Ayolah fokus, rukun gitu. Masalah aspek kesehatan banyak neeh bapak-bapak, ibu-ibu 

#menkes #bgs #budigunadisadikin #idi #idai #tenagakesehatan #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

PinterPolitik.com 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan yang ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 oleh DPR RI memantik tanggapan keras dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Menurut sumber dari Badan Legislasi (Baleg) DPR, RUU itu merupakan “titipan” Kementerian Kesehatan (Kesehatan). Itu sekaligus menjawab aksi-reaksi IDI yang secara aktif selalu ditanggapi oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menaungi setidaknya 14 regulasi seputar sistem kesehatan nasional, IDI sendiri berfokus pada gelagat menghialngkan peran organisasi profesi dalam Omnibus Law Kesehatan.

Pasca mendengar kabar RUU itu masuk Prolegnas 2023, Ketua Umum (Ketum) PB IDI Adib Khumaidi belakangan begitu tajam mengemukakan tanggapan kritisnya.

Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), pembentukan lembaga pendidikan kedokteran, izin dokter spesialis, hingga izin dokter asing menjadi beberapa poin yang menjadi concern IDI.

Secara umum, Menkes Budi merespons kekhawatiran IDI dengan menekankan perlu adanya penyederhanaan sejumlah poin di atas. Urgensinya, pandemi Covid-19 lalu membuat Kemenkes menyadari pentingnya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Mengenai penarikan kewenangan berbagai izin poin di atas ke pemerintah, Menkes Budi secara tersirat mengatakan itu tak lain dilakukan demi efisiensi, efektivitas, dan mendorong kompetisi SDM kesehatan di tanah air.

Sementara itu, Adib mengendus adanya liberalisasi jasa kesehatan yang berpotensi menghilangkan hak warga negara sendiri. Bagi IDI, permasalahan mendasar tenaga kesehatan Indonesia seperti kesejahteraan semestinya lebih dahulu diperbaiki oleh pemerintah.

Adib dan IDI secara tegas menyoroti dua regulasi krusial berkaitan dengan organisasi profesi yang berpotensi dihilangkan, meski selama ini telah berjalan dengan baik. Dua regulasi itu, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Sebelumnya, Omnibus Law Kesehatan telah mendapat penolakan melalui unjuk rasa di depan gedung Parlemen pada 28 November 2022 lalu. Sejak momen tersebut, IDI seolah konsisten satu barisan bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Jika ditelusuri, intrik IDI dan pemerintah – khususnya Kemenkes – dalam diskursus Omnibus Law Kesehatan merupakan puncak tensi kedua lembaga itu dalam tujuh tahun terakhir.

Sebelumnya, program layanan dokter primer pada 2016, penujukan Terawan Agus Putranto sebagai Menkes (2019), hingga kisruh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi subjek “keributan”.

Lantas, mengapa perseteruan yang semestinya tak terjadi di antara IDI dan Kemenkes terus berkobar? Mungkinkah Omnibus Law Kesehatan menjadi senjata pamungkas pemerintah untuk meredam IDI?

Ditakdirkan Berseteru?

Secara konstitusi, IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia.

Ihwal itulah yang membuat organisasi ini turut memainkan peran penting sebagai kelompok prioritas dalam pemberi referensi kebijakan pemerintah pada aspek kesehatan.

Theodore Marmor dan David Thomas dalam publikasinya Doctors, Politics and Pay Disputes: ‘Pressure Group Politics’ Revisited mengatakan organisasi ataupun asosiasi profesi kedokteran berperan sebagai kelompok penekan (pressure group) terhadap pemerintah mengenai berbagai elemen kebijakan terkait kesehatan di suatu negara.

Merujuk pada pernyataan Marmor dan Thomas di atas, serta fakta sebelumnya bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia, dapat dikatakan bahwa IDI tampak memang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konstruksi sistem kesehatan nasional, termasuk membentuk kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut dapat tercermin melalui outcome kebijakan seputar profesi dokter serta tenaga kesehatan, obat dan farmasi, hingga fasilitas kesehatan.

Sebagai kelompok penekan, IDI memenuhi syarat mutlak mumpuni ketika harus dihadapkan pada kebijakan yang merugikan profesinya. Setidaknya itu tercermin dalam tensi IDI dengan pemerintah selama tujuh tahun ke belakang.

Selain layanan dokter primer, penunjukan Terawan sebagai Menkes, dan kisruh KKI, rancangan regulasi mengenai pendidikan kedokteran juga menjadi bola panas. Menkes Budi bahkan mempertanyakan kuatnya posisi IDI dalam merekomendasikan pendirian fakultas kedokteran.

Paling tidak, sebelum  Omnibus Law Kesehatan disahkan, IDI memiliki kekuatan tawar atau bargaining power yang besar, mengingat posisi dokter yang sangat vital di negara dengan rasio dokter yang rendah seperti Indonesia.

Kemudian, David Hyde dalam The American Medical Association: Power, Purpose, and Politics in Organized Medicine mengemukakan bahwa seorang dokter yang secara aktif memainkan peran dalam ranah medical politics atau politik medis, dapat memperoleh kekuatan serta pengaruh pada visi profesi kedokteran, aspek profitabel, status profesi dokter di mata publik, hingga signifikansi peran dalam sistem kesehatan nasional.

Lebih lanjut, Hyne juga menyebutkan tiga konsekuensi produktif terkait medical politics pada suatu organisasi profesi kedokteran, yaitu posisi monopoli atau monopoly position, sumber daya finansial atau financial resources, dan kekuatan politik atau political strength.

Momentum kekuatan IDI sendiri kemudian tampak muncul ketika Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.

Kegagapan pemerintah termasuk Menkes Terawan saat itu, menjadi celah eksploitasi “empuk” bagi IDI untuk membombardir “rival” mereka dengan berbagai tekanan serta kritik.

Akan tetapi, pasca pandemi mulai mereda dan kritik terhadap pemerintah turut meredup, Kemenkes yang telah diampu Budi seolah mulai merespons “tekanan” dan sejumlah power yang dimiliki IDI.

Omnibus Law Kesehatan yang disebut-sebut merupakan inisiasi Menkes Budi dan jajarannya agaknya menguak titik balik dan konflik laten selama ini. Ihwal yang seolah ingin diakhiri sang menteri sekaligus mereduksi peran aktif IDI.

Lalu, bagaimana proyeksi hubungan konfliktual di antara IDI dan pemerintah ke depannya, terutama ketika Omnibus Law Kesehatan benar-benar disahkan?

Menkes Budi Menang?

Melihat gestur yang ada, Menkes Budi agaknya tak ingin terus memperpanjang relasi konfliktual di antara Kemenkes dan IDI.

Meskipun meninggalkan kesan mereduksi atau bahkan menghilangkan peran IDI, usulan Omnibus Law Kesehatan mungkin saja menjadi satu-satunya solusi yang dilihat Menkes Budi.

Dalam mewujudkan hal itu, Menkes Budi tampaknya mengaktualisasikan Thirty-Six Stratagems, yakni 36 strategi Tiongkok kuno yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil. 

Dalam Bab 4, terdapat strategi yang disebut fǔ dǐ chōu xīn, yang bermakna harfiah, yakni “keluarkan kayu bakar dari tungku memasak”.

Secara pemaknaan, strategi itu merupakan upaya mengeluarkan aset utama musuh dari akuisisinya. Inilah inti dari pendekatan secara tidak langsung.

Alih-alih menyerang pasukan tempur musuh secara langsung, cara paling ideal untuk menghadapi rival yang kuat ialah wajib melemahkannya dengan meruntuhkan pondasinya plus menyerang sumberdayanya.

Dengan mengakomodir 14 regulasi mengenai kesehatan sekaligus mengurangi peran organisasi profesi, terutama IDI dalam sistem kesehatan nasional, Menkes Budi boleh jadi ingin “melemahkan” pondasi dan sumber daya yang dimiliki organisasi pimpinan Adib.

Akan tetapi, konsekuensi dari kemungkinan disahkannya regulasi baru itu tampaknya bukan tanpa persoalan baru. “Monopoli” dalam sistem kesehatan nasional bukan tidak mungkin beralih ke Kemenkes tanpa menyisakan ruang bagi organisasi profesi kesehatan lainnya untuk terlibat aktif memengaruhi secara konstruktif kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, jika Omnibus Law Kesehatan nantinya disahkan dan Menkes Budi “menang” dari IDI, akuntabilitas, sinergi, upaya memberikan ruang masukan dan kontribusi organisasi profesi kiranya tetap dibutuhkan. (J61)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan merespons peningkatan drastis kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada anak yang sejauh ini telah merenggut 141 nyawa berdasarkan data terakhir pada Selasa (25/10) pagi. Data tersebut merupakan kolektif atau total kumulatif yang dilaporkan dari 26 provinsi di Tanah Air.

Kemarin, rapat terbatas (ratas) digelar di Istana Kepresidenan Bogor dengan sorotan utama tertuju kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Turut hadir dalam ratas tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menkes  Budi dan Kepala BPOM menjadi sorotan dikarenakan Presiden Jokowi tercatat memberikan empat arahan penting dalam rapat itu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya.

Pertama, Kepala Negara meminta Menkes untuk menghentikan sementara peredaran obat-obatan yang diduga ada kaitannya dengan gagal ginjal akut pada anak. Mantan Wali Kota Solo juga menyebut pemerintah menantikan investigasi menyeluruh dari BPOM untuk dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif.

Kedua, Presiden Jokowi meminta BPOM menarik obat-obatan yang benar-benar terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak dan kini sudah ada di pasaran. Plus, diharapkan informasi itu sampai kepada masyarakat luas secara berkala dan masif.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta Presiden Jokowi agar meneliti secara menyeluruh penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar Menkes Budi segera menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit gangguan ginjal akut dan memberikan pengobatan secara gratis.

Di sela arahannya, Presiden Jokowi juga menegaskan kepada pihak terkait bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak adalah masalah yang besar.

Jika ditelisik lebih dalam, arahan presiden tertuju kepada Menkes Budi dan Kepala BPOM yang memang dalam hal ini seperti kecolongan dan lamban dalam mengantisipasi dan menangani kasus yang kepalang parah.

Peredaran obat yang ditengarai mengandung zat tak semestinya membuka probabilitas adanya ihwal tak beres di balik upaya preventif Menkes Budi sebagai focal point dalam case ini.

Lantas, mengapa impresi kecolongan ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan latar belakang Menkes Budi sebagai “pemain baru” di bidang tata kelola kesehatan dan korelasinya dengan bidang farmasi?

Ada Mafia Obat?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kalang Kabut Hadapi Gagal Ginjal Akut? telah disiratkan mengenai adanya celah dalam praktik pengadaan obat-obatan di Indonesia yang sesungguhnya menjadi masalah inti.

Bahkan, Menkes Budi sendiri pernah mengakui hal itu, dengan mengatakan industri farmasi Indonesia seperti terhambat akibat permainan para mafia. Muaranya, bidang farmasi tidak dapat berkembang dengan efektif.

Laporan mengenai temuan ribuan obat ilegal juga pernah diungkap BPOM. Itu kemudian semacam menjadi indikasi “lubang” yang mampu dieksploitasi para mafia obat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan obat ilegal.

Tidak hanya obat ilegal, komposisi obat legal yang diproduksi untuk penggunaan domestik pun kerap memiliki permasalahan, utamanya terkait dengan konteks persaingan usaha dan tantangan produksi.

Corry Permata Sari dalam penelitian berjudul Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik menguak kemungkinan hal tersebut.

Selain persaingan antarperusahaan farmasi dalam negeri, Corry menyebut produsen asing pun tak dapat dipungkiri memiliki jangkauan pasar di Indonesia. Ihwal yang membuat persaingan di industri tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, bahan baku industri farmasi terdiri dari bahan dasar, bahan pembantu, dan pengemas. Namun, dari tiga kelompok bahan baku industri farmasi tersebut, belum ada yang mampu diproduksi di Indonesia.

Tidak hanya menyebabkan perusahaan farmasi Indonesia sangat rentan terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang, terpaan krisis maupun kelangkaan juga dapat memaksa industri farmasi menggunakan bahan baku alternatif yang tak semestinya.

Hal terakhir yang tampaknya terjadi dalam kasus gagal ginjal akut yang ditengarai bersumber dari cemaran bahan baku pelarut, yakni etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG), dan etilena glikol butil eter (EGBE).

Tiga senyawa berbahaya itu santer disebut menjadi alternatif bahan yang aman yaitu polietilena glikol yang mengalami kelangkaan secara global pasca pandemi Covid-19.

“Pemalsuan” produk kemudian seolah terjadi dalam kasus yang mengakibatkan gagal ginjal akut saat ini. Itu juga yang disoroti Corry saat industri farmasi dihadapkan pada permintaan produk, ketersediaan bahan baku, dan aspek keterjangkauan harga.

Di titik inilah, sinergi antara Kemenkes dan tindakan konkret berupa pengawasan dari BPOM menjadi kunci. Saat kasus seperti gagal ginjal akut terjadi, interpretasi bahwa ada “permainan” oknum maupun “mafia” plus kelemahan pengawasan kiranya tak berlebihan untuk mengemuka.

Lalu, mengapa Menkes Budi, termasuk Kepala BPOM seolah lalai dalam persoalan ini?

Menkes Budi Masih Newbie?

Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Menkes Budi berujar peningkatan kasus gagal ginjal akut bisa naik sampai lima kali lipat dari hari ini.

Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan, Menkes Budi mengaku “gelap” karena belum mengetahui secara pasti penyebab dan arah penyakit ini. Dia menambahkan, jajaran di Kemenkes terus melakukan penelitian dan uji laboratorium untuk mengetahui musabab kasus.

Saat mengampu kursi Menkes, Budi Gunadi Sadikin dianggap memiliki kerendahan hati intelektual, terutama karena latar belakangnya yang memang bukan dari dunia medis.

Javier Zarracina dalam Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong mengatakan bahwa sikap kerendahan hati intelektual atau intellectual humility mendorong pemikiran manusia untuk terbuka dalam mengambil pembelajaran dari pengalaman orang lain. Hal itu sekaligus dapat membuat seseorang mampu mengenali kelemahannya sendiri.

Dianggap menjadi antitesis Terawan Agus Putranto, Menkes Budi memeragakan kebijakan berbeda dengan lebih memperhitungkan pendapat para ahli saat turut aktif dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Kerendahan hati intelektual Menkes Budi juga sebenarnya tampak dari pengakuan kesalahan jajarannya saat tidak mengetahui penyebab utama kasus gagal ginjal akut hingga saat ini.

Akan tetapi, aspek preventif semestinya dapat menjadi prinsip lain yang diutamakan Menkes Budi. Menjabat sejak 23 Desember 2020, dia seharusnya telah memitigasi kemungkinan akan adanya krisis kesehatan seperti gagal ginjal akut ini. Terlebih, yang terkait dengan dugaan celah sektor farmasi.

Sekali lagi, pertanyaan sederhana, yakni mengapa kecolongan itu bisa terjadi mengemuka karena sebagai focal point urusan kesehatan 275 juta jiwa penduduk Indonesia, kementerian yang dipimpin Menkes Budi semestinya dapat bersinergi dengan BPOM dan stakeholder terkait lain untuk mengantisipasi peredaran obat yang tidak aman.

Kendati demikian, Menkes Budi tidak serta merta bisa disalahkan atas krisis kesehatan domestik ini.

Dengan munculnya kasus ini, eksistensi “lubang” dalam prosedur produksi obat-obatan, mekanisme pasar industri farmasi, hingga praktik mafia obat diharapkan Menkes Budi dapat bergerak cepat menutup segala celah dan mengatasi persoalan hingga tuntas.

Sanksi juga harus segera dikenakan seberat-beratnya kepada pihak mana pun yang terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal ini.

Yang lebih penting, diharapkan tidak ada lagi fenomena ironis ketika nyawa melayang dikarenakan sedang menjalani pengobatan atas penyakit lain yang sedang dideritanya. (J61)