negara. Namun di sisi lain, output dari diskusi ini dinilai cenderung normatif dan tersimpulkan bahwa sekali lagi kekuasaan dapat meredam kritik. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Pertarungan intelektual antara mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan boleh saja tertunda.  Di hari yang diagendakan, nyatanya Luhut “berdiskusi” dengan penerima tantangan pengkritiknya yaitu akademisi sekaligus dosen senior dari Fakultas Ekonomi dan Bisnins (FEB) Universitas Indonesia (UI), Dr. Djamester Simarmata.

Luhut sendiri menyatakan bahwa dalam pertemuan itu ia berdebat keras dengan Djamester. Hal ini sedikit menimbulkan pertanyaan dikarenakan pertemuan antara dua tokoh senior itu bersifat tertutup. Selain itu, tak ada ihwal konkret mengenai hasil dari diskusi atau debat tersebut yang mengemuka selain sanjungan sang Menko Marves kepada Djamester.

Apalagi, tangkapan kamera dari “adegan” diskusi yang tak memenuhi protokol kesehatan saat pandemi itu juga kemudian menjadi konten instagram Luhut yang dinilai memberikan penafsiran minor terhadap konteks dan tujuan konkret yang diharapkan. Cerita ini mungkin agaknya akan lain ketika yang hadir kemarin ialah Rizal Ramli dan debat berlangsung terbuka.

Selain dari sisi Luhut Pandjaitan, Djamester juga tampaknya pantas mendapatkan sorotan tersendiri. Djamester enggan menguraikan detail pokok diskusi yang  berkaitan dengan kebijakan utang pemerintah tersebut. Ia hanya memberi bocoran bahwa simpulan diskusi adalah kedua belah pihak sepakat untuk memajukan Indonesia.

Tak ayal, gegap gempita antusias dan ekspektasi publik di awal mengenai tantangan debat Luhut dan kemudian diterima oleh seorang akademisi ulung yang diharapkan akan berbuah gagasan perubahan seketika menjadi sirna.

Tak salah memang jika sikap kedua belah pihak setelah berlangungnya diskusi seolah justru sangat mengedepankan keintiman. Namun sifat tertutup hasil diskusi yang serupa dengan sifat diskusi itu sendiri agaknya menjadi kontraproduktif dengan harapan publik serta pokok persoalan yang tengah dihadapi.

Dengan tendensi tersebut, lantas apakah justru terdapat lobi kepentingan tertentu di balik pertemuan Djamester dan Luhut tersebut?

Realita Klasik?

Ketika merefleksikan sejarah, hubungan antara kekuasaan dengan ranah saintifik dalam hal ini akademisi dan cendekiawan tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya “simbiosis mutualisme”, tak sedikit dari cendikiawan yang pada akhirnya melebur di barisan pemerintah atau penguasa.

Secara mendasar, hubungan dari dua domain berbeda tersebut dijelaskan oleh Thomas Mahnken dalam Bridging the Gap Between the Worlds of Ideas and Action sebagai hal yang terjembatani oleh suatu tujuan dan kepentingan. Implementasi pekerjaan teoritis akademisi atau cendikiawan yang relevan dengan kebijakan dapat membuatnya menjadi lebih bermanfaat, sementara pemerintah dapat memperluas inisiatif untuk pengembangan aspek penunjang bagi akademisi.

Namun demikian Marco Nase dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Academics and Politics, menyatakan bahwa ketika hubungan antara kekuasaan dan akademisi atau cendikiawan terwujud, kepentingan aktor politik dalam kekuasaan dan kepentingan akademisi acapkali menyimpang, dengan kepentingan pihak politik menjadi dominan.

Sintesa dari apa yang disampaikan Mahnken dan Nase bahkan secara relevan telah terjadi ketika filsuf besar Jerman Martin Heidegger secara ironis memiliki kecenderungan proksimitas dengan Nazi. Sebuah hal yang bertolak belakang dengan ide-ide dan karya filsafatnya.

Setelah diusut kemudian terkuak dan bermuara pada kepentingan Heidegger sendiri yang “takluk” demi sebuah posisi prestisius dalam dunia akademik yang diperoleh dengan memanfaatkan proksimitas dengan pihak fasis.

Hal tersebut juga dinilai relevan dan tak berlebihan sebagai indikasi dari konklusi debat atau diskusi rasa “konsolidasi” antara Luhut dan Djamester kemarin. Kuatnya indikasi tentu memiliki alasan kuat ketika nuansa konstruktif dan akan sengitnya pertemuan dua tokoh tersebut di awal, berakhir anti klimaks.

Selain konteks utama serta hasil diskusi yang dirahasiakan oleh kedua belah pihak, sikap personal dua sosok senior ini dinilai mencerminkan hasil dari sebuah kompromi khusus untuk tujuan tertentu pula.

Apalagi ketika tema besar yang dibawa Luhut ialah menantang para pengkritik, membuat latar belakang Djamester sebagai akademisi mumpuni sedikit banyak dipertaruhkan di hadapan penilaian publik.

Tentu pertanyaan mengenai apakah Luhut berhasil meredam kritik dan gejolak sosial yang terjadi akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif, dengan merangkul akademisi sekaliber Djamester hanya dapat diketahui segelintir pihak.

Namun dengan realita, kecenderungan, dan refleksi historis dari Heidegger sebelumnya, agaknya cukup sebagai pijakan logis dan empiris tentang arah dan kepentingan diskusi pertemuan Luhut dan Djamester tersebut.

Lalu, siapakah pihak yang paling dikecewakan dan dirugikan dari ekspektasi hasil diskursus antara tokoh akademis dan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, tersebut?

Rakyat Kecewa, Bung!

Publik tentu kecewa dengan hasil pertemuan Luhut dan Djamester ketika mereka sepertinya sangat menanti sebuah gelanggang baru dalam politik dan pemerintahan tanah air ketika sang Jenderal membuka tantangan debat terbuka terkait salah satu kebijakan pemerintah.

Hal ini dinilai terkait erat dengan tren komunikasi politik antara penguasa dengan publik serta para kritikus yang hanya sebatas konfrontasi daring tanpa output konkret dan kian membosankan.

Ralph Clare dalam The Politics of Boredom and The Boredom of Politics mengatakan, repetisi dari informasi, komunikasi politik, plus konteks permasalahan rakyat yang tak terselesaikan selalu bermuara pada kejenuhan publik.

Kutipan dari tulisan Clare tersebut tepat ketika ekspektasi publik terhadap tantangan Luhut yang digadang-gadang menjadi debat seru yang konstruktif, juga menjadi alternatif serta platform baru dari komunikasi politik yang selama ini semakin menjenuhkan dengan berulangnya interaksi lempar sindiran via wartawan atau sebatas menguap di beranda linimasa.

Hal itu seakan juga menambah kejenuhan yang ditimbulkan dari masih terbatasnya aktivitas sebagian masyarakat di tengah pandemi saat ini. Kombinasi repetisi itu seolah tak berguna sama sekali secara nyata ketika tidak ada artikulasi konstruktif dari pihak-pihak yang seharusnya bisa menyerap aspirasi terbaik bagi kemaslahatan bersama.

Matthew Yglesias dalam People are Angry, but About Politics, not the Economy menyatakan bahwa kejenuhan publik atas komunikasi politik dapat bertransformasi menjadi rasa frustasi ketika tak ada satupun dari konteks persoalan yang dikemukakan bermuara pada upaya penyelesaian yang nyata.

Apa yang disampaikan oleh Clare dan Yglesias sebelumnya dinilai cukup tepat untuk menjadi basis interpretasi bahwa kejenuhan dan kefrustasian publik Indonesia atas komunikasi politik yang ada, di sisi lain dapat bermuara pada sebuah terjemahan tersendiri.

Terjemahan itu ialah terkait harapan terpendam rakyat yang di masa pandemi Covid-19 ini sudah sangat lelah dengan intrik tak berkesudahan antara pemangku kebijakan dengan para kritikus yang bahkan adalah rakyat itu sendiri.

Sebuah harapan tentu mengemuka, yakni solusi konkret bagi setiap permasalahan yang terkait erat dengan hajat hidup dan kesejahteraan rakyat yang semakin terhimpit berdesakan dengan berbagai kepentingan politik saat ini.

Tentu, apapun bentuk komunikasi politik yang telah dan akan menjadi arena bagi para pihak yang  berwenang, nantinya akan dapat segera diterjemahkan kepada berbagai kebijakan konkret dan dirasakan kemanfaatannya oleh setiap rakyat tanpa terkecuali di seluruh pelosok negeri. Tentu itulah harapan kita bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Ada Apa Luhut dan TKA Tiongkok? https://www.pinterpolitik.com/celoteh/ada-apa-luhut-dan-tka-tiongkok/ Mon, 04 May 2020 15:10:09 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=77982 “Jadi hati-hati membuat pernyataan, ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri”. – Umarsyah, Ketua PBNU bidang Ekonomi

PinterPolitik.com

Entah mengapa, citra Menko Kemaritiman dan Investasi alias Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan belakangan sedang jadi pertaruhan besar. Bukan gimana-gimana ya, doi emang jadi sorotan utama di berbagai isu, apalagi di sekitaran kasus Covid-19.

Btw, keren juga namanya Menko Marves, mirip-mirip Menko Marvel gitu ya yang kayak nama jagoan terkuat si Kapten Marvel. Hehehe. Menko Marves juga jagoan sih. Upps.

Doi misalnya jadi salah satu yang cukup keras menolak Jakarta di-lockdown. Doi juga yang awalnya membatalkan larangan bus AKAP masuk dan keluar Jakarta – hal yang semula sempat diwacanakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pernyataannya terkait jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia yang menurutnya “lebih kecil” dari Amerika Serikat juga disorot banyak pihak. Ibaratnya gula, Pak Luhut ini sumber bagi semut-semut pemberitaan. Eaa, semut juga nih ye yang bikin tulisan ini. Uppps.

Nah, yang terbaru, kementeriannya Pak Luhut lagi dikritik soal adanya wacana kedatangan 500-an Tenaga Kerja Asing alias TKA dari Tiongkok dalam beberapa waktu mendatang.

Rencana kedatangan para TKA ini kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurahman Saleh mengaku jika pemerintah pusat nekat mendatangkan ratusan TKA itu, mereka akan menggelar demo penolakan. Beh, ngeri kali ini ancamannya.

Bukannya gimana-gimana ya, di tengah kasus Covid-19 dan adanya fakta bahwa virus ini awal mulanya muncul di Tiongkok emang bikin banyak orang jadi was-was. Makanya ketika ada pendatang baru dari Tiongkok, udah pasti akan ada kepanikan yang muncul di masyarakat.

Lha orang yang mudik – eh pulang kampung ding, upps – dari Jakarta ke daerah aja masih harus dikarantina 14 hari kok. Ini malah datangnya langsung dari Tiongkok pula.

Buat yang belum tahu, emang ada beberapa industri dan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara yang karena ikatan investasi dan lain sebagainya, mengharuskan mereka mempekerjakan TKA dari Tiongkok.

Alasan Kemenko Marves sih kedatangan para TKA tersebut tidak bisa dibatalkan karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan oleh pekerja Indonesia. Duh, alasannya kok melukai banget ya. Serasa orang Indonesia SDM-nya nggak ada yang mampu. Hiks.

Makanya nggak heran kalau kebijakan ini dikritik oleh banyak pihak, termasuk juga oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jadi ke mana-mana kan masalahnya.

Intinya, Pak Luhut emang perlu nyari alasan yang lebih tepat lah kalau mau bilang mengapa kedatangan para TKA ini nggak bisa dibatalkan. Soalnya kalau dilihat dari data pekerja, emang lebih banyak pekerja lokal sih di perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara itu.

Jadi kalau salah terus bahasanya, bakal nggak jadi-jadi Menko Marvelous nih, Pak. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Menko Kuat, Jokowi Juga Kuat? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/menko-kuat-jokowi-juga-kuat/ Wed, 21 Aug 2019 01:00:50 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=63468 Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah mempertimbangkan peraturan baru yang dapat memberikan kewenangan lebih bagi menteri-menteri koordinator (menko). Melalui kewenangan tersebut, menko diprediksi akan mampu membatalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh menteri-menteri yang dikoordinasikan.

PinterPolitik.com

“Now, I got a power circle. Now, I’m on a power trip” – Stalley, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) mungkin memikul berbagai tanggung jawab yang berat. Dengan pikulan tanggung jawab tersebut, menteri-menteri di kabinetnya malah menunjukkan sikap-sikap yang tidak seragam – menimbulkan perseteruan tertentu.

Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, menjadi sorotan publik selama beberapa bulan terakhir.

Sikap-sikap yang tidak kompak inilah yang mungkin membuat Jokowi mempertimbangkan manuver dan regulasi baru untuk mengatasinya.

Seolah berkaitan dengan hal tersebut, John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menyebutkan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk memperluas pengaruh menko-menkonya atas keputusan-keputusan yang diambil oleh menteri-menteri yang dibawahinya.

Mungkin, dengan wacana tersebut, Jokowi dapat mendisiplinkan perbedaan-perbedaan sikap menteri-menterinya tersebut melalui menko-menkonya. Ibarat pendidikan di sekolah, guru memiliki kewenangan dari orang tua untuk mendidik anaknya.

Dengan begitu, perbedaan sikap dalam birokrasi pemerintahan dapat dipangkas dan implementasinya menjadi lebih terarah. Pertanyaannya, apa dampak dari wacana tersebut? Lalu, apa alasan di balik adanya wacana tersebut?

Pendelegasian atau Pemusatan?

Pemberian kewenangan lebih kepada menko-menko merupakan hal yang lumrah. Dengan wacana tersebut, presiden dapat mendelegasikan tugas-tugas yang menjadi bebannya agar dapat terlaksana secara lebih efisien.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri-menteri yang dipilih berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan kedudukan tersebut, Jokowi sebenarnya memiliki kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menterinya.

Namun, dengan proporsi tugas yang besar, sudah sewajarnya apabila presiden mendelegasikan kewenangannya kepada menteri-menterinya. Eli E. Nobleman dalam tulisannya yang berjudul The Delegation of Presidential Functions menjelaskan bahwa – membahas mengenai fungsi presiden di Amerika Serikat (AS) – presiden memiliki tugas yang berat dalam menjalankan fungsi eksekutif.

Oleh sebab itu, presiden perlu mendelegasikan kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Di AS, Nobleman menjelaskan bahwa presiden perlu mendelegasikan fungsinya kepada menteri-menterinya karena presiden sebagai individu tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut sendiri.

Menilik kembali pada wacana pemberian kewenangan terhadap menko tersebut, jika berkaca pada pendelegasian fungsi di AS, boleh saja menjadi lumrah apabila Jokowi perlu mendelegasikan fungsi eksekutif tersebut.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pembagian kewenangan tersebut bergantung kembali pada keinginan Jokowi untuk membagikan kekuatannya. Padahal, sang presiden disinyalir ingin mempertahankan kekuatan kepresidenan yang dimilikinya.

Boleh jadi, pendelegasian tersebut malah memperkuat kekuatan yang dimiliki sang presiden. Pasalnya, wacana pemberian otoritas kepada menko tersebut diprediksi dapat meningkatkan kontrol pada menteri-menteri yang dibawahinya.

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Share on X

Mungkin, kita bisa kembali berkaca pada AS – di mana beberapa presiden melakukan manuver-manuver tertentu untuk menguatkan pengaruhnya di lembaga-lembaga eksekutif. James A. Gazell dari San Diego State University dalam tulisannya yang berjudul Trends in Centralized Control of the Executive Branch menyebut manuver-manuver tersebut sebagai upaya pemusatan (centralization).

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Gazell mencontohkan beberapa upaya pemusatan yang dilakukan oleh beberapa presiden AS – seperti Richard Nixon.

Manuver pemusatan oleh Nixon dilakukan dengan menggunakan mekanisme struktural. Untuk meningkatkan pengaruh kepresidenannya, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk kembali Office of Management and Budget (OMB). Lembaga tersebut membantu Nixon dalam mendorong kepatuhan dan kesesuaian lembaga-lembaga eksekutif lainnya dengan arah kebijakan presiden.

Lalu, bagaimana Jokowi tersebut? Apakah Jokowi tengah berusaha melakukan upaya pemusatan serupa?

Wacana pemberian kewenangan lebih pada menko tersebut bisa jadi juga ditujukan untuk meningkatkan kesesuaian dari berbagai keputusan yang diambil kementerian dengan arah kebijakan Jokowi bila berkaca pada kasus OMB dan Nixon. Dengan pengaruh menko yang lebih besar, menteri-menteri lain diharapkan dapat menerapkan keputusan yang lebih sesuai dengan orientasi kebijakan sang presiden.

Pertanyaan lain pun kemudian timbul. Selain untuk mengatasi persoalan birokrasi, mengapa Jokowi perlu melakukan pemusatan serupa?

Menghalau Pengaruh?

Upaya pemusatan kekuatan tersebut bisa jadi berkaitan dengan pengaruh partai-partai politik yang dapat menghantui kabinet Jokowi 2.0. Meski begitu, sang presiden perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna menghalau pengaruh tersebut.

Adanya pembagian kekuasaan eksekutif di antara individu-individu yang berasal dari partai politik dinilai dapat meningkatkan pengaruh partai-partai tersebut tehadap pemerintahan Jokowi 2.0. Apalagi, dengan adanya politik “kumpul kebo” (kumbo) yang dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, pengaruh partai berlambang banteng tersebut terhadap Jokowi disebut-sebut akan menjadi semakin besar.

Alejandro Ecker dari University of Vienna dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Distribution of Individual Cabinet Positions in Coalition Governments menjelaskan bahwa sistem multi-partai membuat pemerintah eksekutif menjadi rentan terhadap pengaruh partai-partai politik. Pengaruh tersebut ditranslasikan dalam bentuk patronase dan pengaruh pada kebijakan pemerintah.

Apa yang dikatakan oleh Ecker dan tim penulisnya bisa jadi benar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam wawancaranya dengan Indonesia at Melbourne pengaruh partai politik dalam birokrasi di pemerintahan sangat luas. Bahkan, Mahfud menilai hampir semua menteri dan lembaga dipengaruhi oleh partai politik.

Lantas, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi?

Untuk menghalau besarnya pengaruh partai politik tersebut, Jokowi bisa jadi perlu menyalurkan kewenangan lebih terhadap menko-menkonya apabila ingin mempertahankan kekuatan kepresidenannya. Meski begitu, sang presiden perlu mungkin perlu mempertimbangkan upaya tertentu.

Pasalnya, wacana tersebut malah dapat menjadi ancaman bagi kekuatan Jokowi apabila posisi-posisi menko tersebut kembali dipegang oleh partai politik. Mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut perlu mempertimbangkan cara-cara tertentu.

Presiden AS Harry Truman dinilai juga pernah menghadapi persoalan serupa. Upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk badan khusus yang bertugas untuk memilah calon-calon profesional potensial untuk mengisi posisi-posisi di Executive Office of the President (EOP) – kelompok yang terdiri atas badan-badan eksekutif federal AS. Dalam tulisannya, Gazell menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan agar Truman dapat melepaskan diri dari sistem patronase tradisional.

Mungkin, apa yang dilakukan Jokowi kini merupakan upaya untuk memusatkan kekuatan kepresidenannya. Seperti yang dilakukan oleh Truman, Jokowi tampaknya ingin memberi jatah menteri lebih banyak pada kalangan profesional sebesar 55 persen.

Selain itu, Jokowi mungkin juga perlu menempatkan sosok-sosok yang dapat dipercayainya. Melalui sosok-sosok tersebut, sang presiden bisa jadi memiliki kemampuan lebih untuk mempertahankan kekuasaan kepresidenannya.

Presiden AS Dwight D. Eisenhower misalnya, mengandalkan figur-figur yang dekat dan memiliki visi yang sama dengan dirinya. Salah satu upaya pemusatan pengaruh kepresidenan Eisenhower tersebut dilakukan melalui pengangkatan staf personalnya di National Security Council (NSC) – lembaga eksekutif AS yang membidangi pertahanan dan keamanan.

Meski begitu, gambaran manuver politik tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Pengisian posisi-posisi tersebut kembali lagi pada pilihan Jokowi sendiri. Selain itu, kepastian akan adanya wacana tersebut di masa mendatang juga berada di tangan sang presiden.

Namun, bila kemungkinan-kemungkinan tersebut benar, mungkin lirik rapper Stalley di awal tulisan bisa menggambarkan perasaan Jokowi saat ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, sang presiden kini tengah berusaha meningkatkan kontrolnya atas pihak-pihak lain. Kita tunggu saja keputusan sang presiden selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Sekali Muncul, Luhut Bilang Libas! https://www.pinterpolitik.com/terkini/sekali-muncul-luhut-bilang-libas/ Mon, 27 May 2019 09:00:50 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=59016 “Butuh keberanian mencabut kumis harimau”. – Joko Widodo (2013)

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu pasti ada yang kangen dengan Luhut Binsar Pandjaitan kan? Setelah sempat muncul dengan aksi-aksi jelang Pilpres 2019, Luhut memang mendadak tidak banyak disorot media.Bukan hanya kangen dengan pernyataan-pernyataannya, tetapi juga dengan kumisnya itu lho. Upss. Tapi jangan salah loh, style yang demikianlah yang bikin Luhut disegani oleh kawan dan lawannya.

Style Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) tersebut ternyata memang tidak banyak berubah sejak dia masih aktif menjadi prajurit TNI. Nah, bagi lawan yang pernah berhadapan dengan dia ketika masih di TNI, pasti kocar-kacir duluan hanya dengan melihat kumisnya itu. Apalagi kalau Luhut sudah mengeluarkan semua jurusnya.

Ada yang berani coba?

Luhut setelah gagal melobi oposisi lalu hilang. Sekali tampil di depan umum bilang libas!
Share on X

Disarankan sih tidak. Luhut pernah jadi Komandan pertama Detasemen 81, yaitu salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia. Coba deh salim dulu sama beliau, dijamin tangan terasa jadi tulang lunak.

Sayangnya, kharisma itu tidak berlaku ketika Luhut coba melobi kubu oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia gagal lalu menghilang dari radar selama beberapa waktu.

Nah, kangen itu sudah bisa terobati dengan kemunculan dia ketika ramai aksi 22 Mei lalu. Tapi, dia kan Menko Maritim, tapi kok ikut-ikut soal pengamanan kerusuhan ya? Jangan berburuk sangka dulu, dia mungkin memberi bebagai wejangan sesuai dengan pengalaman dia waktu masih aktif dulu untuk meredam kerusuhan.

Akhir-akhir ini Luhut emang terpancing untuk berkomentar mengenai aksi 22 Mei lalu. Dia mengaku kesal dengan perusuh yang berusaha menyerang polisi dengan lemparan batu dan bom molotov. Padahal para polisi sudah cukup menahan diri untuk tidak terprovokasi. Selain itu, dia juga mendapat informasi bila yang rusuh tersebut massa bayaran.

“Untung saya sudah enggak jadi tentara, kalau masih jadi tentara saya libas juga itu,” begitu kata Luhut.

Eits, tahan dulu Pak. Masa setelah hilang karena gagal lobi, terus muncul-muncul mau main libas saja? Itu kan komentar yang memperkeruh upaya rekonsiliasi yang sedang dibangun loh.

Lagi pula, tidak perlu pakai kekerasan loh pak. Pak Luhut tinggal datang ke sana, bertolak pinggang, dan massa pasti berkeringat dingin melihat kumis bapak. Upppss. (R47)

]]>