Audio ini dibuat menggunakan AI.

Alih-alih menyelesaikan akar permasalahan aspek kesehatan masyarakat Indonesia secara konstruktif, elite pembuat keputusan serta para elite dokter dan tenaga kesehatan justru saling sindir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah masih belum menemukan ritme selaras, utamanya dengan asosiasi profesi kesehatan Indonesia yang bisa saja berbahaya bagi kepentingan kesehatan rakyat. Lalu, ada apa sebenarnya di balik intrik tersebut?

PinterPolitik.com

Sejak dilantik pada Desember 2020, Budi Gunadi Sadikin (BGS) langsung mencuri perhatian karena berasal dari latar belakang non-kesehatan, seorang bankir yang kini memimpin kementerian teknis yang kompleks dan vital.

Keputusan Presiden ke7 RI Joko Widodo dan penerusnya Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budi mencerminkan preferensi terhadap manajerialisme birokrasi, yakni sebuah kecenderungan global sejak era New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, outcome-based governance, dan modernisasi sistem melalui teknologi dan audit kinerja.

Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini bersinggungan langsung dengan tatanan lama yang dibangun selama puluhan tahun oleh komunitas medis, khususnya asosiasi profesi seperti IDI, IDAI, dan kolegium dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya.

Ketegangan ini tampaknya tidak bersifat temporer. Dalam studi teori konflik, ketegangan antarinstitusi bukan sekadar friksi personal atau miskomunikasi, tetapi manifestasi dari pertarungan kepentingan struktural antara otoritas teknokratik yang mengusung efisiensi dan modernisasi, dengan kelompok epistemik tradisional yang mempertahankan otoritas profesional berbasis keilmuan, etika, dan sejarah panjang pengabdian medis.

Terbaru, fenomena ini semakin nyata ketika IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menyatakan bahwa komunikasi antara Menkes dan komunitas dokter sangat buruk, bahkan menyarankan reformasi menyeluruh dalam relasi vertikal kementerian dan organisasi profesi.

IDI bahkan melangkah lebih jauh dengan meminta Presiden mencopot Budi, mempersoalkan pembentukan kolegium tandingan yang dianggap sebagai upaya intervensi terhadap otonomi profesi.

Lalu, mengapa intrik bernuansa konfliktual ini seolah tak memiliki ujung sejak Budi dilantik?

Instabilitas Ganti “Pemain”?

Ketegangan antara Menkes dan asosiasi profesi tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang sedang bergeser.

Dalam konteks ini, pendekatan Michel Foucault tentang knowledge/power kiranya bisa menjadi rujukan, di mana pengetahuan bukanlah entitas netral, melainkan alat dan medan pertarungan kuasa.

Profesi kesehatan, khususnya komunitas dokter, selama ini agaknya memiliki monopoli epistemik, yang mana mereka menentukan standar pendidikan, kompetensi, hingga kewenangan praktik.

Posisi ini diperkuat oleh struktur kolegium dan asosiasi profesi, yang dalam banyak hal dinilai bersifat eksklusif dan tertutup.

Ketika Budi memperkenalkan sistem baru, rekonstruksi ulang sistem pendidikan dokter spesialis, serta mendorong pembentukan kolegium versi pemerintah, ia tidak hanya menawarkan reformasi teknis, tetapi secara implisit sedang menantang regime of truth yang selama ini dipegang asosiasi profesi.

Konflik ini mengingatkan pada teori field dari Pierre Bourdieu, di mana dunia kesehatan adalah medan sosial tempat berbagai aktor bertarung memperebutkan capital, baik itu cultural capital (pengetahuan, kredensial medis), social capital (jejaring asosiasi), maupun symbolic capital (kepercayaan publik).

Masuknya Menkes dari luar dunia kesehatan membuatnya tidak memiliki legitimasi simbolik di mata komunitas profesi. Namun sebagai pejabat publik, Budi memiliki state capital yang sah untuk mengintervensi sistem.

Dari sini, reaksi keras asosiasi seperti IDI dan IDAI bukanlah resistensi biasa, tetapi bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan status quo yang terancam oleh logika manajerialisme modern.

Ironisnya, pertarungan ini memakan energi institusional di saat Indonesia tengah menghadapi tantangan kesehatan yang jauh lebih krusial dan kompleks.

Distraksi dari Krisis Substansial?

Salah satu akibat paling disayangkan dari konflik ini adalah teralihkan-nya perhatian publik dan kebijakan dari persoalan substantif yang jauh lebih mendesak.

Laporan dan sorotan media dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan potret buram layanan kesehatan, mulai dari minimnya distribusi dokter di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), laporan pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien maupun sejawat, hingga praktik bullying dan pemerasan terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Persoalan-persoalan ini bersifat sistemik dan menyentuh dimensi keadilan sosial, perlindungan hak pasien dan tenaga medis muda, serta kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar yang bermartabat.

Sayangnya, konflik antara Menkes dan organisasi profesi justru berpotensi mengubur diskusi publik dan reformasi mendalam atas isu-isu tersebut.

Dalam studi Anthony Giddens tentang structuration theory, sistem sosial tidak hanya dibentuk oleh struktur institusi, tetapi juga oleh agency, yakni aktor-aktor kunci yang bisa mereproduksi atau merombak struktur.

Dalam konteks ini, baik Budi maupun asosiasi profesi memiliki agency kuat yang bisa mengarahkan reformasi ke arah lebih progresif dan kolaboratif. Namun sejauh ini, keduanya cenderung terjebak dalam spiral defensif yang membuat reformasi kesehatan seolah menjadi ajang tarik-ulur politis dan simbolik.

Budi, meski kerap dianggap “asing” dalam dunia medis, kiranya membawa pendekatan strategis jangka panjang yang layak diperhitungkan: efisiensi, akses, dan pemerataan.

Namun, komunikasi yang tidak terkelola, serta manuver yang dianggap menyerobot domain profesionalisme, membuatnya kehilangan dukungan dari komunitas paling vital dalam sistem kesehatan.

Sebaliknya, asosiasi profesi pun tidak lepas dari kritik. Dalam banyak kasus, mereka terkesan tertutup terhadap evaluasi dan reformasi struktural.

Skandal pelecehan seksual, ketimpangan pendidikan spesialis yang mahal dan elitis, serta laporan bullying terhadap PPDS belum ditanggapi dengan reformasi internal yang serius. Ini menunjukkan bahwa self-regulatory body yang terlalu kuat tanpa pengawasan negara justru berisiko menciptakan “monopoli moral” yang tak akuntabel.

Konflik antara Menkes Budi dan asosiasi profesi agaknya merupakan gejala dari pertarungan lebih besar antara modernisasi institusional dengan monopoli epistemik yang telah lama mengakar.

Masing-masing membawa kepentingan dan kekuatan, negara ingin reformasi sistemik demi pemerataan dan efisiensi, sementara asosiasi profesi ingin mempertahankan kontrol terhadap standar dan etika profesi.

Namun, bila keduanya terus bertarung dalam medan simbolik, publiklah yang paling dirugikan. Rakyat akan kehilangan momentum reformasi kesehatan yang sejati, seperti layanan merata, sistem pendidikan medis yang adil dan bebas kekerasan, serta komunitas medis yang sehat secara etis dan profesional.

Sebagaimana dicatat dalam teori deliberatif Habermas, jalan keluar dari konflik institusional semacam ini adalah melalui komunikasi rasional yang setara dan terbuka.

Negara tidak bisa memaksakan logika efisiensi tanpa memahami logika etis dan otonomi profesi. Sebaliknya, profesi kesehatan tidak bisa terus mempertahankan eksklusivisme dalam dunia yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas.

Reformasi kesehatan tidak bisa berhasil jika dilakukan dalam suasana saling mencurigai. Yang dibutuhkan hari ini bukanlah siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bersedia membuka diri untuk mendengar. Kesehatan adalah urusan publik, dan publik layak mendapatkan yang terbaik dari kedua kutub kekuasaan ini. (J61)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit pernapasan akibat polusi udara membuat klaim BPJS Kesehatan mengalami tren kenaikan hingga mencapai Rp10 triliun sepanjang 2023 ini.

Namun, Menkes tetap optimis jika polusi udara dapat dikendalikan. Dia mencontoh Tiongkok yang bisa mengendalikan polusi udara yang parah saat menjelang Olimpiade Beijing 2008 lalu.

PinterPolitik.com 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan yang ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 oleh DPR RI memantik tanggapan keras dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Menurut sumber dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, RUU itu merupakan “titipan” Kementerian Kesehatan (Kesehatan). Itu sekaligus menjawab aksi-reaksi IDI yang secara aktif selalu ditanggapi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menaungi setidaknya 14 regulasi seputar sistem kesehatan nasional, IDI sendiri berfokus pada gelagat menghialngkan peran organisasi profesi dalam Omnibus Law Kesehatan.

Pasca mendengar kabar RUU itu masuk Prolegnas 2023, Ketua Umum (Ketum) PB IDI Adib Khumaidi belakangan begitu tajam mengemukakan tanggapan kritisnya.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), pembentukan lembaga pendidikan kedokteran, izin dokter spesialis, hingga izin dokter asing menjadi beberapa poin yang menjadi concern IDI.

Secara umum, Menkes Budi merespons kekhawatiran IDI dengan menekankan perlu adanya penyederhanaan sejumlah poin di atas. Urgensinya, pandemi Covid-19 lalu membuat Kemenkes menyadari pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Mengenai penarikan kewenangan berbagai izin poin di atas ke pemerintah, Menkes Budi secara tersirat mengatakan itu tak lain dilakukan demi efisiensi, efektivitas, dan mendorong kompetisi SDM kesehatan di tanah air.

Sementara itu, Adib mengendus adanya liberalisasi jasa kesehatan yang berpotensi menghilangkan hak warga negara sendiri. Bagi IDI, permasalahan mendasar tenaga kesehatan Indonesia seperti kesejahteraan semestinya lebih dahulu diperbaiki oleh pemerintah.

Adib dan IDI secara tegas menyoroti dua regulasi krusial berkaitan dengan organisasi profesi yang berpotensi dihilangkan, meski selama ini telah berjalan dengan baik. Dua regulasi itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sebelumnya, Omnibus Law Kesehatan telah mendapat penolakan melalui unjuk rasa di depan gedung Parlemen pada 28 November 2022 lalu. Sejak momen tersebut, IDI seolah konsisten satu barisan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Jika ditelusuri, intrik IDI dan pemerintah – khususnya Kemenkes – dalam diskursus Omnibus Law Kesehatan merupakan puncak tensi kedua lembaga itu dalam tujuh tahun terakhir.

Sebelumnya, program layanan dokter primer pada 2016, penujukan Terawan Agus Putranto sebagai Menkes (2019), hingga kisruh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi subjek “keributan”.

Lantas, mengapa perseteruan yang semestinya tak terjadi di antara IDI dan Kemenkes terus berkobar? Mungkinkah Omnibus Law Kesehatan menjadi senjata pamungkas pemerintah untuk meredam IDI?

Ditakdirkan Berseteru?

Secara konstitusi, IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.

Ihwal itulah yang membuat organisasi ini turut memainkan peran penting sebagai kelompok prioritas dalam pemberi referensi kebijakan pemerintah pada aspek kesehatan.

Theodore Marmor dan David Thomas dalam publikasinya Doctors, Politics and Pay Disputes: ‘Pressure Group Politics’ Revisited mengatakan organisasi ataupun asosiasi profesi kedokteran berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) terhadap pemerintah mengenai berbagai elemen kebijakan terkait kesehatan di suatu negara.

Merujuk pada pernyataan Marmor dan Thomas di atas, serta fakta sebelumnya bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia, dapat dikatakan bahwa IDI tampak memang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konstruksi sistem kesehatan nasional, termasuk membentuk kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut dapat tercermin melalui outcome kebijakan seputar profesi dokter serta tenaga kesehatan, obat dan farmasi, hingga fasilitas kesehatan.

Sebagai kelompok penekan, IDI memenuhi syarat mutlak mumpuni ketika harus dihadapkan pada kebijakan yang merugikan profesinya. Setidaknya itu tercermin dalam tensi IDI dengan pemerintah selama tujuh tahun ke belakang.

Selain layanan dokter primer, penunjukan Terawan sebagai Menkes, dan kisruh KKI, rancangan regulasi mengenai pendidikan kedokteran juga menjadi bola panas. Menkes Budi bahkan mempertanyakan kuatnya posisi IDI dalam merekomendasikan pendirian fakultas kedokteran.

Paling tidak, sebelum  Omnibus Law Kesehatan disahkan, IDI memiliki kekuatan tawar atau bargaining power yang besar, mengingat posisi dokter yang sangat vital di negara dengan rasio dokter yang rendah seperti Indonesia.

Kemudian, David Hyde dalam The American Medical Association: Power, Purpose, and Politics in Organized Medicine mengemukakan bahwa seorang dokter yang secara aktif memainkan peran dalam ranah medical politics atau politik medis, dapat memperoleh kekuatan serta pengaruh pada visi profesi kedokteran, aspek profitabel, status profesi dokter di mata publik, hingga signifikansi peran dalam sistem kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Hyne juga menyebutkan tiga konsekuensi produktif terkait medical politics pada suatu organisasi profesi kedokteran, yaitu posisi monopoli atau monopoly position, sumber daya finansial atau financial resources, dan kekuatan politik atau political strength.

Momentum kekuatan IDI sendiri kemudian tampak muncul ketika Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.

Kegagapan pemerintah termasuk Menkes Terawan saat itu, menjadi celah eksploitasi “empuk” bagi IDI untuk membombardir “rival” mereka dengan berbagai tekanan serta kritik.

Akan tetapi, pasca pandemi mulai mereda dan kritik terhadap pemerintah turut meredup, Kemenkes yang telah diampu Budi seolah mulai merespons “tekanan” dan sejumlah power yang dimiliki IDI.

Omnibus Law Kesehatan yang disebut-sebut merupakan inisiasi Menkes Budi dan jajarannya agaknya menguak titik balik dan konflik laten selama ini. Ihwal yang seolah ingin diakhiri sang menteri sekaligus mereduksi peran aktif IDI.

Lalu, bagaimana proyeksi hubungan konfliktual di antara IDI dan pemerintah ke depannya, terutama ketika Omnibus Law Kesehatan benar-benar disahkan?

Menkes Budi Menang?

Melihat gestur yang ada, Menkes Budi agaknya tak ingin terus memperpanjang relasi konfliktual di antara Kemenkes dan IDI.

Meskipun meninggalkan kesan mereduksi atau bahkan menghilangkan peran IDI, usulan Omnibus Law Kesehatan mungkin saja menjadi satu-satunya solusi yang dilihat Menkes Budi.

Dalam mewujudkan hal itu, Menkes Budi tampaknya mengaktualisasikan Thirty-Six Stratagems, yakni 36 strategi Tiongkok kuno yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil. 

Dalam Bab 4, terdapat strategi yang disebut fǔ dǐ chōu xīn, yang bermakna harfiah, yakni “keluarkan kayu bakar dari tungku memasak”.

Secara pemaknaan, strategi itu merupakan upaya mengeluarkan aset utama musuh dari akuisisinya. Inilah inti dari pendekatan secara tidak langsung.

Alih-alih menyerang pasukan tempur musuh secara langsung, cara paling ideal untuk menghadapi rival yang kuat ialah wajib melemahkannya dengan meruntuhkan pondasinya plus menyerang sumberdayanya.

Dengan mengakomodir 14 regulasi mengenai kesehatan sekaligus mengurangi peran organisasi profesi, terutama IDI dalam sistem kesehatan nasional, Menkes Budi boleh jadi ingin “melemahkan” pondasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi pimpinan Adib.

Akan tetapi, konsekuensi dari kemungkinan disahkannya regulasi baru itu tampaknya bukan tanpa persoalan baru. “Monopoli” dalam sistem kesehatan nasional bukan tidak mungkin beralih ke Kemenkes tanpa menyisakan ruang bagi organisasi profesi kesehatan lainnya untuk terlibat aktif memengaruhi secara konstruktif kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, jika Omnibus Law Kesehatan nantinya disahkan dan Menkes Budi “menang” dari IDI, akuntabilitas, sinergi, upaya memberikan ruang masukan dan kontribusi organisasi profesi kiranya tetap dibutuhkan. (J61)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan merespons peningkatan drastis kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada anak yang sejauh ini telah merenggut 141 nyawa berdasarkan data terakhir pada Selasa (25/10) pagi. Data tersebut merupakan kolektif atau total kumulatif yang dilaporkan dari 26 provinsi di Tanah Air.

Kemarin, rapat terbatas (ratas) digelar di Istana Kepresidenan Bogor dengan sorotan utama tertuju kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Turut hadir dalam ratas tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menkes  Budi dan Kepala BPOM menjadi sorotan dikarenakan Presiden Jokowi tercatat memberikan empat arahan penting dalam rapat itu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya.

Pertama, Kepala Negara meminta Menkes untuk menghentikan sementara peredaran obat-obatan yang diduga ada kaitannya dengan gagal ginjal akut pada anak. Mantan Wali Kota Solo juga menyebut pemerintah menantikan investigasi menyeluruh dari BPOM untuk dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif.

Kedua, Presiden Jokowi meminta BPOM menarik obat-obatan yang benar-benar terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak dan kini sudah ada di pasaran. Plus, diharapkan informasi itu sampai kepada masyarakat luas secara berkala dan masif.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta Presiden Jokowi agar meneliti secara menyeluruh penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar Menkes Budi segera menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit gangguan ginjal akut dan memberikan pengobatan secara gratis.

Di sela arahannya, Presiden Jokowi juga menegaskan kepada pihak terkait bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak adalah masalah yang besar.

Jika ditelisik lebih dalam, arahan presiden tertuju kepada Menkes Budi dan Kepala BPOM yang memang dalam hal ini seperti kecolongan dan lamban dalam mengantisipasi dan menangani kasus yang kepalang parah.

Peredaran obat yang ditengarai mengandung zat tak semestinya membuka probabilitas adanya ihwal tak beres di balik upaya preventif Menkes Budi sebagai focal point dalam case ini.

Lantas, mengapa impresi kecolongan ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan latar belakang Menkes Budi sebagai “pemain baru” di bidang tata kelola kesehatan dan korelasinya dengan bidang farmasi?

Ada Mafia Obat?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kalang Kabut Hadapi Gagal Ginjal Akut? telah disiratkan mengenai adanya celah dalam praktik pengadaan obat-obatan di Indonesia yang sesungguhnya menjadi masalah inti.

Bahkan, Menkes Budi sendiri pernah mengakui hal itu, dengan mengatakan industri farmasi Indonesia seperti terhambat akibat permainan para mafia. Muaranya, bidang farmasi tidak dapat berkembang dengan efektif.

Laporan mengenai temuan ribuan obat ilegal juga pernah diungkap BPOM. Itu kemudian semacam menjadi indikasi “lubang” yang mampu dieksploitasi para mafia obat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan obat ilegal.

Tidak hanya obat ilegal, komposisi obat legal yang diproduksi untuk penggunaan domestik pun kerap memiliki permasalahan, utamanya terkait dengan konteks persaingan usaha dan tantangan produksi.

Corry Permata Sari dalam penelitian berjudul Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik menguak kemungkinan hal tersebut.

Selain persaingan antarperusahaan farmasi dalam negeri, Corry menyebut produsen asing pun tak dapat dipungkiri memiliki jangkauan pasar di Indonesia. Ihwal yang membuat persaingan di industri tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, bahan baku industri farmasi terdiri dari bahan dasar, bahan pembantu, dan pengemas. Namun, dari tiga kelompok bahan baku industri farmasi tersebut, belum ada yang mampu diproduksi di Indonesia.

Tidak hanya menyebabkan perusahaan farmasi Indonesia sangat rentan terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang, terpaan krisis maupun kelangkaan juga dapat memaksa industri farmasi menggunakan bahan baku alternatif yang tak semestinya.

Hal terakhir yang tampaknya terjadi dalam kasus gagal ginjal akut yang ditengarai bersumber dari cemaran bahan baku pelarut, yakni etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG), dan etilena glikol butil eter (EGBE).

Tiga senyawa berbahaya itu santer disebut menjadi alternatif bahan yang aman yaitu polietilena glikol yang mengalami kelangkaan secara global pasca pandemi Covid-19.

“Pemalsuan” produk kemudian seolah terjadi dalam kasus yang mengakibatkan gagal ginjal akut saat ini. Itu juga yang disoroti Corry saat industri farmasi dihadapkan pada permintaan produk, ketersediaan bahan baku, dan aspek keterjangkauan harga.

Di titik inilah, sinergi antara Kemenkes dan tindakan konkret berupa pengawasan dari BPOM menjadi kunci. Saat kasus seperti gagal ginjal akut terjadi, interpretasi bahwa ada “permainan” oknum maupun “mafia” plus kelemahan pengawasan kiranya tak berlebihan untuk mengemuka.

Lalu, mengapa Menkes Budi, termasuk Kepala BPOM seolah lalai dalam persoalan ini?

Menkes Budi Masih Newbie?

Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Menkes Budi berujar peningkatan kasus gagal ginjal akut bisa naik sampai lima kali lipat dari hari ini.

Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan, Menkes Budi mengaku “gelap” karena belum mengetahui secara pasti penyebab dan arah penyakit ini. Dia menambahkan, jajaran di Kemenkes terus melakukan penelitian dan uji laboratorium untuk mengetahui musabab kasus.

Saat mengampu kursi Menkes, Budi Gunadi Sadikin dianggap memiliki kerendahan hati intelektual, terutama karena latar belakangnya yang memang bukan dari dunia medis.

Javier Zarracina dalam Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong mengatakan bahwa sikap kerendahan hati intelektual atau intellectual humility mendorong pemikiran manusia untuk terbuka dalam mengambil pembelajaran dari pengalaman orang lain. Hal itu sekaligus dapat membuat seseorang mampu mengenali kelemahannya sendiri.

Dianggap menjadi antitesis Terawan Agus Putranto, Menkes Budi memeragakan kebijakan berbeda dengan lebih memperhitungkan pendapat para ahli saat turut aktif dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Kerendahan hati intelektual Menkes Budi juga sebenarnya tampak dari pengakuan kesalahan jajarannya saat tidak mengetahui penyebab utama kasus gagal ginjal akut hingga saat ini.

Akan tetapi, aspek preventif semestinya dapat menjadi prinsip lain yang diutamakan Menkes Budi. Menjabat sejak 23 Desember 2020, dia seharusnya telah memitigasi kemungkinan akan adanya krisis kesehatan seperti gagal ginjal akut ini. Terlebih, yang terkait dengan dugaan celah sektor farmasi.

Sekali lagi, pertanyaan sederhana, yakni mengapa kecolongan itu bisa terjadi mengemuka karena sebagai focal point urusan kesehatan 275 juta jiwa penduduk Indonesia, kementerian yang dipimpin Menkes Budi semestinya dapat bersinergi dengan BPOM dan stakeholder terkait lain untuk mengantisipasi peredaran obat yang tidak aman.

Kendati demikian, Menkes Budi tidak serta merta bisa disalahkan atas krisis kesehatan domestik ini.

Dengan munculnya kasus ini, eksistensi “lubang” dalam prosedur produksi obat-obatan, mekanisme pasar industri farmasi, hingga praktik mafia obat diharapkan Menkes Budi dapat bergerak cepat menutup segala celah dan mengatasi persoalan hingga tuntas.

Sanksi juga harus segera dikenakan seberat-beratnya kepada pihak mana pun yang terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal ini.

Yang lebih penting, diharapkan tidak ada lagi fenomena ironis ketika nyawa melayang dikarenakan sedang menjalani pengobatan atas penyakit lain yang sedang dideritanya. (J61)

Budi Gunadi Sadikin sebut vaksin HPV bakal gratis

Menkes Budi Gunadi Sadikin klaim temukan kasus Omicron

PinterPolitik.com

Data. Kata ini pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1640-an. Berakar dari kata Bahasa Latin “datum” yang artinya “hal yang diberikan” dan merupakan bentuk lampau dari kata “dare” yang berarti “memberi”.

Sementara, penggunaannya sebagai terminologi yang spesifik dalam dunia komputerisasi baru terjadi pada tahun 1946, yakni didefinisikan sebagai informasi computer yang bisa disimpan dan ditransmisikan.

Kini, data menjelma sebagai salah satu faktor yang menentukan peradaban. Negara-negara menganggap data sebagai bagian dari penentu posisi power politiknya di tingkat global. Pun dalam halnya di politik domestik, di mana data menjadi penentu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Baca Juga: PDIP Ulangi Kejatuhan Demokrat?

Sementara, perusahaan-perusahaan besar juga berlomba-lomba menggunakan data sebagai bagian dari upaya marketing yang tepat sasaran. Perusahaan-perusahaan teknologi besar macam Google, Facebook dan Amazon pun menggunakan data penggunanya untuk berbagai kepentingan terkait pengambangan layanannya.

Nah, terkait kebijakan pemerintah, konteks data inilah yang kini jadi fokus utama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Doi jadi uring-uringan karena lagi pusing soal data penerima vaksin Covid-19. Soalnya, data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan sepertinya tidak akurat alias tak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Pak Budi bahkan melempar bahasa “kapok” karena ketipu sama data-data nasional yang dimiliki oleh Kemenkes. Soalnya data-data tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Wih.

Terkait data penerima vaksin Covid-19, Menkes pun telah berencana menggunakan data yang dimiliki oleh KPU, yakni data pemilih pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Emang sih, datanya KPU bisa dibilang yang paling lengkap setidaknya dalam 2 tahun terakhir.

Tapi, dengan pernyataan Menkes Budi yang demikian, ini sesungguhnya menggambarkan ada yang salah dengan sistem pendataan yang dimiliki oleh Kemenkes. Lha data puskesmas dan rumah sakit aja disebut nggak sesuai dengan kenyataan, gimana dengan data-data yang lain?

Hmm, semoga data yang diinginkan Menkes Budi bisa diambil. Soalnya akhirnya ada orang yang menyadari bahwa Kemenkes kita itu agak “berantakan” ya. Uppps. Apalagi Pak Menkes bukan orang internal dunia kesehatan dan latar belakangnya nggak dari sana. Sehingga, apa yang dikatakannya bisa saja jadi sangat obyektif.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.