PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit jengkel karena masih ada sekitar 700 perusahaan sawit yang belum melapor.

Laporan itu terkait kepemilikan lahan sawit pada satgas yang dipimpin Luhut. Sejatinya, para perusahaan sawit itu harusnya melapor melalui Sistem Informasi Perkebunan (Siperibun).

Sejauh ini menurut data satgas yang dipimpin Luhut, dari 3 Juli-3 Agustus 2023 sudah ada 1.870 perusahaan yang patuh melapor pada Siperibun. Namun, masih ada setidaknya 647 perusahaan yang belum melaporkan data yang mereka punya.

Luhut meminta kepada perusahaan-perusahaan ini untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melaporkan data mereka untuk memperbaiki tata kelola industri dan mengoptimalkan pendapatan negara dari kelapa sawit.

“Masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui Siperibun, Sekali lagi kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah,” Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marves (23/8/2023).

Pendataan perusahaan sawit membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam berbagai aspek.

Ini termasuk aspek lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan emisi gas rumah kaca, serta aspek sosial seperti hak pekerja dan dampak terhadap masyarakat lokal.

Dengan memiliki data yang akurat dan terpercaya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta yang konkret.

Pendataan ini juga memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan perusahaan sawit.

Melalui data yang terkumpul, dapat diidentifikasi perusahaan yang beroperasi secara ilegal atau melanggar peraturan lingkungan. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Pendataan perusahaan sawit juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam basis data dapat lebih mudah diaudit dan dipantau oleh lembaga terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil.

Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti pedoman dan regulasi yang berlaku serta berkontribusi pada keberlanjutan industri.

Langkah selanjutnya adalah menggunakan data yang terkumpul untuk merumuskan kebijakan dan tindakan yang lebih baik.

Informasi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti program rehabilitasi lahan, pengurangan emisi gas rumah kaca, atau pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan pendekatan yang berbasis data, upaya membenahi tata kelola industri sawit dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. (S83)

PinterPolitik.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jika pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Elon Musk berencana akan berkunjung ke Jakarta akhir September atau awal Oktober mendatang.

Kedatangan Elon guna menindaklanjuti rencana investasi di Indonesia. Salah satunya, Elon akan memastikan proses kerja sama Starlink dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Starlink merupakan layanan satelit internet milik Elon Musk. Menurut Luhut, Elon berharap agar proses penggunaan satelit yang dikembangkan Starlink dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat Indonesia di pedesaan.

Internet Starlink diperlukan untuk infrastruktur ribuan puskesmas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang akan memudahkan operasional fasilitas pelayanan kesehatan di tiap puskesmas.

“Nanti Elon akan ke Jakarta pada akhir September atau awal Oktober. Diharapkan Starlink yang digunakan Kemenkes di daerah terpencil bisa di cover dengan internet bagus, Elon juga akan masuk ke pembuatan lithium battery, kalau semua proses negosiasi selesai pada September akhir atau awal Oktober itu semua akan ditandatangani di Jakarta,” Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (14/8/2023).

Lebih lanjut, Luhut juga mengklaim jika Indonesia merupakan negara yang menjadi tujuan prioritas Elon berinvestasi.

Kemudian, Luhut juga mengatakan kedatangan Elon ke Jakarta juga akan membahas investasi pembuatan material dari baterai litium.

Nantinya, semua proses tandatangan kontrak akan terlebih dahulu dipersiapkan dan dinegosiasikan. Jika semua berjalan lancar, maka penandatanganan akan dilakukan di Jakarta.

Namun, Luhut belum bisa memastikan estimasi nilai investasi yang akan masuk ke Indonesia dari Elon Musk.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia telah lama membujuk Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada April 2022 lalu, Luhut sendiri datang untuk bertemu Elon di GigaFactory Tesla, Texas, AS untuk membujuk pengusaha tersebut mau berinvstasi di Indonesia.

Setelah pertemuan itu, Luhut juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Elon pada Mei 2022 di kantor SpaceX sebagai tindak lanjut dari pertemuan Elon dan Luhut. (S83)

PinterPolitik.com

Nama Menko Kemaritiman dan Investasi alias Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mungkin jadi salah satu tokoh yang paling mendapatkan perhatian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pak Luhut yang selalu ada di mana-mana – demikian stempel yang kerap diberikan oleh warganet pada mantan atasan Prabowo Subianto saat di militer itu – memang beneran ada di mana-mana. Maksudnya tentu saja karena Pak Luhut ini bisanya banyak dan memang job desk-nya juga melingkupi banyak hal.

Mulai dari urusan kelapa sawit, investasi asing, persoalan kelautan dan perikanan, hingga masalah tenaga kerja, pasti pembahasannya selalu ada Pak Luhut. Ya mau gimana lagi, itu udah job desk beliau.

Tapi, karena sering muncul di mana-mana, jadi dicap sebagai Menkosaurus alias Menko Segala Urusan. Uppps. Itu kata netizen loh pak. Hehehe. Ekonom senior Faisal Basri bahkan menyebut Pak Luhut cocoknya udah jadi Perdana Menteri. Wih.

Nah, yang terbaru, Pak Luhut membuat sebuah ramalan tentang kondisi yang akan dialami dunia pasca Covid-19. Salah satunya adalah di sisi konsumsi energi. Menurut Pak Luhut, permintaan minyak akan menurun tajam karena negara-negara importir mulai mengalami krisis ekonomi.

Makanya, banyak negara mulai mengedepankan industri olahannya, seperti petrokimia. Pak Luhut menyebut Tiongkok dan Arab Saudi sebagai contoh yang sedang mengupayakan hal tersebut. Doi juga menyebutkann bahwa perusahaan energi pelat merah Indonesia, Pertamina, sedang mengupayakan diri menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia di tahun 2030 mendatang.

Hmm, menarik nih kalau denger pendapatnya Pak Luhut itu. Soalnya, yang dilakukan ini adalah meramal cuy. Hehehe.

Tapi, sesuai kok pernyataannya Pak Luhut itu dengan apa yang disebutkan oleh OECD. Dalam laporan yang dikeluarkan pada September lalu, disebutkan bahwa negara-negara eksportir minyak akan mengalami penurunan pendapatan antara 50-85 persen. Artinya emang ada penurunan permintaan atas minyak.

Wih, canggih nih. Mungkin ini juga jadi alasan mengapa Presiden Jokowi sangat percaya pada Pak Luhut. Soalnya, pembacaan situasi yang dilakukan doi sangat baik. Berasa jadi peramal juga kayak Mama Lauren dan yang lainnya ya. Uppps. Hehehe.

Intinya, dunia emang sedang kesulitan akibat Covid-19. Semoga badai ini segera cepat berlalu. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat alias AS emang beberapa waktu terakhir tak ada di titik terbaik, terutama setelah pemerintahan Presiden Jokowi mengambil posisi yang lebih dekat dengan Tiongkok.

Bukan tanpa alasan, Tiongkok adalah rival AS, sehingga boleh jadi hubungan kerja sama yang dekat dengan Tiongkok membuat Indonesia dipandang telah memilih “berkawan dengan musuh”.

Well, tak ada yang salah sebetulnya. Soalnya Indonesia memang menggunakan pendekatan politik bebas aktif yang nota bene menekankan pada keterbukaan membangun kerja sama dan komunikasi dengan negara manapun.

Dengan demikian, untuk berkawan dengan AS atau Tiongkok sebetulnya tak akan ada masalah berarti jika menggunakan sudut pandang tersebut.

Hanya saja konteksnya menjadi menarik dengan perubahan yang tengah terjadi dalam relasi antara Indonesia dengan AS beberapa waktu terakhir ini. Setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi AS – sebuah kunjungan bersejarah karena sebelumnya selalu terhalang status masa lalu Prabowo yang dituduh melanggar HAM – kini ada pergantian Duta Besar AS di Indonesia yang menarik untuk dilihat.

Adalah Sung Yong Kim atau Ambassador Sung Kim yang menjadi sosok menarik di posisi ini. Doi adalah mantan Dubes AS untuk Filipina, dan sempat pula menjadi semacam Special Envoy atau perwakilan resmi pemerintah AS dalam hubungan dengan Korea Utara.

Nah, setelah terpilih dan resmi menduduki jabatan sebagai Dubes AS untuk Indonesia, Sung Kim bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat kepercayaan dari pemerintah AS. Setelah itu doi bertemu juga dengan jeng jeng jeng, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Well, pertemuan ini cukup menarik untuk dilihat karena Pak Luhut selama ini sering dianggap sebagai sosok paling penting di kabinet Presiden Jokowi yang menjadi penyambung lidah pemerintah dengan investor.

Luhut selama ini menempatkan Tiongkok sebagai partner utama Indonesia yang disebutnya sebagai negara yang menyediakan “duit murah” alias dana pinjaman dengan bunga rendah. Nah, pertemuan ini memang menimbulkan pertanyaan lanjutan akankah ada perubahan pendekatan yang dilakukan oleh AS terhadap Indonesia.

Apalagi, ini ujug-ujug aja langsung ketemu Pak Luhut. Hmmm, jadi menimbulkan banyak pertanyaan besar, apalagi dengan konteks dinamika politik domestik yang sedang terjadi di AS saat ini terkait Pilpres yang mempertemukan Donald Trump dan lawannya Joe Biden.

Konteksnya juga penting untuk dilihat karena Dubes AS bukanlah orang sembarangan, bahkan sejak era-era awal Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sung Kim juga adalah sosok yang berhasil mempertemukan Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya nih. (S13)

PinterPolitik.com

“Crashed the McLaren, bought me a Tesla” – Tyler, the Creator, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi para penggemar film kartun, franchise film produksi Pixar yang bernama Cars pasti bukanlah hal yang asing lagi. Pasalnya, franchise film ini sempat menjadi favorit bagi banyak anak-anak – terutama bagi mereka yang menyukai mobil dan dunia balap.

Film mengisahkan Lightning McQueen yang hidup di dunia dengan kendaraan-kendaraan – seperti mobil, truk, pesawat, dan sebagainya – yang hidup dan dapat berbicara. Bila dunia tersebut diisi oleh mobil-mobil, tentu olahraga yang menjadi kegemaran masyarakat umum adalah balap mobil.

McQueen sendiri adalah pembalap top yang berkompetisi di Piala Piston. Namun, layaknya manusia, pembalap yang identik dengan warna merah dan senyumnya itu juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan.

Dalam perjuangannya, McQueen bertemu dengan berbagai kendaraan lainnya. Uniknya, kendaraan-kendaraan yang ada dalam film ini disebut-sebut mendapatkan inspirasi dari mobil dan kendaraan yang ada di dunia nyata.

Salah satu model atau jenis mobil yang disebut-sebut pernah muncul di Cars 3 (2017) adalah Tesla Model S. Bahkan, kemunculan mobil ini menjadi bahan diskusi di media sosial dan internet.

Meski tidak benar-benar diakui, banyak pengguna internet menganggap bahwa mobil itu terinspirasi dari salah satu jenis mobil sedan listrik Tesla. Gambaran ini terlihat dari bagaimana bentuk body dan lampu mobil dianggap identik.

Mungkin, pembuat dan animator film tersebut terinspirasi dengan Tesla. Bagaimana tidak? Perusahaan mobil asal Amerika Serikat (AS) tersebut memang menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam menjual mobil bertenaga listrik di pasaran.

Inspirasi dan ketertarikan terhadap Tesla ini sepertinya tidak hanya ditunjukkan dalam film Cars 3 (2017). Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kabar bahwa Tesla akan berinvestasi di Indonesia.

Kabarnya, perusahaan asal AS itu akan berinvestasi dalam membuat pabrik yang memproduksi baterai litium yang biasa digunakan dalam mobil listriknya. Minat yang ditunjukkan oleh Tesla ini juga sejalan dengan upaya Luhut akhir-akhir ini yang mendorong penguatan industri mobil listrik di Indonesia.

Bila klaim Luhut tersebut benar, tentu terdapat pertanyaan yang akan muncul kemudian. Apa keuntungan Indonesia bila investasi Tesla tersebut terwujud? Lantas, mengapa Luhut tampak ingin menggandeng perusahaan yang dipimpin Elon Musk tersebut?

Mimpi Luhut?

Boleh jadi, alasan Luhut untuk menggandeng Tesla ini berlandaskan pada motivasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Pasalnya, Menko Marves tersebut pernah menyebutkan bahwa beliau ingin meningkatkan sejumlah industri di Indonesia – termasuk industri baterai litium dan mobil listrik.

Keinginan ini pernah diungkapkan oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times. Dalam tulisan tersebut, disebutkan sejumlah upaya Luhut untuk mewujudkan mimpinya akan Indonesia yang lebih maju.

Beberapa di antaranya adalah untuk menarik investasi guna memproses nikel mentah (smelter). Selain infrastruktur tersebut, Luhut juga berusaha mendapatkan investasi yang memproduksi baterai litium – yakni LG Chemical.

Kehadiran industri smelter dan baterai litium ini juga sejalan dengan mimpi Luhut yang disebut-sebut menginginkan terbangunnya industri kendaraan listrik di Indonesia. Menko Marves itu berusaha diwujudkan melalui investasi senilai USD 1,5 miliar (sekitar Rp 22,26 triliun) dari perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Hyundai.

Bukan tidak mungkin, kehadiran Tesla menjadi salah satu kunci Luhut untuk mewujudkan mimpi mobil listrik tersebut. Pasalnya, perusahaan asal AS tersebut juga menggunakan teknologi baterai litium (Li-On) yang menggunakan nikel salah satu komponennya.

Bahkan, pemimpin eksekutif (CEO) Musk kabarnya ingin meningkatkan produksi mobil listrik dari perusahaan yang dipimpinnya. Maka dari itu, Tesla membutuhkan suplai nikel yang lebih banyak.

Selain Indonesia, Tesla juga dilaporkan tengah bernegosiasi untuk bekerja sama dengan Kanada. Musk juga dikabarkan mengumumkan penawaran kontrak bagi siapa saja yang mampu menyediakan suplai nikel berkelanjutan.

Bisa jadi, kebutuhan Tesla akan nikel ini dapat menjadi kesempatan bagi Luhut dan pemerintah Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia – khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Indonesia sendiri merupakan pengekspor nikel terbesar di dunia – disusul oleh Filipina, Kaledonia Baru, Finlandia, dan Australia. Persentase perdagangan nikel dari Indonesia di dunia pada tahun 2018 juga mencapai hingga 23,7 persen.

Bisa jadi, sumber mineral satu ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Korelasi sumber alam dan pertumbuhan ekonomi ini pernah dijelaskan oleh Musa Jega Ibrahim dari Islamic Development Bank dalam tulisannya yang berjudul Emerging Issues in Economics and Development.

Dalam buku tersebut, Ibrahim menyebutkan bahwa sumber alam (natural resources) – seperti nikel – dapat menjadi input bagi proses produksi yang memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan mentransformasi sumber alam menjadi barang dan jasa, sumbangsih ekonomi pada masyarakat dapat tercipta.

Boleh jadi, inilah alasan mengapa Luhut ingin menggandeng Tesla untuk memproses nikel menjadi baterai litium yang dibutuhkan mobil listrik. Di sisi lain, mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan sebuah negara terhadap energi fosil yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Meski masuknya Tesla ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia, pertanyaan lanjutan pun muncul. Mengapa Luhut ingin mendorong industri mobil listrik? Apakah ada alasan ekonomi politik di baliknya?

Upaya Balancing?

Mungkin, keinginan Luhut untuk mendorong industri baterai litium dan mobil listrik di Indonesia dengan menggandeng Tesla ini berhubungan dengan tujuan politik dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pemerintah sendiri tampak ingin melepaskan diri dari belenggu pengaruh politik negara tertentu.

Salah satu negara tersebut bisa saja adalah Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana sejumlah elemen industri otomotif asal negara tersebut menunjukkan ketidaksetujuan mereka pada gagasan yang tengah didorong Luhut.

Ketidaksepakatan Jepang ini sempat diungkapkan oleh sang Menko Marves beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa Jepang menuduh dirinya sebagai figur di pemerintahan yang pro terhadap bisnis Tiongkok.

Tudingan Jepang tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, sejumlah kompleks smelter yang ada di Morowali dan Konawe merupakan hasil investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang bernilai USD 11 miliar (atau sekitar Rp 163,32 triliun).

Namun, terlepas dari klaim Jepang tersebut, pemerintah Indonesia dalam sejarahnya sebenarnya memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh Jepang yang sangat luas di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi, misalnya, menurut René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China, berupaya untuk mengimbangi kekuatan Jepang – baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi, upaya pengimbangan ini dilakukan dengan mengundang Tiongkok sebagai sumber finansial dan investasi bagi Indonesia.

Di sisi lain, Pattiradjawane juga menyebutkan kekuatan pengimbang lain yang datang dari AS. Maka dari itu, secara tidak langsung, Jokowi berusaha mengimbangkan interdepensi pengaruh di antara tiga negara besar dalam ekonomi, politik, dan perdagangan.

Upaya pengimbangan terhadap Jepang di dunia industri otomotif ini sebenarnya juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Di era Orde Baru, pemerintahan Soeharto juga melakukan upaya serupa dengan melangsungkan proyek mobil nasional melalui Timor Putra Nasional (TPN) yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra – atau Tommy Soeharto.

Proyek ini menggandeng salah satu perusahaan mobil asal Korea Selatan yang bernama Kia. Meski begitu, proyek ini tidak mampu bertahan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan dari sejumlah negara.

Christopher D. Hale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Project Revisited menjelaskan bahwa kerja sama TPN-Kia ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia. Pasalnya, Kia sepakat untuk menjalankan kerja sama yang disertai dengan upaya transfer teknologi.

Kesediaan Kia untuk melakukan transfer pengetahuan ini sangat berbeda dengan bisnis-bisnis otomotif asal Jepang. Berbeda dengan Korea Selatan, sebagian besar pemain bisnis otomitif Jepang tidak bersedia untuk menyalurkan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Selain itu, penolakan juga datang dari sejumlah negara dan menganggap pemerintahan Soeharto menjalankan proteksionisme. Jepang, AS, dan Uni Eropa mengajukan tuntutan atas keputusan Indonesia kepada World Trade Organization (WTO).

Berkaca dari penjelasan di atas, bukan tidak mungkin Luhut ingin Tesla membantu upaya pemerintah untuk mengimbangi pengaruh Jepang – khususnya di industri otomotif. Mungkin, dengan kehadiran Tesla, industri mobil listrik juga dapat meningkat di Indonesia dan mengalihkan dominasi pasar otomotif dari tangan Jepang.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar terjadi. Pasalnya, Tesla sendiri belum memberikan kepastian akan investasi tersebut. Selain itu, Musk juga menekankan akan pentingnya produksi nikel ramah lingkungan – sesuatu yang sulit dicapai oleh Indonesia. (A43)

Menko Marves berikan pernyataan menarik perihal sumber daya Indonesia

PinterPolitik.com

“We’ve been living in a cold, cold world, cold world. But at least I have you to rely” – The Weeknd, penyanyi R&B asal Kanada

Tanggal 18 Oktober lalu bisa jadi merupakan momen yang mengharukan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana tidak? Hari itu diisi dengan acara silaturahmi terakhir di antara kawan-kawan Kabinet Kerja.

Canda dan tawa mewarnai ruangan kala itu. Pasalnya, Susi Pudjiastuti yang saltum (salah kostum) mengundang tawa dari menteri-menteri lain. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memang dikenal di antara rekan-rekannya sebagai sosok yang doyan berdagel.

Kabinet kerja : Berfoto bergembira bersama pic.twitter.com/v1GwAbnatE

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) October 19, 2019

Namun, suara tawa yang sama itu tak akan mengisi rapat-rapat kabinet lagi. Sosok Susi ternyata tidak hadir di Istana ketika Presiden Jokowi mengumumkan menteri-menteri barunya dalam Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi mungkin paham bahwa tidak ada orang yang akan tetap berjalan bersamanya. Seperti pepatah bilang, akan ada saatnya setiap orang datang dan pergi.

Namun, pepatah ini tampaknya tak berlaku bagi Luhut Binsar Pandjaitan. Nama tersebut kembali disebut Jokowi pada 23 Oktober lalu dengan gelar jabatan yang sedikit berubah, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Bertahannya Luhut di kabinet baru ini sontak ditanggapi oleh beberapa pihak. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan misalnya, langsung mengomentari komposisi baru kabinet Jokowi melalui blog pribadinya, termasuk soal Luhut.

Menurut Dahlan, Luhut merupakan salah satu tokoh yang masih mendominasi dalam pemerintahan Jokowi. Saking mendominasinya, Menko Kemaritiman tersebut pun mendapat tugas tambahan, yakni soal investasi.

Mungkin benar apa yang dijelaskan Dahlan bahwa Luhut masih diperlukan di mata presiden. Pasalnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memberikan beberapa kewenangan lebih banyak pada Luhut – dari pengawalan program nasional dan kebijakan, penyelesaian persoalan antar-kementerian atau lembaga yang sulit diatasi, hingga beberapa kementerian/lembaga tambahan yang dapat dikoordinasikan.

Beberapa pertanyaan pun timbul. Mengapa Jokowi bersedia memberikan beberapa kekuatannya pada Luhut? Apa pentingnya Luhut dalam Kabinet Indonesia Maju?

Pemusatan Kekuatan

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas oleh Jokowi kepada Luhut bisa jadi merupakan upaya presiden untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pemerintahannya, terutama soal ekonomi dan investasi. Boleh jadi, ini adalah upaya mantan Wali Kota Solo itu guna memusatkan kekuatannya.

Esther Samboh dalam tulisan opininya yang berjudul Indonesia Inc. di Jakarta Post menjelaskan bahwa Jokowi ingin periode keduanya berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi. Guna mewujudkannya, Samboh menganalogikan posisi Jokowi yang memiliki keterlibatan yang mendalam layaknya seorang chief executive officer (CEO) dalam sebuah perusahaan.

Jokowi dianggap perlu berhati-hati terhadap apa-apa saja yang akan dilakukan bawahannya dalam mewujudkan visi ekonomi presiden. Pasalnya, sang presiden juga memerlukan bantuan banyak pihak dalam mewujudkannya, seperti Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang ditugaskan untuk menjalankan negosiasi-negosiasi perdagangan dengan berbagai negara dan pihak lain.

Pendelegasian yang tidak tunggal ini tentu menciptakan risiko akan munculnya ketidakseragaman dalam pelaksanaan visi Jokowinomics – sebutan untuk arah kebijakan ekonomi Jokowi yang berfokus pada pembangunan. Apalagi, selain soal kemungkinan ketidakpahaman dan ketidaksamaan visi, partai-partai politik yang memegang sejumlah jabatan juga bisa saja menjadi ancaman bagi fokus Jokowi tersebut.

Upaya pemusatan dilakukan guna menguatkan pengaruh presiden di ranah eksekutif.
Share on X

Oleh sebab itu, mengacu pada tulisan Samboh, Jokowi memerlukan bantuan beberapa figur yang kuat untuk membantunya memegang kendali pemerintahan. Di sinilah, peran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi penting.

Upaya Jokowi untuk memegang kendali pemerintahan ini boleh jadi merupakan bentuk upaya pemusatan (centralization) kekuatan eksekutif. James A. Gazell dari San Diego State University dalam tulisannya yang berjudul Trends in Centralized Control of the Executive Branch menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan guna menguatkan pengaruh presiden di ranah eksekutif.

Upaya pemusatan kekuatan presiden ini biasanya dilakukan melalui beberapa perubahan struktural. Gazell mencontohkan beberapa presiden di Amerika Serikat (AS) yang melakukan upaya-upaya itu.

Presiden Dwight D. Eisenhower misalnya, mengubah lembaga Council of Economic Advisers (CEA) dari yang awalnya hanya memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi menjadi sebuah lembaga yang merefleksikan pandangan dan arah kebijakan presiden. Eisenhower melakukannya dengan menempatkan Arthur Burns sebagai ketuanya.

Roger B. Porter dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul Economic Advice to the President menjelaskan bahwa Burns kemudian membentuk sebuah komite yang bernama Advisory Board on Economic Growth and Stability (ABEGS). Komite ini berfungsi sebagai forum di mana pemikiran atas kebijakan-kebijakan ekonomi setiap kementerian dan badan dapat saling dibandingkan dan dikoordinasikan.

Berkaca pada apa yang dilakukan Eisenhower melalui Burns di AS, apakah Jokowi juga melakukan hal serupa bersama Luhut?

Bisa jadi, Jokowi juga melakukan upaya pemusatan kekuatan eksekutif melalui pemberian kewenangan koordinasi kepada Luhut. Seperti Burns, Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut – mengacu pada tulisan Samboh – telah menjalankan diskusi bersama berbagai kementerian dan lembaga – seperti Kementerian Energid an Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – guna menjalankan fungsi koordinasinya.

Pertanyaannya, jika memang Jokowi ingin memusatkan kekuatannya di ranah eksekutif, mengapa Luhut yang dipilih? Mengapa sang presiden memilih Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut sebagai penyalur pemusatan kekuatannya?

Mengapa Luhut?

Dengan memberikan kewenangan lebih kepada Luhut, Jokowi boleh jadi berusaha untuk memusatkan kekuatannya. Mungkin, sang presiden melihat kekuatan Luhut sendiri dalam melaksanakan visi Jokowi.

Mengacu pada tulisan Samboh kembali, Luhut disebutkan sebagai salah satu sosok yang dibutuhkan oleh Jokowi. Sejak periode pertamanya, presiden dinilai kerap mengandalkan pengaruh Luhut yang kuat.

Mungkin, kecenderungan Jokowi untuk mengandalkan Luhut dalam pemerintahannya berkaitan dengan kedekatan personal di antara keduanya. Aaron L. Connelly dalam tulisannya di Lowy Institute menjelaskan bahwa presiden dan sang menko telah mengenal satu sama lain jauh sebelum Jokowi menjabat sebagai pemimpin eksekutif Indonesia, yakni ketika keduanya masih berada dalam kerja sama bisnis.

View this post on Instagram

Jokowi berikan kewenangan lebih untuk Luhut.⠀ ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 6, 2019 at 12:25am PST

Jokowi juga dinilai mengandalkan Luhut dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Connelly menjelaskan bahwa presiden menempatkan Luhut sebagai penasihatnya dalam hal ini.

Koneksi yang dimiliki oleh Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut juga luas. Di luar pengalamannya sebagai pebisnis, Luhut memiliki relasi yang luas di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia – membantu Jokowi membangun relasi dengan negara-negara tersebut.

Beberapa pihak juga menilai bahwa koneksi Luhut yang luas tersebut juga membantu pemerintaan Jokowi menarik para investor asing, seperti dari Tiongkok yang memiliki kerangka pinjaman Belt and Road Initiatie (BRI) atau One Belt, One Road (OBOR).

Boleh jadi, pemberian kewenangan yang lebih oleh Jokowi kepada Luhut ini merupakan bagian dari upaya presiden untuk menjembatani kelancaran investasi antara investor-investor asing dengan birokrasi yang kerap menghambat laju investasi. Dengan begitu, visi Jokowinomics dapat lebih cepat terwujud.

Uniknya, kembalinya Luhut sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dinilai juga bertujuan untuk menghalau berbagai kepentingan politik. Mantan Menteri BUMN Dahlan misalnya, dalam blog-nya menilai Luhut dapat menjadi bumper terhadap berbagai pengaruh politik pihak lain, termasuk dari Dewan Perwakulan Rakyat (DPR).

Kanupriya Kapoor dalam tulisannya di Reuters pernah menjelaskan peran Luhut dalam periode pertama Jokowi. Kapoor menganggap Luhut berperan sebagai penjaga pintu gerbang Jokowi yang menghalau pengaruh berbagai partai politik, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).

Lantas, bagaimana dengan Kabinet Indonesia Maju? Apakah peran Luhut masih sama?

Boleh jadi, Luhut memang dibutuhkan Jokowi untuk menghalau berbagai tekanan politik. Apalagi, dengan kewenangannya yang diperluas, Luhut semakin leluasa menembus berbagai kebijakan menteri yang berkaitan dengan visi Jokowi.

Uniknya, beberapa pihak juga menilai bahwa Luhut hadir di kabinet baru guna menghalau pengaruh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebut-sebut bisa saja merusak jalannya pemerintahan Jokowi 2.0. Setidaknya, asumsi ini datang dari filsuf Rocky Gerung.

Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan Rocky itu, Jokowi boleh jadi memang masih membutuhkan pengaruh kuat dan koneksi luas Luhut. Dengan adanya keinginan percepatan Jokowinomics, Jokowi bisa jadi merasa pengaruh Luhut juga perlu diperluas lagi.

Mungkin, apa yang dirasakan Jokowi turut tercerminkan dalam lirik The Weeknd di awal tulisan. Dalam situasi sekitarnya – baik domestik maupun internasional – yang semakin tidak stabil, setidaknya presiden masih memiliki seseorang yang dapat diandalkan. Menarik untuk ditunggu langkah Luhut selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.