PinterPolitik.com

“Crashed the McLaren, bought me a Tesla” – Tyler, the Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi para penggemar film kartun, franchise film produksi Pixar yang bernama Cars pasti bukanlah hal yang asing lagi. Pasalnya, franchise film ini sempat menjadi favorit bagi banyak anak-anak – terutama bagi mereka yang menyukai mobil dan dunia balap.

Film mengisahkan Lightning McQueen yang hidup di dunia dengan kendaraan-kendaraan – seperti mobil, truk, pesawat, dan sebagainya – yang hidup dan dapat berbicara. Bila dunia tersebut diisi oleh mobil-mobil, tentu olahraga yang menjadi kegemaran masyarakat umum adalah balap mobil.

McQueen sendiri adalah pembalap top yang berkompetisi di Piala Piston. Namun, layaknya manusia, pembalap yang identik dengan warna merah dan senyumnya itu juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan.

Dalam perjuangannya, McQueen bertemu dengan berbagai kendaraan lainnya. Uniknya, kendaraan-kendaraan yang ada dalam film ini disebut-sebut mendapatkan inspirasi dari mobil dan kendaraan yang ada di dunia nyata.

Salah satu model atau jenis mobil yang disebut-sebut pernah muncul di Cars 3 (2017) adalah Tesla Model S. Bahkan, kemunculan mobil ini menjadi bahan diskusi di media sosial dan internet.

Meski tidak benar-benar diakui, banyak pengguna internet menganggap bahwa mobil itu terinspirasi dari salah satu jenis mobil sedan listrik Tesla. Gambaran ini terlihat dari bagaimana bentuk body dan lampu mobil dianggap identik.

Mungkin, pembuat dan animator film tersebut terinspirasi dengan Tesla. Bagaimana tidak? Perusahaan mobil asal Amerika Serikat (AS) tersebut memang menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam menjual mobil bertenaga listrik di pasaran.

Inspirasi dan ketertarikan terhadap Tesla ini sepertinya tidak hanya ditunjukkan dalam film Cars 3 (2017). Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kabar bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia.

Kabarnya, perusahaan asal AS itu akan berinvestasi dalam membuat pabrik yang memproduksi baterai litium yang biasa digunakan dalam mobil listriknya. Minat yang ditunjukkan oleh Tesla ini juga sejalan dengan upaya Luhut akhir-akhir ini yang mendorong penguatan industri mobil listrik di Indonesia.

Bila klaim Luhut tersebut benar, tentu terdapat pertanyaan yang akan muncul kemudian. Apa keuntungan Indonesia bila investasi Tesla tersebut terwujud? Lantas, mengapa Luhut tampak ingin menggandeng perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut?

Mimpi Luhut?

Boleh jadi, alasan Luhut untuk menggandeng Tesla ini berlandaskan pada motivasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pasalnya, Menko Marves tersebut pernah menyebutkan bahwa beliau ingin meningkatkan sejumlah industri di Indonesia – termasuk industri baterai litium dan mobil listrik.

Keinginan ini pernah diungkapkan oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, disebutkan sejumlah upaya Luhut untuk mewujudkan mimpinya akan Indonesia yang lebih maju.

Beberapa di antaranya adalah untuk menarik investasi guna memproses nikel mentah (smelter). Selain infrastruktur tersebut, Luhut juga berusaha mendapatkan investasi yang memproduksi baterai litium – yakni LG Chemical.

Kehadiran industri smelter dan baterai litium ini juga sejalan dengan mimpi Luhut yang disebut-sebut menginginkan terbangunnya industri kendaraan listrik di Indonesia. Menko Marves itu berusaha diwujudkan melalui investasi senilai USD 1,5 miliar (sekitar Rp 22,26 triliun) dari perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Hyundai.

Bukan tidak mungkin, kehadiran Tesla menjadi salah satu kunci Luhut untuk mewujudkan mimpi mobil listrik tersebut. Pasalnya, perusahaan asal AS tersebut juga menggunakan teknologi baterai litium (Li-On) yang menggunakan nikel salah satu komponennya.

Bahkan, pemimpin eksekutif (CEO) Musk kabarnya ingin meningkatkan produksi mobil listrik dari perusahaan yang dipimpinnya. Maka dari itu, Tesla membutuhkan suplai nikel yang lebih banyak.

Selain Indonesia, Tesla juga dilaporkan tengah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Kanada. Musk juga dikabarkan mengumumkan penawaran kontrak bagi siapa saja yang mampu menyediakan suplai nikel berkelanjutan.

Bisa jadi, kebutuhan Tesla akan nikel ini dapat menjadi kesempatan bagi Luhut dan pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia – khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Indonesia sendiri merupakan pengekspor nikel terbesar di dunia – disusul oleh Filipina, Kaledonia Baru, Finlandia, dan Australia. Persentase perdagangan nikel dari Indonesia di dunia pada tahun 2018 juga mencapai hingga 23,7 persen.

Bisa jadi, sumber mineral satu ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Korelasi sumber alam dan pertumbuhan ekonomi ini pernah dijelaskan oleh Musa Jega Ibrahim dari Islamic Development Bank dalam tulisannya yang berjudul Emerging Issues in Economics and Development.

Dalam buku tersebut, Ibrahim menyebutkan bahwa sumber alam (natural resources) – seperti nikel – dapat menjadi input bagi proses produksi yang memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mentransformasi sumber alam menjadi barang dan jasa, sumbangsih ekonomi pada masyarakat dapat tercipta.

Boleh jadi, inilah alasan mengapa Luhut ingin menggandeng Tesla untuk memproses nikel menjadi baterai litium yang dibutuhkan mobil listrik. Di sisi lain, mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan sebuah negara terhadap energi fosil yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Meski masuknya Tesla ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia, pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa Luhut ingin mendorong industri mobil listrik? Apakah ada alasan ekonomi politik di baliknya?

Upaya Balancing?

Mungkin, keinginan Luhut untuk mendorong industri baterai litium dan mobil listrik di Indonesia dengan menggandeng Tesla ini berhubungan dengan tujuan politik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pemerintah sendiri tampak ingin melepaskan diri dari belenggu pengaruh politik negara tertentu.

Salah satu negara tersebut bisa saja adalah Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana sejumlah elemen industri otomotif asal negara tersebut menunjukkan ketidaksetujuan mereka pada gagasan yang tengah didorong Luhut.

Ketidaksepakatan Jepang ini sempat diungkapkan oleh sang Menko Marves beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa Jepang menuduh dirinya sebagai figur di pemerintahan yang pro terhadap bisnis Tiongkok.

Tudingan Jepang tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, sejumlah kompleks smelter yang ada di Morowali dan Konawe merupakan hasil investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bernilai USD 11 miliar (atau sekitar Rp 163,32 triliun).

Namun, terlepas dari klaim Jepang tersebut, pemerintah Indonesia dalam sejarahnya sebenarnya memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang yang sangat luas di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi, misalnya, menurut René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China, berupaya untuk mengimbangi kekuatan Jepang – baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, upaya pengimbangan ini dilakukan dengan mengundang Tiongkok sebagai sumber finansial dan investasi bagi Indonesia.

Di sisi lain, Pattiradjawane juga menyebutkan kekuatan pengimbang lain yang datang dari AS. Maka dari itu, secara tidak langsung, Jokowi berusaha mengimbangkan interdepensi pengaruh di antara tiga negara besar dalam ekonomi, politik, dan perdagangan.

Upaya pengimbangan terhadap Jepang di dunia industri otomotif ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto juga melakukan upaya serupa dengan melangsungkan proyek mobil nasional melalui Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra – atau Tommy Soeharto.

Proyek ini menggandeng salah satu perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Kia. Meski begitu, proyek ini tidak mampu bertahan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan dari sejumlah negara.

Christopher D. Hale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Project Revisited menjelaskan bahwa kerja sama TPN-Kia ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Kia sepakat untuk menjalankan kerja sama yang disertai dengan upaya transfer teknologi.

Kesediaan Kia untuk melakukan transfer pengetahuan ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis otomotif asal Jepang. Berbeda dengan Korea Selatan, sebagian besar pemain bisnis otomitif Jepang tidak bersedia untuk menyalurkan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Selain itu, penolakan juga datang dari sejumlah negara dan menganggap pemerintahan Soeharto menjalankan proteksionisme. Jepang, AS, dan Uni Eropa mengajukan tuntutan atas keputusan Indonesia kepada World Trade Organization (WTO).

Berkaca dari penjelasan di atas, bukan tidak mungkin Luhut ingin Tesla membantu upaya pemerintah untuk mengimbangi pengaruh Jepang – khususnya di industri otomotif. Mungkin, dengan kehadiran Tesla, industri mobil listrik juga dapat meningkat di Indonesia dan mengalihkan dominasi pasar otomotif dari tangan Jepang.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar terjadi. Pasalnya, Tesla sendiri belum memberikan kepastian akan investasi tersebut. Selain itu, Musk juga menekankan akan pentingnya produksi nikel ramah lingkungan – sesuatu yang sulit dicapai oleh Indonesia. (A43)

Menko Kemaritiman dan Investasi tidak termasuk dalam keanggotaan Gugus Tugas Covid-19.  Menurut Pengamat Militer dari Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyatakan bahwa Menko Kemaritiman tidak masuk dalam Gugus Tugas

Menko Luhut janjikan paket diskon untuk turis domestik. Guna atasi turunnya laju wisatawan asing akibat virus Corona dan Koordinasi bersama Kemenparekraf dan Kemenhub

PinterPolitik.com

“We’ve been living in a cold, cold world, cold world. But at least I have you to rely” – The Weeknd, penyanyi R&B asal Kanada

Tanggal 18 Oktober lalu bisa jadi merupakan momen yang mengharukan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Hari itu diisi dengan acara silaturahmi terakhir di antara kawan-kawan Kabinet Kerja.

Canda dan tawa mewarnai ruangan kala itu. Pasalnya, Susi Pudjiastuti yang saltum (salah kostum) mengundang tawa dari menteri-menteri lain. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memang dikenal di antara rekan-rekannya sebagai sosok yang doyan berdagel.

Kabinet kerja : Berfoto bergembira bersama pic.twitter.com/v1GwAbnatE

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) October 19, 2019

Namun, suara tawa yang sama itu tak akan mengisi rapat-rapat kabinet lagi. Sosok Susi ternyata tidak hadir di Istana ketika Presiden Jokowi mengumumkan menteri-menteri barunya dalam Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mungkin paham bahwa tidak ada orang yang akan tetap berjalan bersamanya. Seperti pepatah bilang, akan ada saatnya setiap orang datang dan pergi.

Namun, pepatah ini tampaknya tak berlaku bagi Luhut Binsar Pandjaitan. Nama tersebut kembali disebut Jokowi pada 23 Oktober lalu dengan gelar jabatan yang sedikit berubah, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Bertahannya Luhut di kabinet baru ini sontak ditanggapi oleh beberapa pihak. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan misalnya, langsung mengomentari komposisi baru kabinet Jokowi melalui blog pribadinya, termasuk soal Luhut.

Menurut Dahlan, Luhut merupakan salah satu tokoh yang masih mendominasi dalam pemerintahan Jokowi. Saking mendominasinya, Menko Kemaritiman tersebut pun mendapat tugas tambahan, yakni soal investasi.

Mungkin benar apa yang dijelaskan Dahlan bahwa Luhut masih diperlukan di mata presiden. Pasalnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memberikan beberapa kewenangan lebih banyak pada Luhut – dari pengawalan program nasional dan kebijakan, penyelesaian persoalan antar-kementerian atau lembaga yang sulit diatasi, hingga beberapa kementerian/lembaga tambahan yang dapat dikoordinasikan.

Beberapa pertanyaan pun timbul. Mengapa Jokowi bersedia memberikan beberapa kekuatannya pada Luhut? Apa pentingnya Luhut dalam Kabinet Indonesia Maju?

Pemusatan Kekuatan

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas oleh Jokowi kepada Luhut bisa jadi merupakan upaya presiden untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pemerintahannya, terutama soal ekonomi dan investasi. Boleh jadi, ini adalah upaya mantan Wali Kota Solo itu guna memusatkan kekuatannya.

Esther Samboh dalam tulisan opininya yang berjudul Indonesia Inc. di Jakarta Post menjelaskan bahwa Jokowi ingin periode keduanya berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi. Guna mewujudkannya, Samboh menganalogikan posisi Jokowi yang memiliki keterlibatan yang mendalam layaknya seorang chief executive officer (CEO) dalam sebuah perusahaan.

Jokowi dianggap perlu berhati-hati terhadap apa-apa saja yang akan dilakukan bawahannya dalam mewujudkan visi ekonomi presiden. Pasalnya, sang presiden juga memerlukan bantuan banyak pihak dalam mewujudkannya, seperti Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang ditugaskan untuk menjalankan negosiasi-negosiasi perdagangan dengan berbagai negara dan pihak lain.

Pendelegasian yang tidak tunggal ini tentu menciptakan risiko akan munculnya ketidakseragaman dalam pelaksanaan visi Jokowinomics – sebutan untuk arah kebijakan ekonomi Jokowi yang berfokus pada pembangunan. Apalagi, selain soal kemungkinan ketidakpahaman dan ketidaksamaan visi, partai-partai politik yang memegang sejumlah jabatan juga bisa saja menjadi ancaman bagi fokus Jokowi tersebut.

Upaya pemusatan dilakukan guna menguatkan pengaruh presiden di ranah eksekutif.
Share on X

Oleh sebab itu, mengacu pada tulisan Samboh, Jokowi memerlukan bantuan beberapa figur yang kuat untuk membantunya memegang kendali pemerintahan. Di sinilah, peran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penting.

Upaya Jokowi untuk memegang kendali pemerintahan ini boleh jadi merupakan bentuk upaya pemusatan (centralization) kekuatan eksekutif. James A. Gazell dari San Diego State University dalam tulisannya yang berjudul Trends in Centralized Control of the Executive Branch menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan guna menguatkan pengaruh presiden di ranah eksekutif.

Upaya pemusatan kekuatan presiden ini biasanya dilakukan melalui beberapa perubahan struktural. Gazell mencontohkan beberapa presiden di Amerika Serikat (AS) yang melakukan upaya-upaya itu.

Presiden Dwight D. Eisenhower misalnya, mengubah lembaga Council of Economic Advisers (CEA) dari yang awalnya hanya memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi menjadi sebuah lembaga yang merefleksikan pandangan dan arah kebijakan presiden. Eisenhower melakukannya dengan menempatkan Arthur Burns sebagai ketuanya.

Roger B. Porter dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul Economic Advice to the President menjelaskan bahwa Burns kemudian membentuk sebuah komite yang bernama Advisory Board on Economic Growth and Stability (ABEGS). Komite ini berfungsi sebagai forum di mana pemikiran atas kebijakan-kebijakan ekonomi setiap kementerian dan badan dapat saling dibandingkan dan dikoordinasikan.

Berkaca pada apa yang dilakukan Eisenhower melalui Burns di AS, apakah Jokowi juga melakukan hal serupa bersama Luhut?

Bisa jadi, Jokowi juga melakukan upaya pemusatan kekuatan eksekutif melalui pemberian kewenangan koordinasi kepada Luhut. Seperti Burns, Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut – mengacu pada tulisan Samboh – telah menjalankan diskusi bersama berbagai kementerian dan lembaga – seperti Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – guna menjalankan fungsi koordinasinya.

Pertanyaannya, jika memang Jokowi ingin memusatkan kekuatannya di ranah eksekutif, mengapa Luhut yang dipilih? Mengapa sang presiden memilih Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut sebagai penyalur pemusatan kekuatannya?

Mengapa Luhut?

Dengan memberikan kewenangan lebih kepada Luhut, Jokowi boleh jadi berusaha untuk memusatkan kekuatannya. Mungkin, sang presiden melihat kekuatan Luhut sendiri dalam melaksanakan visi Jokowi.

Mengacu pada tulisan Samboh kembali, Luhut disebutkan sebagai salah satu sosok yang dibutuhkan oleh Jokowi. Sejak periode pertamanya, presiden dinilai kerap mengandalkan pengaruh Luhut yang kuat.

Mungkin, kecenderungan Jokowi untuk mengandalkan Luhut dalam pemerintahannya berkaitan dengan kedekatan personal di antara keduanya. Aaron L. Connelly dalam tulisannya di Lowy Institute menjelaskan bahwa presiden dan sang menko telah mengenal satu sama lain jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai pemimpin eksekutif Indonesia, yakni ketika keduanya masih berada dalam kerja sama bisnis.

View this post on Instagram

Jokowi berikan kewenangan lebih untuk Luhut.⠀ ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 6, 2019 at 12:25am PST

Jokowi juga dinilai mengandalkan Luhut dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Connelly menjelaskan bahwa presiden menempatkan Luhut sebagai penasihatnya dalam hal ini.

Koneksi yang dimiliki oleh Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut juga luas. Di luar pengalamannya sebagai pebisnis, Luhut memiliki relasi yang luas di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia – membantu Jokowi membangun relasi dengan negara-negara tersebut.

Beberapa pihak juga menilai bahwa koneksi Luhut yang luas tersebut juga membantu pemerintaan Jokowi menarik para investor asing, seperti dari Tiongkok yang memiliki kerangka pinjaman Belt and Road Initiatie (BRI) atau One Belt, One Road (OBOR).

Boleh jadi, pemberian kewenangan yang lebih oleh Jokowi kepada Luhut ini merupakan bagian dari upaya presiden untuk menjembatani kelancaran investasi antara investor-investor asing dengan birokrasi yang kerap menghambat laju investasi. Dengan begitu, visi Jokowinomics dapat lebih cepat terwujud.

Uniknya, kembalinya Luhut sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dinilai juga bertujuan untuk menghalau berbagai kepentingan politik. Mantan Menteri BUMN Dahlan misalnya, dalam blog-nya menilai Luhut dapat menjadi bumper terhadap berbagai pengaruh politik pihak lain, termasuk dari Dewan Perwakulan Rakyat (DPR).

Kanupriya Kapoor dalam tulisannya di Reuters pernah menjelaskan peran Luhut dalam periode pertama Jokowi. Kapoor menganggap Luhut berperan sebagai penjaga pintu gerbang Jokowi yang menghalau pengaruh berbagai partai politik, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).

Lantas, bagaimana dengan Kabinet Indonesia Maju? Apakah peran Luhut masih sama?

Boleh jadi, Luhut memang dibutuhkan Jokowi untuk menghalau berbagai tekanan politik. Apalagi, dengan kewenangannya yang diperluas, Luhut semakin leluasa menembus berbagai kebijakan menteri yang berkaitan dengan visi Jokowi.

Uniknya, beberapa pihak juga menilai bahwa Luhut hadir di kabinet baru guna menghalau pengaruh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebut-sebut bisa saja merusak jalannya pemerintahan Jokowi 2.0. Setidaknya, asumsi ini datang dari filsuf Rocky Gerung.

Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan Rocky itu, Jokowi boleh jadi memang masih membutuhkan pengaruh kuat dan koneksi luas Luhut. Dengan adanya keinginan percepatan Jokowinomics, Jokowi bisa jadi merasa pengaruh Luhut juga perlu diperluas lagi.

Mungkin, apa yang dirasakan Jokowi turut tercerminkan dalam lirik The Weeknd di awal tulisan. Dalam situasi sekitarnya – baik domestik maupun internasional – yang semakin tidak stabil, setidaknya presiden masih memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Menarik untuk ditunggu langkah Luhut selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini tak lagi berdaya karena mencatatkan defisit anggaran yang memantik emosi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Terlebih, kinerja Direksi BPJS Kesehatan makin dipertanyakan akibat meminta kenaikan tunjangan, ehmmm, bangun, bangun, jangan kebanyakan mimpi, heleeehh.

Katanya sih masalahnya karena peserta BPJS Kesehatan yang banyak menunggak, di sisi lain pasien juga membludak. Lalu guna Direksi BPJS Kesehatan sejauh apa, kok gak ada alternatif kebijakan untuk penyelesaian masalah?

Akhirnya, mau tak mau, suka tak suka, setuju tak setuju, iuran BPJS Kesehatan dapat dipastikan naik. Weleeeh weleeeh, boleh lah iuran BPJS naik, tapi Direksi harus turun, ehmm, turun jabatan, heleeehh.

Abis itu, turunkan lagi iuran BPJS untuk menaikkan direksi yang baru, hadeuuuhh, terus aja naik turun begitu, weleeeh weleeeh.

Weeeeitsss, santai, daripada sibuk naik turun begitu, ada sosok yang bisa menyeimbangkan keadaan dan mengeluarkan BPJS Kesehatan dari masalah yang membelenggu.

Ia adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dikenal punya obat segala permasalahan, termasuk BPJS Kesehatan, cincai lah kalau cuma urusan beginian, wedeeww, ahhh yang bener nih?

Setelah ‘sakitnya’ BPJS Kesehatan itu didiagnosa, lalu Luhut merekomendasikan ‘obat’ untuk menyembuhkan BPJS. Upaya ini dilakukan supaya BPJS Kesehatan tetap sehat, gak sakit, kalo sakit jadi BPJS Kesakitan dong, weleeeh weleeeh.

‘Obat’ yang direkomendasikan Luhut biasanya ampuh dan langsung membuat keadaan lekas membaik, wedeeww, tapi obatnya itu ada efek sampingnya gak nih? Heleeeh, ada sih cuma ya bisa diakali lah, heleeehhh.

Luhut menyarankan BPJS Kesehatan menerima bantuan perusahaan Tiongkok, Ping An Insurance, untuk menambal sulam anggaran yang cekak. Weeeiittsss, kok obatnya ini ini mulu yak, sakitnya apa obatnya Tiongkok, butuh bantuan siapa, yang datang Tiongkok.

Ehmm, jangan-jangan Luhut memang jadi ‘tukang obat’ yang memonopoli satu obat, yaitu Tiongkok, obat dari segala obat, weleeeh weleeeh.

Kalo semisal obat untuk BPJS Kesehatan ini ada iklannya kira-kira  kayak gini nih, “sudah bertahun- tahun BPJS Kesakitan dan sudah rugi banyak, weeeeiittsss tapi, semenjak datang ke Klinik Ping An BPJS sudah sembuh karena tuker tambah sama data kependudukan, terimakasih Klinik Ping An.”

Ehh tapi, ngomong – ngomong model iklannya yang cocok siapa ya?, weleeeh weleeeh. (Z19).

PinterPolitik.com

“Now, I got a power circle. Now, I’m on a power trip” – Stalley, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) mungkin memikul berbagai tanggung jawab yang berat. Dengan pikulan tanggung jawab tersebut, menteri-menteri di kabinetnya malah menunjukkan sikap-sikap yang tidak seragam – menimbulkan perseteruan tertentu.

Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, menjadi sorotan publik selama beberapa bulan terakhir.

Kritik Susi, Luhut: Jangan Sepanjang Masa Tenggelamkan Kapal – Bisnis https://t.co/KBFJyGNXpe https://t.co/Ze8BG5XHEv

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) May 10, 2019

Sikap-sikap yang tidak kompak inilah yang mungkin membuat Jokowi mempertimbangkan manuver dan regulasi baru untuk mengatasinya.

Seolah berkaitan dengan hal tersebut, John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menyebutkan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk memperluas pengaruh menko-menkonya atas keputusan-keputusan yang diambil oleh menteri-menteri yang dibawahinya.

Mungkin, dengan wacana tersebut, Jokowi dapat mendisiplinkan perbedaan-perbedaan sikap menteri-menterinya tersebut melalui menko-menkonya. Ibarat pendidikan di sekolah, guru memiliki kewenangan dari orang tua untuk mendidik anaknya.

Dengan begitu, perbedaan sikap dalam birokrasi pemerintahan dapat dipangkas dan implementasinya menjadi lebih terarah. Pertanyaannya, apa dampak dari wacana tersebut? Lalu, apa alasan di balik adanya wacana tersebut?

Pendelegasian atau Pemusatan?

Pemberian kewenangan lebih kepada menko-menko merupakan hal yang lumrah. Dengan wacana tersebut, presiden dapat mendelegasikan tugas-tugas yang menjadi bebannya agar dapat terlaksana secara lebih efisien.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri-menteri yang dipilih berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan kedudukan tersebut, Jokowi sebenarnya memiliki kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menterinya.

Namun, dengan proporsi tugas yang besar, sudah sewajarnya apabila presiden mendelegasikan kewenangannya kepada menteri-menterinya. Eli E. Nobleman dalam tulisannya yang berjudul The Delegation of Presidential Functions menjelaskan bahwa – membahas mengenai fungsi presiden di Amerika Serikat (AS) – presiden memiliki tugas yang berat dalam menjalankan fungsi eksekutif.

Oleh sebab itu, presiden perlu mendelegasikan kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Di AS, Nobleman menjelaskan bahwa presiden perlu mendelegasikan fungsinya kepada menteri-menterinya karena presiden sebagai individu tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut sendiri.

Menilik kembali pada wacana pemberian kewenangan terhadap menko tersebut, jika berkaca pada pendelegasian fungsi di AS, boleh saja menjadi lumrah apabila Jokowi perlu mendelegasikan fungsi eksekutif tersebut.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pembagian kewenangan tersebut bergantung kembali pada keinginan Jokowi untuk membagikan kekuatannya. Padahal, sang presiden disinyalir ingin mempertahankan kekuatan kepresidenan yang dimilikinya.

Boleh jadi, pendelegasian tersebut malah memperkuat kekuatan yang dimiliki sang presiden. Pasalnya, wacana pemberian otoritas kepada menko tersebut diprediksi dapat meningkatkan kontrol pada menteri-menteri yang dibawahinya.

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Share on X

Mungkin, kita bisa kembali berkaca pada AS – di mana beberapa presiden melakukan manuver-manuver tertentu untuk menguatkan pengaruhnya di lembaga-lembaga eksekutif. James A. Gazell dari San Diego State University dalam tulisannya yang berjudul Trends in Centralized Control of the Executive Branch menyebut manuver-manuver tersebut sebagai upaya pemusatan (centralization).

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Gazell mencontohkan beberapa upaya pemusatan yang dilakukan oleh beberapa presiden AS – seperti Richard Nixon.

Manuver pemusatan oleh Nixon dilakukan dengan menggunakan mekanisme struktural. Untuk meningkatkan pengaruh kepresidenannya, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk kembali Office of Management and Budget (OMB). Lembaga tersebut membantu Nixon dalam mendorong kepatuhan dan kesesuaian lembaga-lembaga eksekutif lainnya dengan arah kebijakan presiden.

Lalu, bagaimana Jokowi tersebut? Apakah Jokowi tengah berusaha melakukan upaya pemusatan serupa?

Wacana pemberian kewenangan lebih pada menko tersebut bisa jadi juga ditujukan untuk meningkatkan kesesuaian dari berbagai keputusan yang diambil kementerian dengan arah kebijakan Jokowi bila berkaca pada kasus OMB dan Nixon. Dengan pengaruh menko yang lebih besar, menteri-menteri lain diharapkan dapat menerapkan keputusan yang lebih sesuai dengan orientasi kebijakan sang presiden.

Pertanyaan lain pun kemudian timbul. Selain untuk mengatasi persoalan birokrasi, mengapa Jokowi perlu melakukan pemusatan serupa?

Menghalau Pengaruh?

Upaya pemusatan kekuatan tersebut bisa jadi berkaitan dengan pengaruh partai-partai politik yang dapat menghantui kabinet Jokowi 2.0. Meski begitu, sang presiden perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna menghalau pengaruh tersebut.

Adanya pembagian kekuasaan eksekutif di antara individu-individu yang berasal dari partai politik dinilai dapat meningkatkan pengaruh partai-partai tersebut tehadap pemerintahan Jokowi 2.0. Apalagi, dengan adanya politik “kumpul kebo” (kumbo) yang dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, pengaruh partai berlambang banteng tersebut terhadap Jokowi disebut-sebut akan menjadi semakin besar.

Alejandro Ecker dari University of Vienna dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Distribution of Individual Cabinet Positions in Coalition Governments menjelaskan bahwa sistem multi-partai membuat pemerintah eksekutif menjadi rentan terhadap pengaruh partai-partai politik. Pengaruh tersebut ditranslasikan dalam bentuk patronase dan pengaruh pada kebijakan pemerintah.

Apa yang dikatakan oleh Ecker dan tim penulisnya bisa jadi benar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam wawancaranya dengan Indonesia at Melbourne pengaruh partai politik dalam birokrasi di pemerintahan sangat luas. Bahkan, Mahfud menilai hampir semua menteri dan lembaga dipengaruhi oleh partai politik.

View this post on Instagram

Muncul kabar bahwa Menko akan diberikan otoritas lebih oleh Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik com #menko #menteri #kabinet #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 20, 2019 at 3:27am PDT

Lantas, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi?

Untuk menghalau besarnya pengaruh partai politik tersebut, Jokowi bisa jadi perlu menyalurkan kewenangan lebih terhadap menko-menkonya apabila ingin mempertahankan kekuatan kepresidenannya. Meski begitu, sang presiden perlu mungkin perlu mempertimbangkan upaya tertentu.

Pasalnya, wacana tersebut malah dapat menjadi ancaman bagi kekuatan Jokowi apabila posisi-posisi menko tersebut kembali dipegang oleh partai politik. Mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut perlu mempertimbangkan cara-cara tertentu.

Presiden AS Harry Truman dinilai juga pernah menghadapi persoalan serupa. Upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk badan khusus yang bertugas untuk memilah calon-calon profesional potensial untuk mengisi posisi-posisi di Executive Office of the President (EOP) – kelompok yang terdiri atas badan-badan eksekutif federal AS. Dalam tulisannya, Gazell menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan agar Truman dapat melepaskan diri dari sistem patronase tradisional.

Mungkin, apa yang dilakukan Jokowi kini merupakan upaya untuk memusatkan kekuatan kepresidenannya. Seperti yang dilakukan oleh Truman, Jokowi tampaknya ingin memberi jatah menteri lebih banyak pada kalangan profesional sebesar 55 persen.

Selain itu, Jokowi mungkin juga perlu menempatkan sosok-sosok yang dapat dipercayainya. Melalui sosok-sosok tersebut, sang presiden bisa jadi memiliki kemampuan lebih untuk mempertahankan kekuasaan kepresidenannya.

Presiden AS Dwight D. Eisenhower misalnya, mengandalkan figur-figur yang dekat dan memiliki visi yang sama dengan dirinya. Salah satu upaya pemusatan pengaruh kepresidenan Eisenhower tersebut dilakukan melalui pengangkatan staf personalnya di National Security Council (NSC) – lembaga eksekutif AS yang membidangi pertahanan dan keamanan.

Meski begitu, gambaran manuver politik tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Pengisian posisi-posisi tersebut kembali lagi pada pilihan Jokowi sendiri. Selain itu, kepastian akan adanya wacana tersebut di masa mendatang juga berada di tangan sang presiden.

Namun, bila kemungkinan-kemungkinan tersebut benar, mungkin lirik rapper Stalley di awal tulisan bisa menggambarkan perasaan Jokowi saat ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, sang presiden kini tengah berusaha meningkatkan kontrolnya atas pihak-pihak lain. Kita tunggu saja keputusan sang presiden selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Pembahasan terkait sampah memang tidak ada habisnya ya gengs. Dari bagaimana cara manajemen, distribusi, hingga pengolahan, terlebih terkait sampah plastik ya cuy. Beh, seakan dunia saat ini menganggap bahwa plastik ini merupakan common enemy alias musuh bersama terbesar.

Bayangin cuy, saking besarnya antusiasme memerangi sampah plastik, banyak komunitas pecinta lingkungan membuat gerakan anti kantong plastik dan kampanye diet kantong plastik.

Bahkan, tidak sedikit aktivis lingkungan rela membeli sedotan yang berbahan besi dan bambu loh. Itu semua demi mengurangi sampah plastik cuy. Kalau mengamati aktivis seperti mereka, jadi ingat musisi Alan Walker ya. Doi kan juga menyisipkan kampanye pengurangan sampah plastik dalam salah satu vidio klip lagunya yang berjudul Different World. Keren banget doi. Hehehe.

Emang ya, jika kita pelajari lebih lanjut, plastik menjadi momok tersendiri bagi dunia. Pasalnya, para ilmuan memprediksi bahwa bumi baru dapat mengurai sampah plastik dalam rentan waktu 20-1000 tahun, itu juga  tergantung bahan yang digunakan. Hadeh.

Penemuan sampah plastik dalam impor kertas bekas di Surabaya langsung membuat Susi Pudjiastuti angkat bicara sambil menyingung Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Wah, kenapa ya?
Share on X

Terlebih nih, karena mengandung bahan karsinorgenik, plastik juga memicu percepatan potensi penyakit kanker di tubuh manusia. Bukan kanker yang artinya “kantong kering” ya cuy, ini penyakit beneran. Wah, benar-benar menakutkan ya, apalagi kanker kan obatnya masih belum ditemukan sampai saat ini.

Melihat dampak buruk yang ditimbulkan plastik, hal ini membuat orang sedikit lebih sensitif ya. Ini terlihat dari ungkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pasca ditemukannya plastik sebanyak 30 persen dalam paket impor kertas bekas di Surabaya. Penemuan itu langsung membuat Susi Pudjiastuti angkat bicara sambil menyingung Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Doi meminta sebaiknya kebijakan impor plastik disetop sekalian loh. Mungkin Menteri Susi menganggap bahwa penanganan sampah plastik menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan koordinasi lintas kementerian. Tapi kalau caranya seperti itu, bukannya seakan malah memerintah atasan ya? Hehehe. Sabar ya bu.

Padahal nih, pasca penemuan tersebut, Menko Luhut langsung menggelar rapat bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memberikan evaluasi para importir terkait penyelundupan sampah plastik. Karena hal tersebut bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah disampaikan dalam forum PBB terkait janji pengurangan sampah plastik sebesar 75 persen hingga tahun 2025.

Mungkin saking jengkelnya Bu Susi ini sama plastik ya, jadi kurang bisa mengontrol emosi kalau lihat sampah plastik. Lain kali sabar sedikit ya bu, Pak Luhut kan sudah mengupayakan yang terbaik, lagian yang harus ditelisik dan diinvestigasi ya para importir. Hehehe.

Ngomongin soal Pak Luhut, belakangan ini agak aneh ya. Soalnya doi mulai jarang muncul dan memberikan komentar di media. Padahal sempat ditugasi untuk jadi negosiator ke kubu Prabowo. Hayoo, lagi di mana nih pak? Gara-gara gagal jadi negosiator ya pak? Upppss.

Awas loh, jangan ngumpet. Nanti dicariin Bu Susi. Hehehe. (F46)

Pinterpolitik.com

Cuy, dalam masa pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia dipimpin oleh jajaran orang hebat ya. Seperti Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Dengan berbagai prestasi yang mereka capai dan kinerja yang apik, nama mereka tidak pernah tersangkut dengan isu resuffle kabinet sama sekali loh.

Bahkan nih, meski pernah tersangkut isu pertengkaran hingga saling sindir antarmenteri, mereka tetap bertahan. Tau dong siapa mereka yang saling sindir itu? Bener banget, yaitu Menko Luhut dengan Menteri Susi. Memang mereka ini seakan kucing ama tikus di serial kartun Tom and Jerry ya gengs, nggak pernah akur. Hehehe.

Tapi, dari semua nama itu, yang paling fenomenal tentu saja Menko Luhut. Saking hebatnya nih, doi bisa melakukan kerja apa saja, meski itu di luar dari job description menteri yang dia dapatkan.

Bahkan, saking multitalentanya nih, doi mendapat julukan sebagai menteri segala urusan, bahkan ada yang menjulukinya sebagai The Prime Minister loh. Waduh, ada-ada aja ya, ini ngasih julukan apa nyindir nih? Indonesia kan bukan negara parlementer yang ada perdana menteri-nya.

Bayangin, doi kan Menko Kemaritiman, tetapi ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Annual Meeting 2018 di Bali. Padahal kan ada orang yang lebih sesuai ya, seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution. Kan itu bahas ekonomi, bukan bahas ikan laut. Upppss.

Tidak hanya itu cuy, ketika Prabowo Subianto menyebut ada BUMN yang bangkrut, Menko Luhut langsung angkat bicara loh dan mengajak adu data.

Nah, pasca Pemilu 2019, ketika sempat terjadi kegaduhan, doi lagi cuy yang diutus oleh Jokowi untuk menemui Prabowo. Waduduh, ini sebenarnya karena saking militandan sayang dengan kabinet kerja atau gimana nih?

Yang sedikit mengganjal nih, pasca diperintahkan Jokowi untuk berkomunikasi dengan Prabowo dan gagal, tiba-tiba doi menghilang gaes. wah, dimana ya?
Share on X

Tapi kalau kita melihat track record doi sih gak kaget ya. Selain sebagai mantan jenderal bintang empat dan seorang pebisnis ulung, doi juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura era Presiden Habibie loh. Pantas ya kalau dia dipercaya oleh Jokowi hingga sampai begitu.

Tapi, yang sedikit mengganjal nih, pasca diperintahkan Jokowi untuk berkomunikasi dengan Prabowo dan gagal, tiba-tiba doi menghilang gaes. Seakan keberadaannya hilang layaknya ditelan bumi. Dan sekarang yang banyak bicara di depan publik malah Moeldoko, A.M. Hendropriyono dan Wiranto.

Dimana ya doi? Apa sedang merencanakan sesuatu? Kita kan juga kangen sama Menko Luhut. Soalnya, segala urusan jadi beres cuy kalau doi yang turun tangan. Atau lagi kena suspensi nih gara-gara diplomasi gagal? Upss. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang memiliki kontrak politik untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Jadi kalau terus dilakukan, berarti terbukti kan kalau reklamasi teluk Jakarta itu hanya dijadikan komoditi politik. Mau ga mau harus diakui begitu, weleeeh weleeeh. Suruh siapa janji politiknya yang susah diselesaikan begitu, hmmm.

Tapi Anies – Sandi emang sudah sadar sih, karena gesekan kalau mau ngurus reklamasi itu bukan benturan sama pengembang doang, tapi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang kayaknya akan berseberangan.

Hmmm, agak sulit memang kalau lahan basah begini, semua jadi ikut campur membuat aturan seenak jidatnya aja, uhuukkk uhuuuuukk.

Dan akhirnya benerkan, Anies –  Sandi memang berbenturan langsung dengan Pemerintah Pusat. Lalu bagaimana nasib reklamasi teluk Jakarta? Hmmm, gimana ya? Tanya Gubernur atau tanya Menko Kemaritiman? Huffttt.

Kalau nasibnya lanjut terus, ya otomatis Anies – Sandi ingkar dengan janji politiknya, tapi yang jelas Pemerintah Pusat akan tersenyum, karena kan keinginannya akhirnya terwujud juga, weleeeh weleeeh.

Tapi kayaknya kini nasib reklamasi lagi mencari kejelasan, makanya, kepolisian kini mengambil bagian dalam kasus reklamasi. Setidaknya empat Menteri sudah diperiksa mengenai reklamasi, terus hasilnya apa? Weeeittsss, sabar dulu dong ah.

Menteri Agraria sudah diperiksa, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah diperiksa, Menko Kemaritiman juga sudah. Nah terakhir Menteri Lingkungan Hidup juga sudah.

Harusnya sih keputusan reklamasi tak lama lagi bisa dilihat, karena kan tinjauan dari empat Kementerian ini juga menentukan. Jadi reklamasi itu melanggar aturan atau engga?

Kok aromanya lanjut terus deh, waduhhh, jangan menuduh sembarangan, ya kan baru aromanya. Makanya tinggal ditunggu aja, ya setidaknya empat Menteri ini sudah ‘tersandera’ oleh reklamasi.

Tersanderanya itu biar semuanya bisa saling bekerjasama, masa Menteri ga mau tau urusan beginian. Semisal kalau reklamasi itu dibangun tanpa adanya AMDAL, berarti ada letak kesalahannya kan? Itu sih contoh, weleeeh weleeeh.

Nah biarin aja empat Menteri dan Pemprov DKI itu menyelesaikan urusan reklamasi, tapi jangan malah saling berseteru.

Makanya dengerin lagu Rhoma Irama biar rileks sedikit, kalau jabatan itu ada yang tinggi ada yang rendah, biar kenapa coba? biar saling membantu kalau ada urusan, jangan malah sikut – sikutan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pilpres, kursi panas RI-1 memang selalu hangat diperebutkan. Nama-nama seperti Jokowi dan Prabowo udah mulai didengungkan kembali diberbagai survei sebagai kandidat terkuat mengisi kursi RI-1. Tapi kayaknya Mantan Menko Kemaritiman era Jokowi, Rizal Ramli juga mau ikut-ikutan. Pede banget nih kayaknya.

Alasannya sih karena dia melihat Indonesia saat ini tidak benar-benar mempraktekkan Demokrasi. Masih banyak ketidakadilan tuh di mana-mana. Hukum juga lebih sering jadi alat kekuasaan. Belum lagi ekonomi Indonesia yang gitu-gitu aja, menurut dia, stagnan di angka 5 persen.

Maksudnya nih ya, Rizal mau ngasih tau kalau dia kelak memimpin Indonesia, kejayaan ekonomi Indonesia dijamin pancen oye deh. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dia wujudkan tumbuh di angka 10 persen pada 2019-2024. Wuih, beneran bisa terwujud nih?

Namanya Mantan Menko Kemaritiman, ya pasti khatam banget masalah ekonomi. Lah tapi kenapa dia masuk barisan mantan juga? Apa Rizal gak cukup mumpuni di mata Pakde Jokowi? Mmmm, masa sih. Jadi dia gak sebagus yang masyarakat kira ya. Bagus bungkusnya aja kali nih, cuap-cuap di luar, tapi kerjaannya di dalam berantakan. Waduh waduh.

Masih ingat memori kolektif kita mengenai Rizal yang hobi bikin gaduh semasa dia menjabat. Ya mungkin itu alasannya dia cuma 11 bulan duduk sebagai menteri. Kasian ya dia. Padahal kan saat menjabat kemarin, dia juga gembar-gembor wujudkan ekonomi Indonesia yang fundamental. Tapi kayaknya keburu lengser dulu. Hadeuh, gimana toh ini.

Tapi ya gitu, faktanya orang yang memiliki jejak kepemimpinan ‘Raport Merah’ ini mendeklarasikan kesiapannya memimpin Indonesia. Eit-eits, tunggu dulu, partai mana aja sih yang mendukung buat menuju bursa Pilpres 2019? Mau jadi single fighter untuk menuju kursi RI-1? Ya kali Bang, bisa gitu.

Deklarasi Rizal sekarang ini mirip mimpi di siang bolong. Kalau gini sih pepatah lama pas banget buat dia: ‘Bagai pungguk merindukan bulan’. Cup Cup Cup. Meski gitu tetap patut diacungin jempol lah deklarasi ini. Itu menandakan Demokrasi Indonesia semakin baik, karena membuka ruang bagi orang-orang berkompeten lain untuk ikut meramaikan bursa Capres di Pilpres 2019 nanti. (K16)