Media Politik – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Sun, 26 May 2019 06:25:02 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Media Politik – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 The Economist, Hilangnya Legitimasi Prabowo https://www.pinterpolitik.com/in-depth/the-economist-hilangnya-legitimasi-prabowo/ Fri, 24 May 2019 11:00:54 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=58911 The Economist menerbitkan sebuah artikel terbaru yang berbicara mengenai dinamika politik Indonesia saat ini yang dianggap dipengaruhi dan didominasi oleh budaya dan nilai-nilai Jawa. Budaya dan nilai-nilai ini rupanya juga berkaitan dengan Aksi 22 Mei 2019 dan legitimasi pemimpin.

PinterPolitik.com

“Any argument, the media’ll extend it,” – Ty Dolla $ign, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kelompok etnis Jawa yang mengisi sebagian besar demografi populasi memang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dari makanan hingga bahasa. Namun, selain budaya dan bahasa, perpolitikan Indonesia juga menjadi wadah yang didominasi oleh budaya dan nilai-nilai Jawa.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh majalah The Economist, dijelaskan bahwa salah satu nilai Jawa yang memengaruhi dinamika politik Indonesia adalah nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Ekspektasi untuk berlaku sopan dan santun dianggap menjadi penyebab bagi lambatnya birokrasi politik di Indonesia.

Gagasan untuk mufakat misalnya, dianggap sebagai kulminasi dari nilai-nilai Jawa yang menekankan pada penghindaran konflik. Akibatnya, kegiatan tawar-menawar dalam lembaga legislatif menjadi prevalen dan biasanya berakhir dalam kompromi.

Dengan kompromi sebagai hasil favorit dari elemen-elemen lembaga legislatif, ideologi antar-partai politik juga tidak begitu beragam. Akibatnya, partai-partai politik hanya menjadi bayang-bayang di belakang presiden terpilih.

Budaya Jawa juga menghiasi ucapan dan retorika para politisi. Prabowo Subianto misalnya, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa, mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai upaya yang ethok–ethok (pura-pura atau tidak sungguh-sungguh).

Di akhir artikel The Economist tersebut, dijelaskan pula bahwa Aksi 22 Mei lalu juga merupakan refleksi dari dominansi budaya Jawa dalam politik Indonesia. Budaya Jawa yang identik dengan harmoni dan kedamaian dianggap dapat melemahkan legitimasi pemimpin yang tidak bisa menjamin hal tersebut.

Jika benar begitu, bagaimana budaya Jawa mewujudkan harmoni dan perdamaian? Siapakah sosok yang dianggap tidak menerapkan nilai-nilai harmoni Jawa? Lalu, mengapa The Economist menulis mengenai hal ini?

Harus Narima?

Perdamaian dan harmoni memang menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan budaya Jawa. Penjelasan terkait hal ini salah satunya disampaikan oleh Elisabet Murtisari dalam tulisannya yang berjudul “Some Traditional Javanese Values in NSM.”

Menurut Murtisari, orang-orang Jawa bahkan rela menyangkal dan menyembunyikan pemikirannya sendiri demi terjaganya harmoni dan perdamaian. Meskipun begitu, terkadang norma ini terdengar “munafik”.

Hal inilah yang disinggung dalam artikel The Economist. Dalam artikel tersebut, disebutkan pula pernyataan seorang guru yang bercerita bahwa dirinya diminta untuk menyamarkan pemikiran aslinya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Murtisari juga menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki beberapa nilai guna mewujudkan kondisi yang tentram dan rukun, yaitu narima (menerima), eling (ingat atau berhati-hati), waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah (mengalah), dan ethok-ethok (berpura-pura).

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi (hukum takdir). Pemikiran ini menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.

Pemikiran ini pun ditranslasikan dalam berbagai ungkapan bijak dalam bahasa Jawa. Salah satu contohnya adalah “urip kuwi kudhu dilakoni, sapira abote” yang mengimbau seseorang untuk tetap menjalankan kehidupan seberat apapun permasalahan yang dihadapi.

Dengan pemikiran tersebut, orang Jawa diekspektasi untuk menerima hasil dan situasi yang tidak dapat dihindari demi menjaga harmoni dan perdamaian. Murtisari, dengan mengutip Clifford Geertz, menjelaskan bahwa narima merupakan doktrin yang melihat takdir, kelas, hierarki, gender, dan berbagai kejadian sebagai hal-hal yang memang tidak dapat dihindari.

Agar dapat narima, orang Jawa juga diharapkan untuk berlaku sabar. Sabar dalam artian ini, menurut Geertz, merupakan ketiadaan atas hasrat, ketidaksabaran, dan gairah. Oleh sebab itu, orang Jawa juga diharapkan untuk rila/lila (rela) – kesediaan untuk berkorban dan menyangkal diri.

Dengan kualitas-kualitas tersebut, seorang Jawa dapat dilihat sebagai seseorang yang berkepribadian alus (halus), yaitu dengan bertindak lembut dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Dalam hal perasaan, orang Jawa juga diharapkan dapat menjadi orang yang pangerten (pengertian), yaitu memahami perasaan orang lain.

Terkadang, untuk menjadi seseorang yang pangerten, ethok-ethok (pura-pura) juga dilakukan. Berpura-pura sering kali dilakukan dalam masyarakat Jawa untuk menjaga hubungan dan harmoni sosial dengan menyembunyikan keinginan sebenarnya.

Jika demikian, dengan mendalami filsafat Jawa mengenai harmoni dan kerukunan, siapakah sosok yang disindir oleh The Economist sebagai pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi yang menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.
Share on X

Tampaknya, jika diperhatikan secara mendalam, hampir sebagian besar dari kontestasi Pemilu 2019 tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Upaya saling olok dan penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” misalnya, tidak menunjukkan nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa – seperti pangerten – antara dua kubu politik.

Selain itu, penjelasan dalam artikel The Economist mengenai legitimasi pemimpin dan harmoni, bisa jadi benar. Pemimpin yang tidak merefleksikan nilai-nilai tersebut sangat mungkin dianggap tidak layak karena tak menjalankan filsafat Jawa tersebut.

Jokowi misalnya, mengungkapkan kemarahan atas banyaknya berita bohong yang menyerang dirinya dan sempat menjadi perhatian publik. Kemarahannya juga disusul dengan kebijakan represif pasca-Pemilu 2019 dengan penangkapan beberapa tokoh oposisi. Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi dianggap tidak rila terhadap situasi yang ada.

Namun, jika kita tilik kembali pada bagian akhir artikel, The Economist nampaknya lebih berfokus pada aksi-aksi 22 Mei yang menimbulkan kerusuhan. Mengapa aksi yang identik dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nyatanya, aksi tersebut memang bisa dianggap tidak sesuai dengan salah satu nilai utama dalam filsafat harmoni Jawa, yaitu nilai narima dan rila karena dianggap tidak dapat menerima kekalahan. Selain itu, aksi yang menyebabkan kericuhan bisa saja dinilai melanggar norma pangerten karena tidak menunjukkan upaya untuk memahami beberapa elemen masyarakat yang terdampak.

Sebelum aksi-aksi ricuh tersebut pecah, kubu Prabowo-Sandi berulang kali memunculkan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Isu tersebut semakin panas dibahas ketika berbagai hasil hitung cepat lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

Isu tersebut juga dianggap memiliki keterkaitan dengan meninggalnya petugas-petugas Pemilu, seperti isu pembunuhan dengan racun dan gagasan untuk menggali kembali makam petugas-petugas tersebut. Pengaitan tersebut bisa jadi tidak memenuhi nilai pangerten terhadap keluarga korban.

Mungkin, pemimpin yang dimaksud oleh The Economist adalah Prabowo dan Sandi. Perusahaan majalah tersebut bisa jadi melihat aksi tersebut sebagai kegagalan Prabowo-Sandi dalam menjaga harmoni dan perdamaian ala Jawa – hal yang intrinsik dalam sebuah kontestasi elektoral dan kehidupan politik secara keseluruhan, di mana 40 persen penduduk Indonesia yang adalah orang Jawa menjadi bagian di dalamnya.

The Economist Bias?

The Economist – perusahaan media asal Inggris – didirikan oleh James Wilson dari Skotlandia pada 1843 untuk melawan pemberlakuan peraturan Corn Laws yang dianggap menerapkan terlalu banyak tarif. Visinya terkait ekonomi dan pasar menentang penerapan tarif tersebut.

Perusahaan media ini tentunya memiliki spektrum pandangan politik tersendiri. Dalam situsnya, perusahaan ini menjelaskan bahwa dirinya terus berkembang semenjak tahun 1846 dengan menghasilkan surat kabar yang percaya pada prinsip perdagangan bebas, internasionalisme, dan campur tangan pemerintah yang minimum.

Secara umum, The Economist mengakui bahwa perusahaannya memiliki pandangan politik liberal. Dalam situsnya, perusahaan ini juga mengatakan bahwa medianya akan terus mempromosikan kebebasan individu, seperti pernikahan sesama jenis dan legalisasi narkotika.

Pandangan politik yang dikemukakan The Economist ini menjadi alasan masuk akal apabila media ini benar mengkritik kubu Prabowo-Sandi terkait posisinya dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019 dan Aksi 22 Mei. Kubu Prabowo-Sandi sendiri dianggap dekat dengan gagasan-gagasan proteksionis, anti-asing, dan konservatif.

Beberapa artikel yang ditulis oleh The Economist juga mengindikasikan keberpihakan media ini terkait Pemilu 2019. Salah satu artikel yang dirilisnya pada 4 April lalu menyindir posisi capres Prabowo yang dianggap setengah hati dalam berkampanye.

Selain artikel yang menyindir Prabowo, The Economist juga pernah menerbitkan artikel yang memiliki tendensi untuk memuji Jokowi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkannya pada 11 April, majalah tersebut menilai Jokowi – dengan pandangan-pandangan sekulernya – sebagai kandidat yang lebih baik dibandingkan Prabowo.

Bahkan, The Economist pernah menyatakan posisi tersendiri terkait Pilpres 2019. Dalam artikel yang berjudul Competing Visions, majalah tersebut menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Dengan melihat pandangan politik dan beberapa artikel yang ditulisnya, The Economist jelas bersikap bias dengan mengambil posisi tertentu dalam memberitakan Aksi 22 Mei dan kontestasi politik pasca-Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang beralasan apabila majalah tersebut melihat Prabowo-Sandi sebagai pemimpin yang tidak berlegitimasi dan tidak sesuai dengan budaya harmoni Jawa.

Persoalannya tinggal apakah Prabowo-Sandi akan bergerak dalam alur pikir budaya Jawa tersebut, mengingat keduanya punya akar sejarah keluarga yang berasal dari luar pulau dengan populasi terbesar di dunia ini.

Pada akhirnya, lirik Ty Dolla $ign dalam lagu milik Kanye West di awal tulisan menjadi relevan. Argumen apapun akhirnya digunakan oleh media untuk membesarkan permasalahan. Padahal, bukannya media perlu melihat berbagai hal secara berimbang? (A43)

Merchedes Keren Pinterpolitik

]]> Prabowo Perangi Media? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/prabowo-perangi-media/ Thu, 06 Dec 2018 09:53:11 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=45074 Prabowo lebih memilik menjadi media enemy di banding media darling. Mungkinkah gaya berpolitik dengan menyerang media akan meningkatkan elektabilitasnya?

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etika mengulas gaya kampanye mantan Danjen Kopassus sekaligus calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto seolah tak ada habisnya dan selalu memunculkan hal-hal yang kontroversial.

Kali ini putra dari ekonom kenamaan Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo itu menunjukkan kemarahanya kepada media massa arus utama yang ia anggap tak berimbang dalam mengulas pemberitaan. Hal ini ia ungkapkan pada saat berpidato di acara puncak hari disabilitas Internasional, hari Rabu kemarin.

Nampaknya sang jenderal masih tak mau beranjak dari romantisme sisa-sisa gegap gempita reuni 212 di Monumen Nasional (Monas) pada hari minggu lalu.

Pada kesempatan itu, Prabowo mempersoalkan objektivitas media saat meliput reuni 212 yang menurutnya jumlah massanya  mencapai 11 juta peserta.

Menurut Prabowo, Reuni 212 merupakan kegiatan yang harus diapresiasi oleh media karena ini merupakan kejadian satu-satunya di dunia. Bukan tanpa alasan ia berbicara seperti itu. Menurutnya, ada jutaan manusia yang mau berkumpul tanpa dibiayai oleh pihak manapun dan bahkan saling membantu sesama peserta lainnya adalah salah satu hal yang fenomenal.

Lalu ia seolah terkesan emosional dan menuding para jurnalis dan awak media kehilangan netralitas saat meliput aksi yang sempat menghebohkan pemberitaan media internasional tersebut.

Menarik untuk mengulas aksi marah-marah Prabowo tersebut dalam kacamata politik. Tentu aksi marah-marahnya tersebut bukan tanpa maksud. Selalu ada pesan di balik gaya komunikasi seorang politisi di ruang publik.

Lalu apa sebenarnya makna dibalik marah-marahnya Prabowo pada beberapa media arus utama di Indonesia ?

Politik Kemarahan Media

Ekspresi kemarahan seorang tokoh politik selama ini umumnya dianggap sebagai political gimmick yang tak berarti apa-apa. Padahal, belum tentu anggapan tersebut sepenuhnya tepat.

Dalam konteks politics of rage atau politk kemarahan, kemarahan seorang politisi terlebih ketika ia sedang berada di depan media massa, tak boleh dianggap remeh.

Joanne Freeman, seorang profesor Sejarah Amerika dari Yale University dalam kolomnya di The Atlantic menyebut bahwa kemarahan memiliki kekuatan aneh dalam demokrasi.

Jika disiapkan dengan tepat dan dengan audiens yang tepat akan langung menjadi jantung politik populer.

Dampaknya adalah membangkitkan emosi tentang  ketakutan, kebanggaan, kebencian, bahkan penghinaan. Secara mengejutkan, jenis kemarahan semacam ini dapat dengan cepat menular dan membentuk orang berpikiran sama dengan si penyebar kemarahan.

Tren itulah yang terjadi di Amerika Serikat ketika ia menjadi presiden Amerika Serikat ke 45 yang memenangkan kontestasi Pilpres 2016 salah satunya dengan jalan “menyerang media “ melalui politik kemarahan terhadap media.

Dalam konteks Trump, ia berhasil menciptakan narasi  “enemy of the people” terhadap beberapa media yang melaporkan pemberitaan negatif tentang dirinya.

Ia meluapkan kekesalannya melalui akun media sosialnya bahwa media telah menyebarkan fake news. Dalam akun twitternya, ia menyebut beberapa media seperti  The New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN bukanlah musuhnya, tapi adalah musuh rakyat Amerika.

Namun dampaknya justru positif terhadap frekuensi pemberitaan tentang Trump dimana semakin meningkat, dan media lebih minim memberitakan sosok Hilary Clinton sebagai lawan politiknya.

Aksi menyerang media sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Trump seorang. Sebelumnya, dalam konteks politik AS pada tahun 70an, media attacking juga digunakan untuk menciptakan kondisi yang  menguntungkan secara politik.

Muncul istilah nattering nabobs of negativism yakni frasa yang digunakan oleh Wakil Presiden Spiro Agnew untuk menyerang media yang memiliki hubungan buruk dengan pemerintahan presiden Nixon pada waktu itu.

Dan secara mengejutkan, hal tersebut memiliki dampak besar yang bertahan hingga hari ini dalam politik Amerika dimana penyerangan terhadap media dapat membantu mendorong tumbuhnya rasa ketidakpercayaan pemilih pada media-media arus utama di AS  yang dikategorikan sebagai pemilih “silent majority” di detik-detik terakhir menjelang pemilu pada kala itu.

Sekilas apa yang dilakukan Prabowo yang meluapkan kemarahan terhadap media semakin menegaskan bahwa  ia meniru cara-cara Trump.

Prabowo menyebut media saat ini kerap berbohong dan banyak memanipulasi rakyat. Hal itu terkait dengan diamnya media terhadap pemberitaan Reuni 212.  Menurut Prabowo, media sedang menelanjangi diri sendiri dengan tak ingin memberitakan sesuatu yang benar-benar terjadi.

Prabowo sebaiknya sangat berhati-hati dalam berhadapan dengan media
Share on X

Menurut Prabowo, jurnalis telah mengkhianati profesi mereka sendiri sebagai wartawan saat melakukan peliputan Reuni 212. Prabowo bahkan meminta masyarakat tak lagi menghormati profesi jurnalis karena menurutnya sudah tak lagi objektif.

Kekesalan Prabowo pun berlanjut pada sesi wawancara dengan media ketika ia menolak pertanyaan dari sejumlah media. Bahkan secara terang-terangan Prabowo mengomeli beberapa jurnalis yang mengajukan pertanyaan padanya.

Dalam konteks tersebut, mungkinkah upaya Prabowo untuk menggaet pemilih silent majority di Indonesia berhasil?

Media Darling versus Media Enemy

Sebagai salah satu sumber berita, media masih menjadi referensi utama bagi sebagian besar pembaca di Indonesia.

Hal tersebut diungkap oleh data Badan Pusat Statistik, yang menyebut bahwa pada tahun 2015 sebesar 91,47 persen masyarakat usia diatas 10 tahun masih menggunakan televisi sebagai akses utama untuk mendapatkan informasi.

Televisi juga masih memiliki kelebihan yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi secara visual kepada masyarakat.

Sedangkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang bertajuk Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial menyebut bahwa media online dan televisi menjadi sumber informasi bagi generasi milenial setiap hari.

Dari survei terungkap bahwa 79,3 persen generasi milenial menonton televisi setiap harinya dan membaca media online sebanyak 54,3 persen.

Masih eksisnya koran dan media cetak lainnya juga diungkap hasil survei Nielsen Consumer and Media View yang mengungkapkan saat ini media cetak lebih dipercaya publik dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, 83 persennya membaca koran.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh media terhadap preferensi publik masih sangat tinggi. Sehingga bagi sekelas politisi, menjadi media darling idealnya merupakan sebuah keharusan.

Media darling adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tokoh populer yang sering memperoleh perhatian dan menyenangkan media berita.

Di mana pada kadar tertentu, jika merujuk pada teori agenda setting, salah satu teori media menyebut bahwa media memiliki kekuatan  besar untuk membentuk pikiran publik. Sehingga, efek dari media darling tersebut berkaitan erat dengan agenda politik pencitraan seorang tokoh.

Misalnya, ketika media memberitakan Jokowi secara positif dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi, maka publik akan memikirkan Jokowi secara positif pula. Demikian juga sebaliknya.

Sementara itu, kini petahana cenderung lebih berhasil menjadi media darling bagi beberapa media berita nasional berkat populisme Jokowi yang meningkat sejak Pilpres 2014.

Namun, dengan momentum reuni 212 ini, Prabowo justru memilih jalan menjadi media enemy. Mungkinkah strategi tersebut efektif?

Strategi Beresiko

Dalam konteks politik Indonesia, jika dibandingkan dengan Trump, meraih dukungan populer melalui penyerangan media boleh jadi hasilnya belum pasti.

Meskipun Trump di AS melakukan penyerangan terhadap media yang memberitakan buruk tentangnya, namun ia masih memiliki beberapa media partisan yang mendukung dirinya.

Di antara beberapa media yang mendukung Trump misalnya media Israel Hayom, salah satu koran terbesar di Israel, The Crusader, Koran resmi Ku Klux Klan, sebuah kelompok rasis ekstrem di AS, serta New York Observer, yang merupakan media milik menantu Trump,  serta beberapa media lokal lain. Jangan lupakan pula jaringan berita Fox yang menurut studi Harvard University memberitakan hal negatif paling sedikit tentangnya.

Sedangkan Prabowo tampak tidak memiliki relasi seperti itu dengan media-media mainstream di Indonesia menjelang Pilpres 2019.

Memang, di tahun 2014, TV One yang dimiliki Aburizal Bakrie dan MNC Group yang dimiliki Hari Tanoesudibyo adalah oligark media yang mendukung sang jenderal maju menjadi Capres mendampingi Mohammad Hatta.

Namun sayangnya, taipan media tersebut berbalik mendukung petahana dan menurut Ross Taspell  dalam tulisannya, kini oligark media sepenuhnya telah dikuasai oleh Jokowi.

Sayangnya, bisa jadi penyerangannya terhadap media-media mainstream tersebut justru akan berbahaya. Mengingat ia tak memiliki aliansi media. Sehingga tindakan isolasi Prabowo terhadap media bisa saja bukan strategi yang tepat.

Jika ia dikucilkan oleh media-media besar, bagaimana mungkin ia akan mampu memaksimalkan pencitraan dirinya untuk memuluskan langkahnya menuju Istana?

Pada akhirnya, Prabowo sebaiknya sangat berhati-hati dalam berhadapan dengan media. Jika salah langkah, bukan tidak mungkin kursi presiden yang akan jadi taruhannya. (M39)

]]> Reuni 212, Di Mana Media? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/reuni-212-di-mana-media/ Tue, 04 Dec 2018 11:07:49 +0000 https://pinterpolitik.com/?p=44895 Benarkah media masih menjadi kunci meredam kegaduhan politik?

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]edari kemarin, wakil ketua umum partai Gerindra, Fadli Zon nyiyir di media sosialnya mengeluhkan minimnya pemberitaan media nasional terhadap gelaran Reuni akbar 212 yang digelar pada hari Minggu lalu.

Baginya, hal tersebut janggal, mengingat bahwa aksi yang digelar di pelataran Monas tersebut merupakan aksi massa yang cukup besar.

Peristiwa tersebut justru  menjadi berita beberapa media internasional seperti The Straits Times, Reuters, SCMP, Deutsche Welle, Taiwan News, dan AFP News.

Tak heran, cuitan Fadli juga ditanggapi beragam oleh warganet. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada yang mendukungnya.

Absennya gelaran reuni 212 di pemberitaan media nasional ini tentu menjadi sasaran empuk bagi kubu oposisi dalam menyerang petahana.

Tenggelam Dalam Keriuhan

Sulit jika mengatakan bahwa Reuni 212 tak punya news value mengingat dampak politiknya yang cukup luas. Namun, realitas bahwa tak ada pemberitaan bombastis dari beberapa media mainstream tanah air tak dapat dihindari.

Seperti dilansir RMOL, beberapa media mainstream tanah air memang tak menampilkan aksi menghebohkan yang berlangsung di Jakarta tersebut.

Harian Kompas misalnya, memilih headline dengan judul “Polusi Plastik Mengancam.” Sedangkan Harian Media Indonesia yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih berita utama dengan judul “ PP 49/2018 Solusi bagi Tenaga Honorer.”

Sementara Harian Sindo Milik Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe memilih headline “Pesona Ibu Negara di Panggung G-30”.  Sedangkan Koran  Tempo memilih berita utama “Menuju Ekosistem Digital” yang ditampilkan dalam seluruh halamannya.

Secara khusus, posisi Kompas dan Tempo yang selama ini terlihat menjauhi keterlibatan dalam politik partisan, menjadi sorotan publik karena dianggap tak merespons berita seheboh Reuni 212. Pertanyaan publik soal keberpihakan kedua media ini pun mengemuka.

Yang menarik adalah posisi TV One yang merupakan media milik politisi Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Beberapa waktu lalu menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres nomor urut 01, sejalan dengan sikap resmi partainya. Namun dalam pemberitaan aksi Reuni 212, TV One gencar menyoroti peristiwa tersebut, padahal pemberitaan yang ada berpotensi merugikan Jokowi.

Lalu, masihkah penguasaan terhadap media masih menjadi senjata politik mematikan yang dimiliki kubu petahana?

Media dan Kekuasaan di Tahun Politik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa industri media di Indonesia berkaitan erat dengan politik kekuasaan. Sehingga tenggelamnya pemberitaan reuni 212 di beberapa harian nasional merupakan sebagai sebuah tindakan politik tentu bukan perkara yang baru.

Nampaknya hal tersebut yang masih akan menjadi landasan kerja media menjelang Pilpres 2019.

Dalam konteks politik Indonesia, Ross Taspell dalam tulisanya berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon” meramalkan bahwa media masih menjadi kendaraan dan panggung bagi penciptaan fenomena Jokowi, dan akan menjadi fitur politik dominan dalam masyarakat menjelang pemilu 2019.

Hal tersebut disebabkan karena kepentingan ekonomi politik yang masih sama di antara elite-elite media. Sehingga fenomena tersebut masih menyebabkan para oligark masih akan mendominasi kontrol media di Indonesia.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Das Freedman yang menyebut bahwa sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya.

Sehingga dalam keadaan tersebut, menurut Jefferey Winters, sejauh media masih didominasi oleh aktor politik yang sama, tidak mungkin bahwa pers akan bebas mengkritisi dominasi oligarkis ini.

Jika dilihat komposisinya memang beberapa media yang “terkesan diam” dalam menanggapi Reuni 212 merupakan bagian dari lingkaran oligark media yang rezim petahana. Sebut saja Media Indonesia yang menjadi kepunyaan Surya Paloh serta Harian Sindo milik Hari Tanoesoedibjo.

Terlebih, Jokowi adalah sosok sipil yang mampu mengkonsolidasikan elite media di Indonesia.

Jika belajar dari Pemilu 2014, keberhasilan citra populis yang berhasil dibangun oleh Jokowi menyebabkan beberapa elite media layaknya Hari Tanoe dan Aburizal Bakrie yang awalnya mendukung Prabowo Subianto, memilih untuk berpaling mendukung sang petahana.

Hal tersebut adalah kunci bahwa penguasaan terhadap akses media masih terus menjadi penggerak kekuatan politik.

Menjelang Pilpres 2019, tentu petahana tak mau ambil pusing menyoal dampak politik yang ditimbulkan gerakan Reuni 212. Sehingga memanfaatkan media partisan untuk membendung glorifikasi pemberitaan acara tersebut bisa dianggap sebagai salah satu opsi terbaik.

Secara khusus, menurut James Watson, siapa yang mampu mengontrol proses komunikasi massa niscaya mendapat pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas.

Efek ini yang kemudian dikejar oleh pemilik media, sehingga kepentingan ekonomi politik akan selalu mempengaruhi ranah kerja jurnalistik yang dilakukan oleh awak media.

Pada akhirnya, kerja jurnalistik media dipengaruhi oleh salah satu yang paling dominan yakni pemilik media (media owner) dan jeratan kepentingan ekonomi politik didalamnya.

Lantas apa sebenarnya yang menjadi tujuan para politisi yang akan bertarung menjelang Pilpres 2019 jika memang benar bahwa ada unsur kesengajaan kontrol terhadap media dalam pemberitaan aksi reuni 212?

Jebakan Post Truth?

Dalam konteks pemilu, polarisasi politik dalam masyarakat akibat peran media beberapa waktu belakangan ini memang disebut banyak pengamat semakin meningkat.

Ajang Reuni 212 juga bisa saja menjadi medium bagi penguatan polarisasi poitik yang tengah terjadi di tengah masyarakat.

Perang wacana di media yang terjadi antara kubu petahana maupun kubu oposisi yang melibatkan propaganda media tak dapat terhindarkan.

Reuni 212 memang merupakan panggung politik yang dalam kadar tertentu, terdapat perang propaganda dalam membentuk sebuah framing secara luas.

Jika menggunakan analisis framing, panggung reuni 212 pada kadar tertentu dapat mengkonstruksi opini publik bahwa Prabowo didukung oleh mayoritas umat islam.

Mengapa framing tersebut berbahaya? Dalam teori propaganda media, framing tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang remeh.

Robert N. Entman menjelaskan penggunaan framing dalam metode propaganda adalah untuk menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Penonjolan dalam hal ini membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak.

Informasi yang menonjol tersebut kemungkinan  akan lebih diterima oleh khalayak secara luas, karena akan lebih terasa dan tersimpan dalam memori.

Sehingga, bukan tidak mungkin bahwa framing media tersebut telah membuat pihak petahana merasa khawatir Reuni 212 menjadi sebuah kegaduhan politik dan perlu untuk mengambil berbagai tindakan.

Mengingat bahwa Aksi Bela Islam 212 pada kenyataanya juga berhasil menumbangkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan jalan serupa, yakni mem-framing dirinya sebagai penista agama.

Oleh karenanya, cara terbaik untuk meredamnya adalah counter-attack wacana dengan menciptakan kesan bahwa Reuni 212 sesungguhnya bukan merupakan ajang yang patut untuk digembar-gemborkan dan bukan merupakan sesuatu hal yang penting.

Terlebih, jika media-media besar yang dimanfaatkan untuk mengonstruksi kesan tersebut. Tentu efeknya akan lebih signifikan bagi para pemilih.

Selain kontrol media, contoh pemanfaatan media yang lainnya adalah berita yang menyebut bahwa Reuni 212 membuktikan bahwa Jokowi pro Islam juga bagian dari upaya framing yang terkesan dipaksakan.

Meskipun demikian, politisi kerap kali abai terhadap dampak pertarungan propaganda tersebut bagi para pemilih. Dalam konteks ini, memungkinkan para pendukung kubu petahana akan semakin membenci kubu oposisi dan begitupun sebaliknya.

Kondisi tersebut yang kemudian memperkuat apa yang disebut sebagai politik pasca kebenaran atau post-truth. Secara konseptual, politik pasca kebenaran menurut kamus Oxford adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan.

Kata ini juga populer digunakan untuk mendefinisikan situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.

Sehingga, adanya politik pasca kebenaran adalah dampak dari adanya bias informasi dari propaganda media dan berkembangnya media partisan dalam politik.

Terlepas dari hal tersebut, pada kondisi yang ideal, siapapun termasuk kubu petahana akan melakukan apapun demi menjaga kekuasaanya menjelang Pilpres 2019, salah satunya dengan cara memanfaatkan kekuatan politiknya berupa media yang dikuasainya dan tersebut adalah hal yang lazim dalam realisme politik. Nah, apakah benar sepinya berita Reuni 212 terkait dengan uapya tersebut, pada akhirnya masih perlu dibuktikan. (M39)

 

]]>