Ketika Universitas Gadjah Mada—kampus paling bergengsi Indonesia—masuk daftar high risk integritas riset, ini bukan sekadar statistik buruk. Ini alarm kematian dunia riset Indonesia. Agustus 2025 mencatat sejarah kelam bagi perguruan tinggi tanah air ketika Research Integrity Risk Index (RI2) mengungkap fakta mengejutkan: mayoritas kampus besar Indonesia berada dalam kategori berisiko tinggi hingga red flags. Situasi ini memaksa kita untuk bertanya: apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia riset Indonesia?

PinterPolitik.com

Data Research Integrity Risk Index Agustus 2025 membuka tabir kelam dunia riset Indonesia. Dari kampus-kampus yang selama ini dianggap sebagai mercusuar pendidikan tinggi nasional, mayoritas ternyata memiliki masalah serius dalam integritas riset. Kategorisasi yang dibuat berdasarkan tingkat risiko menunjukkan gradasi yang mengkhawatirkan.

Dalam kategori Red Flags—yang menandakan anomali ekstrem dan risiko integritas sistemik—terdapat sebelas kampus Indonesia. Di antaranya adalah nama-nama besar seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjadjaran. Kategori ini adalah yang paling mengkhawatirkan karena mengindikasikan bahwa praktik-praktik bermasalah dalam riset sudah menjadi sistemik, bukan sekadar kasus individual.

Satu tingkat di bawahnya, kategori High Risk mencakup kampus-kampus yang menunjukkan deviasi signifikan dari norma global. Di sini kita menemukan nama Universitas Gadjah Mada—kampus yang selama ini dipandang sebagai universitas terbaik Indonesia. Bergabung dengan UGM adalah Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan bahkan universitas swasta seperti Binus. Fakta bahwa UGM masuk kategori ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan terhadap kualitas riset Indonesia.

Lalu ada kategori Watch List yang menampung kampus-kampus dengan risiko yang mulai meningkat. Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung berada dalam daftar ini. Meskipun belum separah kategori di atasnya, posisi mereka tetap mengkhawatirkan karena menunjukkan tren yang menurun.

Hanya satu kampus besar yang masuk kategori Normal Variation, yakni Institut Pertanian Bogor. IPB menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi Indonesia yang integritasnya masih dalam varian global yang dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya standar integritas riset internasional bisa dicapai oleh kampus Indonesia, namun mayoritas gagal melakukannya.

Situasi ini bukan hanya soal reputasi. Research Integrity Risk Index adalah alarm keras untuk dunia riset Indonesia. Ketika kampus-kampus top gagal menjaga integritas riset, dampaknya bersifat domino: kredibilitas peneliti Indonesia dipertanyakan, kolaborasi internasional terhambat, dan yang paling fatal—riset Indonesia kehilangan fungsinya sebagai penghasil pengetahuan yang dapat dipercaya.

Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai terkait persoalan ini?

Bagaimana Integritas Riset Diukur?

Untuk memahami mengapa begitu banyak kampus Indonesia masuk daftar bermasalah, penting untuk memahami bagaimana Research Integrity Risk Index bekerja. Indeks ini dikembangkan oleh Lokman Meho sebagai indikator berbasis bibliometrik untuk mengevaluasi integritas riset institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Bukan sekadar penilaian subjektif, RI2 menggunakan data terukur yang dapat diverifikasi.

Tiga parameter utama menjadi fondasi penilaian. Pertama adalah retracted articles atau artikel yang ditarik. Sebuah artikel ditarik dari publikasi ketika ditemukan cacat serius dalam metodologi, manipulasi data, plagiarisme, atau kesalahan fundamental lainnya yang membuat kesimpulan riset tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artikel yang ditarik adalah stigma permanen dalam rekam jejak akademik karena menunjukkan kegagalan dalam menjaga standar ilmiah.

Parameter kedua adalah publikasi di delisted journals, yaitu jurnal-jurnal yang telah dihapus dari basis data indeksasi internasional karena praktik-praktik tidak etis. Banyak di antaranya adalah predatory journals—jurnal abal-abal yang menerima publikasi apa saja asalkan membayar, tanpa proses peer review yang sebenarnya. Publikasi di jurnal semacam ini tidak hanya tidak bernilai secara ilmiah, tetapi juga mencoreng reputasi peneliti dan institusinya.

Parameter ketiga adalah praktik self-citation berlebihan. Meskipun mengutip karya sendiri adalah hal yang wajar dalam konteks tertentu, self-citation yang berlebihan—terutama dalam pola yang terorganisir untuk menaikkan indeks sitasi secara artifisial—merupakan manipulasi metrik yang merusak integritas bibliometrik.

Ketiga parameter ini dipilih karena dapat diukur secara objektif dan mencerminkan perilaku sistemik, bukan kasus individual. Ketika sebuah institusi memiliki angka yang tinggi dalam ketiga parameter ini, itu menunjukkan bahwa ada masalah struktural dalam budaya riset di institusi tersebut.

Bagi Indonesia, hasil penilaian ini adalah tamparan keras. Fakta bahwa begitu banyak kampus besar memiliki angka tinggi dalam retracted articles dan publikasi di delisted journals menunjukkan bahwa praktik-praktik buruk dalam riset sudah menjadi hal yang lumrah. Ini bukan lagi tentang oknum, tetapi tentang sistem yang membiarkan—bahkan mungkin mendorong—praktik-praktik semacam itu terjadi.

Menanggapi situasi ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan. “Jadi kita mendorong penelitian-penelitian itu terus kita lakukan perbaikan,” ujarnya pada Agustus 2025. Namun pertanyaannya: apakah pembenahan yang dijanjikan akan menyentuh akar masalah, ataukah hanya tambal sulam permukaan?

Akar Masalah dan Ancaman bagi Masa Depan Bangsa

Untuk memahami bagaimana Indonesia bisa terjebak dalam krisis integritas riset, kita perlu melihat akar masalahnya. Pertama dan terutama adalah sistem insentif yang keliru. Di banyak kampus Indonesia, dosen menghadapi tekanan “publish or perish”—terbitkan atau binasa. Kenaikan pangkat, sertifikasi dosen, dan berbagai benefit lainnya sangat bergantung pada jumlah publikasi. Namun sistem ini dibuat tanpa mekanisme pengawasan kualitas yang memadai.

Hasilnya dapat diprediksi: dosen mengutamakan kuantitas di atas kualitas. Ketika yang dihitung adalah jumlah publikasi tanpa mempertimbangkan di mana dan bagaimana riset itu dipublikasikan, maka predatory journals menjadi solusi yang menarik. Bayar, terbitkan, dapat poin—sederhana dan efisien, meskipun tanpa nilai ilmiah sejati.

Masalah diperparah oleh lemahnya peer review internal di banyak institusi. Seharusnya, sebelum riset dikirim ke jurnal eksternal, ada mekanisme quality control internal yang ketat. Namun dalam praktiknya, banyak kampus tidak memiliki sistem ini atau menjalankannya secara pro forma. Ditambah lagi minimnya pelatihan etika riset yang sistematis membuat banyak peneliti tidak sepenuhnya memahami standar integritas ilmiah.

Obsesi terhadap ranking dan akreditasi internasional juga memainkan peran. Dalam upaya mengejar posisi di ranking dunia, banyak kampus fokus pada metrik-metrik yang mudah dimanipulasi ketimbang membangun budaya riset yang sehat. Hasilnya adalah angka-angka yang terlihat impresif di permukaan namun rapuh ketika diperiksa lebih dalam.

Minimnya pendanaan riset berkualitas adalah faktor struktural lainnya. Ketika dana riset terbatas dan proses mendapatkannya birokratis, peneliti tergoda untuk mencari jalan pintas. Publikasi cepat di jurnal predatory menjadi lebih menarik daripada proses panjang dan sulit untuk publikasi di jurnal bereputasi.

Yang paling krusial adalah absennya sanksi tegas untuk pelanggaran integritas. Ketika pelanggaran terdeteksi, respons institusi sering kali setengah hati. Takut merusak reputasi, banyak kampus memilih menutupi masalah ketimbang menindak tegas pelanggar. Ini menciptakan moral hazard: tidak ada konsekuensi nyata untuk praktik buruk.

Masalah ini bukan sekadar urusan administratif akademik. Riset adalah fondasi kemajuan bangsa. Joseph Schumpeter, ekonom Austria, melalui teori “Creative Destruction” menegaskan bahwa inovasi—yang lahir dari riset—adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi modern. Tanpa riset berkualitas, sebuah bangsa terjebak dalam middle-income trap, tidak mampu bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

Paul Romer, ekonom peraih Nobel Ekonomi 2018, melalui teori pertumbuhan endogen membuktikan secara matematis bahwa investasi dalam pengetahuan dan riset menghasilkan returns yang berkelanjutan. Berbeda dengan modal fisik yang mengalami diminishing returns, pengetahuan bersifat non-rivalrous—dapat digunakan berkali-kali tanpa berkurang nilainya—dan menghasilkan spillover effects yang menguntungkan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, krisis integritas riset Indonesia bukan hanya memalukan—ia mengancam masa depan. Ketika riset kehilangan kredibilitas, ia kehilangan fungsinya sebagai sumber inovasi dan solusi. Teknologi tidak dapat dikembangkan berdasarkan riset yang cacat. Kebijakan publik tidak dapat didasarkan pada temuan yang tidak dapat dipercaya. Masa depan bangsa terancam ketika fondasi pengetahuannya rapuh.

Robert K. Merton, sosiolog sains terkemuka, merumuskan empat norma dasar komunitas ilmiah yang sehat: universalisme (penilaian berdasarkan standar impersonal), komunalisme (pengetahuan adalah milik bersama), disinterestedness (motivasi mencari kebenaran, bukan keuntungan personal), dan organized skepticism (evaluasi kritis berkelanjutan). Ketika norma-norma ini diabaikan demi mengejar angka publikasi semata, sains kehilangan jiwanya.

Krisis Research Integrity Risk Index adalah momentum untuk transformasi radikal. Indonesia harus memilih: melakukan pembenahan fundamental dalam sistem insentif, pengawasan, dan etika riset, atau terus tenggelam dalam kubangan praktik buruk yang akan membuat riset Indonesia semakin tidak relevan di panggung global. Riset yang mati adalah bangsa yang stagnan. Ketika UGM—simbol keunggulan akademik Indonesia—masuk daftar high risk, itu bukan akhir cerita. Itu adalah panggilan untuk bangun, atau mati dalam ketidakrelevanan.  Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah sorotan dan tuntutan untuk mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang diterpa dugaan kasus viral, satu ekspektasi muncul ke permukaan bahwa sosok yang tepat menjadi suksesornya adalah Anies Baswedan. Namun, jika di-invite ke kabinet, karier politik Anies bisa saja sepenuhnya akan ada di tangan Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Nama Anies Baswedan muncul sebagai salah satu ekspektasi sosok yang dianggap layak menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Sebagaimana diketahui, pasca “demonstrasi kolosal” Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek yang bisa dikatakan paling menyita perhatian pasca Reformasi, gagasan reshuffle muncul dan terarah kepada Satryo.

Terlepas dari kebenaran tuduhan para ASN atau spekulasi skenario dampak dari intrik internal akibat kebijakan spesifik Satryo, gaung dan momentum penggantian ini seolah menjadi salah satu proyeksi positif bagi karier politik Anies dan para simpatisannya. Utamanya, sebagai pijakan eksistensi dan portofolio Anies menyongsong Pilpres 2029.

Dalam unggahannya di media sosial serta penampilan di media massa, Anies memang tampak sedang “santai kawan mode” di tengah hingar bingar politik-pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, tampak tak ingin ikut-ikutan melibatkan diri.

Selain itu, tentu, ekspektasi untuk mewujudkan skenario merangkul Anies ke kabinet tidaklah sederhana dan akan bergantung pada strategi prerogatif Presiden Prabowo, baik dari segi profesionalitas di mana Anies adalah sosok relevan sebagai akademisi, eks rektor, sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maupun secara politik untuk menyeimbangkan sinergi internal koalisi pemerintah dan demi menyongsong Pemilu dan Pilpres 2029.

Tetapi, bagi Prabowo, merangkul Anies ke pemerintah bisa saja menguntungkan. Mengapa demikian?

Anies Diajak Lalu “Dikacangin”?

Setidaknya terdapat dua probabilitas langkah yang akan dihitung dengan cermat oleh Presiden Prabowo untuk mengelola relasi dengan Anies di mana bisa saja menentukan pola relasi dan takdir politik masing-masing.

Pertama, dengan merangkul Anies ke pemerintah untuk “diasingkan”. Ya, jika Prabowo memiliki rencana mereduksi potensi ancaman Anies di Pilpres 2029 dalam upaya meneruskan periode kedua, merekrut Anies ke Kabinet Merah Putih bisa menjadi opsi strategis.

Apalagi, jika bisa dirangkul “satu paket” dengan PDIP di mana Anies dan entitas politik berlambang banteng itu belakangan cukup dekat dan memiliki simbiosis kekuatan sangat potensial di Jakarta.

Jika diaktualisasikan, manuver merekrut Anies dan PDIP bisa saja menjadi implementasi dari salah satu dari The Thirty-Six Stratagems  yakni 拋磚引玉, Pāo zhuān yǐn yù atau melempar batu bata untuk memancing batu giok.

Dalam deskripsinya, strategi itu adalah memancing seseorang dengan membuat mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu atau sekadar membuat mereka bereaksi terhadapnya dengan “melempar batu bata” untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari mereka sebagai balasannya  atau “mendapatkan batu giok”.

Skenario keberadaan Anies, plus PDIP, di kabinet bukan tidak mungkin justru akan mengikis simpati terhadap mereka. Terlebih, jika Presiden Prabowo memiliki kendali penuh atas kinerja Anies atau kinerja yang dilakukan di kabinet jauh dari yang diharapkan.

Hal itu pun tak menutup kemungkinan merupakan bagian dari manajemen konflik/potensi konflik Prabowo dan para pihak berkepentingan di 2029 untuk “menguasai keadaan”.

Akan tetapi, probabilitas merangkul Anies ke jajaran pemerintahan kiranya masih akan sulit untuk dilihat jika berkaca pada kalkulasi berbagai variabel yang eksis saat ini.

Prabowo Better Cuekin Anies?

Hingga detik ini mungkin Presiden Prabowo masih belum melihat Anies sebagai mitra potensial atau sebagai bagian dari “skenario khusus” untuk menyongsong kontestasi elektoral 2029.

Akan tetapi, membiarkan Anies di luar pemerintahan menjadi satu opsi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan harapan agar pengaruhnya pudar dengan sendirinya.

Keputusan untuk merangkul atau membiarkan Anies di luar kabinet akan sangat bergantung pada kalkulasi politik jangka panjang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Mengintegrasikan Anies ke dalam pemerintahan bisa menjadi strategi untuk mengelola potensi ancaman, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak diatur dengan cermat.

Sebaliknya, membiarkan Anies di luar pemerintahan dapat menjadi taruhan untuk melemahkan pengaruhnya secara alami, tetapi juga berisiko memberikan ruang bagi Anies untuk membangun kekuatan oposisi yang lebih besar menjelang Pilpres 2029.

Apapun yang akan terjadi nantinya diperkirakan tidak hanya akan mempengaruhi hubungan antara Anies dan Prabowo, tetapi juga konfigurasi politik nasional menjelang Pilpres 2029, di mana koalisi dan kekuatan politik akan terus berubah seiring waktu. (J61)