Belakangan ini Prabowo Subianto tampak semakin sering menunjukkan diri di media internasional. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Huru-hara seputar Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) sudah usai, pelantikkan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia 2024-2029 hanya tinggal menunggu tanggal 22 Oktober 2024. 

Sembari menunggu waktu pelantikan yang masih beberapa bulan lagi, Prabowo tampaknya sudah mulai menjalani beberapa aktivitas yang akan mendukung kepemimpinannya sebagai presiden. Salah satunya yang menarik untuk dibahas adalah kebiasaan baru Prabowo tampil di media-media internasional. 

Ya, setidaknya dalam tiga bulan terakhir ini Prabowo terlihat semakin aktif dalam menunjukkan diri di publikasi-publikasi internasional. Pada 26 April 2024, contohnya, Prabowo menulis sebuah opini tentang perdamaian di Gaza dalam kolom media The Economist. Opini ini sempat jadi sorotan media internasional karena Prabowo memberi pernyataan yang cukup tegas tentang pentingnya perdamaian di sana. 

Tidak berhenti di situ, pada 14 Mei 2024 Prabowo juga terlihat diwawancara oleh jurnalis dari media Al Jazeera tentang banyak hal, salah satunya yang paling menarik adalah terkait posisi politik Indonesia dalam isu Papua.  

Terbaru, Prabowo pun kembali jadi sorotan media internasional kala menghadiri acara diskusi suatu segmen di rangkaian acara Qatar Economic Forum (16/5/2024). Di acara tersebut Prabowo bahkan sempat dilempar pertanyaan yang cukup kritis dari seorang jurnalis media Bloomberg yang menuding Indonesia belakangan terlihat semakin proteksionis, dalam aspek kebijakan ekonomi.  

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa Prabowo akhir-akhir ini aktif menunjukkan diri di media-media internasional? 

Eksposur adalah Pesan? 

“If we cannot depend on journalistic ethics, the nation’s in trouble.” 

Jika kita tidak bisa mengacu pada etika jurnalisme, maka negara kita akan dalam bahaya, begitulah ucap Dave Brat, senator dari Amerika Serikat (AS), ketika berbicara tentang pentingnya nilai demokrasi dan jurnalisme. Perkataan tersebut bisa diartikan sebagai peringatan bagi sesama politisi bahwa keaktifan seorang politisi dan nama baiknya di media adalah sesuatu yang sangat penting. 

Keterbukaan Prabowo kepada media-media internasional pun belakangan ini sepertinya bisa jadi resonansi dari apa yang diungkapkan Dave Brat. Berangkat dari pandangan Dave, maka bisa jadi kesediaan Prabowo jadi pusat perhatian internasional sebetulnya adalah upaya Prabowo untuk memberikan sinyal positif kepada negara-negara di seluruh dunia. 

Dengan menjadi seorang pemimpin yang terbuka untuk ditanyakan apapun oleh media-media internasional, Prabowo seakan memberi pandangan pada dunia bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang selalu terbuka untuk diskusi. Hal ini menjadi lebih menarik mengingat Prabowo pun rela membahas hal yang kontroversial, seperti membahas soal HAM ketika bersama Al Jazeera, dan membahas soal proteksionisme ketika bersama Bloomberg, sebuah isu yang kerap dianggap dibenci oleh negara-negara asing. 

Secara awam, gelagat Prabowo yang demikian mungkin diartikan sebagai bentuk ketegasan dalam menghadapi terpaan dinamika politik internasional, namun dari pandangan hubungan internasional, sikap Prabowo justru tunjukkan nilai keterbukaan untuk bernegosiasi tentang apapun bersama siapapun. Dari pandangan bisnis, tentu sikap yang demikian juga akan menguntungkan. 

Menariknya, gaya eksposur internasional yang serupa juga sempat ditunjukkan oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ketika masa-masa awal kepemimpinannya dulu, Soekarno pun sangat aktif menerima undangan wawancara media-media internasional, yang kemudian berdampak pada pembangunan citra Indonesia itu sendiri sebagai sebuah negara yang memiliki suara dalam politik internasional. 

Namun, mungkinkah efek esksposur Soekarno silam juga teraplikasi pada masa kepemimpinan Prabowo nanti? 

Kebijakan Luar Negeri Dimulai dari Pemimpinnya 

Andrea K. Grove dalam tulisannya Political Leadership in Foreign Policy, menyebutkan bahwa seorang pemimpin, contohnya seperti presiden, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan arah kebijakan luar negeri. Hal ini karena ia bisa memberikan legitimasi atas kekuasaannya baik dalam konteks diplomasi publik maupun politik internasional. 

Pada era Soekarno dulu, sikap politik luar negeri yang ditunjukkan melalui retorika-retorikanya bahkan bisa menarik investasi yang luar biasa besar dari Uni Soviet, tanpa intervensi dari Barat, dukungan Soviet ke Soekarno dulu bahkan kerap diasumsikan bisa mengarah ke pembangunan program nuklir. 

Bila Prabowo terus menunjukkan sikap yang terbuka untuk diskusi kepada audiens internasional, maka bisa saja itu pun memberi keuntungan, setidaknya dalam aspek manuver diplomasi, bagi Indonesia di masa mendatang.  

Dalam jangka panjang, gelagat yang kooperatif dan terbuka terhadap dialog internasional pun sangat membantu dalam koordinasi respon global terhadap berbagai isu, seperti perubahan iklim, terorisme, atau pandemi. Presiden yang menunjukkan komitmen terhadap kerja sama internasional juga bisa mempermudah implementasi kebijakan luar negerinya yang efektif. 

Di sisi lain, khususnya bagi orang awam, gaya komunikasi publik internasional yang sepertinya akan semakin ditunjukkan Prabowo bisa jadi hiburan tersendiri, karena toh memang sejak era awal reformasi kita belum memiliki pemimpin yang gaya komunikasinya seperti demikian. Menarik untuk ditunggu perkembangannya. (D74) 

PinterPolitik.com

“Kini ada sumber berita untuk setiap selera dan pandangan politik, dengan batas antara jurnalisme dan hiburan yang sengaja dikaburkan untuk mendapatkan rating dan klik.” – Tom Nichols, dalam buku The Death of Expertise

Di berbagai kolom komentar media sosial, termasuk di akun PinterPolitik, lumrah kita baca komentar sinis yang mempertanyakan kredibilitas media. Berbagai asumsi dilempar. Mulai dari hanya mencari sensasi, punya agenda politik untuk mendiskreditkan pihak tertentu, hingga klaim media tidak mungkin independen.

Bukannya tanpa alasan, komentar-komentar semacam itu adalah buah dari penurunan kepercayaan publik terhadap media massa. Pada Agustus 2019, misalnya, Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis survei yang menunjukkan pers sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan publik terendah selama Pemilu 2019.

Menariknya, DPR yang selama ini dipersepsikan minor bahkan memiliki persentase kepercayaan 76 persen, jauh dari pers yang hanya memperoleh 66,3 persen. Menurut Ketua Tim Survei Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanuddin, kepercayaan terhadap pers rendah karena maraknya berita hoaks yang beredar selama pemilu dilaksanakan.

Baca Juga: Covid-19 dan Propaganda Media

Dalam keterangannya pada 4 Februari 2021, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menjelaskan bagaimana buruknya dampak dari penurunan kepercayaan tersebut. Menurutnya, runtuhnya kepercayaan publik membuat media akan semakin sulit untuk bertahan.

Tidak heran kemudian, dengan model bisnis yang masih belum jelas, untuk bertahan hidup berbagai media kemudian mengandalkan investor yang tentunya memiliki kepentingan untuk disuarakan. Ada pula persoalan konglomerasi media, di mana media dimiliki oleh pengusaha atau politisi. Persoalan tersebut misalnya dibahas Anggia Valerisha dalam tulisannya Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.

Narasi berita juga sengaja dibingkai untuk memberikan kesan bombastis untuk meraih rating dan klik. Ini kemudian berkonsekuensi pada berbagai media tidak memperhatikan kualitas berita, melainkan mengejar pemberitaan yang isunya bisa dijual. Tidak heran kemudian dikenal adagium, bad news is good news. Berita buruk adalah pemberitaan yang bagus.

Dengan adanya persoalan-persoalan ini, satu pertanyaan kemudian mencuat, apakah media massa atau pers masih bisa dipercaya?

Transformasi Media

Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise memberikan penjelasan penting mengapa terjadi penurunan kualitas media saat ini. Menurutnya, telah terjadi transformasi bentuk berita seiring dengan hadirnya gelombang internet dan komunikasi digital.

Berbeda dengan saat ini, dulunya jumlah media mungkin bisa dihitung jari. Di satu sisi, ini mungkin ditafsirkan membatasi kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjaga kualitas dari pemberitaan.

Pasalnya, dengan durasi tayangan yang terbatas, media akan berpikir dua kali untuk memberitakan pernikahan ataupun gosip perselingkuhan artis daripada invasi Jerman Nazi ke Prancis dan Inggris. Karena jumlah yang terbatas pula, media menjadi berlomba menyajikan berita berkualitas dan investigasi mendalam.

Namun saat ini, ketika media begitu banyak, persaingannya tidak lagi berpusat pada kualitas pemberitaan ataupun investigasi, melainkan pada sebesar apa rating dan klik yang didapatkan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, dengan model bisnis yang masih belum jelas, saat ini media mengandalkan investor dan iklan untuk bertahan hidup. Untuk kepentingan itu, mencari rating dan klik sebesar mungkin tentu harus dilakukan.

Seperti kutipan pernyataan Tom Nichols di awal tulisan, persoalan ini kemudian membuat media mengaburkan antara berita dengan hiburan agar dapat mendulang klik sebanyak mungkin.

Selain perlombaan mencari klik, banyaknya jumlah media juga dilihat telah menurunkan kualitas dari para jurnalis. Menurut Nichols, dahulunya jurnalis merupakan suatu profesi yang menantang, mereka melakukan investigasi panjang dan mendalam.

Namun sekarang, semua orang dapat menjadi jurnalis. Saat ini, profesi jurnalis dipandang dapat dilakukan oleh semua orang karena tugasnya hanya menyadur pernyataan pejabat, ataupun mencari isu yang hangat untuk diberitakan.

Baca Juga: Gaduh Medsos dan Perlunya Literasi Media

Nichols misalnya menyebutkan jurnalis Slate.com, Will Slate yang menghabiskan waktu satu tahun untuk mempelajari keamanan makanan dari organisme rekayasa genetik. Namun saat ini, cara kerja jurnalis seperti itu benar-benar tidak populer. Jurnalis dituntut serba cepat karena harus berlomba dengan begitu banyak media.

Tentu pertanyaannya, bagaimana mungkin memberikan kualitas berita yang baik apabila selalu dikejar-kejar waktu seperti itu? Selain itu, ada pula tuntutan jumlah berita harian kepada setiap jurnalis.

Charlenne Kayla Roeslie dalam tulisannya Mengapa Mereka Pergi?: Eksodus Jurnalis Asumsi dan Kegagalan Kita Menciptakan Sistem Media yang Sehat juga memaparkan persoalan ini. Terangnya, saat ini jurnalis dituntut memiliki keterampilan multimedia, beban kerja dan kecepatan kerja yang tinggi.

Mengutip laporan Burnout among journalist, a symptom of discontent in newsrooms, tuntutan tersebut  berdampak pada kesehatan mental jurnalis. Imbasnya, kita dapat menebak itu akan berkonsekuensi pada kualitas produk berita yang dihasilkan.

Selain itu, Roeslie juga menyinggung soal sulitnya indepedensi media di tengah kebutuhan mendapatkan pendanaan dan iklan.

Dari sekelumit penjelasan ini, sebenarnya kita dapat menarik satu kesimpulan terkait mengapa media sulit menjaga indepedensi dan kualitas beritanya, yakni kemandirian finansial.

Lantas, dengan belum ditemukannya bisnis model yang jelas, apakah persoalan tersebut dapat dijawab?

AI Solusi Media?

Profesor Inovasi Jurnalisme di University of London, Jane B. Singer dalam tulisannya Are micropayments a viable way to support the news business?, juga memaparkan bahwa pendapatan yang turun drastis dalam dua dekade terakhir dan belum adanya model bisnis yang jelas telah membuat jurnalisme berada dalam krisis eksistensial.

Untuk menyiasatinya, berbagai media kemudian menghadirkan konten berbayar, di mana pembaca harus membayar di awal untuk membaca konten berita tertentu. Namun, seperti pertanyaan Singer, berapa banyak dari kita yang mau membayar untuk membaca berita?

Saat ini, banyak pihak bertolak pada asumsi bahwa informasi harus didapatkan secara gratis. Tidak hanya itu, dituntut pula kualitas berita yang akurat dan berbobot. Namun, seperti yang telah dibahas, bagaimana mungkin tuntutan tinggi seperti itu dapat dipenuhi apabila media memiliki keuangan yang tidak stabil.

Profesor Jurnalisme di Université du Québec à Montréal (UQAM), Patrick White dalam tulisannya How artificial intelligence can save journalism memberikan pendapat menarik yang mungkin dapat menjawab masalah media saat ini.

Menurutnya, masa depan jurnalisme dapat terletak pada kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Mengutip Profesor Jurnalisme di Columbia University, Francesco Marconi, ruang redaksi media perlu memanfaatkan AI dan membuat model bisnis baru.

White misalnya menyebutkan The Canadian Press di Kanada yang menggunakan AI untuk mempercepat penerjemahan dan mendeteksi foto yang dipalsukan.

Lanjutnya, AI dapat ditugaskan untuk menulis dua hingga enam paragraf tentang skor olahraga, laporan pendapatan, ataupun berita singkat berbasis data lainnya. AI juga dapat menghemat waktu jurnalis dalam menyalin wawancara audio maupun video.

Seperti yang disinggung Charlenne Kayla Roeslie sebelumnya, penggunaan AI untuk kepentingan tersebut sekiranya dapat mengurangi beban kerja dan lebih menjaga kesehatan mental jurnalis.

Baca Juga: Kebisingan Politik, Salah Jokowi atau Media?

Namun, White menegaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan peran jurnalis. Seperti penegasan Francesco Marconi, mungkin hanya delapan sampai dua belas persen pekerjaan jurnalis yang dapat dilakukan AI. Tugas berat seperti membuat berita investigasi atau analisis mendalam hanya dapat dilakukan oleh jurnalis.

Kendati demikian, penggunaan AI sekiranya dapat menjadi jawaban. Pasalnya, konten-konten mengejar rating dan klik sebagian besar didapatkan melalui berita cepat dan singkat, di mana itu dapat dilakukan oleh AI. Dengan demikian, jurnalis dapat dikonsentrasikan di berita mendalam yang mengejar kualitas.

Namun, seperti penjelasan Nichols, sekalipun berbagai media nantinya menggunakan AI untuk mempermudah pekerjaan mereka, dengan banyaknya media saat ini, berita mencari klik dan sensasi tampaknya akan tetap menjadi primadona. Ke depannya, AI mungkin digunakan untuk mencari isu hangat secepat mungkin.

Atas persoalan ini, mungkin kita perlu memikirkan solusi yang radikal, yakni media harus dibatasi atau negara harus menjamin keuangannya.

Terkait pembiayaan dari negara, solusi ini mungkin riskan karena negara dapat memberikan intervensi atas produk berita. Sementara solusi pembatasan media, persoalannya mungkin hanya berkutat pada narasi kebebasan berpendapat.

Well, pada akhirnya kita mungkin harus memilih. Apakah kita harus mempertahankan banyaknya jumlah media dengan dalih kebebasan berpendapat, namun rentan melahirkan berita-berita pencari klik. Atau justru harus membatasi media agar lebih fokus menjaga kualitas produk beritanya. (R53)

PinterPolitik.com

Dapat kita rasakan bersama dampak secara nyata imbas mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Utamanya, terkait aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, hingga aktivitas jual-beli sedikit banyak terganggu. Terlebih saat imbauan Presiden Jokowi 15 Maret lalu kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing serta melaksanakan aktivitas bekerja, belajar, dan ibadah di rumah masing-masing.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah terinfeksi Covid-19 di Indonesia, implementasi pengurangan aktivitas juga semakin banyak diterapkan. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Indonesia menerapkan metode belajar jarak jauh. Beberapa perusahaan juga menerapkan bekerja dari rumah (work from home) kepada para karyawannya. Selain itu, segala aktivitas keramaian termasuk peribadatan di seluruh tanah air sangat diimbau untuk ditiadakan sementara waktu.

Pemerintah Indonesia tengah dan terus disorot berbagai pihak, terutama oleh masyarakat, dalam penanganan pandemi Covid-19. Sejak seluruh dunia mulai waspada akan meluasnya virus yang berasal dari Wuhan ini pada Januari lalu, pemerintah saat itu terkesan santai cenderung menyepelekan.

Jika kita lihat satu per satu respon hingga kebijakan pemerintah Indonesia dalam respon awal sejak Januari, antisipasi hingga penanganan Covid-19 saat ini, tentu masih sangat jauh dari harapan publik. Di saat negara-negara di dunia menerapkan kewaspadaan tertinggi serta merencanakan upaya maksimal mengantisipasi penyebaran virus di negaranya, Indonesia terkesan terlalu santai dan tidak ada keseriusan sama sekali ketika itu.

Pada akhir Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan keadaan darurat internasional virus yang masih bernama virus Corona Wuhan. Ketika itu tercatat  7.800 lebih kasus di seluruh dunia dengan tingkat kematian sekitar 2 persen dari jumlah tersebut.

Selain itu, nihilnya kasus virus tersebut di Indonesia pada saat itu juga diragukan dunia internasional. Diplomat Amerika Serikat pada Februari menyampaikan kekhawatirannya kepada pejabat tinggi pemerintah Indonesia mengenai antisipasi penanganan Covid-19.

Lalu peneliti di Universitas Harvard juga menyampaikan Indonesia harus sangat waspada akan kasus yang tidak terdeteksi. Hingga WHO sendiri khawatir sampai saat tersebut tidak ada kasus Covid-19 di negara dengan hampir 270 juta penduduk ini.

Menyikapi keraguan dan kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia sama sekali belum menunjukkan upaya antisipasi serius. Bukannya meningkatkan pengawasan dan upaya antisipasi, beragam pernyataan kepada publik yang disajikan pun terkesan main-main. Beberapa di antaranya seperti  Menkes yang justru menantang peneliti Harvard untuk membuktikan bahwa memang ada kasus positif virus tersebut di Indonesia, sekaligus menganggapnya sebagai hinaan bagi Indonesia.

Kemudian terdapat pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada akhir Februari. Ia mengatakan salah satu peran besar menjaga Indonesia dari ancaman Covid-19 berkat doa qunut para ulama dan kyai.

Menkes Terawan juga menyatakan semua karena doa dan yakin doalah yang membuat Indonesia bebas virus Corona. Sebagai bagian dari pihak yang beragama, tentu menempatkan doa pada tempat istimewa, tetapi pernyataan Wapres dan Menkes tersebut dinilai kurang tepat di saat tersebut.

Lalu ada rangkaian sesumbar dan kelakar yang tidak perlu keluar dari tanggapan pejabat publik. Menteri Perhubungan pernah berkelakar bahwa kita kebal virus Corona karena kegemaran masyarakat menyantap nasi kucing. Menkopolhukam Mahfud MD tidak ketinggalan. Lewat unggahan Twitter pada 15 Februari lalu, kelakar yang konon didapat dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona tak bisa masuk.

Setelah konfirmasi pertama keberadaan positif Covid-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret, auto “membungkam” santuy-nya pemerintah di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Penanganan Covid-19 sendiri sampai saat ini dinilai mendapat persepsi kurang memuaskan dari publik.

Lalu benarkah strategi dan manuver pemerintah kurang mumpuni sejaun ini dalam penanganan Covid-19 jika dilihat dari indikator dasar tata kelola pemerintahan yang baik?

Fatamorgana Good Governance

Konsep tata kelola pemerintah selama ini kita telah kenal sebagai bagian dalam menilai sejauh mana sebuah pemerintahan dijalankan dengan baik (good governance).

United Nations Development Program (UNDP) telah mengeluarkan serangkaian definisi serta indikator-indikator bagi sebuah pemerintahan dalam penerapan good governance. Dalam policy document UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik ialah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Terdapat beberapa karakteristik vital good governance UNDP di atas yang tidak dipenuhi penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yaitu responsiveness atau aspek tanggung jawab terhadap komprehensifitas penanganan persoalan. Selain itu equity atau aspek yang berkeadilan tidak secara jelas terwujud dalam upaya penanganannya.

Sejak awal pengumuman keberadaan positif Covid-19 di Indonesia, publik masih menilai komunikasi yang dijalin maupun kebijakan penanganan pemerintah belum maksimal. Koordinasi serta respon cepat dan tepat pemerintah dinilai tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dinilai cenderung ke arah ekonomi (economic policy) dan seolah mengabaikan keselamatan publik (public safety), dalam hal ini masyarakat luas. Meskipun aspek ekonomi sangat fundamental agar terhindar dari krisis, namun ketika situasi pandemi ini telah menjadi ancaman terbesar, tentu harus diutamakan ialah hak hidup dan keselamatan setiap warga negara tanpa  terkecuali.

Di tengah seharusnya kewaspadaan serta penanganan virus yang komprehensif dikedepankan, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 21 Februari 2020 lalu justru menyatakan ingin agar tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok kembali ke Indonesia lagi segera setelah Corona mereda.

Lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru berencana menggelontorkan insentif 72 miliar rupiah bagi sektor pariwisata dan influencer pada 25 Februari 2020 lalu. Kemudian Presiden Jokowi menyusul memberikan diskon hotel dan pesawat yang berlaku pada 1 Maret 2020 untuk memulihkan kembali sektor pariwisata.

Terlebih ketika Indonesia telah dinyatakan sebagai negara terjangkit positif Covid-19. Antisipasi yang kurang baik membuat tidak hanya sektor ekonomi, namun hingga penanganan di berbagai fasilitas kesehatan itu sendiri yang terkesan tanpa perencanaan yang matang.

Akibatnya, selain belum jelasnya penanganan Covid-19 ini, kohesivitas sosial pun tidak tercapai dengan maraknya panic buying hingga kelangkaan dan mahalnya berbagai macam kebutuhan. Itu tentu mengindikasikan implementasi good governance yang tidak terlaksana.

Namun dibalik segala kekeruhan di atas, masih ada secercah cahaya solidaritas sosial yang timbul belakangan ini. Apakah itu?

People, Please do Your Magic!

Gerakan sosial membantu sesama di media sosial semakin gencar kala pandemi Covid-19 terjadi. Hal ini kemudian dipandang sebagai alternatif lambannya penanganan pemerintah terhadap terjaminnya public safety.

Gerakan itu sendiri bertujuan untuk membantu kalangan rentan di masa sulit saat ini seperti tenaga medis, pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, pedagang keliling, serta pekerja berpendapatan tidak tetap lainnya.

Konsep virtual Conspicuous Donation Behaviour (CDB) hadir menjelaskan fenomena/gerakan donasi yang digalakkan via media sosial, terutama di kalangan muda. Konsep donasi ini terserap di kalangan muda beriringan dengan tren dan gaya hidup mereka di dunia teknologi informasi.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, beberapa selebriti hingga influencer Indonesia ramai-ramai menggalang dana bagi mereka yang rentan terdampak, baik secara fisik maupun ekonomi. Rachel Vennya, Arief Muhammad/@Poconggg, dan Afgan Syahreza menggalakan donasi via Twitter serta platform kitabisa.com dan saat ini masing-masing telah mengumpulkan 4,5 miliar, 1,8 miliar, dan  2,8 miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis bukan?

Rencananya jumlah tersebut akan dikonversi ke berbagai bentuk bantuan seperti alat pelindung diri, alat disinfektan, subsidi cek virus Corona, alat sanitizer, vitamin, dan kebutuhan harian lainnya bagi kalangan yang rentan di saat seperti ini.

“Twitter, please do your magic! dan ekspresi gerakan (media) sosial nan luhur lainnya merupakan jargon yang sudah tidak asing lagi di masa kekinian. Gerakan tersebut sekaligus menjadi salah satu yang “menyentil” pemerintah di kala pandemi nyatanya menimbulkan kerentanan yang tidak kalah mengancamnya bagi kalangan tertentu.

Gerakan alternatif yang semakin populer inipun menjadi semangat baru kohesivitas sosial di masyarakat dalam menghadapi pandemi secara kolektif. Diharapkan berbagai gerakan positif ini dapat menyebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya hingga kita dapat keluar dari situasi sulit ini. Tentu itu yang kita inginkan bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Meski ini baru langkah awal untuk mendalami kasus dugaan suap yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku, pengungkapan fakta tersebut setidaknya bisa menjadi pintu masuk.

Terkuaknya misteri pelarian Harun, yang diduga menjadi aktor kunci di balik kasus suap Wahyu, belakangan diungkap oleh Direktoral Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie. Disebutkan, teka-teki keberadaan tersangka Harun yang selama 15 hari terakhir namanya hampir memenuhi semua portal media tanah air, ternyata tidak seperti yang diklaim Menkumham Yasonna dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Seperti diketahui, Yasonna dan Firli tampak kompak saat ditanyai terkait keberadaan Harun, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu. Baik Yasonna maupun Firli sama-sama mengatakan bahwa Harun sementara masih berada di luar negeri.

Padahal, Harun, menurut pengakuan Ronny, hanya sehari berada di Singapura, yakni pada 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian, keesokan harinya, pada 7 Januari 2020, Harun kembali lagi ke tanah air menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156.

Ronny juga mengklarifikasi terkait kekeliruan penyampaian informasi sebelumnya dari pihak imigrasi lantaran kendala teknis di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu berdampak pada kesulitan melacak kepergian Harun, sehingga terlambat memberikan informasi akurat ke publik.

Pihak imigrasi juga mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas kekeliruan informasi yang disampaikan pihak imigrasi sebelumnya, saat menyebut Harun masih berada di luar negeri dan belum kembali sejak 6 Januari lalu.

Terkait fakta terbaru ini memperkuat temuan investigasi Tempo yang sejak awal menyebutkan tersangka Harun telah kembali ke Indonesia setelah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Tak hanya itu, istri Harun, Hildawati Jamrin juga mengaku suaminya sudah balik ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

Fakta tersebut turut membungkam pernyataan Yasonna yang bahkan mati-matian menyebut Harun masih di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Di balik terbongkarnya teka-teki tersebut, apresiasi setinggi langit layak disematkan kepada kerja pers atas kegigihannya mengungkap kebenaran. Dengan demikian, apakah ini juga berarti hanya pers yang dapat dipercaya?

View this post on Instagram

Imigrasi akui investigasi Tempo soal keberadaan Harun Masiku.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:00am PST

Kala Yasonna Berbohong?

Ilya Somin dalam Why Politicians Lie menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa para politisi atau pejabat sering kali berbohong. Pertama, untuk memudahkan kesepakatan atau pengakuan (facilitate deals). Kedua, mengeksploitasi ketidaktahuan publik (exploit public ignorance).

Merujuk pada dua alasan kebohongan itu, bisa dikatakan, pernyataan bias Yasonna terkait disinformasi keberadaan Harun boleh jadi sengaja direkayasa untuk menderek persepsi publik ke dalam apa yang sedang diklaim pemerintah bahwasannya keberadaan Harun masih belum bisa dilacak.

Selain itu, Menkumham Yasonna boleh jadi bermaksud mengeksploitasi ketidaktahuan publik soal Harun, lantaran takut kasus suap yang melibatkan dua institusi demokrasi – KPU dan PDIP – terungkap. Hal ini wajar, menimbang kasus suap Harun kepada Wahyu disebut-sebut melibatkan petinggi PDIP.

Dengan kata lain, pernyataan Yasonna boleh jadi merupakan taktik dalam “mengurungkan” pengusutan kasus Harun yang dalam hal ini melibatkan partai penguasa. Ini bisa diselidiki lewat kepanikan partai berlogo banteng itu dalam menyikapi dugaan suap Wahyu yang disebut-sebut menyeret beberapa pucuk pimpinan PDIP.

Terkait kepanikan PDIP ini sempat disentil oleh pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, saat mengkritik keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP atas kasus suap Wahyu. Haris menyebut, saking paniknya sampai-sampai sang Menteri Yasonna terpaksa turun gunung.

Kepanikan PDIP tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai partai penguasa (the ruling party) yang tak hanya menguasai eksekutif, melainkan juga legislatif, PDIP tentu berhitung panjang soal kasus ini. Andaikata kasus ini terbongkar, jelas nasib PDIP bakal sama seperti apa yang pernah dialami Demokrat sebelumnya, bahkan kemungkinan lebih parah dari itu.

Pertaruhan reputasi dan masa depan partai menjadi alasan kuat PDIP mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga agar kasus ini jangan sampai meluber ke mana-mana. Dengan demikian, Harun yang diduga menjadi “kunci kasus”, kalau perlu jangan sampai menunjukkan batang hidungnya, apalagi sampai terendus keberadaannya.

Kesulitan menangkap Harun, karenanya harus dimaknai dalam konteks itu. Bukan karena negara ini kekurangan alat dan cara untuk menyingkap pelarian Harun, melainkan ada ketakutan luar biasa dari pihak-pihak yang sejauh ini diduga menjadi bagian dalam kasus ini.

View this post on Instagram

Yasonna didemo warga Tanjung Priok.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 2:15am PST

Hanya Pers yang Dipercaya

Seperti diketahui, Yasonna baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Tempo berhasil membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum itu, Yasonna seperti dilansir sejumlah media, menyebut tersangka Harun masih berada di luar negeri.

Dari pengungkapan fakta ini, satu hal penting yang patut diapresiasi, adalah kerja pers itu sendiri. Pasalnya, fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa hanya pers yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi demokrasi dan pranata kekuasaan mulai kehilangan legitimasi.

Pengaburan informasi yang belakangan ini diproduksi sejumlah elite, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum, nyaris membuat publik putus asa melihat nasib penegakan hukum di tanah air. Tanpa perjuangan media menguak kebohongan politisi maupun aparat penegak hukum, keberadaan Harun boleh jadi akan tetap menjadi misteri.

Peran media dalam membendung disinformasi publik yang diproduksi para politisi ini selaras dengan ulasan Gunnar Thesen, dalam Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? bahwa media massa dalam kenyataannya terus memainkan peran penting dalam dinamika zero-sum game – permainan yang menciptakan hasil nol.

Pendeknya, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan arus narasi politik baik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Hubungan resiprokal antara diseminasi pengaburan fakta oleh elite politik dan upaya menjernihkan disinformasi dari pihak pers dapat dijelaskan dalam konteks relasi pengimpasan (zero-sum game) tersebut.

Ibarat dalam permainan, jika ada yang kalah (-), maka yang lainnya pasti menang (+). Begitu sebaliknya. Relasi minus dan plus yang menghasilkan angka nol (0) inilah yang disebut impas. Konsep zero-sum game, umumnya berlaku dalam logika bisnis, di mana keuntungan seseorang berbanding lurus dengan kerugian orang lain.

Lalu, bagaimana dalam konteks media dan politik?

Seperti merujuk pendapat Thesan, bahwa peran media senantiasa menjadi alat kontrol masyarakat dalam membendung bias informasi ataupun disinformasi baik oleh para politisi maupun partai politik.

Jika hal itu dikontekstualisasikan pada kasus pengungkapan misteri pelarian Harun, maka bisa dikatakan peran media membongkar persembunyian si tersangka kasus suap adalah bagian dari penetralisiran disinformasi, baik yang dilontarkan Yasonna maupun sejumlah institusi pemerintahan lainnya.

Keberanian media mengungkap fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi pemerintah memang bukan sekadar isapan jempol. Publik tentu masih ingat hasil investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang berhasil menguak kasus perobekan buku merah di gedung KPK pada 2017 silam.

Seperi diketahui, “buku merah” merupakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Disebutkan juga, dalam buku tersebut diduga merupakan satu rangkaian dengan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kisah perjuangan media dalam mengungkap kebenaran tidak saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), sejarah pernah mencatatkan nama wartawan New York Tribune, Ida Tarbell sebagai jurnalis yang berhasil membongkar skandal industriawan minyak asal AS, John D. Rockefeller.

Perusahaan Rockefeller disebut Ida telah melakukan akuisisi dan monopoli perusahaan-perusahaan minyak secara menyimpang. Atas keberaniannya itu, Tarbell kemudian digugat Rockefeller ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya memenangkan Tarbell.

Beranjak dari catatan kegigihan media menyingkap tabir informasi, dengan sendirinya mementahkan tudingan selama ini yang menyebutkan media tak lagi independen. Faktanya, di tengah sebagian media yang boleh jadi sulit menempatkan independensinya, ternyata masih ada yang konsisten memperjuangkan kebenaran itu sendiri.

Dengan demikian, bisa dikatakan, hanya media yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi kehilangan legitimitas. Atau, dengan kata lain, hanya media yang bisa diandalkan di tengah matinya “kebenaran”. (H57)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam penelitiannya yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon”, Ross Tapsell – peneliti asal Australia – menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sebuah fenomena media di Indonesia. Sosoknya yang merakyat – yang sebelumnya menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga kini Presiden Indonesia – menjadi sebuah fenomena besar yang menunjukkan perlawanan kelas bawah terhadap oligarki.

Media di Indonesia pun merepresentasikan dirinya sebagai sebuah “selingan” dari tipikal para elite politik kebanyakan. Sejak tahun 2012, media mulai beralih fokus untuk memberitakan Jokowi sebagai sosok yang bersih dari korupsi dan berbeda dari para elite politik kebanyakan di tengah kondisi rakyat yang lelah menghadapi korupsi.

Itulah awal mula Jokowi dikaitkan dengan istilah “media darling”. Pembentukan citra itu tak semata dilakukan oleh media dengan serangkaian kekuatan yang dimilikinya, melainkan juga atas peran Jokowi sendiri.

Di era kepemimpinan pertamanya sebagai presiden hingga masa peralihan ketika dirinya kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden, Jokowi mulai sering tampil di berbagai talkshow di televisi bersama sanak keluarganya. Namun, apakah di kepemimpinan keduanya saat ini, Jokowi masih menjadi media darling? Apa saja strategi politik yang Jokowi lakukan untuk membangun citra-citra diri tertentu?

Sejak dulu, masyarakat di seluruh dunia mengenal adanya ketergantungan antara politisi dengan pers dan jurnalis. Politisi tidak bisa mengatakan apapun kepada masyarakat luas tanpa peran gatekeeping jurnalis untuk meliput dan mewawancarai mereka hingga kemudian mengemasnya dalam bentuk berita sehingga tak sembarang informasi bisa beredar dan diedarkan jurnalis kepada masyarakat.

Namun, realita hari ini telah berubah. Menurut Suiter dalam tulisannya yang berjudul Post-truth Politics, dunia kini telah memasuki era media hybrid – berhasil mematahkan logika yang sebelumnya berlaku mengenai ketergantungan antara jurnalis dan politisi. Model web hybrid yang mencakup media sosial, reality TV, dan interrnet membuat para politisi kini bisa secara langsung mengatakan apapun pada masyarakat.

Kenyataan itu membuat banyak politisi beramai-ramai menggunakan media sosial dengan tujuan-tujuan politis, seperti kampanye hingga pencitraan diri. Salah satu politisi Indonesia yang kerap mengakrabkan diri dengan media sosial adalah Presiden Jokowi.

Sampai saat ini, Jokowi tercatat memiliki akun media sosial di Instagram, Twitter, dan channel Youtube. Sejarah keberhasilan politik Jokowi berkat media sosial telah dicapai sejak tahun 2012 pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Kala itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), berhasil memenangkan pemilihan. Salah satu langkah yang digunakan adalah dengan mengadaptasi lirik lagu milik boyband asal Inggris – One Direction – yang berjudul “What Makes You Beautiful” sebagai latar suara video yang mengkampanyekan reformasi birokrasi dan janji pemberantasan kemacetan Jakarta dari Jokowi-Ahok di Youtube. Dalam waktu beberapa minggu, penontonnya mencapai lebih dari 1 juta.

Menurut Blumler dan Kavanagh dalam penelitiannya yang berjudul The Third Age of Political Communication, penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana kampanye dan medium interaksi telah mengubah komunikasi politik dan marketing politik secara dramatis. Media sosial menjadi ruang bagi masyarakat menentang dominasi dan dogma media arus utama untuk mengembangkan beragam materi kampanye dan informasi lainnya. Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna Facebook dan Twitter yang bersar.

Pada kampanye Pilpres 2019 hingga era kepemimpinannya saat ini, Jokowi kembali memanfaatkan media sosial guna membangun citra yang sarat akan pesan-pesan politik. Di channel Youtube dan akun Instagram pribadinya, Jokowi kerap membagikan momen kesehariannya, baik dalam bentuk foto, tulisan, dan video yang berisi kebersamaannya dengan keluarga.

Satu yang paling menyedot perhatian publik adalah kedekatan Jokowi dengan cucu pertamanya, Jan Ethes. Di channel Youtube-nya, Jokowi sering kali membagikan bagaimana ia menghabiskan akhir pekan untuk bermain bersama sang cucu, memperkenalkan sang cucu kepada awak media, berbelanja bersama, dan sebagainya.

Menurut Ron Faucheux, seorang profesor dan ahli kampanye politik dari George Washington University, ditampilkannya kedekatan seorang politisi dengan keluarganya memiliki tujuan tertentu. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan sisi humanis, nilai keluarga, dan kehangatan. Langkah itu dilakukan untuk menekankan pada publik bahwa sang politisi memiliki pernikahan yang baik dan keluarga yang bahagia.

Representasi Jokowi di media massa dipenuhi oleh hegemoni yang dibangun dirinya dan tim kampanye/komunikasi politiknya. Ia melakukan pencitraan dirinya sebagai family man yang sederhana dan dekat dengan rakyat miskin.

Menurut Sosiolog Stuart Hall, dalam tulisannya yang berjudul The Work of Representation, representasi bekerja melalui diskursus yang mengandung pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran (truth). Jokowi membangun pengetahuan bahwa dirinya adalah seseorang yang sederhana dan dekat dengan keluarga.

Di sisi lain, dalam diskursus, terdapat upaya permainan kekuasaan.  Pengetahuan itu bisa dibangun dan terbangun atas kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemimpin negara.

Sementara, kebenaran sebagai representasi dari kekuasaan, ditunjukkan dengan bagaimana publik mempercayai Jokowi sebagai seorang family man di era Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan awal kepemimpinannya sebagai presiden. Ketika kita menganggap suatu hal sebagai sebuah kebenaran, maka kita telah menjadi “objek” dari kekuasaan.

Kebenaran dari pengetahuan itu diamini oleh Ahli Politik Effendi Gazali. Menurutnya, citra Jokowi yang dekat dengan keluarga (family man) menjadikan dirinya unggul bila dibandingkan dengan lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Selain internet dan media sosial, Jokowi juga memanfaatkan ruang publik lain sebagai sarana kampanyenya. Salah satunya adalah tayangan di bioskop.

Bioskop dijadikan media aternatif bagi Jokowi untuk melancarkan strategi kampanye melalui penayangan iklan dari salah satu partai pendukungnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu berkaitan dengan strategi kampanye Jokowi yang berfokus menyasar kalangan anak muda (milenial) sehingga dirinya selalu mengupayakan memilih medium kampanye yang dekat dengan generasi tersebut.

Pada Pemilu 2014, pemilih muda usia 17 sampai 25 tahun jumlahnya mencapai hampir 30% dari total jumlah pemilih. Lembaga-lembaga survei pemilu kemudian memperkirakan jumlah pemilih muda di Pilpres 2019 berkisar antara 60 sampai 70 juta, atau sekitar 30% hingga 35% dari total jumlah pemilih.

Ketertarikan anak muda dengan bioskop sendiri bisa dibuktikan dari tayangan laris film-film di bioskop, salah satunya film Dilan. Penonton film Dilan kala itu didominasi dari kalangan anak muda.

Maraknya minat terhadap film Dilan sendiri kemudian dimanfaatkan Jokowi sebagai salah satu strategi kampanye yang ia sampaikan di Debat Calon Presiden ke-4. Saat itu, ia memperkenalkan pemerintahan Dilan sebagai singkatan dari Digital Melayani.

Jokowi memang kerap membuat jargon-jargon kekinian dengan tujuan menggaet pemilih muda. Ia memilih bermain dengan isu yang relevan dengan pemerintahannya selama 4,5 tahun lalu, yaitu digitalisasi pemerintahan.

Citra baik Jokowi di media dan media sosial membuatnya dikenal dengan sebutan “media darling”. Sebutan tersebut telah melekat sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi dikenal ramah dengan wartawan karena keterbukaan yang dia bangun dengan minimnya protokol yang melindungi dia di tempat umum. Hasilnya, kuantitas pemberitaan positif mengenai Jokowi terbilang tinggi. Hal itu disampaikan Wisnu Prasetya Utomo dalam penelitiannya yang berjudul Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia.

Namun, citra tersebut perlahan menghilang seiring waktu kepemimpinannya sebagai presiden. Persona anti-elite perlahan luntur dengan kompromi Jokowi dengan para elite ekonomi politik Indonesia.

Selain representasi, fenomena ini dapat dilihat dari kacamata teori penerimaan pesan media bernama encoding-decoding milik Stuart Hall dalam tulisannya yang berjudul Encoding and Decoding in the Television Discourse.

Encoding merujuk pada proses produksi pesan melalui serangkaian kode yang dibuat oleh pembuat pesan dan disesuaikan dengan pemahaman penerima. Sementara, decoding merujuk pada bagaimana penerima pesan memahami dan menginterpretasikan pesan melalui serangkaian preferensi dan latar belakang pribadi.

Komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang dikirim dapat dipahami secara tepat oleh penerima pesan. Namun, dalam proses decoding, pesan yang disampaikan bisa saja menghasilkan pemahaman yang berbeda.

Proses encoding dalam penyampaian pesan politik Jokowi salah satunya dibentuk oleh tim strategi kampanyenya. Dalam periode kampanye Pemilu 2019, Jokowi yang fokus menyasar kalangan anak muda – menggunakan strategi buzzer di media sosial.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendominasi percakapan di media sosial jika dibandingkan dengan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada periode 28 Januari-4 Februari 2019. Hasil analisis PoliticaWave menunjukkan bahwa jumlah percakapan terkait Jokowi-Ma’ruf mencapai 57,25% dari total 1.899.881 percakapan. Sementara, jumlah percakapan terkait pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya sebesar 47,25%.

Masyarakat Indonesia melakukan proses decoding terhadap pesan politik yang disampaikan Jokowi melalui media sosial dan media massa. Dahulu, pesan-pesan tersebut berhasil membuat Jokowi menjadi media darling.

Hal itu menunjukkan bahwa publik kala itu tergolong dalam penerima pesan yang bersifat dominan (dominant hegemonic code), yaitu kondisi ketika penerima menerima pesan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan pembuat pesan. Namun, sifat dominan itu kini kian bergeser.

Hal itu ditunjukkan dengan sikap masyarakat dan media yang mulai kritis dalam memandang dan memberitakan Jokowi. Hal itu menunjukkan meningkatnya penerima pesan yang bersifat negosiasi dan oposisi, yaitu kondisi ketika penerima pesan tak lagi terlampau mengikuti hegemoni penguasa secara sebagian maupun menolak keseluruhan.

Masyarakat mulai menyadari bahwa Jokowi menjadi berjarak dengan citra diri yang sebelumnya ia bangun. Masyarakat sudah memiliki informasi bahwa Jokowi kini dikelilingi oleh kekuatan oligarkis tradisional dan lemah dalam menegakkan kasus hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Di sisi lain, teori ini juga membahas bahwa media memiliki kecenderungan memberitakan sesuatu yang sesuai dengan minat dan perkembangan masyarakat (konsensus). Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran posisi tak hanya bisa dialami masyarakat, melainkan juga oleh media.

Dapat dilihat bahwa kian hari kian banyak media yang secara terang-terangan bersikap kritis terhadap Jokowi dan serangkaian kebijakannya. Lambat laun, media massa menyumbang peran untuk menggeser status dan atribusi Jokowi sebagai sang “media darling” hingga turut diinternalisasi masyarakat.

Jokowi pernah menjadi sebuah fenomena di dunia politik Indonesia. Citra dirinya yang merakyat dengan gaya pembawaan yang sederhana membuat rakyat Indonesia seolah menemukan sebuah kebaruan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Namun, sebagaimana dikatakan Albert Einstein, satu-satunya hal yang pasti adalah ketidakpastian. Hal itu juga berlaku dalam perpolitikan di Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Serangkaian kepentingan, upaya adaptasi, hingga represi membuat para aktor politik acapkali harus mengubah arah kemudinya. Pekerjaan rumah terbesarnya adalah: bagaimana cara para politisi mempertahankan kepercayaan rakyat di tengah ketidakpastian itu?

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil selama dua hari berturut-turut beberapa waktu lalu membuka mata masyarakat lebar-lebar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Jika merujuk pada, tajuk yang digunakan kelompok tersebut saat ini reformasi sedang dikorupsi.

Media-media kemudian menangkap fenomena ini di tajuk-tajuk utama mereka. Halaman depan surat kabar besar semacam Kompas dan Koran Tempo tampak tak mau berjarak dengan tuntutan masyarakat.

Harian Kompas misalnya menulis tajuk utama berjudul Suara Mahasiswa Didengar, sementara Koran Tempo menggaungkan tajuk Adu Kuat untuk menggambarkan masifnya gelombang mahasiswa dengan pemerintahan Jokowi yang seakan tak peduli dengan tuntutan masyarakat.

Di luar itu, ada juga media seperti Tirto yang di editorialnya secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada aksi Gejayan Memanggil.

Nah, di antara keberpihakan pers kepada isu publik tersebut, ternyata masih ada aja surat kabar yang malah jadi corongnya pemerintah. Kalau tidak percaya, coba lihat harian Media Indonesia, dengan percaya diri tak peduli suara hati pembeli, mereka menulis Demonstrasi Tidak Relevan Lagi.

Serius nih headline Media Indonesia semacam ini? Kenapa media malah jadi corongnya kepentingan pemerintah dan pernyataannya Wiranto? Jadi, Media Indonesia ini medianya siapa?

Perbandingan beberapa headline koran media besar pagi ini ? pic.twitter.com/Mz58XQGIUn

— Edbert Gani (@edbertgani) September 25, 2019

Kalau dari segi kepemilikan, kita semua bisa mengerti sih kenapa media tersebut menulis demikian. Kan, pemiliknya Surya Paloh adalah Ketua Umum Partai Nasdem, salah satu penyokong utama pemerintahan Jokowi. Selain itu, partai ini juga jadi salah satu tulang punggung DPR yang berpotensi meraup banyak kenikmatan dari berbagai RUU yang dibuat.

Sedih sih kalau melihat kondisi ini. Bukan hanya karena media tersebut gak lagi berada di sisi rakyat, tetapi juga kalau melihat sejarah Surya Paloh dan media-media yang ia komandoi.

Dulu, di era Orde Baru, Surya pernah berhadapan dengan rezim ketika Harian Prioritas miliknya dicabut izinnya karena terlalu kritis kepada pemerintah. Selain itu, Media Indonesia juga tergolong lebih kritis ketimbang banyak media lain di era itu. Padahal, ia sebenarnya punya kedekatan dengan Keluarga Cendana.

Ironis ya, Surya yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu, meski dekat dengan rezim, ia tidak takut untuk mengritik pemerintah. Eh sekarang, media yang ia pimpin justru tidak kritis diduga karena terlalu dekat rezim. Ckckckck.

Saat media-media besar berpihak pada publik, Media Indonesia justru malah berpihak pada pernyataan Pak Wiranto. Hmmm.
Share on X

Yang membuatnya tambah menyedihkan adalah, dalam kiriman yang beredar di media sosial, ada tindakan aparat kepolisian yang melakukan larangan kepada pewarta untuk merekam. Wah, masak Media Indonesia justru berpihak ke sisi yang justru melemahkan kerja-kerja jurnalisme sih?

Idealnya sih, Media Indonesia bisa balik lagi ke eranya zaman dulu, kritis dan tak ragu mengritik rezim. Ya, kalau kayak gini sih jangan salahkan kalau banyak yang berpaling ke media lain, seperti misalnya ke ehm ehm Pinterpolitik.com hehehe. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Any argument, the media’ll extend it,” – Ty Dolla $ign, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kelompok etnis Jawa yang mengisi sebagian besar demografi populasi memang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dari makanan hingga bahasa. Namun, selain budaya dan bahasa, perpolitikan Indonesia juga menjadi wadah yang didominasi oleh budaya dan nilai-nilai Jawa.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh majalah The Economist, dijelaskan bahwa salah satu nilai Jawa yang memengaruhi dinamika politik Indonesia adalah nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Ekspektasi untuk berlaku sopan dan santun dianggap menjadi penyebab bagi lambatnya birokrasi politik di Indonesia.

Gagasan untuk mufakat misalnya, dianggap sebagai kulminasi dari nilai-nilai Jawa yang menekankan pada penghindaran konflik. Akibatnya, kegiatan tawar-menawar dalam lembaga legislatif menjadi prevalen dan biasanya berakhir dalam kompromi.

Dengan kompromi sebagai hasil favorit dari elemen-elemen lembaga legislatif, ideologi antar-partai politik juga tidak begitu beragam. Akibatnya, partai-partai politik hanya menjadi bayang-bayang di belakang presiden terpilih.

Lamun siro sekti, ojo mateni
Lamun siro banter, ojo ndhisiki
Lamun siro pinter, ojo minteri pic.twitter.com/YxDK0CHCJ8

— Joko Widodo (@jokowi) May 25, 2019

Budaya Jawa juga menghiasi ucapan dan retorika para politisi. Prabowo Subianto misalnya, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa, mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai upaya yang ethok–ethok (pura-pura atau tidak sungguh-sungguh).

Di akhir artikel The Economist tersebut, dijelaskan pula bahwa Aksi 22 Mei lalu juga merupakan refleksi dari dominansi budaya Jawa dalam politik Indonesia. Budaya Jawa yang identik dengan harmoni dan kedamaian dianggap dapat melemahkan legitimasi pemimpin yang tidak bisa menjamin hal tersebut.

Jika benar begitu, bagaimana budaya Jawa mewujudkan harmoni dan perdamaian? Siapakah sosok yang dianggap tidak menerapkan nilai-nilai harmoni Jawa? Lalu, mengapa The Economist menulis mengenai hal ini?

Harus Narima?

Perdamaian dan harmoni memang menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan budaya Jawa. Penjelasan terkait hal ini salah satunya disampaikan oleh Elisabet Murtisari dalam tulisannya yang berjudul “Some Traditional Javanese Values in NSM.”

Menurut Murtisari, orang-orang Jawa bahkan rela menyangkal dan menyembunyikan pemikirannya sendiri demi terjaganya harmoni dan perdamaian. Meskipun begitu, terkadang norma ini terdengar “munafik”.

Hal inilah yang disinggung dalam artikel The Economist. Dalam artikel tersebut, disebutkan pula pernyataan seorang guru yang bercerita bahwa dirinya diminta untuk menyamarkan pemikiran aslinya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Murtisari juga menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki beberapa nilai guna mewujudkan kondisi yang tentram dan rukun, yaitu narima (menerima), eling (ingat atau berhati-hati), waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah (mengalah), dan ethok-ethok (berpura-pura).

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi (hukum takdir). Pemikiran ini menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.

Pemikiran ini pun ditranslasikan dalam berbagai ungkapan bijak dalam bahasa Jawa. Salah satu contohnya adalah “urip kuwi kudhu dilakoni, sapira abote” yang mengimbau seseorang untuk tetap menjalankan kehidupan seberat apapun permasalahan yang dihadapi.

Dengan pemikiran tersebut, orang Jawa diekspektasi untuk menerima hasil dan situasi yang tidak dapat dihindari demi menjaga harmoni dan perdamaian. Murtisari, dengan mengutip Clifford Geertz, menjelaskan bahwa narima merupakan doktrin yang melihat takdir, kelas, hierarki, gender, dan berbagai kejadian sebagai hal-hal yang memang tidak dapat dihindari.

Agar dapat narima, orang Jawa juga diharapkan untuk berlaku sabar. Sabar dalam artian ini, menurut Geertz, merupakan ketiadaan atas hasrat, ketidaksabaran, dan gairah. Oleh sebab itu, orang Jawa juga diharapkan untuk rila/lila (rela) – kesediaan untuk berkorban dan menyangkal diri.

Dengan kualitas-kualitas tersebut, seorang Jawa dapat dilihat sebagai seseorang yang berkepribadian alus (halus), yaitu dengan bertindak lembut dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Dalam hal perasaan, orang Jawa juga diharapkan dapat menjadi orang yang pangerten (pengertian), yaitu memahami perasaan orang lain.

Terkadang, untuk menjadi seseorang yang pangerten, ethok-ethok (pura-pura) juga dilakukan. Berpura-pura sering kali dilakukan dalam masyarakat Jawa untuk menjaga hubungan dan harmoni sosial dengan menyembunyikan keinginan sebenarnya.

Jika demikian, dengan mendalami filsafat Jawa mengenai harmoni dan kerukunan, siapakah sosok yang disindir oleh The Economist sebagai pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi yang menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.
Share on X

Tampaknya, jika diperhatikan secara mendalam, hampir sebagian besar dari kontestasi Pemilu 2019 tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Upaya saling olok dan penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” misalnya, tidak menunjukkan nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa – seperti pangerten – antara dua kubu politik.

Selain itu, penjelasan dalam artikel The Economist mengenai legitimasi pemimpin dan harmoni, bisa jadi benar. Pemimpin yang tidak merefleksikan nilai-nilai tersebut sangat mungkin dianggap tidak layak karena tak menjalankan filsafat Jawa tersebut.

Jokowi misalnya, mengungkapkan kemarahan atas banyaknya berita bohong yang menyerang dirinya dan sempat menjadi perhatian publik. Kemarahannya juga disusul dengan kebijakan represif pasca-Pemilu 2019 dengan penangkapan beberapa tokoh oposisi. Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi dianggap tidak rila terhadap situasi yang ada.

Namun, jika kita tilik kembali pada bagian akhir artikel, The Economist nampaknya lebih berfokus pada aksi-aksi 22 Mei yang menimbulkan kerusuhan. Mengapa aksi yang identik dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nyatanya, aksi tersebut memang bisa dianggap tidak sesuai dengan salah satu nilai utama dalam filsafat harmoni Jawa, yaitu nilai narima dan rila karena dianggap tidak dapat menerima kekalahan. Selain itu, aksi yang menyebabkan kericuhan bisa saja dinilai melanggar norma pangerten karena tidak menunjukkan upaya untuk memahami beberapa elemen masyarakat yang terdampak.

Sebelum aksi-aksi ricuh tersebut pecah, kubu Prabowo-Sandi berulang kali memunculkan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Isu tersebut semakin panas dibahas ketika berbagai hasil hitung cepat lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

Isu tersebut juga dianggap memiliki keterkaitan dengan meninggalnya petugas-petugas Pemilu, seperti isu pembunuhan dengan racun dan gagasan untuk menggali kembali makam petugas-petugas tersebut. Pengaitan tersebut bisa jadi tidak memenuhi nilai pangerten terhadap keluarga korban.

Mungkin, pemimpin yang dimaksud oleh The Economist adalah Prabowo dan Sandi. Perusahaan majalah tersebut bisa jadi melihat aksi tersebut sebagai kegagalan Prabowo-Sandi dalam menjaga harmoni dan perdamaian ala Jawa – hal yang intrinsik dalam sebuah kontestasi elektoral dan kehidupan politik secara keseluruhan, di mana 40 persen penduduk Indonesia yang adalah orang Jawa menjadi bagian di dalamnya.

The Economist Bias?

The Economist – perusahaan media asal Inggris – didirikan oleh James Wilson dari Skotlandia pada 1843 untuk melawan pemberlakuan peraturan Corn Laws yang dianggap menerapkan terlalu banyak tarif. Visinya terkait ekonomi dan pasar menentang penerapan tarif tersebut.

View this post on Instagram

The Economist muat artikel tentang budaya Jawa dalam politik Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pemimpin #pemimpinjawa #theeconomist #jokowi #prabowo #damai #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 24, 2019 at 12:40am PDT

Perusahaan media ini tentunya memiliki spektrum pandangan politik tersendiri. Dalam situsnya, perusahaan ini menjelaskan bahwa dirinya terus berkembang semenjak tahun 1846 dengan menghasilkan surat kabar yang percaya pada prinsip perdagangan bebas, internasionalisme, dan campur tangan pemerintah yang minimum.

Secara umum, The Economist mengakui bahwa perusahaannya memiliki pandangan politik liberal. Dalam situsnya, perusahaan ini juga mengatakan bahwa medianya akan terus mempromosikan kebebasan individu, seperti pernikahan sesama jenis dan legalisasi narkotika.

Pandangan politik yang dikemukakan The Economist ini menjadi alasan masuk akal apabila media ini benar mengkritik kubu Prabowo-Sandi terkait posisinya dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019 dan Aksi 22 Mei. Kubu Prabowo-Sandi sendiri dianggap dekat dengan gagasan-gagasan proteksionis, anti-asing, dan konservatif.

Beberapa artikel yang ditulis oleh The Economist juga mengindikasikan keberpihakan media ini terkait Pemilu 2019. Salah satu artikel yang dirilisnya pada 4 April lalu menyindir posisi capres Prabowo yang dianggap setengah hati dalam berkampanye.

Selain artikel yang menyindir Prabowo, The Economist juga pernah menerbitkan artikel yang memiliki tendensi untuk memuji Jokowi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkannya pada 11 April, majalah tersebut menilai Jokowi – dengan pandangan-pandangan sekulernya – sebagai kandidat yang lebih baik dibandingkan Prabowo.

Bahkan, The Economist pernah menyatakan posisi tersendiri terkait Pilpres 2019. Dalam artikel yang berjudul Competing Visions, majalah tersebut menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Dengan melihat pandangan politik dan beberapa artikel yang ditulisnya, The Economist jelas bersikap bias dengan mengambil posisi tertentu dalam memberitakan Aksi 22 Mei dan kontestasi politik pasca-Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang beralasan apabila majalah tersebut melihat Prabowo-Sandi sebagai pemimpin yang tidak berlegitimasi dan tidak sesuai dengan budaya harmoni Jawa.

Persoalannya tinggal apakah Prabowo-Sandi akan bergerak dalam alur pikir budaya Jawa tersebut, mengingat keduanya punya akar sejarah keluarga yang berasal dari luar pulau dengan populasi terbesar di dunia ini.

Pada akhirnya, lirik Ty Dolla $ign dalam lagu milik Kanye West di awal tulisan menjadi relevan. Argumen apapun akhirnya digunakan oleh media untuk membesarkan permasalahan. Padahal, bukannya media perlu melihat berbagai hal secara berimbang? (A43)

PinterPolitik.com

“Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria,” – Black Eyed Peas, grup musik asal Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]rabowo pada beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundang wartawan dari berbagai kantor berita asing ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV. Beberapa media yang terlihat hadir adalah ABC, AFP, Al Jazeera, Anadolu, BBC, Bloomberg, Nikkei, Reuters, dan beberapa media lainnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, salah satu alasan diundangnya media asing adalah untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melewati Pemilu 2019 yang disebutnya penuh dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dipertanyakannya adalah kesalahan-kesalahan input data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Gerindra tersebut juga menilai bahwa kecurangan tersebut telah membawa Indonesia melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. Terkait hal tersebut, salah satu media asing, The Straits Times, memberitakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut kali ini tidak akan menerima hasil Pemilu yang didasarkan pada kecurangan.

Jurnalisme sudah lama mati…tinggal dikubur saja…dan pengumuman musim pemakaman media dan kebebasan pers telah diumumkan.. #RIPJurnalis https://t.co/cEzJbslzto

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 6, 2019

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, pun berkomentar. Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo dengan wartawan dan perwakilan asing tersebut bertujuan untuk mengulangi skenario politik yang terjadi di Venezuela.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani juga menyindir manuver Prabowo dengan media asing. Politisi PPP tersebut mempertanyakan sikap Prabowo yang kali ini berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya selalu mengkritik pihak asing.

Sikap Prabowo kali ini memang tampak berbeda. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus tersebut memang kerap menunjukkan sikap yang mengkritik dan tidak mempercayai media. Lantas, mengapa Prabowo kali ini ingin berbicara kepada media asing? Apa sebenarnya peran media asing dalam politik?

Efek Media Asing

Prabowo memang sebelumnya sering melontarkan kritikan terhadap media karena mantan Danjen Kopassus tersebut melihat adanya keberpihakan dalam pemberitaan, seperti terhadap CNN Indonesia dan Metro TV. Dengan mengkritik media, taktik Prabowo pun berjalan menguntungkan dan meningkatkan elektabilitasnya karena mendapatkan pemberitaan lebih banyak.

Namun, dalam situasi pasca-Pemilu kali ini, Prabowo tampaknya membutuhkan peran media. Media sendiri memang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Selain itu, media asing juga dianggap dapat memengaruhi perpolitikan domestik dan internasional.

Filiz Coban, asisten profesor Hubungan Internasional di Turki, mencoba menjelaskan peran media asing ini dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Media in International Relations”. Coban menyebutkan bahwa media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.

Selain itu, dalam hal informasi, media juga berperan dalam mendiversifikasi pengaruh agenda dan informasi yang dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Pengaruhnya dalam politik juga membantu masyarakat dalam mengawasi perilaku elite-elite politik.

Namun, berbeda dengan media lokal, media asing memiliki efeknya tersendiri dalam memengaruhi dinamika politik. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek media asing dalam politik adalah konsep Efek CNN – yang diambil dari nama salah satu media terkemuka di Amerika Serikat (AS).

Efek CNN merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu. Teknik media ini dianggap sering kali digunakan oleh pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang bersifat intervensionis terhadap politik domestik negara-negara lain.

Media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.
Share on X

Jika kita mengacu pada pernyataan Ace, efek CNN ini mungkin memang benar terjadi dalam memengaruhi situasi politik domestik Venezuela. Negara Amerika Selatan yang kini terdesak oleh tingkat inflasi yang tinggi tersebut juga mengalami krisis kepresidenan.

Krisis kepresidenan Venezuela ini terjadi akibat adanya kontestasi politik antara dua kubu, yaitu kubu Nicolás Maduro dan tokoh oposisi, Juan Guaidó. Kedua tokoh tersebut saling mengklaim bahwa dirinya presiden Venezuela yang sah.

Menurut Muhammad Iqbal Yunazwardi dalam penelitiannya mengenai efek CNN terhadap Venezuela, kantor berita tersebut memang sering kali memberitakan berbagai persoalan yang terjadi di negara minyak tersebut. Yunazwardi juga menjelaskan bahwa CNN berusaha meyakinkan para pembacanya mengenai adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro.

Sejalan dengan pemberitaan CNN, kebijakan luar negeri AS juga untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, seperti sanksi ekonomi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. AS sendiri sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela.

Pada tahun 2018, hasil Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro diberitakan oleh CNN sebagai hasil yang dicurangi. Dengan isu kecurangan tersebut, Guaidó sebagai presiden Majelis Nasional Venezuela mengambil alih kepresidenan Maduro yang dianggap tidak sah. Kepresidenan Guaidó pun akhirnya diakui oleh AS dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Jika melihat efek media asing pada dinamika politik Venezuela, timbul pertanyaan perihal peran media asing dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019. Apakah mungkin hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Apakah Prabowo kali ini mulai menggunakan peran media?

Jika mengacu pada pernyataannya yang memang ingin berbicara pada media asing, Prabowo tampaknya mulai menggunakan peran media, terutama perannya dalam membentuk agenda isu di masyarakat internasional. Dengan pemberitaan media asing, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa jadi berharap mendapatkan perhatian dari negara dan publik asing.

Mungkin, dengan pembentukan agenda isu di masyarakat internasional, negara-negara lain diharapkan memiliki persepsi yang sama dengan Prabowo terkait urgensi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, negara dan publik asing bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

Lawan Oligarki?

Sebelumnya, Prabowo memang sering melontarkan kritik terhadap media-media lokal. Tentunya, kritik-kritik Ketum Gerindra tersebut terhadap media bukanlah tanpa alasan.

Di AS, Donald Trump juga sering melontarkan kritik pada media yang dianggapnya bias. Rodney Benson dan Victor Pickard dalam tulisannya yang berjudul The Sloppery Slope of the Oligarchy Media Model menjelaskan bahwa kepemilikan media di AS juga menciptakan bias partisan dan minimnya transparansi.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Media Oligarchy and ‘Jokowi Phenomenon’” menyebutkan media-media televisi yang dimiliki oleh elite dan oligarki politik di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dan MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo.

View this post on Instagram

Prabowo adakan pertemuan dengan perwakilan media asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mediaasing #tkn #bpn #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 9, 2019 at 12:33am PDT

Kedua politisi yang kini berada di kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut masing-masing juga menduduki posisi pimpinan partai politik, yaitu Nasdem dan Perindo. Tentunya, dengan keterlibatan pemilik-pemilik media dalam politik, bias media juga tidak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemiliknya dan meluaskan pengaruh politiknya di Indonesia.

Lalu, apakah penggunaan media asing oleh Prabowo dapat menandingi kehadiran oligarki media di Indonesia? Dalam hal ini, apa pengaruh media asing bagi publik?

Bisa jadi, keinginan Prabowo untuk berbicara pada media asing didasarkan pada penguasaan oligarki media yang besar oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, Prabowo mungkin mencari peran media lain, yaitu Efek Al Jazeera.

Efek Al Jazeera merupakan konsep yang menggambarkan adanya peran media baru yang melawan penguasaan opini oleh media mainstream di masyarakat. Philip Seib dalam bukunya yang berjudul Al Jazeera English menjelaskan bahwa media baru – seperti jurnalisme daring di Al Jazeera – berperan dalam membentuk dan meformulasi ulang struktur politik dengan memberikan alternatif bagi penguasaan informasi oleh pemerintah dan media mainstream.

Salah satu wartawan Al Jazeera, Hugh Miles, dalam tulisannya yang berjudul The Al Jazeera Effect di Foreign Policy menjelaskan bahwa efek tersebut terlihat pada bagaimana peristiwa-peristiwa Arab Spring – gelombang demokratisasi di Timur Tengah – terjadi. Dengan pemberitaan yang lebih berfokus pada kemarahan masyarakat, Al Jazeera memberikan informasi alternatif bagi masyarakat di luar media-media yang tidak jujur.

Salah satu peran efek tersebut dalam Arab Spring terlihat dari bagaimana Al Jazeera mampu membongkar upaya pemerintah Tunisia dalam melakukan propaganda yang digunakan untuk membungkam rakyatnya. Kala itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga tidak mendapatkan tempat di pers Tunisia bila ingin membahas isu-isu panas.

Bagi masyarakat Tunisia, Al Jazeera akhirnya menjadi sumber informasi yang tidak disensor oleh pemerintah. Tersedianya informasi terbuka tersebut dianggap telah mendorong masyarakat Tunisia untuk mengklaim kembali hak-haknya atas kebebasan.

Dengan efek tersebut, Prabowo mungkin juga mengharapkan dampak serupa dengan menggunakan peran media asing untuk memberikan informasi alternatif di luar media-media yang bias. Dengan begitu, informasi-informasi dugaan kecurangan yang dianggapnya benar-benar terjadi dapat terungkap sepenuhnya.

Efek Al Jazeera ini juga bisa jadi berkaitan dengan kemungkinan people power yang selama ini digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. Seperti yang terjadi di Tunisia, masyarakat Indonesia juga berhak untuk menuntut Pemilu yang jujur dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Apalagi, pemerintah semakin menunjukkan kepanikannya dengan memberlakukan berbagai regulasi yang represif.

Dengan berbagai saluran media di Indonesia, lirik milik Apl.de.ap dari grup Black Eyed Peas pun terdengar sesuai untuk menggambarkan situasi pasca-Pemilu 2019. Media bisa jadi berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang tepat dan memengaruhi opini publik Indonesia. Lagi pula, akses informasi yang bebas adalah hak setiap orang, bukan? (A43)

Pinterpolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]oko Widodo (Jokowi) adalah fenomena. Setidaknya itu yang tergambar di Pilpres 2014 manakala mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan untuk mengambil bagian di gelaran tersebut. Kala itu, media begitu menyoroti Jokowi dan sosoknya yang tak lazim dalam politik Indonesia.

Kisah tentang Jokowi di Pilpres 2014 dihadirkan bak cerita negeri dongeng oleh media. Bagaimana tidak, ada orang desa yang besar di luar ingar-bingar Jakarta, maju menjadi penantang dari kekuatan elite ekonomi-politik tradisional. Kisah Jokowi yang mengawali karier politik dari level terbawah yaitu Wali Kota Solo menjai bumbu lain yang membuatnya jadi sosok sempurna untuk disorot.

Kini, sosok orang desa itu telah memimpin negeri ini sebagai presiden selama lebih kurang lima tahun. Selama hampir lima tahun tersebut, ternyata sambutan media dan masyarakat sebagai pembaca media kepada Jokowi sudah tak lagi benar-benar sama. Jika di Pilpres 2014 ia tampak seperti media darling, kini sudah mulai banyak media yang kritis kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Terlihat bahwa waktu hampir lima tahun bisa mengubah sikap media dan masyarakat kepada Jokowi. Memang, hingga kini masih banyak yang memujanya. Meski begitu suara kritis dan vokal juga kini mulai sering terdengar. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Fenomena Jokowi

“Fenomena Jokowi”, itulah kata-kata yang digunakan oleh Greg Fealy, seorang Associate Professor di Australia National University. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana Jokowi mendominasi pemberitaan media sejak pertengahan 2012 ketika ia melaju dalam Pilgub DKI Jakarta. Fenomena Jokowi ini kemudian berlanjut hingga ia memutuskan melaju dalam Pilpres 2014.

Ross Tapsell menyebutkan bahwa ada alasan spesifik mengapa Jokowi dapat menjadi fenomena yang benar-benar meroket di tahun-tahun tersebut. Jokowi disebutkan memiliki gaya yang tidak konvensional, sehingga mengundang partisipasi dari media.

Selain mendapatkan sorotan dari media massa, Jokowi juga menjadi fenomena di media sosial. Dimulai sejak kampanyenya di Pilgub DKI Jakarta 2012, Jokowi tampak menjadi sosok yang begitu dicintai oleh netizen tanah air.

View this post on Instagram

Dilan dalam pemerintahan Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #dilan #digitalmelayani #jokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 1, 2019 at 9:09pm PDT

Fenomena Jokowi tersebut hadir sebenarnya bukan tanpa alasan. Suami dari Iriana itu, di awal kemunculannya, hadir bak antitesis bagi kebanyakan politisi Indonesia. Ia tidak lahir dari keluarga dengan latar belakang elite ekonomi-politik yang mentereng. Selain itu, ia juga tak memiliki pengalaman militer dengan banyak bintang di pundak. Jokowi kerap digambarkan di media sebagai sosok sederhana dari Solo yang menantang kekuasaan elite di Jakarta dan Indonesia secara umum.

Tak hanya soal kesederhanaan latar belakangnya, media juga kerap menyoroti gaya kepemimpinannya sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Blusukan, menjadi salah satu branding yang erat dengan Jokowi dan banyak disoroti media. Selain itu, ia juga dianggap sebagai sosok yang reformis dan membawa perubahan dalam menyelesaikan masalah pemerintahan.

Berbagai peliputan media massa dan pembicaraan di media sosial membuatnya menjadi sosok yang amat diharapkan oleh banyak orang. Perubahan dari yang paling umum seperti masalah kesejahteraan hingga yang paling tabu seperti kasus HAM, dianggap bisa hadir melalui tangan Jokowi.

Meski hadir sebagai fenomena media pada tahun 2012 hingga 2014, tampaknya media sosial dan media massa tak terlalu ramah lagi bagi Jokowi di tahun 2019. Terlihat bahwa ada pergeseran sikap menjadi lebih kritis kepada Jokowi setelah hampir lima tahun berkuasa.

Beberapa orang mulai melihat bahwa harapan-harapan yang ada di tangan Jokowi tak sepenuhnya terealisasi. Berbagai persona anti-elite juga perlahan luntur seiring dengan komprominya dengan elite-elite ekonomi politik tanah air. Hal ini membuat kritik dari media dan masyarakat mulai muncul kepada sosok yang sempat menjadi media darling ini.

Penerimaan Pesan

Perubahan sikap media dan masyarakat secara umum ini dapat dilihat melalui teori encoding dan decoding media. Teori ini dikemukakan oleh Stuart Hall di tahun 1973 dan menjadi salah satu teori yang kerap digunakan untuk membahas penerimaan pesan dari media.

Berdasarkan teori tersebut, ada istilah yang dikenal encoding dan decoding dalam komunikasi. Encoding pesan merujuk pada proses produksi dari pesan tersebut. Pada proses ini, pesan yang dikirimkan memiliki kode tertentu sehingga si pembuat pesan harus memahami konteks yang tepat bagi penerima.

Pada proses ini, si pengirim pesan akan menggunakan simbol-simbol yang dimengerti oleh penerima pesan. Proses pembentukan pesan ini menjadi hal yang penting, terutama terkait dengan maksud dari pesan yang akan dikirim.

Jokowi dapat dianggap sebagai fenomena di tahun 2014, tetapi kondisi itu tampak luntur di tahun 2019.
Share on X

Sementara itu, decoding merujuk pada bagaimana penerima pesan itu memahami dan menginterpretasikan pesan. Penerima pesan ini berusaha untuk memecah gagasan dalam pesan dengan memberi arti atau makna pada simbol-simbol yang diberikan dan menginterpretasi pesan secara keseluruhan.

Idealnya, komunikasi yang efektif terjadi ketika pesan yang dikirim dapat diterima dan dipahami sesuai dengan maksud pengirim. Akan tetapi, melalui proses decoding, pesan yang dikirim bisa saja dipahami berbeda dengan maksud dari proses encoding.

Berdasarkan teori ini, ada tiga bentuk penerimaan pesan. Ada penerimaan pesan dominan, di mana penerima pesan memaknai semua pesan sesuai dengan maksud si pengirim. Kedua, negosiasi, di sini, penerima pesan memaknai pesan sesuai dengan pengirim tetapi tidak secara keseluruhan. Ketiga, alternatif atau oposisi, di mana penerima pesan menolak pesan yang dikirimkan karena tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya.

Mengintrepretasi Ulang Pesan

Merujuk pada hal tersebut, terlihat bahwa saat ini masyarakat telah banyak yang melakukan decoding tersendiri terhadap pesan-pesan tentang Jokowi yang tersaji melalui media massa maupun media sosial. Terlihat bahwa pesan-pesan yang dahulu berhasil membuat Jokowi menjadi media darling, kini mulai diartikan berbeda oleh pemilih sesuai dengan nilai yang mereka miliki.

Rasanya cukup aman untuk mengatakan bahwa Jokowi bisa dianggap sebagai produk dari encoding media, terutama di tahun 2012 hingga 2014. Jokowi seperti dikonstruksikan oleh media massa dan media sosial sebagai sosok yang bisa membawa perubahan dan mewujudkan harapan masyarakat.

Pesan dari media itu tampak diterima dengan cukup baik oleh masyarakat di tahun 2012 hingga 2014. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kala itu tergolong dalam penerima pesan yang bersifat dominan, tergambar melalui kecintaan mereka kepada Jokowi dan performa Jokowi secara elektoral.

View this post on Instagram

Strategi Jokowi sapa pemilih dengan kampanye hologram Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kampanye #jokowi #jokowimaruf #hologram #kampanyehologram #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 28, 2019 at 3:37am PDT

Saat ini, boleh jadi kelompok masyarakat penerima pesan tentang Jokowi yang bersifat dominan mulai tergeser. Sementara itu, kelompok masyarakat penerima pesan tentang Jokowi yang bersifat negosiasi atau oposisi justru mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat yang mulai kritis dan tak sepenuhnya menjadikan Jokowi sebagai fenomena seperti pada 2012 hingga 2014.

Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki nilai sendiri, sehingga mampu melakukan decoding terhadap sosok Jokowi. Sosok Jokowi yang digambarkan sebagai simbol harapan dan non-elite perlahan mulai diinterpretasi ulang sebagai sosok sebaliknya. Masyarakat tampak sudah mengetahui bahwa kini Jokowi mulai berjarak dari gambaran dirinya di tahun 2014.

Dalam urusan pemimpin non-elite misalnya, kini masyarakat sudah memiliki informasi yang cukup bahwa Jokowi kini dikelilingi oleh kekuatan oligarkis tradisional. Dalam urusan harapan dan perubahan, Jokowi juga tak sepenuhnya berhasil mewujudkan hal tersebut, tergambar misalnya dalam urusan penegakan hukum dan HAM.

Proses decoding terhadap Jokowi ini berpotensi membuatnya tak lagi memiliki popularitas luar biasa seiring dengan memudarnya persona sang petahana sebagai fenomena media. Memang, ia masih menjadi primadona di berbagai survei, tetapi keunggulannya tak bisa dibilang aman apalagi telak.

Yang juga penting adalah, media secara umum memiliki kecenderungan akan mewartakan sesuatu sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai penerima pesan. Pada titik ini, di tengah masyarakat yang melakukan decoding dan bergeser menjadi negosasi atau oposisi, media juga berpotensi bergeser. Oleh karena itu, wajar jika media kemudian banyak yang lebih kritis terhadap Jokowi karena mengikuti selera khalayak yang juga mulai kritis kepada sang presiden.

Pada titik ini, Jokowi sudah tak lagi seperti di tahun 2012 hingga 2014. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sosok dirinya yang sudah tak lagi jadi fenomena media ini, akan berpengaruh pada perolehan suaranya? (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]uy, sudah tahu belum hasil riset yang dilakukan Indonesia Indicator (I2)? Yoi, hasil riset I2 menyebutkan bahwasanya Jokowi berhasil menjadi politikus atau figur yang paling banyak diberitakan sepanjang tahun 2018. Data yang mereka miliki menyebutkan sekitar 642.588 berita yang berkaitan dengan Jokowi. Weleh-weleh.

Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang menyebutkan Jokowi dan Prabowo Subianto memang menjadi figur terbanyak yang diberitakan media sepanjang 2018. Namun, isu dominan tentang Jokowi secara umum terkait dengan posisinya sebagai presiden dan sekaligus statusnya sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Kurang lebih ada 32 persen yang memberitakan tentang pencapresan dan Pilpres 2019.

Doi juga bilang, Jokowi menjadi politisi tervokal pada 2018. Dari sebanyak 642.588 berita tentang Jokowi, terdapat 556.675 pernyataannya yang dikutip media. Kemudian, politikus terpegah kedua ditempati oleh Prabowo yang namanya ditemukan pada 170.912 berita. Eyke kira yang tervokal itu Bang Fahri Hamzah atau Fadli Zon. Wkwkwk.

Oh iya gengs, 

jika sudah begini, jadi ada tiga kemungkinan nih yang bisa kita tudingkan kepada media terkait hasil survei tersebut.
Share on X

Nah yang pertama, mengapa Jokowi lebih banyak dikutip itu karena memang doi calon presiden di 2019 sekaligus Presiden RI. Artinya doi emang populer. Terus, yang kedua adalah karena bos media banyak yang mendukung dirinya. Dan penyebab yang ketiga adalah karena memang Prabowo pelit ngomong sama media. Kan doi belakangan ini sering ngambek tuh sama awak media. Bisa jadi kan para wartawan enggak wawancara doi atau para redaktur hapus berita Prabowo karena gemas lihat tingkahnya. Wkwkwk.

Nah, kalau dari tiga kemungkinan itu kalian lebih pilih yang mana gengs? Kalau eyke sih lebih pilih tidak memilih. Soalnya kalau eyke milih, nanti malah dikira memfitnah lagi. Betul apa betul? Jadi lebih baik golput aja lah.

Terus nih gengs, kalau menurut Rustika, selain dua nama itu, ada juga nih urutan ketiga nama politikus yang tidak kalah beken. Kalian tahu siapa dia? Bukan cuy, bukan Ratna Sarumpaet kok, tenang aja, tenang! Nama itu iyalah Sandiaga S. Uno! Horay! Untung saja yang keluar nama Sandi. Kalau yang keluar ternyata namanya Atta Geledek, bisa protes nih eyke. Wkwkwk. (G35)