PinterPolitik.com

Belum ada seminggu Anies pulang ke Jakarta, eh Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menerbitkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kepala daerah yang ingin melakukan dinas ke luar negeri aja nih.

Badumtess. Sindirannya keras banget ugha ya Pak. Hehehe.

Di SOP itu juga bilang kalau permohonan izin dinas sebaiknya diajukan ke Kemendagri 10 hari sebelum keberangkatan.

Kenapa harus dibikin 10 hari sebelumnya? Katanya sih ada kepala daerah yang suka asal pergi, makanya Mendagri bikin peraturan itu. Hehehe.

Waduuh. Ini maksudnya Mendagri lagi sindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gitu ya? Soalnya kan setelah dari Kolombia, Anies langsung terbang ke Amerika Serikat. Upss.

Udah gitu Mendagri pake acara bawa-bawa isu kosongnya kursi wakil gubernur pula. Itu loh pas Mendagri sindir kalau Anies nggak punya wagub tapi dalam satu tahun udah berkali-kali ke luar negeri. Padahal kan Anies masih baper loh gara-gara Rapimgab wakil gubernur kemarin gagal lagi.

Di mana-mana tuh nggak ada loh manusia yang suka disindir-sindir. Lagipula Anies kan juga diundang sama negara lain. Masa iya sih undangan harus ditolak? Kan nggak sopan dong. Hehehe.

Nah, sekarang giliran Anies nyuruh Kemendagri keluarin data-data kepala daerah yang pergi ke luar negeri. Eh, Mendagri Tjahjo-nya malah bilang kalau dia sudah percaya dengan para kepala daerah yang ada.

Bahkan dia juga bilang kalau pernyataannya itu nggak berhubungan dengan dinasnya Gubernur Anies ke Amerika Serikat. Ahh, yang bener nih Pak? Kalau pun berhubungan dengan Anies juga gapapa kok. Hehe.

Duhh. Terus apa dong maksudnya dia bilang Anies pergi ke luar negeri beberapa kali dalam setahun kalau tujuannya bukan untuk nyindir sang gubernur ibukota itu? Upss.

Hemm. Kalau mau sering-sering pergi ke luar negeri, harusnya Pak Tjahjo nyalonin diri jadi Gubernur aja Pak. Hehehe.

Atau coba aja minta ikut sama Pak Anies, kali aja nanti diajak pergi ke Amerika Serikat bareng kan. Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com

“Korupsi merupakan kekuasaan ditambah monopoli dan tak adanya transparansi.” ~ Anonymous

[dropcap]K[/dropcap]PK kembali beraksi, kali ini tak tanggung-tanggung karena lembaga itu menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait anggaran APBD-Perubahan Malang tahun 2015. Suap ini diberikan oleh Wali Kota non aktif Moch Anton melalui mantan Kadis PU dan Pengawasan Bangunan, Jaroy Edy Sulistiyono yang juga telah berstatus tersangka.

Penetapan status tersangka pada 41 anggota dewan ini, otomatis hanya menyisakan empat orang saja di kursi parlemen Kota Malang. Akibatnya, legislatif daerah tak mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya karena tidak mencapai jumlah kuorum. Kondisi ini sendiri tak hanya merugikan legislatif, tapi juga pemerintah daerah.

Padahal, DPRD Malang sendiri memiliki sejumlah agenda di akhir tahun yang harus disahkan segera. Selain pembahasan APBD-Perubahan 2018 dan perencanaan anggaran sementara untuk periode 2019, DPRD juga harus melantik Wali Kota terpilih, Sutiaji – mantan wakil wali kota Malang yang kini juga menjabat sebagai Plt Wali Kota Malang.

Demi menghindari terjadinya kekosongan pemerintahan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan untuk melakukan diskresi agar agenda penting tersebut dapat tetap berjalan dan pelayanan publik Pemkot Malang tidak terhambat. Kewenangan ini sendiri, tercantum dalam UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Diskresi yang memberi kewenangan bagi pejabat publik untuk bertindak berdasarkan inisiatif dengan melakukan tindakan yang tidak diatur UU ini sendiri, menurut pakar tata negara dan pengamat dari Universitas Brawijaya Ngesti D. Prasetyo serta Wawan Sobari, hanyalah jalan keluar instan dari kondisi darurat dan berisiko melanggar banyak aturan.

Pernyataan keduanya tersebut diamini peneliti ICW, Donal Fariz, yang melihat kalau korupsi massal disebabkan masih kuatnya sistem elitis dan kurangnya pembekalan manajerial dari parpol bagi para kadernya yang duduk di parlemen daerah. Benarkah apa yang dikatakan oleh para pengamat ini?

Korupsi dan Otonomi Daerah

“Korupsi di setiap pemerintahan biasanya hampir selalu diawali dengan hal-hal yang bersifat prinsip.” ~ Charles de Montesquieu

Berdasarkan data KPK, sejak Januari tahun ini, sudah ada sekitar 15 kepala daerah yang dicokok karena terbukti melakukan korupsi. Jumlah ini belum termasuk kepala daerah yang sudah lebih dulu tertangkap di tahun-tahun sebelumnya, serta anggota DPR, DPRD, maupun DPD yang ikut tercyduk lembaga anti rasuah tersebut.

Banyaknya jumlah kepala daerah dan pejabat publik ini bahkan membuat prihatin Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, sebab korupsi yang terjadi di daerah kebanyakan dilakukan secara berkolaborasi antara pejabat eksekutif dan legislatif. Padahal, legislatif seharusnya menjadi lembaga pengawas pemerintah daerah, bukan malah jadi mitra kongkalikong.

Keprihatian Basaria ini juga dirasakan Donal, menurutnya, maraknya kasus suap dan korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD disebabkan karena sistem elitis masih kuat mengakar, termasuk kurangnya parpol memberi pembekalan manajerial pada kadernya di daerah yang duduk di kursi DPRD.

Sistem elitis dan pendanaan parpol, lanjut Donal, adalah penyebab utama terjadinya korupsi. Banyak kepala daerah maupun DPRD yang menggunakan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Akibatnya, distribusi politik dan ekonomi tidak mengucur secara adil dan merata hingga ke masyarakat bawah.

Pulang kerja, ngeliat berita para anggota DPR, DPRD. terjerat korupsi massal..Gila !! 41 org anggota DPRD Malang dari 45 berarti cuman 4 yg bersih, 52 org DPRD Jambi dan 50 org DPRD Sumut. Ada apa dengan DPR dan DPRD..kerja kalian apa??

— ʍʀ NATA (@Mr_Nata82) September 4, 2018

Fakta ini juga diamini oleh peneliti The Habibie Center, Andrinof A. Chaniago yang mengatakan kalau kasus korupsi yang dilakukan oleh struktur hirarki yang paling tinggi, juga akan merambah ke tingkatan yang lebih rendah. Terutama karena otonomi daerah memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukannya.

Pemberlakuan otonomi daerah maupun otonomi khusus, memang telah menjadi diskursus tersendiri dari aktivis anti-korupsi. Sebab kebijakan ini ternyata memberi implikasi yang cukup besar, terutama karena banyaknya aliran dana yang diterima daerah. Seperti yang dikatakan Donal, kurangnya kemampuan manajemen keuangan pada akhirnya memberi keran dan lubang-lubang dalam terjadinya korupsi.

Selain itu, berdasarkan hipotesis Emile Durkheim, kondisi ini juga terjadi akibat adanya transformasi struktural yang menimbulkan kemerosotan moral. Sosiolog modern ini melihat, perubahan sistem pemerintahan yang terjadi secara radikal membuat masyarakat kurang siap dalam menghadapinya.

Dalam hal ini, pemerintah daerah yang selama ini sangat bergantung atau depedensi terhadap pemerintah pusat, akibat sistem yang sentralistik, mengalami perubahan cukup radikal di seluruh dimensi saat diterapkan sistem otonomi daerah. Sayangnya, perubahan itu tidak disertai dengan kemampuan para pejabat publiknya, baik dari segi manajerial hingga struktur pemerintahan.

Diskresi, Jalan Keluar Instan?

“Masyarakat harus sadar kalau mereka dapat mengubah sistem yang korup.” ~ Peter Eigen

Sebagai pihak yang bertanggung jawab pada kelancaran jalannya pemerintahan daerah, Mendagri berdasarkan UU memang memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi demi mencari jalan keluar terbaik bagi lumpuhnya legislatif kota Malang. Apalagi DPRD sendiri masih memiliki tugas yang harus diselesaikan segera.

Dalam hal ini, ada tiga opsi yang ditawarkan Tjahjo, yaitu pengambilan keputusan dengan melibatkan pandangan dan izin dari Gubernur, kebijakan Pemkot yang harus seizin Kemendagri, atau menggunakan aturan yang dibuat wali kota, gubernur, atau bupati yang telah disetujui oleh Kemendagri.

Tentu saja, pelaksanaan diskresi ini hanyalah jalan keluar instan dan sebenarnya tidak menyelesaikan akar permasalahan terjadinya korupsi massal di berbagai daerah. Wawan sendiri sebenarnya lebih setuju apabila 41 anggota DPRD tersebut mengundurkan diri, sehingga bisa langsung diganti kedudukannya.

Namun apakah mengganti kader akan menyelesaikan masalah? Sebab bagaimana pun juga, permasalahan utamanya adalah pada kurangnya kesadaran moral sebagai wakil rakyat dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Penggantian kader memang akan membuat legislatif berjalan kembali, begitu juga dengan korupsi massal dapat berulang.

Nasib malang Anggota DPRD MALANG :
.
PDIP 9
PKB 5
GOLKAR 5
DEMOKRAT 5
GERINDRA 4
PAN 3
PKS 3
PPP 3
HANURA 2
NASDEM 1

Source: https://t.co/1I5sTaz3jA https://t.co/1I5sTaz3jA

— Soulmate (@shoulmet) September 4, 2018

Apalagi bila sistem elitis masih berlaku, di mana parpol menjadi salah satu penyebab mengapa kepala daerah melakukan korupsi. Sebab merujuk pada hasil penelitian Andrinof, korupsi yang dilakukan di tingkat atas (nasional) pada akhirnya juga akan diikuti oleh tingkatan yang lebih rendah, dalam hal ini di pemerintahan daerah.

Fakta ini tentu dapat diterima akal sehat, mengingat di DPR saja, para legislatornya bisa korupsi bancakan, apalagi di daerah. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Cicero dalam analogi “ikan busuk dimulai dari kepalanya”, maka kebusukan di daerah juga sebenarnya merupakan pengaruh dari tingkatan yang lebih tinggi, yaitu legislatif maupun pemerintah pusat.

Kondisi ini, menurut Pierre Bourdieu berdasarkan teori strukturalisme-genetis, dapat dikatakan sebagai fenomena korupsi sistemik. Sebab korupsi sudah masuk ke ranah-ranah struktural di daerah, bahkan hingga tingkat yang terendah dan telah dianggap sebagai bagian dari kultur pemerintahannya.

Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat pada parpol maupun lembaga-lembaga pemerintahan pun, lambat laun semakin menghilang dan menghancurkan legitimasi lembaganya itu sendiri. Tapi apakah kemudian masyarakat harus bersikap apatis dan membiarkan korupsi marak begitu saja?

Menilik dari apa yang dikatakan pendiri Transparansi Internasional, Peter Eigen di atas, rakyat sebenarnya memiliki kekuatan besar untuk mengubah sistem yang korup. Caranya, tentu dengan tidak bersikap apatis serta tidak memilih calon legislator maupun partai politik yang terjerat korupsi di Pemilu Legislatif 2019 nanti.  (R24)

“Masyarakat harus sadar kalau mereka dapat mengubah sistem yang korup.” ~ Peter Eigen
Share on X

PinterPolitik.com

“Kita bukan bodoh, tapi dibodohkan. Kita tidak miskin, tapi dimiskinkan. Oleh sebuah sistem.” ~ Ir. Soekarno

[dropcap]W[/dropcap]acana untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung kembali bergulir. Selain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pun ikut menyetujuinya. Ketiganya menilai, pelaksanaan Pilkada Langsung yang saat ini dilakukan tidak berjalan efektif.

Pemikiran untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan Pilkada langsung ini, berawal dari pernyataan Tjahjo yang mengatakan biaya pelaksanaan Pilkada di beberapa provinsi yang totalnya mencapai Rp 18 triliun, sangat membebani Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Biaya tersebut belum termasuk yang dikeluarkan oleh partai politik maupun kandidat calon kepala daerah.

Mengembalikan kekuasaan pemilihan kepala suatu daerah ke tangan DPRD, bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sistem pemilihan umum langsung kepala daerah yang baru beberapa tahun dinikmati masyarakat, hampir saja direnggut dan dikembalikan kekuasaannya ke tangan legislatif.

Usulan yang datang dari Partai Golkar itu bahkan telah disahkan dalam UU No. 22 tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Namun reaksi keras dari masyarakat akhirnya “memaksa” SBY menerbitkan tiga Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) sekaligus, guna mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan rakyat.

Belum genap empat tahun, usulan itu kembali digaungkan oleh Mendagri dan juga DPR. Selain biaya pelaksanaan yang tinggi, Mendagri pun mendapatkan alasan lain untuk memberangus pesta demokrasi dari tangan rakyat. Maraknya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, disinyalir merupakan konsekuensi dari biaya Pemilu yang harus ditanggung oleh partai politik dan para kandidatnya.

Kini Pemerintah bersama DPR kembali mengevaluasi kemungkinan “dihidupkan” UU N0. 22 tersebut. Apalagi, wacana ini juga didukung pakar hukum tata negara Mahfud MD yang menganggap Pilkada Langsung menimbulkan banyak kecurangan dan politik uang. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Pilkada Langsung begitu mahal dan tidak efektif?

Dependensi Politik Tanah Air

“Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat, dan didikan masing-masing orang.” ~ Tan Malaka

Seperti yang juga dikemukakan oleh Tan Malaka di atas, bagi Mahfud, sistem Pilkada Langsung yang tidak memberikan manfaat dan malah jadi mudarat (merugikan), bisa jadi memang demi kebaikan masyarakat sendiri. Terutama karena selama ini, masyarakat masih belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup untuk dapat menentukan pemimpinnya secara mandiri, tanpa adanya intervensi pihak lain.

Walau reformasi telah berjalan 20 tahun, namun buah pendidikan politik yang menerapkan sistem sentralisasi dan birokratisasi di masa Orde Baru, masih sangat kental di masyarakat. Selama 32 tahun, Soeharto telah berhasil menerapkan doktrin kepatuhan yang sangat kuat dalam masyarakat. Akibatnya, rakyat kehilangan daya kritis, daya kreatif, dan inovatifnya.

Intervensi yang besar terlihat dari aspek pendidikan kala itu, di mana muatan kurikulumnya dimanfaatkan pemerintah untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. Indoktrinasi penguasa dibentuk tak hanya dari penyeragaman ideologi saja, tapi juga budaya, dan kearifan lokal lainnya. Bahkan, istilah Bhineka Tunggal Ika yang bermakna “berbeda-beda tapi tetap satu” diselewengkan menjadi bentuk entitas keseragaman.

Apa yang dilakukan Soeharto, sebenarnya sangat sejalan dengan Teori Ketergantungan (dependency theory) yang dikemukakan oleh Theotonio Dos Santos. Teori yang kerap digunakan dalam konteks ekonomi dan hubungan internasional ini, menyatakan kalau sejumlah negara inti memang sengaja mengeksploitasi beberapa negara yang lebih lemah demi kemakmuran mereka.

Meski di masa kepemimpinannya, Soeharto melarang dan menabukan ajaran Marxisme, namun sistem sentralistik yang dijalankannya sebenarnya seiring dengan teori dependensi yang terkait dengan ajaran Marxisme. Soeharto sengaja menempatkan DKI Jakarta – sebagai inti negara, posisinya dibuat lebih kuat melalui eksploitasi wilayah lain yang sengaja dilemahkan, agar terus bergantung pada pusat.

Ketergantungan ini, tak hanya berlaku pada pemerintahan, tapi juga pada pendidikan politik masyarakat. Di masa Orba, sebagai kendaraan politik Soeharto, Golkar menjadi partai pemerintah satu-satunya dan mampu mengintervensi pemilih hingga ke ranah privat, seperti ancaman PHK bagi karyawan atau dikeluarkan dari sekolah bila tidak memilih Golkar saat Pemilu.

Ketika era reformasi bergulir, sistem politik tanah air memasuki era baru seiring berubahnya sistem pemilihan umum. Namun sayangnya, perubahan sistem politik ini tidak diiringi pula dengan perubahan pola pandang politik masyarakat. Rendahnya pendidikan politik, pada akhirnya menjadi ujung pangkal Pilkada Langsung tidak efektif.

Antara Mudarat dan Manfaat

“Manusia dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana mendapatkan dirinya terbelenggu.” ~ J.J. Rousseau

Pendidikan politik, menurut Pakar Ilmu Sosial dan Politik Kuswoyo Trihatmodjo, merupakan kunci dari keberhasilan Pilkada. Menurutnya, jika pendidikan politik masyarakat sebagai pemilih masih rendah, maka akan sangat mungkin menghasilkan pemimpin yang salah. Agar kondisi ini tidak terjadi, Kuswoyo berharap Pemerintah lebih menitikberatkan pada kesadaran politik masyarakat, terutama mengenai partisipasi politiknya.

Bila ditinjau dari Teori Partisipasi, saat ini masyarakat lebih cenderung menggunakan partisipasi mobilisasi akibat tingkat pendidikan dan kesejahteraannya masih relatif rendah. Menurut Huntington dan Nelson dalam buku “Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang”, partisipasi mobilisasi ini merujuk pada adanya pengaruh pihak lain dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih secara mandiri (partisipasi otonom).

Partisipasi mobilisasi ini sendiri, terbukti banyak digunakan para politisi di daerah-daerah dalam meraih kekuasaan. Faktanya terlihat dari bagaimana faktor kultural dan ketokohan, masih menjadi kriteria yang kuat bagi masyarakat saat memilih pemimpin. Di sisi lain, masyarakat juga sangat mudah dimobilisasi menggunakan isu-isu SARA, iming-iming uang, maupun kecurangan.

Kriteria masyarakat yang memilih bukan dari kemampuan calon pemimpin inilah, di mata Mahfud dianggap sebagai mudarat. Sebab pemimpin yang terlahir dengan menggunakan politik uang, pada akhirnya akan menjadi pemimpin korup karena hanya akan menggunakan jabatannya untuk “mengembalikan modal” yang telah terpakai saat memobilisasi pemilih.

Menghilangkan kemudaratan dengan mengembalikan hak memilih rakyat ke tangan parlemen, mungkin memang jalan termudah dan termurah bagi Pemerintah saat ini. Mahfud sendiri mengatakan kalau lebih mudah mengawasi anggota DPRD daripada mengawasi seluruh rakyat. Namun apakah jalan ini juga menjadi yang terbaik bagi masyarakat? Atau hanya keputusan pragmatis pihak-pihak yang punya kepentingan?

Sebagai pakar hukum, Mahfud tentu memahami Teori Kontrak Sosial (social contract theory) yang disampaikan Jean Jacques Rousseau maupun Thomas Hobbes. Keduanya sepakat bahwa dalam bernegara, rakyat memiliki ikatan kontrak untuk mewakilkan kekuasaan negara pada pihak tertentu demi kepentingan bersama. Pertanyaannya, Mahfud lebih cenderung menggunakan kontrak sosial ala Rousseau atau Hobbes?

Persetujuan Mahfud untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan Parlemen, cenderung setuju pada pandangan kontrak sosial menurut Hobbes. Filsuf beraliran empirisme ini berpendapat bahwa setelah negara terbentuk, maka kekuasaan negara tidak terikat lagi dengan individu (rakyat), sehingga dapat menentukan keputusan negara tanpa melibatkan rakyat.

Dengan kata lain, saat rakyat setuju memberikan keterwakilannya pada anggota DPRD, maka DPRD dapat memutuskan siapa pemimpin suatu wilayah, tanpa persetujuan rakyat. Sistem Pilkada melalui DPRD ini, memungkinkan parpol memiliki suara sama. Hanya saja, apa Mahfud mampu menjamin kalau pemimpin yang dipilih DPRD akan lebih bersih dan terhindar dari intervensi kepentingan parpol?

Sementara sistem Pilkada Langsung yang dilakukan saat ini, sebenarnya adalah kontrak sosial paling ideal menurut Rousseau. Filsuf Prancis ini berkeyakinan kalau negara merupakan representasi kepentingan individu-individu di dalamnya. Sehingga rakyatlah yang menentukan sendiri penguasa dan pemimpinnya secara langsung, termasuk mandat untuk melengserkannya apabila dianggap gagal.

Bagi Rousseau, demokrasi langsung sangat ideal karena merupakan praktik demokrasi murni. Jadi kalau begitu, mengapa Mahfud malah berupaya mengubah sistem yang ideal dengan sistem yang hanya akan melanggengkan kekuasaan elit politik? Apakah alasan ongkos politik yang mahal dan pemimpin korup itu semata-mata kesalahan rakyat yang kurang memahami politik?

Bukankah kurangnya pendidikan politik masyarakat juga membuktikan kegagalan Pemerintah? Atau jangan-jangan, para elit memang sengaja mempertahankan kebodohan politik masyarakat layaknya ucapan Tan Malaka, “Politik pemerintah ini dalam soal pengajaran boleh disimpulkan, bangsa Indonesia harus tetap bodoh supaya ketentraman dan keamanan umum tetap terpelihara”.

Bila benar begitu, maka perkataan Bung Karno kalau kita dibodohkan oleh sistem, adalah suatu ironi. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi kini sedang menggalakkan proses pengurusan administrasi yang lebih cepat dan tak lagi dan lagi menyita waktu yang terlalu lama.

Sepertinya birokrasi yang ‘kolot’ seperti ini akan dibumihanguskan oleh Jokowi. Makanya hampir semua proses pembuatan dokumen kependudukan dan yang lainnya pun diupayakan untuk bisa selesai lebih cepat. Tapi, lembaga dan badan di bawahnya sanggup ga ya melakukan itu?

Memangnya apa sih yang bikin birokrasi lamban, apa karena kesengajaan atau memang banyak tahapannya? Kalo tahapannya terlalu banyak pasti ada pemangkasan, tapi kalau sengaja, hmmm siap – siap aja dirumahkan alias dipecat, uhuuuyyy.

Penyakit yang ada pada pelayanan masyarakat yang begini nih yang mengakar dan memang sudah menahun, makanya kalau pemerintah ga tegas – tegas amat, jangan harap tujuannya bisa tercapai.

Akhirnya berangkat dari niat itu, katanya Jokowi udah mulai galak nih sama bawahannya, ya mau ga mau harus nunduk sama Presiden, itu juga kalau masih mau langgeng punya jabatan, uhuuukkk, uhuuukkk. Diancem nih yeee, weleeeh weleeeh.

Sertifikat tanah sudah digalakkan, buktinya aja Presiden blusukan sekaligus bagi – bagi sertifikat, lumayan lah buat naikin pamor buat Pilpres 2019, upppssss, maksudnya lumayan buat memangkas waktu pengurusan sertifikat tanah, hiihihi.

Selain itu katanya juga Jokowi sudah mempermudah pengurusan izin dan dokumen untuk investasi, hmmm, kuyyy banyakin investasi biar Indonesia, ahhh syudahlah, ga sanggup sampein kata – katanya.

Nah sekarang, Jokowi sudah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo biar ngurus dokumen kependudukan seperti KTP-el, akte kelahiran atau kematian dan dokumen lainnya yang diurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus diselesaikan hanya satu jam saja.

Waduhh, antara tantangan atau ancaman nih. Alhasil, Mendagri langsung ngebut bikin Peraturan Menteri dan langsung mengancam para Kepala Disdukcapil untuk ikuti perintahnya. Satu jam, berkas beres diurus, weleeeh weleeh.

Emangnya kalau engga mau dilakuin gimana? Mendagri sih udah ancem bakal memecatnya. Waduhhh, bukan cuma Kepala Dinas yang diancem, kayaknya sih Mendagri juga lagi diancem dipecat deh, keliatan aja gitu dari tingkahnya yang kayak orang ketakutan begitu, serba buru- buru.

Ciyeee, Mendagri lagi ketar – ketir ngeri dipecat, uhuukkk, uhuuukkk, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

“Kucoba berkaca pada jejak yang ada, ternyata aku sudah tertinggal, bahkan jauh tertinggal.” ~ Iwan Fals

[dropcap]K[/dropcap]alau ada pembuatan KTP yang bikinnya sampai bertahun-tahun, itu cuma ada di negeri Pertiwi ini. Sampai sekarang, ternyata masih aja ada yang identitas penduduknya enggak berupa kartu, tapi selembaran formulir pembuatan KTP. Padahal sebentar lagi bakal ada Pilkada di beberapa daerah, walah,  bisa berabe tuh ya.

Gimana enggak nyakitin hati rakyat coba, udah diberlakukan aturan KTP Elektronik (KTP El) di mana-mana, eh bentuk KTP El-nya aja enggak dapet-dapet. Di Pilkada tahun lalu, bahkan banyak lho pemilih yang akhirnya enggak bisa milih, hanya gara-gara enggak punya KTP El. Padahal itu kan sama aja dengan pengibirian hak pilih. Hadeuh.

Gara-gara janji seribu kartu KTP El-nya cuma  angin surga di tahun lalu, sekarang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo masih kelimpungan dengan masalah yang itu lagi, itu lagi. Sekarang, janjinya malah makin muluk, yaitu bikin KTP El jadi dalam satu jam saja. Wuiiih.

Saya daftar e-KTP sejak Januari 2017 dan belum jadi sampai sekarang. Kalau besok pagi saya ke kantor Camat Taman dan KTP saya sudah jadi, saya akan pilih Bapak di Pilpres 2019.  Memangnya hanya Capres yang bisa janji? Rakyat juga bisa janji…. https://t.co/KT5K1QQDRj

— Anto Wiyono (@antookesip) April 4, 2018

Tapi, nih ada tapinya ya, Tjahjo bilang dengan catatan kalau engga ada kendala di wilayahnya. Kendala itu misalnya, kalo engga ada kerusakan komputer dan mati listrik di kantor kelurahannya. Beuh, itu mah sama aja bohong lah ya, secara di daerah-daerah masih banyak yang aliran listriknya byar pet. Wong Jakarta aja masih sering kok.

Jadi niatnya bikin KTP El biar semuanya bisa lebih cepat dan mudah, eh malah lebih lama dan bikin pusing kepala. Makanya, kalau bikin peraturan itu, ya pikirin dulu sumber daya manusia dan infrastrukturnya, udah nyampe apa belum. Jadinya, enggak malah bikin susah, bikin pening.

Jangan lupa Pak, janji itu utang lho. Di bawa mati. Bisa-bisa, KTP El-nya belum jadi, orang yang nunggu KTP El-nya jadi udah keburu almarhum duluan. Waduh, bisa-bisa jadi hantu penasaran lho itu. Jangan-jangan, banyak kelurahan yang udah dihantui sama arwah-arwah penunggu KTP El, wiiiw, horor dong. Kira-kira, Mendagri ikut dihantui juga ga ya? Hiii! (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]umlah organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia bisa mencapai 359.967, seperti ormas keagamaan dan berbagai jenis lainnya.

Bahkan, sekelas geng motor saja punya keinginan untuk menjadi ormas. Serius? Ngimpi kali ah!

Tapi kalau secara aturan sebenernya sih tak ada larangan, bahkan diperbolehkan untuk berkumpul, berserikat dan mengekspresikan diri.

Makanya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan silakan membuat ormas asal inget sama Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 45, dan Bhinneka Tungga Ika.

Cuma inget doang nih? Hadeuhhhh, ukurannya gimana coba inget atau engganya, weleeeeh weleeeh. Semakin ocang aja nih negara kalau begini caranya. Upppssss, ocang itu apaan sih? Ocang itu, kalau bacanya dibalik jadi ngaco, weleeeeh weleeeeh.

Misalkan saat pendaftaran ormas, Mendagri nanya ke ormas. “Hei kau, ingatkah kau dengan Pancasila dan UUD 1945?” Ormas menjawab: “Ya kami ingat”. Mendagri: “Baik, ormas kalian saya dahkan dan disetujui.”

Lah masa iya kek begini jadinya nanti, hadeuhhhh weleeeh weeeeleeeeh.

Seharusnya Tjahjo juga mempertanyakan bagaimana kalau organisasi itu ga jelas kedudukan dan bagaimana arah juangnya?, tapi kalau cuma inget sama Pancasila dan UUD gimana? Cuma inget loh katanya, ya kayanya sih diterima ahhh syudahhhlah.

Ngimpi kali ah! Geng motor kalau jadi ormas ga bisa ya? Tapi apa masa iya juga pemerintah mau biayai kegiatan geng motor yang seringkali membuat resah masyarakat. Hmmm, kalau begitu berarti Mendagri ikut meresahkan masyarakat dong, weleeeeeh weeeleeeeeh.

Memangnya apa yang geng motor ingat dengan Pancasila dan UUD 1945? Lalu memangnya kegiatan apa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945?

Yang jelas sih, kalau kegiatan geng motor itu tak meresahkan dan menakuti masyarakat, kemungkinan bisa disahkan jadi ormas. Tapi memangnya ga ada pilihan ormas lain aja gitu untuk disahkan?

Nasib geng motor gimana dong, tetep ga bisa nih jadi ormas? Wedeeewww, ngimpi kali ah, ngelantur aja weleeeeh weleeeh.

Bukannya geng motor itu udah minta disahkan jadi ormas? Mendagri jawab apa? Hmmm, kalo gitu waspada ada serbuan ya, serbuannya itu paling geng motor berbondong – bondong demo di depan Gedung Kemendagri, santai aja, weleeeeh weleeeh.  (Z19)

PinterPolitik.com

“Pada awal sebelum kejadian, kami juga sudah mendiskusikan dengan Pak Gubernur untuk mencermati gelagat perkembangan dan dinamika yang muncul di sejumlah daerah, termasuk yang ada di Yogyakarta khususnya.” ~ Tjahjo Kumolo

[dropcap]S[/dropcap]ebagai pejabat yang bertanggung jawab dengan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tampaknya ikut terpukul dengan berbagai kejadian kekerasan yang dilakukan oleh para pemuka agama yang terjadi belakangan ini.

Padahal, Tjahjo mengaku sudah melakukan koordinasi dengan seluruh gubernur – termasuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tak lain adalah Sri Sultan Hamenkubuwono X. Soalnya, sebelum penyerangan kan sudah ada tuh gonjang-ganjing mengenai kerja bakti yang bawa-bawa nama gereja segala.

Hmmm, padahal kalau yang melakukan memang gereja terus kenapa ya? Kan bukan berarti yang dibantu bisa ujug-ujug langsung pindah agama. Kalau yang bikin remaja masjid, kan enggak bisa langsung ujug-ujug dibilang pengislaman juga. Aaah, pemikiran orang Indonesia memang makin aneh!

Yo wis kalau mau simpati & prihatin atas kejadian penyerangan pemuka agama, sampaikan dengan tulus. Gak perlu nyindir-nyindir umat agama lain.

Biksu, Romo, Pendeta, & Ustad semua pernah kena serangan. Tinggal dari kita saja mau adil sejak dalam pikiran atau tidak.

— otit (@_otit) February 11, 2018

Tapi permasalahannya sih bukan hanya di Kota Pelajar yang terkenal dengan Bakpianya itu. Soalnya, di wilayah lain juga ada. Kebanyakan yang diserang memang ulama atau ustadz, mungkin karena dipikirnya orang Islam itu gampang disulut yah.

Nah, jadi karena ternyata sebagian besar orang Islamnya anteng-anteng aja, ya jadilah pemuka agama lain yang ikut diserang. Ya pemuka agama Budha lah, Pendeta lah. Niatnya sih biar kita bisa diadu domba. Jadi ketahuan kan, kalau memang ada oknum yang ingin bikin masyarakat ribut antar agama lagi. Hmm, kira-kira siapa ya?

Berada di tahun politik, segala sesuatu memang bisa terjadi di negara ini. Demi kekuasaan maupun uang, semuanya dapat saja dilakukan dengan menjadikan rakyat sebagai korban. Ih, kok ada ya orang-orang kayak gitu? Ya begitulah, makanya Tjahjo jadi sedih karena kebobolan lagi. Kalau begini kan, jadi bikin makin banyak kerjaan.

Sebenarnya sih yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya pernyataan sedih saja ya, biar bagaimana pun sebagai Mendagri, Tjahjo tetap harus bertanggung jawab dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi herannya, kok yang ngurusin keamanan kelihatannya malah berusaha nutup-nutupi ya? Ada apa ini? (R24)