PinterPolitik.com

“Social media is the ultimate equalizer. It gives a voice and a platform to anyone willing to engage.” – Amy Jo Martin

Jika bicara demokrasi, tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek historisnya di era Yunani Kuno. Dalam buku Origins of Democracy in Ancient Greece, Kurt A. Raaflaub melihat demokrasi modern yang berbasis perwakilan, khususnya di negara besar dan beragam seperti Amerika Serikat (AS), telah menciptakan ketidakpuasan dan memunculkan narasi untuk kembali ke bentuk demokrasi langsung, setidaknya di tingkat lokal.

Pada praktiknya dulu, demokrasi Athena menawarkan kemewahan pertarungan ide dan gagasan secara langsung. Ini membuat aktor-aktor demokrasi benar-benar merasa terlibat dalam percaturan politik. Konteks itu agaknya tidak terjadi saat ini, di mana pertarungan ide dan gagasan hanya terjadi di level elite atau perwakilan.

Terkait masalah itu, Raaflaub melihat perkembangan teknologi komunikasi telah menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan partisipasi langsung tersebut.

Kehadiran media sosial membawa babak baru. Dengan modal gawai, internet, dan akun media sosial, setiap pihak dapat mengakses dan membagikan informasi. Dan yang terpenting, kebebasan bersuara khas demokrasi modern benar-benar terfasilitasi.

Aktivitisme Digital

Dalam perkembangannya, media sosial juga bertransformasi menjadi medium aktivisme. Kita mengenalnya dengan cyber activism, digital activism, atau internet activism. Seperti namanya, itu adalah bentuk aktivisme yang menggunakan internet dan media digital sebagai platform utama untuk mobilisasi massa dan aksi politik.

Marcela Fuentes dalam tulisannya Digital Activism, menjelaskan bahwa pada awalnya para aktivis digital menggunakan internet sebagai media distribusi informasi, mengingat kapasitasnya untuk menjangkau khalayak luas dan melintasi batas-batas negara secara instan.

Bentuknya kemudian berkembang dan semakin variatif seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Kehadiran World Wide Web (WWW), misalnya, dimanfaatkan untuk membuat situs protes dan petisi guna memperkuat demonstrasi offline.

Dan sekarang, perkembangan pesat berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok melahirkan bentuk baru pengawasan politik. Salah satu contohnya adalah video Bima yang mengkritik infrastruktur di Lampung.

Video itu melahirkan atensi luar biasa berskala nasional. Video pendek itu membuat masyarakat luas menyadari terdapat masalah infrastruktur yang tidak diurus selama bertahun-tahun di Lampung.

Ada pula kasus menarik, di mana media sosial menjadi semacam CCTV bagi pejabat negara yang memamerkan harta kekayaannya. Viralnya konten-konten seperti itu sampai menciptakan aturan agar pejabat negara tidak memamerkan harta di media sosial.

Singkatnya, tidak hanya menjadi tempat mengakses dan berbagi informasi, media sosial telah menjadi tempat untuk mengangkat suatu isu, mengawasi pejabat negara, hingga menuntut keadilan. Untuk yang terakhir, kita akrab dengan istilah “no viral no justice”.

Lantas, dengan perannya yang seperti lembaga pengawas, mungkinkah media sosial menjadi “pilar kelima” demokrasi?

Lahirnya “Pilar Kelima”?

Untuk menyimpulkan apakah media sosial dapat menjadi pilar kelima demokrasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa media massa atau pers disebut pilar keempat demokrasi.

Priya Kumari dan Suhas M.P dalam tulisan Is Media the Fourth Pillar of Democracy?, menjelaskan istilah pilar keempat demokrasi pertama kali digunakan oleh sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle pada tahun 1840.

Media massa berperan untuk memberi informasi tentang semua kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Media massa hadir seperti cermin yang memantulkan realitas ke hadapan publik. Media massa juga memiliki kekuatan penekan untuk mendorong penyelidikan kasus dan menuntut keadilan.

Mengutip artikel berjudul The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, terdapat dua peran media massa di demokrasi. Pertama, media massa memberikan akses informasi ke masyarakat, misalnya terkait calon pemimpin atau perwakilan.

Kedua, media massa menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekan. Media massa memberikan informasi tentang kinerja pejabat, khususnya apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Sekarang pertanyaannya, bukankah alasan dan peran-peran itu juga terlihat di media sosial? Bahkan, jika membuat komparasi, media sosial tampaknya lebih menjanjikan. Alasan utamanya adalah akses.

Ya, seperti diketahui, meskipun media massa memiliki peran yang besar, kelemahannya terletak pada akses. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membuat berita.  

Itu sangat berbeda dengan media sosial yang memiliki sifat real-time dan komunikasi dua arah. Ketika terjadi pungli di suatu lembaga, misalnya, masyarakat tidak perlu menunggu revisi editor, melainkan langsung mengunggahnya di akun media sosial.

Sisi Gelap Media Sosial

Kendati sangat menjanjikan, terdapat satu lubang besar yang membuat ide pilar kelima mendapat tantangan hebat. Berbeda dengan media massa yang memiliki regulasi yang jelas, tidak terdapat regulasi dan kontrol di media sosial. Itu membuat media sosial menjadi sarang ujaran kebencian.

Sisi gelap itu juga disebutkan Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Pada tahun 1990-an, berbagai ilmuwan politik (termasuk dirinya) menaruh harapan dan percaya bahwa internet akan menjadi kekuatan penting untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Namun, alih-alih memenuhi harapan sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi, Fukuyama melihat media sosial justru bertransformasi menjadi wadah “politik kebencian”. Tidak hanya menghapus batas-batas kesopanan, media sosial juga telah menjadi preseden atas menguatnya politik identitas.

Kendati demikian, sekiranya tidak adil jika menitikberatkan media sosial pada dampak negatifnya. Kita harus melihatnya seperti pisau. Di satu sisi pisau dapat “menjaga kehidupan” ketika digunakan untuk memasak. Di sisi lain pisau dapat “menghilangkan kehidupan” ketika digunakan untuk membunuh.

Demikian pula dengan media sosial. Memang ada sisi-sisi gelap seperti buzzer politik, ujaran kebencian, dan seterusnya. Namun, terdapat sisi-sisi terang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekali lagi, ini tergantung bagaimana media sosial digunakan. (R53)

“You can’t legislate against stupidity” – Jesse Ventura, politisi Amerika Serikat

PinterPolitik.com

Puluhan tahun yang lalu, mayoritas orang mungkin memandang masa depan sebagai dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi, kebahagiaan, dan kemudahan hidup.

Well, walau memang teknologi yang ada saat ini jauh lebih maju dibanding 20 tahun lalu, tidak sepenuhnya hasil perkembangan zaman sesuai dengan ekspektasi optimis yang dibayangkan oleh para nenek moyang kita. Era yang serba canggih ini sekarang justru menunjukkan beberapa sisi kelam yang tidak pernah dirasakan manusia sebelumnya.

Perkembangan dalam jurnalisme dan media sosial, contohnya, tidak dipungkiri bahwa belakangan ini sepertinya semakin banyak orang yang menilai berita-berita yang kita baca setiap hari di internet semakin “tidak bisa dipercaya”.

Di grup-grup WhatsApp yang selalu dibuka orang setiap hari saja sangat wajar bila ada yang membagikan tautan ke sebuah artikel hoaks di internet. Selain artikel-artikel berita hoaks tadi, banyak dari kita juga yang mungkin dihadapkan dengan sebuah artikel berita faktual, namun memiliki narasi yang terkesan provokatif.

Yap, fenomena-fenomena semacam itu bukanlah sebuah permasalahan kecil, terdapat banyak orang yang menjadi korban dari informasi-informasi tidak tepat yang berkeliaran di internet.

Hal itu pun menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Kota Medan yang disiarkan secara daring tanggal 9 Februari lalu, Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa masalah utama pemberitaan saat ini adalah berita yang kurang bertanggung jawab.

Tidak hanya pernyataan belaka, Jokowi juga sebut kini pihaknya tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Media Sustainability atau keberlanjutan media, dengan tujuan agar dapat menciptakan pers yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab atas informasi yang dibagikannya.

Sebagai warga negara yang terus berharap kita semua bisa menjunjung sekaligus mempertahankan perdamaian di negeri ini, tentu wajar bila kita setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi. Mungkin, sebagian dari kalian juga berpikiran bahwa pemberitaan saat ini memang harus dibatasi.

Akan tetapi, pertanyaannya adalah mungkinkah tujuan tersebut dapat diwujudkan?

Regulasi Tidak Selesaikan Masalah?

Persoalan kebebasan jurnalistik saat ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia, khususnya, negara dengan sistem demokrasi.

Dipayan Ghosh dalam tulisannya Are We Entering a New Era of Social Media Regulation?, di laman Harvard Business Review (HBR), menyebutkan bahwa saat ini memang semakin banyak orang yang ingin membatasi proses penyebaran informasi dari kampanye-kampanye kontroversial.

Namun, seberapa besar pun keluhannya, hal seperti itu tidak bisa dengan mudah diberlakukan, karena selain berlawanan dengan prinsip kebebasan berpendapat di ruang publik, secara teknis, regulasi juga semakin tidak berdaya melawan kemajuan teknologi.

Kalaupun memang ada satu kanal di internet, entah itu portal berita atau seorang influencer yang akhirnya diblokir dan dilarang untuk posting konten-konten “hoax-nya”, penyebaran berita konspirasi liar dan dorongan untuk melakukan provokasi tetap tidak akan teratasi.

Ghosh menyebutkan ada tiga poin kenapa pengetatan regulasi terhadap jurnalisme dan media sosial tidak akan menyelesaikan permasalahan ini.

Pertama, pada masa lalu kemampuan penyebaran berita dalam media tradisional ditentukan oleh bandwidth yang terbatas, mereka juga dihadapi batasan jam tayang dan kuota cetak yang terbatas untuk media cetak. Akan tetapi, untuk portal berita modern, yang terjadi adalah sebaliknya, mereka memiliki bandwidth tak terbatas, dengan jutaan akun yang masing-masing dapat sharing berita dan membantu menargetkan audiens yang jauh lebih luas.

Kedua, konten dalam media tradisional perlu melalui proses editorial yang sedemikian ketat dan rumit, sebuah sudut pandang dalam satu artikel saja harus menyesuaikan sudut pandang yang berlaku dalam suatu ruangan redaksi.

Akan tetapi, realita yang terjadi sekarang dalam pemberitaan modern adalah proses editorial yang begitu minim. Dengan prinsip mengejar kecepatan berita, tidak jarang artikel yang ditulis para jurnalis di lapangan tidak melalui proses pengecekan ulang, sehingga menyampaikan pesan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumbernya.

Ketiga, kalau di masa lampau para konsumen berita memiliki kemampuan untuk kapan membeli artikel berita, sekaligus juga memilih sudut pandangnya, di era yang serba modern ini, kita tidak lagi memiliki hak seperti itu. Kalian bisa sadari sendiri bagaimana setiap kali kita membuka media sosial seperti Instagram, secara tidak sukarela kita juga kerap “dipaksa” melihat sebuah posting-an berita yang berseliweran di sekitar feed media sosial kita.

Terkhusus hal ini, kita bisa salahkan mereka yang mengeksploitasi cara kerja Big Data dan algoritme, seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik.com yang berjudul Klaim Big Data Luhut Perlu Diuji.

Lantas, jika kenyataan media dan portal berita sekarang seperti itu, bagaimana seharusnya langkah yang lebih tepat untuk meresponsnya?

Self-Regulate, Solusi Putus Asa?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu merefleksikan kutipan di awal tulisan ini, yang diambil dari Jesse Ventura: “Anda tidak bisa mengatur kebodohan”.

Sam Bocetta dalam tulisannya Should (Can) Fake News Be Regulated? menilai bahwa saat ini kita sedang hidup dalam sebuah era di mana semakin banyak negara di dunia yang tergoda terjun dalam sistem yang otoriter demi menangkal liarnya informasi di media massa.

Sebagai contoh, di Uni Eropa (UE) sendiri, yakni sebuah masyarakat yang orang-orangnya selalu mencap diri mereka sebagai pilar demokrasi modern, kini memiliki aturan internet dan media massa yang bersifat Orwellianisme, melalui General Data Protection Regulation (GDPR).

Dari perspektif pemerintah, kita bisa mewajarkan bahwa peraturan terhadap media yang ketat adalah pilihan yang begitu menggiurkan, tapi jika keputusan untuk meregulasi media secara total akhirnya memang dipilih, jelas hal itu akan mendapat kecaman yang begitu besar, baik dari publik domestik, maupun internasional.

Dari perspektif penyedia platform, aturan untuk membatasi konten sendiri bisa saja dilakukan oleh Google atau Facebook. Akan tetapi, Bocetta menilai bahwa hal seperti ini pun pada akhirnya akan mendapatkan keluhan besar dari para konsumennya karena dengan adanya pembatasan, maka konsekuensinya adalah akan ada portal berita tertentu yang juga terdiskriminasi dengan adanya pemblokiran.

Dari sisi pemberitaan, cukup mustahil juga sebenarnya untuk terus memberikan informasi yang sifatnya netral dan terlepas dari bias. Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent menyebutkan bahwa, tanpa bersifat munafik, media pada dasarnya ada untuk menanamkan dan mempertahankan agenda ekonomi, sosial, dan politik kelompok istimewa yang mendominasi masyarakat.

Para kantor berita melayani tujuan ini melalui banyak cara, seperti melalui pemilihan topik, distribusi artikel headline, pembingkaian isu, penyaringan informasi, penekanan dan intonasi berita, dan dengan memberikan batasan-batasan tertentu untuk sebuah perdebatan politik agar tidak “melukai” kepentingan para orang yang berkuasa di balik mereka.

Oleh karena itu, persoalan tentang “pemberitaan yang bertanggung jawab” dan ekosistem berita yang bebas bias sebenarnya adalah sebuah mimpi yang mungkin mustahil untuk terwujudkan. Apa yang disampaikan Jokowi tentang hal itu sebenarnya memang adalah sesuatu yang baik, tapi jujur saja, terlalu sulit untuk direalisasikan secara utuh.

Selama menunggu perkembangan zaman, ada baiknya kita masing-masing menerapkan prinsip self-regulate. Dunia digital adalah sebuah hutan rimba yang begitu berbahaya, dan di lingkungan seperti itu, satu-satunya cara agar bisa survive adalah dengan menjaga diri kita sendiri. (D74)

PinterPolitik.com

Apresiasi patut diberikan kepada Polri saat bergerak cepat mengonfirmasi ledakan di Sukoharjo yang terjadi pada Ahad pekan lalu bukanlah aksi terorisme. Jika terjadi keterlambatan momentum dalam mengantisipasi pemberitaan media, hal yang berbeda mungkin saja terjadi.

Ya, sebuah ledakan terjadi di asrama polisi di Jalan Srikandi, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), pada 25 September 2022 lalu.

Bripka Dirgantara Pradipta Sukoco menjadi korban dalam ledakan yang ternyata merupakan kelalaian tersebut. Hingga kini, dirinya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr Moewardi Solo lantaran luka berat yang dialaminya.

Menariknya, Polri melalui Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi bersama jajarannya langsung bergerak cepat menyelidiki kejadian tersebut. Di malam yang sama dan bukan menggunakan pakaian dinas, Irjen Luthfi menegaskan bahwa itu bukan teror yang ditujukan kepada Korps Bhayangkara.

“Saya harapkan tidak usah resah, memang benar ledakan itu bukan bom dan teror. Situasi TKP saat ini sudah normal kembali, proses identifikasi Inafis maupun Labfor sudah selesai dan tidak ada kejadian yang menonjol di wilayah Sukoharjo, termasuk masyarakat sekitar sudah melaksanakan aktivitas seperti biasa,” begitu penjelasan Irjen Luthfi di depan awak media.

Memang, pemberitaan di menit-menit awal setelah kabar ledakan beredar cenderung spekulatif. Bahkan, ada sejumlah media yang memberikan hipotesis prematur dan mengaitkannya kepada serangan terorisme.

Selain itu, peristiwa yang terjadi di tengah-tengah berbagai isu nasional yang berkelindan membuat peristiwa tersebut tidak sedikit yang tampaknya dibingkai secara kurang tepat di lini warta, terutama media massa elektronik.

Dengan tingkat penyebaran kabar yang begitu cepat serta sangat dinamis, nyatanya peredaran kabar yang belum terkonfirmasi secara resmi dari aparat berwenang memiliki potensi malapetaka yang kerap terabaikan. Mengapa demikian?

Tertular Berita Prematur?

Di permukaan, beredarnya kabar simpang siur atas peristiwa terorisme secara umum kiranya perlu dikritisi lebih dalam. Hal ini tak lain berangkat dari peran media massa secara spesifik dalam sebuah kasus teror.

Jessica White dalam Terrorism and the Mass Media Circle menjabarkan bahwa pembingkaian teror menjadi aksi yang menyedot perhatian luas kiranya perlu disikapi dengan bijak.

Itu dikarenakan, media dapat memberikan efek menular dalam sebuah aksi teror. Dalam publikasinya, White menyebutkan dua teori untuk menegaskan kecenderungan itu, yakni social contagion theory dan mimetic theory.

Secara definisi sederhana, kedua teori hampir memiliki kemiripan, yaitu dengan menjelaskan bahwa berita-berita awal sejak sebuah peristiwa yang masih diduga sebagai aksi terorisme dapat memantik aksi teror di tempat lain.

White menyebutkan empat kata kunci mengenai dahsyatnya efek pemberitaan media, yakni mendorong (encourage), menginspirasi (inspiring), publisitas (publicity), dan pengakuan (recognition) dari sebuah aksi teror.

Bagaimanapun, esensi berita yang aktual memang tidak bisa ditawar dalam koridor jurnalisme. Akan tetapi, jika mempertimbangkannya secara komprehensif dan mendalam, siapapun agaknya sepakat bahwa khusus pemberitaan mengenai dugaan aksi teror oleh media tampaknya perlu ditinjau ulang.

Dalam pisau bedah social contagion theory dan mimetic theory, ketika satu berita mengenai aksi teror – baik yang terkonfirmasi ataupun belum – berpotensi diterjemahkan sebagai kode aksi oleh sel teror atau individu lain yang selama ini “tertidur”.

Jika itu terjadi, akibatnya tentu fatal. Efek “teror kedua” bisa saja secara langsung berdampak kepada orang-orang tidak bersalah, tanpa terkecuali, di tempat lain.

Misalnya yang terjadi pada kasus-kasus teror sebelumnya yang dipengaruhi oleh “penularan”, seperti kasus teror bom Makassar dan Mabes Polri pada awal tahun 2021 lalu.

Oleh karena itu, respons Polri kiranya cukup tepat dalam mengonfirmasi sesegera mungkin ledakan di Sukoharjo sebagai kelalaian dan bukan aksi teror mengingat efek pemberitaan media massa saat ini sebagaimana dijelaskan White di atas.

Terkait persoalan momentum, langkah cepat Irjen Pol. Luthfi kiranya juga selaras dengan teori aplikatif dari social contagion theory, yakni contagion theory of terrorism. Mirip dengan case di media yang perlu dikritisi dan dibenahi, secara spesifik aksi teror memang sangat mungkin “menular”.

Dalam publikasi berjudul Revisiting the Contagion Hypothesis: Terrorism, News Coverage, and Copycat Attacks, Brigitte L. Nacos juga menyebutkan istilah contagion atau penularan mengacu pada bentuk peniruan kejahatan (copycat crime).

Individu dan kelompok akan meniru bentuk kekerasan yang menarik bagi mereka berdasarkan contoh atau peristiwa yang disaksikan di media massa. Sekali lagi, media massa menjadi aktor vital yang juga disinggung Nacos.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, misalnya, teroris Palestina melancarkan sejumlah pembajakan pesawat komersial.

Saat itu, pembajakan yang sengaja dilakukan secara berkepanjangan agar mendapatkan liputan besar-besaran dari media untuk menyuarakan pesan-pesan politik pelaku teror. Nacos menjelaskan hal itu telah menginspirasi kelompok lain untuk mengikuti langkah mereka.

Lantas, benarkah penularan itu terjadi? Seberapa besar bahaya konkret yang ditimbulkan?

Masalah Galton?

Meskipun cukup menjelaskan, teori contagion masih mendapat kritik. Salah satunya datang dari Robert G. Picard dalam tulisannya News Coverage as the Contagion of Terrorism: Dangerous Charges Backed by Dubious Science.

Picard membantah adanya relasi kausal antara tindakan terorisme dengan pemberitaan media massa.

Dalam analisisnya, serangan teror bukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya berdasar pada inspirasi pemberitaan. Menurut Picard, sebuah serangan teror membutuhkan proses, mulai dari perencanaan, pengumpulan dana, perakitan bom, ataupun penentuan target.

Dengan demikian, serangan teror yang mirip atau yang terjadi dalam waktu yang berdekatan bisa saja merupakan dua serangan yang memang telah disiapkan sebelumnya, namun memiliki momentum yang berbeda.

Eric Neumayer dan Thomas Plümper dalam Galton’s Problem and Contagion in International Terrorism along Civilizational Lines menyebut benturan telaah itu sebagai Galton’problem.

Jika dirunut melalui contagion theory, serangan teror kedua diinspirasi oleh serangan teror pertama. Akan tetapi, muncul satu pertanyaan, yakni bagaimana apabila kedua serangan dipicu oleh penyebab yang sama?

Itulah yang disebut dengan Galton’s problem.

Akan tetapi, substansi persoalan pemberitaan, terutama dengan narasi prematur yang dilebihkan kiranya tetap harus dikritisi dan diperbaiki oleh media massa.

Dalam ledakan bom Makassar lalu muncul serangan di Mabes Polri, misalnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyebut aksi dilakukan oleh pelaku lone wolf atau bergerak secara mandiri.

Dari keterangan yang tentu berbasis penyelidikan itu, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan dua aksi teror itu bukan dalam ranah debat Galton’s problem, tetapi contagion theory.

Hipotesis inspirasi serangan kedua yang terjadi berdekatan dengan serangan pertama dan terjadi melalui pemberitaan media kiranya cukup untuk menjelaskan hal tersebut.

Penjelasan itu diperkuat pula oleh analisis pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib.

Dia mengatakan pasca serangan di Mabes Polri ada semacam impresi yang ditinggalkan bahwa wanita saja berani melakukan aksi, dan ini menjadi preseden buruk dari sudut pandang sel lain atau potensi pelaku laki-laki lainnya.

Di akhir telaahnya, Ridlwan mewanti-wanti jika aksi tersebut berpotensi menjadi inspirasi bagi aksi-aksi yang lain.

Akan tetapi, apabila dibatasi pada ledakan bom di Makassar dan penangkapan sejumlah terduga teroris dan penemuan bom selepas aksi tersebut, analisis Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menguak perspektif yang menjurus kepada Galton’s problem.

“Bisa jadi ini mereka merencanakan gerakan serentak nasional,” begitu dugaan sekaligus warning dari JK.

Namun, sekali lagi, esensi empat kata kunci yang disebut oleh White, yakni mendorong (encourage), menginspirasi (inspiring), publisitas (publicity), dan pengakuan (recognition) kiranya cukup menjadi alarm. Terutama bagi media massa dalam menyajikan maupun membingkai suatu peristiwa.

Meski bukan aksi terorisme, respons sigap Kapolda Jateng Irjen Luthfi tampaknya juga menjadi semacam cerminan betapa pentingnya keterkaitan antara konstruksi narasi pemberitaan media massa – plus momentumnya – dengan upaya pencegahan lanjutan sebuah aksi teror.

Skala apapun aksi terorisme, kemungkinan besar bisa berdampak pada siapapun. Bahkan, bukan subjek utama target dan justru orang terdekat kita.

Oleh karena, itu telaah kritis beserta sampel-sampel di atas yang ditujukan kepada media massa diharapkan dapat menjadi refleksi agar narasi pemberitaan benar-benar terkonfirmasi dan disajikan dengan bijaksana serta proporsional. (J61)

PinterPolitik.com

“Di tengah belantara informasi ini, beruntunglah kita masih punya sumber informasi yang segar, akurat, dan terpercaya: pers nasional,” tulis Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Februari. Sejak tahun 1985, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985, setiap tanggal 9 diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Pers atau mungkin lebih akrabnya media adalah jendela dunia di abad modern. Media sendiri berasal dari kata Latin medium yang berarti “jalan tengah atau perantara”. Penggunaan kata “media” untuk menggambarkan surat kabar dan radio, yang kemudian kita sebut sebagai media massa dilakukan sejak tahun 1920-an.

Seiring dengan meningkat dan terpusatnya kekuatan politik, muncul kebutuhan untuk menghadirkan transparansi pemerintahan. Atas kebutuhan ini, media massa kemudian mendapatkan tempat khusus karena perannya dalam mendistribusikan berita. Seperti dari istilah Latin-nya medium, media massa adalah jembatan antara elite politik dengan masyarakat umum.

Priya Kumari dan Suhas M.P dalam tulisannya Is Media the Fourth Pillar of Democracy?, menyebut istilah pilar keempat demokrasi pertama kali digunakan oleh sejarawan Skotlandia Thomas Carlyle pada tahun 1840. Media berperan untuk memberi informasi tentang semua kegiatan politik, sosial, dan ekonomi. Media hadir seperti cermin yang memantulkan realitas ke hadapan publik. Media juga memiliki kekuatan penekan untuk mendorong penyelidikan kasus dan menuntut keadilan.

Secara khusus di demokrasi, mengutip artikel berjudul The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, terdapat dua peran media di demokrasi. Pertama, memastikan masyarakat membuat pilihan yang bertanggung jawab dan terinformasi. Media memberikan akses informasi ke masyarakat terkait calon pemimpin mereka. 

Kedua, media menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekan untuk membuat wakil-wakil yang terpilih menjunjung tinggi sumpah jabatannya. Media memberikan informasi ke publik terkait bagaimana kinerja pejabat yang mereka pilih. Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Mengutip ilmuwan politik Amerika Serikat (AS) Francis Fukuyama, transparansi dan akuntabilitas merupakan ciri khas demokrasi modern. Dengan demikian, mengacu pada peran-peran tersebut, dapat dikatakan media merupakan aspek terpenting dalam demokrasi saat ini.

Namun, seperti yang menjadi pertanyaan Endy Bayuni dalam tulisannya Reclaiming the role of the press as the fourth pillar of democracy, apakah saat ini media massa masih memenuhi tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi?

Dua Ganjalan Utama

Mantan Executive Editor LensaIndonesia.com, Khairul Fahmi, menyebut empat poin agar media dapat menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi, yakni integritas jurnalis, independensi dapur redaksi, intelijensia para jurnalis, dan kedisiplinan dalam tata kelola peliputan dan keredaksian.

Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise memberikan penjelasan penting yang selaras dengan poin-poin Fahmi. Menurut Nichols, saat ini telah terjadi transformasi bentuk berita yang membuat kualitas media menjadi menurun.

Tidak seperti saat ini di mana jumlah media sangat banyak, dulunya jumlah media dapat dihitung jari. Menurut Nichols, ini membuat media dapat fokus dalam menjaga kualitas dari pemberitaan karena tidak memikirkan persaingan seperti sekarang. Ketika media begitu banyak, persaingan tidak lagi berpusat pada kualitas pemberitaan ataupun investigasi, melainkan pada sebesar apa rating dan klik yang didapatkan.

Persoalan ini kemudian membuat media mengaburkan antara berita dengan hiburan agar dapat mendulang klik sebanyak mungkin. Selain perlombaan mencari klik, banyaknya jumlah media juga dilihat telah menurunkan kualitas dari para jurnalis. Menurut Nichols, dahulunya jurnalis merupakan suatu profesi yang menantang, mereka melakukan investigasi panjang dan mendalam. 

Namun sekarang, semua orang dapat menjadi jurnalis. Profesi jurnalis dipandang dapat dilakukan oleh semua orang karena tugasnya hanya menyadur pernyataan pejabat, ataupun mencari isu yang hangat untuk diberitakan.

Dengan tuntutan mendulang klik sebanyak mungkin, adu cepat antar media, serta tuntutan jumlah berita harian, pertanyaannya tentu satu, bagaimana jurnalis dapat membuat berita yang berkualitas?

Selain perubahan bentuk berita, Jane B. Singer dalam tulisannya Are micropayments a viable way to support the news business?, menyebutkan bahwa pendapatan yang turun drastis dalam dua dekade terakhir dan belum adanya model bisnis yang jelas telah membuat media berada dalam krisis eksistensial. 

Atas masalah tersebut, media kemudian mengandalkan investor dan iklan untuk bertahan hidup. Untuk kepentingan itu, mencari rating dan klik sebesar mungkin menjadi tidak bisa dihindari.

Ross Tapsell dalam bukunya Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, juga menyebutkan bahwa industri media saat ini memberikan ruang yang besar atas masuknya intervensi kapital. Pasalnya, berbeda dengan media tradisional yang hanya memproduksi koran ataupun siaran radio, saat ini industri media membutuhkan berbagai infrastruktur yang mahal. 

Ini kemudian melahirkan fenomena di mana media menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan para investor dan pemilik media. Secara khusus, Tapsell menyebut fenomena ini sebagai oligarki media.

Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat dua masalah utama yang membuat kualitas pemberitaan menjadi menurun. Pertama adalah kebutuhan dalam mengejar klik dan sensasi. Kedua adalah dilema finansial yang membuat media mengikuti agenda politik sang pemilik kapital.

Masih Jadi Pilar?

Di titik ini, kita kembali pada pertanyaan Endy Bayuni, apakah media masih menjadi pilar keempat demokrasi? Untuk menjawabnya, pertama-tama ada yang perlu digarisbawahi, yakni membedakan peran media secara umum, dengan perannya dalam konteks demokrasi.

Secara umum, kembali mengutip Priya Kumari dan Suhas M.P, media di Indonesia telah menjalankan perannya sebagai cermin realitas dan menjadi kekuatan penekan. Pada kasus terbaru di Desa Wadas, misalnya, media memainkan peran penting dalam menyadarkan masyarakat dan politisi atas masalah yang terjadi.

Namun, apabila membahas perannya sebagai pilar keempat demokrasi, sebagaimana dalam artikel The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach, media di Indonesia tampaknya belum menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Tapsell, oligarki media telah membuat media massa di Indonesia menjadi alat elite politik dalam mempromosikan agenda politiknya. Akhir-akhir ini, misalnya, media menjadi alat untuk memetakan reaksi publik terkait siapa sosok yang akan dimajukan di Pilpres 2024. Secara khusus, fenomena ini disebut sebagai trial balloon.

Linda Vuskane dalam tulisannya The role of the mass media within liberal democracy, juga menyinggung persoalan ini. Menurutnya, poin utama yang membuat media disebut sebagai pilar keempat demokrasi adalah independensi. Namun, dengan media yang merupakan perusahaan komersial, kecenderungan media untuk mendukung partai, politisi, pengusaha, atau bentuk status quo lainnya disebut menjadi tidak bisa dihindari.

Bertolak pada masalah yang dibahas Tapsell dan Vuskane, seberapa mungkin media menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi? Alih-alih memberikan informasi rinci terkait kualitas atau kualifikasi calon pemimpin, media lebih kerap memberitakan seputar sensasi yang dihadirkan para politisi. (R53)

PinterPolitik.com

“In politics, sometimes noise is useful and serves an effective purpose, and sometimes it’s just noise.” – Ed Rogers, dalam The politics of noise

Cukup menarik, sejak 2019 lalu berbagai survei kandidat capres sudah bermunculan meskipun Pilpres 2024 masih empat tahun lagi. Kendati persoalan itu mudah dipahami sebagai strategi “tes ombak” atau trial balloon, yang bertujuan untuk memetakan persepsi publik. Namun harus diakui, seliweran survei tersebut mendorong diskursus publik berkutat pada the next leader. Imbasnya, perhatian pada kinerja pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi) menjadi berkurang.

Tidak hanya soal survei kandidat 2024, belakangan ini juga mencuat isu-isu politik yang menarik atensi luas. Pada awal Februari, kita dikejutkan dengan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya upaya kudeta yang diduga dimotori oleh Kepada Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Setelah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, isu upaya kudeta ini semakin meruncing dan membawa-bawa nama pemerintah, tidak terkecuali Presiden Jokowi.

Dan baru-baru ini, diskursus politik publik juga diramaikan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Meskipun Presiden Jokowi telah melayangkan penolakan resmi melalui berbagai media sosialnya, berbagai pihak nyatanya tetap meramaikan isu ini, mulai dari politisi Partai Gerindra Arief Poyuono hingga Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari yang menggunakan kaos “Jokowi-Prabowo 2024”.  

Baca Juga: Di Balik Puan-Moeldoko vs JK-AHY

Mengacu pada mantan konsultan politik Gedung Putih, Amerika Serikat (AS) Ed Rogers dalam tulisannya The politics of noise, isu-isu politik memang lumrah “dimainkan” untuk kepentingan tertentu oleh pemerintah yang tengah berkuasa.

Lantas, jika praktik manajemen isu lumrah dilakukan oleh pemerintah suatu negara, apakah pemerintahan Jokowi harus dijadikan sebagai pesakitan atas kebisingan politik yang terjadi belakangan ini? Atau justru ini adalah fenomena lumrah di tengah geliat bisnis media?

Demokrasi di Persimpangan Jalan

Di sini, mungkin ada yang mempertanyakan, apa pentingnya pertanyaan tersebut? Mungkin ada pula yang memandangnya sinis. Untuk memahami urgensinya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana cara common good atau kebaikan bersama dapat terwujud, khususnya dalam politik demokrasi.

Namun, apabila kita melihat realita implementasi demokrasi, pertanyaan yang lebih tepat diajukan adalah, apakah demokrasi dapat menggapai common good tersebut?

Terkait pertanyaan ini, salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh saat ini, Francis Fukuyama memberikan pengakuan menarik. Dalam buku yang melambungkan namanya The End of History and the Last Man, Fukuyama memberi tesis bahwa demokrasi, tepatnya demokrasi liberal, adalah pemenang dari dialektika sistem politik.

Kendati awalnya sangat optimis dengan kemenangan demokrasi, akhir-akhir ini, Fukuyama justru mempertanyakan apakah demokrasi, khususnya nilai-nilai liberal dapat menjadi jawaban atas kebutuhan politik manusia. Ini misalnya terlihat dalam buku terbarunya, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment.

Jauh sebelum Fukuyama memberikan keraguan, sekitar 400 tahun sebelum masehi, Plato (Platon) telah memberikan kritik terhadap pelaksanaan demokrasi di Athena, Yunani. Van Bryan dalam tulisannya Plato and the Disaster of Democracy mengurai kritik tersebut.

Berbeda dengan berbagai pihak yang melihat kebebasan adalah kemewahan yang diberikan demokrasi, Plato justru memberikan penilaian negatif. Kebebasan justru dilihat memabukkan. Ketika merasakan kebebasan, kita menjadi mabuk karenanya.

Baca Juga: UU ITE Bukan Akar Masalah Kita

Plato bahkan meramalkan masyarakat akan menuntut kebebasan di setiap kesempatan, melawan segala bentuk otoritas dan menuntut lebih banyak kebebasan. Kita akan terobsesi dengan kebebasan dan menjadi rela mengorbankan hal-hal penting, seperti tatanan dan struktur sosial, untuk mencapai kebebasan tersebut.

Kebisingan Politik

Menariknya, kritik Plato diangkat kembali oleh Fukuyama saat ini. Ihwal itu sebenarnya tidak mengejutkan karena Fukuyama menjadikan konsep thumos atau thymos dari Plato dalam buku Republic sebagai jantung dalam pemikiran politiknya. Sederhananya, thymos adalah hasrat untuk diakui oleh orang lain. Masalahnya, thymos tidak hanya menuntut hasrat kesetaraan, melainkan juga hasrat untuk diakui lebih tinggi dari orang lain.

Fukuyama melihat media sosial adalah pengejawantahan atas ramalan Plato terkait kebebasan. Saat ini, masyarakat dimabukkan oleh media sosial karena merasa dapat menulis apa pun yang diinginkannya. Masyarakat tidak lagi peduli dengan keteraturan sosial, melainkan lebih mengejar freedom of expression (kebebasan berekspresi).

Di sistem demokrasi modern, pemerintah sepertinya telah memiliki cara untuk mengatasi rasa mabuk atas kebebasan. Apa yang dilakukan saat ini adalah mengondisikan narasi dan persepsi masyarakat. Ini dikenal sebagai manajemen isu.

Secara filosofis, manajemen isu dapat kita pahami melalui pemikiran filsuf Prancis, Gilles Deleuze dan psikoanalisis Prancis, Félix Guattari. Marc Roberts dalam tulisannya Capitalism, Psychiatry, and Schizophrenia: A Critical Introduction to Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, menjelaskan bahwa dalam pemikiran Deleuze dan Guattari, hasrat dipahami sebagai mesin (desiring-machines). Hasrat terus memproduksi secara terus menerus.

Namun menariknya, karena hasrat tidak memiliki identitas tetap atau tujuan yang jelas, hasrat dapat diarahkan atau dikondisikan arah penjalarannya. Contoh, kita memiliki hasrat untuk terus mengonsumsi barang. Hasrat tersebut memang tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikontrol barang apa yang akan dikonsumsi. Caranya sederhana, batasi pilihan barangnya. Ini digunakan dalam strategi marketing.

Dalam pemerintahan demokratis, kontrol hasrat tersebut dilakukan melalui manajemen isu. Untuk menghindari kristalisasi suatu masalah, pemerintah kerap melempar isu baru agar perhatian publik menjadi teralihkan. Ini disebut sebagai strategi red herring.

Baca Juga: Menguak Strategi Jokowi di Ciptaker

Nah yang menjadi masalah bukanlah manajemen isunya, melainkan, seperti yang disebutkan oleh mantan konsultan politik Gedung Putih, Ed Rogers, sering kali pelemparan isu yang dilakukan hanya untuk menciptakan kebisingan politik semata.

Di sini persoalannya menjadi genting, dan menjadi jawaban mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini Fukuyama memberi perhatian serius terhadap bahaya media bagi demokrasi. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin demokrasi deliberatif dapat terjadi apabila masyarakat disuguhkan oleh kebisingan-kebisingan politik yang membuatnya teralihkan dari isu-isu krusial.

Di tengah hantaman pandemi Covid-19 yang seharusnya menjadi perhatian bersama, misalnya, perhatian kita justru lebih banyak ke isu kudeta Partai Demokrat yang melibatkan Kepala KSP Moeldoko. Pun begitu dengan isu presiden tiga periode yang beberapa waktu lalu dihembuskan oleh pendiri Partai Ummat, Amien Rais.

Imbas Bisnis Media?

Yang menjadi persoalan adalah, isu-isu semacam itu justru ditanggapi oleh pemerintahan Jokowi, bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Tidak heran kemudian masyarakat menjadi semakin tertarik pada isu-isu tersebut.  

Konteks ini mungkin adalah pengejawantahan dari pendapat penulis buku Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari. Dalam wawancara terbarunya bersama Alec Russell, Harari menyebut bahwa masyarakat selalu lebih tertarik pada isu-isu politik daripada isu bencana alam, seperti pandemi.   

Yang lebih menarik, Harari menyebutkan pandemi telah berubah dari sebagai bencana alam, menjadi bencana politik atau kesalahan politik. 

Poin Harari tersebut sekiranya sangat relevan kita refleksikan saat ini. Di tengah dampak multi-aspek akibat pandemi Covid-19, pemerintahan Jokowi justru menyibukkan diri merespons isu-isu politik. Ada pula kesalahan-kesalahan kebijakan, seperti mempromosikan pariwisata ataupun pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerintah yang terkesan underestimate terhadap Covid-19.

Akan tetapi, mungkinkah kebisingan politik yang mengalihkan perhatian publik dari pandemi Covid-19 semata-mata kesalahan pemerintahan Jokowi? Sepertinya tidak.

Steven Feldstein dan Peter Pomerantsev dalam tulisannya Democracy Dies in Disinformation menyebutkan, untuk menghasilkan uang di internet, media harus mengikuti pasar iklan yang lebih menghargai berita clickbait dan isu polarisasi.

Singkatnya, media berada di posisi dilematis, di mana harus memilih antara memberikan berita yang “apa adanya” atau harus membuat framing berita untuk kepentingan mengejar views. Dengan demikian, kendatipun pemerintah nantinya tidak melakukan manajemen isu, kebisingan politik akan tetap terjadi karena media juga memiliki kepentingan untuk memproduksi isu.

Baca Juga: Jokowi Justru Butuhkan UU ITE?

Dalam buku Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama menjelaskan bahwa negara-negara otoriter seperti Tiongkok dan Rusia melakukan represi ketat terhadap media agar dapat mengontrol arus informasi. Akan tetapi, di negara demokratis seperti Indonesia, strategi semacam itu tentunya akan mendapatkan resistensi kuat dari masyarakat, akademisi, dan oposisi pemerintahan.

Pada akhirnya, kebisingan politik yang kita saksikan belakangan ini tampaknya adalah relasi berkelindan antara kepentingan pemerintah dan media. Selain itu, seperti yang disebutkan oleh Harari, jangan-jangan, kita memang menyukai isu kudeta Partai Demokrat atau presiden tiga periode daripada isu pandemi Covid-19. (R53)  

PinterPolitik.com

Di tengah kekhawatiran global akan pandemi virus Corona (Covid-19), yang semakin berdampak luas, sisi kepekaan hati dan sikap para pemimpin dunia yang sesungguhnya mendapatkan ujian. Selain melalui strategi kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan, sajian sikap dan respon orisinil dari sosok pemimpin tersebut dapat terlihat nilainya bagi masyarakat.

Seluruh pihak tentu ingin mimpi buruk pandemi ini segera berakhir. Di sisi lain, setiap pemimpin seharusnya juga berusaha memberikan yang terbaik terkait kebijakan penanganan Covid-19. Namun realitanya tidak demikian. Beberapa pemimpin maupun pejabat level atas di Indonesia acapkali dinilai justru menampilkan sesuatu yang sama sekali kurang elok merespon dinamika Covid-19, apalagi untuk diteladani.

Kemarin misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menginisiasi penyelenggaraan seremoni bagi pulihnya tiga pasien awal positif Covid-19 di Indonesia. Acara ini dilangsungkan layaknya sebuah awarding dengan mempertontonkan ketiga orang tersebut kepada media dan memberikan buah tangan berupa jamu. Yang menjadi persoalan dan juga banyak direspon kurang baik oleh warganet ialah acara ini diselenggarakan sehari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak masing-masing individu dalam beraktivitas sehari-hari.

Masih di waktu yang sama, Presiden Jokowi memberikan pernyataan kepada media bahwa dirinya dan Ibu Negara telah menjalani tes untuk mengetahui status virus Corona. Namun saat diajukan pertanyaan lanjutan seputar apakah hasilnya, ia mengaku tidak bisa menjawabnya dan lebih baik diungkapkan sendiri oleh tim medis yang memeriksanya. Hal tersebut dapat terlihat menjadi sebuah respon yang dapat ditafsirkan sebagai nirtransparansi serta membuat publik penasaran dan bertanya-tanya karena notabene beliau adalah seorang kepala negara.

Masih dari sosok yang sama, minimnya transparansi dan informasi publik saat ini dinilai pula sebagai penyebab munculnya kabar hoaks secara masif hingga akhirnya dipercaya masyarakat.

Atas hal tersebut, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan, menyebutkan telah terjadi kekosongan informasi dari pemerintah pusat serta peragaan langkah yang kurang konkret terhadap penanganan Covid-19 yang justru membuat masyarakat tidak sepenuhnya tenang.

Contoh di atas sendiri menggambarkan nihilnya keteladanan sosok pemimpin dalam aspek prioritas ucapan dan tindakan, serta berulangnya sikap ketidakterbukaan publik. Sebuah hal yang mungkin dapat diperbaiki di kemudian hari, namun persoalan tersebut sangat esensial yang harus ditunjukkan dalam sebuah kepemimpinan .

Tidak ketinggalan, terdapat pula kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membatasi operasi transjakarta dan MRT (Moda Raya Terpadu) yang diklaim sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan imbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait social distancing serta meminta masyarakat bekerja, beribadah, dan belajar di rumah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Namun faktanya, di jam berangkat dan pulang perkantoran justru terjadi antrian panjang dan penumpukan penumpang di beberapa halte transjakarta yang malah membuat anjuran social distancing menjadi sangat sulit dilakukan. Tentu hal ini langsung mendapatkan kritik tajam baik dari masyarakat, terutama yang justru berdesak-desakan di halte maupun di dalam bus transjakarta.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari tidak hadirnya keteladanan para pejabat tersebut?

Nihilkah Sosok Teladan Itu?

James Kouzes dan Barry Posner mencetuskan Trait-Theory Leadership Model mengenai implementasi keteladanan dalam kepemimpinan. Dalam model ini, keteladanan dinyatakan sebagai kemampuan pemimpin memperagakan tugas dan fungsinya secara baik dan merefleksikan hasil yang baik pula di berbagai kesempatan. Keteladanan pemimpin yang baik juga dapat  terlihat dari kemampuannya untuk membuat orang lain tergerak (enabling others to act) dengan membangun semangat dan kolaborasi.

Kouzes dan Posner juga menyatakan bahwa teladan dalam kepemimpinan ditunjukkan oleh sikap terbuka mengungkapkan seluruh perasaan kasih, keyakinan dan kepedulian yang ia miliki serta memberikan apresiasi bagi sebuah pencapaian maupun kontribusi bagi yang ia pimpin. Selain itu, keteladanan juga dipresentasikan dalam visual dan bahasa menggugah yang membuat orang lain terinspirasi.

Sejauh ini, belum nampak figur-figur yang dapat diteladani dan membuat masyarakat merasa terangkul dalam menghadapi Covid-19 ini. Sosok-sosok yang berada di pucuk kepemimpinan strategis yang terkait langsung penanganan pandemi dinilai banyak kalangan kurang mumpuni menerapkan atau bahkan sekedar menyampaikan strategi kolektif pemerintah. Paling tidak dari nama di atas dengan kewenangan yang cukup vital.

Baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto,  hingga Presiden Joko Widodo, dalam contoh yang telah diuraikan sebelumnya  nampak belum menunjukkan keteladanan sejati, baik dihadapan publik Indonesia apalagi dunia.

Menkes pada beberapa kesempatan belum berhasil membuat publik tergerak atau paling tidak, puas dengan pernyataan dan kebijakannya.

Sementara Anies beberapa kali tampil dengan pernyataan visioner dan terobosan cepat. Namun beberapa kali pula implementasinya tidak sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan meskipun cukup baik dari sisi responsifitas, namun strategi yang diterapkan belum cukup mendalam dan menyeluruh.

Lalu Jokowi sebagai presiden, seharusnya lebih sering muncul untuk memberikan informasi presisi, menyediakan data persebaran, hingga ungkapan afeksi kepada para penderita serta masyarakat luas di tengah kian meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Saat ini kasusnya telah menyentuh angka 172 kasus.

Selain itu, jaminan rasa aman dari pemimpin atau pemerintah, siapapun itu, nyatanya sangat dibutuhkan publik saat ini. Lalu, apakah memang benar-benar tidak ada sosok yang patut diteladani di saat seperti ini?

Oase Di Balik Kehampaan

Faktanya, tidak hanya pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Orang biasapun dapat menjadi sosok yang diteladan karena tindakan maupun dedikasinya. Maurizio Feraris dalam “17 March 1743. Exemplary Action” (2017) mengemukakan bahwa keteladanan adalah reaksi, yang dapat terlihat di saat-saat tertentu dan dapat dilakukan oleh siapapun. Lebih lanjut, keteladanan juga merupakan gestur, yang mengindikasikan kemungkinan bagi transformasi, kemungkinan dari ketidakmungkinan.

Keteladanan juga sangat jarang terbayangkan dan dapat diramalkan, sosok teladan bertindak terlebih dahulu sebelum mereka dipahami, dan maknanya dimanifestasikan setelah fakta terkuak.

Sebuah frasa populer dari Ki Hajar Dewantara terkait keteladanan “Ing Ngarso Sung Tulodho” yang berarti “di depan, memberi contoh”,  relevan untuk ditafsirkan secara filosofis maupun harfiah pada konteks ini.

Dalam hal ini, teladan sesungguhnya yang bisa dimaknai kontribusinya dalam penanganan Covid 19 mungkin ialah mereka yang berada di garis terdepan.

Mereka adalah para tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Meskipun dari sisi skeptis terlihat bahwa itu memang sudah menjadi pekerjaan dan kewajiban mereka. Namun di sisi lain, tenaga medis ini nyatanya bersedia tetap memilih bertugas meskipun konsekuensinya adalah nyawa mereka sendiri. Para tenaga medis, baik dokter maupun perawat serta tenaga pendukung lainnya memberikan dedikasi terbaik dalam profesinya.

Tercatat data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat sekitar 3000 dokter spesialis penyakit dalam serta sekitar 2000 spesialis penyakit paru yang telah dan siap “berperang” di garis depan dengan risiko maksimal. Bahkan hingga saat ini, telah dikonfirmasi bahwa terdapat tenaga medis yang meninggal akibat terpapar Covid-19 walaupun angkanya masih dirahasiakan pemerintah.

Selain tenaga medis, media massa juga menjadi salah satu yang berada di garis depan. Mereka adalah yang pertama menerima seluruh informasi terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, bahkan dari lokasi maupun kerumunan yang berpotensi besar menularkan virus tersebut.

Kendati terdapat pula kritik atas media massa tertentu yang dinilai melakukan framing, sehingga turut menciptakan kepanikan, tentunya itu tidak menutup fakta bahwa media massa adalah jendela informasi atas kasus Covid-19.

Dedikasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, baik tenaga medis maupun jurnalis, tidak berlebihan disebut sebagai keteladanan yang pantas publik apresiasi dan refleksikan. Meskipun keteladanan yang kita harapkan juga semestinya hadir dari para pemimpin di situasi darurat seperti saat ini. Jika memang keteladanan adalah kemungkinan dari ketidakmungkinan seperti dikutip dari Feraris, kehampaan teladan di level pemerintahan tentu publik harapkan akan sirna. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Any argument, the media’ll extend it,” – Ty Dolla $ign, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kelompok etnis Jawa yang mengisi sebagian besar demografi populasi memang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, dari makanan hingga bahasa. Namun, selain budaya dan bahasa, perpolitikan Indonesia juga menjadi wadah yang didominasi oleh budaya dan nilai-nilai Jawa.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh majalah The Economist, dijelaskan bahwa salah satu nilai Jawa yang memengaruhi dinamika politik Indonesia adalah nilai-nilai kesopanan dan kesantunan. Ekspektasi untuk berlaku sopan dan santun dianggap menjadi penyebab bagi lambatnya birokrasi politik di Indonesia.

Gagasan untuk mufakat misalnya, dianggap sebagai kulminasi dari nilai-nilai Jawa yang menekankan pada penghindaran konflik. Akibatnya, kegiatan tawar-menawar dalam lembaga legislatif menjadi prevalen dan biasanya berakhir dalam kompromi.

Dengan kompromi sebagai hasil favorit dari elemen-elemen lembaga legislatif, ideologi antar-partai politik juga tidak begitu beragam. Akibatnya, partai-partai politik hanya menjadi bayang-bayang di belakang presiden terpilih.

Lamun siro sekti, ojo mateni
Lamun siro banter, ojo ndhisiki
Lamun siro pinter, ojo minteri pic.twitter.com/YxDK0CHCJ8

— Joko Widodo (@jokowi) May 25, 2019

Budaya Jawa juga menghiasi ucapan dan retorika para politisi. Prabowo Subianto misalnya, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Jawa, mengkritik langkah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai upaya yang ethok–ethok (pura-pura atau tidak sungguh-sungguh).

Di akhir artikel The Economist tersebut, dijelaskan pula bahwa Aksi 22 Mei lalu juga merupakan refleksi dari dominansi budaya Jawa dalam politik Indonesia. Budaya Jawa yang identik dengan harmoni dan kedamaian dianggap dapat melemahkan legitimasi pemimpin yang tidak bisa menjamin hal tersebut.

Jika benar begitu, bagaimana budaya Jawa mewujudkan harmoni dan perdamaian? Siapakah sosok yang dianggap tidak menerapkan nilai-nilai harmoni Jawa? Lalu, mengapa The Economist menulis mengenai hal ini?

Harus Narima?

Perdamaian dan harmoni memang menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan budaya Jawa. Penjelasan terkait hal ini salah satunya disampaikan oleh Elisabet Murtisari dalam tulisannya yang berjudul “Some Traditional Javanese Values in NSM.”

Menurut Murtisari, orang-orang Jawa bahkan rela menyangkal dan menyembunyikan pemikirannya sendiri demi terjaganya harmoni dan perdamaian. Meskipun begitu, terkadang norma ini terdengar “munafik”.

Hal inilah yang disinggung dalam artikel The Economist. Dalam artikel tersebut, disebutkan pula pernyataan seorang guru yang bercerita bahwa dirinya diminta untuk menyamarkan pemikiran aslinya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Murtisari juga menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memiliki beberapa nilai guna mewujudkan kondisi yang tentram dan rukun, yaitu narima (menerima), eling (ingat atau berhati-hati), waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah (mengalah), dan ethok-ethok (berpura-pura).

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi (hukum takdir). Pemikiran ini menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.

Pemikiran ini pun ditranslasikan dalam berbagai ungkapan bijak dalam bahasa Jawa. Salah satu contohnya adalah “urip kuwi kudhu dilakoni, sapira abote” yang mengimbau seseorang untuk tetap menjalankan kehidupan seberat apapun permasalahan yang dihadapi.

Dengan pemikiran tersebut, orang Jawa diekspektasi untuk menerima hasil dan situasi yang tidak dapat dihindari demi menjaga harmoni dan perdamaian. Murtisari, dengan mengutip Clifford Geertz, menjelaskan bahwa narima merupakan doktrin yang melihat takdir, kelas, hierarki, gender, dan berbagai kejadian sebagai hal-hal yang memang tidak dapat dihindari.

Agar dapat narima, orang Jawa juga diharapkan untuk berlaku sabar. Sabar dalam artian ini, menurut Geertz, merupakan ketiadaan atas hasrat, ketidaksabaran, dan gairah. Oleh sebab itu, orang Jawa juga diharapkan untuk rila/lila (rela) – kesediaan untuk berkorban dan menyangkal diri.

Dengan kualitas-kualitas tersebut, seorang Jawa dapat dilihat sebagai seseorang yang berkepribadian alus (halus), yaitu dengan bertindak lembut dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Dalam hal perasaan, orang Jawa juga diharapkan dapat menjadi orang yang pangerten (pengertian), yaitu memahami perasaan orang lain.

Terkadang, untuk menjadi seseorang yang pangerten, ethok-ethok (pura-pura) juga dilakukan. Berpura-pura sering kali dilakukan dalam masyarakat Jawa untuk menjaga hubungan dan harmoni sosial dengan menyembunyikan keinginan sebenarnya.

Jika demikian, dengan mendalami filsafat Jawa mengenai harmoni dan kerukunan, siapakah sosok yang disindir oleh The Economist sebagai pemimpin yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nilai-nilai harmoni dan perdamaian ini termanifestasi dalam pemikiran ukum pinesthi yang menekankan bahwa semua yang terjadi merupakan takdir yang telah ditentukan.
Share on X

Tampaknya, jika diperhatikan secara mendalam, hampir sebagian besar dari kontestasi Pemilu 2019 tidak diwujudkan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Upaya saling olok dan penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” misalnya, tidak menunjukkan nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa – seperti pangerten – antara dua kubu politik.

Selain itu, penjelasan dalam artikel The Economist mengenai legitimasi pemimpin dan harmoni, bisa jadi benar. Pemimpin yang tidak merefleksikan nilai-nilai tersebut sangat mungkin dianggap tidak layak karena tak menjalankan filsafat Jawa tersebut.

Jokowi misalnya, mengungkapkan kemarahan atas banyaknya berita bohong yang menyerang dirinya dan sempat menjadi perhatian publik. Kemarahannya juga disusul dengan kebijakan represif pasca-Pemilu 2019 dengan penangkapan beberapa tokoh oposisi. Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi dianggap tidak rila terhadap situasi yang ada.

Namun, jika kita tilik kembali pada bagian akhir artikel, The Economist nampaknya lebih berfokus pada aksi-aksi 22 Mei yang menimbulkan kerusuhan. Mengapa aksi yang identik dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno dianggap tidak sesuai dengan budaya Jawa?

Nyatanya, aksi tersebut memang bisa dianggap tidak sesuai dengan salah satu nilai utama dalam filsafat harmoni Jawa, yaitu nilai narima dan rila karena dianggap tidak dapat menerima kekalahan. Selain itu, aksi yang menyebabkan kericuhan bisa saja dinilai melanggar norma pangerten karena tidak menunjukkan upaya untuk memahami beberapa elemen masyarakat yang terdampak.

Sebelum aksi-aksi ricuh tersebut pecah, kubu Prabowo-Sandi berulang kali memunculkan isu dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Isu tersebut semakin panas dibahas ketika berbagai hasil hitung cepat lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

Isu tersebut juga dianggap memiliki keterkaitan dengan meninggalnya petugas-petugas Pemilu, seperti isu pembunuhan dengan racun dan gagasan untuk menggali kembali makam petugas-petugas tersebut. Pengaitan tersebut bisa jadi tidak memenuhi nilai pangerten terhadap keluarga korban.

Mungkin, pemimpin yang dimaksud oleh The Economist adalah Prabowo dan Sandi. Perusahaan majalah tersebut bisa jadi melihat aksi tersebut sebagai kegagalan Prabowo-Sandi dalam menjaga harmoni dan perdamaian ala Jawa – hal yang intrinsik dalam sebuah kontestasi elektoral dan kehidupan politik secara keseluruhan, di mana 40 persen penduduk Indonesia yang adalah orang Jawa menjadi bagian di dalamnya.

The Economist Bias?

The Economist – perusahaan media asal Inggris – didirikan oleh James Wilson dari Skotlandia pada 1843 untuk melawan pemberlakuan peraturan Corn Laws yang dianggap menerapkan terlalu banyak tarif. Visinya terkait ekonomi dan pasar menentang penerapan tarif tersebut.

View this post on Instagram

The Economist muat artikel tentang budaya Jawa dalam politik Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pemimpin #pemimpinjawa #theeconomist #jokowi #prabowo #damai #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 24, 2019 at 12:40am PDT

Perusahaan media ini tentunya memiliki spektrum pandangan politik tersendiri. Dalam situsnya, perusahaan ini menjelaskan bahwa dirinya terus berkembang semenjak tahun 1846 dengan menghasilkan surat kabar yang percaya pada prinsip perdagangan bebas, internasionalisme, dan campur tangan pemerintah yang minimum.

Secara umum, The Economist mengakui bahwa perusahaannya memiliki pandangan politik liberal. Dalam situsnya, perusahaan ini juga mengatakan bahwa medianya akan terus mempromosikan kebebasan individu, seperti pernikahan sesama jenis dan legalisasi narkotika.

Pandangan politik yang dikemukakan The Economist ini menjadi alasan masuk akal apabila media ini benar mengkritik kubu Prabowo-Sandi terkait posisinya dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019 dan Aksi 22 Mei. Kubu Prabowo-Sandi sendiri dianggap dekat dengan gagasan-gagasan proteksionis, anti-asing, dan konservatif.

Beberapa artikel yang ditulis oleh The Economist juga mengindikasikan keberpihakan media ini terkait Pemilu 2019. Salah satu artikel yang dirilisnya pada 4 April lalu menyindir posisi capres Prabowo yang dianggap setengah hati dalam berkampanye.

Selain artikel yang menyindir Prabowo, The Economist juga pernah menerbitkan artikel yang memiliki tendensi untuk memuji Jokowi. Dalam sebuah artikel yang diterbitkannya pada 11 April, majalah tersebut menilai Jokowi – dengan pandangan-pandangan sekulernya – sebagai kandidat yang lebih baik dibandingkan Prabowo.

Bahkan, The Economist pernah menyatakan posisi tersendiri terkait Pilpres 2019. Dalam artikel yang berjudul Competing Visions, majalah tersebut menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Dengan melihat pandangan politik dan beberapa artikel yang ditulisnya, The Economist jelas bersikap bias dengan mengambil posisi tertentu dalam memberitakan Aksi 22 Mei dan kontestasi politik pasca-Pemilu 2019.

Oleh sebab itu, menjadi hal yang beralasan apabila majalah tersebut melihat Prabowo-Sandi sebagai pemimpin yang tidak berlegitimasi dan tidak sesuai dengan budaya harmoni Jawa.

Persoalannya tinggal apakah Prabowo-Sandi akan bergerak dalam alur pikir budaya Jawa tersebut, mengingat keduanya punya akar sejarah keluarga yang berasal dari luar pulau dengan populasi terbesar di dunia ini.

Pada akhirnya, lirik Ty Dolla $ign dalam lagu milik Kanye West di awal tulisan menjadi relevan. Argumen apapun akhirnya digunakan oleh media untuk membesarkan permasalahan. Padahal, bukannya media perlu melihat berbagai hal secara berimbang? (A43)

PinterPolitik.com

“Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria,” – Black Eyed Peas, grup musik asal Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]rabowo pada beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundang wartawan dari berbagai kantor berita asing ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV. Beberapa media yang terlihat hadir adalah ABC, AFP, Al Jazeera, Anadolu, BBC, Bloomberg, Nikkei, Reuters, dan beberapa media lainnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, salah satu alasan diundangnya media asing adalah untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melewati Pemilu 2019 yang disebutnya penuh dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dipertanyakannya adalah kesalahan-kesalahan input data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Gerindra tersebut juga menilai bahwa kecurangan tersebut telah membawa Indonesia melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. Terkait hal tersebut, salah satu media asing, The Straits Times, memberitakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut kali ini tidak akan menerima hasil Pemilu yang didasarkan pada kecurangan.

Jurnalisme sudah lama mati…tinggal dikubur saja…dan pengumuman musim pemakaman media dan kebebasan pers telah diumumkan.. #RIPJurnalis https://t.co/cEzJbslzto

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 6, 2019

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, pun berkomentar. Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo dengan wartawan dan perwakilan asing tersebut bertujuan untuk mengulangi skenario politik yang terjadi di Venezuela.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani juga menyindir manuver Prabowo dengan media asing. Politisi PPP tersebut mempertanyakan sikap Prabowo yang kali ini berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya selalu mengkritik pihak asing.

Sikap Prabowo kali ini memang tampak berbeda. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus tersebut memang kerap menunjukkan sikap yang mengkritik dan tidak mempercayai media. Lantas, mengapa Prabowo kali ini ingin berbicara kepada media asing? Apa sebenarnya peran media asing dalam politik?

Efek Media Asing

Prabowo memang sebelumnya sering melontarkan kritikan terhadap media karena mantan Danjen Kopassus tersebut melihat adanya keberpihakan dalam pemberitaan, seperti terhadap CNN Indonesia dan Metro TV. Dengan mengkritik media, taktik Prabowo pun berjalan menguntungkan dan meningkatkan elektabilitasnya karena mendapatkan pemberitaan lebih banyak.

Namun, dalam situasi pasca-Pemilu kali ini, Prabowo tampaknya membutuhkan peran media. Media sendiri memang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Selain itu, media asing juga dianggap dapat memengaruhi perpolitikan domestik dan internasional.

Filiz Coban, asisten profesor Hubungan Internasional di Turki, mencoba menjelaskan peran media asing ini dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Media in International Relations”. Coban menyebutkan bahwa media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.

Selain itu, dalam hal informasi, media juga berperan dalam mendiversifikasi pengaruh agenda dan informasi yang dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Pengaruhnya dalam politik juga membantu masyarakat dalam mengawasi perilaku elite-elite politik.

Namun, berbeda dengan media lokal, media asing memiliki efeknya tersendiri dalam memengaruhi dinamika politik. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek media asing dalam politik adalah konsep Efek CNN – yang diambil dari nama salah satu media terkemuka di Amerika Serikat (AS).

Efek CNN merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu. Teknik media ini dianggap sering kali digunakan oleh pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang bersifat intervensionis terhadap politik domestik negara-negara lain.

Media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.
Share on X

Jika kita mengacu pada pernyataan Ace, efek CNN ini mungkin memang benar terjadi dalam memengaruhi situasi politik domestik Venezuela. Negara Amerika Selatan yang kini terdesak oleh tingkat inflasi yang tinggi tersebut juga mengalami krisis kepresidenan.

Krisis kepresidenan Venezuela ini terjadi akibat adanya kontestasi politik antara dua kubu, yaitu kubu Nicolás Maduro dan tokoh oposisi, Juan Guaidó. Kedua tokoh tersebut saling mengklaim bahwa dirinya presiden Venezuela yang sah.

Menurut Muhammad Iqbal Yunazwardi dalam penelitiannya mengenai efek CNN terhadap Venezuela, kantor berita tersebut memang sering kali memberitakan berbagai persoalan yang terjadi di negara minyak tersebut. Yunazwardi juga menjelaskan bahwa CNN berusaha meyakinkan para pembacanya mengenai adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro.

Sejalan dengan pemberitaan CNN, kebijakan luar negeri AS juga untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, seperti sanksi ekonomi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. AS sendiri sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela.

Pada tahun 2018, hasil Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro diberitakan oleh CNN sebagai hasil yang dicurangi. Dengan isu kecurangan tersebut, Guaidó sebagai presiden Majelis Nasional Venezuela mengambil alih kepresidenan Maduro yang dianggap tidak sah. Kepresidenan Guaidó pun akhirnya diakui oleh AS dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Jika melihat efek media asing pada dinamika politik Venezuela, timbul pertanyaan perihal peran media asing dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019. Apakah mungkin hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Apakah Prabowo kali ini mulai menggunakan peran media?

Jika mengacu pada pernyataannya yang memang ingin berbicara pada media asing, Prabowo tampaknya mulai menggunakan peran media, terutama perannya dalam membentuk agenda isu di masyarakat internasional. Dengan pemberitaan media asing, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa jadi berharap mendapatkan perhatian dari negara dan publik asing.

Mungkin, dengan pembentukan agenda isu di masyarakat internasional, negara-negara lain diharapkan memiliki persepsi yang sama dengan Prabowo terkait urgensi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, negara dan publik asing bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

Lawan Oligarki?

Sebelumnya, Prabowo memang sering melontarkan kritik terhadap media-media lokal. Tentunya, kritik-kritik Ketum Gerindra tersebut terhadap media bukanlah tanpa alasan.

Di AS, Donald Trump juga sering melontarkan kritik pada media yang dianggapnya bias. Rodney Benson dan Victor Pickard dalam tulisannya yang berjudul The Sloppery Slope of the Oligarchy Media Model menjelaskan bahwa kepemilikan media di AS juga menciptakan bias partisan dan minimnya transparansi.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Media Oligarchy and ‘Jokowi Phenomenon’” menyebutkan media-media televisi yang dimiliki oleh elite dan oligarki politik di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dan MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo.

View this post on Instagram

Prabowo adakan pertemuan dengan perwakilan media asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mediaasing #tkn #bpn #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 9, 2019 at 12:33am PDT

Kedua politisi yang kini berada di kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut masing-masing juga menduduki posisi pimpinan partai politik, yaitu Nasdem dan Perindo. Tentunya, dengan keterlibatan pemilik-pemilik media dalam politik, bias media juga tidak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemiliknya dan meluaskan pengaruh politiknya di Indonesia.

Lalu, apakah penggunaan media asing oleh Prabowo dapat menandingi kehadiran oligarki media di Indonesia? Dalam hal ini, apa pengaruh media asing bagi publik?

Bisa jadi, keinginan Prabowo untuk berbicara pada media asing didasarkan pada penguasaan oligarki media yang besar oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, Prabowo mungkin mencari peran media lain, yaitu Efek Al Jazeera.

Efek Al Jazeera merupakan konsep yang menggambarkan adanya peran media baru yang melawan penguasaan opini oleh media mainstream di masyarakat. Philip Seib dalam bukunya yang berjudul Al Jazeera English menjelaskan bahwa media baru – seperti jurnalisme daring di Al Jazeera – berperan dalam membentuk dan meformulasi ulang struktur politik dengan memberikan alternatif bagi penguasaan informasi oleh pemerintah dan media mainstream.

Salah satu wartawan Al Jazeera, Hugh Miles, dalam tulisannya yang berjudul The Al Jazeera Effect di Foreign Policy menjelaskan bahwa efek tersebut terlihat pada bagaimana peristiwa-peristiwa Arab Spring – gelombang demokratisasi di Timur Tengah – terjadi. Dengan pemberitaan yang lebih berfokus pada kemarahan masyarakat, Al Jazeera memberikan informasi alternatif bagi masyarakat di luar media-media yang tidak jujur.

Salah satu peran efek tersebut dalam Arab Spring terlihat dari bagaimana Al Jazeera mampu membongkar upaya pemerintah Tunisia dalam melakukan propaganda yang digunakan untuk membungkam rakyatnya. Kala itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga tidak mendapatkan tempat di pers Tunisia bila ingin membahas isu-isu panas.

Bagi masyarakat Tunisia, Al Jazeera akhirnya menjadi sumber informasi yang tidak disensor oleh pemerintah. Tersedianya informasi terbuka tersebut dianggap telah mendorong masyarakat Tunisia untuk mengklaim kembali hak-haknya atas kebebasan.

Dengan efek tersebut, Prabowo mungkin juga mengharapkan dampak serupa dengan menggunakan peran media asing untuk memberikan informasi alternatif di luar media-media yang bias. Dengan begitu, informasi-informasi dugaan kecurangan yang dianggapnya benar-benar terjadi dapat terungkap sepenuhnya.

Efek Al Jazeera ini juga bisa jadi berkaitan dengan kemungkinan people power yang selama ini digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. Seperti yang terjadi di Tunisia, masyarakat Indonesia juga berhak untuk menuntut Pemilu yang jujur dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Apalagi, pemerintah semakin menunjukkan kepanikannya dengan memberlakukan berbagai regulasi yang represif.

Dengan berbagai saluran media di Indonesia, lirik milik Apl.de.ap dari grup Black Eyed Peas pun terdengar sesuai untuk menggambarkan situasi pasca-Pemilu 2019. Media bisa jadi berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang tepat dan memengaruhi opini publik Indonesia. Lagi pula, akses informasi yang bebas adalah hak setiap orang, bukan? (A43)