PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam perjalanan bangsa Indonesia, beberapa kali sejumlah pihak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi asing yang belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Terbentuknya Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa, akan tetapi Pancasila juga merupakan bagian dari sejarah Indonesia dengan segala perjuangannya.

Di era milenial ini, gangguan terhadap Pancasila kian deras menerpa. Berbagai aliran-aliran keagamaan hingga faham asing terus menggempur Indonesia agar mengganti Pancasila. Guna menjaga Pancasila tetap sebagai dasar negara, Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

UKP-PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Penggagas dibentuknya UKP-PIP ini adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan bersama dengan cendekiawan muslim Yudi Latif.

“Jadi termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya filosofi seperti arahan Presiden tadi tapi bicara detail bagaimana implementasi nanti di pendidikan SD, SMP, SMA, K/L. Termasuk di organisasi-organisasi misalnya seperti NU, Muhammadiyah dan lembaga-lembaga agama lainnya,” ungkap Luhut.

Pada hari Rabu (7/6) kemarin, Presiden Jokowi resmi melantik struktur Dewan Pengarah dan Eksekutif Unit Kerja Presiden – Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta. Berdasarkan Kepres No 31/M/2017, Presiden Jokowi menunjuk Yudi Latif, seorang aktivis dan cendekiawan dengan pemikirannya tentang keagamaan dan kenegaraan pun ditunjuk menjadi kepala UKP – PIP, sementara posisi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP ditempati oleh Megawati Soekarnoputri.

Adapun anggota Dewan Pengarah lainnya berjumlah 8 orang, mereka adalah Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Muhammad Mahfud MD, Ahmad Syafi’i Ma’arif, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirajd, Andreas Anangguru Yawenoe, Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek AWS.

Tugas Dan Fungsi Dari UKP-PIP

Jika dikutip dari Perpres BAB III mengenai tugas dan fungsinya, tugas dari UKP-PIP tak lain adalah untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tugas dari unit kerja ini diatur di Pasal 3 Perpres tersebut.

Adapun, pada Perpres Bagian Kedua mengenai Fungsi, UKP-PIP menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila. UKP-PIP juga berfungsi sebagai pemantau, mengevaluasi, dan mengusulkan langkah strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila serta melaksanakan kerja sama dan hubungan antar-lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi .

Agar ikhtiar UKP-PIP ini tidak sekedar mengulangi sejarah Orde Baru, baik dari konsep, strategi maupun metode yang dipakai dalam rangka pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara, mesti ada diferensiasi strategi dan semacam keunggulan kompetitif (competitive advantages) UKP-PIP atas BP-7 dan model Penataran P-4 tersebut.

Apa sebab konstruksi diferensiasi strategi dan keunggulan kompetitif UKP-PIP ini penting sekali? Sebab persepsi sebagian masyarakat hingga kini terhadap Orde Baru dan segala sesuatu yang bersenyawa dengannya adalah barang tercela. Tentu ini akan merugikan dan menghabiskan energi tim UKP-PIP nantinya untuk menjernihkan stigma akan BP-7 dan Penataran P-4 tersebut. Apa sih perbedaan UKP-PIP dan BP-7?

Memahami Perbedaan UKP-PIP dan BP 7

Saat UKP-PIP ini baru direncanakan, gelombang pro dan kontra pun berdatangan dari kalangan akademisi dan pengamat. Pro dan kontra ini datang karena ada kekhawatiran, yaitu kekhawatiran UKP-PIP tak ubahnya dengan menjiplak ide Orde Baru di mana Soeharto menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rezim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4.

Salah satu pihak yang kontra adalah, Mantan Staf Khusus Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat sebagai presiden, Andi Arief. Dalam akun twitter pribadinya, ia menganggap lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi itu bisa disalahgunakan dan tidak menutup kemungkinan UKP Pancasila digunakan untuk kepentingan politik.

UKP Pancasila hanya akan jadi akal2an, Hanya akan menjadi alat pemenangan partai tertentu, mereka bisa masuk ke RT/RW atas nama Pancasila.

— Andi Arief (@andiarief__) June 7, 2017

Saya khawatir dokter salah diagnosa, Pancasila sebagai obat bisa keliru. Karena persoalan yang menjadi tuntutan rakyat adalah keadilan.

— Andi Arief (@andiarief__) June 7, 2017

Di era kepemimpinan Soeharto, memang ada juga lembaga yang sama seperti UKP-PIP yang dibentuk oleh Jokowi saat ini. Lembaga dulu bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang diketuai Sarwo Edhie Wibowo. BP7 ini dibentuk untuk menjaga ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, lembaga itu dibubarkan pada 1998 melalui surat TAP MPR No XVIII/MPR/1998.

Perbedaan antara UKP-PIP dan BP 7 ini, yang berbeda adalah target objek yang dituju. Jika BP7 lebih mengutamakan penataran dalam orientasinya dan jejaringnya sampai tingkat Kabupaten, di mana masyarakat dan PNS yang dipancasilakan. BP 7 juga orientasinya lebih kepada penataran-penataran.

Sementara UKP-PIP sendiri tidak mengambil kewenangan lembaga-lembaga yang sudah ada tapi justru bagaimana program Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sudah dijalankan itu tidak tumpang tindih. Jadi UKP-PIP ini bisa dianalogikan sebagai ‘dapur’ pembinaan Pancasila, sementara penyebarannya nanti akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan.

Sebagai contoh, lanjut Yudi, program sosialisasi empat pilar MPR. “Kita kerja sama dengan MPR supaya fokus MPR sosialisasi Pancasila di kader-kader partai politik, sementara di Kementerian Dalam Negeri fokus menyasar birokrasi itu sendiri. Jadi kita lebih koordinasikan agar memastikan program-program fokus, dan nanti kita bantu bahan-bahan ajarnya,” ujarnya.

Namun, jika melihat struktur tokoh yang berperan dalam lembaga ini, agak memungkinkan jika akan ada kepentingan golongan diatas kepentingan publik, terlebih ada nama Megawati Soekarnoputri disana. Melihat statusnya sebagai seorang ketua umum partai, ada kekhawatiran jika posisi dalam unit tersebut diisi oleh orang yang punya jabatan politis, maka akan muncul subjektivitas, apalagi ketika badan ini juga terlibat dalam aksi edukasi dan sosialisasi Pancasila.

Pancasila Diantara Paham Radikal

Menurut pakar hukum dan deradikalisasi Suhardi Somomoeljono, Pancasila adalah ideologi terbaik di seluruh dunia dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Dengan Pancasila berbagai agama, suku, budaya, bisa bersatu, dan hidup berdampingan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus membendung paham-paham kekerasan.

Namun, kekhawatiran masyarakat pada ideologi Pancasila yang dipertanyakan daya tahannya, sejak fenomena gerakan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) dan faham radikalisme menyebar ke seluruh Indonesia. Pancasila saat ini berada diantara pafam-pafam yang mempropagandakan pergantian dasar dan bentuk negara.

Sejarah Indonesia juga mencatat pergerakan serupa—yakni gagasan mengganti dasar negara menjadi hukum syariat Islam, alias khilafah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah gerakan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih belakangan. Kini, yang secara terang-terangan mengkampanyekan cita-cita pendirian khilafah adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan belum lama ini oleh pemerintah.

Jika menurut survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sebanyak 9 dari 10 orang Indonesia tidak mendukung perjuangan ISIS. Dari yang tidak setuju itu, 91,3 persen setuju apabila ISIS dilarang dan 90 persen melihatnya sebagai ancaman untuk Indonesia. Sebanyak 92,9 persen menyatakan ISIS tidak boleh hidup di Indonesia. Dari 66,4 persen yang tahu ISIS (negara Islam Irak dan Suriah), sebanyak 89,6 persen menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan mereka.

Tidak berbeda dengan ISIS, HTI yang juga mempropagandakan perombakan dasar-dasar negara Indonesia juga dapat penolakan yang tinggi. Dari 28,2 persen warga yang tahu, 56,7 persen mengetahui HTI memperjuangkan gagasan khilafah. Dan sebanyak 68,8 persen warga menolak perjuangan mereka. Sementara dari 75,4 persen yang tahu niat pemerintah membubarkan HTI, sebanyak 78,4 persen menyetujui gagasan tersebut.

Namun, dalam rangkaian survei yang sama, ada fenomena yang juga perlu diperhatikan. Di luar mayoritas masyarakat Indonesia yang menolak ISIS, ada 9,3 persen responden yang setuju mengganti NKRI dengan sistem khilafah. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Akan tetapi serangan dan propaganda untuk mengganti dasar negara masih terus dilakukan hingga saat ini.

Melihat fenomena yang terjadi ini, mampukah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjaga nilai-nilai Pancasila guna mempertahankan keutuhan NKRI? (A15)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ertumbuhan organisasi masyarakat (ORMAS) di Indonesia sangatlah marak, mulai yang berlandaskan ideologi nasionalis hingga agamais semuanya ada. Salah satu ormas agamais yang beberapa waktu terakhir sering tampil dimuka publik saat ini adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dua ormas yang menjadikan syariat islam menjadi ideloginya ini menuai pro dan kontra di dalam masyarakat.

Terkait HTI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada hari ini, Senin (8/5) mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas atas aksi HTI yaitu membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Menurut Wiranto, HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila UUD 1945 seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.

Keputusan ini bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas, khususnya ormas Islam. Namun, Wiranto mengatakan ormas-ormas yang terbukti nyata anti-Pancasila harus dibubarkan. Ia mengatakan ormas itu tidak bisa dibiarkan hidup di Indonesia yang sudah mengakui Pancasila sebagai ideologi.

Sebelumnya, wacana pembubaran HTI telah direspon positif oleh kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (PBNU)  dan PP Muhammadiyah.

Di Gedung GP Ansor, Jakarta pada Jumat (5/5) Said Aqil Siradj mengatakan bahwa ormas anti-Pancasila harus dibubarkan. Pemerintah harus bertindak tegas dan hukum harus ditegakan demi menjaga keutuhan NKRI.

Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan PP Muhammadiyah, Dahniel Anzar Simanjuntak yang juga menyatakan pendapatnya saat berada di acara Apel Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Ia mengatakan bahwa ormas yang menyimpang dari Pancasila dan tidak menerima kesepakatan bahwa Indonesia berlandaskan Pancasila harus segera dibubarkan, tidak perduli itu ormas yang berlandaskan agama maupun yang nasionalis semua harus ditindak tegas.

HTI menjadi sorotan karena sering kali meneriakan anti-Pancasila, mereka selalu menyuarakan ingin menegakan khilafah di tanah Indonesia. Mendagri Tjahjo Kumolo pun langsung bereaksi ketika mengetahui hal tersebut, ia mengancam akan mencabut legalitas HTI sebagai ormas jika masih bersikap seperti itu.

Mendengar pernyataan Mendagri tentang pembubaran HTI yang anti- Pancasila, HTI pun angkat bicara. Juru bicara HTI, Ismail Yustanto meminta Mendagri membuktikan perkataan HTI yang menyebut anti-Pancasila.

“Kita juga tidak tahu apa duduk masalahnya, karena HTI ini kan bukan organisasi baru. Sudah bergerak lama dan sudah menjalankan kegiatan dengan baik. Dengan damai,” ujar jubir HTI Ismail Yusanto ketika dimintai konfirmasi, Selasa (2/5).

Ismail menepis anggapan konsep khilafah yang diusung HTI sering dikaitkan dengan sikap anti-Pancasila. “Itu tuduhan politik. Kami ini melakukan dakwah Islam dan dakwah Islam itu kan tidak bertentangan dengan Pancasila,” tutur Ismail.

Terkait keputusan ini, HTI pun mau tidak mau harus menerimanya. Jumpa pers tentang pembubaran HTI tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Bagaimana HTI bisa disebut anti-Pancasila? mari kita telusuri lebih dalam.

HTI, Ideologi Khilafah Di Bumi NusantaraHizbut Tahrir (HT) lahir di Al-Quds, Palestina pada tahun 1953. Gerakan yang dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani ini menekankan ideologi khilafah dalam setiap gerakannya, di mana mereka ingin menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia,

Secara garis besar, cita-cita Hizbut Tahrir adalah ingin mengembalikan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia, yaitu kembali ke tatanan pemerintahan Khilafah. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konsep Khilafah merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad SAW hingga kejatuhan imperium Utsmani pada abad ke-18 Masehi.

Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir). Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk ke dalam kategori hukum orang kafir.

Di Indonesia sendiri Hizbut Tahrir mulai masuk pada tahun 1980-an dengan metode dakwah diawal pembentukannya, yaitu melalui dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir Indonesia merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Sekretaris Jendral Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Abdul Rochman menegaskan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang majemuk dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Namun ideologi yang diterapkan HTI kurang tepat jika diberlakukan di Indonesia.

Karena jika dilihat dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia bukan hanya dari pihak kaum muslim saja, ada banyak pula umat dari agama lain yang turut memiliki andil penting dalam misi kemerdekaan.

Tujuan dan cita-cita HTI ini hampir sejalan dengan organisasi Islam pendahulunya di Indonesia yaitu Darul Islam (DI) yang bercita-cita ingin membentuk Negara Islam Indonesia (NII) dengan sebuah kekuatan tentara yaitu Tentara Islam Indonesia (TII). Organisasi ini dipimpin oleh Sukarmadji Marijan Kartosuwiryo.

Negara Islam Indonesia (NII) pertama kali diproklamirkan yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sukarmadji Marijan Kartosuwiryo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkannya NII sama saja membuat negara dalam negara dan hal tersebut mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pemberontakan tersebut dinamakan “Pemberontakan DI/TII”.

Pemberontakan bersenjata yang berlangsung selama 13 tahun itu telah menghalangi pertumbuhan ekonomi masyarakat, ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Dalam hal ini diperkirakan ada sekitar 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa “OKD” serta tentara gugur. Kelompok DI/TII membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel kereta api, serta menyiksa dan merampok harta benda penduduk yang tidak sepaham dengan ideologi mereka.

Jadi, jika HTI tetap ingin memaksakan ideologi dan konsep pembagian dua wilayah yaitu wilayah dar al-Islam (wilayah Islam) dan wilayah dar al-kufr (wilayah kafir) diterapkan di Indonesia, itu sama saja mereka kembali mengulangi pemberontakan DI/TII di masa lalu, selain itu mereka juga telah mencoreng nilai yang terkandung dalam Pancasila dan ideologi mereka berpotensi dapat memecah belah NKRI.

Pancasila, Ideologi Pemersatu

Pengertian Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

konsep dan rumusan awal “Pancasila” ini pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Konsep tersebut terdapat di dalam pidato tanpa judulnya yang disampaikan pada saat sidang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Seiring perjalanan waktu, pidato bersejarahnya Soekarno tersebut dinamakan “Lahirnya Pancasila”.

Dalam pidatonya, Soekarno berkata,

“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan prosedur penyelesaian konflik, dapat kita telusuri dari gagasan para pendiri negara Indonesia tentang pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Ketetapan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Jika dilihat dari sudut pandang politik, Pancasila merupakan sebuah konsensus politik, yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat di negara Indonesia. Dalam istilah politiknya, Pancasila merupakan common platform, atau common denominator masyarakat Indonesia yang plural.

Jika dilihat dari tujuannya yang ingin menjalankan syariat Islam kembali, membuat golongan Islam yang moderat berada di posisi sulit. Namun memang HTI tidak bisa memaksakan ideologi Khilafah tersebut di Indonesia. Melihat dari beragamnya agama, sejarah, geografis dan budaya di Indonesia, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang tepat untuk Indonesia. Ideologi ini pun sudah terbukti menjaga kerukunan masyarakat Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI secara keseluruhan.

Jadi, marilah jaga nilai-nilai Pancasila di dalam tubuh Indonesia, agar Indonesia tetap menjadi Indonesia tanpa harus kehilangan jati dirinya. (A15)